1

PANDUAN FASILITASIMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(MUSRENBANG) INTEGRASI

I. DASAR PEMIKIRAN

Pengalaman pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mulai tahun 1998,Pilot Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) tahun (2006-2008). Pilot Laboraratorium Site PP (Lab. Site PP) tahun 2009, P2SPP tahun 2010 danPNPM MPd mulai tahun 2007 telah mewujudkan penguatan sistem perencanaanpembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelakuutama dalam pembangunan. Program tersebut selama ini telah dilaksanakan secaraefektif sebagai upaya srategi penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan dianggapdapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat.

Program-progran tersebut telah memberikan pengalaman penting dengan memilikibeberapa karakteristik seperti : a) masyarakat terlibat penuh dalam perencanaanpelaksanaan, pelestarian program dan; b) keterbukaan dalam pengambilan keputusandan pengelolaan keuangan yang cukup kuat. Namun demikian, program ini: a) belumsepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada walaupun penguatankelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal cukup menonjol dengan bantuan tekniskonsultan dan; b) belum adanya keterpaduan dengan program-program lain secaranasional baik dalam hal program, lokasi, dana waktu, dan mekanisme pengelolaan.

Melihat kecenderungan tersebut maka telah dirancang grand desain pengintegrasianyang dirumuskan secara sistematis dan telah dilaksanakan melalui serangkaian pilotP2SPP mulai tahun (2006-2008), Pilot Lab. Sate PP tahun 2009, P2SPP Tahun 2010dan PNPM Integrasi 2011. Kegiatan pengintegrasian juga telah digerakan melalui diPNPM MPd mulai tahun 2010 dengan dukungan regulasi antara lain: a) KebijakanOptimalisasi; b) Panduan Teknis Pengintegrasian; c) Petunjuk Teknis PerencanaanPembangunan Desa; d) Kebijakan Penambahan DOK Pelmas dan; e) Beberapakebijakan Pendukung pengintegrasian lainnya.

Kegiatan lokasi program P2SPP kegiatan pengintegrasian telah memberi pula beberapapengalaman penting yaitu: a) penguatan proses Musrenbang; b) peningkatan sinergiperencanaan kegiatan pembangunan; c) meningkatnya peran pemerintah kabupaten dandesa/kelurahan, serta d) meningkatnya peran fasilitasi masyarakat oleh AparaturPemerintah dan Setrawan. Namun demikian di sisi lain masih menghadapai berbagaikelemahan antara lain keberadaan P2SPP dipandang masih sebagai upaya khusus danterbatas atau eksekutif. Artinya kegiatan pengintegrasian belum menjadi kegiatan yangmenyeluruh di lokasi desa, kecamatan dan kabupaten di Indonesia.

Kebijakan optimalisasi tahun 2010 dengan skema usulan yang berbasis dari penggaliangagasan dan sisa usulan telah memberi dampak optimalisasi keprogram tetapi belumsecara maksimal dalam pengintegrasian. Luncuran Panduan Teknis Pengintegrasiansebagai upaya mengembangkan perencanaan partisipatif PNPM MPd yang diintegrasikandengan perencanaan partisipatif dengan skema Musrenbang Reguler. Agendapengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilanutamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM MPd dengan

2

Musrenbangdes selaras dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentangPerencanaan Pembangunan Desa (PPD), selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerjayang lebih operasional melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatifdan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihalPetunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).

Rumusan itu dalam pengintegrasian diperkuat dengan Surat Menteri Dalam NegeriNomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis IntegrasiPerencanaan Pembangunan (IPP). Beberapa regulasi dimaksud pada dasarnya telahmemberikan arah yang kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalampelaksanaan pengintegrasian ke sistem reguler.

Atas dasar regulasi dan praktek pengalaman pelaksanaan di atas, perlu dilakukan upayauntuk mengefektifkan proses maupun hasil perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapattercapai apabila dilakukan upaya pengintegrasian, yaitu penyatupaduan prosesperencanaan program ke dalam proses reguler melalui Musrenbang dengan berbasisRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Untuk itu, perlu dilakukanupaya fasilitasi penyiapan dan koordinasi dengan lintas pelaku dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pelaksanaan pengintegrasian dimaksud.RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arahkebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, danprogram-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan programprioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakanpenjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, denganmempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritaspembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

Pada tataran operasional, skema pengintegrasian program PNPM MPd sangat diperlukanadanya dokumen perencanaan pembangunan di desa RPJMdes, RKPDes dan perangkatpendukung pemerintahan desa lainnya secara baik dan benar. Kegiatan ini akandifokuskan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa sebagai basiskekuatannya. Efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk danmenyusun setiap kebijakan dalam Peraturan Desa (Perdes), penetapkan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pertanggungjawaban Kades dalam bentukLaporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) dan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati merupakan indikator keberhasilan dari prosestersebut.

Rangkaian kegiatan tersebut dapat terwujud harus diikuti dengan peningkatan kualitasproses dan hasil Musrenbang di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan ini telahmendorong munculnya transparansi manajemen pemerintah desa dan dampaknya terjadipeningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal perencanaan pembangunan(Musrebabng). Secara langsung juga terjadi proses peningkatan pemahaman masyarakatdalam kegiatan perencanaan mekanisme reguler. Kegiatan penting lainnya adalahpenyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten dengan hasil-hasilMusrenbang (desa dan antar desa/kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalamRencana Kerja (Renja) SKPD dan dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengankegiatan tersebut. Desain ini dalam jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan

3

konsep “Satu Desa Satu Perencanaan” atau bahkan”Membangun Dari Desa SatuPerencanaan Untuk Semua”.

Proses kegiatan musrenbang yang begitu bagus dan luhur tersebut diperlukan adanyapemahaman bersama dalam melaksanakan proses tersebut dengan efektif, sistematis,terorganir dalam menjaga kualitas musrenbang itu sendiri. Kegiatan musrenbang sebagaikegiatan rutin atau mendapatkan tuduhan sebagai proses serimonial dan mantrapembangunan semata dapat terjawab dengan mengembangkan nilai folosifis dankerangka pikir yang benar terhadap kegiatan musrenbang. Buku “Panduan Fasilitasidalam Pelaksanaan Musrenbang” menjadi bagian terpenting dalam fasilitasi kegiatanproses mulai dari persiapan sosial, pelaksanaan dan pasca Musrenbang.

Buku Panduan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang (PFPM) memberikan rujukan dalamproses rangkaian kegiatan fasilitasi mulai persiapan Musrenbangdes, Musrenbangkecdan Musrenbangkab dalam membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan(RKPD). Buku Panduan ini juga memberikan strategi fasilitasi pelaksanaan Musrenbangyang dilakukan dengan pendekatan “input, proses out put” tidak hanya sekedarhasil/target pemenuhi siklus rutinitas. Sehingga pemakai Buku PFPM sebelumnya harusmempunyai kompetensi yang bagus terhadap teknik-teknik fasilitasi dengan pendekatanPedidikan Orang Dewasa (POD), pendekatan fasilitasi kritis, paradigma perencanaanpembangunan, analisis sosial, pengetahuan luas isu-isu desa, penguasaan regulasiperencanaan pembangunan dan kemampuan mengembangkan jejaring, advokasi,mediasi, loby, audiensi, hearing dan kebijakan pendukung lainnya.

II. LANDASAN HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

A. UNDANG-UNDANG

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 17 – 20);

2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

4. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN);

5. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (terutama psl 150 – 154dan psl 179 – 199);

6. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat danDaerah, (terutama pasal 66 – 86);

7. UU Nomor 07 tahun 2007 tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan JangkaPanjang Nasional RPJPN 2005-2025;

8. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan RKP;

2. PP Nomor 21 tahun2004 tentang Penyusunan RKAKementerian Negara danLembaga;

3. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

4. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;

4

6. PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

7. PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;

8. PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

9. PP Nomor 3 tahun /2006 tentang Tata cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23);

11. PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPKD kepada DPRD,dan Informasi LPPD kepada masyrakat;

12. PP Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

13. PP Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP-24/2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

14. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;

15. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. PP Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

17. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

C. PERATURAN PRESIDEN

1. Perpres Nomor 07 tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009;

2. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

3. Perpres-perpres tentang RKP yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden;

4. Perpres-perpres tentang DAU Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang diterbitan setiaptahun oleh Presiden.

D. KETENTUAN PENUNJANG :

1. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

2. Permendagri No 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah;

3. Perpres-perpres tentang RKP yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden;

4. Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

6. SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun rencana danPertanggungjawaban Pelaksanaan;

7. SE Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;

8. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas danMenteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk

050/264A/SJTeknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

5

9. SE Mendagri Nomor 414.2 /5223/PMD tanggal 16 September tahun 2008 tentangPedoman Pembangunan Partisipatif;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK07/2009 tentang PedomanPendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk PenanggulanganKemiskinan;

11. Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret tahun 2010 perihalPetunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei tahun 2010 perihalPanduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;

13. APBD tahun sebelumnya, yang diterbitkan setiap tahun oleh Mendagri;

14. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk TeknisPenyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diterbitkan setiap tahun.

E. Acuan lain yang perlu diperhatikan:

1. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah(Handbook) diterbitkan setiap tahun oleh Bappenas;

2. Grand Strategi Implementasi Otonomi;

3. Daerah (Dalam Koridor UU-32 Tahun 2004);

4. Millennium Development Goals (MDGs);

5. Prinsip-prinsip Good Governance;

6. Pedum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd dan ProgramPengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)/ PNPM Integrasi dariPemerintah Pusat dan PTO Lokal.

F. TUJUAN

1. Fasilitasi proses menyiapkan dan memastikan pelaksanaan Musrenbangpengintegrasian perencanaan PNPM MPd dan program-program sejenis ke dalammekanisme perencanaan reguler mulai tahun 2011 sebagai upaya menyatupadukanperencanaan program ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Fasilitasi proses yang sinergi dan kesetaraan pendekatan perencanaan (Politis,Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas-Bawah dan Bawah-Atas);

3. Fasilitasi proses penyusunan RPJMDes, RKPDes dan, Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) sebagai basis pengintegrasian yang akan dilaksanakanmulai tahun 2011 dan tersedianya pengintegrasian usulan sampai tahun 2014;

4. Fasilitasi proses peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaankemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa, kecamatan dankabupaten dalam pelaksanaan persiapan sosial, pelaksanaan dan pascaMusrenbang yang partisipatif;

5. Fasilitasi proses penjaringan aspirasi pengintegrasian usulan dalam mekanismeMusrenbang dan Forum SKPD yang dilakukan secara partisipatif sampai dalamproses pengambilan keputusan penganggaran APBD di DPRD;

6. Fasilitasi masyarakat, teknokrasi, politisi dan forum lintas antar pelaku dalam prosesmerumuskan kebijakan pengintegrasian, penganggaran, swakeloa dan kebijakanlainnya yang berbasis pada kesetaraan dan partisipatif.

6

G. SASARAN

Sasaran fasilitasi proses Musrenbang Pengintegrasian adalah :

a. Meningkatkan kualitas fasilitasi Tim Penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDesyang setara, partisipatif, transparan dan akuntabilitas dalam perspektifpemberdayaan masyarakat;

b. Meningkatkan kapasitas pemandu/fasilitator dalam kegiatan fasilitasi persiapansosial, pelaksanaan dan pasca musrenbang agar tercapai maksimal dan pertisipatif;

c. Memperkuat Tim Delegasi/Utusan musrenbang agar mempunyai kompetensi yangmemadai dalam proses dan kegiatan Musrenbang;

d. Memperkuat kapasitas para peserta dan pelaku kegiatan Musrenbang (masyarakat,teknokrai dan politisi) agar mengetahui dan memahami tugas pokok, peran dantanggungjawabnya;

e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan perencanaanpembangunan partisipatif dalam posisi tawar masyarakat khusus masyarakat miskindan perempuan dalam perencanaan reguler serta penganggaran di tingkat desa,APBD Kabupaten dan APBD provinsi dan APBN;

f. Meningkatkan peran fasilitator dalam fasilitasi sinergisitas pendekatan perencanaan(Politis, Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas- Bawah danBawah- Atas);

g. Memperkuat fasilitator dalam fasilitasi kebijakan-kebijakan yang mendukung proseskebijakan pengintegrasian, partisipatif, swakelola dan kebijakan pendukung lainnya;

h. Memperkuat fasilitasi penguatan kelembagaan SKPD, Pemda dan DPRD dalammendukung kegiatan pengintegrasian yang setara, partisipatif dan berperpektifpemberdayaan masyarakat.

H. HASIL

Hasil yang diharapkan dari fasilitasi proses Musrebang pengintegrasian adalah:

1. Adanya fasilitasi proses menyiapkan dan memastikan pelaksanaan Musrenbangpengintegrasian perencanaan PNPM MPd dan program-program sejenis ke dalammekanisme perencanaan reguler mulai tahun 2011 sebagai upaya menyatupadukanperencanaan program ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Adanya fasilitasi proses yang sinergis dan setara pendekatan perencanaan (Politis,Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas-Bawah dan Bawah-Atas);

3. Adanya fasilitasi proses penysunan RPJMDes, RKPDes dan, Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) sebagai basis pengintegrasian yang akandilaksanakan mulai tahun 2011 dan tersedianya pengintegrasian usulan sampaitahun 2014;

4. Adanya fasilitasi proses peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaankemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa, kecamatan dankabupaten dalam pelaksanaan persiapan sosial, pelaksanaan dan pascaMusrenbang yang partisipatif;

5. Adanya fasilitasi proses penjaringan aspirasi pengintegrasian usulan dalammekanisme Musrenbang dan Forum SKPD yang dilakukan secara partisipatifsampai dalam proses pengambilan keputusan penganggaran APBD di DPRD;

7

6. Adanya fasilitasi masyarakat, teknokrasi, politisi dan forum lintas antar pelaku dalamproses merumuskan kebijakan pengintegrasian, penganggaran, swakeloa dankebijakan lainnya yang berbasis pada kesetaraan dan partisipatif.

I. KERANGKA PELAKSANAAN MUSRENBANG PENGINTEGRASIAN

Kegiatan Musrenbang adalah kegiatan yang dihadari oleh beragam orang dengan latarbelakang jabatan, struktur sosial dan pengetahuan. Fasilitasi kegiatan prosesMusrenbang perlu mengetahui permasalahan peserta yang mempunyai latar belakangdalam lintas pelaku. Peserta yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalahkelompok yang mempunyai kepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetapimereka kurang menguasai forum diskusi dan cara menyampaikan aspirasi misalkanperwakilan Rumah Tangga Miskin (RTM), perempuan dan Tim Delegasi dari masyarakatyang secara nyata mereka merupakan bagian dari representasi/wakil masyarakat.

Fasilitator perlu mempelari permasalahan ini secara seksama agar proses penyampaianaspirasi masyarakat miskin/marjinal mendapat prioritas dalam pembahasan danpenetapan usulan. Kegiatan ini perlu dilakukan proses umpan balik, klarifikasi, uji silangfakta lapang agar usulan masyarakat dari langsung yang dilakukan secara partisipatifdapat sampai substandi pesannya. Sehingga kegiatan fasilitasi ini perlu memegangmenjadi rujukan kunci antara lain:

1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Musrenbang Pengintegrasian adalah :

a. Partisipasi, kegatan musrenbang harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi,terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;

b. Prinsip musyawarah dan mufakat, kegiatan musrenbang adalah kegiatan yangdilakukan dengan msuyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam prosespengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbahan kemendesakankebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalampengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadidialogis dan egaliter/tanpa tekanan serta bebas dari ketakutan-ketakutan;

c. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan) perencanaan danpenganggaran serta pelaksanaan pembangunan, semua kegiatanmusrenbang dilakukan dalam rangka sebagai penguatan pelaksanaan ataurevitalisasi kebijakan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yangberkaitan langsung maupun tidak langsung bagi penguatan penyelenggaraanpembangunan partisipatif.

d. Desentralisasi, penyerahan wewenang peserta musrenbang untuk secaramandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas daritekanan siapapun;

e. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, pengertian prinsip berorientasi padamasyarakat miskin adalah segala keputusan musrenbang lebih ditekankanuntuk menggolkan perencanaan pembangunan yang diambil selalumemproritaskan keberpihakan kepada masyarakat miskin/marjinal.

f. Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atautindakan dari berbagai aspek kegiatan musrenbang lebih menekan sistempenyelarasan perencanaan yang partisipatif, integratif kedalam sistem reguler.

g. Efektif dan Efisien, proses musrenbang dan hasil-hasil keputusannyadilaksankan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan wargamasyarakat dan dengan menggunakan sumber–sumber daya yang ada

8

seoptimal mungkin sehingga dapat optimalisasi fungsi pelayanan pejabatpublik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan ases pendanaanusulan porsi penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;

h. Partisipasi, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi perencanaanpembangunan dalam forum musrenbang, terutama untuk mencapai suatutujuan atau hasil yang akan ditetapkan;

i. Kesetaraan dan keadilan gender, kegiatan musrenbang menjaga kesetaraandan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khusunya masyarakatmiskin/RTM dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip inimemberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasakurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagianpendapatnya lebih penting dan mendasar;

j. Transparansi dan Akuntabel (Transparancy and Accountability), masyarakatmemiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan prosespengambilan keputusan musrenbang, sehingga sistem perencanaan,pengelolaan kegiatan pembangunan dapat dipantau dan dapatdipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legalmenurut peraturan dan hukum yang berlaku.

k. Keberlanjutan (Sustainablelity), mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehinggalahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankandan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yangpartisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler(daerah);

l. Pemberdayaan (Emporverment), kegiatan musrenbang harus mendorongpenguatan dan peningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individumaupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait denganmsurenbang pengintegrasian ke dalam sistem reguler.

m. Prinsip anti dominasi, kegiatan musrenbang akan diwarnai oleh dominasibeberapa orang yang seolah-olah memahami permasalahan dan mewakalikepentingan banyak orang padahal mereka hanya mengusulkan untukkepentingan dirinya sendiri atau kelompok sehingga ini harus buka seluas-luasnya akses tersebut kepada semua peserta.

n. Prinsip pembangunan holistik/menyeluruh, kegiatan musrenbang artinya apayang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik buatpembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dandemi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;

o. Prinsip komitmen dan konsisten, hasil-hasil keputusan seluruh pesertamenjaga hasil-hasil keputusan secara partisipatif tidak akan terjadipengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkanmenjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting.

2. Istilah-Istilah, Singkatan dan Pengertian Berkaitan Musrenbang danPerencanaan

1) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adai istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9

2) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembagayang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakanmitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depanyang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber dayayang tersedia;

4) Permendagri Nomor 66 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa forummusyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh parapemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5tahunan dan 1 tahunan;

5) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDes)adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakanpenjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan sertaperkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desamaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat denganmengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes;

6) Dinyatakan dalam PP No.5 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Alokasi DanaDesa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kotauntuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusatdan daerah yang diterima kabupaten/kota;

7) ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat inikarena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli daerahyang cukup besar;

8) ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk penyelenggaraanpembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya;

9) Menurut PP No. 5 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yangdibahas dan disetujui bersama pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkandengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 2);

10) Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas: a)Pendapatan asli, terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasilswadaya, hasil partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan aslidesa yang sah; b) Bagi hasil pajak daerah kapupaten/kota paling sedikit 10%untuk desa dan dari ritribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkanbagi desa; c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerahyang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagianuntuk setiap desa secara porposional yang merupakan alokasi dana desa; d)Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dan; e) Hibahdan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

11) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forumantar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional danrencana pembangunan daerah;

12) Musrenbang Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunanstakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan

10

desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untukmenyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;

13) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatanuntuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakatikegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunanRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahunberikutnya;

14) Pengertian Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun2008 tentang Pemerintah Kecamatan;

15) PP No. 19 tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau sebutanlain adalah “wilayah kerja camat adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota”

16) Pasal 14 menyatakan bahwa definisi kecamatan adalah “sebagai pelaksanateknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin olehCamat”;

17) Kecamatan bukan intentitas otonom layaknya desa tetapi merupakan birokrasipemerintah daerah kabupaten/ kota;

18) Kecamatan tidak boleh mengurusi sendiri wilayahnya urusan dankewenangan melekat pada urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah;

19) Rencana Kerja Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

20) Rencana Pembangunan Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunantahunan dan merupakan hasil sinkronisasi dan penyelarasan usulan kegiatanMusrenbangdes;

21) Rencana SKPD Kecamatan berbeda dengan Rencana PembangunanKecamatan karena dokumen Renja SKPD melekat dengan pada organisasiSKPD yang bersangkutan;

22) Rencana Strategis Kecamatan adalah dokumen perencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun;

23) Renstra disusun oleh SKPD dengan mengacu kepada RPJMD;

24) Renstra SKPD Kecamatan hanya memuat beberapa aspek terkait denganfungsi tugas dan wewenang institusi kecamatan sebagai salah satu SKPD;

25) Pagu indikatif kecamatan adalah PP No. 8 Tahun 2008 pasal 38 ayat (1)program, kegiatan dan pendanaan disusun atas dasar: a) Pendekatan kinerja,kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan danpenganggaran terpadu; b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c)Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu padastandar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan rielmasyarakat;

26) Pagu indikatif kecamatan bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihakkecamatan tetapi besaran pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPDsehingga menjadi pegangan penyusunan dan perencanaan anggaranpembangunan;

27) Pagu Indikatif SKPD Kecamatan adalah rancangan awal patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan disebut indikatif karena

11

metode penentuannya masih menggunakan perbandingan anggaran tahunberjalan untuk memprediksi anggaran tahun yang akan datang;

28) Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah sejumlah patokan batasmaksimal anggaran di wilayah kecamatan yang diberikan kepada SKPDkabupaten, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanismepartisipatif melalui musrenbang;

29) Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) bukan merupakan dana block grantdi kecamatan yang dilaksanakan oleh SKPD kecamatan, tetapi pagu danayang akan masuk di kecamatan dalam bentuk program-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya;

30) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatRenstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)tahun;

31) Daftar prioritas kecamatan/renstra kecamatan hasil perencanaan partisipatifyang telah dilakukan melalui penggalian gagasan/ transek dusun/ survaidusun, Pra Musrenbang, Musrenbangdes dan Musrenbangkec, kegiatantersebut diharapkan akan menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam RenjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renja Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadibahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalamMusrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan;

32) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatRenja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)tahun;

33) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi,kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelakupembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasilMusrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upayamengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasioleh SKPD terkait;

34) Farum SKPD yang dilaksanakan secara gabungan lebih dikenal denganForum Gabungan SKPD yang mampu mempertemukan berbagai isu sektoralyang menjadi wilayah program masing-masing SKPD sehingga ini menjadi isudaerah.

35) Forum Gabungan SKPD diselenggarakan dengan mempertimbangkan setiapisu dari SKPD. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah ketikaproses pembahasan dilakukan. Farum ini dapat lebih efektif kalau dalampelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matangdan difasilitasi oleh seorang yang berpengalaman dan mengetahuipermasalahan;

36) PP Nomor 8 tahun 2008 pada pasal 17 ayat (14) dinyatakan bahwaRancangan RKPD mememuat rancangan kerangka ekonomi daerah, programprioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya sertaperkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif;

37) Forum SKPD yang berkaitan dengan usulan prioritas yaitu PP Nomor 8 tahun2008 pada pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa penetapan program

12

prioritas berorientasi pada pepenuhan hak-hak dasar masyarakat danpencapaian keadilan dan berkelanjutan;

38) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspekpendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadappengambilan keputusan, berdaya saing, maupun indeks pembangunanmanusia;

39) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunantahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasiann sumber daya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkunganwilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

40) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkatdengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untukperiode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunanDaerah yang mengacu pada RPJP Nasional;

41) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerahuntuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, danprogram Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDaerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakankeuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, danprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerjadalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

42) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasionaluntuk periode satu (1) tahun;

43) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPDadalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1)tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu padaRKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat;

44) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran;

45) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepaladaerah/wakil kepala daerah, dan SKPD;

46) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPDuntuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengantugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepadaRPJM Daerah dan bersifat indikatif;

13

47) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumenperencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;

48) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkatdengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periodesatu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanbaik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yangditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

49) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi programdan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan RenstraSKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya;

50) Desentralisasi fiskal sebagai kewenangan (authority) dan tanggungjawab(responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggarandaerah (APBD) oleh pemerintah daerah;

51) Pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikankebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektorpublik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yangmemadai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah;

52) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkatdengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, danditetapkan dengan Peraturan Daerah;

53) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, danpembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun;

54) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepadaSKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerjaSKPD;

55) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakanumum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPD;

56) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat denganPPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuandalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

57) Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PPAadalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;

58) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah danayang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yangbersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yangditerima oleh kabupaten/kota;

14

59) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan;

60) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi;

61) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan besar(strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus padapenilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program;

62) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan programprogramindikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

63) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh PemerintahPusat/Daerah untuk mencapai tujuan;

64) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yangdilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;

65) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hakdan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untukmengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannyadalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakanmasyarakat;

66) Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untukmencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

67) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkankeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

68) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yangmendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untukmencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota;

69) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupunjasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunankabupaten/kota;

70) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atautelah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggran dengan kuantitas dankualitas yang terukur;

71) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatifuntuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yangmenggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

72) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program ataukeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

73) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yangdilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dankebijakan;

15

74) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program tetapi mengarah adanyapeningkatan pendapatan/ekonomi langsung;

75) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsungatau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaanpembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individuyang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan;

76) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholderKabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kotaberdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjaukeserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untukpemutakhiran Rancangan RKPD;

77) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukanpersiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang;

78) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalamMusrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;

79) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi danmemandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitatorharus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memilikiketerampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untukmenunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan;

80) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui pesertaMusrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

81) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untukmenghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;

82) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau LembagaSwadaya Masyarakat/LSM;

83) CBO adalah singkatan dari Community based Organization atau KelompokMasyarakat;

84) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau OrganisasiMasyarakat;

85) Penilaian atau assessment adalah proses untuk menilai sejauhmanaMusrenbang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku danmemenuhi prinsip-prinsip konsultasi publik;

86) Evaluasi adalah proses yang dilaksanakan secara Focus Group Discussionuntuk menyimpulkan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi bagiperbaikan pelaksanaan Musrenbang;

87) Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Bina PembangunanDaerah sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penilaian danevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Daerah.

3. Tugas dan Peran Pembandu/Fasilitator Proses Musrenbang

a. Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbang bertugas antara lain:

Memfasilitasi proses musrenbang dengan yaitu menciptakan suasanapertemuan yang mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat dan

16

aspirasinya secara bebas berbasis saling menghormati, dimana masing-masing peserta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pemecahanmasalah;

Mendorong, menghilangkan hambatan atau kendala dan menciptakansuasana informal yang diperlukan untuk membangun kesepahaman danmencapai kesepakatan;

Fasilitasi dalam menjamin terselenggaranya pertemuan dan konsultasiyang fokus, terstruktur baik dalam kaitan dengan pencapaian tujuanpertemuan, sehingga partisipasi stakeholder menjadi optimal.

