Anti Corruption and Good Governance

OlehDadang Solihin

Disampaikan pada Diskusi Dua-Mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good

Governance Bappenas

Jakarta, 24 Agustus 2000

BAPPENAS

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi Good Governance Korupsi? Tipologi Korupsi Penelitian Empirik Kasus Korupsi di Indonesia Korupsi Pada Jajaran Pegawai Negeri Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Pendekatan Perumusan Strategi Kesimpulan

dadang-solihin.blogspot.com 3

Good Governance Troika yang ditarik oleh tiga ekor kuda: negara,

pasar, dan masyarakat. Negara memainkan peran yang sangat terbatas

dalam pengelolaan ekonomi. Peran institusi pasar sangat dominan sedangkan

peran institusi negara semakin mengecil.

dadang-solihin.blogspot.com 4

Good Governance (MTI)

transparansi (transparency), pertanggungjawaban (accountability), kewajaran atau kesetaraan (fairness), kesinambungan (sustainability).

dadang-solihin.blogspot.com 5

Transparansi Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup,

akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Dalam kerangka ini, maka peranan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi penting, demikian pula dengan pers, yang menjadi jembatan informasi antara elit kekuasaan dan masyarakat.

dadang-solihin.blogspot.com 6

Akuntabilitas Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan

menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (check and balance system).

Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan system peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR).

Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

dadang-solihin.blogspot.com 7

Kewajaran atau kesetaraan

Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.

dadang-solihin.blogspot.com 8

Kesinambungan

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dipercaya akan menciptakan kesinambunganpemerintahan yang baik, siapapun yang berkuasa.

dadang-solihin.blogspot.com 9

Korupsi

Negara Rugi Pribadi Untung

dadang-solihin.blogspot.com 10

Tipologi Korupsi

1. Transactive corruption2. Exortive corruption3. Investive corruption4. Nepotistic corruption5. Defensive corruption6. Autogenic corruption7. Supportive corruption

dadang-solihin.blogspot.com 11

Transactive corruption

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

dadang-solihin.blogspot.com 12

Exortive corruption

Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

dadang-solihin.blogspot.com 13

Investive corruption

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

dadang-solihin.blogspot.com 14

Nepotistic corruption

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

dadang-solihin.blogspot.com 15

Defensive corruption

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan

diri.

dadang-solihin.blogspot.com 16

Autogenic corruption

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

dadang-solihin.blogspot.com 17

Supportive corruption

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

dadang-solihin.blogspot.com 18

Penelitian Empirik

Gunnar Myrdal Mauro Shleifer dan Vishny Busse Glynn Ackerman Johnston

dadang-solihin.blogspot.com 19

Gunnar Myrdal (1968)

“Although corruption is very much issue in the public debate in all South Asian countries, ... , it is almost taboo as a research topic and is rarely mentioned in scholarly discussions of the problems of government and planning”.

dadang-solihin.blogspot.com 20

Mauro (1995)

Menganalisa satu set data terbaru yang berisi indek subjektif korupsi, besarnya red tape, efisiensi sistem hukum, dan berbagai kategori stabilitas politik negara-negara secara cross section.

Menurut analisanya, korupsi terbukti menurunkan investasi, oleh karena itu menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya adalah kuat mengontrol endogenitas dengan mempergunakan index ethnolinguistic fractionalization sebagai instrumen.

dadang-solihin.blogspot.com 21

Shleifer dan Vishny (1993) Struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah

sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi, khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi.

Ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiahan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak.

Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

dadang-solihin.blogspot.com 22

Busse (1996) Mengembangkan "Market Discipline Corruption Model"

(MDCM), di mana didapati hubungan yang signifikan antara terbongkarnya korupsi dan FDI dari negara yang diteliti.

Peramal untuk MDCM sudah dikembangkan melalui informasi yang didapat dari survey yang melibatkan 53 orang yang terlibat dalam bisnis internasional.

Temuan survey menegaskan ranking terakhir yang dipublikasikan mengenai tingkat korupsi di seluruh dunia.

