KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAl DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengalaman Masa lalu Tantangan dan Arah ke Masa Depan

Oleh Lutfi Ibrahim Nasoetion

Orasi IImiah Guru Besar Temp IImu Tanah

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

3 Desember 1994

__________________ iii$iR_m~~~_~~7llaquoy~_~

~yenqHMft)f~ltlf~PP~_ ~JMfI1tIjj t raUl _6gt

Ueapan lerima kasih disampaikan kepada BapakllbulSaudara

alas kehadirannya pada aeara orasi i1miah Guru Besar Tetap Ilmu Tanah

Fakultas Perlanian Inslitul Pertanian Bogor ~

3 Desember 1994

Lutft I Nasoetion dan Keluarga

-middoti ~r oJ A ~I~iI I 1bull ~l t- - lt9 1- -) f)11i ~~ ltigt~~

~ c 1

~ ~ gt

d

_______________________I _~sectgtstifF2middotmiddotr

Yang terhormat

Bapak Rektor IPB dan Senat Guru Besar IPB

Para dosenalumni mahasiswa dan pegawai IPB

Hadirin dan para undangan yang kami muliakan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur ke

hadirat Allah Yang Maha Pengasih ata~ rahmat yang dikaruniakan

kepada kami untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah sebagai Guru

Besar Tetap Ilrilu Thnah pada Fakultas Pertanian Institut Pertimian

Bogor pada hari yang berbahagia ini Adapun judul orasi ilmiah

kami adalah

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional dalam Mendukung

Pembangunpn Ekonomi

Pengalaman Masa LaluTantangan dari Arab ke Masa Depan

~

~Ma~ampM~amp~lt~middot~~~~~~k~~~~~~~~-=-----

s DAFTARISI

s

1 PENDAHULUAN 1

II PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKSANAAN 1 PERTANAHAN PADA P1P I Suatu Retrospeksi 5

21 Pembangunan Ekonomi 15 l 22middot Kebijaksanaan Pertanaban Nasional Pada PJP I

Suatu Introspeksi 11H

III KEBUAKSANAAN PERTANAHANNASIQNAL

l Tantangan dan Arab ke Masa Depan 18 I

UCAPAN TERIMA KASIH 28

DAFI-R PUSTAKA 33

RIWAYAT HIDUP 36

ii

__ bullbullbullbullbullbull---------- -OIll~~tFMiltylt-t(rgtgt- gt~ shy

KEBDAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL J

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGALAMAN MAS A LALU TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN

I PENDAHULUAN

Do not all strive to enjoy the land

The gentrystrivefor land

the clergy strive for land

the common people strive for and

and buying and selling is an art

whereby people endeavour to

cheat one another ofthe land

A New Har gift to the England

Parliament and Anny

(Gerrad Winstaniey 1650)

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang

pemanfaatan tanah (dalarn arti~yayang paling luas) Idealisme terseshy

but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk sebesarshy

besamya kemakmuran rakyat Akan tetapi idealisme tersebut sering

kaH berubah menjadi obsesi yang harns dicapai dengan pengorb~an

yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang Sejarah menunshy

jukkan bahwa Bangsa Jerman membutuhkan waktu 95 ~un dan

Bangsa Inggris membutuhkan waktu 82 tahun untuk menertibkan

(secara relatit) pemanfaatan tanahnya Risalah sejarah juga menunshy

j~kkan bahwa tertib pertanahan hanya dapat dicapai dengan keterlishy

~mmm6m= bull 1

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

__________________ iii$iR_m~~~_~~7llaquoy~_~

~yenqHMft)f~ltlf~PP~_ ~JMfI1tIjj t raUl _6gt

Ueapan lerima kasih disampaikan kepada BapakllbulSaudara

alas kehadirannya pada aeara orasi i1miah Guru Besar Tetap Ilmu Tanah

Fakultas Perlanian Inslitul Pertanian Bogor ~

3 Desember 1994

Lutft I Nasoetion dan Keluarga

-middoti ~r oJ A ~I~iI I 1bull ~l t- - lt9 1- -) f)11i ~~ ltigt~~

~ c 1

~ ~ gt

d

_______________________I _~sectgtstifF2middotmiddotr

Yang terhormat

Bapak Rektor IPB dan Senat Guru Besar IPB

Para dosenalumni mahasiswa dan pegawai IPB

Hadirin dan para undangan yang kami muliakan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur ke

hadirat Allah Yang Maha Pengasih ata~ rahmat yang dikaruniakan

kepada kami untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah sebagai Guru

Besar Tetap Ilrilu Thnah pada Fakultas Pertanian Institut Pertimian

Bogor pada hari yang berbahagia ini Adapun judul orasi ilmiah

kami adalah

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional dalam Mendukung

Pembangunpn Ekonomi

Pengalaman Masa LaluTantangan dari Arab ke Masa Depan

~

~Ma~ampM~amp~lt~middot~~~~~~k~~~~~~~~-=-----

s DAFTARISI

s

1 PENDAHULUAN 1

II PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKSANAAN 1 PERTANAHAN PADA P1P I Suatu Retrospeksi 5

21 Pembangunan Ekonomi 15 l 22middot Kebijaksanaan Pertanaban Nasional Pada PJP I

Suatu Introspeksi 11H

III KEBUAKSANAAN PERTANAHANNASIQNAL

l Tantangan dan Arab ke Masa Depan 18 I

UCAPAN TERIMA KASIH 28

DAFI-R PUSTAKA 33

RIWAYAT HIDUP 36

ii

__ bullbullbullbullbullbull---------- -OIll~~tFMiltylt-t(rgtgt- gt~ shy

KEBDAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL J

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGALAMAN MAS A LALU TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN

I PENDAHULUAN

Do not all strive to enjoy the land

The gentrystrivefor land

the clergy strive for land

the common people strive for and

and buying and selling is an art

whereby people endeavour to

cheat one another ofthe land

A New Har gift to the England

Parliament and Anny

(Gerrad Winstaniey 1650)

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang

pemanfaatan tanah (dalarn arti~yayang paling luas) Idealisme terseshy

but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk sebesarshy

besamya kemakmuran rakyat Akan tetapi idealisme tersebut sering

kaH berubah menjadi obsesi yang harns dicapai dengan pengorb~an

yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang Sejarah menunshy

jukkan bahwa Bangsa Jerman membutuhkan waktu 95 ~un dan

Bangsa Inggris membutuhkan waktu 82 tahun untuk menertibkan

(secara relatit) pemanfaatan tanahnya Risalah sejarah juga menunshy

j~kkan bahwa tertib pertanahan hanya dapat dicapai dengan keterlishy

~mmm6m= bull 1

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

_______________________I _~sectgtstifF2middotmiddotr

Yang terhormat

Bapak Rektor IPB dan Senat Guru Besar IPB

Para dosenalumni mahasiswa dan pegawai IPB

Hadirin dan para undangan yang kami muliakan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur ke

hadirat Allah Yang Maha Pengasih ata~ rahmat yang dikaruniakan

kepada kami untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah sebagai Guru

Besar Tetap Ilrilu Thnah pada Fakultas Pertanian Institut Pertimian

Bogor pada hari yang berbahagia ini Adapun judul orasi ilmiah

kami adalah

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional dalam Mendukung

Pembangunpn Ekonomi

Pengalaman Masa LaluTantangan dari Arab ke Masa Depan

~

~Ma~ampM~amp~lt~middot~~~~~~k~~~~~~~~-=-----

s DAFTARISI

s

1 PENDAHULUAN 1

II PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKSANAAN 1 PERTANAHAN PADA P1P I Suatu Retrospeksi 5

21 Pembangunan Ekonomi 15 l 22middot Kebijaksanaan Pertanaban Nasional Pada PJP I

Suatu Introspeksi 11H

III KEBUAKSANAAN PERTANAHANNASIQNAL

l Tantangan dan Arab ke Masa Depan 18 I

UCAPAN TERIMA KASIH 28

DAFI-R PUSTAKA 33

RIWAYAT HIDUP 36

ii

__ bullbullbullbullbullbull---------- -OIll~~tFMiltylt-t(rgtgt- gt~ shy

KEBDAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL J

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGALAMAN MAS A LALU TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN

I PENDAHULUAN

Do not all strive to enjoy the land

The gentrystrivefor land

the clergy strive for land

the common people strive for and

and buying and selling is an art

whereby people endeavour to

cheat one another ofthe land

A New Har gift to the England

Parliament and Anny

(Gerrad Winstaniey 1650)

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang

pemanfaatan tanah (dalarn arti~yayang paling luas) Idealisme terseshy

but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk sebesarshy

besamya kemakmuran rakyat Akan tetapi idealisme tersebut sering

kaH berubah menjadi obsesi yang harns dicapai dengan pengorb~an

yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang Sejarah menunshy

jukkan bahwa Bangsa Jerman membutuhkan waktu 95 ~un dan

Bangsa Inggris membutuhkan waktu 82 tahun untuk menertibkan

(secara relatit) pemanfaatan tanahnya Risalah sejarah juga menunshy

j~kkan bahwa tertib pertanahan hanya dapat dicapai dengan keterlishy

~mmm6m= bull 1

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

~Ma~ampM~amp~lt~middot~~~~~~k~~~~~~~~-=-----

s DAFTARISI

s

1 PENDAHULUAN 1

II PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKSANAAN 1 PERTANAHAN PADA P1P I Suatu Retrospeksi 5

21 Pembangunan Ekonomi 15 l 22middot Kebijaksanaan Pertanaban Nasional Pada PJP I

Suatu Introspeksi 11H

III KEBUAKSANAAN PERTANAHANNASIQNAL

l Tantangan dan Arab ke Masa Depan 18 I

UCAPAN TERIMA KASIH 28

DAFI-R PUSTAKA 33

RIWAYAT HIDUP 36

ii

__ bullbullbullbullbullbull---------- -OIll~~tFMiltylt-t(rgtgt- gt~ shy

KEBDAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL J

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGALAMAN MAS A LALU TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN

I PENDAHULUAN

Do not all strive to enjoy the land

The gentrystrivefor land

the clergy strive for land

the common people strive for and

and buying and selling is an art

whereby people endeavour to

cheat one another ofthe land

A New Har gift to the England

Parliament and Anny

(Gerrad Winstaniey 1650)

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang

pemanfaatan tanah (dalarn arti~yayang paling luas) Idealisme terseshy

but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk sebesarshy

besamya kemakmuran rakyat Akan tetapi idealisme tersebut sering

kaH berubah menjadi obsesi yang harns dicapai dengan pengorb~an

yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang Sejarah menunshy

jukkan bahwa Bangsa Jerman membutuhkan waktu 95 ~un dan

Bangsa Inggris membutuhkan waktu 82 tahun untuk menertibkan

(secara relatit) pemanfaatan tanahnya Risalah sejarah juga menunshy

j~kkan bahwa tertib pertanahan hanya dapat dicapai dengan keterlishy

~mmm6m= bull 1

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

__ bullbullbullbullbullbull---------- -OIll~~tFMiltylt-t(rgtgt- gt~ shy

KEBDAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL J

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGALAMAN MAS A LALU TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN

I PENDAHULUAN

Do not all strive to enjoy the land

The gentrystrivefor land

the clergy strive for land

the common people strive for and

and buying and selling is an art

whereby people endeavour to

cheat one another ofthe land

A New Har gift to the England

Parliament and Anny

(Gerrad Winstaniey 1650)