Secara spesifik untuk memfasilitasi rangkaian kegiatan diskusimusrenbang;

Bertanggungjawab melakukan koordinasikan dan mengelola keseluruhanrangkaian kegiatan Forum SKPD dan musrenbang secara berjenjangkegiatan masing-masing;

Tim Pemandu/Fasilitator dari unsur non pemerintah dapat dijaring melaluimasukan atau rekomendasi dari berpihak disebabkan kompetensi dankemampuannya dalam fasilitasi pelaksanaan musrenbang yang lebihtransparan dan independen;

Mempersiapkan Tim Teknis Pelaksanaan musrenbang antara lain tim inibertugas sebagai: a) Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang; b)Pengumuman kegiatan musrenbang dan penyebaran undangan pesertadan narasumber minimal 7 hari sebelum dilaksanakan pada hari H; c)Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan) telahbenarp-benar tersedia;

Menfasilitasi pendaftaran kelompok masyarakat yang berminat dalam ikutserta proses musrenbang;

Fasilitasi pembuatan draft aturan main dan tatacara pelaksanaanmusrenbang;

Terlibat dalam persiapan sosial, penyusunan dan validasi hasil-hasilkeputusan musrenbang di kegiatan dan kegiatan Pasca musrenbang.

b. Peran Tim/Tim Fasilitator mempunyai peran antara lain:

Berpartisipasi aktif dan pro aktif dalam fasilitasi pembahasan, diskusi,klarifikasi, umpan balik, pembahasan dan keputusan beserta hasil-hasilnya;

Memastikan proses fasilitasi adanya aspirasi-aspirasi masyarakatkhususnya aspirasi dari masyarakat miskin/marjinal dibahas danmendapatkan prioritas pendanaan;

Menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi muswarah untukmembicarakan isu-isu strategis, partisipatif, mengembangkan kesetaraandan mengembangkan tindakan yang dituangkan dalam RKTL;

Berperan sebagai fasilitasi perancangan proses untuk menyusun tahapdan langkah-langkah proses musrenbang secara keseluruhan (Prapelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan);

Berperan sebagai fasilitasi proses pertemuan/forum musyawarah, artinyamenjaga agar pertemuan/forum berlangsung dalam mencapai tujuan,waktu dan tersedianya materi, alat dan kebutuhan lainnya tersedia;

17

Berperan sebagai sumber informasi, artinya menguasai informasi, datadan dokumen (RPJMDes, RKPDes, LKPj, LPPD, APBDes, RTRWKabupaten, dokumen RKPD kabupaten/tahun yang telah berjalanan,peraturan dan kebijakan baik kabupaten, provinsi dan pusat;

Mendorong dan menjembatani sinergitas tiga pilar Pemda-DPRD-Masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan;

Mendorong dan memfasilitasi terbitnya peraturan perundangan yangmemenuhi kriteria good governance;

Mencermati dan mengkritisi proses penyelenggaraan pembangunan,khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran (kabupaten/kota,kecamatan, desa).

c. Kriteria/Persyaratan Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbang

Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi logicalframework yang merujuk pada proses pengambilan keputusan strategis,untuk memastikan diskusi yang fokus dan terdapatnya hasil-hasil yangnyata dari pertemuan. Untuk itu, fasilitator perlu dapat memastikan diskusitetap berada pada jalur pembahasan serta efisien dan efektif dalampenggunaan waktu/manajemen waktu;

Menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang (kesetaraan, menghargaiperbedaan pendapat, keperpihakan terhadap masyarakat miskin/marjinal,anti dominasi, anti diskriminasi dan mengutamakan kepentingan umum);

Memiliki pengetahuan dan pengalaman memberikan fasilitasi dankemampuan untuk mengaplikasikan teknik fasilitasi pada substansi yangdibahas;

Mempunyai kemampuan memimpin atau memfasilitasi forumMusrenbang/SKPD dan forum musrenbang di tingkat desa dankecamatan;

Mampu melakukan kerjasama Tim/antar Tim saling melengkapi, terbukaterhadap masukan dan dapat berbagi tugas secara berimbang;

Mau belajar dan berbagi informasi, artinya mau mempelajari prosesmusrenbang yang telah dilaksanakan sebagai refleksi untuk perbaikan,mau mendengar dan menyerap berbagai sumber untuk diinformasikanserta ditransferkan kepada masyarakat;

Mempunyai kapasitas pengetahuan yang berkaitan dengan: a) aturan danpelaksanaan mengenai Musrenbang (desa, kecamatan dan kabupaten)serta penganggaran (peraturan daerah dan pusat); b) program-programpembangunan berskala nasional yang masuk ke kabupaten dankecamatan; c) prioritas program pembangunan daerah dan prioritasprogram SKPD; d) RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sudah berjalankhususnya pada tahun berjalan dan; e) Mengusai data/informasikabupaten yang relevan bagi pelaksanaan tugasnya untuk fasilitasi draftperancangan, mengelola, memandu dan menjadi narasumbermusrenbang;

Mempunyai kapasitas ketrampian dalam memandu/fasilitasi musyawarahperencanaan khususnya fasilitasi prose pengambilan keputusan secarapartisipatif;

18

Mempunyai ketrampilan dalam pengembangan dan penggunaan mediasebagai bagian dalam proses maksimalisasi pelaksanaan musrenbang;

Mempunyhai kapasitas dan ketrampilan dalam teknis merumuskanpertanyaan-pertanyaan kunci dan pokok-pokok temuan dalam diskusiuntuk menjadi rumusan masalah, potensi, simpulan dan rekomendasi;

Mempunyai sikap yang mengembangkan nilai-nilai kesetaraan,demokratis, partisipatif, anti dominasi, anti diskriminasi, inovatif dan kreatifdan mengutamakan yang terpenting buat masyarakat miskin/marjinal;

Mempunyai kemampuan mengidentifikasi ’technical tools’ yang tepat(seperti ruang pertemuan yang memenuhi syarat, penyusunan agendapertemuan, program kegiatan, persiapan makalah, materi, logistik, alatperaga, meta plan, flip charts dan lain-lain yang diperlukan).

d. Peran PemanduTim /Fasilitator terhadap Peserta

Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan pertemuan kepadapeserta, apa keluaran utama yang harus dihasilkan dan proses yangdiperlukan;

Memastikan peserta menjujung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitukesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, antidiskriminasi, mengutamakan kepentingan umum skala daerah,menghindari egosektoral/ego wilayah dan berpihak kelompokmiskin/marjinal;

Memastikan peserta bersedia mempersiapkan diri dengan caramengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen dan materiyang relevan untuk pelaksanaan musrenbang;

Memastikan peserta mampu mengakses sumber-sumber informasi yangdiperlukan dalam pelaksanaan musrenbang dari Tim PenyelenggaraMusrenbang;

Memastikan peserta berminat mengembangkan kapasitas mengenaikebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunansehingga dapat berperan aktif dan proaktif;

Memastikan peserta mampu memberikan pertimbangan dalam hal terjaditarik menarik kepentingan dalam menentuan usulan kegiatan prioritasantar wilayah dan sektor;

Menciptakan suasana yang menyenangkan dan informal untukmendorong terwujudnya interaksi yang bebas di antara pesertapertemuan;

Mengusahakan agar setiap partisipan berbicara dan memberikankontribusi dengan memberikan apresiasi atas apa yang dikemukakan dandukungan emosional;

Menciptakan dialog yang positif dan konstruktif

Mengkosolidasikan hasil pembahasan ke arah pencapaian kesepakatan(konsensus);

Berusaha mendengar semua kontribusi pemikiran peserta dan mencobamensarikan/menyimpulkan atau mengorganisasikan pendapat dangagasan yang dikemukakan;

19

Memciptakan kondisi kondusif untuk terdapatnya komitmen pada akhirpertemuan untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan hasilpertemuan;

Memastikan adanya partisipan yang perlu mengetahui secara jelas apatindakan selanjutnya yang akan dilakukan yang perlu disusun NaskahKesepakatan yang ditandatangani seluruh partisipan;

Membuat jejaring dari Tim Pemandu atau Tim Fasilitator perlumemastikan adanya pencatatan nama, alamat, dan kontakpartisipan agarmemudahkan pada saat akan dilakukan tindak lanjut atau implementasihasil pertemuan.

4. Ketentuan Musrenbang yang Dapat Difasilitasi

a. Desa sudah memiliki dokumen RPJMDes-RKPDes Wajib dilakukanevaluasi/penilaian kelayakan dokumen RPJMDes dan RKPDes denganmenggunakan Instrumen Evaluasi yang telah ditetapkan Petunjuk TeknisPerencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Formulir Rekapitulasisebagaimana terlampir, dengan skor minimal rata-rata nilai 60 = Layak dandibawah nilai 60 = Tidak Layak;

b. Apabila dinilai Layak, maka proses perencanaan PNPM-Mandiri Perdesaanmenyatu dengan proses perencanaan pemangungan reguler tersebut(RPJMDes-RKPDes);

c. Agenda yang harus dilakukan: a) Memastikan kesiapan pelaksanaanMusrenbang Desa untuk menjamin peserta yang diundang (wakil/wargamasyarakat) dan agenda yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan dankualitas PNPM MPd; b) Memastikan Musrenbang Desa dilaksanakan secarapartisipatif, representatif, terbuka dan demokratis untuk membahas:

Pelaksanaan dan hasil-hasil RKPDes – APB Desa TA Tahun yang telahdilaksanakan/tahun sebelumnya;

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA Berjalan,sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sertamembahas dan menetapkan usulan kegiatan yang di danai APB DesaTA Berjalan;

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang akan dibahas padaforum Musrenbang Kecamatan untuk di diusulkan pendanaannya dariPNPM MPd, sesuai ketentuan atau syarat sebagaimana dimaksud PTO;

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang akan dibahas padaforum musrenbang Kecamatan untuk di diusulkan pendanaannya dariAPBD TA N+1. Usulan dimaksud dipetik dari Rancangan RKPDes TA.N+1;

d. Memastikan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan secara partisipatif,representative, terbuka dan demokratis untuk membahas dan menetapkan:

Prioritas usulan desa dalam kecamatan yang akan didanai PNPM MPdatau program ad hock sejenis TA Berjalan;

Prioritas usulan yang akan diajukan pendanaannya dari APBD TA N+1;

e. Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya seperti Verifikasi Usulan, RAB danDesain, dan seterusnya sesuai ketentuan PTO PNPM MPd/ PTO program adhock sejenis.

20

5. Metode dalam Pelaksanaan Musrenbang

Mempergunakan dan menetapkan metode proses fasilitasi musrenbang diperlukanadanya adanya beberapa pertimbangan beberapa faktor antara lain: melihat tujuanyang hendak dicapai, kemampuan fasilitator, kemampuan peserta, sarana belajar,besarnya kelompok, iklim dan tempertur dan waktu yang tersedia. Beberapalandasan tersebut hendaknya dijadikan landasan untuk menentukan metode dalamfasilitasi Musrenbang. Disamping itu kita harus jeli juga terhadap waktupelaksanaan, yang mungkin saja muncul permasalahan yang tidak wajar karenaadanya sesuatu.

Ada beberapa metode yang dapat dipilih antara lain metode: ceramah, Focus GroupDiscution (FGD) seperti diskusi (terbatas, panel, kelompok, pleno),brainstorming/curah pendapat,studi kasus, permainan dinamika kelompok,workshop. Terlebih dari itu ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalammenentukan metode Musrenbang yaitu: a) hasil yang ingin dicapai; b) kemampuanfasilitator; c) kondisi peserta/pemahaman peserta; d) waktu; e) bahan; f) fasilitasdan; g) biaya.

Tidak jarang terjadi bahwa karena fasilitator kurang terampil menggunakan metodesehingga ia merasa metodenya yang salah, tak cocok digunakan; bahkan kadang-kadang ia bingung dan yang disalahkan pesertanya/kelompok sasarannya yangbodoh. Jika demikian sebenarnya siapa yang salah?. Ada beberapa metode yangdikenalkan dan direkomendasikan antara lain:

a. Diskusi FGD (Focus Group Discussion).

Penyelenggaraan Musrenbang perlu dikembangkan dengan FGD adalahsebuah metode untuk memfasilitasi percakapan dan diskusi kelompok yangmemungkinkan kelompok untuk memperdalam pandangan dan kreatifitasnyaterhadap suatu masalah atau pengalaman tertentu. Metode diskusi dapatditerapkan dalam kegiatan perencanaan tahunan di daerah seperti dalamForum SKPD atau dalam kegiatan musrenbang di tingkatkabupaten.

Metode ini juga dapat dipergunakan dalam menganalisis kondisipermasalahan daerah dapat juga dilakukan dengan pendekatan ini, dengancatatan permasalahan yang akan digali terlebih dahulu ditetapkan batasannyaseperti permasalahan daerah menurut fungsinya, permasalahan urusan wajibdan lainn-lainnya. Pembatasan ini dilakukan agar ketika penggalian atauidentifikasi masalah tidak melebar jauh dari apa yang sedang dibahas.

Metode ini juga dapat diterapkan dalam rangka menetapkan rumusan isiprioritas daerah untuk tahun rencana. Dalam hal ini untuk mempermudahjalannya diskusi biasanya panitia penyelenggara telah menyiapkan Draftindikator daftar skala prioritas atau bekas tahun sebelumnya ataudimkembangkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat musrenbangdesa dan kecamatan untuk mendapatkan diskusi yang produktif, setara danmendalam.

Metode diskusi berawal dari apresiasi cara otak bekerja. Proses pemikiranyang alami selalu mulai dari rangsangan sensori sampai ke tindakan. MetodeDiskusi adalah serangkaian pertanyaan yang memandu kelompok dalamperjalanan dialognya. Rangkaian pertanyaan ini membawa kelompok melaluiempat tingkatan kesadaran: Objektive, Reflektive, Interpretative danDecisional. Struktur tersebut memungkinkan kelompok untuk melaju daridiskusi permukaan sampai menuju kedalaman pandangan dan makna.

21

Pendekatan memungkinkan para anggota kelompok untuk berbagi beragampendapat tanpa sikap yang memicu konfrontasi. Metode ini jugamemperkenalkan batasan konsensus yang ingin diambil oleh kelompoktersebut. Metode ini diharapkan dapat memberikan suatu struktur bagikomunikasi kelompok yang efektif sehingga: Memungkinkan semua anggota kelompok untuk berperan dan

berpartisipasi; Membangun suasana bagi terciptanya dialog yang terfokus dan

bermakna; Mengundang beragam pendapat dengan cara yang tidak memicu

kontroversi; Memperdalam pandangan kolektif kelompok; Menghasilkan ide dan kesimpulan yang jelas; Membawa kelompok pada keputusan yang menyangkut penyelesaian

dan tindakan yang jelas.

Beberapa prinsip-prinsip metode Diskusi Mendalam /FGD yang dapatdikembangkan antara lain: Mengarahkan pemikiran kelompok; Memanfaatkan alur spesifik pertanyaan; Memulai dari pertanyaan yang paling mudah (objektif) sampai yang paling

sulit (decisional); Memungkinkan adanya perkembangan kesadaran kolektif; Mudah diadaptasi dalam berbagai situasi dan kelompok.

Metode Diskusi bisa menjadi dasar untuk: Mengumpulkan data, pandangan dan ide dalam cakupan yang luas Mendiskusikan isu-isu yang sulit; Merefleksikan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman penting; Mencapai pengertian yang lebih mendalam terhadap isu dan masalah; Memutuskan tindakan macam apa yang bisa dilakukan oleh kelompok.

Dengan menyusun diskusi kelompok, kelompok mendapat kesempatan untukmenggali pentingnya sebuah topik, isu atau pengalaman umum dalam waktuyang singkat. Metode diskusi membantu kelompok untuk menempatkan topikdiskusi ke dalam sebuah perspektif dan kemudian membantu kelompok untukmeresponnya secara kreatif. Hal inidisebabkan karena kelompok dapatberbagi dan menjelaskan data dan idenya secara mendalam yang tidak hanyamemuaskan kelompok tapi juga mendorong munculnya kesatuan yang kuatdalam kelompok tersebut.

b. Workshop/Lokakarya

Metode ini merupakan sebuah cara untuk memfasilitasi pemikiran kelompokmengenai topik tertentu ke dalam pengambilan keputusan dan tindakan yanglebih terfokus. Cara ini sangat efektif untuk membangun konsensus kelompokyang akan menghasilkan penyelesaian dan tindakan bersama.

Metode ini dapat digunakan dengan jumlah lebih dari 15 bahkan dapatditerapkan dengan jumlah peserta sampai dengan 100 orang. Metode-metodeini memungkinkan dapat diterapkan pada berbagai situasi dan untuk beragamtujuan. Dengan mengkombinasikan dan mengadaptasinya secara kreatif,kedua metode ini dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memuaskandan mendayagunakan pengalaman-pengalaman kelompok.

22

Metode ini memungkinkan adanya hasil yang baik dari diskusi dan terarahserta proses selama diskusi yang: Memungkinkan semua anggota kelompok untuk ikut serta dan

berpartisipasi; Membangkitkan kreativitas dan energi dalam waktu yang singkat; Menyaring pemikiran terintegrasi bersama; Membangun konsensus kelompok dengan praktis; Menfasilitasi formulasi penyelesaian yang inovatif dan kreatif terhadap

masalah dan isu; Menanamkan kepada kelompok rasa ikut memiliki dan tanggung jawab

yang kuat.

Metode Workshop adalah sebuah proses dengan minal terdapat lima langkahyang mengajak kelompok menuju pendalaman diskusi/wawasan kelompokdan mencapai konsensus dengan cara yang tepat yaitu: Konteks, dimana parameter diskusi kelompok ditentukan dan biasanya

dalam bentuk pertanyaan kunci yang berusaha dijawab oleh kelompok; Sumbang Saran, dimana data dan ide dikumpulkan melalui tiga tingkatan

(pertama secara individu, kemudian dalam kelompok kecil dan akhirnyapleno) dan setelah ideide dicurahkan;

Mengelompokkan dilakukan setelah ide-ide yang mirip dikelompokkan; Judul/agenda pembahasan, pada setiap kelompok, yang secara langsung

merespon pertanyaan kunci yang coba dijawab dan akhirnyamerumuskan konsensus sebagai bahan akhir pembahasan;

Refleksi singkat dimana implikasi hal-hal yang sudah menjadi konsensusdireview dan ditetapkan.

Dalam kegiatan Forum SKPD/Semiloka SKPD/DPRD dan sebagainya ,contoh penerapan Metode lokakarya adalah dalam penentuan isu prioritasatau membuat sebuah komitmen bersama sangat efektif untuk dilakjukandengan pendekatan ini.

6. Tempat/Tata Letak dan Ruangan Penyelenggaraan Musrenbang

Tempat/Tata letak dan Ruangan Penyenggaraan Musrenbang sangatmempengaruhi keberhasilan dalam proses Musrenbang. Pada prinsipnyapenggunaan media ini disesuaikan dengan beberapa faktor misalkan pendanaandan lokasi Musrenbang yang akan dipergunakan. Secara keseluruhan tata letak danruang harus menjadikan kegiatan proses belajar berjalan dengan nyaman danmembantu kegiatan dalam pelatihan.

Kegiatan Musrenbang dibutuhkan adanya sebuah ruangan yang dapat menampungpeserta untuk duduk dengan membentuk tapal kuda atau U-shape. Adaruang/space kosong yang cukup luas di tengah-tengah, untuk memainkan berbagaiaktivitas seperti game dan sebagainya. Ruangan sebaiknya tidak silau sinarmatahari sehingga bisa dilakukan pengaturan terang-gelapnya cahaya ruangan. Halini berguna saat pemutaran film atau slide-slide bahan-bahan Musrenbang yangperlu kegelapan. Sangat disarankan agar peserta menggunakan kursi yang memilikipapan untuk menulis, jadi tidak menggunakan meja sama sekali.

Diharapkan kursi cukup ringan untuk digeser-geser/diangkat dan jika tidak tersedia,letakkan meja di belakang kursi. Perencanaan persiapan alat yang akandipergunakan dan 4 papan flipchart yang berisi masing-masing 10 kertas flipchartuntuk kegiatan diskusi kelompok, beserta spidol. Sangat disarankan menggunakanwireless mic bagi Tim Pemandu/Fasilitator, alasannya adalah membantu

23

memproyeksikan suara (hemat energi fisik) dan memungkinkan mobilitas yangtinggi. Salah satu alternatif Layout dalam proses Musrenbang terlihat seperti ini:

Sumber: Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif Pendekatan Neuro LinguisticProgramming

Posisi tempat duduk di dalam Musrenbang para peserta harus saling berkomunikasidan bekerjasama satu dengan yang lainnya, pengaturan tempat duduk dapatmemberikan pengaruh yang sangat kuat pada dinamika kelompok. Pengaturantempat duduk dapat mempengaruhi siapa berbicara kepada siapa dan siapa yangsepertinya mendominasi aktifitas-aktifitas proses FGD atau diskusi mendalam.

Beberapa model penataan tempat duduk yang direkomendasikan dalam kegiatanfasilitasi proses Musrenbang antara lain:

a. Peserta untuk dapat melakukan tatapan mata para peserta antara satu denganyang lainnya sebanyak mungkin;

b. Tim Pemandu/Fasilitator untuk dapat bertatapan mata dengan setiap orang;

c. Berbentuk sebuah lingkaran sangat ideal cara ini membiarkan orang salingmelihat antara satu dengan yang lainnya secara leluasa;

d. Penataan meja memberikan orang-orang suatu titik hubungan biasa/ umum,memungkinkan mereka duduk dengan enak, dan menyediakan tempat utukmenulis dan meletakkan peralatan / bahan-bahan kerja;

e. Apabila memungkinkan, gunakan susunan meja yang berbentuk lingkaran ataupersegi empat -bentuk ini memberikan kesempatan pada anggota-anggota

24

kelompok untuk lebih banyak saling melakukan hubungan tatap mata diantara mereka. Tabel berikut beberapa contoh penempatan tempat duduk.

Sumber: Seri Teknologi Pelatihan: Menyiapkan Kegiatan Pelatihan Partisipatif (ReferensiFasilitator). 2006

Pada prinsipnya, metode ini dipakai dalam melakukan fungsi fasilitasi agarmendapatkan capaian kegiatan yang maksimal. Kreatifitas untukmempergunakan metode yang tepat dapat membantu dalam mendiskusikan,merumuskan, membuat rangkaian kegiatan secara menyeruh kegiatanMusrenbang.

7. Bagan Alur Kegiatan

Penyiapan strategi ketentuan dan persiapan Musrenbang Integrasi telahdirumuskan alur kegiatan sebagai berikut:

25

III. PROSES FASILITASI PELAKSANAAN MUSRENBANG PENGINTEGRASIAN

A. Proses Musrenbang Desa1. Persiapan Pra Musrenbang Desa

a. Pengorganisasasian Musrenbang

Tujuan : Membentuk Tim Penyelenggara/Tim 11 Musrebangdes dengan

penguatan pembagian tugas dan tanggungjawab yangdilakukan;

Membentuk Tim Pemandu/Fasilitator dalam Musrenbang desa2-3 orang/ Sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkanusur perempuan;

Menyusun Persiapan Teknis Musrenbangkec yaitu: a)

Musrenbang

Kabupaten

FORUMSKPD

Input:Desain dan Detil

RAB

Input:

1. Pelatihan OJTTPU

2. PenulisanUsulan

3. PembentukanTim Verifikasi

4. VerivikasiUsulan

5. Seluruh RKPTA2011 harussdh dituliskandlm proposalusulan kegiatan

6. Keterwakilan/Utusan WargaMasyarakat(L/P)

ALUR INTEGRASI TA 2011PNPM MANDIRI PERDESAAN-MUSRENBANG

SEMILOKASKPD

SEMILOKA/RAPATDENGAR PENDAPAT

DPRD

REKAPUSULAN UPT KEC

KONSULTASIUSULAN

MUSRENBANGDES = MUSDES II1. PKD=Pegas Kelompok (Muskel), Klp.Perempuan

(MKP) dan Dusun (Musdus)2. Evaluasi RPJMDes-RKPDes 2010=MDST3. Reviu RPJMDes dan memetik RKPDes

2011=Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa4. Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan

Transparan untuk Seluruh Warga Desa

M A D - ISosialisasiIntegrasi

MUSDES ISosialisasi Integrasidan Persiapan/Pra

Musrenbangdes

M A D - IIPrioritas Usulan

=

MusrenbangKecamatan

M A D - IIIPenetapanPendanaan

MUSDES IIISosialisasi

Keputusan dan

Persiapan

PelaksanaanKegiatan RKP/PNPM Mandiri

PerdesaanMusrenbang

Provinsi

Musrenbang

Nasional

Input:

Input: Desain dan Detil RAB RKP TA 2012

Input:

26

Penyusunan jadawal dan agenda musrenbangdes; b)Pengumuman pelaksanaan Musrebang dan; c) Pesipan logistik

Pengertian : Kegiatan Musrenbangdes harus dilakukan perencanaan dan

organisir secara sistematis, efektif dan secara transparan agarpelaksanaan Musrenbang mencapai hasil yang maksimal;

Kegiatan pengorganisian Musrenbangdes lebih menekankanaspek persiapan, pelaksanaan dan pasca Musrenbang menjadijaminan apakah kegiatan ini efektif dan berguna masyarakatatau tidak;

Pengorganisasian ini dalam rangka untuk mengindentifikasikanbeberapa dokumen desa antara lain: a) Apakah Desa telahmemiliki RPJMDes dan RKPDes atau belum; b) Apakah desamelakukan penyusunan pelaporan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LPKj) & Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa (LPPD) atau tidak; c) Mempunyai APBDesyang partisipatif atau belum; d) Struktur kelembagaan telahlengkap atau belum dan; e) Permasalahan penataankelambagaan lainnya.

Metode :Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Bulan Nopember s/d Desember tahun sebelumnyaTempat : Balai Desa/tempat yang disepakati dan layakPeserta : Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lain-

lain); Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader

desa; Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 (kalau sebelumnya

telah terbentuk).Pemandu/Fasilitator

: Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Desa yang mempunyai kompetensi

a Fasilitasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Semiloka Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis

Operasional (PTO) Panduan Teknis PerencanaanPembangunan dan Sosialisasi Pengintegrasi PNPM MPd danprogram sejenis 2011 dilanjutkan sosialisasi di tingkatkecamatan dan desa;

Training Of Trainer (TOT) Pengintergrasian Kabupaten,Training Of Trainer (TOT) Kecamatan dan PelatihanPengintegrasian Pelaku Desa (Kepala Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaanmasyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan MasyarakatDesa (KPMD) dan Sekretaris Desa);

KegiatanFasilitasi

b Fasilitasi Terbentuknya Tim dalam Persiapan Musrenbangdes Pembentukan Perumusan/Review/Validasi RPJMDes// Tim 11

(minimal 4 orang harus dari unsur perempuan); Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

minimal 10 orang (5 unsur perempuan); Pembentukan Tim Penyenggara Musrenbangdes berserta

tanggungjawabnya; Pembentukan Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbangdes

27

TPM melakukan fungsi-fungsi koordinasi untuk menyusunpelaksanaan Musrenbang;

TPM memastikan bahwa masing-masing seksi atau bidangatau Tim Bekerja sesuai dengan tugas dantanggungjawsabnya masingp-masing;

Melakukan identifikasi dokumen desa yang belum lengkap(RPJMDes, RKPDes, LKPj, LPPDes) yang akan ditindaklanjutioleh Tim 11 untuk dilakukan penyusunan secara partisipatifatau review apabila telah ada;

Persiapan teknis penyelenggaraan Musrenbangdes meliputi: a)Penyusunan jadwal dan agenda musrenbangdes; b)Pengumuman kegiatan Musrenbangdes dan penyebaranundangan kepada masyarakat dan narasumber minimal 7 harisebelum hari H;

Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, komsumsi, alat danbahan).

Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dalammenindaklanjuti persiapan Musrenbangdes, Pelaksanaan danEvaluasi Pasca pelaksanaan;

Merumuskan beberapa hasil kegiatan yang dituangkan dalamBerita Acara hasil keputusan;

Memfasilitasi Kades dalam membuat Surat Keputusan pelaku-pelaku yang telah dibentuk agar mempunyai kewenangan,tupoksi dalam menjalankan tugasnya.

b. Desa Telah Memiliki RPJMDes dan RKPDes Sudah Layak1

Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPj) dan LaporanPenyenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Tujuan : Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnyasebagai rujukan untuk menentukan kebijakan penyusunanRKPDes tahun berikutnya;

Pertanggujawaban Kades kepada masyarakat melalui BPDatau unsur tokoh masyarakat;

Melakukan pertanggungjawaban tentang tata kelolapenyenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;

Melakukan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dankegiatan pembangunan secara keseluruhan.

Pengertian : Evaluasi RKPDes, LKPJ dan LPPD merupakan tata kelolamanajemen pemerintahan desa yang harusdipertanggungjawabkan kepada masyaraka\t sebagaikonsekuensi logis Kades dipilih oleh masyarakat;

Sebagai upaya evaluasi kritis terhadap pelaksanaanpembangunan pada tahun berjalan.

Metode :Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Nopember s/d Desember Tahun sebelumnyaTempat : Balai Desa/pertemuan yang disepakatiPeserta : Perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan dan

kelompok masyarakat yang berminat hadirPemandu/Fasilitator

: Tim Pemandu/Fasilitator

Materi, Alat : Laporan hasil kegiatan pembangunan selama tahun berjalan;

28

dan Bahan Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telahdilaksanakan/tahun lalu;

UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 72/ 2005 tentang Desa; Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.

ProsesFasilitasi

: Kades dibantu Sekdes untuk melakukan pendataan laporanpelaksanaan pembangunan;

Pendataan tersebut diikuti pertanggungjawaban pelaksanaanpekerjaan yang dibuktikan dalam MDpertanggungjawaban/Serah terima pekerjaan yang dituangkandalam Berita Acara;

Kegiatan penyelesaian pekerjaan juga diikuti denganterbentuknya Tim Pemeliharaan demi keberlanjutannya;

Apabila memungkinkan perlu dibuat Perdes Pelestarian danPerlindungan Aset yang telah dibangun;

Semua kegiatan dilakukan rekapitulasi sebagai bahan evaluasipelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya sebagai rujukanuntuk menentukan kebijakan penyusunan RKPDes tahunberikutnya;

Kades menyusun LKPj Kades kepada masyarakat memaluiBPD atau unsur toikoh masyharakat;

Dilakukan MD Khusus dalam pertanggungjawaban LPPDKades kepada Bupati;

Pembahasan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dankegiatan pemabangunan secara keseluruhan;

Melakukan evaluasi RKPDes, LKPJ dan LPPD yangmerupakan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahandesa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakatsebagai konsekuensi logis Kades dipilih oleh masyarakat;

Identifikasi isu-isu/permasalahan yang kritis atau kegiatanuntuk kelompok masyarakat miskin/marjinal termasukdidalamnya usulan perempuan dan anak;

Fasilitasi isu-isu strategis desa yang diselaraskan dengan visidan misi Desa dan visi misi Kades serta kecenderungankedepan;

Evalusi dan rumusan isu-isu strategis ini akan menjadi bahanuntuk merumuskan RKPDes tahun berikutnya;

2 Melakukan Kegiatan Review RPJMDes dan RKPDesTujuan : Melakukan peninjauan ulang/review RPJMDes & RKPDes

disesuaikan dengan ketentuan dan dilakukan secarapartisipatif;

Melakukan penyusunan kegiatan yang disesuaikan dengan‘Matrik RPJMdes’;

Melakukan pembahasan akhir rumusan review RPKDes; Penyusunan rumusan review RKPDes.

29

Pengertian : RPJMdes dan RKPDes yang dinyatakan layak adalah yangmempunyai bobot nilai minimal RPJMDes (60) dan RKPDes(60) yang didasarkan pada instrumen penilaian RPJMdes danRKPDes;

RPJMdes dan RKPDes yang dimaksud sesuai denganketentuan adalah yang telah diselaraskan dengan PermendagriNo. 66 Tahun 2007;

Pengertian review lebih bersifat melakukan evaluasi, refleksidan penyempurnaan dari kegiatan tahun yang lalu yangdilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Metode : Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD dan semiloka desaWaktu : Nopember s/d Desember tahun sebelumnya dan jumlah hari

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangTempat : Balai Desa /Tempat yang disepakatiPeserta : Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lain-

lain); Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader

desa; Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 sebagai Tim Review; Masyarakat yang berminat

Pemandu/Fasilitator

: Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Desa yang mempunyai kompetensi

Materi, Alat& Bahan

: Dokumen RPJMDes dan RKPDes tahun telah dilaksanakan; Laporan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan

Desa/Laporan pelaksanaan pembangunan selama satu tahunberjalan;

Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); Usulan tambahan hasil penjaringan (needs asessment) dari

masyarakat pada tahun berjalan; Form-form yang dibutuhkan khususnya form Daftar usulan; Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah

dilaksanakan/tahun lalu; UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No.33/2004 tentang Peimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 72/ 2005 tentang Desa; Permendagri No. 66/ 2007 tentang Perencanaan; Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.

ProsesFasilitasi

a Fasilitasi Review/Penyempurnaan RPJMDes Fasilitasi Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJMDes

sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; Melakukan langkah‐langkah yang dilakukan: a) Mengkaji

data‐data (potensi, masalah dan gagasan) hasil PenggalianGagasan sebelumnya; b) Menggali dan menghimpundata‐data baru sesuai kondisi desa senyatanya; c) Meninjauulang/menyempurnakan rumusan RPJMDes;

Melakukan perumusan rencana kegiatan pembangunan sesuai

30

‘Matrik RPJMDes’; Fasilitasi pembahasan hasil penyempurnaan rumusan

RPJMDes melalui forum musyawarah sesuai ketentuan danprinsip‐prinsip keprograman;

Menindaklanjuti fasilitasi dalam pembahsan dan penetapandengan BPD untuk dilakukan penetapan kembali hasil reviewuntuk menjadi Perdes RPJMDes..

b Fasilitasi Review/Penyempurnaan RKPDes Fasilitasi rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu

tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumberdananya;

Melakukan pemilihan secara jelas rencana kegiatan/usulanyang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM‐MPd atauprogram ad hock sejenis lainnya;

Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKPDesdibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PermendagriNo. 66 Tahun 2007;

Fasilitasi Tim Penyusun RKPDes menyusun draft RKPDes yangdipetik dari RPJMDes disusun sesuai (Form lampiranPermendagri No. 66 Tahun 2007);

Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agendaevaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya danpembahasan draft RKPDes tahun berjalan;

Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatanganioleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakilmasyarakat, dilakukan Penetapan RKPDes;

RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

c. Desa Telah Memiliki RPJMDes dan RKPDes Belum Tidak Layak/BelumMemiliki

Tujuan : Melakukan proses awal dengan penggalian gagasan/transekusulan secara partisipatif;

Melakukan proses pengkajian keadaan desa denganpendekatan PPD;

Menyusun Rancangan Draft RPJMDes; Melakukan penetapan RPJMdes; Melakukan penyusunan RKPDes Kajian dokumen/

data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah olehTim 11 dan Tim Pemandu/Fasilitator;

Menyusun draft Rancangan Awal RKPDes dengan mengajupada berdasarkan RPJMDes yang baru disusun;

Melakukan penyatuanpaduan proses perencanaan; Melakukan penyelarasan rencana kegiatan dan anggaran; Penyatupaduan Pertanggungjawaban seluruh proses kegiatan

di tingkat desa;

Pengertian : Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaanyang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruhunsur masyarakat dalam menemukan masalah dan potensi;

Dimaksud dengan desa yang belum layak adanya setelahdilakukan penilaian dengan instrumen RPJMDes dan RKPDesmaka nilainya dibawah 60;

31

Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dimaksud adalah:- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD

tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk TeknisPerencanaan Pembangunan Desa;

- Penguatan kualitas perencanaan partisipatif melaluipengintegrasian sesuai dengan Surat Menterim DalamNegeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd;

Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang dimaksud tetapharus mengacu pada prinsip-prinsip partisipatif, transparansidan akuntabilitas;

Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); Hasil kegiatan akan menjadi bahan dalam merumuskan visi

desa (fillage visioning) baru dilakukan dalam kegiatan Tim 11untuk melakukan membuat draft dokumen RPJMDes sebagaipeterjemahan visi dan misi Kades terpilih;

Viilage Visioning adalah rangkaian kegiatan untuk membantumasyarakat mencari kesepakatan tentang masa depan desa;

Perlu dipahami oleh fasilitator proses pembuatan villagevisioning, visi tersebut bukan perencanaan;

Perencanaan adalah proses menetapkan kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan, akan tetapi visi merupakan potretkeadaan yang ingin dicapai;

Village Visioning juga bukan tahapan dari satu program,melainkan independen dari tahapan proyek/program;

Akan tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh programyang masuk ke desa untuk melihat kesesuaian aktivitasdengan kesepakatan masyarakat atau untuk mencari kegiatanyang dapat didukung oleh program;

Kegiatan ini akhir dipergunakan dalam penentuan rumusantindakan di dalam pembuatan draft RKPDes.

Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dariluar/kebijakan luar;

Mempertimbangkan RPJMN, RPJMD dan trend perkembangandesa;

RPJMDes pada hakekatnya adalah dukumen yangmenterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangkaperencanaan pembangunan desa;

Menterjemahkan visi dan misi Kades terpilih secara konsistendan bertanggungjawab;

Kaidah penyusunan harus dilakukan dengan penyusunanrencana yang (spesifik, terukur, dapat diterima, realistik danjelas kerangka waktunya);

RPJMDes harus dipahami sebagai proses berkelanjutan(berorientasi pada CD dan CO, dimasyarakatkan secara terusmenerus, visioner);

RPJMDes harus dipahami sebagai Rangkaian Kegiatan yangSistematis (dapat dilihat dalam PPD);

RKPDes perlu dipahami sebagai penjabaran RPJMDes dalamperencanaan periode satu (1) tahun yang menetapakan: a)Rancangan kerangka ekonomi desa; b) Program dan kegiatanprioritas dan; c) Kerangka pendanaan;

RKPDes dapat disusun pada saat persiapan atau pra

32

Musrenbangdes dengan mengaju pada Dokumen RPJMDes; Apabila desa belum mempunyai RPJMDes maka

penyusunannya RKPDes didasarkan pada penggalian gagasansecara partisipatif yang mengaju pada MMDD/ PPD.

Metode : Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD dan semiloka desaWaktu : September s/d Desember tahun sebelumnya dan jumlah hari

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangTempat : Balai Desa, Kunjungan Lapang, transek/Tempat yang

disepakatiPeserta : Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lain-

lain); Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader

desa; Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 sebagai Tim Review; Masyarakat yang berminat

Pemandu/Fasilitator

: Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Desa yang mempunyai kompetensi/keahlian fasilitasi.

Materi, Alat& Bahan

: Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); Hasil penggalian gagasan/transek kelompok, dusun dan antar

dusun; Hasil Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dan PPD; Form-form yang dibutuhkan khususnya form Daftar usulan; UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 72/ 2005 tentang Desa; Surat Medagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010

perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; Penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui

pengintegrasian sesuai dengan Surat Menterim Dalam NegeriNomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;

Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.

ProsesFasilitasi

1 Proses Fasilitasi Penyusunan RPJMDes disesuaikan denganMasa Jabatan Kades/ 1 Periode 5 tahuin/disesuaikan denganPerda Pemda Setempat yang meliputi:

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Memperkuat kapasitas Tim 11 penyusun RPJMDes, KPMD,

LPMD, Sekdes, BPD dan Kades berkaitan dengan RPJMDes &RKPDes;

Pendekatan pengkajian ini dapat dilakukan dengan modelPartisipatory Rural Apraisal (PRA), transek, penggaliangagasan model MMDD dan lain-lain sebagai input dalampembuatan draft awal RKPDes;

Fasilitasi penggalian gagasan/transek gagasan (needsasesment) kebutuhan pembangunan masyarakat;

33

Strategi fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukandengan menggali potensi, masalah dan rencana tindakanpemecahan masalah;

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalendermusim dan diagram ven/menggambarkan kelembagaan, metrikrangking/strategi pemberian skor, bagan kecenderungan &perubahan untuk melihat isu tentang desa, pohon masalah/analisis penyebab kemiskinan yang dapat didukung denganalat kaji lain yang sesuai;

Salah satu metode yang dipakai adalah PRA untuk melakukankajian sejarah desa yang relevan untuk masukan dalamMusrenbangdes, contoh “sejarah perkembangan kondisisumber daya alam, pertanian dan home industri di desa sejakdulu hingga sekarang”;

Melakukan refleksi terhadap sejarah perkembanganmengalami kemundurun, jalan ditempat atau kemajuan untukmerumuskan isu-isu strategis desa;

Kegiatan ini juga dapat dikembangkan sejarah desa yangberkaitan dengan kemiskinan, penyakit menular atau tingkatkesejahteraan masyarakat, keadaaaan perempuan dan anak,kelembagaan desa dan sebagainya;

Melakukan pemetaan sumber alam dan sosial desa denganmenggambarkan (sumberdaya alam/lingkungan, sumberdayasosial, pemukiman, sumberdaya ekonomi, infrastruktur, saranadan prasarana) dengan membuat sketsa desa;

Kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (basiskelompok/per RT, dusun/RW, per sektor/isu pembangunan)secara partisipatif bersama warga masyarakat;

Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh TimPemandu/Fasilitator;

Kajian desa secara partisipatif dengan metode PRAmerupakan suatu pengumpulan data/informasi yang berulang-ulang dan dapat dilakukan setiap tahun;

Kajian desa partisipatif bercirikan antara lain:- Melakukan rianggulasi informasi melakukan cek dan cek

kembali dengan adan antar warga masyarakat lainnyayang akhirnya mendapat pengalaman yang bagus danberagam;

- Memperoleh informasi secukupnya yang relevan denganmasalah yang dihadapi;

- Masyarakat sebagai pelaku utama proses perencanaan;- Berpihakan kepada masyarakat miskin/kelompok marginal

artinya permasalahan kelompok ini menjadi sasaranutama;

- Mengembangkan nilai kesetara dan saling belajar antarawarga dalam menggali informasi untuk merumuskangagasan yang diperlukan;

- Menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;- Bertujuan untuk menumbuhkan dan menjawab kebutuhan

riel masyarakat;- Dikondisikan deangansantai, menyenangkan dan bebas

dari tekanan dan ketakutan; Kegiatan juga dapat dilakukan dengan menyebar angket yang

34

berkaitan dengan masalah yang relevan di desa itu kemudiandidiskusikan/dirapatkan dengan warga desa dan permasalahanyang mendasar akan menjadi bahan penyusunan DraftRPJMDes;

2 Fasilitasi Perumusan Village Visioning/Visi Desa Memastikan hasil kegiatan akan menjadi bahan dalam

merumuskan visi desa (fillage visioning) baru dilakukan dalamkegiatan Tim 11 untuk melakukan membuat draft dokumenRPJMDes sebagai peterjemahan visi dan misi Kades terpilih;

Perlu membedakan antara visi desa dan visi kades, visi desalebih merencanakan visi desa dalam jangka panjang tetapi visikades hanya menterjemahkan visi desa dengan batas waktutertentu 5 tahun UU No. 32/2004 tentang PemerintahanDaerah idealnya visi Kades Tidak boleh bertentangan den ganvisi desa;

Memastikan viilage visioning adalah rangkaian kegiatan , untukmembantu masyarakat mencari kesepakatan tentang masadepan desa;

Fasilitasi pertemuan-pertemuan untuk menggali gagasanmasyarakat tentang visi desa mereka;

Memastikan bahwa perlu dipahami oleh fasilitator prosespembuatan village visioning, visi tersebut bukan perencanaan;

Perencanaan adalah proses menetapkan kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan, akan tetapi visi merupakan potretkeadaan yang ingin dicapai;

Village Visioning juga bukan tahapan dari satu program,melainkan independen dari tahapan proyek/program;

Memastikan hasil village visioning dipergunakan penyelarasanseluruh program yang masuk ke desa untuk melihatkesesuaian aktivitas dengan kesepakatan masyarakat atauuntuk mencari kegiatan yang dapat didukung oleh program;

Proses pembuatan dan pemanfaatan village visioningtermasuk tiga tahap sendiri.- Fasilitasi pengumpulan pendapat masyarakat tentang visi

desa;- Fasilitasi dalam merumuskan kesepakatan-visi mana yang

disepakati dan yang mana yang kurang didukung olehmasyarakat pada umumnya.

- Fasilitasi pengolahan hasil visioning menjadi daftarkegiatan dalam proses pembuatan Rencana JangkaPanjang.

Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dariluar/kebijakan luar;

Mempertimbangkan RPJMNas, RPJM Daerah dan trendperkembangan desa;

Kegiatan village visioning diselenggarakan di tingkat desa ataudimulai di tingkat dusun;

Masukan dari luar dapat diinformasikan dengan banyak cara,tetapi sebaiknya orang diberitahukan tentang masukan yangpenting. Fasilitator bersama pemimpin dari desa bolehmemutuskan apakah masukan lebih baik didengar di awalvisioning atau pada saat mencari kesepakatan atau membuat

35

RPJMDes. Fasilitator menjelaskan bahwa diharapkan ada masukan dari

orang sebanyak mungkin; Bila orang menyumbangkan rencana kegiatan (bukan village

visioning fasilitator harus memberi umpan balik sampaimasukan itu diubah menjadi Vision;

Visi desa dirumuskan untuk kepentingan 10 sampai dengan 25tahun dapat disepakati diantara warga desa;

Fasilitator harus menjelaskan kepada tim desa dan kepadamasyarakat bahwa apa pun yang diusulkan sebagai visi desaharus dicatat dan diterima sebagai masukan awal;

Rumusan penentuan visi desa dapat mempergunakan metodeyang tepat menurut pendapat masyarakat tetapi fasilitator jugadapat memberi masukan dengan pendekatan yang mudahdikenal misalkan SWOT, atau dengan pendekatan lainnya(Lihat lampiran Form Village Visioning);

Fasilitasi Menyusun Rancangan (draft) RPJM‐Desa Menyusun Rancangan (draft) RPJMDes, rancangan dimaksud

dilakuan dengan partisipatis, transparan dan akuntabel; Penyusunan Rancangan dilakukan oleh Tim Penyusun; Pastikan usulan kegiatan berkaitan langsung maupun tidak

langsung dalam menjawab kebutuhan visi dan misi Kades; Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret

desa (Protret Sketsa Desa dan Daftar Masalah dan PotensiDesa) Hasil Survai/Transek Dusun

Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dariKalender Musim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dariKalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan HasilSurvai/ Transek Dusun;

Penyampaian hasil usulan/ Lokdus perempuan yang telahdimasukan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan RKPDes(DU-RKPDes);

Naskah RPJMDes yang disusun dengan Susunan Sistematika;a) Pendahuluan (Latar Belakang, dasar Hukum danPengertian); b) Profil Desa dengan susunan: (i) Kondisi Desa(Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial dan KeadaanEkonomi); (ii) Kondisi Pemerintahan Desa (Pembagian wilayahdesa & Struktur organisasi pemerintahan desa); c) Potensi danMasalah; d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Visi&Misi Kades, Kebijakan Pembangunan, Arah KebijakanPembangunan, Potensi & Masalah, Program PembangunanDesa dan Strategi Pencapaian); d) Penutup dan; Lampiran(Peta Sosial, Tabel Data potensi, masalah dan tindakanpemecahan masalah , Tabel Rencana pembangunan desa);

Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakupsemua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan darihasil‐hasil penggalian gagasan;

Pleno/Lokakarya Desa merupakan kegiatan praMusrenbangkab sebagai Pembahasan Rancangan Awal DraftRPJMDes secara partisipatif dengan cara melakukanpemaparan proses penyusunan dan pokok-pokok hasil yang

36

telah dicapai;

c Fasilitasi Membahasan Rancangan (Draft) RPJMDes Rancangan dimaksud draft ini dibahas dalam forum

Musrenbangdes, yang diselenggarakan khusus untukpembahasan Rancangan RPJMDes yang dilaksanakan sesuaiketentuan dan prinsip‐prinsip keprograman;

Pastikan peserta telah mendapatkan materi H-7 bahan untukdapat mempelajari draft RPJMDes tersebut;

Fasilitasi dalam MD Khusus/ Pertemuan sejenis; Hasil tersebut didiskusikan dalam pengelompokan isu

permasalahan dan indikasi kegiatan dari usulankelompok/dusum;

Melakukan proses diskusi, setiap pertanyaan dan tanggapandicacat serta diberi kesempatan untuk menanggapinya;

Beberapa hasil diskusi dijadikan rujukan untuk prosespengambilan keputusan pengelompokan tersebut;

Melakukan pleno dengan Tim 11 diminta untuk memaparkanrancangan awal pengelompokan isu berdasarkan hasilpemilahan dengan memperhatikan;- Pengelompokan isu-isu permasalahan dan indikasi

kegiatan dari usulan kelompok/dusun;- Isu-isu lainnya tetapi tidak terungkap tetapi tidak diusulkan

oleh masyarakat (isu perempuan, isu anak dan isu RTM);- Memastikan pembahasan isu dan kegiatan dan melakukan

verifikasi bahwa isu dan usulan tersebut mendesak;- Melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi tersebut;

Tim 11 merangkum hasil-hasil keputusan untuk dimintakanhasil keputusan kepada peserta;

Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yangditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan3 orang wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draftRPJMDes sesuai hasil‐hasil pembahasan.

d Fasilitasi Menetapkan RPJMDes Fasilitasi Pertemuan Pembahasan rancangan Perdes

RPJMDes; Memastikan materi Nota Rancangan Perdes RPJMDes telah

sampai H-7 kepada anggota BPD dan Pimpinan Rapat/KetuaBPD;

Memastikan bahwa semua pelaku telah menerima materi danmempelajari materi sebelum pelaksanaan pembahasanRancangan Pembahasan RPJMDes;

Memastikan proses pembahasan yang dihadiri oleh semuaAnggota BPD, Kades/Pemerintah Desa, Toga, Tomas,Kelompok masyarakat dan masyarakat yang berminat hadirmemenuhi quorum;

Memastikan bahwa semua pelaku atau yang hadir memahamimekanisme pertemuan dan agenda yang akan menjadipembahasan utama;

Proses Pertemuan diawali oleh Kades menyampaikan NotaKeterangan Rancangan Perdes tentang RPJMDes;

37

Anggota BPD menyampaikan tanggapan atas NotaKeterangan Rancangan RPJMDes;

Kades menyampaikan jawaban atas tanggapan Anggota BPD; Penetapan Rancangan RPJM‐Desa dengan Peraturan Desa; Penandatanganan naskah Perdes tentang RPJMDes tentang

RPJMDes oleh Kades dan Ketua BPD; Memastikan dalam pembahasan tersebut ada Berita Acara

Hasil keputusan dan daftar hadir pertemuan.

e Fasilitasi Proses Penyusunan RKPDes disesuaikan denganRPJMDes yang Baru Disusun Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun

anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumberdananya;

Mengklasifikasikan usulan yang didasarkan pada urusan wajibdan urusan pilihan dan pengklasifikasian juga dilakukan dalammembicarakan kewengan desa atau vertikal (SKPDKabupaten);

Pengklasifikasian termasuk juga mana yang akan dibiayai olehBLM PNPM MPd/Program ad hock lainnya;

Identifikasi ini kalau mapu juga sampai pada usulan yangberkaitan dengan pendanaan Jaringan Aspirasi MasyarakatDPRD (Kabupaten, provinsi dan pusat);

Melakukan Rapat Kerja Pembentukan Tim PenyusunRKPDes/Tim 11 dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkandalam Permendagri No. 66 Tahun 2007;

Penetapan Tim Penyusun RKPDes dengan Keputusan kades; Memastikan Tim Penyusun bekerja dengan Sekdes sebagai

Penanggungjawab kegiatan, LPMD sebagai penanggungjawabpelaksana yang melibatkan unsur perempuan;

Tim Penyusun RKPDes menyusun draft RKPDes yang dipetikdari RPJMDes serta disusun sesuai Form lampiranPermendagri No. 66 Tahun 2007;

Penyusunan disusun yang didasarkan dalam matrikpermendagri 66 tahun 2007;

Fasilitasi pemilahan secara jelas rencana kegiatan/usulan yangakan diajukan untuk mengakses BLM PNPM MPd/Programsejenis dan APBDes;

f Fasilitasi Pembahasan Draft RKPDes Draft RKPDes dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda

evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya danpembahasan draft RKPDes tahun berjalan;

Fasilitasi penyusunan sistematika yang meliputi: a)Pendahuluan (Latar Belakang, Visi dan Misi Kades, Gambarankondisi umum terkini desa, maksud dan tujuan RKPDes danProses dan sistematika penyusunan RKPDes); b) PrioritasPembangunan Desa; c) Rencana Kerja dan Pendanaan dan;d) Penutup;

Pastikan apakah RPJMDes mempunyai andil/kontribusi dalampenerjemahan visi dan misi RPJMDes;

Memastikan apakah seluruh kegiatan selama satu tahun telahsesuai dengan tujuan capaian tahun tersebut dan kalau belum

38

segera perbaiki untuk mendukung pencapaian tujuanpembangunan pada tahun tersebut;

Pastikan rumusan program per tahun output dan autputnyaterukur secara jelas sebagai contoh, “Tahun..... akan terjadipengurangan kemiskinan ......%/....orang” dan “Programpelatihan menjahit ini akan meningkatkan pendapatan RTM perbulan......Rp.......”;

Rumusan yang semakin terumuskan ukuran semakin jelasmaka semakin baik Draft RKPDes yang mereka rumuskan;

Fasilitasi rapat Kerja Tim dalam pembahasan final DraffRKPDes yang akan dipaparkan oleh Tim 11 dalam dalamMusrenbangdes (lihat pelaksanaan Musrenbangdes);

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan lokakaryapenyusuna draft RKPDes dilakukan minimal 2 hari denganmelibatkan partisipasi masyarakat dengaan langkah-langkahsebagai berikut:

- Pemaparan dan kaji ulang (review) dokumen RPJMDesdan hasil-hasil kajian desa Tim PenyenggaraMusrenbangdes dan Tim Pemandu/Fasilitator;

- Tim Perumus dapat mempergunakan alasan-alasantertentu tentang usulan prioritas yang masuk;

- Alasan yang baru dapat memperkuat dengan data-datayang valid dan kebutuhan nyata lokal sehingga tidakmenimbulkan perdebatan yang lama;

- Menyepakati usulan/masalah prioritas yang akandirencanakan tahun berjalanan;

- Menyepakati plafon tahaun anggaran per sub/bidangpembangunan agar terserap salah satu bidang saja;

- Menyusun tabel kegiatan berdasarkan sumber anggaran dimasing-masing (APBDes, APBD Kabupaten/Provinsi dan ProgramAdhock yang dibiayai dari APBN/Pinjaman);

g Fasilitasi Rumusan Teknis RKPDes Secara teknis kegitan tersebut dirumuskan dalam bentuk

masukan, proses, hasil dan dampak serta menyusun RKPDes.Adapun lampiran penyusunan RPJMDes dan RKPDesmeliputi :

Lampiran I : Kegiatan dan Format Penyusunan RPJMDe danRKPDes

- Alur dan bagan Kegiatan RPJMDe dan RKPDes

- Masukan

o Hasil pengkajian masalah dan potensi desa melaluialat kerja Potret Desa, Sketsa Desa, Kalender Musim,Bagan Kelembagaan, Daftar Masalah dan PotensiDesa;

o Hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari KalenderMusim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dariKalender Musim);

39

o Masukan dapat dilakukan dengan melakukanpengelompokan masalah

- Proses

o Penentuan Peringkat Masalah;

o PengkajianTindakan Pemecahan Masalah;

o Penentuan Peringkat Tindakan;

- Hasil

o Perencanaan Pembangunan Desa yang Dibiayai olehSwadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga;

o Perencanaan Pembangunan Desa yang ada Dananya;

o Rencana kegiatan APBN, APBD Provinsi APBDKabupaten dan APBDes.

o Agenda Panduan Kegiatan Swadaya dan Dana yangsudah ada dananya;

o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes);

o Peringkat Usulan Kegiatan PerencanaanPembangunan Desa (PPD) berdasarkan RPJMDes;

o Indikasi Perncanaan Pembangunan Desa dariRPJMDes;

o Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)Tahunan;

o RKTL dan Berita Acara Musrebang Desa.

