Jayapura, Mei 2014

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN BERBASIS 5 (LIMA) WILAYAH ADAT UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUA

TAPI

KONDISI RIIL SAAT INI DI PROV. PAPUA

KONDISI RIIL YANG TERJADI SAMPAI SAAT INI (2014), PAPUA MASIH TERBELENGGU DENGAN 6 K :

KEMISKINAN

KETERBELAKANGAN

KETERISOLASIAN

KEBODOHAN

KETIDAKADILAN

KETERTINGGALAN

POTENSI SUMBERDAYA ALAM SANGAT KAYA DAN

KAYA AKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

FLORA 25.000 JENIS, MAMALIA 164 JENIS,

REPTIL/AMFIBI 329 JENIS, BURUNG 650 JENIS, IKAN

AIR TAWAR 250 JENIS, IKAN LAUT 1200 JENIS, SERANGGA

150 JENIS

PENDUDUKNYA HIDUP MISKIN DAN DAERAHNYA

MASIHTERTINGGAL

DARI 29 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA, 27 KABUPATEN TERMASUK DALAM KRITERIA KABUPATEN TERTINGGAL

Kontribusi Sektor Ekonomi PapuaPersentase Pekerja Menurut

Lapangan Usaha, 2010

4

KONDISI OBJEKTIF 1: Struktur ekonomi Papua didominasi oleh sektor pertambangan, tapi tenaga kerja yang terserap sedikit

Sumber : SP2010

Trend Tingkat Pengangguran Terbuka Papua.

Tingkat Pendidikan Pekerja

KONDISI OBJEKTIF 3: Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung menurun … tetapi banyak yang bekerja pada sektor informal (a.l pekerja tidak

dibayar) dengan tingkat pendidikan rendah

KONDISI OBJEKTIF 4:IPM meningkat tetapi masih urutan 33, dan Kinerjanya

cenderung melambat

Perkembangan IPM Papua dan Indonesia, 1999-2011

PERSOALAN KESENJANGAN

PAPUA DGN KEMAHALAN

TERTINGGI (6 K)

1

2

3

4

5

VISI

MEWUJUDKAN SUASANA AMAN, TENTRAM DAN NYAMAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA SERTA PENGUATAN OTONOMI KHUSUS

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA YANG SEHAT, BERPRESTASI DAN BERAHLAK MULIA

PENINGKATAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASIS POTENSI LOKAL

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MISI

EFISIENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MEMECAHKAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN LOKAL BERNILAI TAMBAH TINGGI DI 5 KAWASAN ADAT YANG TERINTEGRASI LANGSUNG DENGAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM MLL PENGUASAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DUA MODEL PENDEKATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG PALING EFISIENSI UNTUK MEMBUKA PINTU MASUK KE KAWASAN PEGUNUNGAN TENGAH (ENAROTALI DAN SUMOHAI) DIMULAI DARI TIMIKA

PEMBANGUNAN JARINGAN MODA TRANSPORTASI KERETA API MERUPAKAN MODA TRANSPORTASI YANG PALING TEPAT DAN SANGAT EFISIEN DGN KONDISI LUAS WILAYAH DI PROVINSI PAPUA

STRATEGI MODEL PENDEKATAN

PETA ARUS SUPPLAY BARANG KE PROVINSI PAPUA

PETA SUPPLY BARANG UNTUK SOLUSI KEMAHALAN HARGA DI KAWASAN PEGUNUNGAN TENGAH MODA KERETA API

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN BERBASIS SKALA COMMUNITY/MASYARAKAT YANG DIFOKUSKAN KABUPATEN/DISTRIK/ KAMPUNG TERTINGGAL MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN DAERAH TERTINGGAL

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN INVESTASI SKALA BESAR MELALUI PENDEKATAN MP3EI (MENKO PEREKONOMIAN)