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang

pemanfaatan tanah (dalarn arti~yayang paling luas) Idealisme terseshy

but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk sebesarshy

besamya kemakmuran rakyat Akan tetapi idealisme tersebut sering

kaH berubah menjadi obsesi yang harns dicapai dengan pengorb~an

yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang Sejarah menunshy

jukkan bahwa Bangsa Jerman membutuhkan waktu 95 ~un dan

Bangsa Inggris membutuhkan waktu 82 tahun untuk menertibkan

(secara relatit) pemanfaatan tanahnya Risalah sejarah juga menunshy

j~kkan bahwa tertib pertanahan hanya dapat dicapai dengan keterlishy

~mmm6m= bull 1

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajishy

annya terhadap tanah

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya

otuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan

ertanahan nasional Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional

isebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) ketersediaan tanah

rbatas Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkemshy

lang tanah tersebut telah mengaiami degradasi atau sedang men gaIashy

ni peningkatan taraf degradasi Di wilayah pedesaan pada umumnya

legradasi tanah tersebut Qerkaitan dengan penggunaan tanah yang

nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatshy

antidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta

elatif pendeknya horison waktu para petani (2) mekanisme pasar

~ada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien Kegagalshy

an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah

dan kalaupun infotmasi tersedia pada umumnya kurang akurat akibat

kurang sempumanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah

Disamping itu transaksi tanah sering ka1i terjadi di antara pihakshy

pihak yang secara sosial-ekonomi-politik tidak seimbang Pihak yang

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih sering leali

menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah

Oleh sebab itu asumsi pasar sempuma mengenai transaksi bebas

tidak ~rpenuhi (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia

cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk

memilikimenguasai tanah terbatas Keterbatasan akses tersebut

dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional misalnya

struktur masyarakat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar

dari masyarakat biasa (4) walaupun hukum pertanahan telah terseshy

dia akan tetapi penafsiran

berkepentingan atas tanah sering

persepsi terhadap substansi hukurr

bulkan sengketa tanah Banyak da

but mengakibatkan pemerintah tl

biaya yang besar untuk menyelesa

pemikiran yang tersedia bagi asp

substansial seperti (a) aspek kes~

dan (c) aspek administrasi menj

penggunaan tanah sering kaH tajan

ke dalam dua kategori yaitu (a) kl

berbagai jenis kegiatan dan (b) ke

antara berbagai lapisan masyarakal

akan tetapi kedua jenis kompetisi t

formasi struktur perekonomian d~ Struktur perekonomian industri mel

tanah Alih fungsi tanah hutan m

fungsi tanah pertanian ke pengguna

jasa dan permukiman berlangsung s

untuk dikendalikan Bukti-bukti Sf

Bangladesh dan Pakistan menunj

pemerintah cukup sigap untuk men~

an yang timbul sebagai akibat perut

gempa dan tanah longsor akan t(

masalah-masalah pertanahan yang ti

perubahan terselubung seperti trans

Pengalaman India Philipina dan BI

alih fungsi tanah yang terjadi sebaJ

3

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

n masyarakat akan hak dan kewajimiddot

eterlibatan pemerintah dalam upaya ahan adalah adanya kebijaksanaan

a kebijaksanaan pertanahan nasional antara lain (1) ketersediaan tanah

banyak negara yang sedang berkemshy

iIlami degradasi atau sedang mengala-

Di wilayah pedesaanpada umumnya ltan dengan penggunaan tanah yang ya dan kemiskinan yang mengakibatshyntuk tindakan konservasi tanah serta tu para petani (2) mekanisme pasar asikan tanah secara efisien Kegagal-

lain oleh terbatasnya informasi tanah

l pada umumnya kurang akurat akibat asi dan dinamiknya informasi tanah sering kali terjadi di antara pihakshy

ni-poUtik tidak seimbang Pihak yang ining position) yang lebih sering kali la padanya untuk mendapatkan tanah

sempuma mengenai transaksi bebas di beberapa wilayah tanah tersedia akses masyarakat biasa untuk

batas Keterbatasan akses tersebut

yang bersifat institusional misalnya fat feodal dan lemahnya posisi tawar

iupun hukum pertanahan telah terseshy

___________________~_~1gt$gtY)~-~~middot_iI_~__~-_-)~

dia akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak yi

berkepentinganatas tanah sering kaH sangat beragam Perbed~

persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya Akibatnya waktu c pemikiran yang tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansial seperti (a) aspek kesejahteraan (b) aspek perencana

dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas dan (5) kompet penggunaan tanah sering kaH tajam Kompetisi tersebut dapat dib~ ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilikanpenguasaan antara berbagai lapisan masyarakat Walaupun dapat dikategorika

akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan erato Trar

formasi struktur perekonomian dari yang relatif belSifat agraris bull

struktur perekonomian industri mempertajam kompetisi pengguna tanah Alih fungsi tanah hutan menj~di tanah pertanian dan al

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti industJ jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kali stik

untuk dikendalikan Buktimiddotbukti sejarah yangdialami oleh Indi

Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl

pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana

an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti banj

gempa dan tanah longsor akan tetapi ~rang sigap menghada

masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha

perubahan terselubung seperti transformasi struktur perekonomia

Pengalaman India Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah

alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat ~ transformasi strukt

3

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosialshykonomi~politik lemah

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalahshy

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens Hal ini antara

rin disebabkari oleh globalisasi transformasi struktur perekonomian

ang berlanjut perubahan institusional (tata nilai norma dan orgashy

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat Oleh sebab itu suatu

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan pertashy

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama

4

--~~-~------------shy

II PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

21 Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg

an 1945-1993 dapat digolongkar

1945-1966 dan periode 1966-11

1966) walaupun upaya pembang

umumnya mengalami kegagalaI1

(1) rendahnya rataan kesejahtera

distribusi kesejahteraan dL anta

(3) kurangnya infrastruktur peml

sosiostruktur (6) terjadinya def

yang kronis dan (7) terjadinya in

Kegagalan pembangunan ek

lean antara lain oleh (1) pencap

kan dengan mengorbankan t

(2) upaya pembangunan ekonomi

politik tidak stabil dan sukarnya

dan moneter (3) pemerintah tid~

sasaran-sasaran pembangunan ek

jangka panjang (4) data dan infc

sehingga tidak memungkinkan

ekonomi yang memadai dan

ekonomi terlalu berorientasi ke (

faatkan peluang-peluang dalam f

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

ihak yang secara sosialshy

an mengalami masalahshy

n intens Halini aotara

i struktur perekonomian

nilai norma dan orgashy

~ Oleh sebab itu suatu

un kebijaksanaan pertashy

~ secara seksama

-----------~~~~~~-~--~--~-~~-~-----~---

n PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

PERTANAHAN PADA PIP I Suatu Retrospeksi

21 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unikmiddot bila

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia Kurun pembangun

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode

1945-1966 dan periode 1966-1992 Pada periode pertama (1945shy

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan akan tetapi pada

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita (2) relatif senjangnya

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan (4) tidak berkembangnya

sosiostruktur (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabshy

kan antara lain oleh (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakushy

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal

dan moneter (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun

jangka panjang (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan

ekonomi yang memadai dan (5) kebijaksanaan pembangunan

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanshy

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional

1 ~ -~~-

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan pengashy

laman pahit bagi Bangsa Indonesia Walaupun demikian Bangsa

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhshy

an ekonomi yang relatif tinggi (2) adanya mekanisme redistribusi

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan (3) adanya

stabilitas politik yang dinamik dan (4) adanya partisipasi aktif dari

masyarakat

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal

dan moneter yang terencana denganbaik Disamping itu sasaran dan

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan

yang seksama dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima

Thhun yang dikenal sebagai Repelita

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilitashy

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian

terutama pangan rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengemshy

bangan institusi petani Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui

penghematan anggaran belanja negara reformasi fiskal dan moneter

serta bantuan luar negeri Hampir seluruh sasaran peningkatan

produksi pertanian tercapai Anggaran pembangunan tahunan sepanshy

jang periode ini meningkat hampir tiga kali dan Poduk Domestik

Bruto meningkat rata-rata 86 persen per tahun

6

Thjuan utama dari 1

(1) meningkatkan keterselt

an (2) memperbaiki dan 11

baiki dan memperluas m

(4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d

per kapita pada periode t

persen dan 42 persen per

Sektor Pertanian adalah ~

proouksi beras meningka

periode ini kepercayaan at bada beras semakin besar

Repelita III (197980

strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting

an ekonomi lemah (3) m

terutama di pedesaan (4) r

(5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk

semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri 1lt

dinya dualisme struktural

pengembangan industri A

bangunan mencapai Rp34

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

-_bullbullbullbullbullbull---------__~~~~~--

riode tersebut merupakan pengashy Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah ia Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan pakaian dan bahan bang unshyI dari pengalaman tersebut yaitu an (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur (3) mempershymy a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan dan elalui (1) tercapainya pertumbuhshy (4) menciptakan kesempatan kerja Prioritas diberikan kepada ) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan Pertumbuhan POB dan POB Ileh pembangunan (3) adanya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 68 (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 42 persen per tahun Rataan tingkat pertumbuhan POB

Sektor Pertanian adalah sebesar 34 persen per tahun sedangkan lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 38 persen per tahun Pada tahun 1966 Sejak tahun 1969 periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasemshy

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar gram-program manajemen fiskal Repelita III (197980 - 198384) difokuskan untuk menerapkan lbaik Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan Kebijaksanaan ekonomi terutama lh ditetapkan melalui prakiraan ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahshyn Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal (2) meningkatkan pendapatan golongshyl an ekonomi lemah (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 3174) difokuskan pada rehabilitashy terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan Utama dan tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum Oitinjau dari sudut si dan transportasi dan pengemshy tingkat produksi dan perkembangan institusional pada periode ini ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan Akan tetapi pada tra reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indusshyir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal ~an pembangunan tahunan sepanshy sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut pendashytiga kali dan Pioduk Domestik laman struktur industri Kiranya pada periode ini pula mulai terjashy

1 per tahun dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan

pengembangan industri Anggaran yang dialokasikan untukpemshy

bangunan mencapai Rp341 triliun atau 129 persen dan POB

J 7

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

se4angkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanyashy

lah 114 persen dari PDB Peningkatan anggaran pembangunan ini

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat meningshy

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional

Repelita IV (198485 - 198811989) difokuskan kepada pengemshy

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai

tambah terhadap sumberdaya domestik Perubahan prioritas ini

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100

persen telah dicapai pada tahun 1984 Hanya $aja kebijaksanaan

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor

industri belum diterapkan seeara konsisten Walaupun pada peri ode

ini teIjadi resesi ekonomi global pertumbuhan PDB Indonesia dapat

mencapai 51 persen Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi

oleh resesi global tersebut Sebagai tanggapan terhadap resesi dan

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional Sejak tahun 1984

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan

fiskal dan moneter Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain

(1) penghematan anggaran belanja (2) devaluasi mata uang secard

bertahap (3) reformasi administrasi pembangunan (4) pemberian

insentif untuk mendorongekspor non-migas dan (5) upaya untuk

meningkatkan daya saing industri domestik

Repelita V (198889 - 199394) difokuskan untuk diversifikasi

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada

minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri yang berorienshy

tasi ekspor Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 pershy

sen Walaupun sektor pertania

terbesar akan tetapi pangsa reI

dari kira-kira 272 persen pad

pada tahun199394 Sektor if

utama dengan pertumbuhan rat

Pangsa relatif sektor ini dalam ]

dari 144 persen menjadi 169 f

Pada awal Repelita VI kc

terutama ditujukan untuk (1) r

meningkatkan efisiensi agregat

(2) melakUkan upaya untuk n

ekonomi melalui pembinaan pel

keeil dan (3) meningkatkan

ekonomi melalui dorongan pertl

Pertumbuhan ekonomi pada ReI

persen

Kajian historik menunjukkar

berhasil menerapkan konsep Re(

belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

a anggaran pembangunan hanyashy

(atan anggaran pembangunan ini

apatan pemerintah akibat meningshy

i pasaran intemasional

989) difokuskan kepada pengemshy

padat karya untuk meningkatkan

justri yang meningkatkan nHai

mestik Perubahan prioritas ini

mbada beras yang mendekati 100

1984 Hanya saja kcbijaksanaan

sektor pertanian dengan sektor

onsisten Walaupun pada periode

ertumbuhan PDB Indonesia dapat

ill desa hampir tidak dipengaruhi

ai tanggapan terhadap resesi dan

ahap harga bahan bakar minyak

iinilai rasional Sejak tahun 1984

aian dan reformasi kebijaksanaan

tersebut mencakup antara lain

(2) devaluasi mata uang seeara

lsi pembangunan (4) pemberian

non-migas dan (5) upaya untuk

omestik 4) difokuskan untuk diversifikasi

mgurangi ketergantungan kepada

embangan industri yang berorienshy

mbuhan PDB mencapai 5 persen

encapai tingkat kira-kira 16 pershy

----~

sen Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor

terbesar akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon

dari kira-kira 272 persen pada tahun 198990 menjadi 198 persen

pada tahun 199394 Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 86 per sen per tahun

