351gajiroum.kemkes.go.id/data/74pola_klasifikasi_arsip.pdf · lingkungan Kementerian Kesehatan : Surat Keputusan ... KATA PENGANTAR ... Contoh – I (Fasilitatif) : KP

351.077 Ind p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Kesehatan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/377/2016.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2016

ISBN 978-602-416-073-9

1. Judul I. ARCHIVES – ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

i

Pola Klasifikasi Arsip Dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan ©2016

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap puji syukur atas limpahan rahmat dan

karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menyelesaikan Revisi

Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di

lingkungan Kementerian Kesehatan. Pedoman ini mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Peraturan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.

Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah

merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 198/Menkes/SK/VI/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip

dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pedoman ini terdiri dari Pola Klasifikasi Substantif, Pola Klasifikasi

Fasilitatif dan Kode Unit Pengolah.

Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah disusun

sebagai acuan bagi pengelola arsip mulai dari penciptaan,

pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali sampai dengan

penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pedoman

ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pemberian kode

klasifikasi arsip dalam mengidentifikasi permasalahan yang

terkandung pada surat/arsip secara tepat dan benar.

Peralihan Pola Klasifikasi Arsip Dan Kode Unit Pengolah

dari yang lama ke yang baru disesuaikan dengan perkembangan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Perubahan ini

tidak akan mengganggu kelancaran administrasi karena sebagai

ii


penyempurnaan dengan menambah tugas dan fungsi bagi satuan

kerja yang belum tertampung di Pola Klasifikasi yang lama.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses

penyusunan Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit

Pengolah di lingkungan Kementerian Kesehatan ini, kami

mengucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2016

Kepala Biro Umum,

Desak Made Wismarini

NIP 196010221987032001

iii


KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik

harus didukung oleh kemampuan tertib administrasi yang baik.

Dan salah satu komponen yang penting dalam ketatalaksanaan

pemerintahan adalah administrasi umum.

Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan

wewenang dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik di

dukung dengan pengaturan administrasi. Untuk mewujudkan

tertib administrasi dalam setiap kegiatan instansi pemerintah

maka dilakukan peningkatan penatalaksanaan naskah atau surat

dinas dan pengelolaan kearsipan berdasarkan aturan-aturan yang

berlaku.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kualitas tata

persuratan yang baik, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKES/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan

Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 198/MENKES/SK/VI/2012 tentang Pola

Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dan Kode

Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan

dapat menjadi acuan pengelolaan Tata Persuratan di lingkungan

Kementerian Kesehatan agar lebih teratur, tertib, dan terciptanya

kelancaran dalam komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan pemerintah.

iv


Kepada semua pihak yang terlibat proses penyusunan buku

pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2016

Sekretaris Jenderal

vi


vii


DAFTAR ISI

SAMBUTAN ................................................................... i

KATA PENGANTAR …………………………………………….. iii

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA ................................................................... v

DAFTAR ISI ………………………………………………………. vi

I. PENDAHULUAN …………………………………………….. 1

II. SISTEMATIKA POLA KLASIFIKASI ARSIP …..…….. 1

A. Sistem Klasifikasi ……………………………………… 2

B. Kode Klasifikasi ………………………………………… 3

C. Penomoran Surat ………………………………………. 5

FUNGSI FASILITATIF

AR. KEARSIPAN …………………………………………………. 7

HK. HUKUM ……………………………………………………… 10

IR. INFORMATIKA ……………………………………………... 14

KH. KEMAHASISWAAN ………………………..………………. 15

KM. KOMUNIKASI PUBLIK ……………..…………………….. 17

KN. KEKAYAAN NEGARA ……………..………………………. 21

KP. KEPEGAWAIAN …………………..………………………… 24

KR. KERUMAHTANGGAN …………..…………………………. 28

KS. KERJA SAMA …………………..…………………………… 31

KU. KEUANGAN …………………...…………………………….. 33

OT. ORGANISASI DAN TATALAKSANA …………..………… 37

PP. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN …………….……….. 39

PR. PERENCANAAN …………………………………….……… 43

PS. PENGAWASAN …………………………………………….. 46

vii


UM. UMUM …………………………………………..…………… 51

FUNGSI SUBSTANTIF

AD. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN ……………… 53

DG. PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM

KESEHATAN ………………………………………….…… 55

DL. PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 57

DM. PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN ……………………………………….……… 58

DP. PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 60

FK. PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN

RUMAH TANGGA ………………………………..………… 63

FO. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

KESEHATAN ……………………………………………..… 65

FP. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN ….…. 67

FR. PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN

RUMAH TANGGA ……………………………………...…. 69

FY. PELAYANAN KEFARMASIAN …………………………… 71

GM. GIZI MASYARAKAT ………………………………………. 73

HJ. KESEHATAN HAJI ……………………………………….. 76

JP. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN ……….. 77

KG. KESEHATAN KELUARGA ………………………………. 79

KI. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA ………………… 87

KJ. KESEHATAN JIWA ………………………………………. 92

KK. PENANGGULANGAN KRISIS ………………………….. 94

KL. KESEHATAN LINGKUNGAN …………………………… 96

KO. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA ……………… 98

LB. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHTAAN . 100

PK. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT ……………………………………………… 103

viii


PM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR LANGSUNG ………………………………….. 107

PV. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK …………………….. 109

SR. SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN ……… 111

TL. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM .. 115

TM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR …………………………………………. 116

YK. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ……………….. 118

YM. MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN MASYARAKAT 119

YP. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ………………….. 120

YR. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ……………….. 122

YT. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL ………….. 125

KODE UNIT PENGOLAH

A. SEKRETARIAT JENDERAL …………………………….. 126

B. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN

MASYARAKAT …………………………………………...... 128

C. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN

DAN PENGENDALIAN MASYARAKAT ………………... 129

D. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 130

E. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN ………………………………………………. 131

F. INSPEKTORAT JENDERAL ……………………………. 132

G. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN …….. 133

H. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN …………… 134

- 1 -


LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/MENKES/377/2016

TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP

DAN KODE UNIT PENGOLAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KESEHATAN

POLA KLASIFIKASI ARSIP

I. PENDAHULUAN

Pola klasifikasi digunakan untuk melakukan penataan

berkas dengan sistem masalah. Adapun tujuan pengunaan pola

klasifikasi ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan

terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga

penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang

pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Pola Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 198/MENKES/SK/VI/2012

Tanggal 15 Juni 2012 perlu penyempurnaan lebih lanjut

sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja yang secara tidak langsung mengubah “struktur

kegiatan” dan “permasalahan” yang digunakan sebagai dasar

klasifikasi atau pengelompokkan arsip.

Pola Klasifikasi Arsip disusun sebagai sarana penataan arsip

mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan

kembali, sampai dengan penyusutan arsip di lingkungan


Dengan Pola Klasifikasi Arsip diharapkan dapat

memudahkan dalam pelaksanaan pemberian kode Klasifikasi

untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkandung dalam

surat/arsip secara tepat dan benar.

Pola Klasifikasi ini dibedakan menjadi pola klasifikasi

fasilitatif dan pola klasifikasi substantif. Pola klasifikasi fasilitatif

menggambarkan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pokok

sedangkan pola klasifikasi substantif adalah pola klasifikasi dari

kegiatan pokok Kementerian Kesehatan.

II. SISTEMATIKA POLA KLASIFIKASI ARSIP

Pola Klasifikasi Arsip diartikan sebagai pengelompokkan

arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis

- 2 -


serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang

berfungsi sebagai kode.

A. Sistem Klasifikasi

Klasifikasi arsip dengan sistem ini (struktur kegiatan dan

permasalahan) dapat digunakan oleh setiap organisasi,

sebagai contoh klasifikasi masalah “kepegawaian” tidak

berarti bahwa yang boleh menggunakan hanya “Biro

Kepegawaian” atau “Bagian Kepegawaian” saja, tetapi Unit

Kerja/Satuan Kerja lain dapat menggunakannya.

Tujuan penggunaan klasifikasi arsip untuk dapat

mengelompokkan arsip yang masalahnya sama dalam satu

berkas, mengatur penyimpanan arsip secara logis dan

sistematis dan untuk memudahkan dalam kegiatan

penemuan kembali.

Dalam proses administrasi Kementerian Kesehatan sesuai

dengan fungsi utamanya, ada dua kegiatan pokok yaitu

kegiatan fasilitatif dan kegiatan substantif. Berdasarkan hal

tersebut, maka Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Kesehatan

terdiri dari :

a. Pola Klasifikasi Arsip Fasilitatif, yaitu kelompok arsip yang

menyangkut kegiatan-kegiatan unsur mendukung

kegiatan pokok.

b. Pola Klasifikasi Arsip Substantif, yaitu kelompok arsip

yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur pelaksana

tugas pokok Kementerian.

Pola Klasifikasi tersebut di atas disusun lebih lanjut

berdasarkan pada pengelompokkan menurut masalah

(Subject). Kegiatan yang terdiri dari beberapa masalah pokok

(main subject) dan setiap masalah pokok dapat terdiri dari

beberapa sub masalah (Sub Subject) dan tiap sub-sub masalah

(Sub-sub Subject).

Sub-sub Masalah

01. Sub Masalah

01.01. Sub-sub

Masalah

Pokok Masalah

02.01. Sub-sub

Masalah 02. Sub Masalah

02.02. Sub-sub

Masalah

- 3 -


Contoh Klasifikasi Arsip Masalah Kepegawaian :

Pokok

Masalah

Sub Masalah Sub-sub Masalah

1 2 3

KP.

Kepegawaian

01. Pengadaan

Pegawai

02. Mutasi

Pegawai

03…………dst

01.01. Penyusunan

Formasi dan

Kebutuhan Pegawai

01.02. Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil

01.03. Identitas Pegawai

Negeri Sipil

02.01. Kenaikan Pangkat

02.02. Kenaikan Gaji

Berkala (KGB)

02.03. Pemindahan,

Pemberhentian dan

Pensiun

02.04. dst.

B. Kode Klasifikasi

Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda

pengenal pada arsip, dengan maksud untuk menyingkat

tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang

dipergunakan untuk pemberian kode adalah alfanumerik yaitu

penggabungan kode huruf dan angka. Kode huruf digunakan

untuk mengenali masalah pokok, sedangkan kode angka untuk

sub masalah dan sub-sub masalah.

Contoh – I (Fasilitatif) :

KP. 01. 01

Pokok masalah “Kepegawaian

Sub masalah “Pengadaan Pegawai”

Sub- sub masalah “Penyusunan

Formasi dan Kebutuhan

Pegawai”

- 4 -


Penggunaan kode klasifikasi arsip KP.01.01 adalah untuk

sub-sub masalah yang ada kaitannya dengan penyusunan

formasi dan kebutuhan pegawai meliputi bezetting dan usulan

formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi

formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III

Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan

khusus D-III Kesehatan, formasi pengangkatan tenaga

honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus (insidentil) baik

untuk persiapan penyusunan kebijakan (Norma, Standar,

Prosedur, Kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring,

evaluasi, penilaian, supervisi dan lain sebagainya), persiapan

untuk sosialisasi (seminar, lokakarya, pemantapan,

diseminasi dan lain sebagainya) dan persiapan kegiatan

lainnya meliputi undangan peserta, narasumber, moderator,

surat tugas, nota dinas, telaah, kajian maupun laporan

kegiatan.

Contoh – II (Substantif)

YP. 02. 02.

Penggunaan kode klasifikasi arsip YP.02.02 adalah untuk sub-

sub masalah berkaitan dengan pelayanan darah (Quickwins)

yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit

transfusi darah dan rumah sakit meliputi persiapan

penyusunan pedoman (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria),

persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian,

supervisi dan lain sebagainya), persiapan untuk sosialisasi

(seminar, lokakarya, pemantapan, diseminasi dan lain

sebagainya), persiapan penyusunan Momerandum of

Understanding, dan persiapan kegiatan lainnya meliputi

undangan peserta, narasumber, moderator, surat tugas, nota

dinas, telaah, kajian maupun laporan kegiatan.

Pokok masalah “Pelayanan

Kesehatan Primer”

Sub masalah “ Klinik “

Sub-sub masalah “Pelayanan Darah (Quickwins)”

- 5 -


C. Penomoran Surat

Penomoran Surat mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan

Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Contoh penomoran:

1. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan

Contoh:

2. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I

Contoh:

- 6 -


3. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II

Contoh

Dari masing-masing nomor tersebut bahwa fungsi nomor surat

dapat mempermudah klasifikasi jenis surat ketika melakukan

pengarsipan serta mempermudah penyimpanan dan pencarian

arsip.

- 7 -


FUNGSI FASILITATIF

AR. KEARSIPAN

01 Administrasi Persuratan

01.01 Tata Naskah Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan

dan penggunaan tata naskah dinas meliputi penomoran surat, jenis dan sifat naskah dinas, cap

instansi dan jabatan, logo, kop surat, kewenangan

penandatangan dan penandatanganan.

01.02 Buku Agenda

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

pengurusan buku agenda (tanggal, nomor urut agenda, asal surat, nomor dan tanggal surat, isi surat dan

disposisi).

01.03 Lembar Disposisi


pengurusan lembar disposisi meliputi tanggal disposisi, tujuan disposisi dan catatan disposisi.

01.04 Buku Ekspedisi/Lembar Pengantar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan buku

ekspedisi/lembar pengantar meliputi tanggal, nomor

urut, tujuan surat, nomor agenda, asal surat dan paraf

penerima.

01.05 Pola Klasifikasi Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pola

klasifikasi arsip (penomoran surat, dan kode unit

pengolah) meliputi penyusunan, sosialisasi,

monitoring, bimbingan dan evaluasi.

02 Pengelolaan Arsip Dinamis

02.01 Pengelolaan Arsip Aktif


pemberkasan meliputi pemeriksaan tanda perintah

file/simpan, memberi indeks dan klasifikasi pada

surat, mencatat pada daftar arsip aktif, memasukkan

surat ke folder dan menempatkan di filing cabinet.

02.02 Pengelolaan Arsip Inaktif


pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan,

penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.

- 8 -


02.03 Jadwal Retensi Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jadwal

retensi arsip meliputi penyusunan, sosialisasi,

monitoring, bimbingan dan evaluasi.

02.04 Pengelolaan Arsip Vital


penyusunan dan pengelolaan arsip vital meliputi

penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga

pengolahan.

02.05 Pengelolaan Arsip Terjaga


penyusunan dan pengelolaan arsip terjaga meliputi


pengolahan.

02.06 Pengelolaan Arsip Audio Visual


penyusunan dan pengelolaan arsip audio visual

meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga

pengolahan.

02.07 Pengelolaan Arsip Elektronik


penyusunan dan pengelolaan arsip elektronik meliputi


pengolahan.

03 Penyimpanan Penggunaan dan pemeliharaan arsip

03.01 Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip


penyusunan dan pengelolaan klasifikasi dan keamanan

akses arsip meliputi penataan, penyimpanan,

pemeliharaan hingga pengolahan.

03.02 Layanan Arsip


layanan arsip yang meliputi peminjaman arsip,

pelayanan arsip ditempat/baca di tempat dan

penggandaan/foto copy.

03.03 Pemeliharaan Arsip


pemeliharaan meliputi pemberian kamper, fumigasi

dan lain sebagainya.

- 9 -


03.04 Pembinaan Unit Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan unit

kearsipan yang meliputi pembinaan unit kearsipan

meliputi supervisi kearsipan, bimbingan teknis

kearsipan, pengawasan kearsipan, akreditasi

kearsipan, monitoring dan evaluasi.

03.05 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan

sumber daya manusia kearsipan yang meliputi

sosialisasi, seminar, organisasi profesi arsiparis, lomba

arsiparis teladan dan unit kearsipan dan sertifikasi

arsiparis.

04 Penyusutan

04.01 Pemindahan Arsip


pemindahan arsip meliputi daftar arsip yang

dipindahkan dan berita acara pemindahan.

04.02 Pemusnahan Arsip


pemusnahan arsip meliputi surat keputusan tim

pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan,

surat pertimbangan penilaian dari unit pencipta arsip,

surat permohonan persetujuan pemusnahan ke Kepala

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),

rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari

ANRI, surat keputusan pemusnahan dan berita acara

pemusnahan.

04.03 Penyerahan Arsip Statis


penyerahan arsip statis meliputi akuisisi arsip, daftar

arsip yang diserahkan, surat keputusan penyerahan

dan berita acara penyerahan.

- 10 -


HK. HUKUM

01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan

01.01 Rancangan Undang-undang atau Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang


rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah

pengganti undang-undang yang meliputi naskah

akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan

akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.

01.02 Rancangan Peraturan Pemerintah


rancangan peraturan pemerintah yang meliputi

naskah akademik, rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum sampai

diundangkan.

01.03 Rancangan Peraturan Presiden


rancangan peraturan presiden yang meliputi naskah



01.04 Rancangan Keputusan Presiden


rancangan keputusan presiden yang meliputi naskah



01.05 Rancangan Instruksi Presiden


rancangan instruksi presiden yang meliputi naskah



01.06 Peraturan Menteri Kesehatan


peraturan Menteri Kesehatan yang meliputi rancangan

awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah

hukum sampai diundangkan.