DUA PENDEKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN DI PROV. PAPUA

STRATEGIPERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN

BERBASIS SKALA MASYARAKAT

1. MENGEMBANGKAN KOMODITAS UNGGULAN RAKYAT SESUAI POTENSI LOKAL DI KABUPATEN/DISTRIK/KAMPUNG TRTM PADA KAW TERTINGGAL

2. PENGEMBANGAN NILAI TAMBAH TINGGI DAN PRODUK DERIVATIF MELALUI POLA HOME INDUSTRI;

3. PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM MELALUI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG MENGHASILKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TERHADAP PRODUK UNGGULAN;

4. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENDUKUNG;5. PENDAMPINGAN, KEBERPIHAKAN DAN PENGECUALIAN BAGI

MASYARAKAT6. PENYIAPAN DANA MODAL KERJA/JAMINAN KREDIT DAN DANA

TALANGAN PEMBELIAN HASIL OLEH PEMERINTAH ATAU POLA BAPAK ANGKAT BUMD/BUMN

PENGEMBANGAN SISTEM TANAM, PETIK, OLAH, DAN JUAL

KEMENTANKEMEN KPKEMENHUT

KEMENNEG PDT

(KOORD)KEMEN UKM-KOP

KEMEN-INDUSTRI PEM PROV DAN KAB

PERAN PEMERINTAH/KEMENEG PDT

PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS WILAYAH ADAT

(DEVELOPMENT BASED COMMODITY CULTUR AREA)

Wilayah Adat dengan Komoditas Unggulan Lokal

Pengembangan Wilayah Adat Ha Anim (Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digul +

Mimika)

Potensi lahan padi 48,3 ribu Ha (2011)

Kawasan Komoditas Unggulan

Merauke Kawasan MIFEE (PADI 28.000 ha); PERIKANAN (140.000 ton), Minyak Kayu Putih, KELAPA, Peternakan Sapi (32.435 ekor)

Boven Digul KARET (1.318 Ha)

Asmat PERIKANAN (5.899 ton), SAGU

Mappi KARET (2.997 Ha)

Mimika KEPITING, SAGU, PERIKANANLUAS KESESUAIAN LAHAN KARET : 2.225.781 HA DAN PALAGUNG 1,2 JT HA

Pengembangan Wilayah Adat Meepago (Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Dogiyai, Puncak,

Mamb-Teng, Deyai, Intan Jaya)

Danau Tigi(Deyai)

Puncak Evert(Puncak)

Kawasan Komoditas Unggulan

Puncak Jaya BUAH MERAH, KOPI (334 Ha), KARET (334 Ha)

Dogiyai KOPI, UBI JALAR

Nabire JERUK, TERNAK BABI

Intan Jaya GAHARU, UBI JALAR

Paniai KOPI(1.245 HA), UBI JALARLUAS KESESUAIAN LAHAN KOPI : 488.610 HA

Pengembangan Wilayah Adat Mamta (Kota & Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamb-

Ra)Kawasan Komoditas Unggulan

Keerom KELAPA SAWIT, KAKAO

Jayapura (Kab/Kota)

KAKAO(13.342), DAN PARIWISATA

Sarmi KELAPA DALAM (361 Ha)

Mamberamo Raya

SAGU (60.000 HA), PISANGLUAS KESESUAIAN LAHAN KAKAO : 4.814.572 HA

Pengembangan Wilayah Adat Lapago (Peg. Bintang, Jayawijaya, Lanny Jaya

Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Nduga)Kawasan Komoditas Unggulan

Peg. Bintang KOPI (434 Ha), UBI JALAR(13,332 HA)

Jayawijaya KOPI 2.825 Ha), UBI JALAR (138.754), BUAH MERAH, TERNAK BABI

Lanny Jaya BUAH MERAH, KOPI (1.070 Ha), SARANG SEMUT

Yahukimo KOPI (581 HA), UBI JALAR(81,891 HA00000), BUAH MERAH

Tolikara KOPI (246 Ha), BUAH MERAH

Yalimo GAHARU, BUAH MERAH

Nduga KOPI (306 HA), BUAH MERAHBUAH MERAH

Pengembangan Wilayah Adat Saireri (Biak Numfor, Kep. Yapen, Waropen,

Supiori)Kawasan Komoditas Unggulan

Biak Numfor Kelapa Dalam (3.623 ha), Perikanan laut, rumput laut

Kep. Yapen Coklat (1.971 ha), Perikanan (6.618 ton), rumput laut

Waropen Kelapa dalam (4.766 Ha), SAGU

Supiori Perikanan (4.667 ton), Rumput Laut

KESESUAIAN LAHAN KAKAO : 4.814.572 HA

Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui kebijakan: (1) penyediaan informasi potensi wilayah, (2) pemanfatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pengembangan kawasan produksi/perdesaan;

Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan

maju, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pilar keempat, meningkatkan penanganan pengembangan daerah khusus yang

memiliki karakteristik ‘keterisolasian ’, dilakukan melalui kebijakan : (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan

pulau-pulau kecil terluar.

SALAH SATU SAMPEL PROSPEK PENGEMBANGAN KOMODITAS WILAYAH

ADAT (BUAH MERAH)

Desain Konseptual Pengembangan Buah Merah

26BPPP 16 April 2014

Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan Buah Merah dengan Lebah Trigona Sp. ( per luasan 1 ha )

PerkebunanBuah merah

Lebah Trigona sp.

Propolis

Madu

PollenKuantitas dan kualitas produk

Fruit set maksimal = 80% (peningkatan rata-rata 30%)Peningkatan kualitas kandungan senyawa pada buah

Potensi Tingkat Produksi : 50 -200 kotak pemeliharaan lebah per ha.Untuk tingkat produksi : 50 kotak / ha :

30 kg propolis mentah/bulan @ Rp 300.000 per kg Rp 9.000.000 30 kg propolis setara dgn 5-10 liter ekstrak 50% , harga ekstrak 50% Rp 2.5 juta/liter Rp 12.500.000 – Rp 25.000.000/ ha/ bulan

50 liter / bulan @Rp 250.000 per liter Rp 12.500.000/ ha/ bulan

30 kg / 3 bulan @Rp 60.000 per kg Rp 1.800.000/ ha/ 3bulan

Studi Kelayakan Pengembangan Buah Merah

Keuntungan yang diperoleh produksi tahun pertama : (Rp 8,478,000,000,-) – (Rp 3,539,600,000,-) =

(Rp 4,938,400,000,-)

APA BILA KITA MENGEMBANGKAN = 100.000 Ha, MAKA : - 100.000 Ha x Rp 4.938,400,000,= Rp 49,384,000,000,000,-- DALAM 1 TAHUN BUAH MERAH PANEN 2 KALI MAKA : * Rp 49,384,000,000,000,- X 2 = Rp 98.768.000.000.000,-- JIKA SETIAP Ha DIKERJAKAN OLEH 4 TENAGA KERJA, MAKA- JUMLAH TENAGA KERJA DALAM 10.000 Ha = 400.000 JIWA, MAKA :- PENDAPATAN MEREKA DALAM 1 TAHUN : * Rp 98.768.000.000.000,-/400.000/12 bln = Rp 20.576.667,-/ORG/BLN

DATA ORANG ASLI PAPUA YANG BEKERJA DI PERTANIAN = 89% DARI JUMLAH TENAGA KERJA SAP (1.337.064 JIWA), MAKA DARI PENGEMBANGAN BUAH MERAH DAPAT MENYERAP 400.000 ORANG ATAU 33,64%

SKENARIO PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN BUAH MERAH

SINKRONISASI PENGEMBANGAN KOMODITAS LOKAL DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI NASIONAL

Ketua : Deputi BKPMSekretaris : Deputi Meneg UKM-

KopAnggota : Unsur Terkait

TIM FASILITASI PROPINSI

Ketua : Badan Penanaman Modal ProvinsiSekretaris : Dinas UKM/Koperasi Anggota : Unsur Terkait.

PELAKSANA

PROYEK KABUPATEN

TENAGA PENDAMPING

KKMB/BDS

KELOMPOK USAHA

KAB

KEC/DESA

PROP

PUSAT

TIM PELAKSANA KABUPATEN

Ketua : Badan Penanaman Modal Kabupaten.Sekretaris : Dinas UKM/KoperasiAnggota : Unsur Terkait.

