32
DIREKTUR PENGAWASAN NORM,A KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITJEN PPK - KEMENAKERTRANS 2015

01. Kebijakan k3 Nasional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K3 dasar

Citation preview

Page 1: 01. Kebijakan k3 Nasional

DIREKTUR PENGAWASAN NORM,A KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DITJEN PPK - KEMENAKERTRANS2015

Page 2: 01. Kebijakan k3 Nasional

Estimasi ILO (2008 – 2009); - 1,2 juta/thn TK tewas akibat kec. Kerja;

- 160 juta/thn TK sakit akibat kerja (PAK);

- Jumlah kerugian mencapai 2,4 % dari GDB.

Di Indonesia (2010); - 7 orang/hari TK tewas;

- puluhan ribu mengalami kecelakaan.

No Uraian 2008 2009 2010

1 Kec. Kerja 93.823 96.314 86.693

a. Meninggal 2.124 2.144 1.965

b. Cacat Tetap 44 42 31

c. Sembuh 85.090 87.035 78.722

2

Kompensasi Rp. 296,40 M Rp. 328,51 M

Rp.358,45 M

Sumber : PT. Jamsostek (Persero)

Data :

Page 3: 01. Kebijakan k3 Nasional

TANTANGAN K3:Kasus Kec. Kerja dan PAK

Tinggi …

Masalah ; Kualitas penerapan K3 rendah; Kualitas riksa uji K3 rendah; Kuantitas dan Kualitas Pengawasan rendah; Obyek pengawasan K3 semakin komplek;

Page 4: 01. Kebijakan k3 Nasional

Perumusan kebijakan, standar, pedoman dan kriteria teknis di bidang K3

• Operasional pengawasan K3 oleh pegawai pengawas

• Riksa Uji obyek pengawasan K3 oleh pengawas spesialis sesuai bidangnya

Pembinaan supervisi dan monitoring pelaksanaan otoda

PemerintahD

itun

juk

/ dia

kred

itas

i

Jasa / Lembaga Riksa Uji K3

Provinsi

Kab / Kota

Lapor / koordinasi

Obyek Pengawasan K3 :•Tempat Kerja•Tenaga Kerja•Peralatan

Riksa uji obyek pengawasan K3 oleh Ahli K3 spesialis sesuai bidangnya

Page 5: 01. Kebijakan k3 Nasional

defenisi. K3defenisi. K3

Ke-Ilmuan: Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kec. kerja, kebakaran, peledakan, PAK & pencemaran lingk. kerja.

Phylosophy:Pemikiran & upaya utk menjamin keutuhan dan kesempurnaan TK & orang lain pd umunnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya & budaya manusia menuju masyarakat adil, makmur & sejahtera.

Page 6: 01. Kebijakan k3 Nasional

Latar belakang

Fakta dilap. ttg keberadaan Pesawat/Bejana /Peralatan Teknik;

Diperlukan utk memenuhi keb. manusia : ⊙. Industri; ⊙. Sarana sosial/rumah tangga.

Berpotensi dpt menimbulkan kec. kerja, kebak, ledakan, PAK & kerusakan lingk.;

Pengel./pengguna/pem. produk menuntut adanya jaminan K3

melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU di bidang K

Pelaks. K3 pd dsrnya menuntut keterlibatan & tg.jwb semua pihak.

Page 7: 01. Kebijakan k3 Nasional

Penanganan K3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri;

Privatisasi K3 memberikan peluang kesempatan kerja;

Produk barang dan jasa semakin kompetetif;

Peningk.profesionalisme SDM di bidang K3;

Peran pihak ketiga semakin strategis;

Operasionalisasi pemb. & wasan K3 hrs sesuai dengan regulasi.

(lanjutan)

Page 8: 01. Kebijakan k3 Nasional

Tujuan:• Melindungi TK & org lain di

tempat kerja; • Menjamin agar setiap sumber

produksi dpt dipakai secara aman & efisien;

• Menjamin proses produksi berjalan lancar.

Page 9: 01. Kebijakan k3 Nasional

Tempat Kerja :• Aman• Nyaman • Sehat• Bebas Polusi• Nihil Kec. & PAK

• Produksi & produktifitas

• Kelangsungan Usaha

• WTO 2020;• AFTA AC-FTA;• AK-FTA;• AI- FTA;• AANZ-FTA;• IJ-EPA• ACFTA 2010-CAFTA 2012;• Asean Single Market 2015;• ILO OSH Guide Line 2001;• Green Productivity;• Global Global WWarmingarming;;• MDGs.MDGs.

Daya saing (Lokal, Regional, Global)

K3 & GLOBALISASIKontribusi mewujudkan:

Menjawab Tantangan & Menjawab Tantangan & Meraih PeluangMeraih Peluang

Page 10: 01. Kebijakan k3 Nasional

Berpengaruh pd neraca perdagangan sejak Indonesia giat melakukan perjanjian kerja sama perdagangan bebas, baik bilateral, multilateral maupun regional;

Dampak negatif mulai dirasakan se-saat stlh Indonesia terlibat dlm AFTA (2005) – defisit $ 0,45 juta - $ 455,4 juta (2012) – non Migas;

Lebih parah lagi via skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) - 2008 neraca perdagangan Indonesia dgn China defisit $ 3,6 milyar – 2012 - $ 7,2 milyar;

Sd. 2012; Indonesia telah terlibat dlm enam skema kawasan perdagangan bebas, yaitu:

ASEAN Free Trade Area; ASEAN China FTA; ASEAN Korea FTA; ASEAN – India FTA; ASEAN – Autralia – New Zealand FTA; Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement.