01.07 Keputusan/Ketetapan


keputusan/ketetapan yang meliputi rancangan awal

sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum

sampai diundangkan.

- 11 -


01.08 Surat Keputusan Bersama


keputusan bersama yang meliputi rancangan awal

sampai dengan rancangan akhir sampai diundangkan.

02 Instruksi/Surat Edaran

02.01 Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan


instruksi/surat edaran Menteri Kesehatan yang

meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan

akhir dan telaah hukum.

02.02 Instruksi/Surat Edaran/Surat Keputusan Pejabat

setingkat eselon I


instruksi/surat edaran/surat keputusan pejabat

setingkat eselon I yang meliputi rancangan awal sampai

dengan rancangan akhir dan telaah hukum.

02.03 Instruksi/Surat Edaran/Surat Keputusan Pejabat

setingkat eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

(UPT)


instruksi/surat edaran/surat keputusan pejabat

setingkat eselon II dan kepala unit pelaksana teknis

yang meliputi rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum.

03 Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding

(MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama

03.01 Kerja Sama Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja

sama dalam negeri yang meliputi antar instansi

pemerintah dan organisasi non pemerintah.

03.02 Kerja Sama Luar Negeri


sama luar negeri yang meliputi antar pemerintah dan

organisasi non pemerintah.

04 Pembinaan Hukum

04.01 Sosialisasi Hukum


sosialisasi hukum (undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan

yang dijadikan referensi) dan penyebarluasan

- 12 -


peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga atau

perorangan.

04.02 Dokumentasi Hukum


dokumentasi hukum meliputi penyelenggaraan

jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan

penyebaran informasi hukum.

05 Bantuan Hukum

05.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana


bantuan hukum kasus pidana meliputi pemberian

bantuan hukum, konsultasi hukum dan advokasi di

bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.02 Bantuan Hukum Kasus Perdata


bantuan hukum kasus perdata meliputi pemberian

bantuan hukum, konsultasi hukum dan advokasi di

bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di


05.03 Bantuan Hukum Tata Usaha Negara


bantuan hukum kasus tata usaha negara meliputi

pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum dan

advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum

lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.04 Bantuan Hukum Hak Uji Materiil


bantuan hukum kasus hak uji materiil meliputi




05.05 Bantuan Hukum Judicial Review


bantuan hukum kasus judicial review meliputi




- 13 -


06 Kasus/Sengketa Hukum

06.01 Kasus/Sengketa Hukum Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan

kasus/sengketa hukum pidana meliputi proses verbal

mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan

vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.

06.02 Kasus/Sengketa Hukum Perdata


kasus/sengketa hukum perdata meliputi proses verbal

mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan

vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.

06.03 Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara


kasus/sengketa hukum tata usaha negara meliputi

proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan

sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum dan

opini hukum.

07 Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan

07.01 Pengawasan Bidang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan

bidang kesehatan.

07.02 Penyidikan Bidang Kesehatan


kasus/sengketa hukum perdata.

08 Kekayaan Intelektual

08.01 Hak Cipta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cipta

meliputi pengurusan masalah hak cipta sampai dengan

penyelesaian masalah hak cipta.

08.02 Hak Paten (Hak Biasa Dan Hak Sederhana)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak paten (hak

biasa dan hak sederhana), pengurusan masalah hak

paten sampai dengan penyelesaian masalah hak paten.

08.03 Hak Merk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak merk

pengurusan masalah hak merk sampai dengan

penyelesaian masalah hak merk.

- 14 -


IR.

INFORMATIKA

01 Pengembangan Sistem Informasi

01.01 Arsitektur Sistem Informasi


pengembangan arsitektur sistem informasi.

01.02 Standardisasi Sistem Informasi


pengembangan standardisasi sistem informasi.

02 Pengelolaan Teknologi Informasi

02.01 Pengelolaan Aplikasi dan Database


pengelolaan aplikasi, database, pengelolaan website

dan video conference.

02.02 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi


pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang

meliputi pengelolaan jaringan internet/LAN, piranti

teknologi informasi, server dan dokumen hosting.

03 Pengelolaan Data dan Informasi

03.01 Analisis Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan semua kegiatan

analisis data dan Informasi meliputi pengumpulan,

pengolahan, analisis, telaah, penilaian kualitas data,

sosialisasi, penyusunan profil kesehatan Indonesia,

dokumentasi kunjungan kerja (kunker) dan informasi

data.

- 15 -


KH. KEMAHASISWAAN

01 Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa

01.01 Fasilitas Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas

mahasiswa yang meliputi kesehatan mahasiswa,

transportasi, olahraga dan kesenian.

01.02 Beasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan beasiswa

meliputi dengan penetapan penerimaan beasiswa,

seleksi calon penerima beasiswa, tawaran beasiswa,

dan keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan

(SPP).

02 Organisasi Mahasiswa

02.01 Kegiatan Organisasi


organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan

Himpunan Mahasiswa (HIMA) yang meliputi proses

pembentukan, daftar anggota dan pengangkatan pengurus.

02.02 Pelaksanaan Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan.

03 Kegiatan Mahasiswa

03.01 Kegiatan Ilmiah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah

dan prestasi akademik yang meliputi lomba kegiatan

mahasiswa lokal/ nasional/ internasional.

03.02 Proposal Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proposal

kegiatan mahasiswa yang diterima dan yang ditolak.

04 Status Mahasiswa

04.01 Status Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan status

mahasiswa yang meliputi pindah program studi, cuti

akademik, pengunduran diri, surat pernyataan kembali

kuliah, dispensasi tidak mengikuti kuliah, skorsing,

sanksi, dan surat keterangan mahasiswa.

- 16 -


04.02 Proses Belajar Mengajar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses belajar

mengajar yang meliputi Permohonan dosen mengajar,

tutorial, matrikulasi, penguji Objective Struktured

Clinical Assesment (OSCA), pembimbing dan penguji

karya tulis ilmiah.

- 17 -


KM. KOMUNIKASI PUBLIK

01 Media Massa

01.01 Liputan


liputan yang meliputi proses

pengumpulan/pengolahan data dan informasi sebagai

bahan publikasi dengan melakukan perekaman suara

maupun gambar sebagai gambaran jalannya peristiwa.

01.02 Wawancara


wawancara yang meliputi kegiatan pengolahan,

penyusunan, penyajian, penyebaran hasil wawancara

yang mengaitkan antara draf pertanyaan, bahan

wawancara, narasumber dengan media sebagai

pemohon.

01.03 Penyajian Berita dan Konten Media Sosial


penyajian berita dan konten media sosial yang meliputi

kegiatan pemaparan/penjelasan data dan informasi

sebagai bahan publikasi biasanya disajikan dalam

bentuk press release dan konten infografis.

01.04 Pertemuan Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertemuan

media massa meliputi kegiatan pembahasan isu

kesehatan dengan memfasilitasi pertemuan

narasumber dengan berbagai media dalam bentuk

diskusi atau konferensi pers berdasarkan undangan

dari Kementerian Kesehatan.

01.05 Dokumentasi


dokumentasi yang meliputi kegiatan pengumpulan,

pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi

berupa dokumen-dokumen seperti foto, gambar, video

dan buku.

01.06 Kompetisi Jurnalistik


kompetisi jurnalistik meliputi kegiatan pemberian

apresiasi kepada jurnalis media yang memiliki atensi

khusus dalam bidang kesehatan.

- 18 -


01.07 Press Tour

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan press

tour meliputi kegiatan kunjungan media nasional yang

diprakarsai Kementerian Kesehatan dengan tujuan

untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan

kesehatan di daerah.

02 Opini Publik

02.01 Analisis Opini Publik


analisis opini publik meliputi kegiatan pemantauan,

analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini

publik.

02.02 Kliping/Berita Kesehatan


kliping/berita kesehatan meliputi kegiatan

pengumpulan, pengolahan dan penyusunan berita

kesehatan.

02.03 Strategi Komunikasi


strategi komunikasi meliputi kegiatan media visit dan

media coaching menteri dan para pejabat eselon I dan

II di lingkungan Kementerian Kesehatan.

03 Produksi Komunikasi

03.01 Pembuatan Film atau Video


pembuatan film atau video yang meliputi informasi

berupa citra bergerak dan terekam dalam rangkaian

fotografik dan suara pada pita magnetik yang

penciptaannya menggunakan media

teknologi/elektronik.

03.02 Advertorial Cetak dan Online


advertorial cetak dan online meliputi pembuatan berita,

artikel atau iklan di media cetak dan daring (online).

04 Hubungan Antar Lembaga

04.01 Hubungan Antar Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan

antar lembaga pemerintah meliputi kegiatan yang

- 19 -


berhubungan dengan antar kementerian/lembaga

negara dan pemerintah daerah.

04.02 Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan

antar lembaga non pemerintah meliputi kegiatan yang

berhubungan dengan antar lembaga dengan

perusahaan/swasta, organisasi kemasyarakatan,

perguruan tinggi/sekolah dan lembaga non pemerintah

lainnya.

04.03 Penyusunan Bahan Pimpinan


penyusunan bahan pimpinan meliputi bahan/materi

pimpinan dalam sidang DPR, DPD, Kabinet, DPRD dan

Rakor Tingkat Menteri.

04.04 Forum Kehumasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum

kehumasan/badan koordinasi hubungan masyarakat

(Bakohumas).

05 Pelayanan Informasi Publik

05.01 Publikasi


publikasi meliputi kegiatan diseminasi informasi,

penyampaian dan penyebaran informasi melalui media

cetak dan online, seperti leaflet/brosur, banner,

pameran foto, pameran pembangunan kesehatan.

05.02 Layanan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan

informasi meliputi permohonan informasi baik melalui

surat maupun telepon, keterbukaan informasi publik,

pengaduan masyarakat, pojok informasi, unit layanan

terpadu, dan pelayanan informasi.

06 Penerbitan Dan Perpustakaan

06.01 Penerbitan


penerbitan meliputi kegiatan pengumpulan,

pengolahan, penyusunan, produksi dan

pendistribusian literatur/informasi sebagai bahan

publikasi seperti buletin, majalah dan jurnal.

- 20 -


06.02 Perpustakaan


perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan koleksi

perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan seperti

permintaan nomor International Standar Book Number

(ISBN), inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, input

database, penjajaran koleksi, pelayanan perpustakaan

seperti literasi informasi, penelusuran referensi,

layanan sirkulasi/peminjaman, pengembangan,

perawatan/pelestarian bahan dan koleksi

perpustakaan serta bimbingan teknis perpustakaan.

- 21 -


KN.

KEKAYAAN NEGARA

01 Pengadaan Barang dan Jasa

01.01 Pelelangan Umum


pengadaan barang dan jasa berupa persiapan,

penyusunan data lelang, pelaksanaan lelang, evaluasi,

pengumuman, pengiklanan, jawaban atas sanggahan,

penugasan, berita acara, kontrak, Berita Acara Serah

Terima (BAST), telaah pelaksana lelang/penunjukan

langsung, laporan dan telaah pengadaan barang dan

jasa.

01.02 Pelelangan Terbatas


pengadaan barang dan jasa berupa persiapan,

penyusunan data lelang, pelaksanaan lelang, evaluasi,

pengumuman, pengiklanan, jawaban atas sanggahan,

penugasan, berita acara, kontrak, BAST, telaah

pelaksanaan lelang/penunjukan langsung, laporan

dan telaah pengadaan barang dan jasa.

01.03 Pengadaan Langsung


pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan

pengadaan langsung berupa persiapan, evaluasi,

penugasan, berita acara, kontrak, BAST, laporan dan

telaah pengadaan barang dan jasa.

01.04 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan LPSE.

01.05 Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kontrak kerja

sama pemerintah dengan badan usaha.

02 Barang Milik Negara (BMN)

02.01 Perencanaan Kebutuhan BMN


perencanaan kebutuhan BMN meliputi pengadaan

barang habis pakai, pengadaan barang bergerak,

pengadaan barang tidak bergerak/investasi/aset dan

pengadaan jasa.

- 22 -


02.02 Inventarisasi BMN


inventarisasi BMN meliputi inventarisasi

umum/mutasi barang/serah terima aset/berita acara

hibah, standardisasi/kodefikasi, pelaporan persediaan

dan BMN (tanah, gedung, wisma, rumah dinas, alat

teknik, kendaraan dinas, buku pustaka, alat kantor

mesin dan alat kantor bukan mesin).

02.03 Pemanfaatan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan

BMN meliputi pembinaan, distribusi/pengiriman,

pemeriksaan pemanfaatan,

pergudangan/penyimpanan, pendaftaran dan surat

izin penghunian rumah negara, BAST kunci rumah

negara, teguran kepada penghuni rumah negara,

penetapan status pengguna BMN (usulan ke pengelola

barang, pengembalian/kekurangan dokumen, bukti

kepemilikan BMN (sertifikat tanah, izin mendirikan

bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)).

02.04 Penatausahaan Aset BMN


penatausahaan aset BMN meliputi aset

lancar/persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

02.05 Penatausahaan BMN


Penatausahaan BMN meliputi Daftar Barang Ruangan

(DBR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu

Inventaris Laporan (KIL).

02.06 Laporan BMN


Laporan BMN meliputi laporan unit akuntansi

pengguna/unit akuntansi pembantu pengguna/Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), laporan BMN, laporan

persediaan, laporan pengawasan dan pengendalian,

laporan rencana kebutuhan, laporan semesteran,

laporan tahunan dan laporan akuntansi BMN.

02.07 Penghapusan BMN


penghapusan berupa standarisasi/petunjuk teknis

penghapusan, usul penghapusan dan data pendukung,

penilaian, penetapan penghapusan, pelelangan/

- 23 -


penjualan, tukar guling/ruislag, berita acara

pemeriksaan/penelitian, berita acara penghapusan,

BAST BMN yang dihibahkan dan naskah hibah BMN.

- 24 -


KP. KEPEGAWAIAN

01 Pengadaan Pegawai

01.01 Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai


formasi dan kebutuhan pegawai meliputi bezetting dan

usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga

penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan

kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan,

formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS

melalui formasi khusus (insidentil).

01.02 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan

PNS meliputi penyelesaian SK CPNS pelamar umum,

penyelesaian SK CPNS tenaga honorer, peningkatan

status CPNS menjadi PNS < 2 (dua) tahun, peningkatan

status CPNS menjadi PNS > 2 (dua) tahun, pemanggilan

peserta diklat prajabatan, penyelesaian ralat SK

CPNS/PNS melalui BKN, penyelesaian ralat SK

CPNS/PNS tanpa melalui BKN, penyelesaian SK

pemberhentian CPNS Atas Permintaan Sendiri (APS),

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan

sumpah PNS.

01.03 Identitas Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan identitas PNS

meliputi pengusulan pembuatan Kartu Pegawai

(Karpeg), pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami

(Karis/Karsu).

01.04 Pengangkatan Pegawai Dengan Penugasan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan

pegawai dengan penugasan khusus meliputi Surat

Keputusan (SK) pengangkatan penugasan khusus, SK

pengangkatan kembali penugasan khusus, SK

pindah/perubahan kriteria/ralat penugasan khusus,

SK wafat/tewas penugasan khusus, SK berhenti

penugasan khusus.

- 25 -


02 Mutasi Pegawai

02.01 Kenaikan Pangkat


kenaikan pangkat meliputi kenaikan pangkat reguler,

kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta

dan peninjauan masa kerja.

02.02 Kenaikan Gaji Berkala (KGB)


kenaikan gaji berkala.

02.03 Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun


pemindahan, pemberhentian dan pensiun.

02.04 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)


penilaian sasaran kinerja pegawai meliputi penilaian

kinerja dan perilaku kerja.

02.05 Dukungan Informasi Kepegawaian


dukungan informasi kepegawaian meliputi Sistem

Informasi Kepegawaian (SIMKA), Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi hasil

analisa jabatan (peta jabatan/informasi jabatan) dan

Sistem Informasi Layanan Kepegawaian(SILK).

03 Pengembangan Pegawai

03.01 Pengembangan Karier


pengembangan karier meliputi peningkatan golongan

dan pendidikan sesuai kebutuhan organisasi untuk

mengikuti ujian dinas, ujian kenaikan pangkat,

sumpah jabatan, penyesuaian ijazah dan izin belajar.

03.02 Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu


administrasi jabatan fungsional meliputi penebitan SK

pengangkatan dalam jabatan fungsional (SK kenaikan

jabatan, pengangkatan pertama, alih jabatan,

inpassing/penyesuaian), SK pembebasan sementara,

SK pengangkatan kembali, SK pemberhentian dari

jabatan fungsional, SK pemberian Tunjangan Bahaya

Radiasi (TBR) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi

jabatan fungsional tertentu.

- 26 -


03.03 Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi

dan Jabatan Administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perancangan

pengembangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan

administrasi meliputi penyiapan bahan dalam

pengisian jabatan mulai dari jabatan pimpinan tinggi

(utama, madya dan pratama) dan jabatan administrasi

(administrator dan pengawas) dan pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat.

03.04 Penugasan/Surat Perintah Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan

pegawai meliputi surat perintah melaksanakan

tanggung jawab sebagai Pelaksana Harian (PlH) dan

Pelaksana Teknis (PlT).

