01 Evaluasi RPJMD Kab Tegal 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpjmd

Citation preview

  • Pemerintah Kabupaten Tegal

    LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012

  • ii

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    KATA PENGANTAR

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2009-2014 telah memasuki tahun ketiga. Berbagai upaya telah dilaksanakan baik secara langsung oleh Pemerintah maupun secara tidak langsung oleh pihak lain untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

    Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan melalui mekanisme focus group discussion (FGD) dengan mengundang SKPD terkait, sehingga mampu menggali kondisi riil di lapangan dan memberikan gambaran nyata tentang masalah dan potensi yang ada.

    Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dibagi dalam tujuh prioritas pembangunan daerah yaitu Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Kesehatan, Good Governance, Data/Informasi, Kesejahteraan Sosial, dan Kerjasama Daerah. Secara umum, kinerja pembangunan Kabupaten Tegal hingga tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 sudah berada

    pada jalur yang benar. Tetapi, tidak bisa dinafikan bahwa muncul beberapa kendala yang menjadi tantangan, diantaranya adalah pewujudan kawasan perkotaan yang lebih manusiawi, peningkatan minat baca masyarakat, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, penempatan pegawai pada posisi yang optimal, pembangunan basis data, penyusunan cetak biru mitigasi bencana secara komprehensif, dan dialog Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak swasta.

    Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Kabupaten Tegal pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014, mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Diharapkan, pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014, semua target kinerja daerah dapat tercapai.

    Slawi, Desember 2012

    Kepala Bappeda Kabupaten Tegal

    Ir. Suharmanto

  • iii

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    DAFTAR ISI

    Halaman Judul ........................................................................... i

    Kata Pengantar ......................................................................... ii

    Daftar Isi .................................................................................. iii

    BAGIAN I PENDAHULUAN......................................................... 1

    Bab I.1 Latar Belakang .......................................................... 1

    Bab I.2 Ringkasan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 ......... 2

    Bab I.3 Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi RPJMD

    Kabupaten Tegal 2009-2014 ..................................... 4

    Bab I.4 Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten

    Tegal 2009-2014 ....................................................... 5

    BAGIAN II CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....... 6

    Bab II.1 Prioritas 1 Ekonomi Kerakyatan ............................... 6

    2.1.1 Pengantar ............................................................. 6

    2.1.2 Pencapaian Prioritas Ekonomi Kerakyatan ............ 7

    2.1.3 Permasalahan ..................................................... 31

    2.1.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 31

    Bab II.2 Prioritas 2 Pendidikan ............................................ 33

    2.2.1 Pengantar ........................................................... 33

    2.2.2 Pencapaian Prioritas Pendidikan ......................... 34

    2.2.3 Permasalahan ..................................................... 40

    2.2.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 40

    Bab II.3 Prioritas 3 Kesehatan ............................................. 42

    2.3.1 Pengantar ........................................................... 42

    2.3.2 Pencapaian Prioritas Kesehatan .......................... 43

    2.3.3 Permasalahan ..................................................... 47

    2.3.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 48

    Bab II.4 Prioritas 4 Good Governance ................................. 49

    2.4.1 Pengantar ........................................................... 49

    2.4.2 Pencapaian Prioritas Good Governance .............. 50

    2.4.3 Permasalahan ..................................................... 58

    2.4.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 59

    Bab II.5 Prioritas 5 Data/Informasi ..................................... 60

    2.5.1 Pengantar ........................................................... 60

    2.5.2 Pencapaian Prioritas Data/Informasi .................. 61

  • iv

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    2.5.3 Permasalahan ..................................................... 74

    2.5.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 75

    Bab II.6 Prioritas 6 Kesejahteraan Sosial ............................. 77

    2.6.1 Pengantar ........................................................... 77

    2.6.2 Pencapaian Prioritas Kesejahteraan Sosial .......... 78

    2.6.3 Permasalahan ..................................................... 84

    2.6.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 84

    Bab II.7 Prioritas 7 Kerjasama Daerah................................. 85

    2.7.1 Pengantar ........................................................... 85

    2.7.2 Pencapaian Prioritas Kerjasama Daerah.............. 86

    2.7.3 Permasalahan ..................................................... 87

    2.7.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 88

    BAGIAN III PENUTUP .............................................................. 89

  • 1

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    BAGIAN I PENDAHULUAN BAB I.1 LATAR BELAKANG

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal setelah dilantiknya Bupati/Wakil Bupati periode 2009-2014 pada tanggal 8 Januari 2009.

    Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dievaluasi setiap tahun. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah dalam jangka waktu lima tahun.

    RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 20092014 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai

    dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

    RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009 2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha), dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

    Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah.

    Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2009-2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Selain itu dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 juga dicantumkan program-program tahun

  • 2

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    transisi, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2014 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.

    RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dalam pelaksanaannya ditekankan pada pelengkapan instrumen inovasi. Inisiasi sistem inovasi yang telah dimulai pada RPJMD tahap sebelumnya perlu terus dilanjutkan. Kegiatan inovasi tidak terputus-putus sesuai tahapan, melainkan dilanjutkan dengan penekanan yang berbeda sesuai prioritas dan kematangan pemangku kepentingan. Pembangunan sistem inovasi membutuhkan pelengkapan perangkat inovatif yang mendukung, tidak hanya instrumen kelembagaan tetapi juga instrumen kebijakan.

    BAB I.2 RINGKASAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

    Dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 merupakan rencana yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten Tegal dalam jangka waktu lima tahun. Dokumen ini terdiri dari visi, misi, agenda, strategi, arah kebijakan, prioritas program pembangunan, dan indikator kinerja daerah.

    VISI PEMBANGUNAN

    Visi pembangunan Kabupaten Tegal adalah TEGAL GOTONG ROYONG YANG DILANDASI KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA.

    TEGAL GOTONG ROYONG merupakan suatu entitas utuh yang menunjukan seluruh elemen dalam wilayah administratif Kabupaten Tegal yaitu pemerintahan daerah, dunia usaha dan rakyat. Entitas tersebut adalah semangat bekerja sama dengan rasa

    pasedulur dan keiklasan, sebagai satu bentuk kearifan lokal. Kemampuan bergotong-royong adalah inner strength (kekuatan dari dalam) yang khas. Gotong royong merupakan manifestasi dari demokrasi dan dapat diindikasikan dengan besarnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Gotong-royong merupakan landasan penting dalam mencapai kesejahteraan yang adil. Selain itu, gotong-royong harus menjadi asas bagi proses pembangunan dan distribusi hasil-hasilnya.

    KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA memiliki pengertian bahwa segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Mahaesa dan mensyukuri limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ketakwaan ini merupakan asas pokok sekaligus modal pembangunan.

    MISI PEMBANGUNAN

    Ada 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yaitu:

    Pertama, meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Upaya nyata sebagai konsekuensi sebuah kabupaten dengan ciri khas masyarakat religius mutlak bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif atas kehidupan beragama bagi seluruh pemeluknya. Peningkatan iklim kondusif yang memungkinkan terciptanya rasa aman dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai wujud nyata peran serta pemerintah. Di samping itu penciptaan iklim dialog antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda mutlak dijadikan prinsip dasar relasi antarumat.

  • 3

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    Kedua, memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber daya alam adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Jawa Tengah, membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah, sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, demi terwujudnya budaya hidup sehat adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan modal utama melepaskan diri dari kemiskinan. Prinsip terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah menciptakan sebuah kultur belajar yang akan menjadi dasar kehidupan berprestasi. Kelima, mengembangkan kualitas tata

    kehidupan masyarakat dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal adalah upaya penataan sistem tata kehidupan masyarakat yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Keenam, meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

    AGENDA PEMBANGUNAN

    Dalam upaya pencapaian visi dan misi, terdapat 4 (empat) agenda besar yang memayungi sejumlah tujuan. Keempat agenda besar dimaksud berikut tujuannya adalah sebagai berikut:

    Pertama, agenda penguatan landasan sistem inovasi yang terdiri dari empat tujuan yaitu tertatanya basis data, terbangunnya kerjasama antar daerah, termanfaatkannya teknologi informasi dan komuni-kasi (TIK), dan meningkatnya aktivitas penelitian dan pengembangan. Kedua, agenda peningkatan daya saing daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun

  • 4

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    2004 yang menekankan bahwa salah satu harapan dari pemberian otonomi daerah adalah agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk memaknai agenda ini, ada tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu terlaksananya penguatan lingkungan usaha, terwujudnya eko-efisiensi, dan tumbuhnya industri kreatif. Ketiga, agenda pemulihan dan perlindungan yang berusaha untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini dijabarkan dalam dua tujuan yaitu terwujudnya perlindungan terhadap keluarga dan tertanggulanginya perlindungan terhadap lingkungan. Keempat, agenda pembangunan manusia yang dimaksudkan untuk memacu indeks pembangunan manusia. Agenda pembangunan manusia memuat dua tujuan besar yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas SDM.