KELOMPOK USAHA

KELOMPOK USAHA

Bank

Kawasan Produksi

LKM

TIMManajemen

PengembanganEkonomi Lokal

(PEL)

Pengaturan: • Iklim investasi

• Insentif perpajakan • Lokasi usaha • Stabilitas harga• Penyiapan lahan

• Pemanfaatan SDA

Pembinaan: • Promosi & fasilitasi investasi

• Dunia usaha & UKM• Produktivitas SDM

• Inovasi produksi & teknologi• Kualitas produk

• Distribusi & pemasaran • Kewirausahaan

• Jaringan usaha ekonomi• Kemitraan usaha

Pelayanan:• Penyediaan permodalan

• Penanaman modal • Perijinan usaha

• Tempat usaha/penyiapan lahan• Input produksi

• Akses pemasaraan• Pendampingan usaha• Penyediaan prasarana

& sarana

KONSEP PENGEMBANGAN INVESTASI RAKYAT

(a) Pengembangan investasi berbasis rakyat yang diusulkan oleh kelompok usaha masyarakat setempat (lokal) dengan skala usaha yang cukup besar;

(b) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pelayanan pengembangan usaha (BDS) untuk menyiapkan rencana investasi yang mempertimbangkan: (i) pemilihan produk atau komoditi yang memiliki peluang atau permintaan pasar (domestik dan ekspor) yang besar, (ii) penggunaan teknologi produksi yang tepat guna, (iii) memiliki perjanjian dengan perusahaan penerima produk (off taker), (iv) merupakan bagian dari industri kluster.

(c) Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama dengan perbankan untuk memberikan fasilitas kredit usaha rakyat atau kredit umum, serta meminta bantuan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk mengurus permintaan kredit dan persetujuan kredit .

(d) Kelompok usaha masyarakat menunjuk manager usaha setelah melakukan uji kompetensi dan memberikan sebagian saham sebagai insentif.

PRASYARAT SUKSES

1. Adanya peran pemerintah daerah2. Adanya kesiapan dunia usaha dan kelompok usaha

3. Adanya kepastian pemasaran produk4. Adanya lahan usaha

5. Adanya dana investasi 6. Adanya sistem manajemen produksi, pengolahan,

dan pemasaran 7. Adanya tenaga konsultan pendamping

Investasi Rakyat Kawasan Produksi

DELIVARY POHON INDUSTRI DARI PENGEMBAGAN KOMODITAS WILAYAH

ADAT

Pohon Industri Karet

Pohon Industri Kopi

Pohon Industri Ubi Jalar

Pohon Industri kakao

Pohon Industri Pengolahan Ikan

Pohon Industri Pengolahan Kelapa

1) Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Bebas Limbah (SITT-BL)/Zero Waste;

2) Pengembangan Mekanisasi Pertanian dari Hulu-Hilir;3) Berorientasi Nilai Tambah/Value Added (Agro Industri untuk

pengembangan derivatif komoditas unggulan tersebut) 4) Pendekatan pengembangan wilayah terintegrasi dengan

infrastruktur pendukung (Jalan, Jembatan, Irigasi, Pelabuhan/bandara, Pemukiman, Telekomunikasi, Listrik, Depo BBM, Sekolah SMK/Diploma, Rumah Sakit, RPH, Terminal Agribisnis serta Infrastruktur Dasar Pertanian).

5) Infrastruktur dasar dan pembuatan model demplot sebagai show windows dibiayai oleh APBN/D. Selanjutnya dikembangkan melalui investasi swasta (BUMN/D, Investor Swasta Nasional/Lokal).