04 Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai

04.01 Penegakan Disiplin Pegawai


penegakan disiplin pegawai meliputi pemberhentian

sementara sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian

pegawai negeri sipil, hukuman disiplin (tingkat ringan,

sedang dan berat), penetapan status kepegawaian dan

pengaduan masyarakat/permasalahan umum.

04.02 Kesejahteraan Pegawai


kesejahteraan pegawai meliputi izin perkawinan dan

perceraian, penyelesaian cuti pegawai negeri sipil (cuti

tahunan, cuti alasan penting, cuti besar, Cuti di Luar

Tanggungan Negara (CLTN), pengajuan, pembayaran

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Taspen, Taperum

dan keanggotaan pegawai dalam organisasi sosial.

04.03 Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)


penghargaan PNS meliputi tanda kehormatan

Satyalancana Karya Satya (10, 20, 30 tahun) dari

Presiden Republik Indonesia dan tanda penghargaan

Bakti Karya Husada (Dwi Windu dan Tri Windu) dari

Menteri Kesehatan.

04.04 Penghargaan Lainnya


penghargaan lainnya meliputi surat keputusan dan

piagam untuk penghargaan lainnya yang

dikelola/koordinir oleh masing-masing satuan kerja

- 27 -


pemegang program di lingkungan Kementerian

Kesehatan, antara lain: penghargaan Ksatria Bakti

Husada, Manggala Karya Bakti Husada, Mitra Bakti

Husada, institusi kesehatan berprestasi, tenaga

kesehatan berprestasi, kader lestari, tenaga kesehatan

teladan tingkat nasional, pemilihan lomba sekolah

sehat tingkat nasional, dosen politeknik kesehatan dan

widyaiswara berprestasi, lomba-lomba dan tanda

penghargaan bidang kesehatan lainnya.

04.05 Pemeriksaan Kesehatan


pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan

kesehatan bagi menteri dan pejabat eselon I & II di

lingkungan Kementerian Kesehatan, SK tim penguji

kesehatan CPNS yang akan diangkat menjadi PNS dan

surat pemeriksaan kesehatan pegawai/calon pegawai.

04.06 Tata Usaha Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata usaha

kepegawaian meliputi kegiatan absensi pegawai dan

monitoring pegawai.

04.07 Organisasi Non Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non

kedinasan meliputi kegiatan Korps Pegawai Negeri

(KORPRI), dharma wanita, koperasi dan yayasan.

- 28 -


KR. KERUMAHTANGGAAN

01 Pelayanan Kerumahtanggaan

01.01 Pelayanan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan

kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan

kebutuhan sarana dan prasarana, pengelolaan ruang

kerja, pengelolaan ruang pertemuan/rapat/lapangan

upacara, peminjaman sarana dan prasarana kantor.

01.02 Pelayanan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan

layanan kepada pimpinan, penyediaan petugas

kebersihan dan penyediaan petugas pendukung

lainnya.

01.03 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai


administrasi pakaian dinas pegawai, satuan

pengamanan, tenaga honorer, pramubakti, petugas

kebersihan dan petugas pendukung lainnya.

02 Pemeliharaan dan Perbaikan

02.01 Perbaikan Gedung


pemeliharaan gedung, izin renovasi/perbaikan ruang

kerja/gedung dan pembangunan gedung.

02.02 Perbaikan rumah dinas/wisma


pemeliharaan rumah dinas, izin renovasi/perbaikan

ruang kerja/gedung dan izin penggunaan rumah dinas

dan izin pembangunan rumah dinas/wisma.

02.03 Pertamanan/landscaping/penghijauan


pemeliharaan dan perbaikan pertamanan/landscaping.

02.04 Peralatan kantor, mesin dan pengolah data


penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan

kantor, mesin dan pengolah data.

02.05 Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja


pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di

lingkungan kantor pusat

- 29 -


03 Pengelolaan Jaringan

03.01 Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan,

pemeliharaan, pemasangan jaringan telekomunikasi

meliputi telepon dan Base Transceiver Station (BTS).

03.02 Pengelolaan Jaringan Listrik


pemeliharaan dan pemasangan jaringan listrik.

03.03 Pengelolaan Jaringan Air


pemeliharaan dan pemasangan jaringan air.

03.04 Pengelolaan TV Kabel


pengelolaan TV Kabel dan/atau Internet

03.05 Pelaksanaan Penghematan Energi


penghematan energi di lingkungan kantor pusat

04 Pengelolaan Kendaraan Dinas

04.01 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas


pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan

penatausahaan pengelolaan kendaraan dinas.

04.02 Pengelolaan Kendaraan Dinas


perencanaan kebutuhan kendaraan dinas,

rekomendasi pengadaan kendaraan dinas,

pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas.

04.03 Penggunaan Kendaraan Dinas


penatausahaan, pengelolaan dan penggunaan

kendaraan dinas.

05 Ketertiban dan Keamanan

05.01 Pengamanan


pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap

pejabat dan tamu pejabat, rumah dinas, sarana dan

prasarana kantor yang meliputi, penataausahaan surat

- 30 -


ijin masuk/keluar BMN dan orang, pendayagunaan

petugas pengamanan, petugas jaga/piket,

penataausahaan kejadian/gangguan/ pelanggaran,

mobilisasi demonstran dan kerjasama dengan

Kepolisan/TNI dan aparat keamanan lainnya.

05.02 Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan


penatausahaan laporan ketertiban dan keamanan

meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan

dan penertiban penggunaan sarana dan prasarana,

serta hal-hal koordinasi partisipatif lainnya terkait

komunikasi dengan lingkungan sekitar.

05.03 Administrasi Pengelolaan Parkir


penatausahaan, pengelolaan dan penyediaan lahan

parkir.

- 31 -


KS.

KERJA SAMA LUAR NEGERI

01 Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri

01.01 Telaah Permohonan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaah

permohonan meliputi persiapan, penyusunan dan

pelaksanaan telaah permohonan.

01.02 Dokumen Kerja Sama Intenasional


penyusunan dokumen kerja sama internasional

meliputi persiapan serta pelaksanaan dalam

penyusunan dokumen seperti Memorandom of

Understanding (MoU), Letter of International (LoI) dan

Agreement lainnya.

01.03 Kertas Posisi/Surat Pendelegasian


penyusunan kertas posisi/surat pendelegasian

meliputi persiapan serta pelaksanaan penyusunan

kertas posisi/surat pendelegasian.

01.04 Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)


registrasi pinjaman hibah luar negeri meliputi

persiapan serta pelaksanaan penyusunan registrasi

pinjaman hibah luar negeri.

02 Penyusunan Program, Perencanaan, Pemantauan dan

Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Luar Negeri

02.01 Kerja sama Kesehatan Bilateral


sama kesehatan bilateral meliputi persiapan

penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral

baik di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah

maupun kawasan Amerika, Eropa dan Afrika.

02.02 Kerja sama Kesehatan Regional


sama kesehatan regional meliputi persiapan


evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional

baik dengan negara Association South East Asia Nation

(ASEAN) maupun Non ASEAN.

02.03 Kerja sama Kesehatan Multilateral

- 32 -



sama kesehatan multilateral meliputi persiapan


evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan

multilateral baik dengan Persatuan Bangsa-bangsa

(PBB) maupun non PBB.

03 Administrasi Kerja Sama Luar Negeri

03.01 Administrasi Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah,

Lembaga Non Pemerintah dan International Non

Government Organization (INGO).


administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah,

lembaga non pemerintah dan international Non

Government Organization (INGO) meliputi persiapan

serta pelaksanaan administrasi kerja sama antar

lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan

International Non Government Organization (INGO).

03.02 Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan


administrasi tenaga kerja asing kesehatan meliputi

persiapan dan pelaksanaan administrasi tenaga kerja

asing kesehatan.

- 33 -


KU. KEUANGAN

01 Tata Laksana Keuangan

01.01 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan

kegiatan PNBP meliputi usulan target dan pagu PNBP,

dokumen target dan pagu penyusunan PNBP, usulan

PNBP/Badan Layanan Umum (BLU), usulan

remunerasi BLU, pola tarif, laporan dan berita acara

baik BLU maupun non BLU.

01.02 Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa


kegiatan hibah langsung luar negeri barang/jasa

meliputi laporan dan hasil pemantauan.

01.03 Penghapusan Piutang


kegiatan proses penghapusan piutang meliputi

persiapan, proses dan pelaksanaan sampai usulan

penghapusan piutang.

02 Pelaksanaan Anggaran

02.01 Belanja Pegawai


belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk

tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang

lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya

pemakaman, penggajian pegawai honorer dan vakasi.

02.02 Belanja Barang


belanja barang meliputi belanja barang operasional,

belanja barang non operasional, belanja barang BLU

dan belanja bantuan sosial.

02.03 Belanja Modal


belanja modal meliputi pembayaran perolehan aset dan

atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya.

02.04 Pengeluaran Anggaran

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan

pengeluaran anggaran meliputi Rencana Penarikan

Dana (RPD), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK), Surat

Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS

- 34 -


(Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP

(Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai

Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D), petunjuk

pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN dan bahan

nota keuangan.

03 Pengelolaan Perbendaharaan

03.01 Perbendaharaan

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan

perbendaharaan meliputi persiapan usulan

persetujuan dan pelaporan pembukaan dan penutupan

rekening, surat keputusan penunjukan dan

pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran (KPA),

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji,

penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran dan

bendahara penerimaan.

03.02 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai

(KP4)


pengelolaan perbendaharaan meliputi KP4 yaitu surat

keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan

surat keterangan lain.

03.03 Pajak


pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan

Surat Setoran Pajak (SSP).

03.04 Penerimaan Non Pajak


pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan

penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) ke kas negara.

03.05 Pengembalian Belanja


pengembalian belanja meliputi pengembalian belanja

pegawai, belanja barang dan belanja modal melalui

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

03.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berita

acara pemeriksaan kas.

- 35 -


03.07 Verifikasi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi

anggaran meliputi pengujian/penelitian kebenaran

pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan

dokumen pertanggungjawaban penerimaan/

pengeluaran anggaran.

03.08 Pembukuan Anggaran


pembukuan anggaran yang meliputi Buku Kas Umum

(BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi

anggaran dan kartu pengawasan realisasi.

04 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

04.01 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja

(Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)


akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja

(Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)

meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

04.02 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Koordinator

Wilayah (pada UPT yang menjadi Koordinator Wilayah)


akuntansi dan pelaporan keuangan pada koordinator

wilayah (UPT yang menjadi koordinator wilayah)

meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

04.03 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I

(Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektur

Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat

Badan)


akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit eselon I

(Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektur

Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat

Badan) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(CALK).

- 36 -


04.04 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian

Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN)


Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian

Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN) meliputi Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan

Atas Laporan Keuangan (CALK).


BLU



BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis dan

pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.


Non BLU



non BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis

dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.

04.07 Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian


penyiapan bahan analisis akuntansi kementerian.

05 Ketatausahaan Keuangan

05.01 Keterangan Penghasilan


ketatausahan keuangan berupa keterangan

penghasilan perorangan.

05.02 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)


ketatausahaan keuangan berupa SKPP.

- 37 -


OT. ORGANISASI DAN TATALAKSANA

01 Organisasi

01.01 Penataan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penataan

organisasi (perangkat daerah dan unit teknis

pelaksana) meliputi naskah akademis, penyusunan

pedoman.

01.02 Evaluasi Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi

organisasi meliputi penyusunan instrument dan

monitoring evaluasi organisasi.

01.03 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi

lintas program dan lintas sektor meliputi pelaksanaan

koordinasi tugas fungsi lintas program dan lintas

sektor.

02 Ketatalaksanaan

02.01 Proses Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses bisnis

meliputi identifikasi, analisis, pemetaan dan penetapan

bisnis proses.

02.02 Standar Operasional Prosedur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar

operasional prosedur meliputi penyusunan finalisasi,

penetapan, monitoring dan evaluasi.

02.03 Tata Hubungan Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata hubungan

kerja meliputi berkas identifikasi, menetapkan focal

point, finalisasi, monitoring dan evaluasi.

03 Analisis Jabatan

03.01 Informasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi

jabatan meliputi uraian jabatan, peta jabatan,

nomenklatur jabatan pelaksana, syarat jabatan,

perubahan nama jabatan dan peta jabatan.

- 38 -


03.02 Analisis Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan

meliputi berkas perhitungan beban kerja, efektifitas

dan efisiensi jabatan.

03.03 Evaluasi Jabatan


jabatan meliputi berkas harga, kelas jabatan dan

informasi jabatan.

04 Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi

04.01 Profil Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan profil reformasi

birokrasi meliputi penyusunan roadmap dan

pelaksanaan.

04.02 Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi


implementasi reformasi birokrasi internal dan

penyiapan bahan instansi terkait.

- 39 -


PP.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

01 Penerimaan Mahasiswa baru

01.01 Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan

mahasiswa baru yang meliputi pendaftaran

mahasiswa, registrasi mahasiswa, naskah soal test, tes

masuk, pengumuman hasil tes masuk, daftar

mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, daftar

mahasiswa yang diterima dan tidak diterima.

01.02 Orientasi Mahasiswa Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan orientasi

mahasiswa baru yang meliputi administrasi

penyelenggaraan orientasi, sertifikat dan laporan

orientasi.

01.03 Mahasiswa Asing

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan

mahasiswa asing yang meliputi registrasi, rekomendasi

kegiatan pertukaran mahasiswa dan personal file

mahasiswa asing, izin belajar, keimigrasian, izin tinggal

dan laporan keberadaan mahasiswa.

02 Registrasi Mahasiswa

02.01 Registrasi administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi

administrasi yang meliputi bukti pembayaran

pendidikan.

02.02 Registrasi akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi

akademik yang meliputi kartu rencana studi (KRS) dan

kartu hasil studi (KHS) baik mahasiswa baru maupun

mahasiswa lama (regular dan non regular).

03 Perkuliahan

03.01 Administrasi Perkuliahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi

perkuliahan yang meliputi jadwal perkuliahan (mulai

dari pengusulan, penyusunan, dan penetapan),

kalender akademik (mulai dari pengusulan,

penyusunan, dan penetapan), jadwal akademik,

rancangan pengumuman dan rancangan surat edaran

(semester genap, semester ganjil, beban mengajar,

ruang kuliah, dosen pembina mata kuliah, pembimbing

akademik, dan peserta didik).

- 40 -


03.02 Silabus Mata Kuliah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan silabus mata

kuliah, bobot Satuan Kredit Semester (SKS), kode mata

kuliah (perubahan dan penetapan), persyaratan mata

kuliah, bahan bacaan (wajib, pendukung, atau

referensi).

03.03 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pembelajaran

teori dan pembelajaran praktek (jadwal, materi mata

kuliah, kontrak perkuliahan, garis-garis besar materi

perkuliahan dan modul bahan ajar).

03.04 Daftar Kehadiran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar

kehadiran yang meliputi daftar kehadiran dosen, daftar

kehadiran mahasiswa dan evaluasi kehadiran.

04 Kurikulum

04.01 Administrasi Kurikulum


kurikulum yangmeliputi permohonan pelaksanaan

kurikulum, penyusunan kurikulum program studi

(penambahan, perubahan dan penyempurnaan

kurikulum).

04.02 Pedoman Kurikulum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman

kurikulum yang meliputi penyusunan pedoman

kurikulum perguruan tinggi dan evaluasi

pengembangan kurikulum perguruan tinggi.

04.03 Mata Kuliah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan mata kuliah

yang meliputi mata kuliah dasar umum, praktek kerja

lapangan dan mata kuliah keahlian skripsi (tugas

akhir).

05 Program Studi

05.01 Administrasi Program Studi


program studi yang meliputi administrasi

penyelenggaraan program studi (surat usulan program

- 41 -


studi, persetujuan program studi baru, dan penetapan

program studi baru).

05.02 Penolakan Program Studi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penolakan

program studi.

05.03 Evaluasi Program Studi


program studi.

06 Dosen

06.01 Pengajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga

pendidik yang bertugas mengajar yang meliputi proses

surat keputusan penunjukan mengajar dan laporan

realisasi pengajar.

07 Penunjang Akademik

07.01 Administrasi Kegiatan


kegiatan yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan

perpustakaan, kegiatan bengkel, kegiatan olahraga dan

kegiatan pendidikan lainnya.

07.02 Peraturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan yang

meliputi pemakaian laboratorium, pemakaian

perpustakaan, pemakaian bengkel, pemakaian sarana

dan prasarana olahraga dan pemakaian sarana dan

prasarana lainnya.

08 Evaluasi Mahasiswa

08.01 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan uji

kompetensi yang meliputi usulan, soal, pelaksanaan

dan nilai hasil uji kompetensi.

08.02 Tugas Akhir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas akhir

yang meliputi usulan, pelaksanaan, dan nilai tugas

akhir (praktek kerja lapangan dan pembelajaran

berbagai masalah).

- 42 -


09 Yudisium

09.01 Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelulusan

mahasiswa yang meliputi penerbitan keputusan

kelulusan, surat tugas, undangan, berkas pengusulan

pengadaan blanko ijazah dan berkas pengadaan

transkrip.