DAMPAK FREE TRADE AREA - FTA

Page 11: 01. Kebijakan k3 Nasional

4 STRATEGI YG TDK DISIAPKAN INDONESIA DLM MENGHDAPI KOMPETISI PERD. BEBAS :

* Hilirisasi industri belum berjalan (SDA lokal blm menjadi peluang utk mengembangkan industri yg berdaya saing);

* Lambat mengadopsi teknologi utk industri;

* Tdk memprioritaskan energi utk kebutuhan industrl;

* Tdk mempersiapkan SDM yg ahli & memiliki kompetensi (salah satu adalah ahli dan memiliki kompetensi di bidang K3).

Page 12: 01. Kebijakan k3 Nasional

Tujuan Pokok K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 1 THN 1970UU NO. 1 THN 1970

• Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.

“Nihil kecelakaan kerja”

Page 13: 01. Kebijakan k3 Nasional

K3 sebagai salah satu aspek penting dalam K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerjaperlindungan tenaga kerja;;

K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihaksemua pihak;;

Tingkat kepedulian masyarakat khususnya Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendahrendah;;

Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendahrendah;;

Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan K3 belum optimalK3 belum optimal;;

Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkatmeningkat..

13

Page 14: 01. Kebijakan k3 Nasional

ManfaatManfaat• Bagi MasyarakatBagi Masyarakat::

1.1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3; mengenai K3;

2.2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga;dan mulai di tanamkan pada keluarga;

3.3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.Masyarakat hidup sehat dan disiplin.

14

Page 15: 01. Kebijakan k3 Nasional

15

• Bagi Tenaga KerjaBagi Tenaga Kerja::::

1.1. Meningkatkan kepedulian dan Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3;pengetahuan mengenai K3;

2.2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3; perlindungan K3;

3.3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin.dan disiplin.

llanjutananjutan;;

Page 16: 01. Kebijakan k3 Nasional

• Bagi Perusahaan:Bagi Perusahaan:

1.1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 perundangan dibidang K3

2.2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3

3.3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3kekurangan dari penerapan SMK3

4.4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaanMengetahui kinerja K3 di perusahaan

5.5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaanakan meningkatkan daya saing perusahaan

16

llanjutananjutan;;

Page 17: 01. Kebijakan k3 Nasional

PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN K3

PELAKS. K3 DPT DIPANDANG DARI SUDUT :

Ekonomi Cost/value of properties/

human of capabilities

Moralitas Humanitarianism/ human life/ welfare

Legalitas Law/regulation/ standard

Page 18: 01. Kebijakan k3 Nasional

K3 HARUS DIKELOLA = FUNGSI PERSH LAINNYAYA

MANAJEMEN K3 :

PROSES MENGINTEGRASIKAN PRINSIP-

PRINSIP K3 KE DALAM OPERASI PERUSH.

Page 19: 01. Kebijakan k3 Nasional

PRINSIP-PRINSIP K3

1. Semua kecelakaan dan PAK dapat dicegah;

2. K3 adalah bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan;

3. Manaj. hrs menetapkan kebijakan, menyiapkan sar./prasarana & menjamin sepenuhnya penerapan

K3; 4. K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja;

Page 20: 01. Kebijakan k3 Nasional

lanjutan ;

5. Setiap TK harus mempunyai rasa memiliki dlm pelaksanaan operasi perusahaan;

6. Setiap TK hrs memimpin, mengatur dirinya sendiri &

mengoreksi satu sama lain; 7. Semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan

dikendalikan; 8. Semua kekurangan harus dilakukan koreksi;

9. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan, kinerja diukur dan diketahui;

10. K3 adalah “good for business success, vitality and sustainability”.

Page 21: 01. Kebijakan k3 Nasional

• UU No. 1 Tahun 1970

• Undang-Undang Uap 1930• UU. No. 32 Tahun 2004• UU. No. 13 Tahun 2003• UU. No. 21 Tahun 2003• Peraturan Uap 1930

• PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK3;

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No.1 Tahun 1970.

Page 22: 01. Kebijakan k3 Nasional

1). Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara;

2). Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh serta

institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi;

3). Berorientasi pada pendekatan pencegahan;

4). Cakupan inspeksi bersifat universal & independen.