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat

dari 144 persen menjadi 169 persen

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional

temtama ditujukan untuk (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas

(2) melakUkan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan

keeil dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 67

persen

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun

belum mencapai taraf yang ideal Gambar 1 memperagakan

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode

1965 - 1990 dengan perub3han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan Gambar 1 menunjukshy

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia Indonesia

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan presshy

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan

PDB per kapita nomor 5 tertinggi)

-2

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

I

E

003 DIltIzI

aNgor6ia ~FlepD

r_a

DCltgtomt ~

~

l21t1nNuoie ~e

INOO ESIA D ~kong

002 004 006

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

-lt111 o

Gambar 1 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Profil Indonesia di antara 14 Negara

(Sumber Bank Dunia)

22 Kebij

Pada

Kebij~aan Penana

didasarkan kepa4a Undang

Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang

dipegangadalah pendekal

bersifat multi sektoral dan

kebijakanaan penanahan na

perluasan basis ekonomi yi

pertumbuhan penduduk (2

pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk pengembanga

~ntuk mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah

meningkatkan kualitas ling

daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal

ruang nasional didasarkan

1992 Mengingat kompieksl

sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F

Thhun 1993 telah dibentuk

yang diketuai oleh

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

INOO ESlAc

004 006

buhan PDB Per Kapita lta 1965-1990)

_ --------------VIl~lh~4imiddot~~gt~lt_middotmiddotmiddotmiddot

22 Kebijaksanaan Pertanahan Nasional

Pada PJP I Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga kini

didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Didalam mengatasi masalahshy

masalah pertanahan yang derriikian kompleks prinsip dasar yang

dipegangadalall pendekatan bersifat multi disiplin manajemen

bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional 1Ujuan

kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi

perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari

pertumbuhan penduduk (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukimshy

an termasuk pengembangan infrastruktur (3) menyediakan tanah

~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan dan (4)

melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan danatau dalam Peningkatan Kesejahteraan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumbershyIndonesia di antara 14 Negara daya alam

l) Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata

ruang Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata

ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah Rencana tata

ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun

1992 Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab

sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

lass 11

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

NasionalKetua Bappenas yang beranggotakan (1) Menteri Sekretaris

Negara (merangkap Wakil Ketua) (2) Menteri Dalam Negeri (3)

Menteri Pertahanan Keamanan (4) Menteri Pekerjaan Umum (5)

Menteri Negara Lingkungan Hidup (6) Menteri Negara

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional dan (7) Deputi Bappeshy

nas Bidang Pengembangan Wilayah Pada tingkat propinsi fungsi

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I

Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah

(1) keberlanjutan yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digushy

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

masa yang akan datang (2) optimisasi yaitu penggunaan tanah

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat dan

(3) keseimbangan dan keselarasan yaitu tataguna tanah harus dapat

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan

~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi yang menjushy

rus kepada konflik kepentingan

Disamping pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah

struktur land tenure penting pula dipertimbargkan dalam penyusushy

nan rencana tataguna tanah Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

tataguna tanah yang menyeluruh setiap penggunaan tanah harus

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah fungsi

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

secara sosial-ekonomi-politik lemah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut

1 Thnah Pertanian dalam

(a) Penggunaan tanah

alamiah tanah

(b) Thnah harus digur

sebab itu fragmen

secara ekonomis til

pula dengan pemilil

(c) Kegiatan non-pert

tanah-tanah yang

(panen dua kali seta

kan ke penggunaan

(d) Pemetaan pendaft

terutama untuk mer

dengan tanah

2 Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me

(b) Diarahkan ke tanahshy

bagi kegiatan pert

permukiman yang al

tataguna tanah dari 5

(c) Diarahkan untuk j

golongan ekonomi h

an pembangunan s

pembangunan tiga

sederhana

(d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

nggotakan (1) Menteri Sekretaris 1 Thnah Pertanian dalam Arti Luas

(2) Menteri Dalam Negeri (3) (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan

) Menteri Pekerjaan Umum (5) alamiah tanah

Hidup (6) Menteri Negara (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien Oleh

Nasiona1 dan (7) Deputi Bappeshy sebab itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang

lh Pada tingkat propinsi fungsi secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan Demikian

oleh Bappeda Tingkat I pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan

lcanaan tata guna tanah adalah (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada

gai sumberdaya alam harus digushy tanah-tanah yang subur Thnah sawah beririgasi teknis

ejahteraan rakyat masa kini dan (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsishy

imisasi yaitu penggunaan tanah kan ke penggunaan non-pertanian

~ncapai kemakmuran rakyat dan (d) Pemetaan pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan

yaitu tataguna tanah harus dapat terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia

tan pembangunan pada lokasi dan dengan tanah

minimkan kompetisi yang menjushy 2 Thnah Perumahan-Permukiman

(a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk

hadap aspek-aspek fisik tanah (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang danatau tidak sesuai

dipertimbangkan dalam penyusushy bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan

iebab itu dalam kerangka rencana permukiman yang aman mandiri indah dan selaras dengan

setiap penggunaan tanah harus tataguna tanah dari suatu wilayah

lS dari peffiilikan tanah fungsi (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk

iadap kelompok masyarakat yang golongan ekonomi lemah Di dalam suatu satuan permukimshy

1 an pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh

rtimbangan tersebut garis besar pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah

berbagai kegiatan dapat diuraikan sederhana

(d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasionshy

al dan mendukung pengembangan wilayah

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan

dengan penataan kembali bentuk fisik tanah land tenure

dan pemilikan tanah

t Thnah Industri

(a) Diarahkan ke tanah~tanah yang kurang sesuai untuk kegiatshy

an pertanianyang intensif

(b) Mendukung pengembanganmiddotwilayah

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

peneemaran terhadap lingkungan hidup

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan

hidroorologi wilayah

Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

dilindungi terdiri atas

(a) Hutan lindung

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

dilingkungan danau dan mata air

(e) Suaka alam taman nasional dan areal preserfasi budaya

(d) Wilayah yang lingkungannya peka

Dalam konteks introspeksi pertanyaan yang syahuntuk diajushy

an adalah apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah

ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan

konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat

ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

ertumbuhan ekonomi (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

embangunan yang berkelanjutan

Untuk menjawab substansi

historik mengenai dinamika pengg

data time series selama per_ od

dilakukan (Nasoetion dan Saefull

dalam Gambar 2

04~---___---r_

03

02

-01

bull I i I I i

-1 -08 -06 -04 -02 0 o~

F1(95)

12129 Masini-masin titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2 Dinamika Penggunaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa

pola penggunaan tanah telah berubah

alamiah (hutan semak dan padang

relatif lebih intensif Pola perubahan

ekspansi areal pertanian kurang leb

dan industrialisasi Pada peri ode 196

an lebih eepat dari urbanisasi dan i

tli 15

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

1

PadC Pep balUll AIlmial01pound ~

~I~ ~

11 el(II(fUkn

~ ampII l~ Selah

-----l e n 11th II

satuan permukiman dilakukan

bentuk fisik tanah land tenure

yang kurang sesuai untuk kegiatshy

nmiddotwilayuh

lkan untuk mengurangi dampak

cungan hidup

i yang tidak mengganggu tatanan

ah padaZonCl yani Di1indun~i

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

ara lokal antara lain meliputi areal

nata air

lal dan areal preserfasi budaya

-________________w_Mt(~Amiddot

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan

data time series selama per_lode 1961-1989 (FAD 1991) telah

dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim 1994) Hasilnya disajikan

dalam Gambar 2

04

03

02

pound

~Ol a1

middot02

middot03 I middot1 aS -06 -04 middot02 0 02 04 06 08 ~

oJ F1(95)

cwtn 123 29 Mastnamuinl tilik untuk tahun 1961 sampai 1989

1 Peb01 ~II

nya peka

ertanyaan yang syahuntuk diajushy

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan

efektivitas dan efisiensi perangkat

npid melalui tiga tolok ukur yaitu

ksanaan tersebut telah mendorong

Ih mana perangkat kebijaksanaan

kesejahteraan yang lebih merata

n tersebut te]ah mendorong sistem

Gambar 2 Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989)

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensifshy

alamiah (hutan semak dan padang penggembalaan) ke pola yang

relatif lebih intensif Pola perubahan tersebut tidak linier Kecepatan

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi

dan industrialisasi Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertanishy

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi dan pasok tanah

15 I + ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

belukar alang-alang Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

terjadi ke arah yang berbeda Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

lebih cepat perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan Sejak

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urbanshy

isasi dan industrialisasi

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

untuk perkotaan dan penggunaan non pertanian pada kurun

c pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapanshy

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk tetapi

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

ke arah yang lebih bersifat industri Hal ini berkaitan dengan menshy

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri Pada

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil Pengurangan alih

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterlibashy

tan pemerintah Seperti dilaporkan oleh Barbier et al (1991)

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

tahun 1978 Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

ekspor kayu gelondongan Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

negeri akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengushy

rangi alih fungsi hutan Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

pertanian secara agregat relatif kecil Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu spurious zero speed phenomenon Pada kurun ini alih fungsi

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya bershy

16

langsung sangat cepat Akan

kawasan hutan Pada periode

dengan kecepatan rata-rata seb

itu areal padi sawah telah did

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya d

dekade terakhir telah terjadi (

alih fungsi hutan dan menurul

bab dari degradasi ini adalah

transformasi struktur perekor

bersifat agraris ke arah struktt

listik

Dengan demikian selama 1

pertanahan nasional telah berh~

yang cepat akan tetapi belur

pembangunan yang berkelanjut

Masalah yang dihadapi di

naan pertanahan nasional pada

instansi yang menangani pertar

instansi walaupun telah diupa)

yang diinginkan Hal ini teruu

cingan fanatisme sektoral C tingkat lokal relatif lemah di

lengkapnya peraturan pelaks

penafsiran hukum antar berba~

(c) beJum berkembangnya ken

aparat pemerintah dan (d) kun

manajemen pertanahan nasiona

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

~-

ngsi padang penggembalaan dan

da kurun 1975-1982 peru bah an

at urbanisasi dan industrialisasi

I hampir tidak terjadi dan pasok

[sal dari alih fungsi hutan Sejak

kembali lebih cepat dari urbanshy

lfl perluasan penggunaan tanah

1an non pertanian pada kurun

Ipai dengan awal tahun delapanshy

1 pertumbuhan penduduk tetapi

sformasi struktur perekonomian

Hal ini berkaitan dengan menshy

k pada tahun tujuhpuluhan yang

an pembangunan industri Pad a

tanian lebih cepat dari perluasan

n relatif kecil Pengurangan alih

n dampak positif dari keterlibashy

f1 oleh Barbier ~ al (1991)

Ir untuk kayu gelondongan pada

un 1980 pemerintah melarang

un tujuan utama kebijaksanaan

rkembangan industri kayu dalam

rsebut telah efektif pula mengushy

run 1975-1982 perluasan areal

Hal ini dapat dianggap sebagai

lon Pada kurun ini alih fungsi

-pertanian pada hakikatnya bershy

langsung sangat cepat Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

kawasan hutan Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

dengan kecepatan rata-rata sebesar 36 persen per tahun Disamping

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi

sangat sederhana

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa selama tiga

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian Penyeshy

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industriashy

listik

i

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan

Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksashy

naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah (1) jumlah

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak Koordinasi antar

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

yang diinginkan Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perunshy

cingan fanatisme sektoral (2) implementasi kebijaksanaan pada

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum

lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960 (b) beragamnya

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

manajemen pertanahan nasional

17

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

III KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguhshy

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

Indonesia Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan

mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua Pengertian kebangkishy

tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia Kemanshy

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh

berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

intemasional Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

nasional gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

seksama adalah (1) Globalisasi perekonomian Implikasi dari globashy

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

terhadap persaingan intemasional Untuk dapat bersaing Indonesia

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

Pembangunan Nasional Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia

harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah karena

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg Dengan demikian salah

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif

dan berdayaguna serta berhasilguna (2) Transformasi struktur

perekonomian nasional Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurangshy

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) penyerapan

18

tenaga kerja dan ekspor Sec

Sekunder (terutama industri d~

(Jasa) meningkat Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j

dan perumahan-permukiman

bagaimana mengendalikan kon

rangi kemampuan Indonesia Ul

dalam jangka panjang Perlu

yang kita alami sejak tahun

yang besar yaitu melalui inve

truktur (terutama sistem iriga

petani) Terdapat lima faktor

kemampuan Indonesia untuk n

pangan untuk jangka panjang

hara dan mengembangkan sav

kali atau lebih setahun) (2) 1

daya air secara efisien (3)

mendifusikan teknologi tepat g

dan menerapkan kebijaksan

memberikan insentif yang bes

pangan

Alasan bagi upaya kita UI

sawah beririgasi teknis tidak h

teknis untuk memproduksi f

alasan untuk memelihara keSf

bangan tersebut kita akan d

hidup dan produktivitas sumb

bentuk ekosistem yang sangat

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

HAN NASIONAL

iasa Depan

ahun kedua (PIP II) sUl1gguhshy

~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan

kedua Pengertian kebangkishy

~katnya kemandirian Bangsa

sa apapun di dunia Kernanshy

a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian Implikasi dari globashy

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing Indonesia

i dalam seluruh kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah karena

mparatif dalam penggunaan

ting Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif

(2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurangshy

Lri Sektor Primer (terutama

ik Bruto (PDB) penyerapan

-of

tenaga keIja dan ekspor Secara serentak peranan relatif Sektor

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier

(Jasa) meningkat Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah

pertanian ke penggum~an non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman Thntangan yang kita hadapi adalah

bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengushy

rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan

dalam jangka panjang Perlu ditekankan bahwa swasembada beras

yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan

yang besar yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrasshy

truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan

petani) Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada

pangan untuk jangka panjang yaitu (1) kemampuan untuk memelishy

hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua

kali atau lebih setahun) (2) kemampuan untuk mengelola sumbershy

daya air secara efisien (3) kemampuan untuk menciptakan dan

mendifusikan teknologi tepat guna (4) kemampuan untuk menyusun

dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan

pangan

Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan

sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

teknis untuk memproduksi pangan tetapi juga berkaitan dengan

alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem Dengan keseimshy

bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan

hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu

bentuk ekosistem yang sangatstabil Jika struktur fisik-kimia-biologi

Igt

++ fyensa

tanah sawah telah terbentuk maka penggunaan air pertanian dapat

menjadi efisien erosi dapat dikendalikan sampai batas yang dapat

ditoleransi dan pencucian hara tanaman dapat ditekan hingga batas

yang minimum

Kebijaksanaan pencegahan konversi sawah beririgasi teknis ke

penggunaan nonpertanian mempunyai implikasi yang luas Pertamashy

tama Pemerintah harus meningkatkan pendapatan petani sawah

melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi Peningkatan pendashy

patan tersebut antara lain dapat dicapai melalui (1) pengintroduksian

teknologi maju seperti bio teknologi dan mekanisasi (2) perbaikan

organisasi petani (3) perluasan dan perbaikan perkreditan pedesaan

(4) kebijaksanaan hargz melalui penetapan floor price dan ceiling price serta pengembangan kelembagaan kontrak beli dan (5)

pengembangan industri rumah tangga yang dikaitkan dengan industri

yang berskala lebih besar sebagai bapak angkat Disamping itu perlu

pula dipikirkan kemungkinan rekayasa kelembagaan yang memungshy

kinkan petani menjadi tenaga kerja pan time pada agroindustri

pedesaan Walaupun arahan dan petunjuk untuk mempertahankan dan

memelihara tanah sawah sudah cukup jelas tetapi kita belum

mempunyai konsepsi dan kebijaksanaan yang terpadu dan menyelushy

ruh mengenai masalah tersebut Kebijaksanaan tersebut antara lain

mencakup kebijaksanaan mengenai lokasi permukimanshy

perumahan industri dan jasa terutama dalam konteks Pulau Jawa -

Luar Jawa dan Kawasan Indonesia Barat - Kawasan Indonesia

Timur Hingga dewasa ini kebijaksanaan tata ruang kita masih

bersifat inward looking dalam pengertian bersifat penataan ruang di

dalam wilayah dan kurang mencakup (a) kebijaksanaan konfigurasi

20

pemanfaatan ruang antar wi]

ruang pada konteks internas

perubahan-perubahan yang tir

nomian

Sesuai dengan amanat G

haruslah mendorong industri-]

perkembangan industri-manuj

tanah-tanah yang kurarlg ses

Disamping itu proses ken sentI

lambat melalui pemberian ir

pulau Jawa Sebagai contoh

jaminan perpanjangan bagi i

Jawa merupakan salah satu bl

dan ketidaktentuan (uncertaim Berbagai prakiraan menU

pai tingkat pertumbuhan eko

persen per tahun) pada PJP

cepat itu adalah meningkatn

masalah pertanahan baik dil

Untuk mengatasi masalah-ma~

dan teknis aparat pemerintah

tersebut berkaitan dengan (1)

an masyarakat (2) keakuratar

time dari jasa-jasa pertanahal

mendapat perhatian yang let

adalah (1) Meningkatkan efis

kegiatan pembangunan (2) P

tanah untuk pencapaian

5gunaan air pertanian dapat

in sampai batas yang dapat

dapat ditekan hingga batas

i sawah beririgasi teknis ke

nplikasi yang luas Pertamashy

pendapatan petani sa wah

fisiensi Peningkatan pendashy

nelalui (1) pengintroduksian

n mekanisasi (2) perbaikan

)aikan perkreditan pedesaan

pan floor price dan ceiling

aan kontrak beli dan (5)

ng dikaitkan dengan industri

angkat Disamping itu perlu

kelembagaan yang memungshy

an time pada agroindustri

mtuk mempertahankan dan

lp jelas tetapi kita belum

yang terpadu dan menyelushy

ksanaan tersebut antara lain

i lokasi permukimanshy

dalam konteks Pulau Jawa shy

3arat - Kawasan Indonesia

laan tata ruang kita masih

In bersifat penataan ruang di

a) kebijaksanaan konfigurasi

~1~1

pemanfaatan ruang antar wilayah nasional dan (b) kebijaksanaan

ruang pada konteks internasional terutama dalam mengantisipasi

perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat globalisasi perekoshy

nomian

Sesuai dengan amanat GBHN 1993 kebijaksanaan pertanahan

haruslah mendorong industri-manufakturing dan jasa Oleh sebab itu

perkembangan industri-manufakturing haruslah dapat diarahkan ke

tanah-tanah yang kurarlg sesuai bagi kegiatan pertanian intensif

Disamping itu proses kensentrasi industri di Pulau Iawa perlu dipershy

lamb at melalui pemberian insentif pembangunan industri di luar

pulau Jawa Sebagai contoh pemberian Hak Guna Usaha dengan

jaminan perpanjangan bag industri yang dibangun di luar pulau

Jawa merupakan salah satu bentuk insentif yang mengurangi resiko

dan ketidaktentuan (uncenainty) yang ditanggung oleh investor

Berbagai prakiraan menunjukkan bahwa Indonesia akan mencashy

pai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat (rata-rata 6-7

persen per tahun) pada PIP II Implikasi dari pertumbuhan yang

cepat itu adalah meningkatnya transaksi tanah dan meningkatnya

masalah pertanahan baik didalam jumlah maupun kompleksitas

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kompetensi konsepsional

dan teknis aparat pemerintah harus terus ditingkatkan Kompetensi

tersebut berkaitan dengan (1) Kesesuaian hasil kerja dengan kebutuhshy

an masyarakat (2) keakuratan hasil kerja dan (3) ketepatan delivery

time dari jasa-jasa pertanahan Bidang-bidang strategik yang pedu

mendapat perhatian yang lebih seksama pada PJP II antara lain

adalah (1) Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah untuk seluruh

kegiatan pembangunan (2) Pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan

tanah untuk pencapaian sebesar-besar kemakmuran rakyat

(3) Penyusunan kebijaksanaan penggunaan tanah secara regional

dengan memperhatikan keragaman potensi tanah antar wilayah fase

pertumbuhan ekonomi wilayah keragaman tingkat pertumbuhan

kelembagaan antar wilayah dan pengaruh perkembangan ekonomi

global (4) Peningkatan kompetensi kelembagaan perlanahan

(5) Penyempurnaan administrasi pertanahan melalui penggunaan

teknologi maju (6) Mengembangkan sistem hukum pertanahan

nasional (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilshy

an keputusan mengenai tanah melalui bimbingan masal yang dilaksashy

nakan secara sistematik dan (8) Desentralisasi manajemen pertanahshy

an nasional

1Ijuan akhir dari sasaran-sasaran tersebut adalah suatu keadaan

dimana pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan

aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila Administrasi pertanahshy

an dalam artinya yang paling luas haruslah memberikan kemudahan

dan tidak menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh

masyarakat

Transformasi struktur perekonomian pada PJP II juga akan

mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja Pada gilirannya

struktur penyerapan tenaga kerja akan mempengaruhi struktur pemilshy

ikan-penguasaan tanah Sejak tahun tujuhpuluhan akibat dari pershy

tumbuhan penduduk dan penerapan teknologi yang lebih maju

permintaan tenaga kerja pedesaan-pertanian pada kenyataannya

menurun Akan tempi tenaga kerja yang seharusnya kelu2r dad

sektor pertanian belum dapat ditampung oleh sektor industri-manushy

fakturing dan sektor jasa yang rasio kapital-tanaga kerjanya re]atif

besar Akibatnya (terutama untuk Pulau Jawa Sebagian Pulau

Sumatera dan Pulau Sulawesi) telah terjadi fragmentasi pemilikan

22

tanah Fragmentasi tanah 1

satuan-satuan tanah usaha

sosial merugikan karena

meningkatkan biaya rata-ra

Indonesia masih menghada]

Berbagai kebijaksanaal

mencegah dan mengurang

usaha tani tersebut Salah

sanakan oleh pemerintah IT

diharapkan dapat mengatas

tekanan penduduk di Pulau

mengembangkan wilayah-~

Melalui program ini seth

hektar tanah pertanian ylt

meningkatkan kesejahteraa

transmigrasi dilaksanakan

misalnya pola pangan da

Dalam ban yak kasus poh

mengecewakan Akan tetap

PIR perlu diamati secara

berbagai penyempurnaan t

katkan kesejahteraan petan

penyempurnaan pola PIR

yang saling menguntungka

inti terutama dalam pemh

dan (2) persyaratan untuk (

Disamping itu penger

small holder estate PRPJ

maan tanah secara regional

msi tanah antar wilayah fase

gaman tingkat pertumbuhan

lfUh perkembangan ekonomi

l kelembagaan perianahan

anahan melalui penggunaan

l sistem hukum pertanahan

nasyarakat dalam pengambilshy

lmhingan masal yang dilaksashy

ralisasi manajemen pertanahshy

ersebut adalah suatu keadaan

manfaatan tanah merupakan

asila Administrasi pertanahshy

slah memberikan kemudahan

yang harus ditanggung oleh

lan pada PJP II juga akan

laga kerja Pada gilirannya

l1empengaruhi struktur pemilshy

ljuhpuluhan akibat dari pershy

teknologi yang Iebih maj u

~rtanian pada kenyataannya

yang seharusnya keluar dari

g oleh sektor industri-manushy

apital-tanaga kerjanya relatif

llau Jawa Sebagian Pulau

erjadi fragmentasi pemilikan

tanah Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya

satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 05 hektar secara

sosial merugikan karena skala ekonomi yang relatif keeil akan

meningkatkan biaya rata-rata Diperkirakan untuk tahap awal PJP II

Indonesia masih menghadapi masalah tersebut

Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk

meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah

usaha tani tersebut Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilakshy

sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi Program ini

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak

mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa

Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua

hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat

meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak Program

transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola

misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak

mengeeewakan Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola

PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan

berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya yaitu meningshy

katkan kesejahteraan petani Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan

yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan

inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko

dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma

Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti

small holder estate PRPTE Peternakan Inti Rakyat dan Tambak

)l

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

melalui konsolidasi manajemen usaha tani Melalui kebijaksanaan ini

usaha tani skala keeil (kurang dari 05 hektar) yang terletak dalam

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

10 - 15 hektar Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

satu jenis komoditas Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen

pengolahan dan pengemasan prod uk Dalam hal ini perusahaan

agroindustri bertindak sebagai bapak angkat dari satuan agribisnis

tersebut Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan Manfaat

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari

kegiatan agroindustri Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

project Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan Di penghujung P1P II yaitu