09.02 Surat Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kelulusan

yang meliputi surat keterangan lulus, surat pengganti

ijazah, legalisir ijazah dan sertifikat uji kompetensi.

09.03 Buku Induk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku induk

nomor registrasi kelulusan mahasiswa.

10 Alumni

10.01 Himpunan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan himpunan

organisasi yang meliputi registrasi alumni dan program

kegiatan alumni.

10.02 Perkembangan Alumni

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkembangan

alumni dan buku wisuda.

- 43 -


PR. PERENCANAAN

01 Perencanaan Strategis dan Program

01.01 Perencanaan Strategis


penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

strategis dan program transfer daerah.

01.02 Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden


penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota

keuangan dan lampiran pidato presiden.

01.03 Pengelolaan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi

Pemerintah


penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan termasuk laporan kinerja di


01.04 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan


penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar

pelayanan minimal bidang kesehatan.

01.05 Usulan Perencanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan

perencanaan program kerja dari masing-masing unit

kerja.

02 Pokok-pokok Kebijakan dan strategi Pembangunan

02.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

02.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)


Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM).

03 Rencana Kerja Tahunan

03.01 Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kesehatan


rencana kerja tahunan Kementerian Kesehatan,

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana

- 44 -


Kerja Tahunan, Rencana Kerja Kesehatan Nasional

(Rakerkesnas).

03.02 Penetapan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan

kinerja dengan atasan langsung seperti eselon II

dengan eselon I, eselon I dengan Menteri Kesehatan,

Menteri Kesehatan dengan Menteri Koordinator

Kesejahteraan Rakyat.

04 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

04.01 Penyusunan Anggaran Kementerian Kesehatan


rencana anggaran Kementerian Kesehatan meliputi

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan

Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran

(DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Surat

Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Standar Biaya

Umum (SBU), standar Biaya Khusus (SBK).

04.02 Revisi Dokumen Anggaran


revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi

DIPA dan POK.

05 Pelaporan dan Evaluasi

05.01 Laporan Berkala


laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja

yang disusun meliputi laporan triwulan, laporan tahun.

05.02 Laporan Khusus


laporan khusus meliputi laporan pemantauan

prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas

permintaan eksternal dan laporan atas pelaksanaan

kegiatan/program tertentu seperti pidato presiden dan

Rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

05.03 Progress Report

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang

mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja

yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk

kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu

lebih dari satu).

- 45 -


05.04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)


evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.

- 46 -


PS. PENGAWASAN

01 Audit

01.01 Audit Keuangan


Audit Keuangan meliputi surat penugasan, surat

pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

01.02 Audit Kinerja/Operasional


Audit Kinerja/Operasional meliputi surat penugasan,

surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

01.03 Audit dengan Tujuan Tertentu


Audit dengan tujuan tertentu meliputi surat

penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan

pelaporan.

01.04 Probity Audit


Probity Audit yang meliputi surat penugasan, sampai

dengan pelaporan.

01.05 Audit Berbasis Resiko


probity audit meliputi surat penugasan, surat


01.06 Audit Kebijakan


Audit Kebijakan yang meliputi surat penugasan,

sampai dengan pelaporan.

02 Reviu

02.01 Reviu Laporan Keuangan


reviu laporan keuangan baik semesteran dan tahunan

meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan


02.02 Reviu RKA-KL


reviu RKA-KL meliputi surat penugasan, surat


- 47 -


02.03 Reviu Lainnya


reviu laporan SPIP,RKA,Revisi Anggaran, Aspek

keuangan tertentu,Aspek kinerja tertentu, Aspek

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

dan hasil kajian pengawasan tertentu baik semesteran

dan tahunan meliputi surat penugasan, surat


03 Evaluasi

03.01 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(SAKIP) meliputi surat penugasan, surat


03.02 Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi

surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

03.03 Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)


monitoring pelaksanaan RB dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

03.04 Evaluasi Program Lainnya


evaluasi program meliputi surat penugasan, sampai

dengan pelaporan.

04 Pengaduan Masyarakat

04.01 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan

pengaduan masyarakat terpadu yang datang dari

internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan.

04.02 Whistle Blowing System

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-

pengaduan masyarakat yang datang dari internal

maupun eksternal Kementerian Kesehatan.

- 48 -


04.03 Daftar Hitam

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar hitam

yang datang dari internal maupun eksternal


04.04 Klarifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan

untuk tujuan tertentu meliputi surat penugasan,


05 Laporan Hasil Pengawasan

05.01 Ihtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)


Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) Semesteran dan Tahunan baik yang

disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara, BPK RI maupun BPKP serta tanggapan atas

Laporan Hasil Pengawasan BPK RI mencakup Tindak

Lanjut atas Laporan.

06 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

06.01 Laporan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti

Rugi


pemantauan terhadap Kerugian Negara yang meliputi

Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) seperti: Laporan Kehilangan, Berita Acara

Kehilangan Barang/Uang, SK Tanggung Jawab Mutlak

(Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara,

SK penghapusan uang dan barang sampai laporan

penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan

Ganti Rugi).

07 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

07.01 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK RI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil

pemantauan LHP BPK RI yang ditindaklanjuti meliputi

surat penugasan sampai dengan pelaporan.

07.02 Tindak Lanjutan Laporan Hasil Pengawasan BPKP


pemantauan LHP BPKP RI yang ditindaklanjuti

meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan.

- 49 -


07.03 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Jenderal


pemantauan LHP Itjen yang ditindaklanjuti meliputi

surat tugas sampai dengan pelaporan.

08 Penerapan Aksi Pencegahan, Pemberantasan Anti Korupsi

08.01 Pengendalian Gratifikasi


pengendalian gratifikasi sampai dengan pelaporan.

08.02 Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)


Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah

Bersih Bebas Melayani) sampai dengan pelaporan.

08.03 Pengendalian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP)


pengendalian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP).

08.04 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)


LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara)

meliputi : Surat Penugasan, surat pemberitahuan


08.05 Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)


Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)

meliputi surat Penugasan, surat pemberitahuan

sampai dengan pelaporan

09 Kegiatan Pengawasan Lainnya

09.01 Konsultasi Pengadaan Barang Jasa


pembimbingan dan konsultasi Pengadaan Barang dan

Jasa.

09.02 Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas)/Rapat Koordinasi

Pengawas (Rakorwas).


Rakerwas/Rakorwas yang meliputi surat penugasan,

- 50 -


surat undangan, narasumber, sampai dengan

pelaporan.

09.03 Kebijakan Pengawasan


Kebijakan Pengawasan yang meliputi perencanaan

kegiatan pengawasan, penyusunan rancangan

kebijakan, Nota Dinas sampai dengan pelaporan.

09.04 Penyusunan Usulan Program Kegiatan Pengawasan

Tahunan (UPKPT) UPKPT dan Program Kegiatan

Pengawasan Tahunan (PKPT)


UPKPT dan PKPT yang meliputi penyusunan rancangan

kebijakan, Nota Dinas sampai dengan pelaporan.

- 51 -


UM.

UMUM

01 Ketatausahaan

01.01 Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri


perjalanan dinas luar negeri meliputi izin, Surat

Perintah (SP) Sekretariat Negara, paspor, visa dan exit

permit.

01.02 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan


penyelenggaraan rapat (Rapat Koordinasi Pimpinan

(Rakorpim), Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas

(Rakorpimtas), Rapat Koordinasi Direktorat (Rakordit),

Rapat Koordinasi Pusat/Biro, Rapat Koordinasi Staf

(Rakorstaf), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Forum

Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam).

01.03 Agenda Pimpinan


perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda

pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.

01.04 Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencetakan

dan penggandaan meliputi permintaan fotokopi,

penjilidan dan pencetakan.

01.05 Pengelolaan Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan

persuratan meliputi surat keterangan, surat

pernyataan, surat usulan rahasia, surat pengantar,

surat kuasa, surat rekomendasi, surat pemberitahuan

dan pengumuman.

02 Keprotokolan

02.01 Lambang, bendera dan Lagu Kebangsaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan

lambang negara garuda pancasila, bendera kebangsaan

bendera merah putih dan lagu kebangsaan indonesia

raya.

02.02 Pelaksanaan Upacara


upacara meliputi upacara bendera, upacara hari

raya/hari besar nasional, upacara pemakaman dan

apel pagi.

- 52 -


02.03 Pelaksanaan Pelantikan


pelantikan, serah terima jabatan dan pisah sambut

bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi

madya, pimpinan tinggi pratama dan pejabat

administrasi.

02.04 Pengukuhan, Peresmian dan Jamuan Pimpinan


penyelenggaraan kegiatan pengukuhan, peresmian dan

jamuan pimpinan.

02.05 Pemberian Penghargaan dan Penandatangan


penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemberian

penghargaan dan penandatangan MoU.

02.07 Kunjungan Luar Negeri


kunjungan dinas luar negeri meliputi kunjungan tamu

dan kunjungan kerja.

02.08 Audiensi


audiensi baik dari internal maupun eksternal

Kementerian Kesehatan meliputi undangan, notulen,

konfirmasi kehadiran dan lain sebagainya.

02.09 Ucapan


pemberian ucapan meliputi ucapan terima kasih,

ucapan selamat dan ucapan belasungkawa.

03 Verifikasi dan Penataan Gaji

03.01 Verifikasi Gaji


verifikasi gaji meliputi pelaksanaan dan evaluasi gaji

PNS, CPNS dan insentif pegawai penugasan khusus.

03.02 Penatausahaan Gaji


Peatausahaan Gaji meliputi perencanaan kebutuhan

dan pengelolaan urusan gaji PNS, CPNS dan insentif

pegawai penugasan khusus.

- 53 -


FUNGSI SUBSTANTIF

AD. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

01 Analisis Lingkungan Strategis

01.01 Analisis Politik Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog

kebijakan dalam rangka penyusunan naskah

kebijakan, assesment lapangan, pembahasan analisis

kebijakan dan kebijakan politik kesehatan.

01.02 Analisis Sosial Ekonomi




kebijakan dan analisis kebijakan sosial ekonomi.

01.03 Analisis Perilaku




kebijakan, revolusi mental bidang kesehatan dan

Excecutive Brain Assesment (EBA) untuk penyusunan

analisis perilaku.

01.04 Analisis Kesehatan Intelegensia


kebijakan, penyusunan naskah kebijakan, assesment

lapangan dan pembahasan analisis kesehatan

intelegensia.

02 Pelaksanaan Program



kegiatan analisis politik kesehatan di daerah, lokakarya

analisis politik kesehatan dan kegiatan analisis politik

kesehatan.



kegiatan analisis sosial ekonomi di daerah, lokakarya

analisis sosial ekonomi dan kegiatan analisis sosial

ekonomi.

- 54 -




kegiatan analisis perilaku kesehatan di daerah,

lokakarya analisis perilaku kesehatan dan kegiatan

analisis perilaku kesehatan.



kegiatan analisis kesehatan intelegensia di daerah,

lokakarya analisis kesehatan intelegensia dan kegiatan

analisis kesehatan intelegensia.

03 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan


Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis politik

kesehatan.



evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis sosial ekonomi

kesehatan.



evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis perilaku

kesehatan.



evaluasi dan pelaporan analisis kesehatan intelgensia.

- 55 -


DG. PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

01 Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

01.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kesehatan


perencanaan kebutuhan sumber daya manusia

kesehatan (perencanaan tahunan, perencanaan

pendayagunaan, pendayagunaan sumber daya

manusia kesehatan baik di pusat maupun di daerah).

01.02 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan


pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

01.03 Pola Karir Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pola

karir tenaga kesehatan.

01.04 Interensif Finansial Dan Non-Finansial Tenaga

Kesehatan


interensif finansial dan non-finansial tenaga kesehatan.

01.05 Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Puskesmas


fungsional tenaga kesehatan di puskesmas.

02 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam

Negeri

02.01 Penugasan Khusus Berbasis Tim


berbasis tim (nusantara sehat) yang meliputi

rekrutmen, seleksi, penempatan, pembekalan,

pemberangkatan, pendampingan, pemulangan dan

survey lapangan.

02.02 Penugasan khusus individual


penugasan khusus individual yang meliputi rekrutmen,

seleksi, penempatan, pembekalan, pemberangkatan,

pendampingan, pemulangan dan survey lapangan.

02.03 Penugasan khusus residen


penugasan khusus residen yang meliputi rekrutmen,

- 56 -




02.04 Program Internsip Dokter Indonesia


program internsip dokter indonesia yang meliputi

rekrutmen, penyiapan wahana, seleksi, penempatan,

pembekalan, pemberangkatan, pendampingan,

pemulangan dan survey lapangan.

02.05 Komite Internsip Dokter Indonesia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan komite

internsip dokter Indonesia yang meliputi rekrutmen,



03 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar

Negeri

03.01 Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia Ke Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tenaga

kerja kesehatan Indonesia ke luar negeri

(caregiver/tenaga ahli perawat lanjut usia, perawat,

bidan) yang meliputi bakti sosial pengkajian,

pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, rekrutmen,

seleksi, penempatan dan pembekalan,

pemberangkatan, pemulangan, pendampingan dan

fasilitasi kunjungan delegasi negara-negara tujuan.

03.02 Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tenaga

kesehatan warga negara asing (dokter, dokter gigi,

perawat dan tenaga kesehatan lainnya) yang meliputi

bakti sosial pengkajian, pendidikan dan pelatihan,

sertifikasi, rekrutmen, seleksi, penempatan dan

pembekalan, pemberangkatan, pemulangan,

pendampingan dan fasilitasi kunjungan delegasi

negara-negara tujuan.

- 57 -


DL. PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

01 Kebutuhan Pelatihan

01.01 Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Sumber

Daya Manusia Kesehatan


analisis kompetensi kebutuhan pelatihan sumber daya

manusia kesehatan (instrumen assessment) yang

meliputi penyusunan draf, penyusunan instrumen, uji

coba instrumen dan pengolahan data instrumen.

01.02 Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Kesehatan


pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia

kesehatan yang meliputi pemetaan kebutuhan

pelatihan, pengolahan data, analisis data dan

penyusunan hasil.

02 Pengembangan Pelatihan

02.01 Pelatihan Teknis Kesehatan


pelatihan teknis kesehatan yang meliputi penyusunan

surat keputusan, penyusunan modul dan kurikulum

02.02 Pelatihan Teknis Non Kesehatan


pelatihan non teknis kesehatan yang meliputi

penyusunan surat keputusan, penyusunan modul dan

kurikulum.

03 Pengendalian Mutu Pelatihan

03.01 Akreditasi Pelatihan


penyusunan akreditasi pelatihan yang meliputi

penyusunan surat keputusan penetapan, rekomendasi

dan sertifikat.

03.02 Akreditasi Institusi Pelatihan


penyusunan akreditasi institusi pelatihan yang

meliputi surat keputusan penetapan, rekomendasi dan

sertifikat.

- 58 -


DM. PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

01 Standardisasi, Sertifikasi dan Profesi Tenaga Kesehatan

01.01 Pengembangan Profesi Tenaga Kesehatan

Berkelanjutan


pengembangan profesi tenaga kesehatan berkelanjutan

termasuk skema sertifikasi.

01.02 Pembinaan Profesi dan Perlindungan Tenaga Kesehatan


pembinaan profesi dan perlindungan tenaga kesehatan.

01.03 Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia


Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) termasuk

surat tanda registrasi (STR).

01.04 E-Learning Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan e-

learning tenaga kesehatan (pengembangan materi dan

manajemen soal).

01.05 Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi Profesi

Kesehatan


pengembangan profesional berkelanjutan bagi profesi

kesehatan meliputi portofolio, fasiltasi dan

pengembangan evaluasi kemampuan.

01.06 Lembaga Sertifikasi Profesi


lembaga sertifikasi profesi.

02 Pendidikan Berkelajutan

02.01 Tugas belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tugas

belajar sumber daya manusia kesehatan yang meliputi

bantuan beasiswa, rekrutmen serta penjajakan kerja

sama tugas belajar dengan universitas dalam negeri

dan luar negeri.

02.02 Tugas belajar Sumber Daya Manusia Non Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tugas

belajar sumber daya manusia non kesehatan meliputi


- 59 -



dan luar negeri.

02.03 Program Pendidikan Dokter Spesialis


program pendidikan dokter spesialis meliputi bantuan

beasiswa, rekrutmen serta penjajakan kerja sama tugas

belajar dengan universitas dalam negeri dan luar negeri

serta pengembalian peserta didik pasca program.

02.04 Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis


program pendidikan dokter gigi spesialis meliputi



dan luar negeri serta pengembalian peserta didik pasca

program.

02.05 Keprofesian Kesehatan Berkelanjutan


keprofesian kesehatan berkelanjutan di wilayah

Indonesia timur meliputi bantuan beasiswa, rekrutmen

serta penjajakan kerja sama tugas belajar dengan

universitas dalam negeri dan luar negeri serta

pengembalian peserta didik pasca program.

03 Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan

03.01 Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Kesehatan


analisis dan pemetaan jabatan fungsional kesehatan.

03.02 Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Kesehatan.


pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

kesehatan.

