105

01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010
Page 2: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka Nomor 1, Palima, Serang, Banten Telepon 0254-250025 Faksimili 0254-250037

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2010

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN Nomor : 02/LHP/XVIII.SRG/05/2011 Tanggal : 27 Mei 2011

Page 3: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten i

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI .......................................................................................................................i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ......................... 1

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

2. Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009

3. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .......................................................................... 4

1. Dasar Hukum Pemeriksaan ...................................................................................... 4

2. Tujuan Pemeriksaan ................................................................................................. 4

3. Sasaran Pemeriksaan ................................................................................................ 4

4. Standar Pemeriksaan ................................................................................................ 5

5. Metodologi Pemeriksaan.......................................................................................... 5

6. Waktu Pemeriksaan ................................................................................................. 6

7. Objek Pemeriksaan .................................................................................................. 6

Page 4: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Banten, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam Laporan BPK Nomor 34/LHP/XVIII.SRG/05/2010 tanggal 31 Mei 2010, BPK menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009 karena permasalahan : (1) Persediaan yang penatausahaannya tidak memadai; (2) penilaian aset tetap yang belum mencerminkan nilai wajar; (3) aset lainnya yang masih terdapat ketidaksinkronan data SK Penghapusan, daftar inventaris lama dan hasil sensus barang.

Pada Tahun 2010, Pemerintah provinsi Banten telah : (1) memperbaiki penatausahaan atas persediaan, namun masih terdapat persediaan yang belum ditatausahakan secara memadai; (2) menginventarisasi dan menilai tanah dan bangunan, namun belum menyeluruh; (3) menginventarisasi dan merekonsiliasi sebagian aset lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir 5.1.1. huruf b, Pemerintah Provinsi Banten menyajikan Pendapatan Retribusi dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 senilai Rp3,20 Miliar. Jumlah tersebut belum termasuk pencairan Dana Jamkesmas oleh RSU Malingping sebesar Rp2,8 Miliar yang digunakan langsung

Page 5: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

2

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

oleh RSU Malingping diluar mekanisme APBD. Penggunaan dana tersebut belum disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban. Selain itu, pencairan Dana Jamkesmas tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir 5.1.8.1. nomor 5, akun Persediaan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp30,36 Miliar. Nilai persediaan tersebut belum termasuk obat dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Droping Kementrian Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak menatausahakan persediaan tersebut secara memadai dan tidak melakukan stock opname pada akhir tahun. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini saldo persediaan obat dan alat kesehatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Droping dari Kementrian Kesehatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir 5.1.8.4, akun Aset Lainnya disajikan dalam Neraca per 31 Desember TA 2010 sebesar Rp857,19 Miliar. Di dalam nilai Aset Lainnya tersebut diantaranya termasuk aset yang telah diserahterimakan pada pemerintah kabupaten/kota senilai Rp588,98 Miliar. Aset tersebut semula berasal dari belanja modal sesuai dengan kegiatan pada masing-masing SKPD sejak TA 2001 sampai dengan 2010. Aset tersebut diserahterimakan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan berita acara serah terima antara SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Banten dan SKPD di pemerintah kabupaten/kota. Dalam berita acara tersebut antara lain menyebutkan bahwa dengan adanya berita acara ini maka status kepemilikan barang berpindah ke SKPD di pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, proses penghapusan oleh kepala daerah belum dilakukan sehingga aset tersebut masih dicatat sebagai Aset Lainnya di Neraca Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian secara substansi Aset Lainnya menjadi lebih saji sebesar Rp588,98 Miliar karena aset tersebut tidak lagi dikuasai dan dimiliki maupun digunakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Banten tidak mengadministrasikan penyerahan barang secara memadai sehingga tidak dapat mengidentifikasi rincian penyerahan aset pada masing-masing kabupaten/kota.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak tidak dikelolanya Dana Jamkesmas oleh RSU Malingping dalam mekanisme APBD dan dampak masih disajikannya Aset Lainnya yang telah diserahterimakan kepada kabupaten/kota, serta dampak penyesuaian yang mungkin timbul jika Pemerintah Provinsi Banten dapat menyajikan nilai persediaan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Droping dari Kementrian Kesehatan, Neraca Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2010 dan 2009, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Page 6: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

3

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 02a/LHP/XVIII.SRG/05/2011 dan Nomor 02b/LHP/XVIII.SRG/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 27 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Banten Penanggung Jawab Pemeriksaan

I Nyoman Wara, S.E., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-45.160

Page 7: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 4

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010 berdasarkan ketentuan berikut.

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan LKPD Tahun 2010 adalah memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

3. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010 meliputi pengujian atas:

a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 sesuai dengan SAP;

d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2010;

e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut.

a. Keberadaan dan keterjadian

Page 8: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

5

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2010 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Kelengkapan

Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama tahun 2010 telah dicatat dalam LRA.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran tahun 2010.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

5. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Pemeriksaan

1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.

Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan

Page 9: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

6

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu Pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa.

3) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain sebagai berikut.

a) Tingkat risiko.

b) Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.

c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut.

d) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.

e) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

2) Pengujian Pengendalian

Page 10: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

7

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 60 hari kerja sejak tanggal 2 Maret s.d. 27 Mei 2011.

7. Objek Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2010.

Page 11: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

1 3 4 5 6=(5/4) 7=(4-5) 81 PENDAPATAN 5.1.12 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.13 Pendapatan Pajak Daerah a. 1.846.500.000.000,00 2.208.083.478.083,00 119,58 (361.583.478.083,00) 1.617.821.795.281,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah b. 2.949.000.000,00 3.195.528.167,76 108,36 (246.528.167,76) 2.921.743.038,00 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan c. 37.485.634.850,00 37.874.447.006,00 101,04 (388.812.156,00) 29.415.351.892,00 6 Lain-lain PAD yang sah d. 37.600.000.000,00 72.595.068.697,24 193,07 (34.995.068.697,24) 37.591.859.190,00 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.924.534.634.850,00 2.321.748.521.954,00 120,64 (397.213.887.104,00) 1.687.750.749.401,00 89 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN a.11 Dana Bagi Hasil Pajak 1). 426.749.573.603,00 416.150.981.756,00 97,52 10.598.591.847,00 351.030.720.581,00 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2). 385.708.397,00 863.573.115,00 223,89 (477.864.718,00) 635.705.797,00 13 Dana Alokasi Umum 3). 381.979.019.000,00 381.979.019.000,00 100,00 - 361.179.087.000,00 14 Dana Alokasi Khusus 4). 13.660.600.000,00 13.660.600.000,00 100,00 - 32.121.000.000,00 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 822.774.901.000,00 812.654.173.871,00 98,77 10.120.727.129,00 744.966.513.378,00 1617 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA b.18 Dana Otonomi Khusus b. - - - - - 19 Dana Penyesuaian b. - 552.787.500,00 - (552.787.500,00) 362.850.000,00 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - 552.787.500,00 - (552.787.500,00) 362.850.000,00 2122 Total Pendapatan Transfer 822.774.901.000,00 813.206.961.371,00 98,84 9.567.939.629,00 745.329.363.378,00 2324 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.325 Pendapatan Hibah 5.1.1.3 3.592.500.000,00 4.482.142.371,00 124,76 (889.642.371,00) 3.016.009.562,00 26 Pendapatan Dana Darurat 5.1.1.3 - - - - - 27 Pendapatan Lainnya 5.1.1.3 - 13.684.000,00 - (13.684.000,00) - 28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 3.592.500.000,00 4.495.826.371,00 125,14 (903.326.371,00) 3.016.009.562,00 29 JUMLAH PENDAPATAN 2.750.902.035.850,00 3.139.451.309.696,00 114,12 (388.549.273.846,00) 2.436.096.122.341,00 3031 BELANJA 5.1.232 BELANJA OPERASI 5.1.2.133 Belanja Pegawai A.1.1 437.413.863.664,17 388.923.689.858,00 88,91 48.490.173.806,17 401.165.597.561,00 34 Belanja Barang A.1.2 633.755.814.801,02 594.936.799.857,00 93,87 38.819.014.944,02 457.752.098.414,00 35 Bunga - - - - - 36 Subsidi - - - - - 37 Hibah A.1.3 239.270.064.940,00 231.830.048.931,00 96,89 7.440.016.009,00 247.815.419.971,00 38 Bantuan Sosial A.1.4 51.529.935.060,00 51.428.250.000,00 99,80 101.685.060,00 48.116.099.994,00 39 Jumlah Belanja Operasi 1.361.969.678.465,19 1.267.118.788.646,00 93,04 94.850.889.819,19 1.154.849.215.940,00 4041 BELANJA MODAL 5.1.2.242 Belanja Tanah 1 183.217.402.950,00 151.572.165.870,00 82,73 31.645.237.080,00 105.334.687.567,00 43 Belanja Peralatan dan Mesin 2 207.711.395.615,50 197.164.790.055,00 94,92 10.546.605.560,50 195.820.134.711,00 44 Belanja Gedung dan Bangunan 3 216.974.565.898,33 215.141.834.254,00 99,16 1.832.731.644,33 160.629.069.500,00 45 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4 249.512.939.664,98 248.512.690.859,00 99,60 1.000.248.805,98 208.146.827.000,00 46 Belanja Aset Tetap Lainnya 5 12.536.746.416,00 12.213.278.600,00 97,42 323.467.816,00 11.192.258.250,00 47 Belanja Aset Lainnya 6 2.074.918.100,00 1.957.926.800,00 94,36 116.991.300,00 1.443.150.500,00 48 Jumlah Belanja Modal 872.027.968.644,81 826.562.686.438,00 94,79 45.465.282.206,81 682.566.127.528,00 4950 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.351 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 5.120.000.000,00 4.120.000.000,00 80,47 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 52 Jumlah Belanja Tak Terduga 5.120.000.000,00 4.120.000.000,00 80,47 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 53 JUMLAH BELANJA 2.239.117.647.110,00 2.097.801.475.084,00 93,69 141.316.172.026,00 1.839.415.343.468,00 5455 TRANSFER 5.1.356 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA57 Bagi Hasil Pajak 742.655.897.349,00 736.769.053.366,00 99,21 5.886.843.983,00 581.405.597.705,00 58 Bagi Hasil Retribusi - - - - - 59 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - 60 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA 742.655.897.349,00 736.769.053.366,00 99,21 5.886.843.983,00 581.405.597.705,00 61 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 5.1.4 2.981.773.544.459,00 2.834.570.528.450,00 95,06 147.203.016.009,00 2.420.820.941.173,00 6263 SURPLUS/DEFISIT 5.1.5 (230.871.508.609,00) 304.880.781.246,00 (132,06) (535.752.289.855,00) 15.275.181.168,00