Survey ini mengungkapkan hubungan antara ukuran bisnis, area fungsional, dan negara dimana bisnis dijalankan dan persepsi mengenai korupsi.

dadang-solihin.blogspot.com 23

Glynn, dkk (1999)

Menganalisa bahwa di negara-negara yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar, maka akibat-akibat korupsi dapat menjadi lebih rumit.

Korupsi telah didesentralisasikan, suap yang tadinya dibayarkan di tingkat federal, kini dibayarkan kepada pejabat pemerintah negara bagian.

dadang-solihin.blogspot.com 24

Ackerman (1999)

Korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan.

Jadi korupsi tergantung kepada besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

dadang-solihin.blogspot.com 25

Johston (1999)

Korupsi cenderung menyertai perubahan politik dan ekonomi yang cepat.

Definisi korupsi pada umumnya sebagai suatu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik, atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

dadang-solihin.blogspot.com 26

Kasus Korupsi di Indonesia

• 30% dari APBN?• Kesenjangan ekonomi• Distribusi hasil-hasil pembangunan• High Cost Economy• Inefisiensi• Pertumbuhan ekonomi• Kehidupan bernegara

dadang-solihin.blogspot.com 27

Kasus Korupsi di Indonesia

Sumitro (1996): Korupsi telah menggerogoti APBN)lebih dari 30% setiap tahunnya.

Singgih (1997): Dalam kasus Indonesia terbukti bahwa korupsi dapat memperluas jurang kaya dan miskin serta dapat menghambat pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan. Korupsi bahkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak tatanan masyarakat serta merusak kehidupan negara.

dadang-solihin.blogspot.com 28

Wibisono (1997) Yang melemahkan daya saing Indonesia adalah high cost

economy yang bersumber dari korupsi dan kolusi, sehingga akan selalu membebani daya saing produk Indonesia di pasar global.

Black economy yang sekarang membelit perkonomian sehingga biaya per unit produk lebih mahal dari negara lain yang juga mengalami korupsi, akan terbukti pada hasil akhirnya, yaitu kemampuan barang dan jasa Indoneisa dibeli oleh dunia luar.

Jika high cost mengakibatkan pabrik kita menjual barang di pasar domestik lebih tinggi, karena pungutan pelbagai oknum aparat birokrasi untuk membiayai kepentingan pribadi maupun hura-hura hari-hari peringatan yang butuh biaya ekstra, maka tentu saja biaya itu akan tetap terpantau dari harga jual di pasar domestik.

dadang-solihin.blogspot.com 29

Kwik Kian Gie (1997)

Hampir semua masalah ekonomi nasional selalu berakar pada rendahnya efisiensi. Ini disebabkan struktur pembiayaan produksi yang amat terbebani oleh korupsi, biaya kolusi, pungli dan sebagainya.

Defisit neraca transaksi berjalan yang besar, yang mendorong devaluasi rupiah juga berakar dari ekonomi biaya tinggi dan korupsi.

dadang-solihin.blogspot.com 30

Sukardi (1997)

Yang menjadi masalah bagi para investor dan pengusaha asing adalah adanya ketidakpastian di negara di mana mereka melakukan aktivitas bisnis sebab mereka tidak mungkin membuat perencanaan bisnis atas dasar ketidakpastian.

Kalau korupsi sudah bersifat endemik, maka yang dijadikan komoditas itu adalah perizinan, dimana korupsi ini akan semakin banyak manakala birokrasi kita semakin besar dan membengkak, karena pemerintah akan membuat banyak sekali bentuk perizinan. Parahnya lagi, di Indonesia yang namanya izin itu bisa dirubah setiap saat.

dadang-solihin.blogspot.com 31

Saefuddin (1997) Implikasi korupsi terhadap pembangunan sangatlah tidak

efisien. Tingkat inefisiensi tersebut mengakibatkan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia di bawah ideal.