- 60 -


DP. PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

01 Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan

01.01 Pengembangan Program Pendidikan Sumber Daya

Manusia Kesehatan


pengembangan program pendidikan sumber daya

manusia kesehatan meliputi penyusunan Road Map

Centre of Excellent politeknik kesehatan, program studi

pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan profesi dan

vokasi, kerjasama dan kemitraan bidang pendidikan,

pengembangan bahan ajar non cetak (multi media

interaktif) 8 program studi 6 semester, pengembangan

alat bantu tutorial tatap muka, pengembangan

pendidikan tenaga kesehatan melalui kerjasama

nasional dan internasional.

01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pembekalan


peningkatan kapasitas dan pembekalan yang meliputi

tutorial tatap muka, peningkatan kapasitas bagi

pendidik tentang publikasi jurnal ilmiah, pekerti,

student contest dan akses pelayanan mutu kesehatan

dalam rangka pembinaan wilayah.

01.03 Pemetaan Kemitraan dan Kerjasama Bidang

Pendidikan


pemetaan kemitraan dan kerjasama bidang pendidikan

termasuk validasi muatan homepage.

02 Penyelenggaraan Pendidikan

02.01 Penyelenggaraan Pendidikan


penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pelatihan

metodologi penelitian bagi tenaga pendidik, penguatan

penelitian bagi dosen dan mahasiswa, pengabdian

masyarakat, pendidikan jarak jauh, bahan kurikulum

inti pendidikan tenaga kesehatan dan pendampingan

pembelajaran.

02.02 Pengembangan Pendidikan


pengembangan pendidikan yang meliputi instruktur

praktek, pengembangan bahan ajar cetak (5 prodi 6

semester), pengembangan aplikasi penunjang

- 61 -


pendidikan, pengembangan konsep inter profesional

education (IPE) di politeknik kesehatan.

02.03 Peningkatan Kapasitas bagi Pendidik pada Prodi


peningkatan kapasitas bagi pendidik seperti program

studi gizi, fisioterapi, teknik keperawatan gigi, teknik

gigi, kesehatan lingkungan, analis kesehatan, jamu,

keperawatan, kebidanan, radiologi, radiografer,

radiodiagnostik, akupuntur, farmasi, anafarma, teknik

elektro medik, teknik radiodiagnostik dan radioterapi,

perekam dan informasi kesehatan, kardiovaskuler,

terapi wicara, ortotik prostetik dan okupasi terapi.

02.04 Peningkatan Kapasitas bagi Pendidik Non Prodi


peningkatan kapasitas bagi pendidik non prodi seperti

manajemen perpustakaan, tenaga kependidikan

pengelolaan administrasi akademik, manajemen

laboratorium, Implementasi health profesional

education (HPE), implementasi IPC, pengembangan

metodologi collaborative learning (IPE/IPC).

02.05 Dokter Layanan Primer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokter

layanan primer yang meliputi kurikulum dan modul.

03 Fasilitasi Akreditasi Dan Pengendalian Mutu Pendidikan

03.01 Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan Tenaga

Kesehatan


akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan tenaga

kesehatan meliputi laboratorium pendidikan tenaga

kesehatan, akreditasi bagi assesor, evaluasi

pembelajaran, pembuatan kurikulum dan modul.

03.02 Sinkronisasi Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan


pendidikan tenaga kesehatan meliputi standar

nasional pendidikan tinggi, pangkalan data perguruan

tinggi, lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi

kesehatan dan sertifikasi dosen.

03.03 Audit Mutu Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit mutu

internal yang meliputi workshop audit mutu internal,

workshop standar setting dalam rangka try out/uji

- 62 -


kompetensi, workshop pengisian barang badan

akreditasi nasional perguruan tinggi, pelaksanaan Try

Out D3, D4 dan uji kompetensi D3, D4, dan

pemantauan pelaksanaan uji kompetensi.

03.04 Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem

penjaminan mutu internal politeknik kesehatan

meliputi pengayaan parameter berbasis web, aplikasi

sarana, prasarana, dan alat laboratorium politeknik

kesehatan.

- 63 -


FK. PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN RUMAH

TANGGA

01 Perijinan, Sarana Produksi dan Distribusi

01.01 Izin Penyalur Alat Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin

penyalur alat kesehatan.

01.02 Sertifikat Produksi Alat Kesehatan


sertifikat produksi alat kesehatan.

01.03 Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)


sertifikat PKRT.

01.04 Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik

(CPAKB)


sertifikat CPAKB.

01.05 Sertifikat Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga Yang Baik (CPPKRTB)


sertifikat CPPKRTB.

02 Pengawasan Sarana

02.01 Sarana Distribusi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana

distribusi.

02.02 Sarana Produksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana

produksi.

02.03 Audit Sarana Produksi dan Distribusi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit

sarana produksi dan distribusi.

03 Pengawasan Produk

03.01 Alat Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat

kesehatan.

- 64 -


03.02 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga


perbekalan kesehatan rumah tangga.

03.03 Pengawasan Iklan


pengawasan iklan.

- 65 -


FO. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

01 Harga Obat Publik

01.01 Harga Obat Katalog

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga

obat katalog.

01.02 Harga Obat Generik


obat generik.

01.03 Harga Obat Program Khusus


obat program khusus.

02 Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

02.01 Tata Kelola Obat Buffer Stock Provinsi dan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata

kelola obat buffer stock provinsi dan nasional.

02.02 Tata Kelola Obat Program dan Pelayanan Kesehatan

Dasar


kelola obat program dan pelayanan kesehatan dasar.

03 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

03.01 Obat Program Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan obat

program kesehatan meliputi obat buffer stock pusat,

bencana/KLB, obat penyakit menular, obat filariasis,

obat AIDS dan PMS, obat malaria, obat TB paru, obat

dan perbekalan kesehatan haji, obat kesehatan ibu,

obat kesehatan anak, obat gizi, obat kesehatan jiwa,

obat poliklinik kemenkes, obat operasi surya baskara

jaya dan obat hepatitis.

03.02 Vaksin


penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang

meliputi vaksin reguler, vaksin hepatitis, vaksin

influenza dan vaksin haji/umroh.

- 66 -


03.03 Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box


penyediaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi

Auto Disable Syringe (ADS) dan safety Box.

03.04 Reagen


penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang

meliputi reagen screaning darah dan reagen campak.

04 Data dan Informasi Obat

04.01 Pasar Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar obat

meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.

04.02 Pasar Perbekalan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar

perbekalan kesehatan meliputi perencanaan, prosedur

dan pemantauan.

04.03 E-Logistik Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-logistik obat


04.04 E-Monev Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-monev obat


- 67 -


FP. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

01 Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Obat dan

Pangan

01.01 Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Obat


produksi dan distribusi kefarmasian di bidang obat.

01.02 Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Pangan


produksi dan distribusi kefarmasian di bidang pangan.

01.03 Izin Industri Farmasi


industri farmasi.

01.04 Izin Pedagang Besar Farmasi


pedagang besar farmasi.

02 Obat Tradisional dan Kosmetika

02.01 Produksi dan Distribusi Industri di bidang Obat

Tradisional


produksi dan distribusi industri di bidang obat

tradisional.

02.02 Produksi dan Distribusi Industri di bidang Kosmetika


produksi dan distribusi industri di bidang kosmetika.

02.03 Izin Industri Obat Tradisional


industri obat tradisional.

02.04 Izin Industri Ekstrak Bahan Alam


industri ekstrak bahan alam.

03 Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

03.01 Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Narkotika


produksi dan distribusi di bidang obat narkotika.

- 68 -


03.02 Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Psikotropika


produksi dan distribusi di bidang obat psikotropika.

03.03 Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Prekursor

Farmasi


produksi dan distribusi di bidang obat prekursor

farmasi.

03.04 Perizinan di bidang Obat Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor Farmasi


perizinan di bidang obat narkotika, psikotropika dan

prekursor farmasi.

04 Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi

04.01 Kemandirian Obat


kemandirian obat.

04.02 Kemandirian Bahan Baku Sediaan Farmasi


kemandirian bahan baku sediaan farmasi.

04.03 Penelitian Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Sediaan

Farmasi


penelitian bahan baku obat dan bahan baku sediaan

farmasi.

04.04 Fasilitasi Kemandirian Bahan Baku Obat dan Bahan

Baku Sediaan Farmasi


fasilitasi kemandirian bahan baku obat dan bahan

baku sediaan farmasi.

- 69 -


FR. PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN RUMAH

TANGGA

01 Penyusunan Standardisasi

01.01 Alat Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat

kesehatan.

01.02 Produk Diagnostik


produk diagnostik.

01.03 Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga


produk perbekalan kesehatan rumah tangga.

01.04 Pengembangan Produk Mandiri


pengembangan produk mandiri.

01.05 Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan


harmonisasi regulasi alat kesehatan.

01.06 Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus

(Special Access Scheme)


pemasukan alat kesehatan melalui jalur khusus

(special access scheme).

02 Klarifikasi

02.01 Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga


klarifikasi izin edar alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga.

02.02 Double Keagenan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan double

keagenan.

- 70 -


03 Perizinan

03.01 Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga


edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga.

03.02 Surat Keterangan Alat Kesehatan dan Perbekalan


Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat

keterangan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga.

03.03 Rekomendasi Persetujuan Import


rekomendasi persetujuan import.

03.04 Persetujuan Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan



persetujuan iklan alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga.

03.05 Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Jalur

Khusus (Special Access Scheme)


persetujuan pemasukan alat kesehatan melalui jalur

khusus (special access scheme).

- 71 -


FY. PELAYANAN KEFARMASIAN

01 Manajemen dan Klinikal Farmasi

01.01 Kebijakan Manajemen dan Klinikal Farmasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan

manajemen dan klinikal farmasi.

01.02 Supervisi di bidang Manajemen dan Klinikal Farmasi.


supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi.

02 Analisis Farmakoekonomi

02.01 Kebijakan di bidang Farmakoekonomi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan

farmakoekonomi.

02.02 Peningkatan Kapasitas SDM bidang Farmakoekonomi


peningkatan kapasitas SDM bidang farmakoekonomi.

02.03 Implementasi Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan


implementasi analisis farmakoekonomi di fasilitas

pelayanan kesehatan.

03 Seleksi Obat dan Alat Kesehatan

03.01 Formularium Nasional


formularium nasional.

03.02 Formularium Haji


formularium haji.

03.03 Kompendium Alat Kesehatan


kompendium alat kesehatan.

03.04 Daftar Obat Esensial Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan daftar

obat esensial nasional.

- 72 -


04 Penggunaan Obat Rasional

04.01 Kebijakan di Bidang Penggunaan Antibiotik


kebijakan di bidang penggunaan antibiotik.

04.02 Penggunaan Antibiotik dan Pemberdayaan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan nota

dinas penggunaan antibiotik dan pemberdayaan

masyarakat.

04.03 Penggunaan Obat Rasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan

obat rasional.

04.04 Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas


penggunaan obat rasional di puskesmas.

- 73 -


GM. GIZI MASYARAKAT

01 Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi

01.01 Pedoman Gizi Seimbang

Naskah naskah yang berisi tentang pedoman gizi

seimbang.

01.02 Pemberian Makanan Bayi dan Anak

Naskah-naskah yang berisi tentang pemberian

makanan bayi dan anak, Inisiasi Menyusui Dini (IMD),

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping

Air Susu Ibu (MPASI).

01.03 Hari Gizi Nasional

Naskah-naskah yang berisi tentang hari gizi nasional.

01.04 Pelayanan Gizi Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang pelayanan gizi

masyarakat.

02 Kewaspadaan Gizi

02.01 Standar Antropometri

Naskah-naskah yang berisi tentang standar

antropometri.

02.02 Pemantauan Konsumsi Gizi

Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan

konsumsi gizi.

02.03 Implementasi Surveilans Gizi

Naskah-naskah yang berisi tentang implementasi

surveilans gizi.

02.04 Gizi Dalam Kegiatan Bencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gizi dalam

kegiatan bencana.

02.05 Pemantauan Status Gizi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan

status gizi.

02.06 Jaringan Informasi Pangan dan Gizi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jaringan

informasi pangan dan gizi.

- 74 -


02.07 Lembar Berita

Naskah-naskah yang berisi tentang lembar berita

dalam hal kewaspadaan gizi.

02.08 Kader Posyandu

Naskah-naskah yang berisi tentang kader posyandu

dalam hal kewaspadaan gizi dan kesehatan bayi dan

anak.

03 Penanggulangan Masalah Gizi

03.01 Stunting/pendek

Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan

gizi stunting (pendek).

03.02 Manajemen Taburia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan manajemen

taburia dalam penanggulangan masalah gizi.

03.03 Suplementasi Gizi Tablet Tambah Darah dan Vitamin

A.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan suplementasi

gizi tablet tambah darah dan Vitamin A dalam bidang

penanggulangan masalah gizi.

03.04 Buffer Stock Makanan Pendamping

Naskah-naskah yang berkaitan buffer stock Makanan

Pendamping ASI, Pemberian Makanan Tambahan Ibu

hamil dan Anak Sekolah dalam penanggulangan

masalah gizi.

04 Pengelolaan Konsumsi Gizi

04.01 Pelayanan Gizi di Puskesmas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi

di puskesmas dalam pengelolaan konsumsi gizi.

04.02 Pelayanan Gizi di Rumah Sakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi

di rumah sakit dalam pengelolaan konsumsi gizi.

04.03 Pekan ASI Sedunia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan ASI

sedunia dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi.

- 75 -


04.04 Gizi Buruk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan

gizi buruk dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi

- 76 -


HJ. KESEHATAN HAJI

01 Penyelenggaraan Kesehatan Haji

01.01 Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji


pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.

01.02 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji


fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

01.03 Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan TKHI

meliputi rekrutmen TKHI, Panitia Penyelenggara

Ibadah Haji (PPIH), tenaga musiman (Temus) dan

petugas pengelola Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

Bidang Kesehatan (SISKOHAKES).

02 Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji

02.01 Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji


penyuluhan dan pembimbingan kesehatan haji.

02.02 Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji


pengendalian faktor risiko kesehatan haji meliputi

pemeriksaaan jasa boga katering jemaah haji, vaksinasi

jamaah haji dan sanitasi asrama haji.

02.03 Program dan Informasi Kesehatan Haji


program dan informasi kesehatan haji.

03 Kesehatan Umrah

03.01 Pembinaan Kesehatan Umrah


pembinaan kesehatan umrah.

- 77 -


JP. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

01 Pembiayaan

01.01 National Health Account/Provincial Health Account

/District Health Account


NHA/PHA/DHA berupa persiapan, pelaksanaan,

pendampingan bagi daerah Propinsi/ Kabupaten/

Kota, laporan, diseminasi pada unit terkait, dan

rekomendasi

01.02 Analisis Biaya Kesehatan


Perhitungan biaya pelayanan kesehatan (costing),

Perhitungan kebutuhan satuan biaya kesehatan

perorangan dan masyarakat, berupa persiapan,

pelaksanaan, laporan, Advokasi, dan rekomendasi

02 Bidang Jaminan Kesehatan

02.01 Kepesertaan


Koordinasi perhitungan data kepesertaan, Penataan

Kepesertaan, Rekonsiliasi dengan kementerian terkait,

laporan dan rekomendasi

02.02 Iuran


perhitungan, Kesinambungan, dan Kecukupan iuran,

Laporan serta Rekomendasi

02.03 Tarif


perhitungan tarif yaitu Kapitasi bagi FKTP, INA CBG's

bagi RS, Pengembangan dan monitoring tarif, Evaluasi

Klaim RS, Penyusunan kebijakan tentang iur biaya,

Laporan hasil dan Rekomendasi (Kebijakan), Penetapan

tarif (Kapitasi dan INA CBG's)

02.04 Clinical Advisory


persiapan pertimbangan medis pelayanan JKN,

pelaksanaan, Pedoman, Komite pelayanan medik,

laporan, diseminasi, dan rekomendasi

- 78 -


02.05 Manfaat Pelayanan


koordinasi paket manfaat, koordinasi kendali mutu dan

biaya dengan stake holder, Koordinasi dan fasilitasi

kegiatan Coordination of Banefit (COB) dengan BPJS

Kesehatan, Laporan, dan Rekomendasi

03 Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan

03.01 Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK/HTA)


Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK/ HTA) berupa

persiapan pemilihan topik, pelaksanaan HTA,

Workshop hasil dengan tim Adhoc dan para ahli,

laporan, diseminasi, dan rekomendasi

03.02 Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan


tata laksana Skrining (deteksi awal) penyakit tidak

menular pada peserta JKN laporan, dan rekomendasi.

- 79 -


KG.

KESEHATAN KELUARGA

01 Kesehatan Maternal dan Neonatal

01.01 Pelayanan Antenatal Terpadu


pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi

dan gizi, deteksi dini masalah, penyakit dan

penyulit/komplikasi kehamilan, penyiapan persalinan

yang bersih dan aman, antisipasi dan persiapan dini

untuk melakukan rujukan, penatalaksanaan kasus

serta rujukan, menyiapkan persalinan dan kesiagaan

bila terjadi penyulit/komplikasi.

01.02 Pelayanan Kelas Ibu Hamil


pelayanan kelas ibu hamil dalam bentuk tatap muka

dan aktivitas fisik/senam ibu hamil.