2

SELISIH ANGGARAN

DENGAN REALISASI

NO URAIAN %Ref

GUBERNUR BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTENLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009(Dalam Rupiah)

REALISASI TAHUN 2009 (AUDITED)

ANGGARAN TAHUN 2010

REALISASI TAHUN 2010 (AUDITED)

Page 12: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

1 3 4 5 6=(5/4) 7=(4-5) 82

SELISIH ANGGARAN

DENGAN REALISASI

NO URAIAN %RefREALISASI TAHUN

2009 (AUDITED)ANGGARAN TAHUN

2010REALISASI TAHUN

2010 (AUDITED)

646566 PEMBIAYAAN 5.1.66768 PENERIMAAN PEMBIAYAAN a.69 Penggunaan SiLPA 235.495.508.609,00 235.495.508.609,00 100,00 - 234.720.327.441,00 70 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 71 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - 72 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - - - 73 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - 74 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - - 75 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - - 76 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - - - 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - - - 78 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - - - 79 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - - - 80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - - 3.000.000.000,00 81 Jumlah Penerimaan 235.495.508.609,00 235.495.508.609,00 100,00 - 237.720.327.441,00 8283 PENGELUARAN PEMBIAYAAN b.84 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - 85 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.624.000.000,00 4.528.000.000,00 97,92 96.000.000,00 17.500.000.000,00 86 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - - - 87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - 88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - - 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - - 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - - - 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - - - 92 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - - - 93 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - - - 94 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - - 95 Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Terutang - - - - - 96 Penjaminan Pinjaman Daerah - - - - - 97 Jumlah Pengeluaran 4.624.000.000,00 4.528.000.000,00 97,92 96.000.000,00 17.500.000.000,00 98 PEMBIAYAAN NETO 230.871.508.609,00 230.967.508.609,00 100,04 (96.000.000,00) 220.220.327.441,00 99 ` ` `

100 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (63+98) 5.1.7 - 535.848.289.855,00 n/a (535.848.289.855,00) 235.495.508.609,00

RATU ATUT CHOSIYAH

GUBERNUR BANTEN

Page 13: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

(Dalam Rupiah)

1 ASET 5.1.82 ASET LANCAR 5.1.8.13 Kas 535.947.887.769,00 235.778.728.321,00 4 - Kas di Kas Daerah 520.440.014.735,00 234.720.197.885,00 5 - Kas di Bendahara Pengeluaran 15.505.374.682,00 1.039.751.952,00 6 - Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 1.772.352,00 18.778.484,00 7 - Kas di Bendahara Penerimaan 726.000,00 - 8 Piutang Pajak 2.037.081.822,00 1.396.211.745,00 9 Piutang Retribusi 122.695.751,69 122.695.751,69

10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - 11 Piutang Dana Bagi Hasil - - 12 Piutang Lainnya - 370.000.000,00 13 Persediaan 30.363.735.582,00 9.140.760.495,00 14 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13) 568.471.400.924,69 246.808.396.312,69 15 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.1.8.216 Investasi Non Permanen - 17 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah - - 18 Jumlah Investasi Non Permanen (17) - - 19 Investasi Permanen20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 147.800.949.437,17 145.001.318.868,39 21 Investasi Permanen lainnya22 Jumlah Investasi Permanen (20 s/d 21) 147.800.949.437,17 145.001.318.868,39 23 Jumlah Investasi Jangka Panjang (18+22) 147.800.949.437,17 145.001.318.868,39 24 ASET TETAP 5.1.8.325 Tanah 2.337.701.114.988,00 942.133.385.318,00 26 Peralatan dan Mesin 413.010.422.970,36 334.921.790.147,92 27 Gedung dan Bangunan 622.129.859.737,91 455.747.440.928,00 28 Jalan Irigasi dan Jaringan 2.080.713.023.998,00 1.299.002.843.437,00 29 Aset Tetap Lainnya 6.244.729.954,00 5.855.048.586,49 30 Konstruksi dalam Pengerjaan 151.019.775.722,00 102.259.472.212,00 31 Akumulasi Penyusutan - - 32 Jumlah Aset Tetap (25 s/d 31) 5.610.818.927.370,27 3.139.919.980.629,41 33 DANA CADANGAN34 Dana Cadangan35 Jumlah Dana Cadangan (34) - - 36 ASET LAINNYA 5.1.8.437 Tuntutan Perbendaharaan 114.797.210,00 114.797.210,00 38 Tuntutan Ganti Rugi 1.125.274.262,00 1.255.664.900,00 39 Aset Tidak Berwujud 3.561.052.599,00 2.018.316.199,00 40 Piutang Pajak Daluwarsa 134.798.346,00 161.629.596,00 41 Piutang Retribusi Tidak Lancar 7.304.000,00 7.304.000,00 42 Aset Lain-lain 852.256.346.474,72 649.376.628.021,76 43 Jumlah Aset lainnya (37 s/d 42) 857.199.572.891,72 652.934.339.926,76 44 JUMLAH ASET (14+23+32+35+43) 7.184.290.850.623,85 4.184.664.035.737,25

RefU R A I A N NILAI PER 31 DESEMBER 2010 (AUDITED)

NILAI PER 31 DESEMBER 2009 (AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

GUBERNUR BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTENNERACA DAERAH

NO.

Page 14: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

RefU R A I A N NILAI PER 31 DESEMBER 2010 (AUDITED)

NILAI PER 31 DESEMBER 2009 (AUDITED) NO.

45 KEWAJIBAN 5.1.946 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK47 Utang Perhitungan Pihak ketiga 97.099.562,00 264.441.228,00 48 Utang Bunga - - 49 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - 50 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah - -

Lainnya51 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan - -

Bank52 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan - -

Bukan Bank53 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi - - 54 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya - - 55 Utang Jangka Pendek Lainnya 134.237.011.705,44 - 56 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s/d 55) 134.334.111.267,44 264.441.228,00 57 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG58 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - 59 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - 60 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - 61 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - 62 Utang Dalam Negeri - Obligasi - - 63 Utang Jangka Panjang lainnya - - 64 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (58 s/d 63) - - 65 JUMLAH KEWAJIBAN (56+64) 134.334.111.267,44 264.441.228,00 66 EKUITAS DANA 5.1.1067 EKUITAS DANA LANCAR 5.1.10.168 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 535.848.289.855,00 235.495.508.609,00 69 Pendapatan yang Ditangguhkan 2.498.352,00 18.778.484,00 70 Cadangan Piutang 2.159.777.573,69 1.888.907.496,69 71 Cadangan Persediaan 30.363.735.582,00 9.140.760.495,00 72 Dana yg harus disediakan utk Pemb Utang Jk Pendek (134.237.011.705,44) - 73 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (68 s/d 72) 434.137.289.657,25 246.543.955.084,69 74 EKUITAS DANA INVESTASI 5.1.10.275 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 147.800.949.437,17 145.001.318.868,39 76 Diinvestasikan dalam Aset tetap 5.610.818.927.370,27 3.139.919.980.629,41 77 Diinvestasikan dalam Aset lainnya 857.199.572.891,72 652.934.339.926,76 78 Dana yg harus disediakan utk Pemb Utang Jk Panjang - - 79 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (75 s/d 78) 6.615.819.449.699,16 3.937.855.639.424,56 80 EKUITAS DANA CADANGAN81 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - 82 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (81) - - 83 JUMLAH EKUITAS DANA (73+79+82) 7.049.956.739.356,41 4.184.399.594.509,25 84 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (65+83) 7.184.290.850.623,85 4.184.664.035.737,25

