TUPOKSI DINAS KEHUTANAN
1.1. DASAR HUKUM
a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 13)
b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.2. GAMBARAN UMUM SKPD
Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
A. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13).
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011
tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas , serta
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah
dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan
berdasarkan asas otonomi daerah.
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II
dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan
dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS
(RLPDAS). Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut
:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum.
3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)
membawahkan :
a. Seksi Rehabilitasi Lahan;
b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan
c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan
4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahkan :
a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat;
b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan
c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan:
a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA;
b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan
c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha
(TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD
Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah
IV Randublatung.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan.
Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011 adalah sebagai
berikut :
Gambar 1.1.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013
B. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehutanan;
3. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan;
4. pelaksanaan rehabilitasi lahan;
5. pengelolaan daerah aliran sungai;
6. pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;
7. perlindungan hutan; dan
8. pengembangan usaha kehutanan.
Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora didukung oleh
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SEKSI
PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI
KEHUTANAN
SEKSI
REHABILITASI LAHAN
SEKSI
PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN
RAKYAT
SEKSI PRODUKSI DAN PSDH
SEKSI
PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN
.
SEKSI
PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN
KSDA
SEKSI
PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI
HASIL HUTAN
SEKSI
BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA
USAHA KEHUTANAN
UPTD
BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN
PENGELOLAAN DAS
BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran komponen pada lingkup
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang
diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan
operasional Dinas Kehutanan;
b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkanketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang
ditetapkan Bupati;
f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan;
g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil
hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan,
serta bina lembaga dan sumber daya manusia;
h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan
lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan
dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan;
i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta
promosi dan pemasaran hasil hutan;
j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di
bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke
unit kerja terendah;
k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar
pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas
kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-usahaan
keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah secara terpadu.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan
arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat;
f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja pada Dinas Kehutanan ;
g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga
Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna
kelancaran tugas;
h. melaksanakan koordinas