01.03 Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak

(PPIA)


pencegahan primer pada perempuan usia reproduksi

agar tidak tertular HIV, Pencegahan kehamilan yang

tidak direncanakan pada perempuan pengidap HIV,

Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV

ke bayi yang dikandungnya, Pemberian dukungan

psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan

HIV beserta anak dan keluarganya, sasaran semua ibu

hamil risiko tertular HIV, ibu hamil dengan HIV dan

bayi lahir dari ibu HIV.

01.04 Kemitraan Bidan dan Dukun


kemitraan bidan dan dukun.

01.05 Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa

tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat

digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu

hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk

bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya

(suami/keluarga/kader kesehatan, sasaran ibu hamil

yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang

dilahirkannya serta pendampingnya (suami/

keluarga/kader kesehatan).

- 80 -


01.06 Supervisi Fasilitatif


pembinaan klinis dan manajemen secara terarah dan

sistematis untuk pengelola program Kesehatan Ibu dan

Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), bidan

koordinator dan bidan desa.

01.07 Audit Maternal Perinatal


penelusuran dan pengkajian penyebab kematian atau

kesakitan ibu, perinatal dan neonatal.

01.08 Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat


peningkatan peran aktif suami, keluarga dan

masyarakat dalam merencanakan persalinan yang

aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu

hamil, perencanaan penggunaan KB pasca persalinan,

cakupan serta mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan

bayi baru lahir.

01.09 Tanda Bahaya pada Kehamilan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanda

bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas.

01.10 Surveilans Kematian Ibu


identifikasi kematian terkait kehamilan, mengkaji

faktor-faktor penyebab kematian, menganalisis dan

menginterpretasi informasi yang terkumpul, dan

bertindak sesuai hasil yang ada untuk mengurangi

kematian ibu di masa mendatang, menetapkan

tingkatan dan kecenderungan kematian ibu;

mengidentifikasi faktor-faktor resiko dan faktor

penentu (determinant factors); mendeteksi kelompok-

kelompok berisiko (red flags); memonitor perilaku-

perilaku dan pelayanan kesehatan; Memudahkan

dalam perencanaan; mengidentifikasi pelatihan dan

kebutuhan riset; serta memonitor dan mengevaluasi

efektivitas pelaksanaan program.

01.11 Pelayanan Kesehatan Neonatal


pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru

lahir sampai dengan usia 28 hari.

- 81 -


01.12 Manajemen Asfeksia


manajemen asfiksia pada Bayi Baru Lahir (BBL),

tatalaksana yang diberikan pada kegagalan nafas

secara spontan dan teratur pada saat lahir/beberapa

saat setelah lahir.

01.13 Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah


laksana medik yang diberikan kepada bayi yang lahir

kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa

kehamilan.

01.14 Pencegahan Infeksi


Pencegahan terjadinya resiko penularan infeksi

mikroorganisme dari lingkungan klien dan tenaga

kesehatan, sasaran tenaga kesehatan, pasien, semua

pihak yang berkontak dengan sumber infeksi.

01.15 Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal


kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

01.16 Screening Hypotheroid Congenital

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tes

yang dilakukan pada saat bayi berumur beberapa hari

untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid

kongenital dari bayi yang tidak menderita Hipotiroid

Kongenital.

01.17 Kelainan Bawaan


deteksi dini kelainan bawaan pada janin dan bayi baru

lahir.

02 Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah

02.01 Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang

(SDIDTK)


SDIDTK yang dilakukan menggunakan Kuesioner Pra

Skrining Perkembangan (KPSP) meliputi motorik kasar,

motorik halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan

kemandirian; Tes Daya Dengar (TDD); Tes Daya Lihat

(TDL).

- 82 -


02.02 Rujukan Tumbuh Kembang


penguatan sistem rujukan tumbuh kembang dengan

melatih tim rujukan tumbuh kembang di rumah sakit

rujukan regional provinsi yang mampu melakukan

intervensi gangguan tumbuh kembang sesuai level

pelayanan.

02.03 Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer

(ICATT)


Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer.

02.04 Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)


pendekatan terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana

balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak

berusia 0-59 bulan secara menyeluruh di unit rawat

jalan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

02.05 Surveilance Kesehatan Balita


surveilans kesehatan balita yang diutamakan pada

masalah kesehatan balita berisiko terhadap terjadinya

penyakit atau masalah kesehatan lain.

02.06 Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat

(MTBS-M)


manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat.

02.07 Buku Kesehatan Ibu dan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan

kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak

(bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta

berbagai informasi cara memelihara dan merawat

kesehatan ibu dan anak.

02.08 Kohort Bayi, Kohort Anak Balita dan Anak Pra Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kohort bayi,

kohort anak balita dan anak pra sekolah (instrumen

yang digunakan untuk register perekaman data hasil

pemeriksaan kesehatan bayi (0-11 bulan) dan anak

balita dan pra sekolah (12-72 bulan) yang tercatat pada

kartu balita).

- 83 -


02.09 Anak dengan Disabilitas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan anak yang

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau

sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak.

02.10 Third Country Training Program (TCTP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan TCTP meliputi

studi komparasi pemanfaatan buku KIA di beberapa

negara Organisasi Konferensi Islam dengan Indonesia.

02.11 Kelas Ibu Balita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelas ibu balita

dalam bentuk tatap muka yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran pemberian ASI eksklusif,

pengetahuan ibu akan pentingnya imunisasi,

keterampilan ibu dalam pemberian MP-ASI dan gizi

seimbang, kemampuan ibu memantau pertumbuhan

dan melaksanakan stimulisasi perkembangan,

pengetahuan ibu cara merawat gigi dan cuci tangan

yang benar serta meningkatkan pengetahuan ibu

tentang penyakit terbanyak serta cara pencegahan dan

perawatannya.

03 Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

03.01 Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR)


nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.

03.02 Akselarasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah

(UKS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akselarasi

pelaksanaan UKS.

03.03 Kader Kesehatan Remaja/Konselor Sebaya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kader

kesehatan remaja/konselor sebaya.

03.04 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)


kesehatan peduli remaja.

- 84 -


03.05 Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia

sekolah dan remaja di dalam sekolah.

03.06 Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia

sekolah dan remaja di luar sekolah.

03.07 Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan partisipasi

anak usia sekolah dan remaja.

03.08 Jejaring Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jejaring

kesehatan usia sekolah dan remaja.

04 Kesehatan Reproduksi

04.01 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)


pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.

04.02 Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)


pengarus utamaan gender bidang kesehatan.

04.03 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap

Perempuan/Anak (PP KtP/A)


Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap

Perempuan/Anak (PP KtP/A).

04.04 Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan

Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KIE

kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon

pengantin.

04.05 Keluarga Berencana


keluarga berencana.

04.06 Kegiatan Global Terkait Kesehatan Reproduksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan global

terkait kesehatan reproduksi.

- 85 -


04.07 Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan paket

pelayanan awal minimum.

05 Kesehatan Lanjut Usia

05.01 Pemberdayaan Lanjut Usia, Keluarga dan Masyarakat


pemberdayaan lanjut usia dalam meningkatkan

kualitas dan produktivitas lanjut usia agar dapat turut

serta dalam peningkatan status kesehatan dirinya,

keluarga dan masyarakat disetiap tahap siklus hidup,

baik dalam masa kehamilan, bayi, balita, remaja hingga

dewasa.

05.02 Posyandu Lanjut Usia


peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan kelompok lanjut usia dan posyandu lanjut

usia.

05.03 Kemitraan LP/LS dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan Lanjut Usia


lanjut usia yang melibatkan lintas program (penyakit

tidak menular, promosi kesehatan, kesehatan jiwa,

keperawatan, kesehatan gigi dan mulut, intelegensi

kesehatan, gizi, kesehatan tradisional, kesehatan

olahraga, dan lain sebagiannya)

05.04 Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Lanjut

Usia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan KIE

kesehatan lanjut usia.

05.05 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut

Usia di Puskesmas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan

pelayanan lanjut usia di puskesmas secara

komprehensif meliputi upaya promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif.

05.06 Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit


penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di

rumah sakit yang dilaksanakan secara terpadu dengan

pendekatan multidisiplin yang bekerja secara

interdisiplin.

- 86 -


05.07 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia


peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan

kesehatan lanjut usia baik di puskesmas dan rumah

sakit agar dapat memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada lanjut usia.

05.08 Pelayanan Home Care/Long Term Care

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan

pembinaan pelayanan lanjut usia di rumah dan long

term care (pelayanan bagi lanjut usia dengan penyakit

kronis dengan kebutuhan pelayanan jangka panjang).

05.09 Data dan Informasi Kesehatan Lanjut Usia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan data

dan informasi terkait kesehatan lanjut usia, termasuk,

didalamnya sistem pencatatan dan pelaporan,

ketersediaan data, hasil penelitian serta monitoring dan

evaluasi.

- 87 -


KI. Konsil Kedokteran Indonesia

01 Registrasi Dokter

01.01 Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian

registrasi dokter/dokter spesialis meliputi pengajuan

permohonan registrasi sampai dengan penerbitan surat

tanda registrasi.

01.02 Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses

pencabutan surat tanda registrasi dokter/dokter

spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang

melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan

pencabutan.

01.03 Penerbitan Registrasi Dokter Sementara


registrasi sementara kepada dokter/dokter spesialis

warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam

rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan

kesehatan di bidang kedokteran yang bersifat

sementara di Indonesia dari pengajuan permohonan

registrasi dokter sementara sampai dengan diterbitkan

surat tanda registrasi.

01.04 Penerbitan Registrasi Dokter Bersyarat


registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat kepada

peserta program pendidikan dokter/dokter spesialis

warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan di Indonesia dari pengajuan permohonan

registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat sampai

dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

01.05 Her Registrasi Dokter


registrasi ulang surat tanda registrasi dokter/dokter

spesialis meliputi surat permohonan kepada ketua

Konsil Kedokteran Indonesia beserta lampiran

persyaratannya, pertimbangan ketua divisi registrasi

kedokteran dan ketua divisi pembinaan kedokteran.

- 88 -


02 Standar Pendidikan Profesi Dokter

02.01 Pendidikan Profesi Dokter


penerbitan standar pendidikan profesi dokter meliputi

pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran,

asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi

rumah sakit pendidikan dalam rangka pengesahan

standar pendidikan profesi dokter.

02.02 Pendidikan Profesi Dokter Spesialis


penerbitan standar pendidikan profesi dokter spesialis

meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium

kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran

dan asosiasi rumah sakit pendidikan dalam rangka

pengesahan standar pendidikan profesi dokter

spesialis.

02.03 Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran


pengesahan cabang ilmu kedokteran meliputi

pengesahan dan penerapan kerja sama dengan

kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan

kedokteran dan asosiasi rumah sakit pendidikan dalam

rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran.

02.04 Pendidikan Berkelanjutan Dokter


penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter


kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran

dan asosiasi rumah sakit pendidikan dalam rangka

pengesahan standar pendidikan berkelanjutan dokter.

02.05 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter


pengesahan standar kompetensi dokter.

03 Registrasi Kedokteran Gigi

03.01 Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi


registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis meliputi

pengajuan permohonan registrasi sampai dengan

penerbitan surat tanda registrasi.

- 89 -


03.02 Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi


pencabutan surat tanda registrasi dokter gigi/dokter

gigi spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang

melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan

pencabutan.

03.03 Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Sementara


registrasi sementara kepada dokter gigi/dokter gigi

spesialis warga negara asing yang melakukan kegiatan

dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian,

pelayanan kesehatan dibidang kedokteran gigi yang

bersifat sementara di Indonesia meliputi dari pengajuan

permohonan registrasi dokter sementara sampai

dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

03.04 Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Bersyarat


registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis bersyarat

kepada peserta program pendidikan dokter gigi/dokter

gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan di Indonesia dari pengajuan

permohonan registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis

bersyarat sampai dengan diterbitkan surat tanda

registrasi.

03.05 Her Registrasi Dokter Gigi


registrasi ulang surat tanda registrasi dokter

gigi/dokter gigi spesialis meliputi surat permohonan

kepada ketua konsil kedokteran indonesia beserta

lampiran persyaratannya, pertimbangan ketua divisi

registrasi kedokteran gigi dan ketua divisi pembinaan

kedokteran gigi.

04 Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi

04.01 Pendidikan Profesi Dokter Gigi


penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi


kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan

kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan

dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi

dokter gigi.

- 90 -


04.02 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis


penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi

spesialis meliputi pengesahan kerja sama dengan

kolegium kedokteran gigi spesialis, asosiasi institusi

pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit

pendidikan dalam rangka pengesahan standar

pendidikan profesi dokter gigi spesialis.

04.03 Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi


pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi pengesahan

dan penerapan kerja sama dengan kolegium



dalam rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi.

04.04 Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi


penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter

gigi meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium



dalam rangka pengesahan standar pendidikan

berkelanjutan dokter gigi.

04.05 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi


pengesahan standar kompetensi dokter gigi.

05 Pembinaan Praktek

05.01 Pembinaan Praktek Dokter


penyelenggaraan praktek dokter yang dilaksanakan

bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan

etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi

melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan

registrasi dokter.

05.02 Pembinaan Praktek Dokter Gigi


penyelenggaraan praktek dokter gigi yang dilaksanakan

bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan

etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi

melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan

registrasi dokter gigi.

- 91 -


06 Pelayanan Hukum

06.01 Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan

awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran

disiplin kedokteran.

06.02 Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan

awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran

disiplin kedokteran gigi.

06.03 Persidangan Pemeriksaan Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan invenstigasi

terhadap dokter atau dugaan adanya pelanggaran kode

etik kedokteran atau pelanggaran disiplin kedokteran

sampai dengan surat keputusan persidangan.

06.04 Persidangan Pemeriksaan Kedokteran Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan investigasi

terhadap dokter gigi atau dugaan adanya pelanggaran

kode etik kedokteran gigi atau pelanggaran disiplin

kedokteran meliputi surat pemberitahuan sampai

dengan surat keputusan persidangan.

06.05 Tindak Lanjut/Eksekusi Keputusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindakan

penentuan eksekusi yang berupa teguran, pencabutan

surat tanda registrasi atas kasus yang telah ditetapkan.

- 92 -


KJ. KESEHATAN JIWA

01 Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

01.01 Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Berkebutuhan

Khusus dan atau Disabilitas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa

pada anak dan remaja berkebutuhan khusus dan atau

penyandang disabilitas.

01.02 Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Usia Sekolah di

Dalam Sekolah


pada usia sekolah dan remaja di dalam sekolah.

01.03 Kesehatan jiwa pada anak dan remaja dalam

penanganan dampak kekerasan


pada anak dan remaja dalam penanganan dampak

kekerasan.

01.04 Kesehatan jiwa pada anak dan remaja dalam kondisi

bencana


pada anak dan remaja dalam penanganan pasca

bencana.

01.05 Pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait

kesehatan jiwa anak dan remaja


pada usia sekolah dan remaja di dalam sekolah yang

meliputi penyusunan akreditasi.

01.06 Klaim program Rehabilitasi Psikologis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan

penyusunan rancangan kebijakan, perencanaan

kegiatan, bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi,

serta pelaporan kegiatan verifikasi klaim program

rehabilitasi psikologis bagi korban kekerasan pada

anak dan remaja dan pelaku kejahatan seksual.

01.07 Penjangkauan Pelayanan dan Deteksi Dini Masalah

Kesehatan Jiwa Melalui Kesehatan Jiwa Bergerak

Naskah-naskah yang berkaitan dalam bidang

penjangkauan pelayanan dan deteksi dini masalah

kesehatan jiwa anak dan remaja pada masyarakat

melalui kesehatan jiwa bergerak.

- 93 -


02 Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia

02.01 Kesehatan Jiwa Dewasa

Naskah naskah yang berkaitan dengan perumusan dan

penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan

kegiatan kesehatan jiwa dewasa.

02.02 Kesehatan Jiwa Lanjut Usia



kegiatan kesehatan jiwa lanjut usia.

03 Masalah Penyalahgunaan NAPZA

03.01 Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi



kegiatan NAPZA di institusi.

03.02 Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat


penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan

NAPZA di masyarakat.

- 94 -


KK. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

01 Pencegahan dan mitigasi

01.01 Penyusunan Standardisasi


standardisasi pencegahan dan mitigasi.

01.02 Bimbingan, Informasi dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan,

informasi dan evaluasi pencegahan dan mitigasi.

02 Kesiapsiagaan



standardisasi kesiapsiagaan.



evaluasi dan informasi kesiapsiagaan.

03 Tanggap Darurat



standardisasi tanggap darurat.



informasi dan evaluasi tanggap darurat.

04 Pemulihan



standardisasi pemulihan.



informasi dan evaluasi pemulihan.

05 Asistensi Krisis Kesehatan



standardisasi asistensi krisis kesehatan.

- 95 -




informasi dan evaluasi asistensi krisis kesehatan.

- 96 -


KL. KESEHATAN LINGKUNGAN

01 Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan

Lingkungan

01.01 Penyehatan Air


penyehatan air meliputi pengamanan air minum dan

pengawasan kualitas air minum.

01.02 Penyehatan Udara


penyehatan sanitasi udara meliputi pengamanan udara

dan pengawasan kualitas udara.

01.03 Penyehatan Tanah


penyehatan sanitasi tanah, pengamanan tanah dan

pengawasan kualitas tanah.

01.04 Penyehatan Sanitasi Dasar


penyehatan sanitasi dasar meliputi penyediaan air

minum, sanitasi berbasis masyarakat dan percepatan

pengembangan sanitasi pemukiman.

01.05 Penyehatan Kawasan


penyehatan kawasan meliputi higiene sanitasi dan

bangunan umum, pengendalian faktor resiko di rumah

dan tempat umum, penanggulangan kedaruratan

bidang kesehatan lingkungan, fasilitasi kesehatan

masyarakat di daerah terpencil, pelabuhan sehat, pasar

sehat dan kota sehat.

02 Penyehatan Pangan

02.01 Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan

Nakah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan

peningkatan higiene sanitasi pangan meliputi makanan

jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga, depot air

minum, kantin dan rumah tangga.

02.02 Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi

Pangan


pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan

- 97 -


meliputi makanan jajanan, restoran/rumah makan,

jasa boga, depot air minum, kantin dan rumah tangga.

03 Pengamanan Limbah dan Radiasi

03.01 Pengamanan Limbah


Pengamanan Limbah meliputi limbah fasilitas

pelayanan kesehatan, mercuri, logam berat dan

pengaman pestisida.

03.02 Pengamanan Radiasi


pengamanan radiasi meliputi analisis dampak

kesehatan lingkungan, radiasi pengion, radiasi non

pengion dan perubahan iklim.

- 98 -


KO. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

01 Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan

kesehatan

01.01 Kesehatan Okupasi

Naskah-naskah yang berisi tentang penyakit akibat

kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, program

kembali kerja, pelayanan kesehatan kerja, standar

penyelenggaraan pelayanan kedokteran okupasi,

petunjuk teknis pelayanan kesehatan kerja di unit

pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan modul

Training of trainer diagnostik Penyakit Akibat Kerja

(PAK) di bidang kesehatan okupasi.

01.02 Surveilans Kesehatan Kerja

Naskah-naskah yang berisi tentang pemeriksaan Calon

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), pemeriksaaan

kelayakan kerja, pemeriksaan kesehatan pelaut,

pelayanan kesehatan TKI dan surveilans kesehatan

kerja di bidang surveilans kesehatan kerja.

02 Kapasitas Kerja

02.01 Kapasitas Kerja dan Pekerja

Naskah-naskah yang berisi tentang pembinaan ibu

hamil dan menyusui dalam kapasitas kerja dan

pekerja.

02.02 Kapasitas Kerja Institusi

Naskah-naskah yang berisi gerakan pekerja perempuan

sehat produktif, kesehatan nelayan, penyelam,

hyperbarik dan pembentukan pos Upaya Kesehatan

Kerja (UKK).

03 Lingkungan Kerja

03.01 Pengendalian Lingkungan Kerja

Naskah-naskah yang berisi tentang

penggunaan/pengendalian bahan-bahan yang

mengandung kimia (mercury, asbes pestisida, dan lain-

lain) dalam kesehatan lingkungan kerja.

03.02 Perlindungan Ergonomi

Naskah-naskah yang berisi tentang Kesehatan dan

Keselamat Kerja (K3) di fasilitas pelayanan kesehatan di

rumah sakit, puskesmas, perkantoran, Kantor

- 99 -


Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan manajemen resiko

dalam lingkungan kerja.

04 Kesehatan Olahraga

04.01 Kesehatan Olahraga Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang kebugaran jasmani

ibu hamil, anak sekolah, pekerja, karyawan, usia

produktif, usia lanjut, jamaah haji di bidang kesehatan

olahraga.

04.02 Kesehatan Olahraga Prestasi

Naskah-naskah yang berisi tentang dukungan event

olahraga nasional dan internasional di bidang

kesehatan olahraga prestasi.

04.03 Pembinaan Terkait Kesehatan Olahraga

Naskah-naskah yang berisi tentang koordinasi lintas

program/lintas sektor dan peningkatan kapasitas

terkait kesehatan olahraga.

- 100 -


LB. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

01 Penyusunan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

01.01 Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan

teknis, rencana, dan program penelitian dan

pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan

tekonologi dasar kesehatan.

01.02 Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan



pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan

pelayanan kesehatan.

01.03 Upaya Kesehatan Masyarakat


teknis, rencana dan program penelitian dan

pengembangan kesehatan di bidang upaya kesehatan

masyarakat.

01.04 Humaniora dan Manajemen Kesehatan



pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan

manajemen kesehatan.

01.05 Tanaman Obat dan Obat Tradisional



pengembangan kesehatan di bidang tanaman obat dan

obat tradisional.

01.06 Vektor dan Reservoir Penyakit



pengembangan kesehatan di bidang vektor dan

reservoir penyakit.

02 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan


Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan

penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang

biomedis dan teknologi dasar kesehatan (proposal

penelitian, protokol penelitian, rekomendasi komisi

- 101 -


etik, perintah pelaksanaan penelitian, perizinan

penelitian, pengumpulan data sampai laporan hasil

penelitian).




sumber daya dan pelayanan kesehatan (proposal




penelitian).




upaya kesehatan masyarakat (proposal penelitian,

protokol penelitian, rekomendasi komisi etik, perintah

pelaksanaan penelitian, perizinan penelitian,

pengumpulan data sampai laporan hasil penelitian).




humaniora dan manajemen kesehatan (proposal




penelitian).




tanaman obat dan obat tradisional (proposal penelitian,







vektor dan reservoir penyakit (proposal penelitian,




- 102 -


03 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan

pengembangan kesehatan


Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan

di bidang biomedis dan tekonologi dasar kesehatan.




di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan.




di bidang upaya kesehatan masyarakat.




di bidang humaniora dan manajemen kesehatan.




di bidang tanaman obat dan obat tradisional.




di bidang vektor dan reservoir penyakit.

04 Dokumentasi dan publikasi hasil penelitian

04.01 Museum penelitian

Naskah-naskah yang berisi tentang dokumentasi dan

publikasi hasil penelitian pada museum penelitian.

04.02 Policy Brief

Naskah-naskah yang berisi tentang dokumentasi dan

publikasi hasil penelitian pada policy brief

(rekomendasi kebijakan kesehatan bagi para

stakeholder).

- 103 -


PK. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

01 Strategi Komunikasi, Strategi dan Edukasi Kesehatan

01.01 Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait strategi

komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan serta

pendekatan komunikasi kepada sasaran (tenaga

kesehatan, masyarakat, tokoh agama dan tokoh

masyarakat).

01.02 Pengembangan Pesan

Naskah-naskah pengembangan pesan kesehatan di

puskesmas, rumah sakit, pengembangan pesan

pencegahan dan penanggulangan malaria, HIV, TB,

penyakit tidak menular dan penyakit lainnya.

01.03 Desain Kreatif Pesan Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi model edukasi kesehatan

masyarakat meliputi masyarakat sosial, media cetak,

audio visual dan jenis desain.

02 Penyebarluasan Informasi Kesehatan

02.01 Penyebarluasan Informasi Kesehatan


teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait

penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai

media (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

02.02 Kampanye Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi kampanye kesehatan

berupa media cetak, media elektronik dan sosial media.

03 Advokasi Kesehatan

03.01 Advokasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum,

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait

advokasi kesehatan.

03.02 Kebijakan yang disusun oleh sektoral, Pemerintah

Pusat/ Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berisi tentang kebijakan yang

sudah disusun oleh (kementerian dan lembaga),

kebijakan yang disusun oleh pemerintah provinsi

terkait program kesehatan masyarakat, dalam bentuk

- 104 -


peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran

gubernur dan instruksi gubernur.

03.03 Komitmen Dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang komitmen sektoral

di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam

mendukung kesehatan masyarakat.

04 Kemitraan Kesehatan

04.01 Kemitraan Kesehatan



kemitraan kesehatan.

04.02 Memorandum of Understanding (MoU) dalam

mendukung program kesehatan masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang MoU dengan dunia

usaha, lembaga kemasyarakatan yang mempunyai

program Coorporate Social Responsibility (CSR) bidang

kesehatan.

04.03 Perjanjian kerja sama dalam mendukung program

kesehatan masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang perjanjian kerja

sama dengan dunia usaha yang sebelumnya telah

melewati proses MoU.

05 Penggerak Promosi Kesehatan

05.01 Penggerak Promosi Kesehatan



penggerak promosi kesehatan.

05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat

Kesehatan (SDMK) Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang peningkatan

kapasitas SDMK masyarakat meliputi peningkatan

SDM di provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas.

05.03 Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Promosi

Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pembinaan teknis

jabatan fungsional promosi kesehatan (Pusat, Provinsi,

Kabupaten/kota).

- 105 -


06 Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan

06.01 Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan



sarana dan prasarana.

06.02 Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumah sakit

yang melakukan promosi kesehatan.

06.03 Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tempat kerja,

institusi pendidikan, tempat ibadah dan tempat umum

yang telah melakukan promosi kesehatan.

07 Pengorganisasian Masyarakat

07.01 Pengorganisasian Masyarakat



pengorganisasian masyarakat.

07.02 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Posyandu,

Poskesdes, dana desa yang terkait dengan

pemberdayaan masyarakat/UKBM.

07.03 Pembentukkan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pokjanal desa

dan kelurahan siaga aktif dan pokjanal

posyandu/forum peduli kesehatan.

07.04 International Non Government Organization (INGO)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang bergerak di

bidang pemberdayaan masyarakat khususnya bidang

kesehatan.

08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

08.01 Peran Serta Masyarakat


teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait peran serta

masyarakat.

- 106 -


08.02 Organisasi Kemasyarakatan/LSM

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi

kemasyarakatan/LSM dalam negeri yang bergerak di

bidang kesehatan.

08.03 Saka Bakti Husada

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Saka Bhakti

Husada dan Perkemahan Bakti SBH Nasional

(PERTINAS).

08.04 Institusi Keagamaan Menyelenggarakan Peran Serta

Masyarakat Bidang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pos Kesehatan

Pesantren (Poskestren) dan lain sebagainya.

08.05 Kelompok Potensial Melaksanakan Gerakan

Masyarakat Bidang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dasa wisma,

kelompok nelayan, petani dan lainnya.

- 107 -


PM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

LANGSUNG

01 Pengendalian Tuberkulosis (TB)

01.01 Pengendalian Penyakit TB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian

penyakit TB.

01.02 Pengobatan TB.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan TB, Directly

Observed Treament Short-course (DOTS), Wakil

Supervisor (WASOR) TB, TB anak, TB HIV, Keperawatan

TB, TB di lembaga pemasyarakatan dan TB diabetes

mellitus.

01.03 Laboratorium TB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laboratorium

TB.

01.04 Obat Anti TB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat anti TB.

01.05 TB Operational Research (TORG)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan TB operational

research (TORG).

01.06 Logistik TB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan logistik TB.

02 Pengendalian AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual

02.01 Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan survei terpadu

biologis dan perilaku/Integrated Bio-Behavioural

Surveillance (IBBS)

02.02 Human Immuno Deficiency Virus (HIV)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan HIV.

02.03 Infeksi Menular Seksual (IMS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan infeksi menular

seksual meliputi perawatan, Perawatan Dukungan dan

Pengobatan (PDP), konseling dan test.

- 108 -


02.04 Obat Anti Retro Viral (ARV) dan Reagen Tes HIV

Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat ARV dan

reagen tes HIV.

02.05 Kelompok Kerja Pengendalian AIDS dan Penyakit

Infeksi Menular Seksual

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja

dan komite ahli dalam pengendalian AIDS dan penyakit

infeksi menular seksual.

03 Pengendalian Penyakit Menular Langsung

03.01 Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut


infeksi penyakit pernapasan akut (Middle East

Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV),

pneumonia dan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan

Akut (ISPA) lainnya.

03.02 Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan


infeksi penyakit infeksi saluran pencernaan (diare,

disentri, kolera, hepatitis, tifoid dan penyakit infeksi

saluran pencernaan lainnya).

03.03 Penyakit Tropis Menular Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit tropis

menular langsung (kusta, frambusia dan penyakit

tropis menular langsung lainnya).

03.04 Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Menular

Langsung


dan komite ahli dalam pengendalian penyakit tropis

menular langsung meliputi hepatitis, kusta, frambusia

dan penyakit tropis menular langsung lainnya.

- 109 -


PV. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR

VEKTOR DAN ZOONOTIK

01 Pengendalian Malaria

01.01 Kelambu berinsektisida (LLINs)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelambu

berinsektisida.

01.02 Eliminasi malaria

Naskah-naskah yang berkaitan dengan eliminasi

malaria.

01.03 Crosscheker mikroskopis malaria

Naskah-naskah yang berkaitan dengan crosscheker

mikroskopis malaria.

02 Pengendalian Arbovirosis

02.01 Demam Berdarah Dengue (DBD)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan demam

berdarah dengue meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

02.02 Chikungunya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan chikungunya

meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

02.03 Japanese Encepalitis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan japanese

encepalitis meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

02.04 Virus Zika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan virus zika


03 Pengendaliaan Zoonosis

03.01 Penyakit flu burung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu

burung meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

03.02 Vaksin Anti Rabies (VAR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Vaksin Anti

Rabies meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

- 110 -


03.03 Penyakit Pes

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit pes


03.04 penyakit flu baru hemagglutinin tipe 1 dan

neuraminidase tipe 1 (h.1.n.1)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu

baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1

(H.1.N.1).

04 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan

04.01 Filariasis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit

filariasis meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

04.02 Kecacingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kecacingan


04.03 Schistosomiasis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Schistosomiasis


05 Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

05.01 Pengendalian vektor


vektor.

05.02 Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit


binatang pembawa penyakit.

- 111 -


SR. SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN

01 Surveilans

01.01 Surveilans Penyakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans

penyakit seperti difteri, polio dan lain sebagainya.

01.02 Surveilans Kejadian Luar Biasa


kejadian luar biasa, respon cepat dan fasilitasi.

01.03 Surveilans Kesehatan Lingkungan


kesehatan lingkungan.

01.04 Surveilans Gizi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans gizi.

01.05 Surveilans Epidemiologi


epidemiologi meliputi epidemiologi penyakit menular

dan penyakit tidak menular.

01.06 Kewaspadaan Dini

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kewaspadaan

dini.

01.07 Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan respon kejadian

luar biasa dan wabah.

02 Imunisasi

02.01 Pekan Imunisasi Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan

imunisasi nasional.

02.02 Coldchain Bagi Petugas Imunisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan coldchain bagi

petugas imunisasi.

02.03 Introduksi Imunisasi DPT-HB-HIB Pada Bayi dan Balita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan introduksi

imunisasi DPT-HB-HIB (pentavalen) pada bayi dan

balita.

- 112 -


02.04 Imunisasi Bagi Petugas Kesehatan, Wanita Usia Subur

(WUS) dan Masyarakat Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi bagi

petugas kesehatan, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi

Wanita Usia Subur (WUS), dan Imunisasi bagi

masyarakat umum.

02.05 Imunisasi di Daerah Sulit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi di

daerah sulit.

02.06 Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis,

Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi

campak, polio, difteri, TT, DPT, pertusis, tetanus dan

HIB B/haemophilis influenza tipe B.

03 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan

03.01 Hapus Serangga dan Hapus Tikus


hapus serangga dan hapus tikus.

03.02 Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan

Naskah-naskah yang berkaitan teknis pengendalian

resiko kesehatan lingkungan (di pelabuhan, di bandara,

di pos lintas batas darat, di pemukiman, di event

khusus, di tempat kerja, di industri farmasi dan di

fasilitas pelayanan kesehatan).

03.03 Vaksinasi Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan vaksinasi internasional

(yellow fever, meningitis, dan vaksin baru lainnya) pada

Kantor Kesehatan Pelabuhan dan fasilitas pelayanan

kesehatan.

03.04 Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan

Pelabuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kekarantinaan

kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan

03.05 Pengangkutan Orang Sakit


orang sakit meliputi penjemputan, pelayanan

kesehatan dan perizinan.

- 113 -


03.06 Pengiriman Jenazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengiriman

jenazah baik dalam bentuk utuh maupun abu jenazah

meliputi penjemputan dan perizinan.

04 Penyakit Infeksi Emerging

04.01 Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang penyakit

poliomielitis, virus ebola, virus MERS, influenza A

(H5N1) flu burung, virus hanta, virus nipah, yellow

fever, demam lassa, demam congo meningitis dan

penyakit infeksi emerging lainnya.

04.02 Deteksi Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan deteksi

penyakit infeksi emerging.

04.03 Intervensi Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan intervensi

penyakit infeksi emerging.

05 Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Unit

Pelaksana Teknis

05.01 Sertifikat


sertifikat meliputi health certificate, international

certificate of vacination, sertifikat air bersih, sertifikat

penyelenggaraan perusahaan fumigasi di kapal,

sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga, sertifikat laik

hygiene sanitasi rumah makan, sertifikat obat dan alat

pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), sertifikasi

izin penyelenggara tindakan penyehatan alat angkut,

port health quaratine clearance, certificate of pratique.

05.02 Surat Keterangan


surat keterangan meliputi hasil uji laboratorium

rujukan, penerbitan surat izin pengangkutan jenasah

dan orang sakit, surat keterangan pengujian kesehatan

nakhkoda/pilot dan Anak Buah Kapal (ABK).