RATU ATUT CHOSIYAH

GUBERNUR BANTEN

Page 15: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

(Dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.1.11.1a. Arus Kas Masuk :

Pajak Daerah 2.208.083.478.083,00 1.617.821.795.281,00 Retribusi Daerah 3.195.528.167,76 2.921.743.038,00 Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan 37.874.447.006,00 29.415.351.892,00 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 72.595.068.697,24 37.591.859.190,00 Dana Bagi Hasil Pajak 416.150.981.756,00 351.030.720.581,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam ) 863.573.115,00 635.705.797,00 Dana Alokasi Umum 381.979.019.000,00 361.179.087.000,00 Dana Alokasi Khusus 13.660.600.000,00 32.121.000.000,00 Dana Penyesuaian 552.787.500,00 362.850.000,00 Hibah 4.482.142.371,00 3.016.009.562,00 Pendapatan Lainnya 13.684.000,00 -

Jumlah 3.139.451.309.696,00 2.436.096.122.341,00

b. Arus Kas Keluar :Belanja Pegawai 388.923.689.858,00 401.165.597.561,00Belanja Barang dan Jasa 594.936.799.857,00 457.752.098.414,00Belanja Hibah 231.830.048.931,00 247.815.419.971,00Belanja Bantuan Sosial 51.428.250.000,00 48.116.099.994,00Belanja Tidak Terduga 4.120.000.000,00 2.000.000.000,00Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota 736.769.053.366,00 581.405.597.705,00Uang Persediaan dan TUP yang belum dikembalikan 15.408.275.120,00 775.310.724,00

Jumlah 2.023.416.117.132,00 1.739.030.124.369,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( a - b ) 1.116.035.192.564,00 697.065.997.972,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN 5.1.11.2c. Arus Kas Masuk :

Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Jumlah - -

d. Arus Kas Keluar :Belanja Tanah 151.572.165.870,00 105.334.687.567,00Belanja Peralatan dan Mesin 197.164.790.055,00 195.820.134.711,00Belanja Gedung dan Bangunan 215.141.834.254,00 160.629.069.500,00Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 248.512.690.859,00 208.146.827.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya 12.213.278.600,00 11.192.258.250,00Belanja Aset Lainnya 1.957.926.800,00 1.443.150.500,00

Jumlah 826.562.686.438,00 682.566.127.528,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ( c-d ) (826.562.686.438,00) (682.566.127.528,00)

GUBERNUR BANTEN

URAIAN 2010 (AUDITED) 2009 (AUDITED)

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

PEMERINTAH PROVINSI BANTENLAPORAN ARUS KAS

Ref

Page 16: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

URAIAN 2010 (AUDITED) 2009 (AUDITED)Ref

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.1.11.3e. Arus Kas Masuk :

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - - Penerimaan Kembali Pinjaman - 3.000.000.000,00 Penerimaan Piutang - - Penyetoran Sisa UYHD Tahun Lalu 775.310.724,00 1.939.026.733,00

Jumlah 775.310.724,00 4.939.026.733,00

f. Arus Kas Keluar :Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.528.000.000,00 17.500.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang - Penjaminan Pinjaman Daerah - Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu 29.382.500,00

Jumlah 4.528.000.000,00 17.529.382.500,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ( e-f ) (3.752.689.276,00) (12.590.355.767,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 5.1.11.4g. Arus Kas Masuk :

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 140.262.427.263,00 109.360.815.790,00 Jumlah 140.262.427.263,00 109.360.815.790,00

h. Arus Kas Keluar :Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 140.262.427.263,00 109.360.815.790,00

Jumlah 140.262.427.263,00 109.360.815.790,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran ( g-h ) - -

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 285.719.816.850,00 1.909.514.677,00 Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah 234.720.197.885,00 232.810.683.208,00 Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah 520.440.014.735,00 234.720.197.885,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 15.505.374.682,00 1.039.751.952,00Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 1.772.352,00 18.778.484,00Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 726.000,00 - Saldo Akhir Kas 535.947.887.769,00 235.778.728.321,00

GUBERNUR BANTEN

RATU ATUT CHOSIYAH

Page 17: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Banten Tahun 2010 disusun pada masa dimana peraturan perundang-undangan bidang keuangan telah relatif lengkap yaitu meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Lebih lanjut pada pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Proses penyusunan Laporan Keuangan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Page 18: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

2

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan sebagai berikut : a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah,

pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

b. Menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;

c. Menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;

d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan; e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup

buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi

tambahan lainnya yang diperlukan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Page 19: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Page 20: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

4

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Transfer 5.1.4. Belanja dan Transfer 5.1.5. Surplus/(Defisit) 5.1.6. Pembiayaan 5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 5.1.8. Aset 5.1.9. Kewajiban 5.1.10. Ekuitas Dana 5.1.11. Komponen-komponen Laporan Arus Kas

5.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN. BAB VII. PENUTUP

Page 21: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

5

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro Perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun terakhir

mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Pada tahun 2010 tercatat angka sementara (BPS : 31 Desember 2010) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,94 persen, atau naik dibandingkan LPE tahun 2009 yaitu sebesar 4,69 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten Tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp170,53 Trilyun atau naik sebesar 2,65 persen dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar Rp151,98 Trilyun.

Kontribusi sektor terhadap PDRB yang menunjukan struktur ekonomi Banten tahun 2010 yaitu : Kesatu, Kelompok Sektor Sekunder sebesar 55,28 persen yang terdiri dari kontribusi Industri dan Pengolahan sebesar 48,75 persen, Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 3,53 persen, dan Sektor Konstruksi sebesar 3,00 persen. Kedua, Kelompok Sektor Tersier sebesar 36,30 persen yang terdiri dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 18,36 persen, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,07 persen, Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan sebesar 3,81 persen dan Sektor Jasa-jasa sebesar 5,06 persen. Ketiga, Kelompok Sektor Primer sebesar 8,42 persen yang terdiri dari Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,31 persen dan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,11 persen. Dengan demikian struktur ekonomii Banten tahun 2010 berdasarkan tiga kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran serta Sektor Pengangkutan & Komunikasi.

Struktur Ekonomi Banten tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yaitu pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan andalan Sektor Primer mengalami peningkatan dari 7,92 persen menjadi 8,31 persen dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang merupakan andalan Sektor Tersier mengalami peningkatan dari 18,20 persen menjadi 18,36 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Dalam struktur APBD Provinsi Banten selama kurun waktu 10 tahun

Page 22: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

6

terakhir, trend penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001 penerimaan PAD sebesar Rp203.91 Milyar, tahun 2002 penerimaan PAD sebesar Rp440,07 Milyar, kemudian tahun 2003 meningkat menjadi Rp614,67 Milyar, tahun 2004 sebesar Rp818,25 Milyar, tahun 2005 mencapai Rp1.070,24 Milyar, tahun 2006 mencapai Rp1.118,15 Milyar, tahun 2007 mencapai Rp1.298,36 Milyar, pada tahun 2008 mencapai Rp1.661,17 Milyar, tahun 2009 mencapai Rp1.687,75 Milyar dan pada tahun 2010 mencapai Rp2.321,75 Milyar. Pada tahun 2010 realiasasi penerimaan PAD meningkat sebesar 37,56 persen dibandingkan tahun 2009.

Grafik 2.1 : Perkembangan Nilai PAD Provinsi Banten Tahun 2001-2010 (dalam Milyar Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten masih didominasi oleh besarnya

penerimaan dari sektor pajak daerah yang selama ini memberikan konstribusi rata – rata sebesar 95 persen dari total Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Provinsi Banten. Pada tahun 2010 komposisi ini pun belum bergeser, realisasi Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp2.208.083.478.083,00 atau 95,10, persen dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.321.748.521.954,00.

Komposisi masing-masing objek pendapatan dari kelompok PAD Tahun Anggaran 2010 yaitu : Pajak Daerah sebesar 95,10 persen, Retribusi Daerah sebesar 0,14 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,63 persen dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,13 persen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pajak Daerah 203,91 429,74 602,62 797,04 1.037,941.071,221.246,281.601,611.617,822.208,08

Retribusi Daerah - 1,00 1,93 2,16 2,50 2,71 3,05 3,19 2,92 3,20

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 9,36 13,20 17,84 21,48 29,42 37,87

Lain-lain PAD yang Sah - 9,33 10,12 19,04 20,45 31,02 31,20 34,90 37,59 72,60

Pendapatan Asli Daerah 203,91 440,07 614,67 818,24 1.070,251.118,151.298,371.661,181.687,752.321,75

0

500

1000

1500

2000

2500

Page 23: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

7

Pajak Daerah95,10%

Retribusi Daerah0,13%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1,63%

Lain-lain PAD yang Sah

3,13%

Grafik 2.2 : Komposisi Realisasi PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

2.2. Kebijakan Keuangan.

Kebijakan keuangan daerah tidak hanya ditujukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga diperlukan dalam rangka peningkatan capaian pendapatan dan mengefektifkan serta efisiensi belanja dan pembiayaan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Banten tidak terlepas dari Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu : ”Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang dijabarkan kepada 7 (tujuh) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi tersebut.

