OTDA, PILKADA dan OTDA, PILKADA dan PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

DEMOKRASIDEMOKRASI

OTDA, PILKADA dan OTDA, PILKADA dan PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

DEMOKRASIDEMOKRASI

Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Kalimantan TimurKalimantan Timur

Samarinda, 22 Januari 2008Samarinda, 22 Januari 2008

Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

KOMENTAR UMUMKOMENTAR UMUMKOMENTAR UMUMKOMENTAR UMUM

Issu yang diangkat Issu yang diangkat penting & sangat penting & sangat relevan.relevan. Merupakan Issu pokok dalam era Otda Merupakan Issu pokok dalam era Otda

(Bappenas, 2007).(Bappenas, 2007). Kaltim sbg “dapur demokrasi” (pertama Kaltim sbg “dapur demokrasi” (pertama

menyelenggarakan Pilkada langsung 2005), dan menyelenggarakan Pilkada langsung 2005), dan menghadapi “pesta demokrasi” 2008.menghadapi “pesta demokrasi” 2008.

Aspek yang diteliti Aspek yang diteliti strategis & tepat strategis & tepat Hasil kajian / temuan Hasil kajian / temuan menarik & menarik &

“menggugah”“menggugah”

Poin untuk Diskusi (1)Poin untuk Diskusi (1)Poin untuk Diskusi (1)Poin untuk Diskusi (1) JudulJudul: : Pilbup / PilwaliPilbup / Pilwali; ; IsiIsi: : PilgubPilgub??

Pilbup / Pilwali Pilbup / Pilwali kasuistis, dapat dibandingkan namun kasuistis, dapat dibandingkan namun tidak bisa generalisasi.tidak bisa generalisasi.

Pilgub Pilgub temuan yg bersifat tunggal atau “utuh”. temuan yg bersifat tunggal atau “utuh”.

Harapan diluar pelaku kajian:Harapan diluar pelaku kajian: Tipe penelitian tidak hanya Tipe penelitian tidak hanya ExplanatoryExplanatory, namun juga , namun juga

ExploratoryExploratory dapat diketahui fakta / kondisi dibalik dapat diketahui fakta / kondisi dibalik data / pernyataan.data / pernyataan.

Variabel dapat diperluas mencakup Variabel dapat diperluas mencakup tahapan pilkadatahapan pilkada sebagai sebagai critical point critical point yg perlu diantisipasi.yg perlu diantisipasi.

Responden bukan hanya masyarakat, namun juga Responden bukan hanya masyarakat, namun juga penyelenggara Pilkadapenyelenggara Pilkada..

Poin untuk Diskusi (2)Poin untuk Diskusi (2)Poin untuk Diskusi (2)Poin untuk Diskusi (2) Olah Data / Kesimpulan:Olah Data / Kesimpulan:

Variabel ke-2 (program calon), tidak 1 pun yang masuk sbg Variabel ke-2 (program calon), tidak 1 pun yang masuk sbg Faktor Dominan di semua daerah Faktor Dominan di semua daerah program calon tidak program calon tidak memiliki nilai jual / tidak memiliki nilai jual / tidak marketablemarketable??

Data Paser = Bulungan = Nunukan?Data Paser = Bulungan = Nunukan? Bagaimana data 7 daerah bisa disimpulkan/ditransformasi Bagaimana data 7 daerah bisa disimpulkan/ditransformasi

menjadi Peringkat Calon Gubernur?menjadi Peringkat Calon Gubernur?

Follow-up Follow-up hasil kajian?hasil kajian? Policy implicationPolicy implication:: Leadership training? Pendidikan Leadership training? Pendidikan

moralitas? Penegakan hukum tanpa pandang bulu? moralitas? Penegakan hukum tanpa pandang bulu? Penyusunan Rcn Pemb Daerah? Penataan relasi antar Penyusunan Rcn Pemb Daerah? Penataan relasi antar aktor politik di daerah?aktor politik di daerah?