- Dampak

o Peraturan Desa tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMDes);

o Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa:

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan Peningkatan KesejahteraanKeluarga (PKK), Ibu dan Perlindungan Anak atau(Form E.2.a);

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan Penguatan Kelembagaanatau (Form E.2.b);

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan kegiatan Usaha EkonomiProduktif (UEP) atau (Form E.2.c) dan;

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan kegiatan pembangunanSarana dan Prasarana atau (Form E.2.d).

Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja PembangunanDesa (RKPDes) dan Berita Acara Musrenbangdes dalam

40

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes); Lampiran II : Bentuk Laporan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana KerjaPembangunan Desa (RKPDes):

- Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa

berdasarkan RKPDes diisi oleh Desa;

- Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa

berdasarkan RKPDes oleh Kecamatan;

- Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa

berdasarkan RKPDes diisi oleh Kabupaten;

- Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa

berdasarkan RKPDes diisi oleh Provinsi.

Pada kegiatan pasca Musrenbangdes finalisasi dikumenRKPDes dilakukan oleh Tim 11 dengan memperhatikanmasukan-masukan peserta/hasil keputusan Msurenbangdes;

Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yangditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKPDes;

RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

h Fasilitasi Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPj) danLaporan Penyenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Tujuan : Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun berjalansebagai rujukan untuk menentukan kebijakan berjalansebaagai dasar penyusunan LKPj dan LPPD tahun berikutnya;

Memfasilitasi penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kades (LKPj) dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa (LLPD);

Pengertian : LKPJ dan LPPD merupakan tata kelola manajemenpemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkankepada masyarakat sebagai konsekuensi logis Kades dipiliholeh masyarakat;

Sebagai upaya evaluasi kritis terhadap pelaksanaanpembangunan pada tahun berjalan.

Metode :Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Nopember s/d Desember Tahun berjalanTempat : Balai Desa/pertemuan yang disepakatiPeserta : Perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan dan

kelompok masyarakat yang berminat hadirPemandu/Fasilitator

: Tim Pemandu/Fasilitator

Materi, Alatdan Bahan

: Laporan hasil kegiatan pembangunan selama tahun berjalan; Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah

dilaksanakan/tahun lalu; UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah;

41

UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah;

PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 72/ 2005 tentang Desa; Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.

ProsesFasilitasi

: Kades dibantu Sekdes untuk melakukan pendataan laporanpelaksanaan pembangunan;

Pendataan tersebut diikuti pertanggungjawaban pelaksanaanpekerjaan yang dibuktikan dalam MDpertanggungjawaban/Serah terima pekerjaan yang dituangkandalam Berita Acara;

Kegiatan penyelesaian pekerjaan juga diikuti denganterbentuknya Tim Pemeliharaan demi keberlanjutannya;

Apabila memungkinkan perlu dibuat Perdes Pelestarian danPerlindungan Aset yang telah dibangun;

Semua kegiatan dilakukan rekapitulasi sebagai bahan evaluasipelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya sebagai rujukanuntuk menentukan kebijakan penyusunan RKPDes tahunberikutnya;

Kades menyusun Laporan Keterangan PertanggujawabanKades kepada masyarakat memalui BPD atau unsur tokohmasyharakat;

Fasilitasi membuat Outline laporan LKPj dan LPPD antara lain:a) Latar belakang; b) Tujuan; c) Profil Desa; d) PelaksanaanProgram Kerja; e) Permasalahan; f) Isu-isu strategis kedepan;g) Simpulan dan Rekomendasi; h) Penutup;

Pembahasan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dankegiatan pemabangunan secara keseluruhan;

Melakukan pembahasan secara partisipatif terhadap RKPDes,LKPJ dan LPPD yang merupakan bagian dari tata kelolamanajemen pemerintahan desa yang harusdipertanggungjawabkan kepada masyaraka\t sebagaikonsekuensi logis Kades dipilih oleh masyarakat;

Identifikasi isu-isu/permasalahan yang kritis atau kegiatanuntuk kelompok masyarakat marjinal termasuk didalamnyausulan perempuan dan anak;

Fasilitasi isu-isu strategis desa yang diselaraskan dengan visidan misi Kades/Desa serta kecenderungan kedepan;

Rumusan isu-isu strategis ini akan menjadi bahan untukmerumuskan RKPDes tahun berikutnya;

Fasilitasi MD/Lokakarya Laporan KeteranganPertanggungjawaban;

Hasil MD Khusus/Lokakarya dibuat Rekap untuk untuk dibuatLaporan Penyenggaraan Pememerintahan Desa (LPPD);

Outline LPPD hampir sama dengan LKPj hanya LPPDmerupakan laporan yang ditujukan kepada Bupati;

42

i Pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)Tujuan :

Menginformasi program-program yang masuk ke tingkatkecamatan disampaikan oleh Kasi Pembangunan/KasiPemerintahan/ Penangggungjawab Operasional Kegiatan(PjOK)/Setrawan;

Penyampaian RPJMDes, RKPDes dan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) dan beberapa kebijakanpembangunan di tingkat desa oleh Kepala Desa;

Penyampaian hasil usulan/Lokdus perempuan yang telahdimasukan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan RencanaKegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Perempuan;

Penyampaian Draft Review/Validasi RPJMDes, RKPDes danAPBDes dan beberapa kebijakan pembangunan khususnyausulan dari unsur perempuan di tingkat desa oleh TimPerumus Usulan;

Membentuk Tim Penulis Usulan untuk menulisan UsulanPerempuan;

Menyepakati (3) tiga orang perempuan yang akan menjadiutusan dalam Musrenbang kecamatan/Musyawarah AntarDesa (MAD) Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa(MAD) Penetapan Pendanaan;

Pengertian : MKP merupakan kegiatan musyawarah perempuan setingkat

desa untuk membicarakan usulan yang menjadi kebutuhanlangsung perempuan;

MKP sebagai jawaban dari keterlibatan perempuan dalamproses partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pra,pelaksanaan dan pasca Musrenbang;

MKP sebagai jawaban bahwa bahwa partisipasipembangunan menjadi bagian terpentin dalam kegiatanMusrenbang untuk menentukan masalahnya sendiriperempuan

Metode : Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : November s/d Desember sebelum pelaksanaan

MusrenbangdesTempat :

Balai Desa/Pertemuan yang disepaktiPeserta :

Pengusul perempuan, Unsur kelompok perempuan, tokohperempuan, RTM perempuan, organisasi sosial perempuan,Toga dan Tomas perempuan dan masyaraat unsurperempuan yang berminat.

Pemandu/Fasilitator

: Kader Perempuan/KPMD Perempuan/ Pemandu/Fasilitator

PerempuanMateri, Alatdan Bahan

: Daftar Usulan Khusus Perempuan Rencana Pembangunan

Desa (DU-RKPDes);

DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan Anak atau (Form

43

E.2.a);

DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan atau (FormE.2.b);

DU-RKPDes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) atau (Form E.2.c) dan;

DU-RKPDes dari usulan kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana atau (Form E.2.d).

Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai “MatrikRPJMDes”.

Pembahasan hasil perumusan Rencana KegiatanPembangunan (Matrik RPJMDes)

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan hasil review dilakukan setelah melaluiMusrebang Desa tahun 2010;

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pebangunan Desa(RKPDes) Tahun Berjalan,

Lampiran II: Bentuk Laporan RKPDes: a) RekapitulasiPerencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisioleh Desa dan; b) Draft Rekapitulasi PerencanaPembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi olehKecamatan;

Peta Desa

Daftar hadir

ProsesFasilitasi

1 Melakukan proses fasilitasi review kegiatan penggalian

gagasan berbasis kelompok, dusun/wilayah denganpendekatan PPD atau pendekatan sejenis khususnya usulandari pengusul perempuan;

Fasilitasi dan pembuatan klinik/ konsultasi penyusunan danRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)pada tahun sebelumnya usulan perempuan;

Informasi program-program yang masuk ke tingkat kecamatandisampaikan oleh Kasi Pembangunan/Kasi Pemerintahan/Penangggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)/Setrawan;

Penyampaian RPJMDes, RKPDes dan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) dan beberapa kebijakanpembangunan di tingkat desa oleh Kepala Desa;

Penyampaian Alur Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;

Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi daripotret desa (Potret Sketsa Desa dan Daftar Masalah danPotensi Desa) Hasil Survai/Transek Dusun yang berkaitandengan Usulan Perempuan;

Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dariKalender Musim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dari

44

Kalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan HasilSurvai/ Transek Dusun yang berkaitan dengan UsulanPerempuan;

Penyampaian hasil usulan/Lokdus perempuan yang telahdimasukan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan RencanaKegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Perempuan;

Penyampaian Draft Review/Validasi RPJMDes, RKPDes danAPBDes dan beberapa kebijakan pembangunan khususnyausulan dari unsur perempuan di tingkat desa oleh TimPerumus Usulan;

DU-RKPDes Perempuan Terbagi Menjadi 4 Form E.2 yaitu: 1)E.2.a (DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan perlindunganAnak; 2) E.2.b (DU-RKPDes dari usulan PenguatanKelembagaan; 3) E.2.c (DU-RKPDes dari usulan kegiatanUsaha Ekonomi Produktif (UEP dan; 4) E.2.d (DU-RKPDesdari usulan kegiatan Sarana dan Prasarana;

Pembahasan dan Focus Group Discution (FGD)/DiskusiMendalam yang terbagi menjadi 4 kelompok yang terwakilidari usulan dusun-dusun yang dilanjutkan pleno penentukanskala prioritas DU-RKPDes Perempuan yang diseraskandengan sumber-sumber pendanaan (dari APBN/ APBDProvinsi, Kabupaten/ Kota, APBDes, Swadaya dan PihakKetika);

Pembahasan pleno prioritas usulan perempuan yangdikelompokkan menjadi empat kelompok;

Melakukan Rekapitulasi Perencana Pembangunan DesaUsulan berdasarkan RKPDes Perempuan-Desa diisi olehDesa

Membentuk Tim Penulis Usulan untuk menulisan UsulanPerempuan;

Menyepakati (3) tiga orang perempuan yang akan menjadiutusan dalam Musrenbang Kecamatan/Musyawarah AntarDesa (MAD) Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa(MAD) Penetapan Pendanaan/ MAD Program;

2. Pelaksanaan Musrenbang Desa Pengintegrasian

Tujuan : Menginformasi program-program yang masuk ke tingkat

kecamatan disampaikan oleh Kasi Pembangunan/KasiPemerintahan/ Penangggungjawab Operasional Kegiatan(PjOK)/Setrawan;

Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desayang akan menjadi bahan penyusunan RKPDes denganpemilahan:

- Prioritas desa yang akan dilaksanakan dengan danaswadaya desa/masyarakat;

45

- Prioritas desa yang akan dilaksanakan dengan dana ADDyang berasal dari APBD kabupaten atau sumber danalainnya;

- Prioritas desa yang akan diusulkan melaluiMusrenbangkec untuk kegiatan pemerintah daerah dandibiayai melaui APBD kabupaten dan provinsi;

- Prioritas desa yang akan diusulakn melalui program adhock (PNPM MPd, PPIP, PNPM Integrasi dan programsejenis lainnya)

Penyampaian usulan tersebut telah termuat dalam RPJMDes,RKPDes dan APBDes dan beberapa kebijakan pembangunandi tingkat desa oleh Kades/ Penyampaian Draft Review/Validasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes dan beberapakebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Tim 11/ TimPerumus Usulan;

Penyampaian Hasil-Hasil Keputusan dari MusyawarahKhusus Perempuan (MKP)/Hasil-Hasil Keputusan PraMusrenbangdes;

Membentuk Tim Penulis Usulan untuk menulisan Usulan yangdisesuaikan dengan jumlah usulan;

Menyepakati 5 - 6 orang unsur masyarakat yang akanmenjadi Tim Delegasi/Utusan dalam Musrenbang kecamatan/MAD Prioritas Usulan dan MAD Penetapan Pendanaan, 3diantaranya perempuan;

Pembahasan Pengadaan Papan Informasi Desa sebagaibagain terpenting dalam prinsip transparansi/ keterbukaan;

Pembahasan Sanksi-Sanksi keprograman yang ada dansanksi lokal;

Pembahasan Tindak Lanjut Tim Perumus dalampenyelarasan Hasil-Hasil Musrenbangdes untuk menjadiRPJMDes, RKP tahunan dan APBDes;

Merumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);

Pembacaan Berita Acara Musrenbangdes

Pengertian : Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para

pemangku kepentingan (stkeholders) desa untukmenyepakati RKPDes tahun anggaran yang direncanakan;

Penetapan perencanaan pembangunan dalamMusrenbangdes tetap mengacu kepada RPJMDes;

Permendagri Nomor 66 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)menyatakan bahwa forum musyawarah tahunan yangdilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangkukepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan didesa 5 tahunan dan 1 tahunan.

Kegiatan Musrebangdes dihadiri minimal 40% dari unsur

46

perempuan. Peserta yang diundang harus mewakil unsursekurang-kurangnya (RTM, RT, RW, Tokoh masyarakat,tokoh agama, organisasi sosial & politik tingkat desa,kelembagaan desa, perangkat desa dan masyarakat yangberminat).

Metode : Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Permusan Hasildan Pleno

Waktu : Awal bulan Januari atau N+1

Setelah pelaksanaan persiapan sosial Musrenbangdes.

Tempat : Balai Desa/tempat lain yang memungkinkan untukpenyelenggaraan pertemuan.

Peserta : Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lain-lain);

Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kaderdesa;

Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 sebagai Tim Review; Masyarakat yang berminat

/Fasilitator : Kades/Tim Pemandu/Fasilitator

Metode : Ceramah, curah pendapat, diskusi FGD dan pleno.

Materi : Petunjuk Teknis Operasional Musrenbang danPengintegrasian/Kebijakan Pemda setempat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Perda (Bila ada); Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM MPd dan PNPM

Integrasidan program sejenis

Alat : Daftar Usulan Campuran Rencana Pembangunan Desa (DU-RKPDes);

DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan Anak atau (FormE.2.a);

DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan atau (FormE.2.b);

DU-RKPDes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) atau (Form E.2.c) dan;

DU-RKPDes dari usulan kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana atau (Form E.2.d).

Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai “MatrikRPJMDes”.

Pembahasan hasil perumusan Rencana KegiatanPembangunan (Matrik RPJMDes);

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

47

(RPJMDes) dan hasil review dilakukan setelah melaluiMusrebang Desa tahun 2010;

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pebangunan Desa(RKPDes) Tahun Berjalan;

Lampiran II: Bentuk Laporan RKPDes: a) RekapitulasiPerencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisioleh Desa dan; b) Draft Rekapitulasi PerencanaPembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi olehKecamatan;

Peta Desa; Daftar hadir.

FasilitasiProses

: Menginformasikan program-program yang masuk ke tingkatkecamatan disampaikan oleh Kasi Pembangunan/KasiPemerintahan/ Penangggungjawab Operasional Kegiatan(PjOK)/Setrawan/Tim Monitoring Kecamatan;

Penyampaian RPJMDes, RPK Desa dan APBDes danbeberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kades;

Penyampaian Alur Penyusunan RPJMDes dan RKPDes; Penyampaian Hasil-Hasil Keputusan dari Musyawarah Khusus

Perempuan (MKP)/Hasil-Hasil Keputusan PraMusrenbangdes;

Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi daripotret desa (Protret Sketsa Desa dan Daftar Masalah danPotensi Desa) Hasil Survai/Transek Dusun

Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dariKalender Musim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dariKalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan HasilSurvai/ Transek Dusun;

Penyampaian hasil usulan/ Lokdus perempuan yang telahdimasukan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan RKPDes(DU-RKP) Desa;

Penyampaian Draft Review/ Perdes RPJMDes, RPK Desa danAPBDes dan beberapa kebijakan pembangunan di tingkatdesa oleh Tim 11/ Tim Perumus Usulan;

DU-RKPDes Terbagi Menjadi 4 Form E.2 yaitu: 1) E.2.a (DU-RKPDes dari usulan PPK, Ibu dan Anak; 2) E.2.b (DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan; 3) E.2.c (DU-RKPDes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)dan; 4) E.2.d (DU-RKPDes dari usulan Pembangunan Saranadan Prasarana;

Pembahasan dan Focus Group Discution (FGD)/ DiskusiMendalam yang terbagi menjadi 4 kelompok yang terwakilidari usulan dusun-dusun yang dilanjutkan pleno penentukanskala prioritas DU-RKPDes yang diseraskan dengan sumber-sumber pendanaan (dari APBN/ APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APBDes, Swadaya dan Pihak Ketika);

Pembahasan pleno prioritas usulan yang dikelompokkanmenjadi empat kelompok;

Melakukan Rekapitulasi Perencana Pembangunan DesaUsulan berdasarkan RKPDes diisi oleh Desa;

Membentuk Tim Penulis Usulan untuk menulisan Usulan yangdisesuaikan dengan jumlah usulan;

Menyepakati 5 - 6 orang unsur masyarakat yang akan

48

menjadi Delegasi/Utusan dalam Musrenbang kecamatan/MAD Prioritas Usulan dan MAD Penetapan Pendanaan, 3diantaranya perempuan;

Pembahasan Pengadaan Papan Informasi Desa sebagaibagian terpenting dalam prinsip transparansi/ keterbukaan;

Pembahasan Sanksi-Sanksi keprograman yang ada dansanksi lokal;

Pembahasan Tindak Tim Perumus dalam penyelarasan Hasil-Hasil Musrenbangdes untuk menjadi RPJMDes, RKPDestahunan dan APBDes;

Merumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL); Pembacaan Berita Acara Musrenbangdes

3. Pelaksanaan Pasca Musrenbang Desa

a. Tahapan Pasca Musrenbang DesaTujuan : Menyepakati usulan priorits yang menjadi kebutuhan/masalah

masyarakat sebagai bahan penyusunan RKPDes denganmelakukan pemilahan sebagai berikut:

Usulan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan olehdesa sendiri dan dibiayai melalui dana swadayadesa/masyarakat;

Usulan Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desasendiri dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yangberasal dari dana APBD kabupaten atau sumber dana lainnya;

Usulan prioritas kegiatan yang menjadi masalah daerah yangada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbangkecmenjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melaluiAPBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;

Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan kepadaprogram-program adhock (PNPM MPd, PPIP, Pansimas danlainnya) melalui mekanisme pengambilan keputusan tingkatdesa, kecamatan dan kabupaten yang disesuaikan dengankharakter program atau program yang dibiayai oleh danaAPBN atau sejenis;

Menyepakati Tim Delegasi/Utusan desa yang akanmemaparkan persoalan daerah yang ada di desa sendirinyapada forum Musrenbangkec;

Kegiatan ini untuk penyusunan program pemerintahdaerah/SKPD tahun berikutnya atau program-program yangbersifat ad hock yang dibiayai dari dana APBN atau lainnya.

Pengertian Kegiatan pasca musrebangdes menjadi penting sekalidisebabkan ada serangkaian kegiatan untuk melakukanvalidasi dan rekapitulasi hasil-hasil keputusan masyarakatdalam Musrenbangdes;

Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiaptahunnya dengan Perdes (PP No.5 72/2005, Pasal 73 ayat (3);

Perubahan APBDes, perhitungan APBDes danpertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkandengan peraturan bupati/walikota (Pasal 74);

49

APBDes dokumen yang disusun untuk menterjemahkankegiatan dalam RKPDes menjadi alokasi anggaran kegiatanprogram/kegiatan;

Kegiatan selain melangkapi dokumen, validasi danmembuatan Surat Keputusan tetapi juga akan menjadipembekalan Tim Delegasi/Utusan Desa untuk mampumemahami segala apa yang akan diperjuangkan dalamkegiatan Musrenbangkec, Forum SKPD dan Musrenbangkab;

Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDesterdiri atas:- Pendapatan asli, terdiri atas hasil usaha desa, hasil

kekayaan desa, hasil swadaya, hasil partisipasi, hasilgotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yangsah;

- Bagi hasil pajak daerah kapupaten/kota paling sedikit 10%untuk desa dan dari ritribusi kabupaten/kota yangsebagian diperuntukkan bagi desa,

- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa palingsedikit 10% yang pembagian untuk setiap desa secaraporposional yang merupakan alokasi dana desa;

- Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota dalam rangkapelaksanaan urusan pemerintah dan;

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidakmengikat.

Metode :Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Januari atau Pasca MusrenbangdesTempat : Balai Desa/pertemuan yang disepakatiPeserta : Kades, Tim 11Tim Delegasi/Utusan Desa;

Unsur Toko Masyarakat, BPD dan Perempuan ataumasyarakat yang berminat.

Pemandu/Fasilitator

: Kades dibantu Tim Pemandu/Fasilitator

Materi,Alat danBahan

: Daftar Usulan Rencana Pembangunan Desa (DU-RKPDes); DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan Anak atau (Form

E.2.a); DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan atau (Form

E.2.b); DU-RKPdes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) atau (Form E.2.c) dan; DU-RKPDes dari usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana atau (Form E.2.d). Lampiran II: Bentuk Laporan RKPDes: a) Rekapitulasi

Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisioleh Desa dan; b) Draft Rekapitulasi PerencanaPembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi olehKecamatan;

Peta Desa; Daftar hadir; Bahan-bahan untuk melakukan pemungutan suara secara

tertutup (kertas, alat tulis, dll).

50

ProsesFasilitasi

1 Rapat kerja Tim perumus hasil Musrenbangdes Penerbitan SK Kades untuk Tim Delegasi/Utusan Desa; Menyusun daftar usulan prioritas untuk dibahas dalam

Musrenbangkec; Penyusunan finalisasi RKPDes sampai menjadi SK Kades

(berdasarkan SEB dan Permendagri No.66 tahun 2007) atauperaturan Kades (berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentangPemerintahan Desa.

2 Pembekalan Tim Delegasi/Utusan Desa oleh TimPemandu/Fasilitator;

Pemahaman mengenai data/informasi dan penjelasan usulanyang menjadi usulan priorits kecamatan;

Penguatan kapasitas lainnya sperti pengetahuan, wawasandan teknik komunikasi dan negoisasi.

3 Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) dengan mengcu pada dokumen RKPDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Tahun Berjalan meliputi: a) Pendapatan Desa; b) BelanjaDesa; Rumusnya (Pendapatan Desa – Belanja Desa);

Pembiayaan Desa meliputi: a) Penerimaan dan; b)Pengeluaran dan Rumusnya (Penerimaan –Pengeluaran);

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).... tahun berkenaan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Fasilitasi ABPDes ini

adalah:- Pendapatan Desa meliputi:a) Pendapatan asli desa; b)

Bagi Hasil pajak; c) Bagi Hasil restribusi; d) Bagian danaperimbangan; e) Bantuan keuangan pemerintah; f) Hibahdan; g) Sumbangan pihak ketiga;

- Pendapatan Asli Desa meliputi: a) Hasil usaha desa; b)Hasil pengelolaan kekayaan desa; c) Hasil swadaya/partisipasi masyarakat; d) Hasil gotong royong dan; e)Lain-lain pendapatan asli desa yang syah;

- Bagi Hasil Pajak meliputi: a) Bagi hasil pajak kabupatendan c) Bagi hasil pajak bumi dan bangunan;

- Bagi hasil retribusi yang meliputi: a) Bagi hasil retribusikabupaten; b) Bagi hasil retribusi objek wisata; c) Bagihasil restribusi terminal; d) Bagi hasil retribusi pasar; e)Bagi hasil lainnya;

- Dana Perimbangan merupakan Alokasi dana desa;- Bantuan Keuangan Pemerintah meliputi: a) Pemerintah

Pusat; b) Pemerintah Provinsi dan; c) PemerintahKabupaten;

- Hibah merupakan: a) Pemerintah; b) Pemerintah Provinsi;c) Pemerintah Kabupaten; d) Badan/Lembaga/ OrganisasiSwasta dan c) Kelompok Masyarakat/Perorangan;

- Sumbangan pihak ke tiga yang merupakan: a)Sumbangan untuk Pilkades; b) Sumbangan untukpengangkatan perangkat;

- Belanja Desa; c) Belanja tidak langsung; d) Belanjalangsung;

51

- Belanja Tidak Langsung meliputi belanja: a) Belanjapegawai; c) Belanja subsidi; c) Belanja hibah; d) Belanjabantuan social; e) Belanja bantuan keuangan dan; f)Belanja tidak terduga;

- Belanja langsung meliputi: a) Belanja pegawai; b) Belanjabarang jasa; c) Belanja modal;

- Pembiayaan desa meliputi: a) Penerimaan; b)Pengeluaran

- Penerimaan pembiayaan meliputi: a) Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SILPA); b) Pencairan DanaCadangan; c) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan dan;d) Penerimaan Pinjaman;

- Pengeluaran meliputi: a) Pembentukan dana cadangan; b)Penyertaan modal desa dan; c) Pembayaran hutang tahunberjalan;

- Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa takterpisahkan dengan peraturan desa:o Lampiran I : Ringkasan APBDes;o Lampiran II : Ringkasan APBDes mengenai

Pendapatan Desa;o Lampiran III : Ringkasan APBDes tentang

Belanja Desa;o Lampiran IV : Ringkasan APBDes mengenai

Pembiayaan Desa.- Tahap II

o Persetujuan Bersama antara BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa..... dan KepalaDesa..... tentang Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDes ..... Tahun Anggaran ......;

o Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Kadesdan BPD tentang Peraturan Desa tentang APBDesTahun Anggaran Tahun berjalan;

o Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Belanja Desa dilampiridengan:

o Lampiran I : Penjabaran Belanja Desa TahunAnggaran .....;

o Peraturan Desa tentang Penetapan BesaranPenghasilan dan Tunjangan lainnya bagi KepalaDesa dan Perangkat Desa;

- RKPDes Tahun Anggaran tahun Berjalano Pendahuluan;o Latar Belakang;o Visi dan Misi Desa;o Gambaran Umum Kondisi Terkini Desa;o Maksud dan Tujuan RKPDes;o Prioritas Pembangunan Desa;o Rencana Kerja dan;

52

B. Proses Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pengintegrasi1. Proses Persiapan Musrenbang Kecamatan

a. Tahapan Pra Musrenbang Kecamatan

a.1. Pengorganisasian/Persiapan Sosial Musrenbang KecamatanTujuan : Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbangkec;

Melakukan persiapan substansi materi dan permasalahanteknis Musrenbangkec;

Mengumumkan kegiatan Musrenbangkec (penyusunan jadwaldan agenda, pengumuman pelaksanaan musrebangkec H-7,dan persiapan logistik;

Pengertian

Kegiatan Pra Musrenbangkec proses awal dari pembangunankonsesensus program dan kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan;

Kegiatan ini memastikan persiapan Musrenbangkec agarbenar-benar sesuai rencana dan target yang diharapkan.