    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

    Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan strategi tertentu yang merupakan sehimpunan tahapan capaian yang disusun dalam rangkaian yang logis. Strategi tertentu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan spesifik. Kalimat penuntun tercapainya tujuan spesifik semacam ini disebut arah kebijakan.

    Strategi pembangunan Kabupaten Tegal yaitu penetapan data dasar atau basis data, pemantapan pembangunan manusia seutuhnya, pemulihan kerusakan lingkungan ekosistem pesisir, daerah aliran sungai (DAS) dan hutan, perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengaruh negatif faktor eksternal,

    membangun sistem inovasi melalui penataan basis data dan peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), serta peningkatan daya saing daerah.

    Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal adalah penguatan landasan inovatif, peningkatan daya saing daerah, pemulihan dan perlindungan, serta pembangunan sumber daya manusia.

    PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

    Semua arahan makro dalam RPJMD Kabupaten Tegal akan dijabarkan dalam program pembangunan. Secara umum, terdapat 7 prioritas program pembangunan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam program daerah. Prioritas program pembangunan Kabupaten Tegal dimaksud adalah prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, data/informasi, kerjasama daerah, kesejahteraan sosial, dan good governance.

    Setelah prioritas program pembangunan dijabarkan dalam program pembangunan daerah, pencapaian kinerjanya akan diukur dengan capaian indikator kinerja daerah.

    BAB I.3 MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

    Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengirimkan permintaan data kepada SKPD sesuai dengan indikator kinerja sasaran yang sudah ditentukan. Setelah data yang masuk diinput dan diperbandingkan, tahap kedua adalah menganalisis data tersebut secara intern tim teknis. Tim teknis terdiri dari Kabid/Kasubid pada Bappeda dan anggota dari luar Bappeda yang dianggap memiliki kompetensi. Tahap ketiga adalah pembahasan

  • 5

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    rencana FGD dengan SKPD yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja. Perencanaan ini dilakukan secara diskusi dengan narasumber dari Bandung (Ir. Kawi Boedisetio; wakil ketua Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil PUPUK). FGD bertujuan untuk menggali informasi sedalam mungkin mengenai capaian kinerja hingga tahun 2012, serta kondisi eksisting di lapangan. Langkah keempat adalah melaksanakan FGD dengan SKPD. FGD dilaksanakan berdasar Prioritas Program dan dihadiri SKPD yang terkait langsung serta tim teknis dan narasumber. Dalam FGD, diskusi dilaksanakan secara cair untuk menggali semua informasi sekaligus meminta masukan dari SKPD mengenai RPJMD dan kondisi ideal yang diinginkan. Langkah kelima adalah kompilasi data dan melakukan analisa dari data yang ada. Langkah ini dilaksanakan dengan cara memberikan narasi pada data untuk menambah penjelasan serta melakukan cross-check dengan laporan revisi Renstra SKPD dan kontak person SKPD. Pada langkah ini juga dilakukan pelengkapan data yang belum tersedia. Langkah keenam adalah pembahasan draft laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dengan tim teknis. Ini dilakukan untuk mendapatkan masukan akhir mengenai evaluasi kinerja Kabupaten Tegal. Setelah pembahasan selesai dilaksanakan, langkah ketujuh yang merupakan tahap terakhir adalah pemaparan hasil evaluasi di depan seluruh SKPD Kabupaten Tegal.

    BAB I.4 SISTEMATIKA LAPORAN EVALUASI RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

    Buku laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 ini terdiri dari dua bagian yaitu Pendahuluan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Tegal.

    Buku ini berisi capaian kinerja pembangunan daerah hingga tahun 2012. Tidak hanya mengukur capaian yang ada, laporan ini juga membahas mengenai hal yang ada di belakang angka yang muncul, masalah yang terjadi, potensi yang belum tereksplorasi, kemungkinan pencapaian target pada tahun 2014, dan rencana tindak lanjut untuk mencapai target yang telah ditentukan.

    Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi pembangunan, akan terus diupayakan pengembangan sistem dan mekanisme evaluasi yang lebih baik, lebih dipercaya, dan lebih akurat sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan masukan dalam menyusun rencana pembangunan tahun berikutnya.

    ---===+++ooOOOoo++===---

  • 6

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    BAGIAN II

    CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB II.1. PRIORITAS 1

    EKONOMI KERAKYATAN

    2.1.1. PENGANTAR

    Misi Kedua dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah Memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber daya alam. Untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan perlu adanya kebijakan yang mampu menciptakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan kegiatan fasilitasi dalam bentuk :

    a. Menumbuhkembangkan kapasitas dan kualitas ruang publik di seluruh wilayah Kabupaten Tegal demi menciptakan area interaksi dalam konteks ekonomi dan bisnis.

    b. Memfasilitasi semakin tumbuh dan berkembangnya iklim investasi dengan segala dinamikanya melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mensinergikan masyarakat, swasta dan pemerintah.

    c. Menumbuhkan iklim usaha yang mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi dalam upaya memasarkan segala hasil pertanian, industri, dan pariwisata.

    d. Menstimulasi berbagai aktivitas produksi dan inovatif dalam berbagai bidang (ekonomi, budaya, dan seni) yang dapat berfungsi sebagai sektor nonformal jejaring pengaman sosial.

    Untuk menunjang pencapaian target sasaran Prioritas Ekonomi Kerakyatan, peran utama Pemerintah Kabupaten adalah sebagai enabler kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok Pemerintah Kabupaten adalah menyediakan infrastruktur pendukung ekonomi, menyusun dan mengaplikasikan peraturan yang berpihak pada pertumbuhan yang merata dan berkeadilan, mejamin keamanan dan ktertiban dalam berusaha, mempromosikan daerah dan membuka akses pemasaran, mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberikan insentif dan subsidi scara efektif dan efisien, menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, menjamin hak atas kekayaan intelektual, dan melakukan intervensi pada pasar ketika keadaan tidak berpihak pada rakyat.

    Program-program Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pencapaian target sasaran Prioritas Ekonomi Kerakyatan adalah Pengembangan Infrastruktur Perdagangan; Pembangunan Pelibatan Sumber Daya Paseduluran; Penciptaan Iklim Yang Mendukung Investasi; Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi; Pemasaran Aktif; Penyederhanaan Regulasi Bisnis; Penciptaan Lingkungan Legal dan Regulasi Kondusif; Peningkatan Kolaborasi Ekonomi; Peningkatan Skema Pembiayaam Berisiko; Pengembangan Insentif dan Disinsentif; Penguatan Industri Ramah Lingkungan; Penataan Daerah Industri; Pengembangan Nilai

  • 7

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    Ekonomi Kegiatan Kreatif; Peningkatan Transaksi Industri Kreatif; Perbaikan Lingkungan Klaster; Perlindungan dan Pemanfaatan HKI; Fasilitasi Perolehan HKI; Penataan Aktivitas Nelayan di Pesisir; Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir; Rehabilitasi DAS/DTA; Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS; Reboisasi Hutan; Peningkatan Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan; Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat; dan Peningkatan Perempuan di Daerah Tertinggal.

    Fokus sasaran dari Prioritas Ekonomi Kerakyatan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana yang

    tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah : Terbangunnya Fasilitas Perdagangan; meningkatnya Penanaman Modal; terwujudnya Reformasi Kebijakan Bisnis; tumbuh dan berkembangnya Formasi Rumpun Usaha; Terwujudnya Sistem Insentif Untuk Eko-Efisiensi; Terwujudnya Pembenahan Sistem Produksi; Tumbuhnya Inisiasi Rumpun Usaha Kreatif (Klaster Industri Kreatif); Meningkatnya Perolehan HKI; Terpulihkannya Kerusakan Ekosistem pesisir ; Terpulihkannya Kerusakan DAS; dan Terpulihkannya Kerusakan hutan.

