14
Menimbang : a. Mengingat : 1. 2. BUPATI MAGETAN PROVINSI」 AWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN M NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH BUPATI MAGETAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 116 ayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, dan Pasa] 29 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang Peraturan pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2o1s tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa, pemerintah Daerah Kabupaten Magetan perlu melakukan inventarisasi Desa yang ada di Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Magetan; Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s b.

peraturan daerah kabupaten magetan nomor 10 tahun 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 116 ayat (21

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, danPasa] 29 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun2ol4 tentang Peraturan pelaksanaan undang-UndangNomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2o1stentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa, pemerintah

Daerah Kabupaten Magetan perlu melakukan inventarisasiDesa yang ada di Daerah dan menetapkannya denganPeraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerahtentang Penetapan Desa Di Kabupaten Magetan;

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telahdiubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s

b.

3.

4

5

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor273O1;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor g2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5%al;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4Nomor 6, Tambahan Irmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244., Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telahbeberapa. kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Iembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5629);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2006tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O15tentang Kode dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1045);

6.

7

8.

Menetapkan

Dengan Persetttuan Bersallna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ⅣLへGETANdan

BUPATI MAGETAN

MEMUTusKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

KABUPATEN〕屯AGETAN.

PENETAPAN DESA DI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:l. Daerah adatah Kabupaten Magetan.2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan.

Bupati adatah Bupati Magetan.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah KabupatenMagetan yang dipimpin oleh Camat.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan berada di Kabupaten Magetan.

5. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisahwilayah penyelenggaraan urusErn pemerintahan yangmenjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

6. Kode Wilayah Administrasi pemerintahan yang selanjutnyadisebut Kode adalah identitas wilayah administrasipemerintahan r lang memuat kode dan nama wilayahadministrasi pemerintahan provinsi, Kabupaten/Kota,Kecamatan, dan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia.

3

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 2O7 (dua ratustujuh) Desa yang terletak dalam cakupan 1g (delapan belas)wilayah Kecamatan di Daerah.

(2) Nama Desa tercantum dalam l,ampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode Desa diatur dalamPeraturan Bupati.

BAB IH

PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

(l) Pemerintah Daerah melakukan penegasan batas Desa.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan

batas Desa diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Batas Desa yang ada terap berlaku sampai denganditet4pkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat(21.

4

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam kmbaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 9 september 2016

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 17 o]e+.p be r 2016

Plt SEKRET KABUPATEN MAGETAN

´

TIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI」 AWA TIMUR:228-10/2016

ANTRI

I

PEN」ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN MACETAN

UMUM

Kabupaten Magetan terdiri atas 18 (sembilan belas) Kecam atan d,an 2OT

(dua ratus tujuh) Desa dan 28 (dua puluh delapan) Kelurahan. KeberadaanDesa di Kabupaten Magetan, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkanperaturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun2Ol4 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa s6fagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2ols tentang perubahan atastentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, dalam rangka penetapan desa pemerintah Daerah harusmelaksanakan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untukmendapatkan kode desa. Hasil inventarisasi menjadi dasar pemerintah

Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah. selanjutnya peraturan

Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat I (satu)tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tesebut pemerintah telah menetapkan kodedesa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s6 Tahun 2ol5 tentangKode dan Data wilayah Administrasi pemerintahan, termasuk Desa-Desa diKabupaten Magetan, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan

Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

6

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penegasan Batas Desa adalah prosespeLaksanaan di Lapangan dengan memberikan tanda batas desaberdasarkan hasil penetapan.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan penetapan Batas Desa adalah prosespenetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasaryang disepakati.

Yang dimaksud dengan peta dasar adalah peta yang menyajikanunsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang beradadipermukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar denganskala, penomoran, proyeksi dan georefierensi tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 60

7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATENMAGETANNOMOR : 10 TAHUN 2016TANGGAL_1 9 september 2016