Metode :Diskusi FGD, Refleksi dan Rapat Kerja

Waktu : 2-5 hari/ Bulan Pebruari atau setelah pelaksanaanMusrenbangdes

Tempat : Balai Kecamatan/tempat yang telah disepakatiPeserta : Camat, PjOK, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan;

Pengurus BKAD Setrawan Tim Penyelenggara Musrenbang

Pemandu/Fasilitator

: Camat, PjOK dan BKAD

Materi,Alat danBahan

: Daftar Usulan prioritas desa-desa yang akan diajukanpendanaan ke APBD Kabupaten dan provinsi (N+1);

Daftar Usulan Prioritas Usulan desa yang akan diajukan dalampendanaan BLM APBN (PNPM MPd, PNPM Integrasi atauprogram sejenis lainnya);

Form Usulan yang disesuikan dengan Permendagri No. 13tahun 2007 (Terlampir dalam Panduan Ini);

ProsesFasilitasi

1Penggorganisasian Musrenbangkec Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangkec; Pembahasan identifikasi pesereta Musrenbangkec; Pembahasan proses dan jadwal Musrenbangkec; Penyiapan bahan-bahan Musrenbangkec; Persiapan tidak hanya permasalahan teknis penyenggaraan

tetapi lebih ke masalah substansi atau materi yang akandibahas dalam kegiatan Musrenbangkec;

Perlu dibedakan persiapan substansi materi dan persiapanteknis;

Melakukan persiapan teknis Musrenbangkec (penyusunanjadwal dan agenda, pengumuman pelaksanaan MusrebangkecH-7,dan persiapan logistik.

53

2 Fasilitasi Proses Pembentukan Tim PenyelenggaraanMusrenbangkec (TPM) Rapt ini diharapkan Ketua BKAD dan Camat menjadi fasilitator

dalam proses pembentukannya; Kegiatan ini perlu dipastikan tentang tujuan dan maksud dari

Tim Penyelenggaraan Musrenbangkec; Camat dan Ketua BKAD memaparkan identifikasi calon/nama

personil TPM; Peserta rapat memutuskan nama tersebut yang disertai

dengan penegasan tugas dan tanggungjawabnya; Peserta diminta memberikan beberapa masukan dari peserta

rapat; TPM terbentuk dipersilahkan untuk melakukan langkah-

langkah kerja yang dirumuskan dengan RKTL.

3 Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbangkec diBappeda Perlu diketahui secara peraturan kegiatan Musrenbangkec

menjadi kewenangan Bappeda; Persiapan Musrenbangkec khususnya penyenggaraan

ditentukan/dikoordinir dari Bappeda; Agenda utamanya adalah penyusunan jadwal normatif

penyelenggaraan Musrenbangkec; Mempersiapkan materi-materi kebijakan program, program dan

anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraanMusrenbang;

Pembagian tugas untuk persiapan dan penyelenggaraanMusrenbangkec;

3 Fasilitasi Proses Pembentukan Tim Pemandu/FasilitatorPenyenggaraan Musrenbang (TPM) Pembentukan TPM tidak harus dilakukan oleh Bappeda tetapi

lebih mengutamakan dari wilayah kecamatan dengan anggota2-3 orang;

TPM sendiri diharapkan Ketua BKAD/Pengurus BKAD terlibatkarena tigas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggaraanperencanaan partisipatif berbasis desa dan kecamatan;

TPM perlu melibatkan unsur perempuan dalampembentukannya;

TPM yang dipilih diharapkan mempunyai kompetensi kualifikasidan pengalaman fasilitasi lokakarya atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat;

TPM daharapkan menguasaai teknik-teknik fasilitasi; TPM dari unsur pemerintah juga diperbolehkan tetapi

diharapkan mempunyai pengalaman yang sama dan menjaganetralitas;

Perlu mamstikan bahwa TPM dan Tim Pelaksana secarabersama-sama merumuskan desain pelaksanaan Musrenbangyang partisipatif, transparan dan akuntabilitas;

54

4 Fasilitasi Rapat Persiapan Musrenbangkec Rapat ini lebih mengembangkan tim work untuk persiapan

Musrenbangkec; TPM dan Tim Penyelenggara mengidentifikasikan atau

merakap daftar peserta/delegasi dari hasil keputusanMusrenbangdes yang akan menjadi delegasi keMusrenbangkec ditambah dengan unsur-unsur lainnya;

Memastikan TPM mempunyai jadwal dengan caramemaparkan proses dan jadwal Musrenbang mulai (Prapelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan);

Agenda rapat lebih memastiakan semua persiapan materi,bahan dan alat berikut siapa yang bertanggungjawab sehinggasudah mendapatkan kepastian siapa yang akanbertanggungjawab;

Materi pokok dalam Rapat ini adalah:- Presentasi isu strategis dan permasalahan kecamatan;- Presentasi daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan

hasil dari Musrenbangkec pada tahun lalu;- Presentasi daftar usulan kegiatan wilayah;- Presentasi peran dan tugas dari Tim Delegasi kecamatan;

Materi-materi yang perlu dipersiapkan Bappeda antara lain:- Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada

tahun sebelumnnya;- Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang

direncanakan;- Informasi-informasi anggaran (pagu indikatif dan

perkiraan maju);- Bahan presentasi rancangan rencana pembangunan

daerah untuk tahun yang akan datang (N+1);- Bahan presentasi fungsi-fungsi wilayah pembangunan.

5 Fasilitasi Persiapan Teknis Musrenbang Kecamatan Memastikan tempat untuk musyawarah benar-benar layak

untuk dipergunakan untuk kegiatan Musrenbangkec; Mengidentifikasi tempat yang layak utuk membuat diskusi

minimal 6 kelompok dan pleno; Ada tempat untuk papan/dinding atau lat tulis untuk kegiatan

pemaparan diskusi kelompok dan pleno; Memastikan pengaturan dengan jumlah yang cukup besar

sekitar jumlah desa dengan Tim Delegasi 5-6, pengamat, unsurSKPD Kecamatan, organisasi sosial dan masyarakat yangberminat;

Tempat diskusi minilmal dibuat dalam model hurup U ataumelingkar;

Memastikan materi, bahan dan alat proses pelaksanaanMusrenbangkec;

Memastikan ada pencacat proses untuk merumuskan hasil-hasil keputusan dalam pelaksanaan Msurenbangkec.

55

a.2. Kompilasi/Rekapitulasi Usulan Desa dan Penyusunan Draft AwalRancangan Pembangunan Kecamatan

Tujuan : Melakukan rekapitulasi dan pemilahan usulan-usulanpermasalahan dari Musrenbang desa berdasarkan urusan dankewenangan;

Mengkompilasi usulan-usulan kegiatan/masalah desa menjadiisu permasalahan wilayah yang menyusunnya dalam TabelRekapitulasi Masalah Kecamatan;

Pengertian Musrenbangkec merupakan bagian dari Musrenbang SKPDkabupaten untuk menghasilkan program prioritas urusan wajibdan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayananminimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhanmasyarakat (Pasal 36 ayat (1));

Memilah masalah dan kegiatan berdasarkan yang menjadiurusan/kewenangan dan kebutuhan masyarakat merujukpada:- Perlakuan daerah yang berlaku di daerah yang mengatur

pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintahkabupaten dan desa sesuai dengan amanat PP No.72/2005 tentang Desa pasal 7,8 dan 9;

- Peraturan yang berlaku di daerah yang mengaturpelimpahan kewenangan walikota/bupati kepada camatsesuai dengan PP No.9/2008 tentang Kecamatan padapasal 15;

- Aturan teknis yang berlaku di tingkat daerah yangmenunjukkan kriteria spesifik dalam menentukan cakupankewenangan kabupaten.

Metode :Refleksi, Verifikasi, Diskusi FGD dan Rapat Kerja

Waktu : 1-2 hari sebelum Musrenbangkec bulan PebruariTempat : Balai Kecamatan/tempat yang yang layak yang telah disepakatiPeserta : Tim Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;

Unsur pelaku program (PNPM MPd atau program sejenis) Seluruh jajaran staf kecamatan; Staf UPTD di kecamatan

Pemandu/Fasilitator

: Camat/Tim Pemandu

Materi,Alat danBahan

: Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan;Form Rekapitulasi Usulan

ProsesFasilitasi

1 Kompilasi/Rekapitulasi Usulan Permasalahan dan PenyiapanAwal Rencana Pembangunan Kecamatan Camat membuka rapat kerja dengan menyampaikan maksud

dan tujuan dari pertemuan ini; Camat mempersilahkan Tim Kerja untuk memaparkan hasil

kerjanya dalam melakukan pemilihan dan rekapitulasi dengancara:- Pemilahan usulan-usulan kegiatan desa yang merupakan

kewenangan kewilayahan;- Pengelompokan usulan kegiatan desa menjadi isu

permasalahan kewilayahan kecamatan;

56

- Pengelompokan isu perlu memperhatikan PP No.8/2008pada pasal 17 ayat (5), “Penetapan program prioritasberorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakatdan pencapaian keadilan yang berkesinambungan danberkelanjutan”

- Meklasifikasikan usulan berdasarkan urusan dankewenangan yang dimasukan dalam ‘Tabel RekapitulasiUsulan Masalah Kecamatan’;

- Perlu diperhatikan bahwa Tabel dari Daftar usulan Desayang sesuai dengan Permendagri 66 Tahun 2007 itu tidaksingkron sehingga Tugas Tim Kerja Daftar PrioritasUsulan Desa hasil Musrenbangdes tersebut dilakukanpengelompokan dimasukan ke Form yang sesuai denganMusrenbangkab;

- Rekapitulasi didasarkan dengan Permendagri Nomor 13tahun 2006 dan Pemendagri Nomor 59 tahun 2007tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lihat FormRekapitulasi Terlampir)

- Pengklasifikasian usulan-usulan kegiatan pada kelompokSKPD berdasarkan fungsi-fungsi wilayah;

- Pengklasifikasian usulan yang akan terdanai oleh BLMAPBN (PNPM MPd, PNPM Integrasi atau program sejenislainnya);

Hasil tersebut didiskusikan dalam pengelompokan isupermasalahan dan indikasi kegiatan dari Musrebangdes;

Melakukan proses diskusi, setiap pertanyaan dan tanggapandicacat serta diberi kesempatan untuk menanggapinya;

Beberapa hasil diskusi dijadikan rujukan untuk prosespengambilan keputusan pengelompokan tersebut;

Melakukan pleno dengan Tim Kerja diminta untukmemaparkan rancangan awal pengelompokan isuberdasarkan hasil pemilahan dengan memperhatikan;- Pengelompokan isu-isu permasalahan dan indikasi

kegiatan dari Musrenbangdes;- Isu-isu lainnya tetapi tidak terungkap tetapi tidak diusulkan

dalam Musrenbang (isu perempuan, isu anak dan isuRTM);

- Memastikan pembahasan isu dan kegiatan danmelakukan verifikasi bahwa isu dan usulan tersebutmemang ada atau terdapat dalam dokumen RPJMDesdan RKPDes;

- Melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi tersebut; Camat dan Tim Pemandu/Fasilitator merangkum hasil-hasil

keputusan untuk dimintakan hasil keputusan kepada peserta; Hasil tersebut ditaungkan dalam Berita Acara Rapat Kerja

57

2. Pelaksanaaan Musrenbang Kecamatan

Tujuan : Melakukan pengintegrasian perencanaan dengan sistemreguler yang berbasis kecamatan;

Menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulankegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yangtelah disepakati yang disesuaikan jenis pendanaan (PNPMMPd, PNPM Integrasi dan program sejenis), APBD danprogram lainnya);

Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang daritingkat Desa yang akan menjadi prioritas kegiatanpembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan,yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasitingkat Kecamatan, yang dibentuk dengan Surat KeputusanCamat;

Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan yang didanaidari BLM di Kecamatan;

Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan di tingkatkecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatanpembangunan Desa;

Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten;

Merumuskan/ review/validasi Rentra Kecamatan; Merumuskan pagu indikatif kecamatan; Mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas

pendampingan Camat, Tim Pemandu/Fasilitator,PjOK/Setrawan/Lembaga sejenis, Pendamping Lokal danpelaku-pelaku yang terlibat dalam (PNPM MPd, PNPMIntegrasi dan program lainnya);

Pembahasan lain yang dianggap perlu dan relevan untukdibicarakan.

Pengertian Pengertian Kecamatan tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 19 tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan;

PP No. 19 tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwaKecamatan atau sebutan lain adalah “wilayah kerja camatadalah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota”

Pasal 14 menyatakan bahwa definisi kecamatan adalah“sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyaiwilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat”;

Kecamatan bukan intentitas otonom layaknya desa tetapimerupakan birokrasi pemerintah daerah kabupaten;

Kecamatan tidak boleh mengurusi sendiri wilayahnya urusandan kewenangan melekat pada urusan wajib dan pilihanpemerintah daerah;

Perencanaan dan pelaksanaan bersifat koordinatif; Musrenbangkec merupakan arena koordinasi dan

mensinergiskan berbagai usulan pembangunan dari desayang merupakan bagian urusan dan kewenangan pemerintahdaerah kabupaten;

Musrenbangkec menghasilkan Rencana PembangunanKecamatan yang berupa rencana kerja jangka pendek satu

58

tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya; Program kegiatan hasil Musrenbangkec merupakan program

yang berkaitan dengan usuan dan kewenangan wajib danpilihan yang akan diusulkan SKPD;

Musrenbangkec merupakan arena awal dua pertemuanperencanaan yaitu perencanaan partisipatif (bottom up) danperencanaan teknokratis (top down) program prioritas yangberasal dari dokumen RPJMDes;

Salah satu titik pendekatan dalam Musrenbangkec adalahpenerapan instrumen pagu indikatif dan kriteria-kriteriaprioritas daerah yang disusun oleh Bappeda;

Rencana Pembangunan Kecamatan adalah dokumenrencana pembangunan tahunan dan merupakan hasilsinkronisasi dan penyelarasan usulan kegiatanMusrenbangdes;

Rencana SKPD Kecamatan berbeda dengan RencanaPembangunan Kecamatan karena dokumen Renja SKPDmelekat dengan pada organisasi SKPD yang bersangkutan;

Rencana Strategis Kecamatan adalah dokumen perencanaanSKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

Renstra disusun oleh SKPD dengan mengacu kepadaRPJMD;

Renstra SKPD Kecamatan hanya memuat beberapa aspekterkait dengan fungsi tugas dan wewenang institusikecamatan sebagai salah satu SKPD;

Pagu indikatif kecamatan adalah PP No. 8 Tahun 2008 pasal38 ayat (1) program, kegiatan dan pendanaan disusun atasdasar: a) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangkamenengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b)kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c) Program prioritasurusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standarpelayanan minimal sesuai dengan kondisi daerah dankebutuhan riel masyarakat;

Pagu indikatif kecamatan bukanlah alokasi dana yangdiberikan kepada pihak kecamatan tetapi besaranpembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD sehinggamenjadi pegangan penyusunan dan perencanaan anggaranpembangunan;

Kriteria prioritas daerah diturunkan dari arah dan kebijakanpembangunan daerah dalam RPJMDes.

MetodeRefleksi, Diskusi FGD dan Pleno

Waktu : Awal bulan Pebruari sampai dengan pertengahan PebruariTahun;

Setelah Musrebangdes, penulisan usulan dan verifikasiseluruh usulan.

Tempat : Kantor Kecamatan atau Balai Pertemuan di Kecamatan, atautempat lain yang memungkinkan untuk penyelenggaraanpertemuan.

Peserta : Camat, PjOK, Setrawan, Kasi Pemerintahan/Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Kecamatan & Kabupaten;

59

DPRD Daerah Pilihan (DP) setempat; Tim Pengamat/ Pengawas; Enam orang wakil per desa: Kepala desa, Ketua Tim

Pelaksana/ LPMD, dan 4 orang wakil masyarakat (3 orangunsur perempuan & Rumah Tangga Miskin);

Kelembagaan terkait (BKAD, Badan Pengawas, TimVerifikasi, pengurus UPK dan pelaku lainnya);

Tim Pengamat Musrenbangkec yang telah ditunjuk/ditetapkan;

Organisasi Politik, Sosial, Kemasyarakatan setingkatkecamatan;

Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan ataukelembagaan yang mempunyai minat kepada perencanaanpembangunan;

Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.Pemandu/Fasilitator

: Camat, PjOK, Pengurus BKAD yang dibantu oleh FasilitatorKecamatan Perencanaan Pembangunan (bisa dibantu oleh FasKab) tetapi lebih bersifat membantu input bukan dalamprosesnya.

Metode : Ceramah, curah pendapat, FGD/Diskusi Mendalam dan pleno.

MateriBahanBacaan

: Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan; Petunjuk Teknis Operasional Musrenbang dan

Pengintegrasian/Kebijakan Pemda setempat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Surat Edaran Mendagri Nomor : 414.2 / 5223 / PMD tanggal

16 September 2008 tentang Pedoman PembangunanPartisipatif;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis PerencanaanPembangunan Desa;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi PerencanaanPembangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK 07 / 2009tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat danDaerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;

Pedum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM –Mandiri Perdesaan dan Program Pengembangan SistemPembangunan Partisipatif (P2SPP)/ PNPM Integrasi dariPemerintah Pusat;

Perda Pembangunan Pemda Setempat (Bila ada);

Alat Daftar Usulan Rencana Pembangunan Desa (DU-RKPDes); DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan perlindungan Anak

60

atau (Form E.2.a); DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan atau

(Form E.2.b); DU-RKPDes dari usulan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) atau (Form E.2.c) dan; DU-RKPDes dari usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana atau (Form E.2.d); Lampiran II: Bentuk Laporan RKPDes: a) Rekapitulasi

Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisioleh Desa dan; b) Draft Rekapitulasi PerencanaPembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi olehKecamatan;

Peta Kecamatan; Daftar hadir; Bahan-bahan untuk melakukan pemungutan suara secara

tertutup (kertas, alat tulis, dll).

Persiapan : Rapat Kerja penyiapan dokumen bahan-bahan untukkegiatan proses Musrenbangkec;

Fasilitator harus memastikan input-input yang dibutuhkansampai mereka mengetahui sendiri;

Kegiatan ini salah satu melakukan indentifikasi usulan manayang menjadi kewenangan desa dan kewenangandaerah/vertikal;

Kewengan daerah sendiri masih dikelompok lagi menjadiurusan wajib dan urusan pilihan;

Rapat kerja ini juga memutuskan yang akan menjadi Timyang memfasilitasi kegitan Musrenbangkec;

Tim Pemandu/Fasilitator/Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/PJOK/ Setrawan telah membentuk Tim Pengamatberdasarkan calon-calon yang diajukan desa untuk menjagaproses Musrenbangkec/MAD Prioritas Usulan;

Kasi Pemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ Istilahsejenis bersama FK dan Ketua Musyawarah Antar Desaberkoordinasi dengan Camat, merencanakan tanggal dantempat pertemuan;

Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/ PJOK/ Setrawan/ Istilahsejenis dan Tim Pemandu/Fasilitator mengidentifikasi dataprogram yang masuk ke desa-desa di Kecamatan yangbersangkutan;

Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/ PJOK/ Setrawan/ Istilahsejenis dan Tim Pemandu/Fasilitator fasilitasi Tim Penyusun/Review/ Validasi Rentra Kecamatan;

Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/ PJOK/ Setrawan/ Istilahsejenis dan Tim Pemandu/Fasilitator bersama Tim PerumusRentra melakukan Rekapitulasi Draft Rekapitulasi PerencanaPembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi olehKecamatan untuk mempermudah proses diskusi;

Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/ PJOK/ Setrawan/ Istilahsejenis bersama Tim Pemandu/Fasilitator membuat suratundangan yang ditandatangani oleh Ketua dan SekretarisMusyawarah Antar Desa mengetahui Camat atau yangmewakilinya;

61

Seminggu sebelumnya, undangan sudah disebarluaskankepada wakil-wakil desa yang sudah terpilih dan ditetapkandalam Musrenbangkec usulan serta masyarakat umummelalui papan informasi dan pertemuan-pertemuan informalyang ada di desa;

Undangan harus memuat: waktu dan tempat pertemuan,tujuan dan agenda pertemuan, serta wakil-wakil per desayang terdiri dari kepala desa, Ketua Tim Pelaksana danempat orang wakil masyarakat (minimal 3 dari keenam wakiltersebut adalah perempuan);

Dalam undangan juga disebutkan bahwa terbuka kesempatanbagi masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir dalamMusrenbangkec/ MAD Prioritas Usulan;

Tim Pemandu/Fasilitator/Kasi Pemerintahan/ Pembangunan/PJOK/ Setrawan/ Istilah sejenis memastikan informasi akandiadakannya Musrenbangkec.telah tersebar dan diketahuioleh masyarakat, baik yang melalui undangan resmi maupunpengumuman secara lisan dan tertulis;

Hal ini dilakukan dengan kunjungan ke desa maupunmenanyakan langsung kepada orang desa yang kebetulandatang ke kecamatan;

Mempersiapkan materi yang akan disampaikan, alat dantempat yang akan digunakan;

Mengatur Focus Group Discussion (FGD) dalam pembahasanyang dikelompokkan empat klasifikasi isu usulan (Form E.2.as/d E.2.d dan Bentuk Laboran RKPDes yang akan dibahas di6 (enam) kelompok diskusi;

Usahakan tempat duduk ditata menjadi setengah lingkaranatau seperti hurup (U) atau minimal ada 6 ruangan untukFGD;

Daftar usulan dituliskan pada kertas lebar dengan tulisanyang besar/copy ukuran besar dan ditempelkan di dinding(atau media lainnya) agar peserta mudah membacanya;

Mempersiapkan komposisi kelompok kecil untuk pembahasanusulan (diskusi kelompok)/FGD;

Memberitahukan kepada Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPMIntegrasi, Fas Kab tempat dan waktu akandiselenggarakannya Musrenbangkec/MAD Prioritas Usulan;

Perlu diperhatikan apabila tidak memungkinkan dilaksanakansatu (1) maka jangan dipaksakan harus selesai artinyapertemuan bisa dilanjutkan pada hari berikutnya yangdisesuaikan dengan kebutuhan lapang.

ProsesFasilitasi

: Sambutan dari Camat yang dilanjutkan dengan penyampaianmaksud dan tujuan Musrenbangkec;

Informasi program-program yang masuk ke tingkatkecamatan disampaikan oleh Unsur SKPD Kabupaten;

Penyampaian Rentra Kecamatan dan beberapa kebijakanpembangunan di tingkat Kecamatan oleh Camat/ KasiPemerintahan/ Kasi Pembangunan/ PjOK atau istilah sejenis;

Pemaparan Rekapitulasi Hasil Musrenbangdes yang telahdiverifikasi oleh Ketua Tim Verifikasi yang dilanjutkan umpanbalik;

62

Penegasan Prinsip, kebijakan dasar Pengintegrasian PNPMMPd, PNPM Integrasi dan program sejenis ke dalam sistemperencanaan reguler;

Menyepakati Tata Tertib Musrenbangkec/MusrenPenentuanskala Prioritas/Penetapan Pendanaan;

Penegasan kembali tentang Tata Cara PengambilanKeputusan Musrenbangkec/ MusrenPenentuan skalaPrioritas/ Penetapan Pendanaan, sanksi yang telah ditetapkan dalam Pra MAD/MAD Sosialisasi atau keputusansejenis;

Membahas dan menetapkan tata cara pelaksanaan danpelestarian pembangunan yang telah dibangun oleh program;

Penyampaian Rekomendasi Usulan Hasil Verifikasi danUmpan balik dari peserta;

Membahas dan menyepakati indikator penilaian usulan; Menyampaian program sejenis yang masuk di kecamatan

dalam tahun yang sama dan berikutnya; Penetapkan Tim Ad Hock Pembahasan Draft Rentra

Kecamatan; Pembagian diskusi kelompok dalam pembahasan penentuan

skala prioritas; Pembahasan di enam kelompok besar dari: DU-RKPDes

Terbagi Menjadi 4 Form E.2 yaitu: 1) E.2.a (DU-RKPDes dariusulan PKK, Ibu dan Perlindungan Anak; 2) E.2.b (DU-RKPDes dari usulan kegiatan Penguatan Kelembagaan,; 3)E.2.c (DU-RKPDes dari usulan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) dan; 4) E.2.d (DU-RKPDes dari usulan kegiatanSarana dan Prasarana;

Pembahasan dan Focus Group Discution (FGD)/ DiskusiMendalam yang terbagi menjadi 6 kelompok yang terwakilidari utusan desa yang dilanjutkan pleno penentukan skalaprioritas DU-RKPDes yang diseraskan dengan sumber-sumber pendanaan (dari APBN/APBD Provinsi, Kabupaten,APBDes, Swadaya dan Pihak Ketika);

Pembahasan pleno prioritas usulan yang dikelompokkanmenjadi empat kelompok;

Melakukan Rekapitulasi Perencana Pembangunan DesaUsulan berdasarkan RKP -Desa diisi oleh Kecamatan

Pembahasan alokasi dana usulan (PNPM MPd, PNPMIntegrasi, APBD dan program sejenis yang disesuaikandengan Pagu Indikatif Kecamatan;

Pembahasan jadwal Forum SKPD Kabupaten danMusrenbangkab dan MD Informasi hasil;

Penilai masyarakat terhadap pendampingan yang yangdilakukan oleh Camat, Tim Pemandu/Fasilitator/ TimPenyelenggara, PjOK, Setrawan, BKAD, Pelaku Program(PNPM MPd atau program sejenis), Kades dll;

Pelaporan hasil pengamatan dari Tim Pengamat terhadapjalannya Musrenbangkec/Musren Penentuan skala Prioritas;

Merumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL); Pembacaan Berita Acara Musrenbangkec.

63

3. Kegiatan Pasca Musrenbangkec

2. Perumusan Hasil Musrenbangkec

Tujuan : Melakukan klarifikasi dan perumusan hasil-hasil keputusanMusrenbangkec;

Melakukan penyusunan dan pengelompokan finalisasiprioritas rencana usulan kecamatan yang didasarkan padapagu indikatif yang akan diajukan ke Forum SKPD;

Prioritas tersebut proses dari review usulan tahun berjalanuntuk dilaksanakan dan usulan yang dibawa ke Forum SKPDtahun N+1;

Priorita ini juga berlaku untuk usulan program BLM PNPMMPd, PNPM Integrasi dan program sejenis;

Hanya untuk usulan PNPM MPd usulan tahun berjalanberhenti di kecamatan dan dilaksanakan dengan mekanismekeprograman/ keproyekan;

Penyelarasan matrik usulan desa dengan matrik dalammekanisme Forum SKPD dan Musrenbangkab (lihat adaketidakselarasan dengan matrik usulan antara PermendagriNo. 66 tahun 2007 dengan SPPN 25 Tahun 2004);

Sertifikasi dan Validasi hasil-hasil keputusan telah masukdalam Berita Acara bersama lampiran dan telah ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Camat/Pendukung lainnya.