    2.1.2. PENCAPAIAN PRIORITAS EKONOMI KERAKYATAN

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terbangunnya fasilitas perdagangan

    a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

    % 39,22 43,14 47,064 50,986 54,908 38,03 38,03 44,32

    b. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

    - 0,54 0,594 0,648 0,702 0,756 0,53 0,51 0,49

    c. Rasio ijin trayek - 0,00004 0,00005 0,00006 0,00007 0,00008 0,000067 0,000081 0,000063

    d. Jumlah uji kir angkutan umum

    Buah 4.671 4.951 5.248 5.562 5.895 5.282 5.721 6.237

    e. Ketersediaan restoran (jenis, kelas, dan jumlah restoran)

    Buah 80 100 115 130 140 145 145 145

    f. Ketersediaan penginapan (jenis, kelas, dan jumlah penginapan)

    Buah 10 11 12 13 14 32 32 32

  • 8

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    g. Jumlah terminal bus Buah 2 2 3 3 3 2 2 2

    h. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

    Orang 832.827 866.140 900.786 936.817 974.290 254.986 255.132 188.214

    i. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

    Orang 832.827 866.140 900.786 936.817 974.290 182.685 183.907 133.295

    j. Jumlah arus penumpang angkutan umum

    - 832.827 866.140 900.786 936.817 974.290 437.671 493.039 321.509

    k. Tumbuhnya lembaga pembiayaan berisiko

    Lembaga

    1 1 1 1 1 115 115 115

    Pelaksanaan Program Daerah Pengembangan Infrastruktur Perdagangan dalam rangka pencapaian sasaran Terbangunnya fasilitas perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan dalam program-program antara lain Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Inspeksi kondisi jalan dan jembatan; peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dan peningkatan pelayanan angkutan. Tingkat capaian kinerja

    sasaran terbangunnya fasilitas perdagangan terukur dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

    Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik realisasi pada Tahun 2011 38,03% dan pada Tahun 2012 sebesar 44,32%, masih dibawah target yang sebesar 47,064%. Prediksi pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal target kinerja proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 54,908% akan tercapai, mengingat alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan menjadi prioritas dan dialokasikan cukup besar dari tahun ke tahun. Jika melihat proporsi kondisi jalan yang baik dan sedang, maka besarannya sudah mencapai 73,52% pada Tahun 2012 ini,

  • 9

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    sehingga fokus perbaikan jaringan jalan yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat hanya tinggal 26,48%. Perlu dijadikan catatan bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, alokasi anggaran juga banyak diberikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan Desa yang notabene bukan merupakan kewenangan Kabupaten.

    Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Hal ini disebabkan penambahan jumlah kendaraan terus meningkat, sementara ruas jalan tidak mengalami penambahan yang signifikan. Jumlah kendaraan bermotor kisaran di atas angka 1900 buah, sementara panjang jalan di Kabupaten Tegal 896,55 km. Indikator ini tidak terlalu relevan dijadikan ukuran capaian kinerja karena meningkatnya jumlah kendaraan dapat diartikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga peningkatan jumlah kendaraan dapat diartikan tingkat mobilitas ekonomi semakin dinamis. Adapun program penambahan jalan baru perlu dipertimbangkan untuk menghubungkan akses ekonomi antar wilayah. Sebagai rekomendasi antara lain perlu jalan baru akses Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dengan Desa tetangga melalui Desa Danareja.

    Indikator kinerja sasaran rasio ijin trayek pada data tahun 2010 sebanyak 93 ijin, tahun 2011 sebanyak 129 ijin sedangkan tahun 2012 adalah jumlah ijin trayek s/d Oktober 2012 yaitu sebanyak 88 ijin. Untuk penghitungan rasio ijin trayek, formulanya adalah jumlah ijin trayek dibagi jumlah penduduk, sehingga pada tahun

    2011 sudah mencapai rasio 0.000081 dan sampai dengan Oktober 2012 rasio 0,000063.

    Indikator kinerja jumlah uji KIR angkutan umum dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah uji KIR sebanyak 6.237 lebih banyak dibandingkan target tahun 2012 sebanyak 5.248, maupun target sampai dengan berakhirnya RPJMD pada tahun 2014 sebanyak 5.895. Semakin banyaknya jumlah uji KIR harus diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat selain perlu upaya memenuhi kelengkapan dan pemeliharaan secara rutin alat alat uji KIR.

    Indikator kinerja ketersediaan restoran (jenis, kelas dan jumlah restoran) sampai dengan tahun 2012 ada sebanyak 145 buah. Jumlah ini lebih tinggi daripada target sampai dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMD tahun 2014. Pendataan jumlah restoran dari DPKAD perlu dilakukan ulang, mengingat sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 jumlah tetap 145 buah, padahal dapat dipastikan ada peningkatan jumlah Restoran di Kabupaten Tegal. Hal ini akan terkait dengan penurunan realisasi capaian PAD dari Pajak Restoran dari data Tahun 2011 sebesar Rp. 105.558.956,- sedangkan realisasi Tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 47.112.217,- . Jadi perlu direkomendasikan untuk peningkatan realisasi Pajak Restoran dengan melakukan cacah ulang jumlah restoran dengan berbagai jenis dan kelasnya.

  • 10

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    Indikator kinerja sasaran berupa ketersediaan penginapan (jenis, kelas dan jumlah penginapan), jika melihat jumlah dari tahun 2010 sampai dengan 2012 tetap sebanyak 32 buah lebih besar daripada target yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya RPJMD pada tahun 2014 yaitu sebanyak 14 buah. Namun demikian jumlah penginapan yang sudah melebihi target ternyata tidak selaras dalam pencapaian target PAD dari Pajak Hotel. Pada Tahun 2011 realisasi sebesar Rp. 200.643.205,- sedangkan target Tahun 2012 sebesar Rp. 171.094.950,- dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.527.757,- belum sampai dengan 50% dari target. Ketidakselarasan ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan upaya-upaya intensifikasi peningkatan capaian target PAD dari Pajak Hotel.

    Jumlah terminal bus di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2012 masih tetap 2 terminal. Indikator kinerja jumlah terminal ini yang perlu diberikan catatan adalah mengenai belum termanfaatkannya terminal Adiwerna dan masih adanya kegiatan terminal bayangan di petigaan Yamansari. Rencana pembangunan terminal di Yamansari dan rencana pemindahan Terminal Slawi ke Desa Dukuhsalam sampai dengan Tahun 2012 belum dapat direalisasi walaupun upaya mengundang dan mengajak investor sudah berkali-kali dilakukan.

    Isian data pada kolom realisasi Indikator kinerja jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum; jumlah orang / barang melalui terminal per tahun dan jumlah penumpang angkutan

    umum sebagaimana Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kominfo mengalami kendala dalam pencacahan data yang dimaksud. Adapun yang dimiliki Data dalam kolom Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah arus penumpang keluar daerah. Data yang tercantum pada tahun 2012 adalah data s/d September 2012, dimana jumlahnya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan perekonomian lesu, orang semakin jarang bepergian, atau beralih ke moda transportasi lain seperti KA, kapal, dan sepeda motor. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun adalah jumlah arus penumpang yang masuk daerah. Data yang tercantum pada tahun 2012 adalah data s/d September 2012. Untuk ketiga indikator tersebut, ada kendala dalam collect data, baik SDM di Intansi yang tidak memiliki kapasitas atau mungkin pula diperlukan untuk dijadikan pertimbangan pada penyusunan RPJMD ke depan, agar penentuan target kinerja sasaran disesuaikan dengan target kinerja yang datanya secara real dimiliki dan mudah diperoleh oleh SKPD terkait.

    Indikator kinerja sasaran berupa tumbuhnya lembaga pembiayaan berisiko sampai dengan Tahun 2012 dari data yang disampaikan Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Tegal sebanyak 115 lembaga dengan perincian 1 BPD, 13 BPR, 13 LKD, dan 88 BKD. Secara jumlah, maka target kinerja sudah tercapai, namun demikian ada catatan untuk adanya upaya kebijakan berupa kemudahan pemberian kredit kepada usaha

  • 11

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    kecil / mikro yang telah berhasil didampingi PNPM Mandiri. Hal yang lain adalah, penetapan indikator kinerja ini diarahkan pada keberpihakan pada peningkatan UMKM, namun demikian pada realitasnya lebih ke bisnis oriented atau hanya berorientasi

    keuntungan. Dengan demikian perlu ada komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan untuk mendiskusikan skema pembiayaan berisiko dengan sasaran UMKM di Kabupaten Tegal.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Meningkatnya penanaman modal

    a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

    Investor (ada 4)

    4 5 5 6 6 2 5 8

    b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

    Rp. (milyar)

    10 11 12 13 14 61,05 118,65 N/A

    c. Rasio daya serap tenaga kerja

    % 83,9 85,6 87,3 89 90,8 72,35 75,61 77,85

    d. Rasio penduduk yang bekerja

    % 82,9 84,5 86,2 88 89,7 68,22 69,87 71,38

    e. Angka partisipasi angkatan kerja

    70,2 73,7 77,4 81,3 85,3 69,15 71,91 75,85

    f. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

    Kasus 26 20 16 12 10 26 18 12

    Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanaman Modal, diupayakan melalui Program Daerah antara lain Pelibatan sumberdaya paseduluran, penciptaan iklim yang mendukung investasi; peningkatan infrastruktur investasi dan upaya

    pemasaran aktif. Program Daerah tesebut diimplementasikan oleh Kantor Penanaman Modal, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi UKM dan Pasar melalui

  • 12

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    program-program antara lain penyiapan potensi sumber daya dan sarana prasarana Daerah; pembangunan infrastruktur Desa; Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

    Indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada Tahun 2010 sebanyak 2 investor, tahun 2011 sebanyak 5 investor dan Tahun 2012 sebanyak 8 investor. PMA yang berinvestasi di Kabupaten Tegal bergerak di bidang perikanan, kosmetik bulu mata, pakan ternak, meubelair dan lainnya, antara lain PT. Nam Kyung, PT. Sung Shim Internasional dan PT. SAS Kreasindo. PMDN yang berinvestasi yaitu PT. Estika Pulomas, PT. Tire Austenite Tbk., PT. Laksmana Kurnia Mandiri Sejahtera, PT. Charoen Pokhan Jaya Farm, dan PT. Guci Mas Plasindo. Dengan demikian telah memenuhi realisasi capaian target sampai dengan berakhirnya RPJMD pada Tahun 2014 sebanyak 6 investor. Adapun indikator jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada Tahun 2011 sebesar Rp. 61,05 Milyar dan pada Tahun 2012 sebesar Rp. 118,65 milyar. Ada peningkatan yang cukup signifikan nilai investasi yang ditanam di Kabupaten Tegal jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

    Indikator kinerja sasaran dalam rangka meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio daya serap tenaga kerja, dimana selalu ada peningkatan dari data Tahun 2010 sebesar 72,35%, Tahun 2011 sebesar 75,61% dan Tahun 2012 sebesar 77,85%. Adanya peningkatan rasio ini

    merupakan hal yang positif, namun demikian masih dibawah target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD yaitu pada Tahun 2012 Rasio 87,3%.