STRATEGI & MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN

Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan masing-masing Kawasan Wilayah Pembangunan berdasarkan adat;

Penyusunan Master Plan/Grand Design, DED, Rencana Aksi dan Pembiayaan Pengembangan Kawasan;

Pembentukan Team Sosialisi dan Implementasi Kegiatan Pengembangan Kawasan di Tingkat Pusat dan Provinsi;

Pembentukan Badan Pengelola di Masing-Masing Kawasan Pengembangan;

Koordinasi dan Sosialisasi Konsep kepada Pemerintah dan Masyarakat/Publik di Masing-Masing Kawasan;

Penetapan Master Plan/Grand Design sebagai Produk Hukum Daerah (Perdasi)

Sosialisasi Perdasi kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat; Pembuatan pilot project/Sistem Model untuk dijadikan show

windows di masing-masing Kawasan;

RENCANA AKSI

LANJUTAN Replikasi Sistem Model dan Pembagian tugas/tanggungjawab

antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Pusat dan Swasta/Investor;

Mobilisasi Sumberdaya untuk mewujudkan Master Plan Kawasan Pengembangan;

Pembangunan Lembaga Riset dan Pengembangan IPTEK (Pembiayaan utk 2% dari Nilai PDRB); Pembangunan Lembaga Standarisasi dan Laboratorium

Kendali Mutu Monitoring dan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahunan Pelaporan;

Input Kegiatan (selama 5 tahun) untuk menarik kredit

usaha rakyat atau kredit umum (investasi): 1. Fasilitasi dalam penyiapan lahan, pengembangan kawasan produksi, dan pengembangan investasi

rakyat; 2. Fasiitasi peningkatan peran dunia usaha untuk

melakukan kerjasama investasi atau perbankan dalam

menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit umum (KU); 3. Fasilitasi penyediaan dana jaminan kredit usaha

rakyat (KUR) dan kredit umum (KU). 4. Penyediaan bantuan manajemen: (i) penyiapan rencana bisnis/investasi, (ii) penyiapan lahan dan kelompok usaha, (iii) pelayanan pengembangan usaha (BDS), (iv) pelayanan keuangan mitra bank (KKMB), (v) pengelolaan kawasan produksi.

INPUT KEGIATAN

SEA FOOD CLUSTER INDUSTRY

Cold Storage

Containerized Blok Ice Plant

Water Treatment Plant

Sewage Treatment Plant

Sewage

Cluster Industry for Seafood Product

ExportFresh

Processed

Value Added Finish Product

Healthy & Affordable

Electricity Power Plant

Elec

tric

ityDomestic

Coconut shell/Wood chip

INDRA 2 - Collector

Floating Port

Biogas

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS

UNGGULAN

KONEKTIVITAS SISTEM TRANSPORTASI

Belum Terkoneksi

Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Lintas Selatan ke Pegunungan Tengah & Lintas Utara

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK

KEBUTUHAN PEMBIYAAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Analisis ITB

No. Sektor Kebutuhan Investasi (Rp. Milyar)

1 Transportasi 46.520,63

2 Air Bersih 24.455,09

3 Energi 5.729,07

4 Telekomunikasi 1.753,38

Total Investasi 78.458,17

Kebutuhan investasi infrastruktur di Provinsi Papua Tahun 2010-2025 kurang lebih sebesar Rp. 78,5 triliun atau kurang lebih sebesar Rp. 5,5 Triliun per tahun.

WIL. ADAT MAMTA : KABUPATEN JAYAPURA DGN KOMODITAS UNGGULAN KAKAO

WIL. ADAT SAERERI : KABUPATEN BIAK DGN KOMODITAS ANDALAN RUMPUT LAUT/PERIKANAN BUDIDAYA

WIL. ADAT MEEPAGO : MIMIKA DGN KOMODITAS UNGGULAN KEPITING DAN SAGU

WIL. ADAT LAPAGO : MAMBERAMO TENGAH DGN KOMODITAS UNGGULAN BUAH MERAH\

WIL. ADAT ANIM HA : MERAUKE DENGAN KOMODITAS UNGGULAN MINYAK KAYU PUTIH DAN KELAPA DALAM

KABUPATEN/DISTRIK LOKASI PILOT PROJECT DAN KOMODITAS UNGGULAN

PETERNAKAN BABI DI KAW. PEG. TENGAH PENINGKATAN MODAL UMKM PENINGKATAN INDUSTRI SAGU RAKYAT PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI TIMIKA PENYEDIAAN SUMBER ENERGI PLTMH DAN

PLTS PENYEDIAAN PLTU JAYAPURA DAN TIMIKA PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKA KEGURUAN

KEGIATAN EKONOMI DAN PENDUKUNG PERCEPATAN PAPUA (PERPRES 65 THN 2011

PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA (Rp 50 TRILYUN)

PENINGKATAN JALAN KUMBE-OKABA-NAKIAS (152 KM) NILAI Rp 760 MILYARD

PENINGKATAN JALAN TIMIKA-NABIRE (407,7 KM BERNILAI 631 MILYARD;

PELABUHAN SERUI 567 MILYARD; PENINGKATAN JALAN MERAUKE-MUTING

(204 KM) NILAI Rp 388 MILAYARD PEMBANGUNAN PELABUHAN SAMUDERA

PERIKANAN DI MERAUKE Rp 300 MILYARD

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN SESUAI PERPRES 65 THN 2011

PEMBANGUNAN JALAN OKABA-WAMBI NILAI 285 MILYARD;

PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI LISTRIK DI PAPUA NILAI 238 MILYARD;

PELABUHAN BADE NILAI 237 MILYARD PEMBANGUNAN PELABUHAN DI DEPAPRE

NILAI 200 MILYARD OPTIMALISASI DAN EKSTENSIFIKASI LAHAN

PERTANIAN BERNILAI 186 MILYARD PEBUHAN SARMI NILAI 169 MILYARD;

LANJUTAN

PENGADAAN PERALATAN ALSINTAN NILAI 161 MILYARD

PELABUHAN NABIRE NILAI 160 MILYARD; PELABUHAN AGATS NILAI 159 MILYARD PENINGKATAN JALAN HABEMA-YAGURU (110

KM) NILAI 106 MILYARD; PEMBANGUNAN DERMAGA CARGO DI

MERAUKE NILAI 100 MILYARD PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN

PUPUK DAN BIOGAS NILAI 75 MILYAR

LANJUTAN

PEMBANGUNAN SEKTOR PENDUKUNG PENDIDIKAN NILAI 72 MILYARD

PENYEDIAAN MODAL PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI RAKYAT NILAI 69 MILYARD;

PENGEMBANGAN VILLAGE BREEDING CENTER NILAI 60 MILYARD;

PEMBANGUNAN SPAM DAN IPA DI TIMIKA NILAI 80 MILYARD

PEMBANGUNAN TERMINAL AGRIBISNIS DAN PELABUHAN EKSPOR DI SERAPUH DAN WOGIKEL NIILAI 33 MILYARD

LANJUTAN

PENGADAAN RANGKA JEMBATAN KALI KOLOY, KALI HEWA, DAN RAWA INGGUN NILAI 30 MILYARD;

PERPANJANGAN BANDARA MOPAH MERAUKE NILAI 25 MILYARD;

PEMBANGUNAN SPAM DAN IPA KOTA NABIRE NILAI 3 MILYARD;

PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN POUMAKO NILAI 250 MILYARD

LANJUTAN

KESIMPULAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN SELAMA 50 TAHUN DI PROVINSI

PAPUA MENIMBULKAN DAMPAK KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN TINGKAT KEMISKINAN MASIH TINGGI (31%);

POTENSI SDA PAPUA YANG TELAH DIEKSPLOITASI TERNYATA BELUM MEMBERIKAN KONTRIBUSI LANGSUNG BAGI PENURUNAN KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA SECARA SIGNIFICAN;

PERLU ADANYA PERUBAHAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM MEMBANGUN TANAH PAPUA MELALUI PENGEMBANGAN NILAI TAMBAH KOMODITAS UNGGULAN LOKAL YANG TELAH MENGAKAR PADA MASYARAKAT DAN PENDEKATAN INTEGRASI DGN PEMBANGUNAN INFRASTRUTUR DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

PEMERINTAH PERLU KONSISTENSI DALAM IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN TERHADAP KONSEP PERENCANAAN DAN REGULASI YANG TELAH DIHASILKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

PERLU ADANYA KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA

60

SEKIAN DAN TERIMA KASIH