RekomendasiRekomendasi untuk menghasilkan proses Pilkada yg untuk menghasilkan proses Pilkada yg damai & berkualitas serta KDH yg diharapkan?damai & berkualitas serta KDH yg diharapkan?

Dapatkan Otda mendorong Demokrasi? Benarkah keduanya memiliki hubungan konvergen,

atau justru divergen? Mampukah Pilkada menjadi instrumen demokratisasi

di tingkat terbawah? Mengapa banyak konflik terjadi di era demokrasi,

keterbukaan, reformasi, dan otda (bahkan seiring dg proses Pilkada itu sendiri)?

OTONOMI DAERAH &D E M O K R A S I

“OTDA mendorong tumbuhnya demokrasi lokal (grassroots democracy)”

PILKADA & “unanswered questions”PILKADA & “unanswered questions”

Benarkah Pilkada memberi rakyat demokrasi? Dapatkah Pilkada menekan money politics, atau

“elite membeli demokrasi dari rakyat”? Dapatkah Pilkada mengurangi praktek korupsi? Dapatkah Pilkada mendorong Reformasi

Birokrasi?

PILKADA & MONEY POLITICS - KKNPILKADA & MONEY POLITICS - KKN

Calon Independen baru sebatas putusan judicial review MK, shg rakyat hanya memiliki “hak pilih” dari calon yg telah ditentukan oleh partai politik.

Parpol masih tetap menjadi “mesin politik” utama menuju kekuasaan. Peran inilah yg akan menjadi medan magnet terjadinya money politics.

Pusaran korupsi diperkirakan tidak sekuat 5 tahun y.l. Ada kecenderungan money politics ini lebih menyebar dan menjangkau langsung kepada masyarakat.

Logikanya, money politics akan mengikuti dimana “suara” berada.

Jadi, Pilkada dan Korupsi sementara masih akan tetap menjadi 2 sisi dari 1 mata uang yg sama.

Demokrasi baru dapat berjalan jika beberapa kondisi terpenuhi (tingkat pendidikan & melek huruf, kelas menengah yg mapan, masyarakat sipil yg dinamis, rendahnya kesenjangan sosial, serta adanya ideologi sekuler).

Jika ada trade-off berupa sedikit penurunan laju pertumbuhan, hal itu dapat terima (acceptable) sebagai harga yang harus dibayar untuk membangun tatanan politik yang demokratis, kebebasan warga, dan perlindungan thd HAM.

2 mainstreams ttg kaitan DEMOKRASI & PEMBANGUNAN

democracy as outcome of development

democracy as prerequisite for development

Demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik

• Terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda banyaknya politik aliran ini berimplikasi pada sulitnya mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable.

Demokrasi adalah peredam konflik secara damai

• Demokrasi memang bukan jaminan tidak adanya konflik, namun bangsa yang demokratis akan mampu mambangun pranata sosial, sumber daya & fleksibilitas sistem yang lebih baik, sehingga akan lebih mampu mengelola setiap perbedaan & sengketa.

• Demokrasi menyediakan metode pengambilan keputusan yang anti kekerasan, forum perwakilan untuk mempertemukan berbagai perbedaan, serta kesempatan berpartisipasi secara inklusif.

Demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik

• Rejim Nyerere (Tanzania), Soekarno, dan Boigny (Ivory Coast) di masa lampau; serta Mahathir (Malaysia) & Museveni (Uganda) pada masa sekarang.

• Hanya sistem 1 partai / demokrasi terpimpin yg dibutuhkan untuk meredam ketegangan & konflik sosial. Kompetisi multi-partai yg berlebihan hanya akan menjadikan demokrasi menjadi tidak stabil.

Demokrasi adalah peredam konflik secara damai

• International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

• Demokrasi dapat difungsikan sebagai alat untuk mengelola konflik melalui tiga teknik analisa konflik yaitu adversarial (melihat konflik sebagai “kita melawan mereka”), reflektif (introspeksi & mempertimbangkan jalan keluar terbaik), serta integratif (memahami pandangan & kepentingan kedua pihak).