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar apalagi jika perubahshy

an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi di

daerah pedesaan akan terjadi proses akumulasi pemilikanshy

penguasaan tanah Oleh sebab itu tidaklah terlalu pagi jika dewasa

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebushy

nan Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

24

masyarakat (2) efisiensi pen~

efisiensi rentang manajemen

menerapkan kebijaksanaan ko

diintegrasikan kedalam satual

berkisar antara 100000 - 15C

batas maksimum HGU perk

yang seksama terutama meng(

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomiar

dan peningkatan pendapatar

menengah dan tinggi pada

kesenjangan kesejahteraan pel

peluang penduduk desa untu~

diperluas Bagi penduduk de

dalam arti luas tanah meruI

amat penting Dengan demiki

busikan tanah kepada petani

perlu ditingkatkan pelaksanru

PIR PRPTE dan sejenisnya

scpsional maupun operasion

program-program tersebut daj

pai target group yang lebih lu

Seyogyanya program te

program payung yaitu pengeuro

utarna dari program terscbt

melalui pendekatan agribisl1

diperkirakan membutuhkan t

luasannya sudah semakin terb

lua

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

5gunaan air pertanian dapat

in sampai batas yang dapat

dapat ditekan hingga batas

i sawah beririgasi teknis ke

nplikasi yang luas Pertamashy

pendapatan petani sa wah

fisiensi Peningkatan pendashy

nelalui (1) pengintroduksian

n mekanisasi (2) perbaikan

)aikan perkreditan pedesaan

pan floor price dan ceiling

aan kontrak beli dan (5)

ng dikaitkan dengan industri

angkat Disamping itu perlu

kelembagaan yang memungshy

an time pada agroindustri

mtuk mempertahankan dan

lp jelas tetapi kita belum

yang terpadu dan menyelushy

ksanaan tersebut antara lain

i lokasi permukimanshy

dalam konteks Pulau Jawa shy

3arat - Kawasan Indonesia

laan tata ruang kita masih

In bersifat penataan ruang di

a) kebijaksanaan konfigurasi

~1~1

pemanfaatan ruang antar wilayah nasional dan (b) kebijaksanaan

ruang pada konteks internasional terutama dalam mengantisipasi

perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat globalisasi perekoshy

nomian

Sesuai dengan amanat GBHN 1993 kebijaksanaan pertanahan

haruslah mendorong industri-manufakturing dan jasa Oleh sebab itu

perkembangan industri-manufakturing haruslah dapat diarahkan ke

tanah-tanah yang kurarlg sesuai bagi kegiatan pertanian intensif

Disamping itu proses kensentrasi industri di Pulau Iawa perlu dipershy

lamb at melalui pemberian insentif pembangunan industri di luar

pulau Jawa Sebagai contoh pemberian Hak Guna Usaha dengan

jaminan perpanjangan bag industri yang dibangun di luar pulau

Jawa merupakan salah satu bentuk insentif yang mengurangi resiko

dan ketidaktentuan (uncenainty) yang ditanggung oleh investor

Berbagai prakiraan menunjukkan bahwa Indonesia akan mencashy

pai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat (rata-rata 6-7

persen per tahun) pada PIP II Implikasi dari pertumbuhan yang

cepat itu adalah meningkatnya transaksi tanah dan meningkatnya

masalah pertanahan baik didalam jumlah maupun kompleksitas

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kompetensi konsepsional

dan teknis aparat pemerintah harus terus ditingkatkan Kompetensi

tersebut berkaitan dengan (1) Kesesuaian hasil kerja dengan kebutuhshy

an masyarakat (2) keakuratan hasil kerja dan (3) ketepatan delivery

time dari jasa-jasa pertanahan Bidang-bidang strategik yang pedu

mendapat perhatian yang lebih seksama pada PJP II antara lain

adalah (1) Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah untuk seluruh

kegiatan pembangunan (2) Pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan

tanah untuk pencapaian sebesar-besar kemakmuran rakyat

(3) Penyusunan kebijaksanaan penggunaan tanah secara regional

dengan memperhatikan keragaman potensi tanah antar wilayah fase

pertumbuhan ekonomi wilayah keragaman tingkat pertumbuhan

kelembagaan antar wilayah dan pengaruh perkembangan ekonomi

global (4) Peningkatan kompetensi kelembagaan perlanahan

(5) Penyempurnaan administrasi pertanahan melalui penggunaan

teknologi maju (6) Mengembangkan sistem hukum pertanahan

nasional (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilshy

an keputusan mengenai tanah melalui bimbingan masal yang dilaksashy

nakan secara sistematik dan (8) Desentralisasi manajemen pertanahshy

an nasional

1Ijuan akhir dari sasaran-sasaran tersebut adalah suatu keadaan

dimana pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan

aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila Administrasi pertanahshy

an dalam artinya yang paling luas haruslah memberikan kemudahan

dan tidak menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh

masyarakat

Transformasi struktur perekonomian pada PJP II juga akan

mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja Pada gilirannya

struktur penyerapan tenaga kerja akan mempengaruhi struktur pemilshy

ikan-penguasaan tanah Sejak tahun tujuhpuluhan akibat dari pershy

tumbuhan penduduk dan penerapan teknologi yang lebih maju

permintaan tenaga kerja pedesaan-pertanian pada kenyataannya

menurun Akan tempi tenaga kerja yang seharusnya kelu2r dad

sektor pertanian belum dapat ditampung oleh sektor industri-manushy

fakturing dan sektor jasa yang rasio kapital-tanaga kerjanya re]atif

besar Akibatnya (terutama untuk Pulau Jawa Sebagian Pulau

Sumatera dan Pulau Sulawesi) telah terjadi fragmentasi pemilikan

22

tanah Fragmentasi tanah 1

satuan-satuan tanah usaha

sosial merugikan karena

meningkatkan biaya rata-ra

Indonesia masih menghada]

Berbagai kebijaksanaal

mencegah dan mengurang

usaha tani tersebut Salah

sanakan oleh pemerintah IT

diharapkan dapat mengatas

tekanan penduduk di Pulau

mengembangkan wilayah-~

Melalui program ini seth

hektar tanah pertanian ylt

meningkatkan kesejahteraa

transmigrasi dilaksanakan

misalnya pola pangan da

Dalam ban yak kasus poh

mengecewakan Akan tetap

PIR perlu diamati secara

berbagai penyempurnaan t

katkan kesejahteraan petan

penyempurnaan pola PIR

yang saling menguntungka

inti terutama dalam pemh

dan (2) persyaratan untuk (

Disamping itu penger

small holder estate PRPJ

maan tanah secara regional

msi tanah antar wilayah fase

gaman tingkat pertumbuhan

lfUh perkembangan ekonomi

l kelembagaan perianahan

anahan melalui penggunaan

l sistem hukum pertanahan

nasyarakat dalam pengambilshy

lmhingan masal yang dilaksashy

ralisasi manajemen pertanahshy

ersebut adalah suatu keadaan

manfaatan tanah merupakan

asila Administrasi pertanahshy

slah memberikan kemudahan

yang harus ditanggung oleh

lan pada PJP II juga akan

laga kerja Pada gilirannya

l1empengaruhi struktur pemilshy

ljuhpuluhan akibat dari pershy

teknologi yang Iebih maj u

~rtanian pada kenyataannya

yang seharusnya keluar dari

g oleh sektor industri-manushy

apital-tanaga kerjanya relatif

llau Jawa Sebagian Pulau

erjadi fragmentasi pemilikan

tanah Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya

satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 05 hektar secara

sosial merugikan karena skala ekonomi yang relatif keeil akan

meningkatkan biaya rata-rata Diperkirakan untuk tahap awal PJP II

Indonesia masih menghadapi masalah tersebut

Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk

meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah

usaha tani tersebut Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilakshy

sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi Program ini

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak

mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa

Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua

hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat

meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak Program

transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola

misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak

mengeeewakan Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola

PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan

berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya yaitu meningshy

katkan kesejahteraan petani Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan

yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan

inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko

dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma

Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti

small holder estate PRPTE Peternakan Inti Rakyat dan Tambak

)l

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

melalui konsolidasi manajemen usaha tani Melalui kebijaksanaan ini

usaha tani skala keeil (kurang dari 05 hektar) yang terletak dalam

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

10 - 15 hektar Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

satu jenis komoditas Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen

pengolahan dan pengemasan prod uk Dalam hal ini perusahaan

agroindustri bertindak sebagai bapak angkat dari satuan agribisnis

tersebut Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan Manfaat

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari

kegiatan agroindustri Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

project Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan Di penghujung P1P II yaitu

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar apalagi jika perubahshy

an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi di

daerah pedesaan akan terjadi proses akumulasi pemilikanshy

penguasaan tanah Oleh sebab itu tidaklah terlalu pagi jika dewasa

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebushy

nan Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

24

masyarakat (2) efisiensi pen~

efisiensi rentang manajemen

menerapkan kebijaksanaan ko

diintegrasikan kedalam satual

berkisar antara 100000 - 15C

batas maksimum HGU perk

yang seksama terutama meng(

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomiar

dan peningkatan pendapatar

menengah dan tinggi pada

kesenjangan kesejahteraan pel

peluang penduduk desa untu~

diperluas Bagi penduduk de

dalam arti luas tanah meruI

amat penting Dengan demiki

busikan tanah kepada petani

perlu ditingkatkan pelaksanru

PIR PRPTE dan sejenisnya

scpsional maupun operasion

program-program tersebut daj

pai target group yang lebih lu

Seyogyanya program te

program payung yaitu pengeuro

utarna dari program terscbt

melalui pendekatan agribisl1

diperkirakan membutuhkan t

luasannya sudah semakin terb

lua

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

(3) Penyusunan kebijaksanaan penggunaan tanah secara regional

dengan memperhatikan keragaman potensi tanah antar wilayah fase

pertumbuhan ekonomi wilayah keragaman tingkat pertumbuhan

kelembagaan antar wilayah dan pengaruh perkembangan ekonomi

global (4) Peningkatan kompetensi kelembagaan perlanahan

(5) Penyempurnaan administrasi pertanahan melalui penggunaan

teknologi maju (6) Mengembangkan sistem hukum pertanahan

nasional (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilshy

an keputusan mengenai tanah melalui bimbingan masal yang dilaksashy

nakan secara sistematik dan (8) Desentralisasi manajemen pertanahshy

an nasional

1Ijuan akhir dari sasaran-sasaran tersebut adalah suatu keadaan

dimana pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan

aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila Administrasi pertanahshy

an dalam artinya yang paling luas haruslah memberikan kemudahan

dan tidak menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh

masyarakat

Transformasi struktur perekonomian pada PJP II juga akan

mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja Pada gilirannya

struktur penyerapan tenaga kerja akan mempengaruhi struktur pemilshy

ikan-penguasaan tanah Sejak tahun tujuhpuluhan akibat dari pershy

tumbuhan penduduk dan penerapan teknologi yang lebih maju

permintaan tenaga kerja pedesaan-pertanian pada kenyataannya

menurun Akan tempi tenaga kerja yang seharusnya kelu2r dad

sektor pertanian belum dapat ditampung oleh sektor industri-manushy

fakturing dan sektor jasa yang rasio kapital-tanaga kerjanya re]atif

besar Akibatnya (terutama untuk Pulau Jawa Sebagian Pulau

Sumatera dan Pulau Sulawesi) telah terjadi fragmentasi pemilikan

22

tanah Fragmentasi tanah 1

satuan-satuan tanah usaha

sosial merugikan karena

meningkatkan biaya rata-ra

Indonesia masih menghada]