    Demikian pula untuk indikator Rasio Penduduk yang bekerja, selalu ada peningkatan sejak Tahun 2012 sebesar 68,22%, Tahun 2011 sebesar 69,87% dan Tahun 2012 sebesar 71,38%. Peningkatan rasio penduduk yang bekerja merupakan hal yang positif walaupun masih dibawah target dalam RPJMD untuk Tahun 2012 sebesar 86,2%.

    Indikator partisipasi angkatan kerja sebesar 69,15% pada Tahun 2010, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2011 sebesar 71,91% dan pada Tahun 2012 sebesar 75,85%. Rasio partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun masih dibawah target Tahun 2012 yang sebesar 77,4%.

    Peningkatan ketiga rasio tersebut perlu diberikan apresiasi dari semua pihak, namun demikian di sisi lain perlu ada upaya yang lebih optimal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, ataukah memang sejak awal penentuan target yang kurang realistis sehingga sulit untuk bisa dicapai.

    Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Tegal lebih disebabkan oleh permasalahan PHK. Ada penurunan angka sengketa dimana pada Tahun 2010 sebanyak 26 kasus, Tahun 2011 sebanyak 18 kasus dan Tahun 2012 sebanyak 12 kasus. Dari data tersebut terlihat semakin berkurangnya jumlah kasus

  • 13

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    sengketa dari tahun ke tahun, yang jumlahnya dibawah target kinerja Tahun 2012 yang sebanyak 16 kasus. Jika melihat situasi yang terjadi di Jakarta ataupun Kota Besar lainnya, dimana kasus sengketa pengusaha-pekerja banyak disebabkan karena kebijakan kesejahteraan seperti UMR, maka kondisi yang terjadi di Kabupaten Tegal lebih disebabkan kebijakan PHK. Kondisi yang

    terjadi di Jakarta tersebut, merupakan peluang bagi Kabupaten Tegal untuk mengundang dan mengajak investor / pemilik pabrik / pengusaha memindahkan pabriknya ke Kabupaten Tegal. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Kabupaten Boyolali dengan menyiapkan lahan bagi investor dan kebijakan UMK yang sangat kompetitif.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terwujudnya reformasi kebijakan bisnis

    a. Lama proses perijinan Hari 15 15 15 15 15 15 15 5-15

    b. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

    Jenis 16 17 18 19 20 10 10 2

    c. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

    Jenis 14 14 14 14 14 14 14 32

    Pelayanan perijinan usaha di Kabupaten Tegal dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Mekanisme, lama proses biaya dan kebijakan yang menjadi dasar hukum perijinan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Terdapat 45 jenis perijinan di Kabupaten Tegal, antara lain Ijin Usaha Angkutan; Ijin Hotel; Ijin Trayek; Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Bebas Gangguan (Non HO); Ijin Pemasangan Reklame; Ijin Galian Golongan C; Ijin Usaha Angkutan; Ijin Penerbitan Tanda Daftar

    Perusahaan dan lain-lain. Lama proses perijinan antara 7-15 hari sesuai jenis usaha yang diajukan. Biaya perijinan juga menyesuaikan jenis dan skala usaha, tetapi khusus untuk beberapa jenis usaha tidak dipungut biaya sama sekali.

    Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya reformasi kebijakan bisnis di Kabupaten Tegal telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha pada Tahun 2012 sebanyak

  • 14

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    2 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

    Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ada 11 jenis; yaitu pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

    Pada Peraturan Daerah tentang Retribusi diatur obyek Retribusi adalah Jasa Umum; Jasa Usaha dan Perizinan tertentu. Jenis retribusi Jasa Umum sebanyak 10 jenis, antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pemakaman; Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;

    Retrbusi Pelayanan Pasar; dan lainnya. Sedangkan Jenis retribusi Jasa Usaha meliputi 7 Jenis Retribusi, antara lain : Retribusi Terminal; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan lainnya. Adapun Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 4 Retrbusi, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

    Dengan demikian pada Tahun 2012 telah diatur jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dengan rincian pajak daerah sebanyak 11 macam dan retribusi sebanyak 21 jenis. Dengan jumlah Peraturan Daerah yang lebih sedikit yaitu 2 Peraturan Daerah, tetapi mengatur jenis pajak dan retribusi yang lebih banyak, sehingga diharapkan ada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun usaha

    a. Persentase koperasi aktif

    % 314 327 332 342 357 527 546 559

    b. Jumlah UKM non BPR/ LKMUKM

    Unit 28.975 29.000 29.025 29.050 29.075 28.980 29.395 29.484

    c. Jumlah Wisman Orang 26 31 37 44 53 52 151 159

    d. Jumlah Wisnu Orang 596.638 835.294 1.002.353 1.202.823 1.443.387 442.443 527.365 499.193

  • 15

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terwujudnya sistem insentif

    a. Peningkatan bantuan modal

    unit

    Koperasi - 10 10 10 10 10 8 0 N/A

    UKM 60 60 60 60 60 481 187 N/A

    b. Dispensasi pengenaan pajak

    Pencapaian kinerja sasaran tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun usaha dan sasaran terwujudnya sistem insentif diupayakan melalui Program Daerah Peningkatan Kolaborasi Ekonomi; Peningkatan Skema Pembiayaan Berisiko; dan Program Pengembangan Insentif dan disinsentif. Program Daerah tersebut diimplementasikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Pasar; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan melalui program-program antara lain Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif; Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Penataan Struktur Industri; Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

    Indikator kinerja sasaran dalam rangka tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun dilihat dari persentase Koperasi aktif dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yaitu Tahun

    2010 Koperasi aktif sebanyak 527 Koperasi, kemudian Tahun 2011 menjadi 546 Koperasi dan meningkat pada Tahun 2012 menjadi sebanyak 559 Koperasi. Namun demikian, sebagai catatan perlu ada tindaklanjut dari SKPD yang terkait untuk melakukan identifikasi Koperasi yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Adanya kebijakan insentif dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bentuk bantuan sosial/hibah untuk koperasi telah menjadi pengungkit tumbuhnya koperasi-koperasi baru. Jadi dimungkinkan pendirian koperasi baru adalah semata-mata karena untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Jika realisasi sasaran jumlah Koperasi pada Tahun 2012 sudah tercapai, maka pekerjaan rumahnya adalah bagaimana merevitalisasi koperasi-koperasi yang tidur. Hampir semua koperasi tidak berfungsi dengan baik, padahal koperasi adalah manfestasi ekonomi kerakyatan dan juga sesuai dengan visi Kabupaten Tegal (gotong royong). Perlu usaha keras untuk

  • 16

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    merevitalisasi koperasi. KUD perlu mendapat prioritas untuk dihidupkan kembali. Koperasi perlu dijadikan sebagai soko guru ekonomi. Di sisi lain, moral hazard harus dihilangkan dari pengurus koperasi.

    Dari sekian banyak koperasi yang tercatat dalam kondisi tidak aktif yang perlu mendapat perhatian untuk direvitalisasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD), disinyalir aset koperasi banyak yang hilang. KUD banyak yang mengalami kolaps, kebijakan Pemerintah pada masa lalu memberi mandat kepada KUD untuk mendistribusikan benih dan pupuk. Sekarang petani secara individual yang memiliki modal bisa mengusahakan sendiri penyediaan pupuk dan benih sehingga tidak lagi melibatkan KUD. Pembinaan manajemen koperasi yang merupakan kegiatan rutin dari Dinas Koperasi UKM dan Pasar pada setiap tahun hanya mampu untuk dilakukan pembinaan terhadap 10-25 koperasi dari jumlah keseluruhan di Kabupaten Tegal sebanyak 559 koperasi. Bentuk pembinaan perlu dicarikan model yang tepat yang memang bisa memberikan nilai tambah bagi UKM, tidak sekedar penyuluhan. Jadi masih dibutuhkan dukungan dari pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian penganggaran bagi kegiatan pembinaan koperasi, sehingga target peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dapat dipenuhi secara optimal.