Implikasi Lintas DimensiImplikasi Lintas Dimensi

Sistem Politik secara makro. Artinya, desain Pilkada sangat tergantung dengan Paket UU Politik (UU Pemilu, UU Parpol, UU Susduk) yg biasanya selalu diperbaharui setiap 5 tahun. Artinya, untuk menghasilkan Pilkada yg benar-benar berbobot, maka sistem politik makronya juga harus disesuaikan. Tidak mungkin hanya Pilkada-nya yg dioprek-oprek sementara supra struktur politiknya tidak berubah.

Pengembangan karis PNS di Daerah. Pilkada memberi legitimasi yang besar sekali kepada KDH terpilih untuk merombak birokrasi karir sesuai "keinginannya". Sayangnya, seringkali KDH terpilih kurang menguasai ilmu kepemerintahan, sehingga cenderung berlaku subyektif. Kondisi ini diperparah dengan "keterjeratan" atau terperangkapnya KDH kedalam jaring-jaring kroni (cronyism trap) sehingga banyak pertimbangan politis dalam setiap kebijakan administratif yg menjadi kewenangannya. Bukti-bukti awal sudah cukup banyak, misalnya melonjaknya calon peserta Diklatpim II pasca Pilkada.

Implikasi Lintas DimensiImplikasi Lintas Dimensi

Netralitas Birokrasi baik pada kadar netralitasnya, maupun definisi dan kriterianya. Selama ini tidak jelas, apakah mengikuti (baca: mendengarkan) kampanye seseorang termasuk kampanye. Atau, jika seorang ajudan masih melaksanakan tugas-tugas rutin KDH yg kebetulan adalah Calon KDH pada Pilkada, apakah juga bisa dikategorikan tidak netral. Selama ini tafsir netralitas lebih banyak melekat pada KDH terpilih, sehingga banyak PNS jadi korban karena dianggap "tiarap". Kasus di Kutai Kartanegara sangat unique mengenai hal satu ini.

Pilkada yg tidak dibatasi oleh nilai-nilai yg tegas juga dapat berdampak pada rendahnya mutu kebijakan publik di daerah. Dan jika hal ini berlangsung terus, maka masyarakatlah yang menjadi korban dari sebuah sistem demokrasi bernama Pilkada.

PRASYARAT PILKADA YANG DEMOKRATIS & BERCIRIKAN GOOD GOVERNANCE

RULE OF LAW & ENFORCEMENT(KEJELASAN & KETEGASAN ATURAN HUKUM)

VOTERS & CIVIC EDUCATION (SOSIALISASI ATURAN PILKADA)

STATESMANSHIP (KENEGARAWANAN KANDIDAT)

Kesimpulan & RekomendasiKesimpulan & Rekomendasi Hubungan antara demokrasi dan pembangunan, serta antara

demokrasi dan resolusi konflik tidak perlu dipahami secara hitam putih. Divergensi atau konvergensi antar kedua variabel diatas sangat

tergantung pada para pelaku politik dan mapannya sistem yang digunakan.

Desentralisasi harus diperkuat untuk membangun good local governance kinerja pembangunan akan meningkat dengan sendirinya sementara rezim demokratis juga dapat ikut terbangun.

Perlu pengembangan kapasitas birokrasi untuk menjalankan program pembangunan secara efektif tanpa intervensi politis secara berlebihan; sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Perlu dibangun proses dan kelembagaan politik yang hati-hati (prudent politics), serta menyiapkan infrastruktur ekonomi, sosial dan politik untuk berjalannya demokrasi secara wajar.

Perlu diberi peran kepada otoritas lokal untuk membangun kerangka penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat.

Renungan Penutup

Lee Kuan Yew:

“I believe that what a country needs to develop is discipline

more than democracy”