Berbagai kebijaksanaal

mencegah dan mengurang

usaha tani tersebut Salah

sanakan oleh pemerintah IT

diharapkan dapat mengatas

tekanan penduduk di Pulau

mengembangkan wilayah-~

Melalui program ini seth

hektar tanah pertanian ylt

meningkatkan kesejahteraa

transmigrasi dilaksanakan

misalnya pola pangan da

Dalam ban yak kasus poh

mengecewakan Akan tetap

PIR perlu diamati secara

berbagai penyempurnaan t

katkan kesejahteraan petan

penyempurnaan pola PIR

yang saling menguntungka

inti terutama dalam pemh

dan (2) persyaratan untuk (

Disamping itu penger

small holder estate PRPJ

maan tanah secara regional

msi tanah antar wilayah fase

gaman tingkat pertumbuhan

lfUh perkembangan ekonomi

l kelembagaan perianahan

anahan melalui penggunaan

l sistem hukum pertanahan

nasyarakat dalam pengambilshy

lmhingan masal yang dilaksashy

ralisasi manajemen pertanahshy

ersebut adalah suatu keadaan

manfaatan tanah merupakan

asila Administrasi pertanahshy

slah memberikan kemudahan

yang harus ditanggung oleh

lan pada PJP II juga akan

laga kerja Pada gilirannya

l1empengaruhi struktur pemilshy

ljuhpuluhan akibat dari pershy

teknologi yang Iebih maj u

~rtanian pada kenyataannya

yang seharusnya keluar dari

g oleh sektor industri-manushy

apital-tanaga kerjanya relatif

llau Jawa Sebagian Pulau

erjadi fragmentasi pemilikan

tanah Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya

satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 05 hektar secara

sosial merugikan karena skala ekonomi yang relatif keeil akan

meningkatkan biaya rata-rata Diperkirakan untuk tahap awal PJP II

Indonesia masih menghadapi masalah tersebut

Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk

meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah

usaha tani tersebut Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilakshy

sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi Program ini

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak

mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa

Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua

hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat

meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak Program

transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola

misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak

mengeeewakan Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola

PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan

berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya yaitu meningshy

katkan kesejahteraan petani Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan

yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan

inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko

dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma

Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti

small holder estate PRPTE Peternakan Inti Rakyat dan Tambak

)l

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

melalui konsolidasi manajemen usaha tani Melalui kebijaksanaan ini

usaha tani skala keeil (kurang dari 05 hektar) yang terletak dalam

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

10 - 15 hektar Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

satu jenis komoditas Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen

pengolahan dan pengemasan prod uk Dalam hal ini perusahaan

agroindustri bertindak sebagai bapak angkat dari satuan agribisnis

tersebut Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan Manfaat

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari

kegiatan agroindustri Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

project Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan Di penghujung P1P II yaitu

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar apalagi jika perubahshy

an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi di

daerah pedesaan akan terjadi proses akumulasi pemilikanshy

penguasaan tanah Oleh sebab itu tidaklah terlalu pagi jika dewasa

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebushy

nan Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

24

masyarakat (2) efisiensi pen~

efisiensi rentang manajemen

menerapkan kebijaksanaan ko

diintegrasikan kedalam satual

berkisar antara 100000 - 15C

batas maksimum HGU perk

yang seksama terutama meng(

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomiar

dan peningkatan pendapatar

menengah dan tinggi pada

kesenjangan kesejahteraan pel

peluang penduduk desa untu~

diperluas Bagi penduduk de

dalam arti luas tanah meruI

amat penting Dengan demiki

busikan tanah kepada petani

perlu ditingkatkan pelaksanru

PIR PRPTE dan sejenisnya

scpsional maupun operasion

program-program tersebut daj

pai target group yang lebih lu

Seyogyanya program te

program payung yaitu pengeuro

utarna dari program terscbt

melalui pendekatan agribisl1

diperkirakan membutuhkan t

luasannya sudah semakin terb

lua

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

maan tanah secara regional

msi tanah antar wilayah fase

gaman tingkat pertumbuhan

lfUh perkembangan ekonomi

l kelembagaan perianahan

anahan melalui penggunaan

l sistem hukum pertanahan

nasyarakat dalam pengambilshy

lmhingan masal yang dilaksashy

ralisasi manajemen pertanahshy

ersebut adalah suatu keadaan

manfaatan tanah merupakan

asila Administrasi pertanahshy

slah memberikan kemudahan

yang harus ditanggung oleh

lan pada PJP II juga akan

laga kerja Pada gilirannya

l1empengaruhi struktur pemilshy

ljuhpuluhan akibat dari pershy

teknologi yang Iebih maj u

~rtanian pada kenyataannya

yang seharusnya keluar dari

g oleh sektor industri-manushy

apital-tanaga kerjanya relatif

llau Jawa Sebagian Pulau

erjadi fragmentasi pemilikan

tanah Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya

satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 05 hektar secara

sosial merugikan karena skala ekonomi yang relatif keeil akan

meningkatkan biaya rata-rata Diperkirakan untuk tahap awal PJP II

Indonesia masih menghadapi masalah tersebut

Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk

meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah

usaha tani tersebut Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilakshy

sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi Program ini

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak

mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa

Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua

hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat

meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak Program

transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola

misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak

mengeeewakan Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola

PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan

berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya yaitu meningshy

katkan kesejahteraan petani Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan

yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan

inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko

dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma

Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti

small holder estate PRPTE Peternakan Inti Rakyat dan Tambak

)l

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

melalui konsolidasi manajemen usaha tani Melalui kebijaksanaan ini

usaha tani skala keeil (kurang dari 05 hektar) yang terletak dalam

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

10 - 15 hektar Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

satu jenis komoditas Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen

pengolahan dan pengemasan prod uk Dalam hal ini perusahaan

agroindustri bertindak sebagai bapak angkat dari satuan agribisnis

tersebut Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan Manfaat

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari

kegiatan agroindustri Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

project Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan Di penghujung P1P II yaitu

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar apalagi jika perubahshy

an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi di

daerah pedesaan akan terjadi proses akumulasi pemilikanshy

penguasaan tanah Oleh sebab itu tidaklah terlalu pagi jika dewasa

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebushy

nan Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

24

masyarakat (2) efisiensi pen~

efisiensi rentang manajemen

menerapkan kebijaksanaan ko

diintegrasikan kedalam satual

berkisar antara 100000 - 15C

batas maksimum HGU perk

yang seksama terutama meng(

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomiar

dan peningkatan pendapatar

menengah dan tinggi pada

kesenjangan kesejahteraan pel

peluang penduduk desa untu~

diperluas Bagi penduduk de

dalam arti luas tanah meruI

amat penting Dengan demiki

busikan tanah kepada petani

perlu ditingkatkan pelaksanru

PIR PRPTE dan sejenisnya

scpsional maupun operasion

program-program tersebut daj

pai target group yang lebih lu

Seyogyanya program te

program payung yaitu pengeuro

utarna dari program terscbt

melalui pendekatan agribisl1

diperkirakan membutuhkan t

luasannya sudah semakin terb

lua

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

melalui konsolidasi manajemen usaha tani Melalui kebijaksanaan ini

usaha tani skala keeil (kurang dari 05 hektar) yang terletak dalam

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

10 - 15 hektar Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

satu jenis komoditas Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen

pengolahan dan pengemasan prod uk Dalam hal ini perusahaan

agroindustri bertindak sebagai bapak angkat dari satuan agribisnis

tersebut Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan Manfaat

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari

kegiatan agroindustri Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

project Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan Di penghujung P1P II yaitu

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar apalagi jika perubahshy

an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi di

daerah pedesaan akan terjadi proses akumulasi pemilikanshy

penguasaan tanah Oleh sebab itu tidaklah terlalu pagi jika dewasa

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebushy

nan Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

24

masyarakat (2) efisiensi pen~

efisiensi rentang manajemen

menerapkan kebijaksanaan ko

diintegrasikan kedalam satual

berkisar antara 100000 - 15C

batas maksimum HGU perk

yang seksama terutama meng(

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomiar

dan peningkatan pendapatar

menengah dan tinggi pada

kesenjangan kesejahteraan pel

peluang penduduk desa untu~

diperluas Bagi penduduk de

dalam arti luas tanah meruI

amat penting Dengan demiki

busikan tanah kepada petani

perlu ditingkatkan pelaksanru

PIR PRPTE dan sejenisnya

scpsional maupun operasion

program-program tersebut daj

pai target group yang lebih lu

Seyogyanya program te

program payung yaitu pengeuro

utarna dari program terscbt

melalui pendekatan agribisl1

diperkirakan membutuhkan t

luasannya sudah semakin terb

lua

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

~ seksama

nah mungkin pula diatasi

Melalui kebijaksanaan ini

ektar) yang terletak dalam

atu satuan agribisnis seluas

ha tani tersebut diusahakan

tersebut dikaitkan dengan

ukan kegiatan pasca pan en

)alam hal ini perusahaan

~kat dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

dapat dilibatkan Manfaat

lidasi manajemen tanah ini

pengadaan faktor produksi

sebagian nilai tambah dari

onsolidasi dari manajemen

an seksama melalui pilot

Pertanian dalam penerapan

penghujung P1P II yaitu

mfakturing dan sektor jasa

besar apalagi jika perubahshy

jisertai oleh urbani sasi di

s akumulasi pemilikanshy

h terlalu pagi jika dewasa

lsan pemilikan-penguasaan

j besar misalnya perkebushy

rkan pada (1) rasa keadilan

antara berbagai golongan

masyarakat (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

efisiensi rentang manajemen Dewasa ini Departemen Pertanian

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen Perkebunan PTP

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

berkisar antara 100000 - 150000 hektar Upaya untuk menetapkan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

yang seksama terutama mengenai dampak teknis sosial dan ekonomi

dari pembatasan tersebut

Globalisasi perekonomian transformasi struktur perekonomian

dan peningkatan pendapatan terutama golongan berpendapatan

mcnengah dan tinggi pada PJP II potensial untuk meningkatkan

kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota Oleh sebab itu

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

diperluas Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

dalam arti luas tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang

amat penting Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang meredistrishy

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landreorm)

perlu ditingkatkan pelaksanaannya Program-program transmigrasi

PIR PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara konshy

sepsional maupun operasional Diharapkan efisiensi pelaksanaan

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat mencashy

pai target group yang lebih luas

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu

program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan Prioritas

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

melalui pendekatan agribisnis Pengembangan unit-unit tersebut

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

luasannya sudah semakin terbatas Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut

kemungkinan besar tidak terelakkan Dengan demikian kebijaksashy

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama Hal-hal strategik yang

perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria

tanah ulayat (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut dan

(3) prosedur pengalihan (Soeromihardjo 1994 informasi lisan)