    Pencapaian sasaran tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun, jika dilihat dari jumlah UKM non BPR/LKMUKM dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan

    dan melebihi target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Jumlah UKM pada Tahun 2012 telah mencapai 29.484 UKM, melebihi target sampai dengan akhir pelaksanaan RPJMD pada Tahun 2014 yang sebanyak 29.050 UKM. Untuk mendukung Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif dan Pengembangan Kewirausahaan serta Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Dinas UKM Koperasi dan Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi UKM untuk ikut serta dalam kegiatan promosi/pameran baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Namun demikian ada catatan dalam pelaksanaan kegiatan promosi/pameran ini, dimana antar SKPD kurang adanya sinergi dan peserta yang diikutkan dalam pameran masih pengusaha tertentu saja yang sudah sering mengikuti pameran. Selain itu juga pasca mengikuti pameran perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar tidak terjebak sebagai kegiatan yang sifatnya rutinitas saja. Adapun fasilitasi terhadap UKM untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh

  • 17

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    UKM yang ada di Kabupaten Tegal. Kegiatan fasilitasi pelatihan kepada UKM ini pun masih belum ada kerjasama maupun sinergi antar SKPD yang terkait dengan UKM, misalnya tidak memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK); kepesertaan pelatihan tidak memanfaatkan embrio UKM yang telah mendapat bimbingan dan pembinaan melalui Program PNPM Mandiri.

    Indikator kinerja pencapain sasaran tumbuh dan berkembangnya rumpun usaha berupa jumlah wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang realisasinya melebihi target, sedangkan jumlah wisatawan nusantara masih jauh dari target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014. Pada Tahun 2012 realisasi jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 159 orang, diatas target yang sebanyak 37 orang, sebaliknya realisasi wisatawan nusantara sampai dengan Oktober 2012 baru mencapai 499.193 orang atau sekitar 50% masih jauh dari target yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 1 juta orang. Namun demikian jika dilihat dari target pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi realisasi pada Tahun 2010 sebesar 98,69%, Tahun 2011 realisasi sebesar 85,23% dan sampai dengan Oktober 2012 realisasi baru mencapai 62,02%. Berdasarkan capaian yang demikian, perlu mengkaji ulang penetapan target, baik jumlah wisatawan maupun target PAD yang ditetapkan. Fasilitas obyek wisata perlu ditingkatkan kualitasnya, akses jalan menuju obyek wisata dan atraksi pertunjukan di lokasi obyek wisata perlu dikreasi dan dikembangkan sehingga menarik kunjungan wisatawan

    nusantara. Wacana kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Tegal perlu mendapat respon dengan melakukan kajian dan benchmarking ke daerah lain yang sudah melaksanakan.

    Dalam rangka mewujudkan sasaran terwujudnya sistem insentif, pada Tahun 2010 dan 2011 ada kegiatan pemberian bantuan modal kepada UKM. Kebijakan pemberian bantuan modal atau insentif, legalisasi, dan bantuan manajemen menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas UKM Koperasi dan Pasar, sedangkan bantuan modal kepada UKM dalam bentuk peralatan dan teknis menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian bantuan modal pada Tahun 2010 di alokasikan melalui belanja bantuan sosial kepada UKM di Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.249.937.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian pada Tahun 2011 dialokasikan bantuan sosial kepada UKM sebesar Rp. 1.188.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), sedangkan pada Tahun 2012 UKM di Kabupaten Tegal tidak lagi diberikan bantuan sosial karena prosedurnya tidak dapat memenuhi ketantuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011. Menindklanjuti adanya ketentuan tersebut, maka masing-masing SKPD yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab memberikan bantuan kepada UKM untuk menyusun ketentuan pemberian bantuan kepada UKM supaya

  • 18

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    tepat sasaran, tepat tujuan, tepat manfaat dan perlu prsyarat serta tahapan yang jelas bagi pemberian dan penerimaan bantuan. Walaupun pada Tahun 2012 tidak ada pemberian bantuan kepada UKM, Dinas UKM Koperasi dan Pasar terus berupaya memfasilitasi UKM di Kabupaten Tegal untuk mendapatkan bantuan melalui CSR Perusahaan. Pada Tahun 2013 Dinas UKM Koperasi dan Pasar akan melaksanakan kegiatan formalisasi badan hukum UKM agar mempermudah UKM untuk mendapat akses bantuan baik dari Pemerintah maupun Perusahaan Swasta melalui CSR. Dalam rangka pengembangan UKM di Kabupaten Tegal perlu ada kebijakan

    yang strategis seperti kewajiban pemakaian seragam Batik Tegal untuk PNS di Kabupaten Tegal setiap Kamis dan Jumat. Kebijakan serupa perlu juga untuk mengangkat potensi UKM industri kulit, misalnya kewajiban PNS menggunakan sepatu kulit dan sabuk kulit produk asli UKM Kabupaten Tegal, belum lagi pasar untuk siswa sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA, dalam bentuk sekedar himbauan untuk menggunakan sepatu dan sabuk produk Tegal. Contoh yang lain adalah pemanfaatan produk lampu taman yang buatan UKM Kabupaten Tegal untuk jalan-jalan utama di Kabupaten Tegal.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terwujudnya pembenahan sistem produksi

    a. Jumlah unit usaha yang ramah lingkungan

    Pengecoran Logam Unit/thn 1 1 1 1 1 12 12 12

    Kapur Unit/thn 12 12 12 12 12 2 0 0

    Krom Unit/thn 5 5 5 5 5 1 0 0

    Batik Unit/thn 6 6 6 6 6 0 0 10

    b. Jumlah jenis usaha yang bersertifikat ISO

    Unit 5 5 5 5 5 5 5 6

  • 19

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya pembenahan sistem produksi diupayakan melalui Program Daerah Penguatan Industri Ramah Lingkungan dan Penataan Daerah Industri. Program Daerah tersebut diimplementasikan oleh Bappeda; Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program-program antara lain Peningkatan Industri Manufaktur berbasis Ekoefisien; Peningkatan kemampuan industri pengolah berbasis bahan tambang; Peningkatan kualitas produk Industri Kecil menengah; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan; Program peningkatan pengendalian polusi dan lain-lain.

    Indikator kinerja sasaran terwujudnya pembenahan sistem produksi dilihat dari jumlah unit usaha yang ramah lingkungan dan jumlah jenis usaha yang bersertifikat ISO. Jumlah unit usaha yang ramah lingkungan untuk usaha pengecoran logam dan batik, sejak Tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai upaya pendampingan, sehingga untuk kedua jenis usaha tersebut relatif ada peningkatan jumlah unit usaha yang ramah lingkungan. Usaha pengecoran logam sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 12 usaha yang ramah lingkungan, lebih daripada target yang ditetapkan. Cor logam (non ferro) yang ramah lingkungan ada sebanyak 12 usaha yang berlokasi di PIK Kebasen. Total pengusaha cor logam sekitar 150, sehingga masih perlu upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memfasilitasi produksi cor logam yang ramah lingkungan. Proses

    produksi yang ramah lingkungan memakai cerobong asap setinggi 18 meter.

    Demikian pula usaha batik, telah dilakukan upaya pendampingan baik oleh Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Koperasi UKM dan Pasar untuk memberikan pelatihan Batik dengan menggunakan pewarna alam. Sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 10 pengrajin batik yang ada di Desa Langgen, Pasangan dan Bengle yang sudah memproduksi batik dengan menggunakan pewarna alam.

    Sedangkan pengecoran krom di Kabupaten Tegal telah masuk dalam daftar investasi negatif, sehingga tidak dikembangkan. Jumlah eksisting sekitar 15 di Mangunsaren, yang ramah lingkungan hanya 1 di Dampyak (Setia Kawan); yang lain tidak memiliki UKL/UPL.

    Industri ramah lingkungan kapur di Kecamatan Margasari telah diupayakan dengan modernisasi tobong, ada 2 kelompok sebanyak 2 tungku. Bantuan dari Pemda tahun 2006. Sebelumnya menggunakan oli bekas sebagai bahan bakar, setelah modernisasi menggunakan batubara. Di Kabupaten Tegal ada sekitar 50 tobong, 1 tobong sekitar Rp. 650 juta. Jadi untuk pembenahan sistem produksi yang ramah lingkungan untuk industri kapur, perlu upaya fasilitasi bantuan atau mengingat mahalnya biaya pembuatan tobong, maka perlu kebijakan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mau menggunakan tobong ramah lingkungan. Industri yang memiliki

  • 20

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    ISO di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 6 perusahaan yaitu PT. Karya Paduyasa (alat berat), PT. Putra Bungsu (alat berat), PT. Setia Kawan (komponen kapal), CV Target (alkes), PT. Estika Pulomas (furnitur), PT. Gemilang Lestari Teknik (alat berat dan komponen otomotif). Ada audit internal setiap bulan dan audit eksternal setiap 6 bulan.

    Dalam kerangka mewujudkan pembenahan sistem produksi, perlu segera dibuat aturan pro investasi, misalnya peraturan tentang mineral, bahan logam, dan batuan. Rencana peraturan daerah yang akan disusun pada tahun 2013 adalah tentang air tanah dan pasar modern. Hal lain yang perlu dipertimbangkan

    adalah peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha di bidang pengecoran logam dan batik. Produksi batik warna alam perlu terus ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pelatihan teknis pewarnaan alam, penyediaan bahan baku dan membantu pemasaran Batik Warna Alam. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, sekaligus mendukung pembenahan sistem produksi adalah dengan mengubah barang rongsok menjadi barang standar. Perlu diseminasi teknologi kepada kelompok masyarakat yang didukung dengan riset dan ujicoba.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Tumbuhnya inisiasi klaster industri kreatif

    a. Jumlah grup kesenian Grup 29 34 39 44 49 25 598 598

    b. Jumlah gedung kesenian

    Unit 1 1 1 1 1 1 1 1

    c. Jumlah klaster industri kreatif

    Unit 5 5 8 10 15 15 5 5

    Pencapaian target kinerja sasaran tumbuhnya inisiasi klaster industri kreatif diwujudkan melalui implementasi Program Daerah Pengembangan Nilai Ekonomi kegiatan kreatif; Peningkatan transaksi industri kreatif dan Perbaikan Lingkungan

    Klaster. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi UKM Pasar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bappeda melalui program-program perencanaan pembangunan ekonomi; pengembangan

  • 21

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM; pengembangan sentra-sentra industri potensial; pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata.

    Indikator kinerja jumlah grup kesenian berdasarkan data yang didapat sampai dengan Tahun 2012 telah tercatat sebanyak 598 grup kesenian, jauh di atas target yang ditetapkan. Sedangkan jumlah gedung kesenian sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 masih tetap hanya 1 gedung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran berupa peningkatan komoditas usaha berbasis industri kreatif. Klaster industri kreatif yang banyak mendapat fasilitas pengembangan dari Dinas Perindustrian dan

    Perdagangan adalah klaster Batik pewarna alam, kerajinan logam dan anyaman bambu. Klaster logam engine bekerjasama dengan Balitbang Provinsi Jawa Tengah dan Politeknik Purbaya berupa pengembangan alat penepung ikan. Ada fasilitasi dari provinsi (Fastrapi Fasilitasi Terapan Hasil Penelitian) dan LPPM Purbaya. Contoh: batik warna alam, redesain traktor melalui SIM (Supporting Industri Manufaktur). Kegiatan Kreanova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang dilaksanakan oleh Bappeda memunculkan Pengrajin atau Calon Wirausahaan baru dengan ideide produksi yang inovatif. Perlu ada tindaklanjut pengembangan produksi kreativ oleh instansi yang menangani perdagangan, industri, ketenagakerjaan, dan UKM.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Meningkatnya perolehan HKI

    Bertambahnya jenis produk IKM yang telah memiliki :

    a. Hak Merek Buah 5 7 7 10 10 8 11 13

    b. Hak Paten Buah - - 1 1 1 0 0 1

    c. Hak Desain Buah - - 1 1 1 0 0 0

    Pencapaian target kinerja sasaran peningkatan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Kabupaten Tegal

    diimplementasikan dalam Program daerah perlindungan dan pemanfaatan HaKI dan fasilitasi perolehan HaKI. Program Daerah

  • 22

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Pasar. Sampai dengan Tahun 2012 telah difasilitasi perolehan Hak Merek sebanyak 12 produk IKM, jumlah tersebut telah melebihi target dalam RPJMD. Hak merek yang sudah didaftarkan antara lain untuk IKM Batik 6 merek, shuttlecock 2 merek, makanan abon lele 1 merek, alat asah pisau 1 merek, dan tahu Tegal 1 merek. Pendaftaran Hak Paten ada 1 yaitu alat mesin perbaikan beras dengan sistem pengabutan yang dipatenkan oleh IKM di Kabupaten Tegal Sedangkan pendaftaran Hak Desain sampai dengan Tahun 2012 belum dilakukan fasilitasi kepada IKM di Kabupaten Tegal.

    Ragam inovasi IKM perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan mengingat potensinya yang cukup bagus di Kabupaten Tegal. Ragam inovasi IKM terdapat pada industri alat pertanian, alat kesehatan, komponen otomotif dan kapal, dan alat rumah tangga. Ragam inovasi UMKM di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan alat-alat pertanian seperti Mesin penggiling kopi basah, traktor tangan Takaru yang diproduksi oleh LIK Takaru, perbaikan mesin beras dengan bantuan penggabutan.

    Alat-alat kesehatan yang diprodukasi oleh IKM CV. Target di Kabupaten Tegal, seperti Meja operasi, kereta dorong untuk ambulance dan penyekat antar pasien. komponen kapal seperti

    jangkar, jendela dan kemudi kapal. Produksi komponen kapal tidak hanya di konsumsi oleh masyarakat pemilik kapal lokal, tetapi juga di pasarkan ke kota-kota besar di Indonesia. Makin banyaknya kendaraan roda dua memungkinkan permintaan akan knalpot semakin meningkat. Peningkatan membuat UMKM di Kabupaten Tegal untuk memproduksi knalpot. Permintaan akan spare part kendaraan ini semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan roda dua yang diproduksi.

    Alat rumah tangga merupakan alat yang paling banyak diproduksi oleh IKM di Kabupaten Tegal. Banyak IKM yang memproduksi alat-alat rumah tangga tersebut, seperti Kompor Bio gas, Kompor batu bara, kompor dengan bahan bakar minyak jlantah dan kompor dengan bahan bakar sekam. Alat kebutuhan rumah tangga sederhana lain yang diproduksi oleh UMKM seperti perontok jagung, pemotong bawang, pemotong singkong dan alat pengrajang tembakau. Dari ke empat produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal yaitu alat pertanian, alat kesehatan, komponen motor dan kapal serta alat rumah tangga tersebut diatas, hanya alat mesin perbaikan beras dengan sistem pengabutan yang dipatenkan oleh IKM di Kabupaten Tegal.

  • 23

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir

    a. abrasi (panjang pantai) (2009 : 10 km)

    km 9 8 7 6 5 N/A N/A N/A

    b. luas mangrove( hutan pantai) (Kondisi 2009 : 105 hektar)

    hektar 106 107 108 109 110 107 109 111

    c. Jumlah kelompok peduli ekosistem pesisir (Pokmaswas 2009 : 8 kel)

    Kelompok

    10 12 14 16 18 9 9 9

    d. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kawasan eksisting 4,67 ha, dengan luasan terumbu karang 1,34 ha

    ha. 1,3467 1,3534 1,3601 1,3668 1,3735 N/A N/A N/A

    Pencapaian target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir melalui implementasi Program Daerah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Program penataan aktivitas nelayan di pesisir. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan Badan Lingkungan Hidup melalui program-program antara lain Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan;

    Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut; Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; dan lain-lain.

    Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Wilayah tersebut terletak pada jalur transportasi utama pantai utara Jawa (jalur pantura) dengan panjang pantai 23 km, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Garis pantai di Kabupaten Tegal merupakan daerah

  • 24

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    yang didominasi oleh pantai berpasir dan beberapa bagian di muara sungai yang merupakan daerah pantai berlumpur (lempung). Sepanjang garis pantai terdapat 9 (sembilan) muara sungai yang memiliki fungsi konservasi sebagai habitat hutan mangrove maupun fungsi ekonomi sebagai alur pelayaran.

    Pemanfaatan wilayah pantai digunakan untuk usaha perikanan (tambak), pertanian (melati), industri, pemukiman, dan pariwisata. Kondisi lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal sudah kritis, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai, kerusakan mangrove, dan kerusakan terumbu karang. Permasalahan tersebut terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan di pesisir berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, karena dapat menimbulkan kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana alam yaitu banjir, erosi dan abrasi pantai.

    Sebagai informasi tambahan, sejak Tahun 2010 Pantai utara (pantura) Jawa Tengah terus digerus abrasi. Hingga saat ini luas areal yang hilang dari Brebes hingga Rembang mencapai lebih 4.000 hektare (ha). Rata-rata daratan yang terseret arus laut 5-30 meter per tahun. Abrasi itu mengakibatkan rusak dan hilangnya hutan bakau (mangrove), perkebunan rakyat, areal

    pertambakan, dan permukiman penduduk yang berada di bibir pantai.

    Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan secara khusus belum pernah menghitung panjangnya abrasi di pantai utara Kabupaten Tegal, namun demikian beberapa upaya telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abrasi dengan adanya kegiatan penanaman mangrove pada tahun 2010, 2011 dari dana APBD Kabupaten Tegal dan Tahun 2012 dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, serta pembangunan groin dan bronjong dari dana DAK.