Page 23: 01. Kebijakan k3 Nasional

Dituntut profesional dan memiliki kompetensi :• memahami peraturan dan standar teknik K3 yang

luas, • ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan• ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar

Dituntut profesional dan memiliki kompetensi :• memahami peraturan dan standar teknik K3 yang

luas, • ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan• ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar

UNDANG UNDANGNO 1 TH 1970

KESELAMATAN KERJA

PASAL 5 (1) PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA

PASAL 5 (1) PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA

Page 24: 01. Kebijakan k3 Nasional

UU No. 1 Thn 1970 UU No. 1 Thn 1970 PENGAWASANPENGAWASAN

Bab IV Pasal 5Bab IV Pasal 5

MENAKERTRANS

DIREKTUR

PEG.PEG.PENGAPENGAWASWAS

AHLIAHLIK3K3

DOKTERDOKTERPRSHPRSH

P2K3P2K3

• DEP/DINAS• LUAR

DEPNAKER• POLI . PRSH

•JASA KESEH • PRSH

• PEMERINTAH • SWASTA- INDUSTRI- JASA ----PJIT

PANITIAPANITIABANDINGBANDING

Page 25: 01. Kebijakan k3 Nasional

UU dan Peraturan Uap Tahun 1930Per.Menaker No.01/1978; Ttg K3 Dalam Pengangkutan dan penebangan kayuPer.Menaker No.04/1980; Ttg Syarat Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan alat Pemadam Api RinganPer.Menaker No.01/1982; Ttg Bejana TekananPer.Menaker No.02/1983; Ttg Instalasi Alarm Kebakaran AutomatikPer.Menaker No.03/1985; Ttg K3 Pemakaian asbesPer.Menaker No.04/1985; Ttg Pesawat Tenaga dan produksiPer.Menaker No.05/1985; Ttg Pesawat Angkat dan AngkutPer.Menaker No.02/1989;Ttg Pengawasan Instalasi Penyalur PetirPer.Menakertrans No.03/1999; Ttg Syarat Syarat K3 Lift untuk Pengangkatan orang dan Barang

Peraturan Perundangan K3

Per.Menaker No.01/1976; Ttg wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan

Per.Menaker No.03/1978; Ttg Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta kewajiban Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja

Per.Menaker No.01/1979; Ttg kewajiban latihan Hygiene Perusahaa, Kesehatan dan Keselamatan bagi Paramedis Perusahaan

Per.Menaker No.02/1982; Ttg Kwalifikasi Juru Las

Per.Menaker No.01/1988; Ttg Kwalifikasi dan Syarat syarat Operator Pesawat Uap

Per.Menaker No.09/2010 Ttg Operator dan petugas Pesawat Angkat dan angkut;

Per.Menaker No.02/1992;Ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang AK3

Per.Menaker No.04/1998 ; Ttg Pengangkatan Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat

1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN:

Page 26: 01. Kebijakan k3 Nasional

Peraturan Perundangan K3

PP 50 Thn 2012 Ttg penerapan SMK3

Per.Menaker No.01/1980; Ttg K3 pada Konstruksi Bangunan

Per.Menaker No.02/1980; Ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggraaan Keselamtan Kerja

Per.Menaker No.01/1981;Ttg Kewajiban Melapor kan penyakit Akibat Kerja

Per.Menaker No.03/1982; Ttg Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Per.Menaker No.05/1996; Ttg Sistem Manajemen K3

Per.Menaker No.03/1998. Ttg Tata Cara pelaporan dan pemeriksaan Kecelakaan

Kep.Menakertrans No.187/1999; ttg Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

3. SISTEM 4. KELEMBAGAAN

Kep.Menaker No.155/1984; Ttg Penyempurnaan Kepnakertrans No,. 124/Men/1982 Tentang pembentukan DK3N

Per.Menaker No.04/1987; Tentang P2K3 serta Tata Cara penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Per.Menaker No.04/1995 Ttg Perusahaan Jasa K3

Page 27: 01. Kebijakan k3 Nasional

Kemandirian Indonesia Berbudaya K3 Tahun

2020

Page 28: 01. Kebijakan k3 Nasional

1. Menyusun & meningkatkan kebijakan K3;2. Meningkatkan SDM K3;3. Meningkatkan sarana & prasarana pembinaan & pengawasan K3;4. Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3;5. Meningkatkan jejaring & peran serta instansi, lembaga, personil & pihak- pihak terkait.

Page 29: 01. Kebijakan k3 Nasional

Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan criteria;

Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga / badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1

2

3

4

5

6…. lanjutan

Page 30: 01. Kebijakan k3 Nasional

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembinaan,pemeriksaan dan pengujian K3;

Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;

Peningkatan kerja sama dengan instansi, ,institusi, lembaga K3 di

tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

6

7

8

9

10

Page 31: 01. Kebijakan k3 Nasional

KESIMPULAN

• Tenaga kerja yang berkualitas mempunyai daya saing tinggi;

• Kualitas tenaga kerja mempunyai korelasi erat dengan kecelakaan kerja;

• Program SMK3 berpengaruh langsung terhadap produk perusahaan;

• Kecelakaan kerja kontra produktif terhadap efisiensi dan berpengaruh terhadap daya saing;

• Peran AK3 Umum sangat strategis dalam menghadapi globalisasi perdagangan di masa-2 yad.

Page 32: 01. Kebijakan k3 Nasional

Terima kasih,semoga bermanfaat ! ! !

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA