• Home

  • Documents

  •  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi,...
5

 · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan

  • Upload
    vuongtu

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan
Page 2:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan
Page 3:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan
Page 4:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan
Page 5:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... dan pertanyaan dari beberapa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... dan pertanyaan dari beberapa

Documents
KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI … _kertas...PUKUL 14.30 wib Acara : KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI ... dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang

KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI … _kertas...PUKUL 14.30 wib Acara : KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI ... dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang

Documents
 · Sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 48, 55, 63, 68, 73, 79, dan Pasal 88 bahwa Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat-alat

 · Sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 48, 55, 63, 68, 73, 79, dan Pasal 88 bahwa Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat-alat

Documents
pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk urnum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI,

pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk urnum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI,

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

Documents
Pedoman Pasal Tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf ahukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_50a.pdfSALINAN ii KETENTUAN PASAL 50 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Pedoman Pasal Tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf ahukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_50a.pdfSALINAN ii KETENTUAN PASAL 50 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Documents
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN ......Sekretariat Jenderal DPR, antara lain: 1. Bab III tentang DPR, Bagian Kedelapan tentang Alat Kelengkapan, Pasal 81 ayat (1) huruf e, yang

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN ......Sekretariat Jenderal DPR, antara lain: 1. Bab III tentang DPR, Bagian Kedelapan tentang Alat Kelengkapan, Pasal 81 ayat (1) huruf e, yang

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Belanja Negara. Pasal 21 (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Belanja Negara. Pasal 21 (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani

Documents
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK …...pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK …...pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan

Documents
filedalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan

filedalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan

Documents
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE … filepembinaan dan pengawasan dana desa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE … filepembinaan dan pengawasan dana desa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal

Documents
SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

Documents
Pasal Pasal Yang Mengatur Tentang Bumi 2

Pasal Pasal Yang Mengatur Tentang Bumi 2

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

Documents
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …a. Berdasarkan Pasal 226 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib berbunyi semua jenis rapat DPR RI dilakukan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …a. Berdasarkan Pasal 226 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib berbunyi semua jenis rapat DPR RI dilakukan

Documents
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI …reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/01/Risalah-Sidang... · F-PDIP mennyampaikan Pasal 400-406 berisi tentang Pelanggaran

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI …reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/01/Risalah-Sidang... · F-PDIP mennyampaikan Pasal 400-406 berisi tentang Pelanggaran

Documents
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE … fileA. Dasar Kunjungan Kerja Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE … fileA. Dasar Kunjungan Kerja Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana

Documents
MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR DALAM PASAL 84 AYAT

MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR DALAM PASAL 84 AYAT

Documents
Dewan Perwakilan Rakyat€¦ · Pemerintah (RPP) tentang tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 172 ayat (2). 7. Komisi IX DPR RI meminta Kernenterian

Dewan Perwakilan Rakyat€¦ · Pemerintah (RPP) tentang tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 172 ayat (2). 7. Komisi IX DPR RI meminta Kernenterian

Documents
 · Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96. 2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Mei 2019. ... -MCS KOS Ngai R 35A5 14

 · Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96. 2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Mei 2019. ... -MCS KOS Ngai R 35A5 14

Documents
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN … 27 Tahun 2009.pdf · ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, ... kursi DPR. (3) Setiap anggota MPR yang berasal

TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN … 27 Tahun 2009.pdf · ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, ... kursi DPR. (3) Setiap anggota MPR yang berasal

Documents
dpr.go.iddpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-175fb33621d8472d6fcb12aa17b84f34.pdfdalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan

dpr.go.iddpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-175fb33621d8472d6fcb12aa17b84f34.pdfdalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan

Documents
DPR, Wewenang dan Politik Hukum [Pemberantasan Korupsi] · 2019-03-21 · DPR, DPD, DPRD serta pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 203 tentang Keuangan Negara) Putusan Mahkamah Konstitusi

DPR, Wewenang dan Politik Hukum [Pemberantasan Korupsi] · 2019-03-21 · DPR, DPD, DPRD serta pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 203 tentang Keuangan Negara) Putusan Mahkamah Konstitusi

Documents
PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN …

PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN …

Documents
PER 32 tahun 2015 tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26

PER 32 tahun 2015 tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26

Documents
Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Education
SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)

SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)

Documents
1 media dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di ......Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan

1 media dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di ......Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan

Documents
DPR · Web viewPasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) pada pokoknya menjamin penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa DPR RI berpandangan

DPR · Web viewPasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) pada pokoknya menjamin penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa DPR RI berpandangan

Documents