Yang terkait dengan kebijakan keuangan diantaranya adalah misi Melakukan

revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang

berorientasi pada pelayanan publik (Misi 1). 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Sasaran dalam peningkatan pendapatan antara lain adalah : 1. Terpeliharanya suatu capaian dan peningkatan pendapatan daerah dari pajak

maupun non pajak. Dalam hal capaian penerimaan pajak, upaya optimalisasi melalui perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap potensi yang bersinergi dengan perkembangan perekonomian daerah, serta tidak menghambat kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak;

Page 24: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

8

2 Pajak Daerah sebesar Rp1,846 Trilyun, Retribusi Daerah sebesar Rp2,95

Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp37,49 Milyar serta Lain–Lain PAD Yang Sah sebesar Rp37,60 Milyar, sehingga dalam tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp1,925 Trilyun;

3. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp426,75 Milyar, Bagi Hasil SDA sebesar Rp385,70 Juta, Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp381,98 Milyar, Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp13,66 Milyar, sehingga Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp822,77 Milyar;

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp3,59 Milyar; Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut adalah

meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah–langkah yang ditempuh antara lain melalui : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; b. Penyempurnaan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan; c. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik bidang pajak

daerah; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pajak daerah melalui

peningkatan kinerja aparatur pelayanan pajak daerah; e. Peningkatan kordinasi bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pajak pusat; f. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi perpajakan; g. Penataan ketentuan peraturan di bidang perpajakan dan retribusi daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan langkah–langkah yang ditempuh untuk mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja tidak langsung dan belanja langsung oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan program pembangunan yang telah dijabarkan. Langkah–langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain : 1. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung diarahkan se-efisien mungkin

berdasarkan kebutuhan aktivitas pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan;

Page 25: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

9

2. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang peruntukannya diarahkan tepat sasaran, berskala prioritas tinggi, mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong kelancaran penyelenggaraan program pembangunan fisik dan sumber daya manusia;

3. Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dan belanja bantuan keuangan yang diarahkan untuk meningkatkan program dan kegiatan urusan wajib;

4. Menyiapkan anggaran belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat ganggungan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup;

5. Belanja langsung diprioritaskan pada (a) kegiatan yang mendesak, (b) berdampak luas, (c) yang berkaitan langsung pada kegiatan penanganan kemiskinan, (d) pemberdayaan petani, nelayan dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan (e) membuka kesempatan kerja yang luas untuk mengatasi pengangguran;

6. Mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian agenda daerah;

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena sifatnya lintas tahun, maka pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, mencakup penerimaan dan pengeluaran pada tahun berjalan yang berfungsi menutup defisit atau mengalokasikan surplus antara pendapatan dan belanja.

Page 26: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

10

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2010 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan pengembalian pinjaman yang pada akhirnya menentukan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai persediaan dana tahun berikutnya. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk memperkuat investasi pemerintah daerah yang relatif aman dan produktif, berupa penyertaan modal pada lembaga keuangan bank yang aktivitasnya selain berorientasi kepada profit dan mempunyai misi memperkuat perekonomian daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indek/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program kedepan.

2.3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp2.750.902.035.850,00 dengan realisasi mencapai 114.12 persen atau sebesar Rp3.139.451.309.696,00. Capaian realisasi Pendapatan Tahun 2010 lebih tinggi sebesar Rp703.355.187.355,00 dari Tahun 2009 sebesar Rp2.436.096.122.341,00 atau meningkat sebesar 28,87 persen.

Realisasi Pendapatan Tahun 2010 ini berasal dari Pos Pendapatan Asli Daerah dari target Rp1.924.534.634.850,00 tercapai sebesar Rp2.321.748.521.954,00 atau 120,64 persen, sedangkan Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp822.774.901.000,00 tercapai sebesar Rp813.206.961.371,00 atau 98.84 persen yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, sedangkan Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target sebesar Rp3.592.500.000,00 tercapai sebesar Rp4.495.826.371,00 atau 125,14 persen.

Page 27: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

11

Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Target Tahun Anggaran 2010

Rp. Rp. %

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,924,534,634,850.00 2,321,748,521,954.00 120.64

2 Pendapatan Transfer 822,774,901,000.00 813,206,961,371.00 98.84

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 3,592,500,000.00 4,495,826,371.00 125.14

JUMLAH 2,750,902,035,850.00 3,139,451,309,696.00 114.12

No. Kelompok PendapatanRealisasi Tahun Anggaran 2010

Tabel 2.1: PerbandinganTarget dan Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

Kinerja pendapatan Provinsi Banten tahun 2010 berdasarkan indikator Tax Ratio yaitu nisbah penerimaan pajak terhadap PDRB terealisasi sebesar 1,22 persen melampaui dari target kinerja sebesar 1,11 persen. Demikian pula kinerja pendapatan berdasarkan Income Ratio yaitu realisasi pendapatan terhadap PDRB terealisasi sebesar 1,83 persen melampaui target kinerja 1.73 persen.

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

PAD Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan

yang Sah

PAD Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah

Target 2010 1,924.53 822.77 3.59

Realisasi 2010 2,321.59 813.21 4.50

Grafik 2.3 : Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010

Page 28: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

12

PAD73,95%

Pendapatan Transfer25,90%

Lain-lain Pendapatan yang

Sah0,14%

Grafik 2.4: Komposisi Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

2.3.2. Belanja

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (in monetary term) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2010 sebesar Rp2.239.117.647.110,00 dan terealisasi sebesar Rp2.097.801.475.084,00 atau 93.69 persen dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas

pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan program pembangunan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.267.118.788.646,00 atau 93.04 persen dari target sebesar Rp1.361.969.678.465,19;

b. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan perolehan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasara publik terealisasi sebesar Rp826.562.686.438,00 atau 94.79 persen dari target sebesar Rp872.027.968.644.81;

c. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp4.120.000.000,00 atau 80.47 persen dari target sebesar Rp5.120.000.000,00.

Secara ringkas target dan realisasi belanja tahun 2010 seperti yang tercantum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Page 29: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

13

Target TA 2010

Rp. Rp. %

Belanja Operasi 1,361,969,678,465.19 1,267,118,788,646.00 93.04

Belanja Modal 872,027,968,644.81 826,562,686,438.00 94.79

Belanja Tak Terduga 5,120,000,000.00 4,120,000,000.00 80.47

JUMLAH 2,239,117,647,110.00 2,097,801,475,084.00 93.69

BelanjaRealisasi TA 2010

Tabel 2.2: PerbandinganTarget dan Realisasi Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

Belanja OperasiBelanja Modal

Belanja Tak Terduga

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

Target 2010 1,361.97 872.03 5.12 Realisasi 2010 1,267.12 826.56 4.12

Grafik 2.5: PerbandinganTarget dan Realisasi Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

Belanja Operasi60.40%

Belanja Modal39.40%

Belanja Tak Terduga0.20%

Grafik 2.6: Komposisi Realisasi Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

Page 30: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

14

2.3.3. Transfer Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota Tahun 2010

adalah sebesar Rp736.769.053.366,00 atau 99,21 persen dari jumlah anggaran transfer sebesar Rp742.655.897.349,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah.