Diperkirakan pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekadeshy

dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum

pertanahan yang sangat tinggi Hal ini selain disebabkan oleh upaya

untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksashy

naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika

pembangunan Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari

anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem

hukum nasional Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan

nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama

Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II

haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor

sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di

Indonesia Dalam bidang pendidikan berbagai mata kuliah tanah

yang mengandung substansi sosiologi pertanahan ekonomi pertanashy

han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan Di bidang

penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentushy

kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika Ranah

pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara

menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi aspek-aspek fisik kimia

biologi sosiologi ekonomi hukum dan politik tanah Di bidang

26

pengabdian kepada masyartl

kan partisipasi masyarakat

penyelesaian yang mendasaI

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

IfJi4Ii

satuan agribisnis tersebut

)engan demikian kebijaksashy

nenjadi tanah negara sudah

iRma Hal-hal strategik yang

ersebut adalah (1) kri teria

ri pengalihan tersebut dan

1994 informasi lisan)

mbilanpuluhan dan dekadeshy

engalami dinamika hukum

elain disebabkan oleh upaya

g-undangan dalam pelaksashy

eh meningkatnya dinamika

atan kesadaran hukum dari

ltu faktor yang menentukan

an dan menerapkan sistem

Iisasi dari hukum pertanahan

yang lebih seksama

nahan nasional pada P1P II

1 Institut Pertanian Bogor

kan tinggi terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah

~rtanahan ekonomi pertanashy

l dikembangkan Di bidang

ma kemungkinan pembentushy

~an Thnah Tropika Ranah

~rsebut adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik kimia

10 politik tanah Di bidang

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkatshy

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

UCAPAN TERIMA KASIH

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang

tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang Dalam

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua guru

dan ternan yang telah membantu memberi nasihat dan doronganshy

dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup Oleh

sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberishy

kan Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai

kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor Jabatan ini

sungguhlah sangat terhormat Kami menerima jabatan ini dengan

rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar

dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosenshy

dosen IPB yang telah membentuk diri kami terutama

Prof Dr Andi Hakim Nasoetion Prof Dr 0 Koswara

Prof Dr Sitanala Arsyad Prof Dr AM Satari dan

Dr Fred Rumawas Prof Dr Andf Hakim Nasoetion memperluas

wawasan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan keindahan berfikir

kepada kami Dari Prof Dr 0 Koswara kami menimba etika ilmu

pengetahuan dan pengorganisasian pendidikan tinggi

Prof Dr Sitanaia Arsyad mendidik kami untik bekerja keras dan

28

cara mengelola kelemba

Prof Dr AM Satari memperk(

ilmu pengetahuan dan Dr Fred

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

untuk banyak membaca dan menuli

Ucapan terima kasih disampail

Barlowe Prof Dr Milton H Steil

Chapelle yang membimbing kan

Pasca Sarjana di Michigan State U

mereka yang sangatprofesional

pentingnya berfikir multidisiplim

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami selam

Negeri IV Medan terutama Bapak

yang telah memperkenalkan kami i

i terima kasih Selanjutnya kepada g

pendidikan di SMP Negerimiddot II

Nasoetion (alm) yang telah memt

pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih Demikianmiddot pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola

terutama guru pelajaran berhitung

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah

karyawatinya diucapkan terima lG

kami mengalami proses pematangru

berpikir dan menyatakan pendapat

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

2

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

--~SIH

IStitUt Pertanian Bogor yang

lidup yang panjang Dalam

~ngenal para orang tua guru

nberi nasihat dan doronganshy

n dan masalah hidup Oleh

layaklah kami mengurai kata

g budi kamL

terima kasih kepada Rektor

bih dari cukup untuk diberishy

an pula kepada Senat Guru

ltami untuk belajar mengenai

nbangkan perguruan tinggi

menyetujui pengusulan kami

Pertanian Bogor Jabatan ini

nenerima jabatan ini dengan

lah Yang Maha Pengasih agar

cara bertanggung jawab

h disampaikan kepada dosenshy

tuk diri kami terutama

Prof Dr 0 Koswara

Dr AM Satari dan

Iakim Nasoetion memperluas

erkenalkan keindahan berfikir

ara kami menimba etika ilmu

ilan pendidikan tinggi

kami untuk bekerja keras dan

cara mengelola kelembagaan pendidikan tinggL

Prof Dr AM Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

ilmu pengetahuan dan Dr Fred Rumawas memperkenalkan kami

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

untuk banyak membaca dan menulis

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof Dr Raleigh

Barlowe Prof Dr Milton H Stein mueller dan Prof Dr Danille E

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

Pasca Sarjana di Michigan State University Komitmen dan dedikasi

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami akan

pentingnya bedikir multidisipliner dalm menganalisa masalahshy

masalah dunia nyata

Kepada guru-guru kami s~lama menempuh pendidikan di SMA

Negeri IV Medan terutama Bapak P Ritonga dan Bapak M SHaban

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

terima kasih Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

pendidikan di SMP Negerimiddot II terutama Bapak Kajamuddin

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

terima kasih Demikian pula kepada guru-guru kami selama

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No 35 Medan

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diushy

capkan terima kasih

Kepada Ketua Jurusan Thnah seluruh dosen dan karyawanl

karyawatinya diucapkan terima kasih Pada Jurusan Thnah inilah

kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan

berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing

Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

p ES- p e

serta karyawankaryawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih

atas dorongan dan bantuan yang diberikan Karni selalu bangga telah

mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas

pertanian yang terkemuka di Indonesia Kepada Sekretaris dan

Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa

pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas

dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai

Ketua Lembaga Penelitian IPB Demikian pula ucapan yang sarna

disampaikan kepada seluruh karyawankaryawati di lingkungan

Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelitardi lingkungan IPB atas

bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas

Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada temanshy

ternan sejawat Dr Siswadi Dr Irawadi Djamaran

Dr Dedi Fardiaz Dr Sunsun Saefulhaldm Ir Yoyo Winoto MSe

Ir Ernan Rustiadi Ir Mamiddot mun Sarma M Agr Ir Nur Aidi_

drh Adnin Adnan Unggam Pasaribu dan Vicdien Nasoetion atas

dorongan bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami

Kepada ternan-ternan semasamiddot menjadi mahasiswa IPB terutama

kepada Ir Wilihar Thmba Ir Ridwan Lulris Dr Sunarwidi

Ir Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi diucapkan terima kasih

atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai

yal8 lebih baik Dasar-dasar idea1isme ilmu pengetahuan dan keshy

bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut

Kepada Bapak Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahshy

an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas kepershy

cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang

Pedesaan dan Pedalaman Disamping itu Beliau telah pula mempershy

luas wawasan kami tentang IIdunia nyatall masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami b~

dari seorang birokrat Ucapa

Asisten Menteri Para Deput

Negara AgrariaBadan Pertar

samanya

Kepada Panitia Orasi

Ir Abubakar Bumiat dan P

IPB yang dipimpin oleh Ir

terima kasih yang sebesar-be~

waktu yang diluangkan untuk

ueapan terima kasih disampa

beserta staf Drs Riptono S

Nasional dan Ir Yustita Zain

Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini

Kepada isteri kami tere

yang telah mendampingi kam

kasih dan sayang yang setu

membawanya dari kehidupan

penuh peIjuangan Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se

rumah tangga waktu tersebl

dan bekeIja Atas pengorbal1

dorongan dan nasihat kami

lebih baik Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar

Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami keluarg

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

_-=~____~~N~~~-IfPP-- = a i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih

iberikan Kami selalu bangga telah

salah seorang dosen pada fakultas

rldonesia Kepada Sekretaris dan

Penelitian IPB serta seluruh kepala

IPB diucapkan terima kasih atas

la kami menjalankan tugas sebagai

Demikian pula ucapan yang sarna

uyawankaryawati di lingkungan

at penelita1 di ling kung an IPB atas

melaksanakanmiddot-mgas

kasih disampaikan kepada temanshy

Ii Dr Irawadi Djamaran

~fulhakim Ir Yoyo Winoto MSc

I Sarma M Agr Ir Nur Aidi

aribu dan Vicdien middotNasoetion atas

19 diberikan kepada kami

menjadi mahasiswa IPB terutama

Ridwan Lubls Dr Sunarwidi

Suwandi diucapkan terima kasih

orong kami untuk selalu mencapai

alisme ilmu pengetahuan dan keshy

sa tersebut

a AgrarialKepala Badan Pertanahshy

rampaikan penghargaan atas kepershy

sebagai Asisten Menteri bidang

ling itu Beliau telah pula mempershy

dunia nyata masalah-masalah

30

pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh

dari seorang birokrat Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

Asisten Menteri Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerjashy

samanya

Kepada Panitia Orasi Ilrniah IPB yang dipimpin oleh

Ir Abubakar BU01iat dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian

IPB yang dipimpin oleh Ir Ads Munandar kami mengucapkan

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian kesungguhan dan

waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini S~ara khusus

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir Heru Wijono MS

beserta staf Drs Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

Nasional dan Ir Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~

Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahanmiddot

bahan Orasi Ilmiah ini ~

Kepada isteri kami tercinta Dra Rosmawaty Lutfi Nasoetior

yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~

kasih dan sayang yang setulus-tulusnya Pertama-tama kami telat

membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~

penuh perjuangan Dengan pengertian dan ketulusannya kami kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal

rumah tangga waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac

dan bekerja Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel

dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl

lebih baik Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina Indra Emil

terima kasih sayang kami sampaikan

Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad

kakak-kakakkami keluarga T Adly Ramzah Al Raj keluarg

31

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

H Hasanuddin Rambe keluarga H Yuzwar Lutan Keluarga

Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH Djauhari MakIilUr atas kasih

sayang dorongan bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya

Kepada keluarga besar HSS Paruhuman (alm) mertua kami

terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya

dan Kakak Ipar kami H Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya

Qlemberikan dorongan bantuan dan nasihat kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Akhimya kepada Ayahanda H Djohan Nasoetion (alm) yang

telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih

kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan

kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya Kepada

Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani

kami be1ajar hingga larut malam sambi menjahit dan menisik pakaishy

an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan

putra-putrinya kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah

padam Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat

berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini Semoga arwah

mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka

Pengasih seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin

dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampaishy

an orasi ini

Billahi Taufik WIl Hidayah

Wlssalamu alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh

32

DAFTARI

Ali TH (1993) Study on the Mod~ ficient Water Condition an Empir tion System Kyoto Univ Fac script)

AtlantafINFORMA (1987) Wood R Wood Processing Industry SectOI burgJakarta

Barbier EB Ie Burgess and A of Tropical Deforestation AMBIC

BPS (Biro Pusat Statistlk Indone~ Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia Palawija di Indonesia BPS Jakar

Brinkman R (1994) Recent develo] Fresco L Stroosnijder I Bourn future of the land John Wiley Ct

Chapin F Stuart Jr and Edward Planning University of Illinois Pl

Dalal-Clayton DB and DL Dent Environmental Planning Issues Environment and Development L

Dent DL and LKPA Goonew and land use planning in Sri Lal No4 lIED London

2

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

middot Yuzwar Lutan Keluarga

Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya

uhuman (alm) mertua kami

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat kami sampaikan terima

gginya

johan Nasoetion (alm) yang

niah yang kuat dan melatih

eadaan yang berkecukupan

hargaan setingginya Kepada

(alm) yang selalu menemani

menjahit dan menisik pakaishy

eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini Semoga arwah

fang layak di sisi Allah

kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampaishy

hi Wlbarakhatuh

DAFTAR PUSTAKA

Ali TH (1993) Study on the Modeing of Water Distribution in Insufshyficient Water Condition an Empirical Analysis ot the latiluhur Irrigashytion System Kyoto Univ Fac Agric Kyoto (unpublished manushyscript)

AtlantaiINFORMA (1987) Wood Raw Material Supply Vol III of the Wood Processing Industry Sector Study AtlantaINFORMA HamshyburgJakarta

Barbier EB IC Burgess and A Markandya (1991) The Economics of Tropical Deforestation AMBIO Vol 20 No2 pp 55-58

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1985) Sensus Industri BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (19801981-1987) Statistical Year Book of Indonesia BPS Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik Indonesia) (1988) Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia BPS Jakarta

Brinkman R (1994) Recent developments in land use planning In L Fresco L Stroosnijder I Bouma and H Van Keuler (editors) The future of the land John Wiley Chichester

Chapin F Stuart Jr and Edward J Kaisar (1979) Urban Land Use Planning University of Illinois Press Urbana

Dalal-Clayton DB and DL Dent (1993) Surveys plans and people Environmental Planning Issues No2 International Institute for Environment and Development London

Dent DL and LKPA Goonewardene (1993) Resource assessment and land use planning in Sri Lanka Environmental Planning Issues No4 lIED London

11

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

Departemen Pertanian Indonesia (1984) Penelitian Konversi Penggushy iaefulhakim R S T Kitamura and S Komiddot naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian ability Classification with Considerato

Indon J Trop Agric Vol 3(2) pp 55-t Departemen Pertanian Indonesia (1990) Penelitian Permintaan terhadap