Untuk masa Pelita lV dan V, nilai ICOR itu sekitar 5. Kisaran angka ini merupakan gambaran perbandingan bahwa dengan rata-rata investasi per tahun 33,4% dan laju pertumbuhan 6,8%, maka angka ICOR-nya 4,9. Jika angka ICOR ditekan menjadi 3,5, maka tingkat pertumbuhan ekonomi bukan sekitar 7%, melainkan harus sekitar 10%.

Baik angka 3,5 maupun 5 untuk ICOR tersebut, yang jelas kita dapat menegaskan bahwa ICOR setingkat itu tergolong tinggi. Hal ini menggambarkan ekonomi biaya tinggi dan ketaktepatan aplikasi pembangunan karena tergerogoti korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

dadang-solihin.blogspot.com 32

Winters (1995) Dampak korupsi terhadap laju pertumbuhan ekonomi

Indonesia sangatlah nyata. 35 tahun yang lalu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita Indonesia kurang lebih sama dengan PNB perkapita Taiwan dan Korea Selatan.

Namun saat ini PNB perkapita dari ketiga negara tersebut sangatlah berbeda, dimana pada tahun 1970-an PNB perkapita Taiwan dan Korea Selatan mulai meningkat dengan sangat tajam, sementara PNB perkapita Indonesia hanya meningkat sedikit hampir mendatar sampai tahun 1990-an.

dadang-solihin.blogspot.com 33

Solihin (1996)

Apabila Indonesia dapat memperbaiki kinerja efisiensi birokrasinya sampai seperti kinerja birokrasi Singapura, maka rasio investasi Indonesia akan naik sebesar hampir 18%, dan laju pertumbuhan PNB perkapita akan naik sebesar hampir 4,7%.

dadang-solihin.blogspot.com 34

Korupsi pada Jajaran PNS + ABRI

• Tribalism:– Ikatan kekeluargaan/kedaerahan – College Tribalism, – Organizational Tribalism, – Institutional Tribalism.

Sate Business Management Multi Fungsi

dadang-solihin.blogspot.com 35

Ikatan kekeluargaan Ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang

paling sederhana, karena mudah dikenali. Hal ini terjadi karena biasanya ikatan kekeluargaan tercermin dari kesamaan nama belakang atau kemiripan wajah.

Memang menarik apabila diperhatikan di jajaran pegawai negeri, terutama di kantor Pemda, banyak yang memiliki wajah yang mirip serta nama belakang yang sama. Mereka memang dalam kehidupan sebagai rakyat biasa adalah bersaudara.

dadang-solihin.blogspot.com 36

Ikatan kekeluargaan (2)

Lebih luas dari ikatan kekeluargaan ini adalah adanya fenomena pegawai suatu instansi yang berasal dari suku atau suatu daerah tertentu.

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di kantor Pemda DKI. Walaupun berganti-ganti gubernur, tetapi para pejabat terasnya biasanya berasal dari suatu daerah yang dikenal dengan sebutan Babi Kuning, yaitu dari daerah Batak, Bima, dan Kuningan.

Atau fenomena “pen-Jabar-an” di kantor Depdagri pada waktu menterinya berasal dari Jawa Barat.

Contoh lain adalah fenomena SDM (Semua Dari Makassar) pada saat presiden Indonesia adalah putera daerah Sulawesi Selatan. Dan masih banyak contoh lainnya.

dadang-solihin.blogspot.com 37

College Tribalism College Tribalism adalah bentuk nepotisme yang biasanya

terjadi bilamana para pelakunya alumni dari perguruan tinggi atau jurusan yang sama.

Tidaklah aneh ketika pimpinan suatu unit kerja adalah alumni suatu perguruan tinggi atau jurusan tertentu, maka mereka akan merekrut sebagian besar stafnya dari alumni perguruan tinggi atau jurusan yang sama.

Bahkan, lebih jauh lagi, counterpart di instansi teknis, serta rekanannya juga diatur sedemikian rupa sehingga merupakan rombongan dari perguruan tinggi atau jurusan yang sama.

dadang-solihin.blogspot.com 38

Organizational Tribalism Organizational Tribalism adalah bentuk nepotisme dimana

para pelakunya adalah sama-sama anggota suatu organisasi, seperti partai politik, organisasi profesi, organisasi pemuda, dll.