Anggaran transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota tahun 2010 memiliki diantaranya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten/Kota melalui penguatan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Page 31: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

15

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2010 target pendapatan setelah perubahan adalah sebesar Rp2.750.902.035.850,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan pengelompokkan belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, target pendapatan tersebut selanjutnya dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 adalah sebesar Rp1.361.145.378.413,17 yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.620.628.166.045,83 dialokasikan untuk membiayai 62 (enam puluh dua) program dan 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kegiatan. Sehingga secara keseluruhan anggaran belanja adalah sebesar Rp2.981.773.544.459,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 adalah sebesar Rp1.304.622.475.955,00 atau 95,85 persen dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp1.529.948.052.495,00 atau 94,40 persen dari anggaran. Selanjutnya dari 62 (enam puluh dua) program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010, rincian realisasi masing-masing program yang dilaksanakan pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1 Program Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonomi Baru dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp140.187.500,00 atau 31,15 persen;

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp3.076.189.600,00 terealisasi sebesar Rp2.979.176.800,00 atau 96,85 persen;

3 Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya Lokal sebesar Rp587.552.300,00 terealisasi sebesar Rp576.234.300,00 atau 98,07 persen;

4 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp273.534.248.100,00 terealisasi sebesar Rp264.360.581.912,00 atau 96,65 persen;

Page 32: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

16

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebesar Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp626.461.400,00 atau 96,38 persen;

6 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebesar Rp7.208.086.300,00 terealisasi sebesar Rp7.089.208.800,00 atau 98,35 persen;

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp9.600.623.200,00 terealisasi sebesar Rp9.214.460.867,00 atau 95,98 persen;

8 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp5.090.805.510,00 terealisasi sebesar Rp4.604.942.312,00 atau 90.46 persen;

9 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp2.870.065.000,00 terealisasi sebesar Rp2.787.192.700,00 atau 97,11 persen;

10 Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi sebesar Rp217.429.205.015,83 terealisasi sebesar Rp216.426.555.018,00 atau 99,54 persen;

11 Program Penataan Ruang sebesar Rp13.371.630.650,00 terealisasi sebesar Rp13.262.226.123,00 atau 99,18 persen;

12 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebesar Rp4.084.524.000,00 terealisasi sebesar Rp4.036.360.000,00 atau 98,82 persen;

13 Program Pendidikan Anak Usia Dini dianggarkan sebesar Rp12.136.744.675,00 terealisasi sebesar Rp11.920.401.045,00 atau 98,22 persen;

14 Program Pendidikan Berkebutuhan Khusus dianggarkan sebesar Rp27.064.730.500,00 terealisasi sebesar Rp25.721.455.716,00 atau 95,04 persen;

15 Program Pendidikan Menengah dianggarkan sebesar Rp26.090.308.900,00 terealisasi sebesar Rp25.597.252.504,00 atau 98,11 persen.;

16 Program Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan Hidup dianggarkan sebesar Rp19.777.714.750,00 terealisasi sebesar Rp19.158.498.337,00 atau 96,87 persen;

17 Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dianggarkan sebesar Rp2.322.930.000,00 terealisasi sebesar Rp2.249.836.650,00 atau 96,85 persen;

18 Program Pendidikan Tinggi dianggarkan sebesar Rp9.217.400.000,00 terealisasi sebesar Rp8.917.026.850,00 atau 96,74 persen;

19 Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp3.791.758.550,00 terealisasi sebesar Rp2.745.652.150,00 atau 72,41 persen;

Page 33: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

17

20 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.284.345.000,00 terealisasi sebesar Rp1.260.727.800,00 atau 98,16 persen;

21 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal dianggarkan sebesar Rp1.914.174.100,00 terealisasi sebesar Rp1.818.038.300,00 atau 94,98 persen;

22 Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan dianggarkan sebesar Rp1.550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.509.415.300,00 atau 97,38 persen;

23 Program Pengembangan Agribisnis dianggarkan sebesar Rp10.425.760.000,00 terealisasi sebesar Rp10.054.257.790,00 atau 96,44 persen;

24 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dianggarkan sebesar Rp4.190.700.000,00 terealisasi sebesar Rp4.031.856.000,00 atau 96,21 persen;

25 Program Pengembangan Manajemen, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dianggarkan sebesar Rp5.631.672.500,00 terealisasi sebesar Rp5.483.627.000,00 atau 97,37 persen;

26 Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.171.315.000,00 terealisasi sebesar Rp2.122.174.000,00 atau 97,74 persen;

27 Program Pengembangan Pertambangan dan Energi dianggarkan sebesar Rp43.316.217.280,00 terealisasi sebesar Rp41.490.048.478,00 atau 95,78 persen;

28 Program Pengembangan Telematika dan Informatika dianggarkan sebesar Rp10.737.688.800,00 terealisasi sebesar Rp10.528.902.343,00 atau 98,06 persen;

29 Program Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi dianggarkan sebesar Rp8.731.543.950,00 terealisasi sebesar Rp8.437.115.500,00 atau 96,63 persen;

30 Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K dianggarkan sebesar Rp1.143.790.000,00 terealisasi sebesar Rp1.097.928.775,00 atau 95,99 persen;

31 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumberdaya Air dianggarkan sebesar Rp59.564.882.479,00 terealisasi sebesar Rp58.865.598.023,00 atau 98,83 persen;

32 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp2.022.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.008.915.700,00 atau 99,35 persen;

Page 34: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

18

33 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dianggarkan sebesar Rp1.280.019.000,00 terealisasi sebesar Rp1.183.833.850,00 atau 92,49 persen;

34 Program Peningkatan Hubungan Industri Hulu - Hilir dianggarkan sebesar Rp3.760.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.653.643.800,00 atau 97,17 persen;

35 Program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu - Hilir dianggarkan sebesar Rp2.430.200.000,00 terealisasi sebesar Rp2.291.336.500,00 atau 94,29 persen;

36 Program Peningkatan Investasi dunia usaha dianggarkan sebesar Rp9.166.477.750,00 terealisasi sebesar Rp7.133.201.600.00 atau 77,82 persen;

37 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp412.019.942.237,00 terealisasi sebesar Rp373.238.991.528,00 atau 90,59 persen;

38 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan sebesar Rp55.320.877.930,00 terealisasi sebesar Rp41.349.704.258,00 atau 74,75 persen;

39 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dianggarkan sebesar Rp8.644.675.000,00 terealisasi sebesar Rp8.136.644.000,00 atau 94,12 persen;

40 Program Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp399.407.500,00 atau 99,85 persen;

41 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan dianggarkan sebesar Rp1.613.150.000,00 terealisasi sebesar Rp1.534.784.900,00 atau 95,14 persen;

42 Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM dianggarkan sebesar Rp4.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.160.815.075,00 atau 76,16 persen;

43 Program Peningkatan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp16.796.803.900,00 terealisasi sebesar Rp16.349.986.693,00 atau 97,34 persen;

44 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp3.478.850.000,00 terealisasi sebesar Rp3.258.294.450,00 atau 93,66 persen;

45 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp14.034.807.825.,00 terealisasi sebesar Rp9.452.009.276,00 atau 67,35 persen;

Page 35: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

19

46 Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dianggarkan sebesar Rp10.400.798.000.00 terealisasi sebesar Rp10.134.483.000,00 atau 97,44 persen;

47 Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan dianggarkan sebesar Rp30.392.254.500,00 terealisasi sebesar Rp30.226.505.000,00 atau 99,45 persen;

48 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak dan Revitalisasi Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp5.220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.124.703.600,00 atau 98,17 persen;

49 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dianggarkan sebesar Rp6.205.118.800,00 terealisasi sebesar Rp6.076.133.300,00 atau 97,92 persen;

50 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp22.465.957.804,00 terealisasi sebesar Rp19.722.845.750,00 atau 87,79 persen;

51 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dianggarkan sebesar Rp1.120.250.000,00 terealisasi sebesar Rp1.087.360.000,00 atau 96,26 persen;

52 Program Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha dianggarkan sebesar Rp4.270.680.000,00 terealisasi sebesar Rp4.128.138.469,00 atau 96,66 persen;

53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dianggarkan sebesar Rp135.740.040.000,00 terealisasi sebesar Rp133.574.771.320,00 atau 98,40 persen;

54 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dianggarkan sebesar Rp360.052.500,00 terealisasi sebesar Rp356.475.500,00 atau 99,01 persen;

55 Program Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Makanan dan Kefarmasian dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.370.764.700,00 atau 98,28 persen;

56 Program Perbaikan Gizi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.897.500.000,00 terealisasi sebesar Rp5.783.607.100,00 atau 98.07 persen;

57 Program Perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp8.743.157.200,00 terealisasi sebesar Rp8.582.851.100,00 atau 98,17 persen;

58 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.035.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.978.178.000,00 atau 97,21 persen;

Page 36: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

20

59 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dianggarkan sebesar Rp4.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.384.955.400,00 atau 95,97 persen;

60 Program Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dianggarkan sebesar Rp18.849.350.000,00 terealisasi sebesar Rp17.335.973.343,00 atau 91,97 persen;

61 Program Revitalisasi Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp146.030.000,00 terealisasi sebesar Rp141.995.000,00 atau 97,24 persen;

62 Program WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun dianggarkan sebesar Rp32.578.567.440,00 terealisasi sebesar Rp31.682.342.490,00 atau 97,25 persen.

3.2. Hambatan dan Kendala.

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan secara keseluruhan telah melampaui target yang ditetapkan, kecuali Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yaitu Bagi Hasil pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp185.585.322.349,00 atau 85,56 persen dari target sebesar Rp216.901.241.182,00. Jenis penerimaan ini merupakan jenis Pajak Pusat, sehingga realisasi sangat tergantung upaya yang dilakukan oleh pusat. Disamping itu, penetapan target sebagaimana tercantum dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2010 masih berdasarkan pada Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Penghasilan baru ditetapkan Menteri Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran, kecuali beberapa kegiatan yang tidak seluruh tolok ukurnya dapat dilaksanakan, diantaranya :

1 Kegiatan Piloting Project Sekolah berbasis ICT pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp5.946.646.325,00 terealisasi sebesar Rp1.984.818.000,00 atau 33,38 persen hal tersebut disebabkan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan belanja modal pengadaan Fasilitasi Model Kelas Multimedia dan Pengadaan Fasilitasi Pengembangan teknologi pendidikan berbasis ICT karena waktu yang tidak mencukupi.