NAMA DESA DI KABUPATEN MAGETAN

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

2 3 41 PONCOL 1 PONCOL

2 GONGGANG3 JANGGAN4 GENILANGIT5 PLANGKRONGAN6 CILENG7 SOMBO

2 PARANG SAYUTAN2 NGLOPANG

MATEGAL3

4 BUNGKUK5 TROSONO6 NGUNUT7 NGAGLIK8 TAMANARUM9 PRAGAK10 SUNDUL

」OKETRO12 KRA」AN

KEDIREN3 LEMBEYAN

2 LEMBEYAN WETAN3 TUNGGUR4 DUKUH5 KEDUNGPAN」 I

NGURIPUPUSTAPEN

6

7

8

9 KROWE

8

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

2 3 4

4 TAKERAN KIRINGAN2 DUYUNG3 TAWANGREJO4 SAWO」AJAR5 KUWONHARJO6 KEPUHRШ 07 KERIK

8 WADUK9 」OMBLANG10 KERANG

1■ MADIGONDO

5 KAWEDANAN MANGUNRШ 02 GIRIPURNO3 NGENTEP4 BALERE」O5 GARON6 TLADAN7 PO」OK8 NGUNUT9 TULUNG10 BOGEM

」AMBANGAN12 SELORШ 013 SUGIHRШ 014 NGADIRШ015 KARANGRШ 016 GENENGAN17 MO」OR田 0

6 MAGETAN TAMBAKRE」02 RINGINAGUNG3 CANDIRE」 O4 BARON5 PURWOSARI

9

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

2 3 4

7 PLAOSAN 1■ NGANCAR2 PLUMPUNG3 PUNTUKDORO4 BULUGUNUNG5 BOGOARUM6 RANDUGEDE7 SUMBERAGUNG8 NITIKAN

9 SIDOMUKTI10 BULUHARJO

■■ DADI

12 PACALAN13 SENDANGAGUNG

8 PANEKAN 1■ TERUNG2 CEPOKO3 MILANGASRI4 WATES5 SIDOWAYAH6 TAN」UNGSARI7 SUMBERDODOL8 1 MANJUNG9 TAPAK10 SUKOWIDI

BEDAGUNG12 NGILIRAN13 」ABUNG14 RE」OMULY015 TURI

16 BANJARE」O

9 SUKOMORO 1■ KALANGKETI2 TAMANAN3 TAMBAKMAS4 BANDAR

BIBIS5

6 SUKOMORO7 BULU

8 PO」OKSARI

10

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

1 2 3 4

9 KEDUNGGUWO10 KEMBANGAN1■ KENTANGAN12 BOGEM13 TRUNENG

10 BENDO ■■ DUKUH2 BELOTAN3 PINGKUK4 TANJUNG5 TEGALARUM6 BULAK7 KINANDANG8 SOCO9 LEMAHBANG10 KLEDOKAN

1■

1■ CARIKAN12 BULUGLEDEG13 DUWET14 SETREN15 KLECO

MAOSPATI SUGIHWARAS2 TAN」UNGSEPREH3 GULUN4 MALANG5 KLAGEN GAMBIRAN6 PANDEYAN7 SURATMAJAN8 RONOWI」AYAN9 NGUJUNG10 SUMBEREJO

1■ PESU

12 SEMPOL

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

1 2 3 4

12 BARAT 1 BOGORШ 02 BAN」AREJO3 KARANGSONO4 PURWODADI5 MANJUNG6 NGUMPUL7 PANGGUNG8 BLARAN9 」ONGGRANG10 RE」OMULY01■ BANGUNASRI12 KLAGEN

13 KARANGR尉 0 1 MANTREN2 GONDANG3 SAMBIREMBE4 PATIHAN5 PELEM

6 BALUK7 GEBYOG8 MARON9 PRAMPELAN10 GRABAHAN

1■ KAUMAN

14 KARAS 1 KARAS2 SOBONTORO3 SUMURSONGO4 TAJI

5 KUWON6 」UNGKE7 TEMBORO8 TEMENGGUNGAN9 GEPLAK10 BOTOK

GINUK

12

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

■ 2 3 4

15 KARTOHAR」 O 1■ KARTOHAR」 O2 MRAHU3 KLURAHAN4 PENCOL5 SUKOWIDI6 NGELANG7 」AJAR8 GUNUNGAN9 JERUK10 BAYEMWETAN1■ BAYEMTAMAN12 KARANGMOJO

16 NGARIBOY0 SELOTINATAH2 PENDEM3 BANGSRI4 SELOPANGGUNG5 SUMBERDUKUN6 BALEASRI7 BALEGONDO8 NGARIBOY09 MO」OPURNO10 BANYUDONO

BANJARPANJANG12 BANJARE」 O

17 NGUNTORONADI SUKOWIDI2 SEMEN3 GORANGGARENG4 PETUNGRШ 05 NGUNTORONADI6 SIMBATAN7 PURWOR尉 08 KENONGOMULY09 DRIYORШ 0

13

NO KECAMATANDESA

NOURUT NAMA

1■ 2 3 4

18 SIDORШ0 1■ SAMBIROBYONG2 CAMPURSARI3 KALANG4 DURENAN5 SIDORШ 06 GETASANYAR7 SIDOMULY08 SUMBERSAWIT9 SIDOKERTO10 WIDOROKANDANG

14