Thna Pertanian Prakiraan Jangka Panjang n985-201O) Laporan iaefulhakim RS T Kitamura and S Akhlr Annex 3 pp 1-58 Affecting Rural Occupations and Land U

Using Correspondence Analysis Indon middotFAO (1981) Thopical Forest Resourc~ Assessment Project Forest pp 1-10

Resources of Tropical Asia FAOUNEP Rome fsutsui H (1992) World Irrigation II Irri

FAO (1981) AGROSTAT-PC Version 11 Computerized Information of Irrigation Engineering and Rural Plam Serias FAO Rome

Jzawa Hirofumi (1991) Global Warming FAO (1990) Guidelines for soil profile description 3rdedition Rome in Rudinger Dornbusch and James M P

ing-Economic Policy Responses pp FAO (1993) Guidelines for land use planning FAO Development Cambridge Massachusetts

Series 1 Rome an Bemmelen RW (1949) The Geol

Lebart L A Morineau and KM Warwick (1984) Multivariate General Geology of Indonesia an Adjal Descriptive Statistical Analysis Correspondence Analysis and Related ment Printing Office the Netherlands Techniques for Large Matrices John Wiley amp Sons New York

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Lar Lockeretz W (1989) Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of tainable Developmant the World Banks

Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland Land EcoshyVorld Bank (1993) The East Asian Mir nomics Vol 65 pp 205-2t6

Public Policy Oxford Univ Press Inc 1 Martin RB (1984) Communal area management for indigenous reshy

sources (project CAMPFIRE) In Bell RH V and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j US Peace Crops Washington bC

Marsh William M (1991) Landscape Planning-Environmental Applishycation John Wiley amp Sons Inc New York

Nasoetion LI and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use Management for Economic Development Paper Presented at the Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement Organized by Asian Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994

Saefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1990) Preferenc~ Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories a Physishycal Approach Using Multinomial Logit Model Indon J Trop Agric Vol 2(1) pp 20-29

34

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

) Penelitian Konversi Penggushy~on-Pertanian

Penelitian Permintaan terhadap Panjang (1985-2010) Laporan

~s Assessment Project Forest ~ Rome

11 Computerized Information

~scription 3rdedition Rome

planning FAO Development

Warwick (1984) Multivariate ~sppndence Analysis and Related Wiley amp Sons New York

s dn Midwestern Agriculture of ~ed in Farmland Land Ecoshy

nanagement for indigenous reshyll RH V and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-293

Planning-Environmental ApplishyYork

lkim (1994) Rural Land Use Jment Paper Presented at the ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994

Kobayashi (1990) Preference and-Quality Categories a Physishyit Model Indon 1 Trop Agric

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992a) Land Availshyability Classification with Consideraton of the Market Conduct Indon 1 Trop Agric Vol 3(2) pp 55-63

iaefulhakim RS T Kitamura and S Kobayashi (1992b) Factors Affecting Rural Occupations and Land Use A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis Indon 1 Trop Agric VoL 4(1) pp 1-10

[Sutsui H (1992) World Irrigation II Irrigation Developmant Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning No 23 pp 49-56

Jzawa Hirofumi (1991) Global warming Initiatives-The Pacific Rim in Rudinger Dornbusch and James M Poterba (Eds) Global Warmshying-Economic Policy Responses pp 275-324 The MIT Press Cambridge Massachusetts

an Bemmelen RW (1949) The Geology of Indonesia Vol lA General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes Governshyment Printing Office the Netherlands

Vorld Bank (1989) Indonesia Forest Land and Water Issues in Susshytainable Developmant the World Banks Report No 7822-IND

Vorld Bank (1993) The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy Oxford Univ Press Inc New York

1(

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

RIWAYAT HIDUP

Prof Dr Ir Lutti Ibrahim Nasoetion MSc

NIP 130367083 Gelongan IVb Jabatan Tenaga Pengajar Guru Besar Madya Ilmu Thnah Unit Kerja Fakultas Pertanian IPB Tempat dan Thnggal Lahir Padang Sidempuan 3 Mei 1947 Agama Islam Status Keluarga Menikah dengan Dra Hj Rosmawaty

Paruhuman Lubis (41 tahun) Dikaruniai tiga orang anak yaltu Karina Nasoetion (20 tahun) Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun) Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan

1 PhD dalam Regional Development Planning minor dalam Operation Research dan ~onomy Michigan State University 1979

2 MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universishyty 1976

3 Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor 1972

Pelatihan

1 Env~ronmenta1 Impact Analysis East-West Centre 1983 2 R~glOnal Development Modelling University of Philippines Quezon

City 1987 3 Rural Land Use Planning Japan Association of Rural Planners

Tokyo 1992 4 Advance Rural Land Use Planning Methods Japan Association of

Rural Planner Tokyo 1994

Riwayat Pekerjaan

1 Asisten Menteri Negara Agraria Bidang P~desaan dan Pedalaman 1994 - sekarang

2 Ketua Lembaga Penelitian IPB 1988 - sekarang

36

3 Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pert

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertal 5 Penanggung Jawab Laboratorium

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perkuliahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sat 5 Perencanaan Pengembangan Wilay

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per

gram Pasca Sarjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untul

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebag

sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor

PenelitianKarya llmiah dan Makalah ~

1 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg

2 1979 Studi Pengembangan Wilay 3 1980 Studi Pengembangan Wilay 4 1980 Analisis Wilayah dalam Sl

Lagan Hulu

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

57083

IDUP

m Nasoetion MSc

Besar Madya Ilmu Thnah tas Pertanian IPB 19 Sidempuan 3 Mei 1947

kah dengan Dra Hj Rosmawaty luman Lubis (41 tahun) uniai tiga orang anak yaitu a Nasoetion (20 tahun) Iskandar Nasoetion (15 tahun) Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning minor dalam Operation te University 1979 anning Michigan State Universishy

ititut Pertanian Bogor 1972

West Centre 1983 Iliversity of Philippines Quezon

ssociation of Rural Planners

Methods Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman

sekarang

3 Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Thnah Fakultas Pertanian IPB 1991 - sekarang

4 Ketua Jurusan ThnahFakultas Pertanian IPB 1986 1988 5 Penanggung Jawab Laboratorium Tanah Jurusan Tanah Fakultas

Pertanian IPB 1972 - 1975

Perku 1 iahan

1 Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

2 Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

3 Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB

4 Ekonomi Lahan untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB 5 Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana

PWDIPB 6 Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Proshy

gram Pasca SaIjana PWD IPB 7 Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD

IPB 8 Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH IPB

Pembimbingan Mahasiswa

1 Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana

2 Telah meluluskan 41 Magister 3 Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama 8 doktor

sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor

PenelitianKarya Ilmiah dan Makalah Seminar

1 1978 Aplication of Input-Output Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan USA

2 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung) 3 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur) 4 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

Lagan Hulu

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

5 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 Studi Pengelolaan Sumberd Kumpeh 32 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

6 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986 Evaluasi Pengembangan K Air Padang men Koperasi Jakarta

7 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 Studi Pengelolaar Sumberd Komering II 35 1988 Studi Dampak Program PI]

8 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan Komering III 36 1986 Studi Pengelolaan Sumberd

9 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989 Penyusunan Tata Ruang U Gasing Puntian tan Barat

10 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) Senda Limau 39 1990 Studi Perencanaan Tata Ru

11 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pon Air Tenggulang 40 1990 Perencanaan Tata Ruang Ilt

12 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Air Padang Air Sugihan 41 1990 Perencanaan Tata Ruang 1lt

13 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Kumpeh Seberang 42 1990 Perencanaan Sistem Tran

14 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara Sumatera Utara Lebak Pal as 43 1990 Studi Kebijaksanaan Divers

15 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990 Studi Konversi Lahan Peru Simbung 45 1991 Studi Evaluasi Paket Pem

16 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wi Pulau Rimau 46 1991 Studi Kebijakan Produksi l

17 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Studi Pengembangan Wil Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara Barat

18 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991 Studi Pengembangan Wit Ran tau Rasau Barat

19 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 Studi Transformasi Struktu 20 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah 50 1991 Diversifikasi Pertanian da 21 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten Jawa Barat partemen Pertanian Jakart 22 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 Studi Pembangunan Pusat 23 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di

di Indonesia Departemen Koperasi Jakarta sekitarnya Kabupaten Jay3 24 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Studi Perencanaan Tata RI

partemen Koparasi Jakarta Kabupaten Sanggau dan K~ 25 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 Studi Pengembangan Pas 26 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja Pereneanaan Departemen I 27 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992 Studi Perencanaan Tata RI

Jawa Tengah Kabupaten Sintang dan Ka] 28 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 Studi Perencanaan Pemba 29 1985 Analisis Input-Output Wilayah DI Aeeh (1993-2008) Departemen 30 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap 56 1992 Studi Penyusunan Strategi

Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Departcmen pekerjaan Urn

iQ38

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

shy

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31 1986 32 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33 1986

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34 1987 35 1988

jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

36 1986 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37 1989

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38 1989 39 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 40 1990

ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah ugihan 41 1990 ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

42 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

43 1990ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44 1990

45 1991lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah

46 1991 Program Pengembangan Transmigrasi 47 1991 Perekonomian Sulawesi Tenggara

lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48 1991

lhan Kalimantan Timur dan Jambi 49 1991 ~uang Kalimantan Tengah 50 1991 IUt Karesidenan Banten Jawa Barat m PPK Departemen Koperasi Jakarta 51 1991 del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah rtemen Kooerasi Jakarta Manajemen Departemen Koperasi De- 52 1991 Jakarta

IUt Wilayah Sulawesi Selatan 53 1991 nomian Tana Toraja ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54 1992

lut Wilayah Sulawesi Selatan 55 1992 lut Wilayah D1 Aceh gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56 1992 ayah Pulau Jawa

38

Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia Departeshymen Koperasi Jakarta Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kalimanshytan Barat Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas Kabupaten Sambas dan Pontianak Kalimantan Barat Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara Perencaman Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia Studi Konversi Lahan Pertanian Bekasi Jawa Barat Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu Jawa Barat Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu Jawa Barat Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II Deshypartemen Pertanian Jakarta Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti Wilayah Prioritas Kabupaten Sanggau dan Ketapang Kalimantan Barat Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil Biro Perencanaan Departemen Pertanian Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu Kalimantan Barat Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (1993-2008) Departemen Pertanian Jakarta Studi Penyusunan Strategi Penataanmiddot Ruang Pulau Kalimantan Departcmen pekerjaan Umum Jakarta

c)

57 1992 Studi Pengembangan Perkebunan Inti di Los patos Timor Timur Agro Bank Jakarta

58 1993 Studi PenyusunanPengembangan Kecamatan Miskin pada Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat

59 47 Makalah Seminar di Dalam dan Luar Negeri

Penghargaan

1 Sarjana Pertanian Cum Laude IPB-1972 2 Sarjana Teladan IPB-1972 3 Kellog Award for Distinguished Foreign Student Michigan State

University East Lansing 1976 4 Honor Society of Phi Kappa Phi Michigan State University East

Lansing 1979 5 Dosen Teladan IPB 1985

Keanggotaan Organisasi Profesi dan PanitiaBadan

1 Member of North America Regional Science Association 1979 shysekarang

2 Ketua Himpunan Ilmu Thnah Indonesia 1989 - sekarang 3 Ketua Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Pengembangan Wilayah 1985 shy

sekarang 4 Editor Pelaksana Indonesian Journal of Tropical Agriculture 1989

sekarang 5 Anggota Dewan Editor Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 1991 shy

sekarang 6 Anggota Kelompok Studi Lingkungan (KEPAS) Departemen Pertashy

nian 7 Anggota Steering Committee Indonesia - USA Primate Research

1991 - sekarang 8 Anggota Luar Biasa Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1989 shy

1993 9 Ketua Tim Asistensi Pimpinan IPB 1987 - 1988 10 Anggota Panitia Seminar TNI Angkatan Darat 1991 11 Anggota Phi Kappa Phi 1979 - sekarang 12 Ketua Pelaksana Panitia Dies Natalis IPB ke-XXX 1993 13 Anggota Forum Analisis Kebijaksanaan Pengambangan Pertanian

IPB 1991 - 1992 14 Anggota Pokja Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Golkar

1993 - sekarang

40