- 114 -


05.03 Buku Kesehatan


buku kesehatan.

- 115 -


TL. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM

01 Teknologi Pengendalian Penyakit

01.01 Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan

model dan teknologi tepat guna.

01.02 Pengembangan dan Penapisan Teknologi


dan penapisan teknologi.

01.03 Kemitraan dan Jejaring Kerja di Bidang Pengembangan

Teknologi dan Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan dan

jejaring kerja di bidang pengembangan teknologi dan

laboratorium.

02 Teknologi Laboratorium

01 Pengembangan Teknologi laboratorium


teknologi laboratorium.

02 Laboratorium Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan laboratorium rujukan.

03 Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji kendali

mutu dan kalibrasi.

04 Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekomendasi

hasil uji laboratorium.

- 116 -


TM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR

01 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

01.01 Penyakit Jantung


jantung meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

01.02 Penyakit Pembuluh darah


pembuluh darah meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

01.03 Penyakit Hipertensi


hipertensi meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

01.04 Penyakit Stroke

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit stroke


02 Pengendalian Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik

02.01 Penyakit Diabetes Mellitus


diabetes mellitus meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

02.02 Penyakit Gangguan Metabolik


gangguan metabolik meliputi pencegahan sampai

dengan pengobatan.

02.03 Penyakit Gangguan Tiroid


gangguan tiroid meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

02.04 Gangguan Obesitas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan

obesitas meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

- 117 -


03 Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah

03.01 Penyakit Kanker


kanker meliputi pencegahan sampai dengan

pengobatan.

03.02 Penyakit Kelainan Darah


kelainan darah seperti Idiopathic Thrombocytopenic

Purpura (ITP), hemofilia, thalassemia, dan penyakit

kelainan darah lainnya meliputi pencegahan sampai

dengan pengobatan.

04 Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi

04.01 Penyakit Akibat Produk Tembakau.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat

produk tembakau.

04.02 Gangguan Imunologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan

imunologi (asma, lupus dan penyakit gangguan

imunologi lainnya).

05 Gangguan Indera dan Fungsional

05.01 Pengendalian Gangguan Panca Indera


panca indera (mata, telinga, hidung, kulit, lidah) seperti

gangguan refraksi, katarak, glukoma, serumen

prop/kotoran telinga, Noise Induced Hearing Loss

(NIHL), prebikusis dan penyakit gangguan panca indera

lainnya.

05.02 Pengendalian Gangguan Fungsional


gangguan fungsional, seperti pengendalian disabilitas

dan tuli kongenital.

- 118 -


YK. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

01 Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

01.01 Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Primer


sarana dan prasarana di puskesmas, klinik pratama,

klinik mandiri dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) lainnya.


Rujukan


sarana dan prasarana di rumah sakit dan klinik utama.


Lainnya


sarana dan prasarana di Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK)/Balai Besar Laboratorium

Kesehatan (BBLK)/Balai Laboratorium Kesehatan

(BLK) dan kesehatan tradisional.

02 Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

02.01 Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer


peralatan di puskesmas, klinik pratama, klinik mandiri

dan FKTP lainnya.

02.02 Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan


peralatan di rumah sakit dan klinik utama.

02.03 Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya


peralatan di BPFK/BBLK/BLK dan kesehatan

tradisional.

- 119 -


YM. MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN MASYARAKAT

01 Mutu Pelayanan Kesehatan

01.01 Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu

pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik pratama,

klinik mandiri dan FKTP lainnya.

01.02 Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan


pelayanan kesehatan di rumah sakit dan klinik utama.

01.03 Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan lainnya


pelayanan kesehatan di BPFK/BBLK/BLK dan

kesehatan tradisional.

02 Akreditasi Pelayanan Kesehatan

02.01 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer


akreditasi pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik

pratama, klinik mandiri dan FKTP lainnya.

02.02 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan


akreditasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan

klinik utama.

02.03 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan lainnya


akreditasi pelayanan kesehatan di BPFK/BBLK/BLK

dan Kesehatan Tradisional.

- 120 -


YP. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat

01.01 Puskesmas


puskesmas meliputi manajemen puskesmas,

puskesmas sebagai wahana pendidikan, puskesmas

rawat inap, non rawat inap dan Pelayanan Obstetri

Neonatus Essensial (PONED) dan Perawatan Kesehatan

Masyarakat (Perkesmas).

01.02 Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)


pelayanan kesehatan di DTPK dan pelayanan

kesehatan bergerak.

01.03 Keluarga Sehat


program keluarga sehat.

02 Klinik

02.01 Pelayanan Klinik


pelayanan kesehatan klinik dan penunjang kesehatan

klinik.

02.02 Pelayanan Darah (Quickwins)


pelayanan darah (quickwins) yang berkerja sama

dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah

dan rumah sakit.

02.03 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi


fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi yang

meliputi penyusunan instrumen penilaian, proposal

Corporate Social Responsbility (CSR) dan

penganugerahan.

03 Praktik Perorangan

03.01 Praktik Perorangan


praktik perorangan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat

dan tenaga kesehatan lainnya).

- 121 -


03.02 Rujuk-Rujuk Balik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rujuk-

rujuk balik.

03.03 Panduan Praktik Klinis dan Panduan Keterampilan

Klinis


panduan praktik klinis dan panduan keterampilan

klinis.

03.04 Sail dan Major Event

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sail

dan major event yang mendukung pelayanan kesehatan

- 122 -


YR. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

01 Pelayanan Medik dan Keperawatan

01.01 Medik dan Keperawatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rawat

jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif dan

rawat bedah.

01.02 Program Medik dan Keperawatan


pengendalian infeksi, pengendalian resistensi

antimikroba, keselamatan pasien, pelayanan obstetrik

neonatal emergensi komprehensif, geriatri serta

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

01.03 Program Medik dan Keperawatan lainnya


program medik dan keperawatan lainnya.

02. Pelayanan Penunjang

02.01 Radiologi


radiologi, radioterapi, telemedicine dan kedokteran

nuklir.

02.02 Laboratorium


Laboratorium, patologi klinik, patologi anatomi, darah,

HIV dan TB.

02.03 Penunjang Lainnya


rehabilitasi medik, farmasi, sentral sterilirasi,

keteknisian medik dan keterapian fisik, gizi klinik,

rekam medik, laundry, pengolahan limbah dan

penunjang lainnya.

03 Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

03.01 Call Center dan Public Service Centre (PSC)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Public

service Centre dan Call Center.

03.02 Gawat Darurat Antar Rumah Sakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan gawat

darurat antar rumah sakit.

- 123 -


03.03 Gawat Darurat Lainnya


penanganan bencana, penanganan event nasional

meliputi acara-acara besar nasional dan keagamaan

dan event internasional meliputi acara-acara bertaraf

internasional seperti sail, Southeast Asian Games,

Asian Games dan lain-lain.

04 Pengelolaan Rujukan

04.01 Rumah Sakit Rujukan


rujukan regional, rumah sakit rujukan propinsi, rumah

sakit rujukan nasional, rumah sakit lainnya dan

pengampuan rumah sakit (sister hospital).

04.02 Rujukan Lainnya


rujukan balik, dan rujukan lainnya meliputi rujukan

pasien, spesimen, teknologi dan lainnya.

05 Pemantauan Rumah Sakit

05.01 Perizinan Rumah Sakit


perizinan dan klasifikasi rumah sakit.

05.02 Pengawasan Rumah Sakit


pengawas internal rumah sakit, dan badan pengawas

rumah sakit.

06 Rumah Sakit Pendidikan

06.01 Jejaring Rumah Sakit Pendidikan


jejaring rumah sakit, academic health system.

06.02 Program di Rumah Sakit Pendidikan


program pelayanan jantung, pelayanan ginjal,

pelayanan hati, pelayanan kanker, sel punca, teknologi

dan reproduksi berbantu serta transplantasi organ di

rumah sakit pendidikan.

- 124 -


06.03 Program di Rumah Sakit Pendidikan Lainnya


program dokter spesialis dan program Rumah Sakit

pendidikan lainnya.

- 125 -


YT. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

01 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

01.01 Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional


pelayanan kesehatan penyehat tradisional.

01.02 Pembinaan Penyehat Tradisional (Hattra)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program

kegiatan pembinaan Hattra.

01.03 Pelayanan Sehat Pakai Air ( SPA )


pelayanan SPA.

01.04 Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional


asuhan mandiri kesehatan tradisional dan penunjang.

01.05 Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)


penilaian pemanfaatan TOGA.

01.06 Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur


asuhan mandiri pemanfataan TOGA dan akupresur

dan penunjang pemanfaatan TOGA dan akupresur.

02 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

02.01 Penilaian/Penapisan Kesehatan Tradisional


penilaian/penapisan kesehatan tradisional.

02.02 Pelayanan Kesehatan Komplementer Non Tradisional


pelayanan kesehatan komplementer non tradisional.

02.03 Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer


jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan

kesehatan tradisional komplementer.

- 126 -


02.04 Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia

(FROTI)


FROTI.

02.05 Tenaga Pengawas Kesehatan Tradisional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga

pengawas kesehatan tradisional.

02.06 Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia


pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.

02.07 Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan

Tradisional (SP3T)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan SP3T.

02.08 Kelompok Kerja Nasional


nasional.

03 Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

03.01 Formularium Obat Herbal Asli Indonesia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium

obat herbal asli Indonesia.

03.02 Pelayanan Medik Obat Herbal Asli Indonesia


peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik

obat herbal asli Indonesia.

03.03 Pelayanan Medik Akupunktur


peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik

akupunktur.

03.04 Pelayanan Akupresur di Puskesmas


pelayanan akupresur oleh tenaga kesehatan.

03.05 Brainstorming pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan

kesehatan Integrasi


brainstorming pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan

kesehatan integrasi.

- 127 -


03.06 Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi


peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan

kesehatan tradisional integrasi.

03.07 Pelayanan Akupresur di Puskesmas


peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

pelayanan akupresur di puskesmas.

- 128 -


KODE UNIT PENGOLAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Sekretariat Jenderal

I. Biro Perencanaan dan Anggaran

1. Bagian Perencanaan Strategis dan Program

2. Bagian APBN I

3. Bagian APBN II

4. Bagian APBN III

5. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan

2. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara


III. Biro Hukum dan Organisasi

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

2. Bagian Peraturan Perundang-undangan II

3. Bagian Advokasi Hukum

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana


IV. Biro Kepegawaian

1. Bagian Pengadaan Pegawai

2. Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

3. Bagian Pengembangan Pegawai

4. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai


V. Biro Kerja Sama Luar Negeri

1. Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral

2. Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional

3. Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral


VI. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

1. Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan

Peliputan

2. Bagian Hubungan Media dan Lembaga

3. Bagian Pelayanan Masyarakat


VII. Biro Umum

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

2. Bagian Kearsipan dan Administrasi

- 129 -


3. Bagian Rumah Tangga

4. Bagian Gaji dan Tata Usaha


VIII. Pusat Data dan Informasi

1. Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi

3. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi

4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi


IX. Pusat Analisis Determinan Kesehatan


2. Bidang Analisis Lingkungan Strategis

3. Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan


X. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan


2. Bidang Pembiayaan Kesehatan

3. Bidang Jaminan Kesehatan

4. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan


XI. Pusat Krisis Kesehatan


2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

3. Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

4. Bidang Evaluasi dan Informasi


XII. Pusat Kesehatan Haji


2. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko

Kesehatan Haji

3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi

Pelayanan Kesehatan Haji


XIII. Sekretariat Kedokteran Konsil Indonesia

XIV. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan

XV. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

XVI. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan

XVII. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan

- 130 -


B. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi

2. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

4. Bagian Kepegawaian dan Umum


II. Direktorat Kesehatan Keluarga

1. Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal

2. Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Sekolah

3. Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

4. Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi

5. Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia

6. Subbagian Tata Usaha


III. Direktorat Kesehatan Lingkungan

1. Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar

2. Subdirektorat Penyehatan Pangan

3. Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan

4. Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi



IV. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans

2. Subdirektorat Kapasitas Kerja

3. Subdirektorat Lingkungan Kerja

4. Subdirektorat Kesehatan Olahraga



V. Direktorat Gizi Masyarakat

1. Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi

2. Subdirektorat Kewaspadaan Gizi

3. Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi

4. Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi



VI. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1. Subdirektorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kesehatan

2. Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan

3. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat


- 131 -



C. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat







II. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

1. Subdirektorat Surveilans

2. Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging

3. Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan

4. Subdirektorat Imunisasi



III. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung

1. Subdirektorat Tuberkulosis

2. Subdirektorat Infeksi Saluran Pernafasan Akut

3. Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular

Seksual

4. Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran

Pencernaan

5. Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung



IV. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonosis

1. Subdirektorat Malaria

2. Subdirektorat Zoonosis

3. Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan

4. Subdirektorat Arbovirus

5. Subdirektorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit



V. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

1. Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan

Imunologi

2. Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

3. Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah

4. Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan

Gangguan Metabolik

- 132 -


5. Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional



VI. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Jiwa

dan NAPZA

1. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan

Remaja

2. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan

Lanjut Usia

3. Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA



D. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan







II. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

1. Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat

2. Subdirektorat Klinik

3. Subdirektorat Praktik Perorangan



III. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan

Rumah Sakit

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan


IV. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

1. Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris


Komplementer


Integrasi



- 133 -


V. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

2. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya



VI. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

1. Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Primer


Kesehatan Rujukan


Kesehatan Lainnya



E. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan







II. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

1. Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian

Ketersediaan

2. Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan

Pengadaan

3. Subdirektorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

4. Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan

Perbekalan kesehatan



III. Direktorat Pelayanan Kefarmasian

1. Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi

2. Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi

3. Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan

4. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional



IV. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

1. Subdirektorat Obat dan Pangan

2. Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika

- 134 -


3. Subdirektorat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Farmasi

4. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku

Sediaan Farmasi



V. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan


1. Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B

2. Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas C dan D

3. Subdirektorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan

Khusus

4. Subdirektorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga dan Produk Mandiri



VI. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan


1. Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi

dan Distribusi

2. Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan

Distribusi

3. Subdirektorat Pengawasan Produk



F. Inspektorat Jenderal

I. Sekretariat Inspektorat Jenderal


2. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan


4. Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian


II. Inspektorat I

1. Subbag Tata Usaha

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

III. Inspektorat II



IV. Inspektorat III



- 135 -


V. Inspektorat IV



VI. Inspektorat Investigasi



G. Badan Penelitian dan Pengembangan

I. Sekretariat Badan


2. Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian


4. Bagian Umum, Dokumentasi dan Jejaring


II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan

Teknologi Dasar Kesehatan


2. Bidang Biomedis

3. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan


III. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan

Pelayanan Kesehatan


2. Bidang Sumber Daya Kesehatan

3. Bidang Pelayanan Kesehatan


IV. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Masyarakat


2. Bidang Kesehatan Masyarakat

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


V. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan

Manajemen Kesehatan


2. Bidang Humaniora Kesehatan

3. Bidang Manajemen Kesehatan


- 136 -


H. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

I. Sekretariat Badan


2. Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian




II. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dalam Negeri

3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Luar Negeri



III. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan

Kemitraan

2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

3. Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu

Pendidikan



IV. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan

2. Bidang Pengembangan Pelatihan

3. Bidang Pengendalian Mutu pelatihan



V. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Fasilitasi Standarisasi dan Profesi Tenaga

Kesehatan

2. Bidang Pendidikan Berkelanjutan

3. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional




KONTRIBUSI

Adam Galih Gumilar, S.Kom

Adithya R Manggala

Agnes Savitri, A.Md

Agus Susanto

Ajeng Tri Sulistyaningrum

Benny Wempy

Darso, S.Sos

Deri Hartanto, A.Md

Dini Ristuliswati

Diah Nur Afni, SE

Djoko Prasetio

Diah Endah Kirana

Embry Netty, dr, M.Kes

Eva Erlita, S.S, MKM

Endang Tri Widiyastuti, A.Md

Erna Kusumawati

Ermy Fury, SKM

Hilman Rosmana, Drs, M.Hum

Heliza

Iwan K

Jukiyanto

Juni Widy Astuti

Joko Yulianto

Karsipur, SAP

Lilis Setyowati, SE

Makrufi

Marsudi

Muti Wahyuni, SAP

Nurohman

Pipin Suspujiati

Rina Kusnurwanti, S.Sos

Roni Noviyanto

Rosa Jaya, SKM, MKM

Sumarjaya, SKM, MM

Susi Haryanti, SAP, MAP


KONTRIBUSI

Supiyanti, S.Sos

Susanti, S.Sos, M.Hum

Suhartono, S.Sos, MAP

Sukaptini

Sonthy Yulianty, S.Sos

Sayem Eni Rumiyati, SAP

Titin Indriasari, S.Kom, MPH

Titiek Indarti, S.Sos

Tumirah

Wahyudin Taufik

Yuniarti Eka Basuki, SS, M.Si

Documents

351gajiroum.kemkes.go.id/data/74pola_klasifikasi_arsip.pdf · lingkungan Kementerian Kesehatan : Surat Keputusan ... KATA PENGANTAR ... Contoh – I (Fasilitatif) : KP