Bentuk nepotisme ini akan menjadi sangat berbahaya apabila mereka memiliki misi untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik. Hal ini akan menyebabkan pegawai negeri menjadi orang-orang partisan.

Patut disadari bahwa korupsi untuk membiayai kepentingan politik memerlukan biaya yang sangat besar.

dadang-solihin.blogspot.com 39

Institutional Tribalism Institutional Tribalism adalah bentuk nepotisme dimana para

pelakunya adalah berasal dari instansi yang sama di luar instansinya saat ini.

Biasanya seorang pimpinan yang berasal dari instansi lain akan membawa pegawai yang datang secara bergerombol maupun bertahap.

Bentuk nepotisme ini juga dicirikan dengan masih kentalnya ikatan pegawai instansi tersebut dengan instansi asalnya.

dadang-solihin.blogspot.com 40

Sate Business Management Manajemen tukang sate adalah suatu bentuk kolusi yang agak

sulit untuk dibuktikan, tapi sangat terasa keberadaannya di jajaran pegawai negeri. Jenis kolusi ini diibaratkan tukang sate yang membeli ayam sendiri, mencabuti bulunya, memotong daging, menusuk, memanggang, lalu menjual satenya sendiri, dan malah pembelinya adalah saudaranya atau temannya sendiri.

Dalam prakteknya, modus operandi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Seorang pegawai negeri pada instansi perencanaan yang dapat bekerja sama dengan departemen teknis, Departemen Keuangan, dan pengusaha (rekanan/konsultan) dapat membentuk semacam jaringan yang sangat solid untuk keuntungan kelompok tersebut.

Seluruh rangkaian proses pembangunan dari hulu sampai ke hilir diusahakan ada pada kendali kelompoknya.

dadang-solihin.blogspot.com 41

Sate Business Management (2)

Berbagai macam rapat, koordinasi instansi terkait, perencanaan top-down dan bottom-up, pembentukan tim, serta penyusunan agenda ini dan itu sebetulnya hanyalah pertemuan di antara anggota kelompok mereka dalam rangka “mengawal” proyeknya.

Akhir dari cerita, pelaksanaan kegiatan itu akan dikerjakan oleh rekanan yang masih dalam jaringan mereka.

Inilah si tukang sate. Dia bersama jaringannya bisa melaksanakan setiap langkah mulai dari tahap paling awal perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan.

dadang-solihin.blogspot.com 42

Multi Fungsi Adanya resistensi masyarakat terhadap dwi fungsi ABRI

adalah suatu kenyataan. Padahal apa yang terjadi pada jajaran pegawai negeri bukan hanya dwi fungsi, melainkan multi fungsi.

Beberapa pejabat tinggi ternyata bukan hanya sebagai pejabat pada instansi tersebut, tetapi juga merangkap sebagai dosen, komisaris di BUMN, pengusaha di perusahaan swasta, konsultan, serta jualan sate.

Tentu saja deretan multi fungsi tersebut akan bertambah panjang apabila pejabat tersebut juga adalah anggota ABRI yang masih aktif, padahal lapangan kerja yang tersedia untuk menyerap tenaga kerja sangatlah terbatas di negeri ini.

dadang-solihin.blogspot.com 43

Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

1. Adanya komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi.

2. Adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai entry-point

dadang-solihin.blogspot.com 44

Pendekatan Perumusan Strategi

Preventif Posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi

Detektif Posisi perbuatan korupsi terjadi, upaya

mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi

Represif Posisi setelah perbuatan korupsi terjadi, upaya

untuk meyelesaikannya secara hukum

dadang-solihin.blogspot.com 45

Kesimpulan

Korupsi sangat dinamis, maka penanganannya harus inovatif.

Korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

Kleptokrasi membuka peluang untuk melakukan praktek korupsi.

Fenomena tribalisme sangat menonjol di jajaran pegawai negeri.

dadang-solihin.blogspot.com 46

47

Terima Kasih

dadang-solihin.blogspot.com