Pengertian Payung Hukum Musrenbangkan adalah UU Nomor 25 tahun2004;

Pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 pasal 18 ayat (2) yang menyatakanbahwa “Pelaksanaan RKPD dilaksanakan oleh Bappedasetiap tahun dalam memahas Rancangan RKPD tahunberikutnya dan pasal 18 ayat (4) menyatakan MusrenbangRKPD Kabupaten;

Musrenbangkab adalah musyawarah antar pemangkukepentingan (stakholder) di tingkat kabupaten untukmematangkan Renja SKPD yang disusun dari kompilasiseluruh Renja SKPD dengan cara meninjau penyelarasandengan RPJMDes;

UU Nomor 25 Tahun 2005 pasal ayat (1) menyatakan bahwaperenmcanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihandengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerahmenyatakan bahwa kabupaten merupakan daerah otonomartinya daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakandaerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi,prakarsa dan pemebrdayaan masyarakat yang ditujukkanuntuk meberdayaan masyarakat dan peningkatankesejahteraan masyarakat;

Metode : Ceramah, curah pendapat, FGD/Diskusi Mendalam dan Rapat

64

KerjaWaktu : Pasca Musrenbangkec paling lambat 1 minggu setelah

Musrenbangkec

Tempat : Balai Kecamatan/ Tempat yang disepakati

Peserta : Unit Tenik Kecamatan, BKAD, Tim Delegasi, PjOK, Setrawan

Pemandu/Fasilitator

: Camat, Ketua Tim Delegasi, BKAD, FK/FT

KegiatanFasilitasi

: Fasilitasi klarifikasi dan perumusan hasil-hasil keputusanMusrenbangkec;

Kalau diras perlu dan masih ragu dapat meminta utusan desauntuk dimintai klarifikasi atau dengan Tim PengamatMusrenbangkec;

Fasilitasi pelakukan penyusunan dan pengelompokanfinalisasi prioritas rencana usulan kecamatan yang didasarkanpada pagu indikatif yang akan diajukan ke Forum SKPD yangdiselaraskan dengan pagu indikatif kabupaten;

Penyelarasan matrik dari matrik usulan desa dengan matrikdalam mekanisme Forum SKPD dan Musrenbangkab (lihatada ketidakselarasan dengan matrik usulan antaraPermendagri No. 66 tahun 2007 dengan SPPN 25 Tahun2004);

Kegiatan ini perlu diperhatikan nomenklatur usulan menjadipenting karena salah memasukan akan berakibat usulanmenjadi hilang;

Kegiatan Sertifikasi dan Validasi hasil-hasil keputusan telahmasuk dalam Berita Acara bersama lampiran dan telahditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Camat/Pendukunglainnya.

Kegiatan yang perlu SK Camat antara lain SK Tim DelegasiKecamatan;

Memastikan bahwa usulan yang akan dibawa ke Forum SKPDtelah valid sesuai dengan ketentuan;

Memastikan bahwa rekapitulasi usulan tersebut telah diterimadan dipelajari oleh Tim Delegasi

3. Fasilitasi Penulisan Desain dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)Detail

Tujuan : Penulisan Disain detail dan RAB Detail khususnya usulanPNPM MPd, PNPM Integrasi dan program sejenis) tahunberjalan dan usulan yang didanai oleh dana APBD tahunberjalan;

Melakukan pemisahan usulan yang akan didanai oleh PNPMMPd yang akan dibahas lebih lanjut dalam MAD PenentuanPendanaan tahun berjalan;

Usulan yang didanai oleh dana APBD dan PNPM Integrasiakan dibahas dan diputuskan Forum SKPD danMusrenbangkab;

65

Pengertian Secara khusus kegiatan dilakukan setelah pascaMusrenbangkec terutama untuk program PNPM MPd;

Kegiatan ini untuk Penentukan Pendanaan kembali ke sikluskeprograman masing-masing PNPM MPd dan sejenis atau adhock lainnya;

Pelasanaan desain dan RAB detal maka agar segeradilakukan pelaksanaan MAD Penentuan Pendanaan khususkegiatan PNPM MPd atau program sejenis;

Proses Fasilitasi ini hampir sama dengan kegiatan PNPMMPd lihat dalam panduan kegiatan ini di Penjelasan PTOPNPM MPd;

Kegiatan usulan yang akan diajukan pendanaan APBD danPNPM Integrasi akan ditindaklanjuti dalam Forum SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)

Metode Curah pendapat, FGD/Diskusi Mendalam dan Praktek langsung

Waktu : Bulan Maret atau disesuaikan dengan jadwal yang dibuatBappeda untuk perencanaan reguler;

Pasca penyelesaian disain detail dan RAB detail paling lambat3 minggu dari Musrenbangkec;

Tempat : Balai Kecamatan/ Tempat yang disetujui

Peserta : Tim Penulis Usulan, Tim Verifikasi dan UPT Kecamatan

Pemandu/Fasilitator

: PjOK, Setrawan, UPK, PL, BKAD, FK/FT

ProsesFasilitasi

: Khusus Kegiatan MAD/III Penentukan Pendanaan kembali kesiklus keprograman masing-masing PNPM MPd dan sejenisatau ad hock lainnya;

Apabila telah dilakukan disain dan RAB detal maka agarsegera dilakukan pelaksanaan MAD Penentuan Pendanaankhusus kegiatan PNPM MPd;

Proses Fasilitasi ini hampir sama dengan kegiatan PNPMMPd lihat dalam panduan kegiatan ini di Penjelasan PTOPNPM MPd;

Sementara itu kegiatan usulan yang akan diajukan pendanaanAPBD dan PNPM Integrasi akan ditindaklanjuti dalam ForumSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbangkab.

4. Pembekalan/ OJT Tim Delegasi Kecamatan

Tujuan : Memberikan pemahaman Tim Delegasi yang telah dipilih olehMusrenbangkec sebagai representatif yang akan mengawalusulan kecamatan;

Pembekalan yang berkaitan landasan hukum pelaksanaanForum SKPD dan Musrenbangkab dan pengintegrasianprogram;

Mempelajari usulan skala prioritas kecamatan yang telahdisusun oleh Tim Perumus yang telah didasarkan pada pagu

66

indikatif kecamatan yang perlu diperjuangkan di Forum SKPDdan Musrenbangkab.

Pengertian : Tim Delegasi/Utusan adalah wakil masyarakat kecamatanyang harus mengawal usulan yang telah dirumuskan ke dalampagu indikatif kecamatan;

Tim Delegasi telah dibuatkan mandat oleh BKAD sebagai TimDelegasi yang akan hadir dalam Forum SKPD danMusrenbangkab yang diketahui Camat.

Metode Curah pendapat, FGD/Diskusi Mendalam dan Rapat KerjaWaktu : Pasca Musrenbangkec atau sampai Bulan Maret sebelum

pelaksanaan Forum SKPD

Tempat : Balai Kecamatan atau Tempat yang disepakati

Peserta : Tim Delegasi/Utusan Terpilih, UPT, PjOK dan Setrawan

Pemandu/Fasilitator

: Camat, BKAD, FK/FT dan Narasumber Fas Kab, Saker kab danBappeda

ProsesFasilitasi

: Penjelasan Tupoksi Tim Delegasi secara khusus Tim adalahwakil masyarakat kecamatan yang harus mengawal usulanyang telah dirumuskan ke dalam pagu indikatif kecamatan;

Orientasi Usulan skala prioritas yang telah terbagi menjadijenis kegiatan: a) Kegiatan Pemerintahan; b) Kegiatan Sosial;c) Kegiatan Ekonomi dan; d) Kegiatan Sarana Prasarana/Pengelompokan disesuaikan dengan kebijakan Pemdasetempat;

Pemahaman Kerangka Pikir, Tujuan, Prinsip-prinsip ForumSKPD dan Musrenbangkab;

Memberikan bahan bacaan dan diskusi mendalam mengenaikerangka hukum, kebijakan mekanisme musrenbang reguler;

Pemahaman teknik advokasi, mediasi dan loby untukmenggolkan usulan dan mengawal usulan partisipatifsehingga mereka tidak pasif dan penuh tanggungjawab;

Pemahaman kebijakan pendukung Forum SKPD danMusrenbangkab;

Tim Delegasi telah dibuatkan oleh BKAD Surat Mandatsebagai Tim Delegasi yang akan hadir dalam Forum SKPDdan Musrenbangkab yang diketahui Camat.

C. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan wadah bersama antar

pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil

musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi

SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan

sektoral terutama SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD mempergunakan pendekatan partisipayif yang

67

berasal dari hasil Musrenbangkec dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan

SKPD berdasarkan kebijakan program dan prioritas daerah.

Musrenbangkec/MAD penetapan prioritas usulan telah menetapkan dokumen prioritas

kegiatan kecamatan dan utusan kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum

SKPD. Kehadiran utusan kecamatan/delegasi kecamatan diharapkan dapat

memastikan bahwa usulan kecamatan menjadi agenda pembahasan sampai dengan

menjadi keputusan.

Salah satu penyelenggaraan penyenggaraan Forum SKPD dilaksanakan dengan

gabungan. Forum semacam itu ditunjukan sebagai kegiatan sinkronisasi dan

pengintegrasian program serta kegiatan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi

tumpang tindih. Dasar pemikirannya bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang

saling terkait antar sektor, sehingga dalam dalam pelaksanaannya harus

mempertimbangkan keterkaitan baik antar wilayah, ruang dan waktu.

1. Tahapan Proses Pra Fasilitasi Forum SKPD

1. Pengorganisasian Forum SKPD

Tujuan : Merancang proses penyelenggaraan Forum SKPD (Pra,Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan);

Membagi tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD dan TimPemandu/Fasilitator SKPD;

Menyusun jadwal dan agenda Forum SKPDPengertian : Pengorganisasian Forum SKPD meliputi pembentukan Tim

Penyelenggara Forum SKPD, Pembentukan TimPemandu/Fasilitator dan persiapan teknis;

Tim Pemandu/Fasilitator bertugas membantu prosespertemuan persiapan khususnya dalam fasilitasi penyusunanproses, penjadwalan dan penentuan materi/bahan

Metode :Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Pebruari - Maret minimal 7 setelah pelaksanaan Musrenbangkecatau sebelum pelaksanaan Musrenbangkab.

Tempat : Balai Pertemuan Bappeda/ Tempat yang disepakati

Peserta : Kepala SKPD atau Kabid Perencanaan Staf di bidang masing-masing SKPD Tim Penyelenggara Forum SKPD (khususnya Rapat Kerja

Pembentukan Tim /Fasilitator Forum SKPD)Pemandu/Fasilitator

Kepala Bappeda, Pemandu/ Fasilitator yang dipilih

ProsesFasilitasi

1Rapat Persiapan Forum SKPD dan Pembentukan TimPenyenggara Forum SKPD Kepala SKPD membuka rapat dan menyampaikan maksud

dan tujuan pertemuan; Kepala SKPD menjelaskan jadwal penyelenggaraan Forum

SKPD;

68

Kepala SKPD untuk penetapan jadwal Musrenbangkab; Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan persiapan

penyelenggaraan Forum SKPD;- Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD

pada tahun sebelumnya;- Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang

direncanakan;- Informasi anggaran (pagu indikatif dan prakirtaan maju);- Informasi lainnya yang dianggap perlu;

Kepala SKPD membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPDserta menyampaikan pembagian tugas persiapanpenyenggaraan Forum SKPD;

Pembentukan diharapkan dari unsur birokrasi dan nonbirokrasi sebagai fasilitasi Forum SKPD;

Persiapan teknis yang dilakukan Tim Penyenggara ForumSKPD meliputi: a) Penentuan jadwal dan agenda acarapelaksanaan Forum SKPD; b) Mengidentifikasikan danmengundang peserta Forum SKPD; c) Persiapan saranaprasarana fasilitasi;

Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD oleh KepalaSKPD dengan menerbitkan SK Kepala SKPD tentangSusunan Panitia SKPD berikut tugas dan tanggungjawabnya.

2Rapat Kerja Pembentukan Tim Pemandu/Fasilitator ForumSKPD Kepala SKPD memimpin rapat kerja untuk pembentukan Tim

Pemandu/Fasilitator Forum SKPD; Kepala SKPD menjelaskan latarbelakang kebelakang

kebutuhan, peran/tugas, serta kriteria anggota TimPemandu/Fasilitator;

Kepala SKPD menugaskan Tim Penyelenggara Forum SKPDyang telah dibentuk untuk melakukan rekruetmen TimPemandu/Fasilitator;

Kepala SKPD meminta masukan tentang metodepengrekruetmen atau penjaringan calon kandidat yang telahada;

Rekruetman Tim Pemandu/Fasilitator tidak harus dilakukanoleh Bappeda tetapi juga dapat dari SKPD masing-masing;

Tim Pemandu/Fasilitator tidak harus dari unsur birokrasi tetapijuga dapat dari unsur non unsur birokrasi;

Kebutuhan Tim Pemnadu/Fasilitator dapat 1-3 orang ataudisesuaikan dengan kebutuhan;

3Persiapan Teknis Pelaksanaan Forum SKPD Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Forum SKPD; Sosialisasi dan mengundang peserta Musrenbangkab; Menyiapkan bahan Forum SKPD dan pendukung proses

fasilitasi Forum SKPD

2. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD)

Tujuan : Melakukan rekapitulasi, kompilasi dan sinkronisasi hasil

69

Musrenbangkec; Melakukan pemilih usulan berdasarkan bidang di SKPD; Menentukan sumber anggaran dari setiap kegiatan didasarkan

pada pagu indikatif;

Pengertian : Draft Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja SKPDsatu tahun yang dirunjuk dari dokumen Rentra SKPD yangdiselaraskan Mjusrenbangkec;

Hasil sinergi usulan Musrenbangkec dan usulan SKPDdijadikan sebagai draft dokumen SKPD yang informatif dannpartisipatif;

Dokumen itulah yang disebut sebagai dokumen RancanganAwal RKP

Metode :Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Pebruari s/b Maret 2010 atau Pasca MusrenbangkecTempat : Balai Pertemuan Bappeda atau pertemuan yang disepaktiPeserta : Kepala SKPD

Kabid Perencanaan SKPD (disesuaikan dengan kondisidaerah masing-masing)

Kabid Tata Usaha SKPD Staf di bidang masing-masing SKPD

Pemandu/Fasilitator

: Kepala SKPD dibantu Pemandu/Fasilitator

Materi,Alat danBahan

: Bahan Rentra SKPD dan usulan tahun sebelumnya; Rekapitulasi prioritas usulan hasil Musrenbangkec; Rekapitulasi usulan prioritas dari SKPD yang telah

disenergiskan dengan usulan partisipatif; Perangkat keras dan lunak alat fasilitasi kegiatan

ProsesFasilitasi

1Rapat Kerja Rekapitulasi, Kompilasi dan Sinkroni danPemilahan Hasil Musrenbangkec Kepala SKPD atau yang mewakili membuka rapat kerja untuk

melakukan rekapitulasi, kompilasi, singkronisasi dan pemilihanhasil Musrenbangkec;

Ketua Tim Penyenggara Farum SKPD menjelaskan maksuddan tujuan serta hasil yang akan dicapai;

Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD selanjutnya membagipeserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompokbidang tugas di SKPD;

Masing-masing kelompok diminta untuk memilih ketua dansekretaris untuk penggorganisasian proses;

Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD memberikanpenugasan kepada masing-masing kelompok untukmelakukan rekapitulasi, kompilasi, sinkronisasi dan dimasukanke dalam format baku yang berlaku;

Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD memandu penyusunankesepakatan mengenai model kerja masing-masing kelompokdan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut

Pengumpulan usulan masyarakat hasil seluruhMusrenbangkec dan dimasukan dalam Rancangan AwalRenja SKPD;

Pemilahan usulan yang berasal dari Musrenbangkec ke dalam

70

Bidang yang ada di SKPD masing-masing; Melakukan rekapitulasi dan penyelarasan usulan dari

kecamatan yang sesuaikan dengan di SKPD; Pemilihan bidang harus disesuaikan dengan nomenklatur

program dan kegiatan yang ada di Permendagri Nomor 13tahun 2006 dan Pemendagri Nomor 59 tahun 2007 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;

Kegiatan ini menghasilkan Rancangan Awal Rencana KerjaSKPD

2Rapat Kerja Penentuan Sumber Penganggaran Kepala SKPD atau yang mewakili membuka rapat

menjelaskan maksud dan tujuan dari pertemuan; Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil

rekapitulasi, kompilasi, sinkronisasi usulan prioritas; Pemaparan menjelskan usulan yang menjadi prioritas dan

yang tidak menjadi prioritas yang disertai dengan alasan-alasan yang logis;

Pemandu/Fasilitator memfasilitasi proses diskusi mengenaihasil kerja masing-masing kelompok;

Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD menginformasikanpagu indikatif untuk SKPD berdasarkan hasil perhitunganBappeda;

Peserta diminta menghitung kebutuhan anggaran dari setipakegiatan dan mensinergiskan dengan pagu indikatif untukSKPD yang bersangkutan;

Peserta diminta untuk melakukan penggabungan usulankegiatan hasil Musrenbangkec yang didanai melalui paguindikatif untuk usulan dari kecamatan dengan kegiatan yangdidanai oleh pagu indikatif untuk kegiatan SKPD;

Pemandu/Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasiusulan kecamatan dan prioritas SKPD yang b elum terdanaiuntuk dijadikan sebagai bahan ke provinsi dan pemerintahpusat;

Pemandu/Fasilitator mengajak peserta untuk bersama-samamenuangkan hasil rapat kerja ke dalam format RancanganAwal Renja SKPD.

3Finalisasi Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD Dokumen Rancangan Renja SKPD disunting oleh staf di

Bidang Perencanaan; Pada penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD perlu

diperhatikan Tim Perumus yang perlu mensinergiskankegiatan prioritas di masing-masing SKPD;

Format penyusunan menyesuaikan dengan Permendagri No.13 tahun 2006;

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD apakah masih adaketidaksingkronisan urusan desa/lokal dengan urusankewenangan vertikal;

Perlu memastikan bahwa usulan prioritas tidak tumpang tindihantara satu dengan lainnya (masing-masing SKPD);

Perlu menyusaikan usulan hasil Musrenbangkec dengannomenklatur yang disesuikan di SKPD;

Usulan prioritas perlu ada tanda apakah usulan dari proses

71

Musrenbangkec atau hasil singkronisasi usulan internalSKPD;

Usulan prioritas yang tidak jelas dari mana asalnya perlu adapenjelasan atau klarifikasi;

Jumlah kegiatan yang diusulkan melalui sinkronisasi internalSKPD maksimal sejumlah dengan pagu indikatif yangdiberikan untuk SKPD yang bersangkutan

2. Tahap Pelaksanaan Forum SKPD

Tahapan Pelaksanaan Forum SKPD

Tujuan : Membuka pelaksanaan Forum SKPD secara resmi; Memperoleh gambaran mengenai arahan kebijakan

pembangunan pada SKPD bersangkutan; Menyepakati tujuan, jadwal dan agenda pelaksanaan Forum

SKPD;Pengertian : Forum SKPD adalah musyawarah para pemangku

kepentingan (stakeholders) kabupaten untuk mematangkanRenja SKPD;

Pematangan ini didasarkan pada hasil sinkronisasi usulan dariMujsrenbangkec dengan hasil pembahasan/klarifikasi diinternal SKPD masing-masing

Metode :Refleksi, Diskusi, Sinkroni, Klarifikasi, Umpan Balik dan diskusimendalam

Waktu : Bulan Maret atau Setelah PelaksanaanMusrenbangkec/Persiapan Forum SKPD

Tempat : Ruang Pertemuan Kabupaten atau tempat yang representatifPeserta : Kepala dan staf SKPD (dinas, badan, kantor, bagian dan

UPTD kecamatan; Anggota DPRD dari komisi terkait; Delegasi kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan

unsur perempuan dan pengurus BKAD; Unsur masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan

yang berkaitan dengan masing-masing DKPD (kelompoksektoral) di tingkat kabupaten;

LSM dan organisasi kemasyarakatan yang terkait denganSKPD yang bersangkutan.

Peran dan Tugas Peserta1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Mempersiapkan bahan materi Rancangan Awal Renja SKPD; Merekapitulasi dan mengkompilasi usulan prioritas hasil

Musrenbangkec sesuai dengan bidang kerja SKPD dandipadukan dengan draft usulan SKPD;

Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi RencanaKerja dan Anggaran SKPD masing-masing yang akandipaparkan dalam Musrenbangkab.

72

2 Peran Kelompok Sektoral Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan

sektoral pembangunan sesuai dengan SKPD; Melakukan pengawalan usulan program/kegiatann hasil

Forum SKPD.

3 Peran Delegasi kecamatan Memberi penjelasan dan klarifikasi usulan prioritas tingkat

kecamatan; Memberikan proses penjelasan dan klarifikasi hasil

kesepakatan pada Musrenbangkec.4 Peran LSM, Ormas, Akademisi, Kelompok Profesi dan Tokoh

masyarakat Memberikan pendapat dan masukan tentang usulan rencana

kegiatan untuk mengatasi persoalan pembangunan dikabupaten;

Memberikan pertimbangan manakala terjadi tarik mearikkepentingan usulan prioritas antar wilayah dan sektoral

5 Peran anggota DPRD dan Komisi yang menjadi mitra kerjaSKPD Memberikan pendapat dan masukan berdasarkan hasil

penyelarasan, kompilasai dan rekapitulasi prioritas usulan; Melakukan pengawalan program prioritas yang disepakati

dalam MusrenbangkabPemandu/Fasilitator

: Pemandu/Fasilitator penyenggara Forum SKPD

ProsesFasilitasi

1Pembukaan Jalannya Forum SKPD Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD menyampaikan laporan

pelaksanaan dan agenda acara Forum SKPD; Kepala SKPD atau yang mewakili menyampaikan sambutan

menyampaikan kerangka pikir Forum SKPD dan membukaacara;

Meminta tokokh agama untuk memfasilitasi pembacaan doa Penutupan acara pembukaan yang akan dilanjutkan dengan

acara inti

Menyepakati Proses dan Tata Tertib Forum SKPD Ketua Tim Penyengara menyerahkan forum kepada Tim

Pemandu/Fasilitator serta menjelaskan peran TimPemandu/Fasilitator selama proses Forum SKPD;

Pemandu/Fasilitator memaparkan agenda/proses/jadwalforum SKPD;

Pemandu/Fasilitator memberi kesempatan ati penting ForumSKPD dan prinsip dasar forum SKPD;

Pemandu/Fasilitator mengajak peserta menyusun aturanForum SKPD baik didasarkan prinsip dan aturan teknispenyenggaraan;

Pemandu/Fasilitator mendorong para peserta dalam prosesdiskusi mengembangkan kesetaraan, menghormati perbedaanpendapat, objektif, mementingkan kepentingan umum,berbicara langsung ke pokok masalah dan tepat waktu.

73

2Diskusi Panel Narasumber Forum SKPD Diskusi Panel dari Narasumber hendaknya dilakukan secara

kreatif menghindari pidato atau ceramah pembangunan tetapidikemas dengan diskusi mendalam serta interaktif;

Memberi pemahaman kepada peserta bahwa capaianprogram dan kegiatan tahunan yang sudah berjalanmerupakan masukan dalam menyusunan kesepakatankegiatan program lanjutan pada tahun berikutnya;

Memberikan pemahaman keterkaitan isu-isu strategis daerahdengan program prioritas dan Rencana Kerja SKPD;

Memberi pemahaman mengenai keterkaitan RPJM Daerah,Renstra SKPD dan Renja SKPD sebagai upayapembangunan berkesinambungan;

Pemaparan diskusi panel dari Narasumber dari unsur Kepala Bappeda memaparkan isup-isu strategis daerah

menurut RPJMD dan kebijakan anggaran daerah; Kepala SKPD memaparkan isu-isu strategis daerah menurut

dokumen Renstra SKPD dan kebijakan anggaran (paguindikatif SKPD);

Tim Penyenggara Forum SKPD menyampaikan rekapitulasi,kompilasi, sinkronisasi hasil Musrenbangkec;

Narasumber menyampaikan materi dan memberi cacatanpenting dari masing-masing paparan.

Umpan Balik dengan Narasumber Pemandu/Fasilitator mendorong para peserta untuk memberi

tanggapan, klarifikasi dan berbagai pertanyaan yang berkaitandengan materi yang disampaikan;

Pemandu/Fasilitator mengatur proses dialog yang dilakukansecara alamiah dan tanpa tekanan sehingga peserta merasanyaman dalam melakukan proses dialog;

Pemandu/fasilitator mendorong narasumber untukmenanggapi dan memberikan input serta memberikan cacatanpenting untuk proses pengambilan dan pemantapan usulanprioritas, masalah yang krusial serta perencanaan ke depan;

Pemandu/fasilitaor mengindari proses satu arah informasi satuarah tetapi proses dialog untuk salaing memberi amsukan dansaling melengkapi;

Memberi kesempatan utusan perempuan dan unsurmasyarakat yang mewakili kelompok miskin/marjinal untukmemberikan tanggpan atau umpan balik.

3Paparan dan Diskusi Draft Rancangan Awal Renja SKPDtahun yang direncanakan Pembahasan untuk menyepakati prioritas kegiatan yang akan

didanai oleh APBD kabupaten, Forum SKPD yang dilakukanpembahasan secara kritis;

Pembahasan ini juga berkaitan dengan mekanismepenganggaran khususnya penganggaran yang berkaitandengan urusan wajib untuk masyarakat miskin danperempuan;

Pemaparan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnyauntuk melakukan koreksi, masukan dan beberapa cacatan

74

keberatan terhadap Rancangan Awal Renja SKPD yangdikaitkan dengan hasil Musrenbangkec.

Pemaparan Pokok-Pokok Rancangan Awal Renja SKPD Kepala Bidang di SKPD memaparkan garis besar dokumen

Rancangan Awal Renja SKPD; Paparan cukup garis besar saja tetapi perlu dipastikan rincian

detailnya peserta harus mempunyai; Perlu ada penjelasan beserta alasannya usulan hasil

Musrenbangkec yang tidak lolos menjadi usulan prioritas;

Umapan Balik Klarifikasi dan Verifikasi Data/Informasi Hasil paparan narasumber draft Rancangan Awal Renja

SKPD dengan lat bantu dan peserta difasilitasiPemandu/Fasilitasi melakukan klarifikasi dan umpan balikdengan kritis;

Peserta secara interaktif memberi tanggapan dan koreksi daridata-data yang telah dibawa Tim Delegasi Kecamatan ataupeserta secara keseluruhan;

Mencacat secara akurat untuk perbaikan dan penyempurnaanDraft Rancangan Awal Renja SKPD berdasarkan kesepakatanforum;

4Diskusi Kelompok sinkroni kegiatan prioritas usulan perBidang Diskusi sinkroni untuk dapat efisien dan efektif perlu

dirumuskan kesepakatan standar penilaian dalampembahasan prioritas/ tata cara pengambilan prioritas usulankegiatan atau usulan;

Sesuai PP Nomor 8 tahun 2008 pasal 17 ayat (5) menyatakanbahwa “Penetapan program prioritas berorientasi padapemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaiankeadilan berkesinambungan dan berkelanjutan”;

Sehingga ada kriteria umum membicarakan padakesinambungan program, kemendesakan, terciptanya situasiyang kondusif, dampak lingkungan, dan asas manfaat buatmasyarakat khususnya masyarakat miskin;

Kriteria teknis proses penentuan prioritas berlaku untukkegiatan-kegiatan spesifik misalkan pembangunan air bersihmemang terdapat sumber dan dapat dilestarikan dan lain-lain;

Strategi yang dilakukan setiap kelompok diberikan salinanformat penilaian yang telah disediakan untuk masing-masingbidang yang sebelumnya Pemandu/Fasilitatormenjelaskannya;

Pemandu/fasilitator juga memfasilitasi terbentuknya ketuakelompok dan notulensi sebagai pencacat proses hasil-hasilkeputusan;

Pembahasan diskusi ini dibagi kelompok yang disesuaikandengan kebutuhan dengan bidang SKPD yang ada;

Pembahasan ini menyepakati urutan skala prioritas usulanprogram pada setiap bidang/urusan pemerintahan;

Menyepakati usulan/program prioritas dan Renja SKPDberikut pendanaannya.