    Indikator kinerja berupa peningkatan luasan hutan mangrove dihitung dari kegiatan penanaman mangrove. SKPD yang melaksanakan kegiatan penanaman mangrove adalah Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tapi tidak ada sinergi antar SKPD dalam penentuan lokasi sasaran dan waktu pelaksanaan. Sebagai salah satu bentuk nyata Gotong Royong penghijaun Hutan Mangrove juga dilaksanakan oleh Perusahaan Swasta dalam kegiatan CSR-nya, misalnya Bank Mandiri menanam cemara laut di Pantai Munjungagung. Luasan eksisting mangrove pada Tahun 2009 adalah 105 hektar. Penambahan perluasan hutan mangrove setiap tahun diperkirakan seluas 2 hektar, di pantai utara Kabupaten Tegal. Setiap Tahun Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan perluasan penanaman mangrove sebanyak 20000 batang atau untuk rehabilitasi hutan mangrove seluas 10 hektar, Badan Lingkungan Hidup pada Tahun 2012 melaksanakan

  • 25

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    kegiatan penghijauan pantai dengan penanaman mangrove sebanyak 80000 batang atau untuk luasan 40 hektar dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan penanaman mangrove sebanyak 225000 batang untuk rehabilitasi dan perluasan hutan mangrove seluas 105 hektar. Alokasi anggaran hanya untuk penanaman, tetapi tidak untuk perawatan, sehingga dimungkinkan banyak tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik.

    Jumlah kelompok peduli ekosistem pesisir (Pokmaswas) sampai dengan Tahun 2012 sejumlah 9 kelompok. Perlu upaya dari Dinas

    Kelautan Perikanan dan peternakan untuk menginisiasi pembentukan Pokmaswas baru dan juga melakukan pembinaan yang intensif terhadap Pokmaswas yang sudah terbentuk.

    Data kawasan konservasi laut daerah dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini belum pernah menghitung / mengukur pertumbuhan terumbu karang karena belum ada sarana dan prasarana; namun demikian sudah ada kegiatan penanaman terumbu karang pada Tahun 2012 sebanyak 40 unit di Karang Jeruk.

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Terpulihkannya kerusakan DAS

    a. Berkurangnya lahan kritis

    Ha. - - - - 700 10.800 8.136

    b. Bertambahnya luas hutan rakyat:

    Ha. 120 240 360 480 600 Swadaya 7.029

    Pembangunan

    4.480

    Swadaya 7.029

    Pembangunan

    6.930

    Terpulihkannya kerusakan hutan

    a. Luas reboisasi Ha 200 200 200 200 200 531,3 373,4 N/A

    b. Bertambahnya luas hutan kota

    Ha 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

    Taman Kota: 2008: 14.445 m2

  • 26

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    Pencapaian target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)dan terpulihkannya kerusakan hutan melalui implementasi Program Daerah Rehabilitasi daerah tangkapan sungai; program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS; peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan reboisasi hutan. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan; dan Badan Lingkungan Hidup serta Bappeda, melalui program-program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya lainnya; pemanfaatan potensi sumber daya hutan; rehabilitasi hutan dan lahan; dan lainnya.

    Inidkator kinerja berkurangnya luas lahan kritis dapat dilihat dari luas lahan kritis di Kabupaten Tegal yang mengacu pada Data Spasial Lahan Kritis 2009 BPDAS Pemali Jratun yaitu: (1) sangat kritis: 0 ha, (2) kritis: 270,15 ha, (3) Agak kritis 2.229,20 ha, dan (4) potensial kritis: 8.300,87 ha. Total adalah 10.800,22 ha. Upaya-upaya yang telah dilakukan setiap tahun untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan kegiatan vegetatif (pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, penghijauan kanan-kiri sungai) dan kegiatan sipil teknis (pembuatan dam penahan, gully plug, dan sumur resapan). Dari berbagai upaya tersebut telah mengurangi luas lahan kritis seluas 1.664 hektar dari 10.800 hektar menjadi 8.136 hektar.

    Indikator kinerja bertambah luasnya hutan rakyat dilihat dari bertambah luasnya hutan rakyat swadaya dan hutan rakyat

    pembangunan. Hutan rakyat swadaya sampai dengan Tahun 2012 seluas 7.029 hektar, sedangkan luas hutan pembangunan bertambah dari 4.480 hektar pada Tahun 2011 menjadi 6.930 hektar pada Tahun 2012 atau bertambah seluas 2.450 hektar, melebihi target penambahan setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD.

    Target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan hutan, pencapaiannya ditunjukkan melalui luasan reboisasi yang melebihi target tiap tahun dalam RPJMD yang setiap tahun 200 hektar, dimana luasan reboisasi pada Tahun 2010 seluas 531,3 hektar dan reboisasi pada Tahun 2011 seluas 374,4 hektar. Adapun target indikator kinerja berupa luasan hutan kota di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2012 belum terealisasi. Hutan kota adalah hutan yang berada di wilayah perkotaan dengan luas minimal 0,25 ha dan telah mendapat penetapan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota. Sampai dengan tahun 2012, di Kabupaten Tegal belum ada lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota. Pada Tahun 2009 luas hutan kota di Kota Slawi 10.303 m2,. Luas Kota Slawi adalah 1.389 ha, ketentuan luas hotan kota adalah 20 % dari luas kota, atau sekitar 2.778.000 m2, masih jauh dari target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perlu upaya yang lebih serius dari pihak terkait, untuk membuat langkah-langkah kebijakan strategis untuk pemenuhan luasan hutan kota di Kota Slawi.

  • 27

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat miskin/kesejahteraan masyarakat

    a. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

    % 17,17 16,63 16,09 15,54 15,00 13,11 11,54

    b. Ketimpangan kemakmuran (Ginni Ratio)

    - < 0,27 < 0,27 < 0,27 < 0,27 < 0,27 0,3016 0,2824

    c. Pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan)

    % 5 5 5 5 5 4,83 4,81

    d. PDRB per kapita (harga berlaku)

    Rp. 4.416.607 4.863.526 5.355.668 5.897.611 6.494.393 5.689.566 6.283.464

    e. Laju inflasi % 7 s.d. 8 7 s.d. 8 7 s.d. 8 7 s.d. 8 7 s.d. 8 6,44 2,74 4,13

    f. Pola konsumsi pangan masyarakat (2008 :1982,66)

    Kkal/kap/hr

    1.984,64 1.986,62 1.988,60 1.990,58 1.992,57 2,75 2,75

    g. Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (2009 : 2 kelompok)

    Lembaga

    5 9 13 18 23 5 5

    h. Persentase konsumsi RT untuk non pangan

    % 36 37 38 39 40

    i. Nilai tukar petani (perbandingan faktor produksi dengan produk)

    % >100 >100 >100 >100 >100 104,56 108,64 112,30

    j. Rasio ketergantungan % 50 s.d. 52 50 s.d. 52 50 s.d. 52 50 s.d. 52 50 s.d. 52

  • 28

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    SASARAN

    SATUAN

    TARGET KINERJA REALISASI PREDIKSI

    URAIAN INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 SDH

    TERCAPAI

    AKAN TERCA

    PAI

    PERLU USAHA KERAS

    k. Proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk

    orang

    85,213 81,175 72,000 61,000 52,000 57 57

    Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat miskin/kesejahteraan masyarakat terdiri dari 11 indikator kinerja yang menggambarkan kondisi perekonomian makro di Kabupaten Tegal. Secara umum, kondisi makro ekonomi di Kabupaten Tegal bisa dikatakan stabil dan tidak buruk, tetapi juga tidak luar biasa.

    Prosentase penduduk Kabupaten Tegal yang berada di bawah garis kemiskinan relatif kecil dan berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Kinerja Kabupaten Tegal tentang hal ini bahkan sangat baik, dan laju penurunan prosentase penduduk miskin merupakan yang terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini harus terus dipertahankan, dan untuk itu diperlukan sinergi antar pelaku pembangunan yang baik. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan hanya obyek pembangunan. Pada dasaranya, indikator kinerja ini merupakan muara dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dapat secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin akan didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang tidak secara langsung mengurangi prosentase jumlah penduduk miskin, dan bermuara pada target akhir yang ditetapkan.

    Di sisi lain, angka ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) melampaui target yang ditetapkan. Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan secara agregat dengan rentang angka antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna). Semakin besar angka indeks berarti semakin besar pula ketimpangan yang ada. Katagorisasi koefisien Gini biasanya dibagi dalam tiga kelompok yaitu ketimpangan rendah (0,20 0,35), ketimpangan sedang (0,36 0,49), dan ketimpangan tinggi (0,50 0,70). Menurut katagori tersebut, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal relatif rendah. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah nilai koefisien masih lebih tinggi daripada target, yang mengindikasikan bahwa kinerja Kabupaten Tegal belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, tren dari tahun 2000 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Gini cenderung meningkat, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal cenderung mengalami peningkatan.

    Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) juga belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun target kinerja relatif moderat (5%, lebih rendah daripada target pertumbuhan nasional yang > 6%), namun kinerja Kabupaten Tegal belum

  • 29

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    dapat memenuhi target, meskipun masih positif. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah usaha untuk mewujudkan hal tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan hidup, mengingat pertumbuhan ekonomi biasanya berkorelasi negatif dengan kualitas lingkungan. Tugas utama Pemerintah adalah mengatur dan mengarahkan perekonomian agar tidak menjadi tak terkontrol dan sebagai regulator untuk mencegah monopoli, menjamin keamanan berusaha dan iklim berinvestasi, serta memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten. Caranya adalah dengan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada masyarakat; pro poor, pro growth, dan pro job. Perda yang ada harus berkualitas tanpa ada agenda tersembunyi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Memang sulit karena kebijakan publik seringkali merupakan ajang pertarungan politik (dan bila perekonomian diurus oleh politikus, hampir dapat dipastikan yang akan terjadi adalah transaksi kepentingan jangka pendek), tetapi para pengambil kebijakan selayaknya mengesampingkan ego politik demi kesinambungan pembangunan Kabupaten Tegal. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus juga berpihak pada masyarakat. Kegiatan dalam APBD harus mempunyai daya ungkit yang besar (untuk ini, hasil studi Input-Output pada Bappeda bisa menjadi patokan dalam penentuan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal). Juga, Pemkab dapat melakukan intervensi dan terobosan-terobosan untuk mengungkit perekonomian; contohnya adalah menganggarkan dana talangan untuk menanggulangi gagal panen, menganggarkan subsidi untuk budaya khas tegal seperti batik tegalan agar tidak punah,

    menggalakkan pemakaian bahan lokal Tegal untuk pengadaan kegiatan (seperti mebel, batik, dan peralatan pertanian), dan memberikan subsidi pada investor yang menanamkan modal (seperti penalangan pajak selama periode waktu tertentu, penyediaan tanah dengan hak sewa bagi investor yang menanamkan modal, lobi penyediaan energi pada PLN dan Pertamina, serta penyediaan prasarana penunjang). Intinya, Pemkab dapat berposisi sebagai pelaku pasar dalam keadaan yang memaksa. Yang perlu diingat adalah kebijakan tersebut tidak boleh menghasilkan defisit yang justru menjadikan kondisi keuangan Pemkab tidak sehat. Kebijakan Kementerian Keuangan yang membatasi maksimal defisit anggaran APBD sebesar 5% merupakan rem untuk mencegah bangkrutnya pemerintah.

    PDRB perkapita (harga berlaku) sudah memenuhi target yang ditetapkan. Tetapi, target kinerja PDRB perkapita seharusnya tidak menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Penentuan target atas dasar harga berlaku berarti memasukkan inflasi dalam prediksi; suatu hal yang sangat tidak mudah dilakukan. Target kinerja akan lebih tepat sasaran jika ditetapkan dengan berdasar harga konstan, karena sudah bebas dari inflasi dan dapat memotret tren produktivas masyarakat berdasarkan waktu. Mempertimbangkan hal tersebut, indikator kinerja PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada RPJMD 2009-2014 ini kurang dapat memotret kinerja Kabupaten Tegal secara keseluruhan.

    Laju inflasi di Kabupaten Tegal relatif rendah dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara umum, inflasi bahkan mengalami penurunan. Inflasi seringkali berbanding lurus

  • 30

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mempunyai konsekuensi meningkatnya permintaan barang, jasa, dan tenaga manusia serta perputaran uang yang bermuara pada meningkatnya inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang kurang begitu tinggi bermuara pada inflasi yang juga relatif rendah. Tujuan akhir yang diinginkan bukanlah zero inflation (atau bahkan deflasi), tetapi inflasi yang terkendali dan tidak terlalu tinggi, yang lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, dan menjadikan harga komoditi masih terjangkau oleh daya beli masyarakat.

    Pola konsumsi masyarakat sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yang mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sudah dapat terpenuhi. Penentuan target kinerja pada RPJMD akan lebih ideal jika minimal konsumsi kalori adalah 2.000 Kkal/kap/hari sesuai dengan standar kesehatan. Target sebesar tersebut tidak terpaut jauh dengan kinerja pada tahun 2011 dan kemungkinan akan bisa tercapai di tahun mendatang.

    Indikator selanjutnya yaitu terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun tiap tahun jumlah LDPM bertambah, namun belum berhasil memenuhi target. LDPM merupakan lembaga yang didirikan untuk menjamin ketanahan pangan masyarakat, yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Diperlukan usaha lebih keras lagi untuk mencapai taret kinerja dan mempertahankan LDPM yang telah berfungsi.

    Persentase konsumsi RT untuk non pangan juga belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil pendapatan yang digunakan untuk konsumsi non pangan. Secara ekonomi, ini berarti pengeluaran rumah tangga masyarakat Kabupaten Tegal sudah tersita untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Diperlukan usaha keras untuk menambah penghasilan masyarakat.

    Indikator nilai tukar petani (perbandingan faktor produksi dengan produk) sudah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu > 100. Hal ini berarti modal petani yang digunakan untuk menanam dapat dilampaui oleh hasil jual produk pertanian; dalam bahasa awam adalah petani memperoleh laba. Hanya saja, pengukuran indikator ini dilakukan secara global, dalam artian mencakup petani dengan luasan tanah luas hingga petani gurem dan diambil nilai rata-rata yang ada. Proses ini kurang berkeadilan mengingat sebagian besar petani merupakan petani gurem yang memiliki luasan lahan < 0,25 ha. Akan lebih baik jika angka nilai tukar petani diukur menggunakan median, tetapi hal ini akan sangat sulit dilakukan.

    Selanjutnya, rasio ketergantungan di Kabupaten Tegal tidak berhasil memenuhi target, bahkan angkanya meningkat pada tahun 2011. Rasio ketergantungan menggambarkan jumlah keseluruhan orang yang ditanggung kebutuhannya oleh orang yang bekerja. Semakin tinggi rasio, berarti semakin banyak proporsi orang yang ditanggung; bisa disebabkan oleh bertambahnya jumlah masyarakat atau berkurangnya jumlah orang yang bekerja. Untuk memperkecil rasio ini, dibutuhkan

  • 31

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    akselerasi kegiatan terutama yang bersifat padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan penarikan investor untu berinvetasi di Kabupaten Tegal yang akan menyerap tenaga kerja atau lapangan kerja bertambah.

    Indikator terakhir yaitu proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk sudah memenuhi target pada tahun 2011. Hanya saja, jika memperhitungkan tren yang terjadi, maka kinerja Kabupaten Tegal dilihat dari indikator ini tidak akan tercapai pada tahun mendatang. Dibutuhkan usaha yang keras untuk mengakselerasi penurunan proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal.

    2.1.3. PERMASALAHAN

    Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Ekonomi Kerakyatan adalah:

    1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tegal masih perlu mendapatkan perhatian mengingat target sampai dengan Tahun 2014 masih belum tercapai.

    2. Rencana pemindahan dan pembangunan Terminal Slawi di lahan yang sudah tersedia di Desa Dukuhsalam sampai dengan Tahun 2012 belum juga terealisasi, serta Terminal Adiwerna belum termanfaatkan sebagaimana mestinya.

    3. Daya serap tenaga kerja dan angka partisipasi angkatan kerja masih dibawah target capaian dalam RPJMD, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan.

    4. Jumlah wisatawan nusantara masih jauh dibawah target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal.

    5. Unit usaha tambang kapur di Kecamatan Margasari masih banyak yang masuk dalam kategori tidak ramah lingkungan.

    6. Masih kurang terbangunnya Klaster industri kreatif di Kabupaten Tegal, baik inisiasi produk kreatif, akses rantai ekonomi dan fasilitasi pasar.

    7. Permasalahan kerusakan pesisir pantai utara Kabupaten Tegal terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar.

    8. Luas hutan kota di wilayah perkotaan Kabupaten Tegal masih kurang dari aturan jumlah luasan hutan kota yang semestinya ada.

    9. Permasalahan ekonomi secara makro adalah ketimpangan pendapatan mengalami tren menaik dari tahun 2000-2010 dan pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target.

    2.1.4. RENCANA TINDAK LANJUT

    Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

    1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk menunjang akses-akses ekonomi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan perlu mendapat prioritas penganggaran.

    2. Penawaran investasi pembangunan dan pengelolaan Terminal Slawi perlu terus diupayakan. Segera direalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Terminal Adiwerna sesuai peruntukkan dan perencanaan awal. Perlu pula disiapkan

  • 32

    Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 BAPPEDA 2012

    konsep penganggaran multi years untuk mengantisipasi jika penawaran investasi tidak terjadi, karena daya tarik membangun terminal rendah.

    3. Peningkatan daya serap tenaga kerja perlu diupayakan dengan upaya membangun iklim investasi yang kondusif dan perlu upaya lebih realistis misalnya penyediaan lahan dengan akses infrastruktur yang memadai untuk lingkungan industri.

    4. Kelengkapan sarana prasarana wisata, variasi atraksi wisata dan akses jalan menuju obyek wisata menjadi rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti baik oleh pengelola obyek wisata maupun Instansi lain yang ter