5
Syarat P endirian B ank beserta B esar a n M odal D asar dan M odal D isetor Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/ 3 /PBI/2009 tentang BANK UMUM SYARIAH; Pasal 4 (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 5 Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Pasal 6 (1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/ atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah. (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mfaishals.files.wordpress.com  · Web viewMenurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada

  • Upload
    doantu

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Syarat Pendirian Bank beserta Besaran Modal Dasar dan Modal Disetor

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/ 3 /PBI/2009 tentang BANK UMUM

SYARIAH;

Pasal 4

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh

izin Bank Indonesia.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua)

tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian

Bank; dan

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank

setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 6

(1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga

negara asing dan/ atau badan hukum asing secara kemitraan; atau

c. pemerintah daerah.

(2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh

sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda,

maka Bank Indonesia dapat meminta (menganjurkan dengan sangat) ‘calon pemilik’ untuk

menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum.

Penambahan Modal

Suatu Perseroan Terbatas dapat meningkatkan modalnya dengan cara melakukan

penambahan modal yang prosesnya dilakukan berdasarkan atas persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UUPT), RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna

menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut dalam rangka peningkatan modal

Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa

penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

1. Penambahan Modal Dasar

Keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal dasar adalah sah apabila

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk

perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran

dasar.

2. Penambahan Modal ditempatkan dan disetor

Sedangkan keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam

batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½

(satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh

lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali

ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham

untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila saham yang dikeluarkan tersebut merupakan

saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih

dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang

dimilikinya. Pasal 43 ayat (3) UUPT menyebutkan, penawaran terlebih dahulu itu tidak

berlaku dalam hal pengeluaran saham yang ditujukan kepada:

1. Karyawan Perseroan;

2. Pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah

dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi (penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan) yang telah

disetujui RUPS.

Namun, apabila para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebih dahulu tidak

menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran, maka Perseroan dapat menawarkan

sisa saham yang tidak diambil itu kepada pihak ketiga.

http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/02/10/penambahan-modal-perseroan/

Penambahan Modal

Dalam hal perseroan melakukan penambahan modal baik modal dasar, modal

ditempatkan dan modal disetor kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar, maka:

1. Berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan persetujuan Komisaris dalam hal

Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS, wewenang mana hanya diberikan untuk

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 34 UU PT). Keputusan RUPS untuk

mengubah Anggaran Dasar termasuk untuk menambah modal dasar adalah sah bila

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah

suara. Bila kuorum tidak tercapai, maka keputusan RUPS kedua adalah sah bila

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari

jumlah suara tersebut.

2. Keputusan RUPS tentang penambahan modal tersebut dibuat dalam Akta Notaris

yang berbahasa Indonesia.

3. Perlu persetujuan Menteri Kehakiman bila penambahan modal itu mencakup

penambahan modal dasar.

4. Tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman bila tidak mencakup

penambahan modal dasar, tetapi cukup dilaporkan saja kepada Menteri Kehakiman

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.