75

5Diskusi Pleno Pemandu/Fasilitator mengulas kembali tujuan sesi

sinkronisasi dan proses diskusi di kelompok; Pemandu/Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk

memaparkan hasil diskusi kelompok; Pemandu/Fasilitator meminta tanggapan dan masukan

perbaikan dari seluruh peserta; Apabila proses diskusi telah dianggap cukup pemandu

meminta tanggapan dan klarifikasi apakah diskusi telahmenyerap dan menanggapi dari hasil-hasil yang telah dicapaiyang akanmenjadi kesepakatan bersama;

6Pemilihan Delegasi secara sektoral di luar DelegasiKecamatan mengikuti proses Musrenbangkab Forum SKPD juga perlu melakukan pemilihan Tim Delegasi

sektoral dalam utusan Musrenbangkab; Pemilihan delegasi harus benar-benar memahami tugas dan

mandatnya mengikuti Musrenbangkab; Agenda pemelihan ini didahului dengan menyusun kriteria Tim

Delegasi sektoral; Sebelum dilakukan pemilihan dilakukan dengan penjaringan

calon Tim delegasi sektoral; Memilih Tim delegasi sektoral yang melibatkan unsur

perempuan yang komposisi yang setara; Pemilihan dilakukan dengan Musyawarah dan apabila tidak

tercapai dengan melakukan voting; Menyepakati mandat yang diberikan Tim Delegasi sektoral

7Penutupan Farum SKPD Pokok-pokok kesepakatan perubahan/perbaikan draft Renja

SKPD; Pemandu/fasilitator mempersiapkan naskah Draft Berita Acara

serta lampiran lembar daftar dan kolam tanda tangan; Pembacaan Draft Berita Acara Forum SKPD dan lampiran

pendukung Berita Acara; Pembacaan Draft apabila telah dilakukan umpan balik atau

klarifikasi sudah valid kebenaran dan tidak ada keberatanpeserta maka akan menjadi Berita Acara;

Naskah Berita Acara ditandatangani oleh KetuaPemandu/Fasilitator Forum SKPD yang diikuti oleh usnsurmasyarakat yang mengikuti Forum SKPD;

Penutupan dilakukan oleh Kepala SKPD/Tim PenyelenggaraForum SKPD.

3. Tahapan Pasca Forum SKPD

a. Rapat Kerja Tim Perumus Hasil Forum SKPD

Tujuan : Mengumpulkan kesepakatan hasil Forum SKPD yangdidasarkan dari Berita Acara

Menyusun kesepakatan hasil Forum SKPD sehingga mudahdibaca dan dapat diakses siapapun;

76

Menyusun daftar usulan skala prioritas yang akan dibahasdalam proses Musrenbangkab;

Hasil ini disampaikan kepada Bappeda dan ditembuskankepada Delegasi sektoral dan anggota DPRD;

Menyusun finalisasi Rancangan Renja SKPDPengertian : Pasca pelaksanaan Forum SKPD merupakan tahapan yang

penting dalam rangkaian perencanaan; Kegiatan ini lebih melakukan proses validasi data dan

mengembangkan proses umpan balik/on klinik terhadapDelegasi Kecamatan/SKPD dalam memastikan hasil-hasilkeputusan benar-benar ditindaklanjuti;

Kegiatan rekapitulasi, kompilasi, sinkronisasi dan pemilahandata perlu dilakukan secara hati-hati dan cermat;

Menjaga konsistensi usulan prioritas usulan hasil ForumSKPD menjadi penting untuk membuat kepercayaanmasyarakat bahwa Forum SKPD benar-benar dilakukansecara partisipatif;

Menjaga independen terhadap segala kepentingan yangmasuk pasca Forum SKPD menjadi sangat diperlukan;

Output dari Forum SKPD adalah sebagai berikut :- Rencangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berdasarkan hasil forum gabungan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD);

- Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumberpendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) danAPBN yang termuat dalam Renja Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) menurut kecamatan dan desa;

- Prioritas kegiatan yang bersumber dari APBN yangbergabung dalam kegiatan Program PengembanganPembangunan Partisipatif (P2SPP) yang termuat dalamRenja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurutkecamatan dan desa.

Dokumen masukan untuk pelaksanaan Forum Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :- Daftar kegiatan prioritas dari renstra APBD dan dana

P2SPP/ PNPM Integrasi dan program sejenis;- Rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD);- Prioritas dan plafon dana pagu indikatif dari setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD);- Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang

Kecamatan.Metode :

Refleksi, Diskusi, Sinkroni, Klarifikasi, Umpan Balik dan diskusimendalam

Waktu : Bulan Pebruari S/d Maret Pasca Forum SKPD paling lambat 7hari

Tempat : Balai Pertemuan Bappeda/tempat yang disepakatiPeserta : Kepala SKPD

Tim Penyenggara Forum SKPD Kabid Perencanaan SKPD (disesuaikan dengan kondisi

daerah masing-masing); Kabid Tata Usaha SKPD

77

Staf di Bidang masing-masing SKPD Tim Delegasi Sektoral

Pemandu/Fasilitator

: Tim Penyenggara Forum SKPD

ProsesFasilitasi

:Rapat Kerja Rekapitulasi, Kompilasi dan Sinkronisasi HasilForum SKPD Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD membuka rapat

menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan; Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD meminta masing-

masing bidang melihat Berita Acara dan cacatan hasil diskusiForum SKPD;

Kegiatan rekapitulasi, kompilasi dan sinkroni melihat kembalihasil Forum SKPD;

Ketua Tim Penyenggara Forum SKPD memberi arahan danpenegasan untuk masing-masing bidang dalam rangkafinalisasi dokumen renja SKPD.

Rapat Kerja Finalisasi Renja SKPD Ketua Tim Penyelenggara meminta masing-masing

perwakilan bidang untuk memaparkan hasil rekapitulasi,kompilasi dan sinkroni setealh dilakukan kaji ulang;

Pemaparan juga perlu disampaikan hal-hal yang penting yangperlu didiskusikan secara mendalam secara bersama-sama;

Melakukan pembahasan bersama setingkat pleno untukmemberi masukan dan penyempurnaan hasil pembahasanyang akan dibawa ke tingkat Musrenbangkab;

Pemandu fasilitasi SK Kepala SKPD untuk Tim Delegasisektoral;

Pemandu/ fasilitasi SK Kepala SKPD tentang Rencana KerjaSKPD;

Melakukan proses kesepakatan yang dituangkan dalam BeritaAcara yang dilanjutkan dengan pembacaan Berita Acara danlampiran pendukung.

b. Pembekalan Tim Delegasi SektoralTujuan : Mempersiapkan Tim Delegasi sektoral untuk mengikuti dan

mengawal proses lanjutan di Musrenbangkab; Memperkuat kapasitas Tim Delegasi sektoral dalam

perencanaan dan penganggaran daerah melalui kegiatanbersama;

Pengertian : Tim Delagasi sektoral merupakan tim yang akan mengawaldari unsur SKPD untuk pelaksanaan Musrenbangkab;

Tim Delegasi sektoral ini merasa tidak percaya diri karenatidak mempunyai kapasitas untuk mengawal hasil-hasil ForumSKPD;

Pembekalan tim menjadi perlu dalam rangka penguatankapasitas Tim delegasi sektoral yang mempunyai posisistrategis dalam proses mengawal usulan-usulan partisipatifmasyarakat

Metode :Diskusi Mendalam, Umpan Balik, Validasi dan Singkronisasi

Waktu : Maret atau Pasca Pelaksanaan Forum SKPDTempat : Balai Pertemuan Bappeda atau tempat yang disepakati

78

Peserta : Tim delegasi Sektoral dan peserta lainnya yang berminatPemandu/Fasilitator

: Tim Penyelenggara Forum SKPD

Materi,Alat danBahan

: Kurikulum, proses jadwal pembekalan/pelatihan yang telahdisiapkan;

Materi pembekalan/pelatihan; Dokumen Rentra SKPD dan renja SKPD untuk abhan diskusi

kasus/praktek langsung atau simulasi; Dokumen RAPBD untuk bahan diskusi kasus atau simulasi; Media fasilitasi kegiatan pembekala yang berupa perangkat

keras dan perangkat lunak.ProsesFasilitasi

: Pembekalan/pelatihan dilaksanakan sesuasi dengankurikulum (rancangan belajar) dan proses yang telahdisiapkan;

Ketua Tim Penyenggara Farum SKPD merumuskan tindaklanjut dari kegiatan penguatan kapasitas;

Topik yang dapat dikembangkan dalam pembekalan TimDelegasi Sektoral antara lain:

Konsep pembangunan daerah menurut pemerintah danberbagai sumber referensi potret permasalahan dantantangan yang dihadapi;

Kerangka hukum perencanaan penganggaran daerah; Kerangka penganggaran yang berpihak kelompok miskin dan

perempuan studi kasus dari RKPD; Konsep dan praktek teknik-tenik komunikasi; Konsep dan praktek teknik-teknik fasilitasi Forum Dan materi lainnya

D. Musrebang Kabupaten (Musrenbang Kab.)

Untuk menjamin konsistensi usulan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka utusan kecamatan perlu

diberikan waktu untuk memastikannya. Menyangkut cara, waktu, dan jumlah utusan

kecamatan yang akan menindaklanjuti dalam Musrenbang Kabupaten dibahas dan

ditetapkan dalam Musrebangkec dan difasilitasi oleh fasilitator kecamatan dan

fasilitator kabupaten sampai tahapan pelaksanaan Musrenbang kabupaten. Sehingga

wakil-wakil yang diutus dalam Musrebang Kabupaten harus bertanggungjwab

terhadap usulan yang telah mejadi prioritas di tingkat kecamatan masing-masing.

Pelaksanaan integrasi ini diharapkan juga dalam peningkatan peran DPRD

mendorong proses pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan

partisipatif, melalui penguatan jalur politis, dengan menekankan keselarasan

Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan, Musrebang

Kabupaten dan pembentukan Peraturan Daerah yang diperlukan.

79

1. Kegiatan Pra Musrenbang Kabupaten

a. Pengorganisasian Musrenbang Kabupaten

Tujuan : Membahas dan menetapkan Tim Penyelenggara Murenbang(TPM)

Membahas dan menetapkan Tim Pemandu/FasilitatorKabupaten Menyusun agenda kegiatan Musrenbangkab.

Pengertian : Sebagai kegiatan untuk mengoptimalisasikan kegiatanMusrenbangkab;

Upaya mempersiapkan secara matang baik secara teknismaupun substansi dilakukan secara proses PraMusrenbangkab;

Kegiatan pengorganisasian yang lebih sistematis dalampelaksanaan Musrenbangkab.

Metode :Refleksi, Diskusi dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Pebruari - Maret minimal 10 hari sebelum pelaksanaanMusrenbangkab.

Tempat : Balai Pertemuan Bappeda/ Tempat yang disepakati

Peserta Kepala Bappeda, Kabid Lingkungan Bappeda, TPM, SKPD terkait(Pemdes, PMD dan sebagainya)

Pemandu/Fasilitator

Kepala Bappeda, Ketua TPM dan Fasilitator Program

ProsesFasilitasi

1Rapat Kerja Penyusunan Struktur Organisasi TimPenyelenggaraan Musrenbang (TPM) Kepala Bappeda menyampaikan maksud dan tujuan

pertemuan dan waktu yang dibutuhkan; Kepala Bappeda menjelaskan jadwal normatif

penyelenggaraan Musrenbangkab dan memingta masukandari peserta untuk penetapan jadwal Musrenbangkab;

Kepala Bappeda menjelaskan kebutuhan persiapan untukpenyelenggaraan Musrenbangkab dengan memperhatikan:- Hasil review/evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan tahun sebelumnya;- Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan daerah

hasil integrasi/ sinkronisasi dari Rencana Kerja SKPD danrencana Pembangunan Kecamatan;

- Informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan (kebijakanpembangunan provinsi dan pusat)

Kepala Bappeda menyampaikan pembagian tugas untukpersiapan penyelenggaraan Musrenbangkab;

Kepala Bappeda fasilitasi penyusunan struktur TimPenyelenggaraan Musrenbang (TPM) kabupaten danpembagian tugas (ketua, sekretaris dan seksi-seksi lainnya);

TPM kabupaten dibentuk oleh Bappeda yang mempunyaitugas antara lain:- Merancang jadwal dan menyusun Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Keseluruhan rangkaian Musrenbang

80

RKPD kabupaten;- Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbangkec dan Farum

SKPD;- Menyusunan rincian jadwal, agenda dan tempat

pelaksanaan Msurenbangkab;- Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan

Musrenbangkab minimal 7 hari sebelumnya;- Membuka pendaftaran melaljui media massa (koran, radio

lokal) untuk memberikan kesempatan kepada warga agardapat terlibat dalam pelaksanaan Msurenbangkab;

- Menginventarisasi dan mengundang pesertaMusrenbangkab;

- Memberikan laporan kepada Bappeda hasil-hasilpelaksanaan Musrenbangkab yang terdiri atas: a)rekapitulasi jumlah kecamatan berikut pagu indikatifkecamatan yang diadopsi oleh SKPD; b) Rekapitulasijumlah usulan SKPD yang bersal dari SKPD terkaitdengan pagu indikatif; c) Keseuaian anggaran RenjaSKPD masing-masing ditugasi dengan plafon anggaransemengtara yang diberikan;

- Menyiapkan draft Naskah Berita Acara Musrenbangkabuntuk ditandatangani penyelenggaraan dan perwakilanMusrenbangkab;

- Menyampiakan hasil Musrenbangkab ke Komisi DPRDterkait untuk diketahuinya.

Kepala Bappeda menjelaskan kriteria Tim Pemandu/Fasilitatoryang memiliki kecakapan teknisk kepemanduan sertamemahami soal kebijakan pengintegrasian pembangunan,mekanisme reguler dan penganggaran daerah;

Kepala Bappeda meminta masukan tentang prosesrekruetmen atau penjaringan calon yang telah ada;

Kepala Bappeda penugasan TPM untuk melakukanrekruitmen Tim Pemandu/Fasilitator.

2Rapat Kerja Pembentukan Tim Pemandu/FasilitatorMusrenbang Kepala Bappeda memimpin rapat penetapan Tim

Pemandu/Fasilitator Musrenbangkab yang dihadiri olehpemandu/fasilitator terpilih;

Kepala Bappeda menjelaskan latar belakang kebutuhan,peran dan tugas Tim Pemandu/Fasilitator dalampenyelenggaraan Musrenbangkab;

Kepala Bappeda mempersilahkan TPM dan TimPemandu/Fasilitator untuk melanjutkan rapat persiapanproses Musrenbang (Pra, Pelaksanaan dan PascaPelaksanaan);

Tugas Tim Pemandu/Fasilitator Pembentukan Tim Pemandu/Fasilitator kabupaten oleh TPM

dan mempunyai tugas antara lain:- Tim Pemandu/Fasilitator mempunyai tgas khusus spesifik

untuk memfasilitasi rangkaian kegiatan diskusi

81

Musrenbangkab;- Tim Pemandu/Fasilitator bertanggungjawab untuk

mengkoordinasikan dan mengelola keseluruhanrangkaian Musrenbang SKPD;

- Tim Pemandu/Fasilitator dari unsur non pemerintah dapatdijaring melalui masukan atau rekomendasi dari berpihakdisebabkan kompetensi dan kemampuannya dalamfasilitasi pelaksanaan Musrenbangkab yang lebihtransparan dna independen;

Memperiapkan Tim Teknis pelaksanaan Musrenbangkabantara lain: a) Penyusunan Jadwal dan agendaMusrenbangkab; b) Pengumuman kegiatan Musrenbangkabdan penyebaran undangan peserta dan narasumber minimal 7hari sebelum dilaksanakan atau hari H; c) Mengkoordinirpersiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan);

Menfasilitai pendaftaran kelompok masyarakat yang berminatdalam ikut serta proses Musrenbangkab;

Fasilitasi pembuatan draft aturan main dan tatacarapelaksanaan Musrenbangkab;

Peran Pemandu/Fasilitator Berpartisipasi aktif dalam fasilitasi pembahasan, diskusi,

klarifikasi, pembahasan dan kepuusan pembahasan; Berpartisipasi fasilitasi ini juga memastikan adanya aspirasi-

aspirasi masyarakat khususnya aspirasi dari masyarakatmiskin/ termarjinalkan dibahas dan mendapatkan prioritaspendanaan;

Menjaga agar Musrenbangkab benar-benar menjadimuswarah untuk membicarakan isu-isu strategis, partisipatifdan mengembangkan kesetaraan;

Berperan sebagai perancang proses yaitu untuk menyusuntahap dan langkah-langkah proses Musrenbang secarakeseluruhan (Pra pelaksanaan, Pelaksanaan dan PascaPelaksanaan) Musrenbangkab;

Berperan sebagai fasilitasi proses pertemuan/forummusyawarah, artinya menjaga agar pertemuan/ forumberlangsung dalam mencapai tujuan, waktu dan tersedianyamateri, alat dan kebutuhan lainnya tersedia;

Berperan sebagai sumber informasi, artinya menguasaiinformasi, data dan dokumen (RPJMD, RTRW Kabupaten,dokumen RKPD kabupaten tahun yang telah berjalanan,peraturan dan kebijakan baik kabupaten, provinsi dan pusat.

Kriteria/Persyaratan Pemandu/Fasilitator Musrenbangkab Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Musrenbang (kesetaraan,

menghargai perbedaan pendapat, keperpihakan terhadapmasyarakat miskin/marjinal, anti dominasi, anti diskriminasidan mengutamakan kepentingan umum);

Mempounyai kemampuan memimpin atau memfasilitasi forumMusrenbangkab atau setingkat Musrenbangkab;

Mampu melakukan kerjasama Tim antar tim salingmelengkapi, terbuka terhadap masukan dan dapat berbagi

82

ntugas secara berimbang; Mau belajar dan berbagi infomsasiartinya mau mempelajari

proses musrenbang yang telah dilaksanakan sebagai refleksidan untuk perbaikan dan mau mendengar dan menyerapberbagai sumber untuk dan diinformasikan dan ditransferkankepada masyarakat;

Mempunyai kapasitas pengetahuan yang berkaitan dengan: a)Aturan dan pelaksanaan mengenai Musrenbang (desa,kecamatan dan kabupaten) dan penganggarannya (peraturandaerah dan pusat); b) Program-program pembangunanberskala nasional yang masuk ke kabupaten dan kecamatan;c) Prioritas program pembangunan daerah dan prioritasprogram SKPD; d) RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sudahberjalan khususnya pada tahun berjalan dan; data/informasikabupaten yang relevan bagi p[elaksanaan tugasnya utnukmerencang, mengelola, memandu dan menjadi narasumberMusrenbangkab;

Mempunyai kapasitas ketrampian dalam memandu/fasilitasimusyawarah perencanaan khususnya fasilitasi prosepengambilan keputusan secara partisipatif;

Mempunyai ketrampilan dalam pengembangan danpenggunaan media sebagai bagian dalam prosesmaksimalisasi pelaksanaan Musrenbangkab;

Mempunyhai kapasitas dan ketrampilan dalam teknismerumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci dan pokok-pokoktemuan dalam diskusi untuk menjadi rumusan masalah,potensi, simpulan dan rekomendasi;

Mempunyai sikap yang mengembangkan nilai-nilaikesetaraan, demokratis, partisipatif, anti dominasi, antidiskriminasi, inovatif dan kreatif dan mengutamakan yangterpenting buat masyarakat miskin/marjinal;

Peran Pemandu/Fasilitator terhadap Peserta Memastikan peserta menjujung tinggi prinsip-prinsip

musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaanpendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakankepentingan umum skala daerah, menghindariegosektoral/ego wilayah dan berpihak kelompokmiskin/marjinal;

Memastikan peserta bersedia mempersiapkan diri dengancara mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi,dokumen dan materi yang relevan untuk pelaksanaanMusrenbangkab;

Memastikan peserta mampu mengakses sumber-sumberinformasi yang diperlukan dalam pelaksanaanMusrenbangkab dari Tim Penyelnggara Musrenbangkab;

Memastikan peserta berminat mengembangkan kapasitasmengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah,berbagai isu pembangunan sehingga dapat berperan aktif danproaktif;

Memastikan peserta mampu memberikan pertimbangandalam hal terjadi tarik menarik kepentingan dalam menentuanusulan kegiatan prioritas antar wilayah dan sektor.

83

3Persiapan Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten TPM dan Tim PemanduFasilitator menyusun jadual dan

agenda Musrenbangkab; Jadwal dan agenda acara pelaksanaan Musrenbangkab harus

dirancang sesuai dengan tujuan dan hasil yang dicapai; Penentuan waktu penyelenggaraan Musrenbangkab perlu

memperhatikam situasi dan momentum yang tepat sehinggaseluruh pemangku kepentingan (stakeholders) kabupatendapat hadir;

TPM perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi jadwal,agenda dan bahan yang disusun dan mengundang pesertaMusrenbang;

Mendorong peserta Musrenbang melakukan kajian dananalisis kritis agar dalam pelaksanaan Musrenbang dapatlebih dinamis dan optimal;

TPM perlu mempersiapakan bahan dan peralatan pendukungpelaksanaan Musrenbang dan persyaratan lainnya seperti: a)Sambutan Bupati; b) Bahan presentasi Rancangan RenjaSKPD; c) Form Berita Acara Musrenbangkab; d) Bahan-bahanyang dibagikan kepada peserta (kerangka acuanMusrenbangkab, ringkasan rancangan SKPD dan lain-lain);

Persipan pelaksanaan Musrenbangkab lainnya seperti (laktop,LCD, Layar, kertas plano,spidol, printer, kertas, sound system,spanduk dan lainnya).

2. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja PembangunanDaerah

Tujuan : Mengintegrasikan atau mengkompilasi seluruh program/kegiatan dari seluruh Renja SKPD ke format dokumenrancangan RKPD dengan memilah usulan hasil Musrenbangkecamatan dan Forum SKPD;

Menghitung seluruh draft anggaran seluruh program/ kegiatanhasil pengintegrasian atau kompilasi dan menyesuaikandengan perkiraan kemampuan pendanaan daerah;

Pengertian Penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana kerjaPembangunan daerah merupkan disusun oleh Tim Bappedadan SKPD lainnya yang merupakan masukan seluruh RenjaSKPD;

Komponen terpentng dalam penyusunan RKPD adalahseluruh usulan kegiatan hasil keputusan di Musrenbangkecdan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum SKPD

Metode :Refleksi, Diskusi dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu : Bulan Pebruari s/d Maret minimal 10 hari sebelum pelaksanaanMusrenbangkab.

Tempat : Balai Pertemuan bappeda atau tempat yang disepakati

Peserta : Tim Penyenggara Musrenbang (TPM) Tim Pemandu/Fasilitator Staf Bidang di lingkungan Bappeda SKPD terkait (Pemdes, PMD dan lain-lain)

84

Pemandu/Fasilitator

: Kepala Bappeda Ketua TPM/ Fasilitator Fasilitator Program Pengintegrasian

Materi,Alat danBahan

: Rancangan Renja SKPD dan dokumen penyelarasan ataukompilasi Musrenbang Kecamatan;

RPJPD, RPJMD dan RKPD tahun berjalan; Kebijakan dan perkiraan kemampuan anggaran daerah Kebijakan dan program-program pembangunan pusat dan

provinsi yang masuk ke kabupaten dan kecamatan; Media dan alat untuk kegiatan presentasi

ProsesFasilitasi

Kepala Bappeda memimpin rapat kerja untuk persiapanpenyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD;

Kepala bappeda memberikan arahan tentang pokok-pokokgagasan penting yang harus dimasukkan ke dalam dokumenRancangan Awal RKPD beberapa kebijakan pokok yang perludiperhatikan: a) Kebijakan Bupati; b) Pokok-pokok pikiranDPRD terkait dengan penyusunan RKPD dan RAPBD; c)Kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan; d)Kebijakan Umum anggaran;

Kepala bappeda meminta tanggapan dari peserta rapat kerjaterkait dengan hal-hal yang telah disampaikan;

Kepala Bappeda memfasilitasi penetapan Tim Kerja/Teknis,metode kerja dan koordinasi dalam perumusan RKTLpenyelesaian dokumen;

Tim Kerja/Teknis bertanggungjawab terhadap prosespenyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD;

Tim Kerja/Teknis memeriksa apakah usulan dari SKPD yangdimuat dalam Rancangan Renja SKPD masing-masing telahsesuai dengan prioritas pada tahun yang direncanakanmenurut RPJMD dan RPJPD;

Tim Kerja/Teknis usulan SKPD dimuat dalam RancanganRenja SKPD telah sesuai dengan pagu indikatif SKPD/sektoryang telah ditentukan;

Tim Kerja/Teknis merekapitulasi usulan dan anggaran sesuaidengan perkiraan kemampuanpendanaan daerah;

Tim Kerja/Teknis menganalisis kondisi komponen anggarantahun yang direncanakan (termasuk estimasi pendapatan danpengalokasiaan anggaran);

Tim Kerja/Teknis telah merujuk pada komitmen kepaladaerah, pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas provinsi danpemerintah piusat;

Tim Kerja/Teknis dalam melakukan rekapitulasi programdalam format Rancangan RKPD yang telah diselaraskandengan aturan danketentuan yang berlaku (misalkan SEMenteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 danPermendagrai Nomor 66 tahun 2007 tentang PerencanaanPembangunan Desa;

.

85

3. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Tujuan : Mengembangkan dan mewujudkan kemajuan daerah,kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalampengelolaan pembangunan yang partisipatif;

Meningkatkan kapasitas tatakerja dan perilakupemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dandemokratis;

Memberikan ruang proses pengambilan keputusan secarastrategis dan partisipatif yang melibatkan tiga piliar(eksekutif, legislatif dan masyarakat);

Melakukan penentuan prioritas anggaran dan kegiatan yangberpihak kepada masyarakat miskin;

Mengembangkan pelaksanaan Musrenbang merupakanajang konsultasi publik terhadap dokumen rancanganRKPD;

Melakukan rancangan RKPD mengacu pada akomudasihasil-hasil yang telah diputuskan dalam Musrenbangkec dandraft Renca SKPD yang mengacu pada visi, misi dan isustrategis daerah;

Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD yang memuatantara lain: a) Prioritas pembangunan daerah; b) Alokasianggaran indikatif berdasarkan progarm dan fungsi SKPD;c) Rancangan Alokasi dana Desa (ADD); d) Usulan kegiatanyang pendanaannya dari APBD Provinsi, APBN dan sumberpendanaan lainnya;

Menghasil Musrenbangkab mejadi dasar Tim Kerja Bappedadalam finalisasi dokumen RKPD yang akan ditetapkanmelalui Peraturan Daerah tentang RKPD yang menjadidasar penyusunan APBD;

Menyepakati Tim Delegasi yang akan mengikuti pengawalanhasil keputusan Musrenbangkab di DPRD pada prosespenganggaran.

Pengertian : Musrenbangkab adalah musyawarah pemangkukepentingan (stakeholders) di tingkat kabupaten yangdisusun berdasarkan kompilasi seluruh RancanganRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) hasil Farum SKPD yang hasilnya digunakan untukmelakukan validasi atau pemutakhiran Rancangan RKPDdengan merunjuk kepada Rencana Pembangunan JangkaMenengah daerah (RPJMD);

Penyelenggaraan Musenbangkab harus dipahami sebagaiforum konsultasi publik daitu pemerintah daerahmenyampaikan dan meminta masukan dari masyarakat danpemangku kepentingan tingkat kabupaten terhadapdokumen RKPD;

UU Nomor 25 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakanperencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masadepan yang tepat, melalui usulan pilihan denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia dan pasal 1ayat (21) menyatakan bahwa Musrenbang adalah forumantar pelaku dalam menyususun rencana pembangunan

86

nasional dan rencana pembangunan daerah; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menyatakan bahwa kabupaten merupakan daerah otonom,dalam pengertian daerah memiliki kewenangan membuatkebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaanmasyarakat yang ditujukan untuk pemebrdayaan daerah danpeningkatan kesejahteraan rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 memberikangambaran terhadap Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang diDaerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 pasal 18 ayat (2)menyatakan, Musrenbang RKPD dilaksanakan olehBappeda setiap tahun dalam rangka membahasa rancanganRKPD tahun berikutnya. Pasal 18 ayat (4) MusrenbangkanRKPD kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduanRancangan Renja antar-SKPD dan antar RencanaPembangunan Antar Kecamatan;

Musrenbangkab adalah langkah penghujung dalam prosesperencanaan yaitu pemeriksanaan bersama dokumenRKPD kabupaten yang merupakan hasil vailidasi dankompilasi Rancangan Renja SKPD secara partisipatif,dialogis dan setara dengan sektoral (Musrenbangdesa/kelurahan, kecamatan sampai foreum SKPD) dandengan proses teknokratis;

Pejabat pemerintah, utusan delegasi, dan masyarakat yangberminat hadir dalam forum ini secara partisiptif, dialogisdan setara membahas dokumen rancangan Awal RKPDuntuk menyepakati hal-hal yang terpenting/usulan superprioritas untuk kemajuan daerahnya;

Metode : Ceramah, Curah Pendapat, Sharing, Klarifikasi, Diskusiinteraktif, Diskusi FGD (Kelompok dan Diskusi Pleno)

Waktu : Minimal 2 hari/pertemuan di Bulan Maret

Tempat : Ruang pertemuan Kabupaten/ tempat yang telah disepakati

Peserta : Perwakilan pemerintah daerah kabupaten perbatasan; Musyawarah Pimpinan daerah (Muspida); Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD); Badan dan lembaga teknis daerah; Tim Delegasi/Utusan KecamatanTerpilih; Tim Delegasi Sektoral yang bersasal dari organisasi dan

kelompok-kelompok masyarakat sektoral skala kabupaten; Masyarakat yang mencerminkan kelompok masyarakat

miskin/ marjinal, unsur perempuan, LSM, OrmasKepemudaan, Ormas Keagamaan, tokoh adat, kelompokprofesi dan unsur akademisi;

Unsur swasta, koperasi, kelompok usaha kecil danmenengah (UKM);

Unsur pers/media massa, serta kelompok/organisasi lain

87

yang berminar hadir.

Pemandu/Fasilitator

: Bappeda, SKPD dan Bupatidan Pemandu/Fasilitator yang terpilih

BahanPendukung/Bacaan

: Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD);

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD);

Hasil Edvaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; Rancangan Awal RKPD tahun direncanakan yang disusun

berdasarkan seluruh Renja SKPD; Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan

PNPM MPd tahun 2010; Petunjuk Teknis Operasional Musrenbang dan

Pengintegrasian/Kebijakan Pemda setempat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK 07 / 2009

tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat danDaerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;

ProsesFasilitasi

Pelaksanaan Musrenbangkab

: Susunan Acara kegiatan Musrenbangkab antara lain:

Pembukaan Kata pembuka dan penyampaian agenda acara

Musrenbangkaba oleh panitia; Laporan penyenggaraan dan proses pelaksanaan jalannya

Muswrenbangkab oleh ketua TPM; Sambutan dari Bupati sekaligus secara resmi membukan

acara Musrenbangkab mengenai pembangun denganmateri:- Menyampaikan arahan kebijakan dari Bupati;- Menyampaikan beberapa agenda penting yang perlu

dibahas yang disenergiskan dengan arah dan kebijakandalam RKPD dan RPJPD;

- Kegiatan lainnya yang telah disepakati dengan pesertaforum musrenbangkab;

Doa bersama

Acara Inti Pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai

masukan untuk proses musyawarah dalam pengambilankeputusan meliputi:- Pemaparan dari Ketua DPRD tentang pokok-pokok

pikiran DPRD terkait dengan arah pembangunandaerah pada tahun mendatang (H+1);

- Pemaparan narasumber dari pemerintah pusat

88

(Bappenas) tentang arah dan kebijakan pembangunantingkat nasional dan program-program pemerintahnasional yang berlokasi di daerah yang bersangkutan;

- Pemaparan narasumber dari pemerintah provinsi(Bappeda provinsi) tentang arah dan kebijkanpembangunan provinsi;

- Pemaparan dari Bappeda Kabupaten tentang prosesperencanaan dan gambaran hasul rencananapembangunan daerah selama ini.

Pemaparan dan Pembahasan Rancangan Awal RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD)- Pemaparan secara umum tentang Rancangan RKPD;- Diskusi kelompok/komisi pembahasan RKPD- Pleno menyepakati hasil-hasil diskusi kelompok/komisi

pembahasan Rancangan Awal RKPD Membahas dan memilih Tim Delegasi Kabupaten yang

Mengawal Hasil Musrenbangkan di Pembahasan berikutnya/Ke Pembahasan di DPRD- Penyampaian/ menyepakati Tim Delegasi di DPRD;- Penentuan calon dari peserta Musrenbangkab;- Proses pemilihan pengambilan suara/mufakat;- Menyampaikan beberapa hasil keputusan sebagai

mandat Tim delegasi Kabupaten. Penentuan Kesepakatan Hasil-Hasil Prioritas Usulan Perlu

ada Tindak Konsultasi/On klinik- Akan dilakukan melakukan mekanisme forum

konsultasi/on klinik dengan SKPD masing-masing- Konsultasi/ on klinik akan diintegrasikan, disinergiskan,

diselaraskan dengan usulan prioritas masing-masingkecamatan dengan mengacu usulan prioritas kabupatenyang didasaran pada dokumen RPJMD;

- Pentuan jadwal farum konultasi/on klinik di masing-masing SKPD.

Pembahasan lainnya yang mempunyai keterkaitan denganPerencanaan pembangunan;

Pandangan dan evaluasi terhadap pelaksanaanMusrenbangkab oleh Tim Pengamat/Peserta sebagaimasukan penyelenggaraan Musrenbangkab tahunberikutnya;

Pembacaan Berita Acara Hasil Keputusan Musrenbangkabbeserta lampiran pendukungnya

Penutup Penandatanganan hasil Berita Acara Musrenbangkab

berserta lampiran pendukung; Penutup oleh Ketua TPM

89

4. Kegiatan Pasca Musrenbang Kabupaten

a. Perumusan Hasil Musrenbang KabupatenTujuan : Rapat kerja Tim Perumus hasil Musrenbangkab yang

diselenggarakan oleh Bappeda dengan agenda utamamelakukan penyusunan finalisasi dokumen RKPD sampaimenjadi Peraturan Kepala Daerah;

Sebagai bagian proses integrasi dan sinkronisasi masing-masing SKPD membuka akses konsultasi/on klinik kepadaTim Delegasi sebelum menjadi hasil finalisasi dokumenRKPD;

Melakukan proses konsultasi/on klinik dilakukan oleh SKPDmasing-masing dengan pemberian informasi perencanaandan penganggaran kegiatan dan dilakuan penjadwalan secarasistematis sehingga tidak bertabrakan dengan SKPD lainnya;

Melakukan proses integrasi, sinkronisasi dan penyelarasanprioritas usulan tidak boleh bertentangan dengan keputusanhasil Musrenbangkab dan kebijakan usulan super prioritas dariRPJMD

Proses Hasil konsultasi/on klinik menjadi bagian darikeputusan yang mengikat dari hasil Musrenbangkab;

Pengertian Perumusan hasil Musrenbangkab dilakukan dalam rangkauntuk melakukan proses validasi, penyelarasan danrekapitulasi hasil akhir pembahasan prioritas usulan denganteliti, hati-hati dan akurat;

Kegiatan finalisasi hasil ini akan dikawal ke dalam prosespembahasan ke DPRD olehTim Delegasi/Utusan kabupatenagar usulan tidak hilang atau terabaikan begitu saja;

Kegiatan ini lebih merupakan persiapan data yang telahdiputuskan dan diklarifikasi melalui konsultasi/on klinik denganSKPD terkait sehingga akurasi data mendekati kebenaran;

Hasil rumusan yang berangkat dari keputrusanMusrenbangkab diharapakan dapat terjadi sehingga dapat

Metode :Refleksi, Diskusi dan Umpan Balik dalam Diskusi Mendalam

Waktu : Bulan Maret s/d April maksimal 7 hari setelah pelaksanaanMusrenbangkab

Tempat : Balai Pertemuan Bappeda, Tempat Pertemuan di masing-masingSKPD atau tempat yang disepakati

Peserta : Tim Perumus Dokumen RKPD/ Tim PenyenggaraMusrenbang (TPM);

Tim Pemandu/Fasilitator Tim Delegasi Kabupaten; Staf Bidang di lingkungan Bappeda SKPD terkait (Pemdes, PMD dan lain-lain)

Pemandu/Fasilitator

: Kepala Bappeda Ketua TPM/ Fasilitator

90

Fasilitator Program Pengintegrasian

Materi,Alat danBahan

: Rancangan RKPD yang sudah mendapat masukan/perubahanpada saat pelaksanaan Musrenbangkab;

Cacatan notulensi Musrenbangkab; Dokumen RPJMD untuk dirujuk (bila dtperlukan); Media dan alat untuk kegiatan presentasi

ProsesFasilitasi

: Rapat Kerja Pembahasan Awal Dokumen RKPD Kepala Bappeda menfasilitasi rapat kerja yang dihadiri oleh

anggota TPM, Tim Pemandu/Fasilisator, kepala dan stafBappeda dan SKPD terkait;

TPM melakukan proses review hasil-hasil Musrenbangkabuntuk rekapitulasi dan finalisasi dokumen RKPD;

Fasilitasi setipa bidang untuk menanggapi masukan-masukanhasil Musrenbangkab untuk finalisasi dokumen RKPD;

Melakukan penyusunan dan kesepakatan pokok-pokokmasukan berdasarkan hasil Musrenbangkab ke dalamfinalisasi dokumen RKPD;

Tim Ker/Teknis mempunyai mandat untuk mengitegrasikanhasil dan masukan yang telah disepakati ke dokumenfinalisasi RKPD;

Dokumen RKPD disesuaikan dengan aturan dan ketentyuanyang berlaku (Permendagri Nomor 13 tahun 2006);

Rapat Kerja Pembahasan Akhir Dokumen RKPD Kepala memfasilitasi rapat kerja dan menyampaikan maksud

dan tujuan kegiatan ini; Ketua Tim Kerja/Teknis meberikan gambaran dan pokok-

pokok penting dokumen RKPD; Rekapitulasi tersebut juga ada rekoendasi atau daftar prioritas

untuk kegiatan Musrenbang Provinsi dan nasional; Hail tersebut dibahas untuk mendapat kesepakatan umum

terkait dengan dokumen RKPD; Tim Kerja/Teknis akan menindaklanjuti penyampaian

dokumen RKPD kepada Bupati untuk mendapatkan payunghukum berupa Peraturan Bupati;

Dokumen RKPD ini akan menjadi bahan utama untukpenyusunan KUA dan PPAS;

Penyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) tentang:- Program/kegiatan yang disepakati diteruskan untuk

dibahas pada proses penganggaran di DPRD;- Program/kegiatan yang diusulkan untuk dibahas dalam

Musrenbang Provinsi; Permasalahan yang belum disepakati untuk diselesaikan

tahun ini dan akan diajukan kembali dalam pembahasanperencanaan tahun berikutnya

b. Pembekalan Tim delegasi Musrenbang KabupatenTujuan : Mempersiapkan Tim Delegasi kabupaten untuk mengikuti dan

mengawal proses lanjutan Mjusrenbangkab; Memperkuat kapasitas delegasi dan tim perencanaan daerah

dalam penganggaran melalui kegiatan belajar bersama;

91

Pengertian : Pebekalan Tim Delegasi Kabupaten menjadi penting dalamkegiatan pembekalan dan penguatan kapasitas.

Penguatan ini tidak hanya hanya Tim delegasi kabupatentetapi kalangan dan individu yang berminat utukmeningkatkankan kapasitas masyarakat terhadap pengawalantahapan penganggaran;

Metode :Refleksi, Diskusi dan Umpan Balik dalam Diskusi Mendalam

Waktu : Bulan Maret s/d April maksimal 9 hari setelah pelaksanaanMusrenbangkab.

Tempat : Balai Pertemuan Bappeda atau tempat yang disepakati

Peserta : Tim Delegasi Kabupaten; Masyarakat yang berminat dan mempunyai kepedulian

terhadap perencanaan pembangunanPemandu/Fasilitator

: Kepala Bappeda Ketua TPM/ Fasilitator Fasilitator Program Pengintegrasian

Materi,Alat danBahan

: Kurikulum dan pemandau yang telah disiapkan fasilitator Dokumen RPJMD dan RKPD untuk bahan simulasi atau

praktek langsung Adapun beberapa materi yang dapat dikembangkanantara

lain:- Konsep pembangunan daerah menurut dari berbagai

sumber pemerintah dan non pemerintah;- Kerangka hukum perencanaan dan penganggaran

daerah;- Kerangka pikir Dokumen RKPD dan Sistem Perencanaan

Daerah (perspektif secara konseptual, pratek lapang dandasar regulasinya);

- Analisis anggaran dan anggaran yang berbasismasyarakat miskin dan kesetaraan gender;

- Proses penganggaran di eksekutif dan legilatif;- Tata tertip dan Mekansme Audiensi dengan Bupati;- Tata tertip dan Mekanisme Hearing DPRD;- Materi-materi lainnya yang dapat memperkuat

kemampuan Tim Delegasi Kabupaten dalam mengikutiproses penganggaran.

ProsesFasilitasi

Pembekalan/pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum(rancangan belajar) dan proses yang disiapkan olehpemandu/fasilitator;

Menyusun RKTL kegiatan penguatan kapasitas Tim DeligasiKabupaten dalam mengawal usulan prioritas yang telahdisepakati dalam Musrenbangkab;

Kegiatan ini dapat melibatkan unsur masyarakat yangberminat dalam pembekalan ini;

Pembekalan ini juga dipersiapkan dalam kegiatan Hearingdengan DPRD, audiensi dengan Bupati dan pihak-pihak yang

92

mempunyai kepedulian; Proses pembelajaran dengan melakukan sosiodrama/bermain

peran untuk menangkan makna yang terkandung di dalamnya; Kegiatan Tim Delegasi/Utusan adalah membawa mandat yang

diperjuangkan masyarakat sebagai pelaku utama dalamkegiatan Musrenbangkab.

IV. PELAKU PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN

A. Tugas dan Tanggung jawab Pelaku1. Kabupaten

a. Tugas dan tanggung Bupati adalah: Menyediakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Administrasi

pembinaan; Menyediakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang

berlaku; Menerbitkan Surat Keputusan Satuan Kerja yang berhubungan dengan

pencairan dan penyaluran dana yang terdiri dari ; pejabat yangmenerbitkan surat penetapan Kabupaten, Surat Perintah Membayar, SuratPermintaan Pembayaran, Bendahara, dan lain-lain;

Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swa kelolaoleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuaikapasitas pemerintah dan masyarakat desa;

Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatanpembangunan partisipatif dan pengintegrasian dan petunujuk teknikMusrenbang Pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi danprogram sejenis Kabupaten adalah: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan

tujuan Penguatan Pengintegrasian; Menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan

pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten; Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian; Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten; Melakukan jejaring antar SKPD dalam merumuskan kebiajakan satu

perencanaan untuk semua; Membuat penduan teknis atau petunjuk teknis yang berkaitan dengan

pengintegrasian program satu satu perencanaan untuk semua; Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

c.Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab Operasioanal KegiatanKabupaten (PjOK Kab.) adalah: Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi dan

program sejenis Kabupaten; Menyelenggaraan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten untuk

mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; Melaksanakan koordinasi dengan pelaku diwilayah tugasnya;

93

Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi,perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian danpelestarian;

Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuankegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya;

Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi PNPMMPd, PNPM Integrasi dan program sejenis Kabupaten;

Melakukan rapat teknik dan mengembangkan sinkronisasi perencanaandan pelaksanaan pembangunan;

Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Memberikan masukan untuk pembinaan Fasilitator dan peningkatan kinerja

program kepada Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi dan programsejenis Kabupaten;

Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN);

Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan Unit Pengelola Kegiatan(UPK).

d. Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kabupaten adalah: Bersama-sama dengan PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program sejenis

Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan PenguatanPengintegrasian di tingkat Kabupaten;

Memfasilitasi Setrawan Kecamatan; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian; Memfasilitasi pertemuan/ rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait

Daerah; Membantu Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi Kabupaten

menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan PenguatanPengintegrasian;

Membantu Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi dan programsejenis Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagipelaku;

Membantu Tim Koordinasi PNPM MPd, PNPM Integrasi Kabupatenmenyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan PenguatanPengintegrasian kepada Pemerintah kabupaten dan Kecamatan.

e. Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten adalah : Mensosialisasikan keberadaan PNPM MPd, PNPM Integrasi program

sejenis serta kebijakan pengintegrasian; Memastikan survai dusun/transek dusun dilaksanakan secara benar dan

memenuhi kebutuhan untuk penyusunan RPJMDes; Memastikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan

dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetapkan; Memastikan tersusunannya RPJMDes, Perdes tentang APBDes dan

Perdes lainnya sesuai kebutuhan; Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj Kepala

Desa; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil

Musrenbang (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Forum SKPD; Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

94

Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan pengintegrasian dlammengembangkan satu perencanaan untuk semua;

Memfasilitasi dan memastikan kegiatan musrenbang integrasi sesua padaprinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;

Memfasilitasi penyusunan peraturan tentang Swakelola oleh masyarakat; Mendorong dan memfasilitasi penyusunan Perda sesuai kebutuhan

penguatan pengintegrasian; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan

kegiatan PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program sejenis.

2. Kecamatan

a. Tugas dan tanggung jawab Camat adalah : Mengkoordinasikan pelaksaaan Penguatan Pengintegrasian di wilayah

tugasnya; Menyelenggarakan dan memastikan terjadinya Musrenbang Kecamatan

mulai persiapan, pelaksanaan dan pasca musrenbang; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian; Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan

kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya; Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan

Penguatan Pengintegrasian; Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di Desa dan kecamatan

wilayah tugasnya.

b. Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab Oeprasional Kegiatan (PjOK)adalah : Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian, yang

meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian;

Bersama dengan Tim Pemandu/Fasilitator mempersiapan prosespelaksanaan kegiatan pengintegrasian khususnya dalam penyelenggaraanmusrenbang pengintegrasian;

Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Perdes tentangRPJMDes;

Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APBDes; Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan

pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalahdan penyelesaiannya;

Menyusun laporan bulanan kegiatan Penguatan Pengintegrasian kepadaTK PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program sejenis Kabupaten dengantembusan kepada Camat;

Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD; Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa.

c.Tugas dan Tanggung jawab Setrawan adalah : Membantu pelaksanaan tugas PjOK; Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan dilapangan;

95

Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatanpengintegrasian.

Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif; Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa; Bersama Tenaga Pelatih Masyarakat melakukan penguatan dan pelatihan-

pelatihan masyarakat; Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa; Terlibat dalam pelaksanaan teknis Musrenbangkec.

d. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan adalah : Mensosialisasikan keberadaan PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program

sejenis serta kebijakan Penguatan Pengintegrasian; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan

pelaksanaan survai dan transek dusun ; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan bagi

pelaku; Memfasilitasi penyusunan RPJMDes, Perdes tentang APBDes dan Perdes

lainnya sesuai kebutuhan; Memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Desa; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil

Musrenbang Desa dan Kecamatan; Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga –

lembaga pelaku kegiatan; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipati satu

perencanaan untuk semua; Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan pengintegrasian dlam

mengembangkan satu perencanaan untuk semua; Memfasilitasi dan memastikan kegiatan musrenbang integrasi sesua pada

prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan

kegiatan PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program sejenis.

e. Tugas dan Tanggung jawab Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) adalah : Mensosialisasikan keberadaan PNPM MPd, PNPM Integrasi dan program

sejenis dan kebijakan Penguatan Pengintegrasian; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan

pelaksanaan Survai dan transek dusun; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil

Musrenbang Desa dan Kecamatan; Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga –

lembaga pelaku kegiatan; Bertanggungjawab terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan

partisipatif dilaksanakan secara partisisipatif, transparan dan akuntabilitas; Memastikan unsur perempuan dan orang miskin terlibat dalam kegiatan

perencanaan dan pengintegrasian ke sistem pembangunan reguler; Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

f. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah : Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber

dari BLM Penguatan Pengintegrasian; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan

seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

96

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan PenguatanPengintegrasian;

Bersama Tim Pemandu/Fasilitator dan Panitia PelenggaraanMusrenbangkec untuk mempersiapan pelaksanaan teknis kegiatanMusrenbangkec;

Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPM PNPM MPd, PNPM Integrasi dan progarm sejenis.

3. Desa

a. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah : Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan

Pengintegrasian; Memfasilitasi terlaksananya survai dan transek dusun pada tahap

perencanaan partisipatif / P3MD; Menyusun Rancangan RPJMDes; Menyelenggarakan Musrenbang Desa; Menyusun Rancangan APBDes; Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJMDes, APBDes dan

Perdes lainnya yang dibutuhkan; Menyelenggarakan LKPj dan LPPD; Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; Menyelenggarakan dan memastikan terjadinya Musrenbang Desa mulai

persiapan, pelaksanaan dan pasca musrenbang; Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat

berkaitan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Penguatan Pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah : Bersama Kades menetapkan Perdes; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan

Pengintegrasian; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penguatan

Pengintegrasian; Melakukan pengawasan seluruh kegiatan perencanaan dan kegiatan

pembangunan dilaksanakan partisipatif, transparan dan akuntabilitas; Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.

c. Tugas dan tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) adalah : Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan

masyarakat; Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif; Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif; Bersama Tim Pemandu/Fasilitator dalam penyelnggaraan Musrenbangdes;

97

Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, danswadaya masyarakat;

Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

d. Tugas dan tanggung jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)adalah : Membantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

melaksanakan tugas - tugasnya; Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif; Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJMDes; Membantu Kades dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan

Pengintegrasian; Memastikan dan memfasilitasi seluruh rangkaian proses satu perencanaan

untuk semua;

e. Tugas dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakat Desa adalah : Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; Mengidentifikasi usulan-usulan prioritas atau usulan yang mendesak untuk

bahan melakukan review RPJMDes dan RKPDes; Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada

masyarakat; Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan

pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif; Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta

swadaya gotong royong masyarakat; Memperkualitas musrenbangdes secara partispatif, transparan dan

akuntabilitas; Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya

alam serta keserasian lingkungan yang berkelnjutan.

V. PENUTUP

Demikian Panduan Teknis Pengintegrasian Perencanaan PNPM MPd, PNPM Integrasidan program sejenis ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Reguler) iniditerbitkan, agar menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan yangpartisipatif integratif di Pemda setempat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan PemdaSetempat.

98

VI. DAFTAR PUSTAKA/BAHAN BACAAN PENDUKUNG MODUL

Bartle, Phil. Training Modules Community Development’, dalam Websidehttp://www.scn.org/mpfc/modules/int-inin.htm, yang dikelola The CommunityDevelopment Society (CDS) oleh the Seattle Community Network (SCN) darihttp://www.scn.org/mpfc/modules/int-inin.htm;

Bryson, John M. 2002. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial (Penerjemah M.Miftahuddin), Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelalajar;

Chombers, Robert. 2001. Participatory Rural Appraisal (PRA), Memahamai Desa SecaraPartisipatif, (Penerjemah Sukoco, Y.), Cet. VIII, Yogyakarta, Yayasan Mitra Tani;

_______. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta, Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial;

Conyers, Diana. 1991. Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Program Pembangunan bagiPerempuan II (Penerjemah. Adriana, Lisa Hadiz, Sita Aripurnami Cs.), kerjasama Kalyana Mitra, CIDA dan ESCAP, Jakarta;

Collier, William L. 1996. Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa KajianPedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun (Penerjemah Sajogya), Jakarta,Yayasan Obor Indonesia;

Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon (Ed.). 1993. Riset Partisipatoris RisetPembebasan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama kerja sama Yayasan KartiSarana;

Edstrom, Judith dan Yoenarsih Nazar. 2006. Seri Teknologi Pelatihan: MenyiapkanKegiatan Pelatihan Partisipatif (Referensi Fasilitator) Local Governance SupportProgram & Local Government Management Systems. Program LGSP didanaioleh United States Agency for International Development (USAID) dandilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan InternationalCity/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI),Computer Assisted Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia MediaLaw and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009;

Panduan Penyelenggaan Musyawarah Perencanaan (Desa, Kecamatan danKabupaten/Kota). 2008. Bandung, The Asia Foundataion;

Panduan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), Seri Pelatihan Fasilitator Musrenbang Tahunan Daerah. 1970.Jakarta, USAID-LGST (Local Goverment Suport Program);

Peraturan Desa tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)TA 2010-2014”. 2010. Pemerintahan Desa Beber, Kecamatan Batukliang,Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Desa tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)TA 2010-2014”. 2010. Pemerintahan Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya,Kubu Raya, Kalimantar Barat;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LLD).2009. Pemerintahan Desa (Juruk &Manggis), Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).2009. Desa Singosasri, KecamatanMojosongo, Boyolali, Jawa Tengah;

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2010.Pemerintahan Desa Berangsang, Jembrana, Bali;

99

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), PeraturanDesa tentang Penetapan Besaran Penghasilan dan Tunjungan lainnya BagiKepala desa dan Perangkat Desa, Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranAnggaran Belanja Desa. 2010. Pemerintahan Desa Mojosongo, Boyolali, JawaTengah;

Peraturan Kepala Desa Singosari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes),2010. Pemerintahan Desa Singosari, Boyolali, Jawa Tengah.

William, Jim. 20002. Community Dovelopment (Creating Community Alternatives – Vision,Analysis and Practice), Capter 10 dalam Principle of Community Development,Australia, Langman Australia Pty Ltd.