2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada RSU Malimping dianggarkan sebesar Rp817.000.000,00 terealisasi sebesar Rp394.710.000,00 atau 48,31 persen, disebabkan Honorarium tenaga ahli/insrtruktur khususnya Honorarium

Page 37: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

21

dokter spesialis tidak terserap karena terbatasnya tenaga yang bersedia ditempatkan di RSU Malimping;

3 Kegiatan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dianggarkan sebesar Rp490.875.000,00 terealisasi sebesar Rp255.175.000,00 atau 51,98 persen. Hal tersebut diakibatkan waktu yang tidak mencukupi.

4 Kegiatan Penyelenggarakan Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dianggarkan sebesar Rp3.099.950.000,00 terealisasi sebesar Rp1.590.620.050,00 atau 51,31 persen. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat efisiensi Belanja Langsung dan 2 (dua) tolok ukur kegiatan tidak dilaksanakan karena pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyelenggara.

5 Kegiatan Penyiapan Sarana dan Materi Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.484.303.000,00 terealisasi sebesar Rp522.678.000,00 atau 35,21 persen. Hal tersebut diakibatkan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Materi Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.484.303.000,00 terealisasi sebesar Rp522.678.000,00 atau 35,21 persen. Hal tersebut diakibatkan karena batalnya pengadaan Billboard pada kegiatan Penyiapan Sarana dan Materi Promosi Budaya dan Pariwisata. Setelah persiapan Lelang dilakukan, namun hingga tanggal terakhir pemasukan penawaran tidak ada Perusahaan yang mendaftarkan diri serta mengikuti anwzjing/penjelasan pekerjaan sehingga panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengusulkan melaksanakan lelang ulang. Namun mengingat waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang maupun pembuatan Billboard tidak akan mencukupi maka lelang dibatalkan.

6 Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja, Perencanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp93.954.600,00 atau 62,62 persen. Hal tersebut diakibatkan adanya efisiensi.

7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp461.525.500,00 atau 57,69 persen. Hal tersebut disebabkan karena : (1) Usulan dari RSUD Malingping untuk perubahan Perda No. 14 Tahun 2005, tidak disampaikan kepada Gubernur. Cq. Biro Hukum; (2) Usulan dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) diusulkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum pada Bulan Desember sehungga

Page 38: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

22

belum dapat diusulkan Gubernur kepada DPRD; (3) Komparasi tidak dilaksanakan karena 3 (tiga) Raperda yang menjadi prioritas tidak dibahas pada Triwulan I, II dan III; (4) Efisiensi terhadap pelaksanaan Program Legislasi Daerah yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Desember 2010 diundur pelaksanaannya pada Bulan Januari 2011, sehingga honorarium Tim Proleda tidak diserap.

8 Fasilitasi Pembentukan Keluarga Sadar Hukum / KADARKUM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp186.077.500,00 atau 62,03 persen. Hal tersebut disebabkan (1) terdapat 2 (dua) kegiatan /tolok ukur yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu : Sosialisasi Pembentukan Kadarkum di Kabupaten Tangerang dan Fasilitasi Pembentukan Kadarkum di Tingkat Kecamatan ( 7 Kecamatan); (2) Terdapat efisiensi pada Belanja Perjalanan.

9 Fasilitasi Koordinasi Konflik Sosial yang Bermotif Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp591.270.000,00 terealisasi sebesar Rp392.997.900,00 atau 66,47 persen. Terdapat 1 (satu) Tolok Ukur yang tidak terlaksana, yaitu : Penyusunan Profile Keagamaan di Provinsi Banten karena belum ada MoU dengan pihak perguruan tinggi terkait, sehingga tidak dapat dilaksanakan dan dianggarkan kembali di tahun 2011.

10 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru pada Biro Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp61.702.500,00 atau 17,63 persen. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi Honorarium Tim yang dilakukan.

Page 39: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

23

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, sedangkan basis akrual diterapkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran merupakan penjumlahan realisasi surplus/defisit anggaran dengan realisasi pembiayaan

Page 40: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

24

netto. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan

nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan. a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

(01) Pendapatan diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi dan kelompok;

(02) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (03) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan

pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

(04) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama sedangkan apabila terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(05) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

(06) Pendapatan Jasa Giro yang diterima pada rekening SKPD dicatat oleh PPKD selaku BUD pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Page 41: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

25

b. Kebijakan Akuntansi Belanja (01) Belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan serta kelompok; (02) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah; (03) Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(04) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (01) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggungjawaban; (02) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima dan

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. (03) Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan

azas bruto dan tidak mencatat jumlah netto. (04) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama

satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto; (05) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran anatara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

d. Kebijakan Akuntansi Aset

(01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. (02) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(03) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Page 42: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

26

(04) Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam neraca;

(05) Persediaan pada akhir tahun anggaran dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;

(06) Piutang diakui pada akhir periode ketika akan di susun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;

(07) Aset lainnya adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan;

(08) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai;

(09) Investasi Jangka Panjang diakui apabila memenuhi salah satu kriteria : - Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

(11) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu : - Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- Metode Ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Page 43: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

27

- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

(12) Metode penilaian investasi tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut : - Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; - Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang

direalisasikan. (13) Pengakuan aset tetap akan sangat handal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan dinilai dengan biaya perolehan;

(14) Aset Tetap yang berasal dari dana APBD yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga tidak dicatat sebagai Aset Tetap dalam neraca, kecuali apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tersebut belum diserahterimakan, maka dicatat sebagai aset tetap. Tetapi apabila sudah diserahterimakan namun belum ada surat keputusan tentang hibah dan penghapusan aset tersebut, maka dicatat pada aset lainnya.

(15) Pencatatan penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap; (16) Nilai minimum pengakuan aset berupa mesin, peralatan dan inventaris kantor

adalah jumlah pengeluaran untuk per satuan aset tersebut yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

(17) Nilai minimum pengakuan aset berupa gedung dan bangunan adalah jumlah pengeluaran untuk per satuan aset tersebut yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Hutang

(01) Hutang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;

(02) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang;

(03) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali;

Page 44: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

28

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana (01) Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara

jumlah aset dan kewajiban; (02) Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan

Ekuitas Dana Cadangan; (03) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka

pendek; (04) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam

dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;

(05) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Kebijakan penyajian Laporan Arus kas

(01) Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran . Arus kas keluar selama periode akuntansi serta saldo kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

(02) Arus Kas masuk/keluar diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan pada rekening umum Kas Daerah pada periode berjalan.

(03) Penyajian Laporan Arus Kas dilakukan dengan metode langsung.

Page 45: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

29

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2010 serta pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan melalui konversi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kepada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, pengungkapan pos-pos laporan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gambaran umum mengenai Laporan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2010, adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2010 adalah sebesar Rp3.139.451.309.696,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.834.570.528.450,00 terdiri dari Belanja sebesar Rp2.097.801.475.084,00 dan Transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp736.769.053.366,00. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Sebesar Rp3.139.451.309.696,00, realisasi Belanja dan Transfer sebesar 2.834.570.528.450,00, maka terdapat Surplus Anggaran pada TA. 2010 sebesar Rp304.880.781.246,00. Sementara itu realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp230.967.508.609,00, sehingga TA. 2010 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp535.848.289.855,00.

Page 46: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

30

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1.1. PENDAPATAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010 merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil dimana keseluruhan jenis pendapatan didukung oleh dasar hukumnya.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.139.451.309.696,00, atau 114,12 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.750.902.035.850,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.436.096.122.341,00 realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp703.355.187.355,00 atau naik 28,87 persen.

Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Tahun 2010

Selisih Lebih/ (Kurang)

Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.PENDAPATAN 2,750,902,035,850.00 3,139,451,309,696.00 114.12 388,549,273,846.00 2,436,096,122,341.00 Pendapatan Asli Daerah 1,924,534,634,850.00 2,321,748,521,954.00 120.64 397,213,887,104.00 1,687,750,749,401.00 Pendapatan Pajak Daerah 1,846,500,000,000.00 2,208,083,478,083.00 119.58 361,583,478,083.00 1,617,821,795,281.00 Pendapatan Retribusi Daerah 2,949,000,000.00 3,195,528,167.76 108.36 246,528,167.76 2,921,743,038.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

37,485,634,850.00 37,874,447,006.00 101.04 388,812,156.00 29,415,351,892.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

37,600,000,000.00 72,595,068,697.24 193.07 34,995,068,697.24 37,591,859,190.00

Pendapatan Transfer 822,774,901,000.00 813,206,961,371.00 98.84 (9,567,939,629.00) 745,329,363,378.00 Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan

822,774,901,000.00 812,654,173,871.00 98.77 (10,120,727,129.00) 744,966,513,378.00

Dana Bagi Hasil Pajak 426,749,573,603.00 416,150,981,756.00 97.52 (10,598,591,847.00) 351,030,720,581.00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 385,708,397.00 863,573,115.00 223.89 477,864,718.00 635,705,797.00 Dana Alokasi Umum 381,979,019,000.00 381,979,019,000.00 100.00 0.00 361,179,087,000.00 Dana Alokasi Khusus 13,660,600,000.00 13,660,600,000.00 100.00 0.00 32,121,000,000.00

Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya 0.00 552,787,500.00 0.00 552,787,500.00 362,850,000.00

Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dana Penyesuaian 0.00 552,787,500.00 0.00 552,787,500.00 362,850,000.00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 3,592,500,000.00 4,495,826,371.00 125.14 903,326,371.00 3,016,009,562.00 Pendapatan Hibah 3,592,500,000.00 4,482,142,371.00 124.76 889,642,371.00 3,016,009,562.00 Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pendapatan Lainnya 0.00 13,684,000.00 0.00 13,684,000.00 0.00

UraianRealisasi Tahun 2010

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Page 47: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

31

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.321.748.521.954,00 atau 120,64 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.924.534.634.850,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1,687.750.749.401,00 penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar Rp633.997.772.553,00 atau naik 37,56 persen. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah Rekening Pendapatan Pajak Daerah menampung sumber pendapatan dari pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.208.083.478.083,00 atau 119,58 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.846.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.617.821.795.281,00 penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp590.261.682.802,00 atau naik 36,48 persen. Adapun rincian jenis penerimaan pajak daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp689.076.910.840,00 atau 112,14 persen dari target sebesar Rp614.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp562.722.964.415,00 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp126.353.946.425,00 atau naik 22,45 persen.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Realisasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.086.432.898.500,00 atau 126,48 persen dari target sebesar Rp859.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp673.401.042.500,00 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp413.031.856.000,00 atau naik 61,34 persen.

Page 48: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

32

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Realisasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp400.147.797.867,00 atau 115,65 persen dari target sebesar Rp346.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp352.625.776.452,00 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp47.522.021.415,00 atau naik 13,48 persen.

4) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (AP) Realisasi Pendapatan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (AP) Tahun Anggaran 2010 Rp16.609.499.645,00 atau sebesar 118,64 persen dari target sebesar Rp14.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp14.821.397.675,00 penerimaan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (AP) Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp1.788.101.970,00 atau naik 12,06 persen.

5) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Realisasi Pendapatan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp15.816.371.231,00 atau 121,66 persen dari target sebesar Rp13.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp14.250.614.239,00 penerimaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp1.565.756.992,00 atau naik 10,99 persen.

Secara ringkas realisasi pajak daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang) Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 PKB 614,500,000,000.00 689,076,910,840.00 112.14 74,576,910,840.00 562,722,964,415.00 2 BBNKB 859,000,000,000.00 1,086,432,898,500.00 126.48 227,432,898,500.00 673,401,042,500.00 3 PBBKB 346,000,000,000.00 400,147,797,867.00 115.65 54,147,797,867.00 352,625,776,452.00 4 AP 14,000,000,000.00 16,609,499,645.00 118.64 2,609,499,645.00 14,821,397,675.00 5 ABT 13,000,000,000.00 15,816,371,231.00 121.66 2,816,371,231.00 14,250,614,239.00

Jumlah 1,846,500,000,000.00 2,208,083,478,083.00 119.58 361,583,478,083.00 1,617,821,795,281.00

No UraianRealisasi Tahun 2010

Page 49: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

33

Mily

ar R

upia

h 614.50

859.00

346.00

14.00 13.00

689.08

1,086.43

400.15

16.61 15.82 -

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

PKB BBNKB PBBKB AP ABT

Anggaran Realisasi

Grafik dan Tabel 5.1 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2010

Grafik dan Tabel 5.2 : Komposisi Realisasi Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

689.

08

1,08

6.43

400.

15

16.6

1

15.8

2

562.

72

673.

40

352.

63

14.8

2

14.2

5

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

PKB BBNKB PBBKB AP ABT

Jenis Pajak DaerahRealisasi Tahun 2010Realisasi Tahun 2009

Grafik 5.3 : Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2009

P K B31.21%

B B NK B49.20%

P B B K B18.12%

AP0.75%

AB T0.72%

Page 50: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

34

b. Pendapatan Retribusi Daerah Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber pendapatan berasal dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.195.528.167,76 atau 108,36 persen dari target sebesar Rp2.949.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.921.743.038,00 penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp 273.785.129,76 atau naik 9,37 persen.

Adapun Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp142.339.300,00 dan RSUD Malingping sebesar Rp71.318.000,00 sehingga dengan jumlah total sebesar Rp213.657.300,00 atau 134,38 persen dari target sebesar Rp159.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp217.956.960,00 penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2010 lebih rendah Rp4.299.660,00 atau turun 1,97 persen.

2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp676.318.650,00 atau 127,85 persen dari target sebesar Rp529.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp582.850.730,00 penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2009 lebih besar Rp93.467.920,00 atau naik 16,04 persen.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010 dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Kantor Penghubung serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang terealisasi sebesar

Page 51: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

35

Rp316.617.054,00 yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Sepadan Jalan sebesar Rp250.729.054,00 dan Retribusi Sewa Peralatan Laboratorium sebesar Rp65.888.000,00, pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yaitu Retribusi Pemakaian Bantaran Sungai terealisasi sebesar Rp107.921.813,76, pada Kantor Penghubung yaitu Retribusi Sewa Gedung/Wisma terealisasi sebesar Rp37.650.000,00 dan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Retribusi Sewa Lahan/Tempat terealisasi sebesar Rp90.600.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp552.788.867,76 atau 100,55 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp550.000.000,00.

Pendapatan dari sewa lahan/tempat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp90.600.000,00 Penetapannya tidak menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) tetapi dengan kesepakatan bersama dalam naskah Perjanjian/MOU karena kebutuhan

penyewaan jangka panjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp821.974.508,00 penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010 lebih rendah Rp269.185.640,24 atau turun 32,75 persen.

4) Retribusi Balai Benih Ikan Realisasi Pendapatan Retribusi Balai Benih Ikan Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sebesar Rp100.815.000,00 atau 100,82 persen dari target sebesar Rp100.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp44.300.000,00, penerimaan Retribusi Balai Benih Ikan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp56.515.000,00 atau naik 127,57 persen.

5) Retribusi Ijin Usaha Perikanan Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.556.000,00 atau 62,09 persen dari target sebesar Rp17.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009

Page 52: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

36

sebesar Rp9.952.000,00 penerimaan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp604.000,00 atau naik 6,07 persen.

6) Sertifikasi Pengujian Hasil Mutu Perikanan Realisasi Pendapatan Sertifikasi Pengujian Hasil mutu Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp64.735.350,00 atau 134,87 persen dari target sebesar Rp48.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.210.490,00 penerimaan Sertifikasi Pengujian Hasil mutu Perikanan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp16.524.860,00 atau naik 34,28 persen.

7) Retribusi Jasa Perhubungan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Perhubungan Tahun Anggaran 2010 yang diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 1.576.657.000,00 atau 101,98 persen dari target sebesar Rp1.546.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.196.498.350,00 penerimaan Retribusi Jasa Perhubungan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp 380.158.650,00 atau naik 31,77 persen.

Secara ringkas realisasi retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Tahun 2010

Selisih Lebih/ (Kurang)

Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 159,000,000.00 213,657,300.00 134.38 54,657,300.00 217,956,960.00 2 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 529,000,000.00 676,318,650.00 127.85 147,318,650.00 582,850,730.00

3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 550,000,000.00 552,788,867.76 100.51 2,788,867.76 821,974,508.00

4 Retribusi Balai Benih Ikan 100,000,000.00 100,815,000.00 100.82 815,000.00 44,300,000.00 5 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 17,000,000.00 10,556,000.00 62.09 (6,444,000.00) 9,952,000.00 6 Sertifikasi Pengujian Hasil Mutu

Perikanan 48,000,000.00 64,735,350.00 134.87 16,735,350.00 48,210,490.00

7 Retribusi Jasa Perhubungan 1,546,000,000.00 1,576,657,000.00 101.98 30,657,000.00 1,196,498,350.00 Jumlah 2,949,000,000.00 3,195,528,167.76 108.36 246,528,167.76 2,921,743,038.00

No UraianRealisasi Tahun 2010

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Rekening Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menampung sumber pendapatan dari bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan daerah/BUMD.

Page 53: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

37

Realisasi Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp37.874.447.006,00 atau 101,04 persen dari target sebesar Rp37.485.634.850,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.415.351.892,00 penerimaan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp8.459.095.114,00 atau naik 28,76 persen.

Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bagian Laba pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten.Tbk Realisasi Bagian Laba pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten.Tbk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp37.378.634.850,00 atau 100,00 persen dari target. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.234.500.936,00 penerimaan Bagian Laba pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten.Tbk Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp8.144.133.914,00 atau naik 27,86 persen.

2) Deviden BPR/LPK Realisasi Deviden BPR/LPK Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp495.812.156,00 atau 463,38 persen dari target sebesar Rp107.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp180.850.956,00, penerimaan Deviden BPR /LPK Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp314.961.200,00 atau naik 174,16 persen. Realisasi Tahun Anggaran 2010 termasuk Deviden LPK Bayah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp496.000,00 yang baru dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2010. Dengan demikian Deviden yang diterima Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp495.316.156,00.

Page 54: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

38

Tabel rincian deviden Tahun Anggaran 2010 dapat digambarkan sebagai berikut :

Deviden Untuk ProvinsiTahun 2010 Tahun 2009

I PD.BPR Kab.Serang 361.738.652,00 140.844.897,00 BPR. Serang 361.738.652,00 140.844.897,00

II PD.BPR LPK. Kab.Tangerang 50.879.902,00 29.654.343,00 BPR Kertaraharja 23.802.884,00 LPK Sepatan 731.443,00 LPK Balaraja 8.853.072,00 17.297.374,00 LPK Kronjo 1.755.743,00 2.300.347,00 LPK Kresek 8.607.646,00 2.988.087,00 LPK Curug 7.860.557,00 6.337.092,00

III PD.BPR LPK. Kab.Pandeglang 56.456.014,00 8.290.075,00 BPR Saketi 32.206.603,00 1.374.621,00 LPK Cimanuk 1.783.033,00 545.033,00 LPK Cibaliung 4.294.951,00 1.381.421,00 LPK Cigeulis/Sobang 10.013.532,00 2.855.914,00 LPK Pandeglang 3.004.647,00 925.014,00 LPK Cadasari 2.457.362,00 430.345,00 LPK Labuan 1.692.000,00 666.980,00 LPK Bojong 1.003.886,00 110.747,00

IV PD.BPR LPK. Kab.Lebak 26.241.588,00 2.061.641,00 BPR Cipanas 2.483.953,00 663.860,00 BPR Malingping 3.575.201,00 LPK Rangkasbitung 4.206.471,00 LPK Maja 1.019.008,00 LPK Cimarga 1.850.479,00 408.134,00 LPK Leuwidamar 747.311,00 LPK Muncang 4.996.711,00 989.647,00 LPK Gunung Kencana 470.946,00 LPK Banjarsari 325.824,00 LPK Panggarangan 3.725.619,00 LPK Bayah 2.840.065,00

495.316.156,00 180.850.956,00 Jumlah

No Nama Lembaga Deviden Untuk Provinsi Banten

Secara ringkas realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Tahun 2010

Selisih Lebih/ (Kurang)

Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Pendapatan Deviden dari Bank

Jabar Banten 37.378.634.850,00 37.378.634.850,00 100,00 0,00 29.234.500.936,00

2 Pendapatan Deviden dari BPR/LPK 107.000.000,00 495.812.156,00 463,38 388.812.156,00 180.850.956,00

Jumlah 37.485.634.850,00 37.874.447.006,00 101,04 388.812.156,00 29.415.351.892,00

No UraianRealisasi Tahun 2010

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Page 55: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

39

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp72.595.068.697,24 atau 193,07 persen dari target sebesar Rp37.600.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp37.591.859.190,00 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp35.003.209.507,24 atau naik 93,11 persen.

Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 terealisasi sebesar Rp136.200.100,00 atau 136,20 persen dari target sebesar Rp100.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp101.248.290,00 Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp34.951.810,00 atau naik 34,52 persen. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, terdiri dari:

a. Penjualan Hasil Obat-obatan dan Hasil Farmasi pada RSU Malingping terealisasi sebesar Rp89.900.100,00 atau 89,90 persen dari target Rp100.000.000,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp90.848.290,00 Penjualan Hasil Obat-obatan dan Hasil Farmasi lebih rendah sebesar Rp948.190,00 atau turun 1,04 persen.

b. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat dua kode rekening pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yaitu Penjualan bahan-bahan bekas bangunan, merupakan hasil penjualan bekas bangunan Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp25.400.000,00 dan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp20.900.000,00 yang terdiri dari: Rp3.750.000,00 dan Rp17.150.000,00 yang merupakan hasil lelang barang daerah oleh KP2LN.

Page 56: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

40

2) Jasa Giro Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.054.350.439,00 atau 62,37 persen dari target sebesar Rp6.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.594.462.779,00 penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp459.887.660,00 atau naik 12,79 persen.

Tahun 2010JASA GIRO KASDA 3,907,180,981.00 JASA GIRO SKPD 147,169,458.00

1 DINAS PENDIDIKAN - 2 DINAS KESEHATAN - 3 RSUD MALINGPING 586,863.00 4 DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG 51,331,184.00 5 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN 7,594,271.00 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 7 DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 5,193,149.00 8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH - 9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA - 10 DINAS SOSIAL 806,107.00 11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 390,495.00 12 DINAS KOPERASI DAN UMKM 469,485.00 13 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH - 14 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - 15 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 786,825.00 16 BADAN KESBANG DAN POLITIK - 17 KANTOR POL.PP 1,736,220.00 18 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 19 BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN 245,545.00 20 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN - 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 360,464.00 22 INSPEKTORAT PROVINSI - 23 SEKRETARIAT DPRD 31,609,677.00 24 KANTOR PENGHUBUNG - 25 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1,685,030.00 26 BIRO PEREKONOMIAN - 27 BIRO HUKUM 1,976,498.00 28 BIRO HUMAS 1,647,160.00 29 BIRO KESRA 463,728.00 30 BIRO ORGANISASI 514,164.00 31 BIRO PEMERINTAHAN 1,617,568.00 32 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN 34,345,841.00 33 DPRD - 34 KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH - 35 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3,030,090.00 36 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 779,094.00 37 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN - 38 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - 39 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - 40 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 41 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN -

4,054,350,439.00 JUMLAH JASA GIRO

URAIAN Jasa GiroNo

ab

3) Pendapatan Bunga Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2010 yang berasal dari penerimaan Bunga Deposito pada bank bjb sebesar Rp40.824.657.527,00

Page 57: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

41

atau 189,88 persen dari target sebesar Rp21.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp16.579.934.590,00, realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp24.244.722.937,00 atau naik 146,23 persen.

4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari Dari Dinas Pendidikan sebesar Rp41.000.000,00 dan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp12.020.410,00 sehingga realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp53.020.410,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp65.881.588,00, penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2010 lebih rendah Rp12.861.178,00 atau turun 19,52 persen.

5) Pendapatan Denda Pajak Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp14.455.094.374,00 atau 152,16 persen dari target sebesar Rp9.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp11.548.644.025,00, penerimaan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp2.906.450.349,00 atau naik 25,17 persen.

Pendapatan Denda Pajak terdiri dari realisasi Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp13.876.117.815,00, Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp560.851.550,00, Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp8.758.095,00 berasal dari Penalti PBBKB bulan Maret Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.538.558,00 dan dari PT.Patra Niaga sebesar Rp6.219.537,00. Pendapatan Denda Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) sebesar Rp226.031,00, dan Pendapatan Denda Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) sebesar Rp9.140.883,00.

Page 58: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

42

6) Pendapatan Denda Retribusi Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp12.142.685,24 dari anggaran Rp0,00. Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari realisasi pendapatan denda Retribusi Daftar Ulang Ijin Trayek AKDP (Dishubkominfo) sebesar Rp10.175.500,00, pendapatan denda Retribusi Bantaran Sungai sebesar Rp1.701.339,24 (Dinas SDAP) dan pendapatan denda Retribusi Sepadan Jalan sebesar Rp265.846,00.

7) Pendapatan dari Pengembalian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13.059.603.162,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp5.701.687.918,00 penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp7.357.915.244,00 atau naik 129,05 persen.

Pendapatan Pengembalian terdiri dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp162.084.096 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran asuransi pada PT.Taspen, Pengembalian Temuan Inspektorat Provinsi, BPK dan Itjen Kemendagri sebesar Rp12.450.183.490,00, Kelebihan Setoran sebesar Rp6.496.595,00 untuk menampung kelebihan setoran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Pengembalian TPTGR sebesar Rp11.943.000,00, pengembalian atas Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009 berupa Bantuan Penanggulangan Situ Gintung sebesar Rp370.000.000,00 serta pengembalian lainnya sebesar Rp58.895.981,00.

Tidak termasuk dalam Realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2010 adalah penerimaan yang berasal dari Pajak Hiburan Kabupaten Tangerang sebesar Rp108.695.700,00. Jumlah tersebut sudah dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2010.

Page 59: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

43

Secara ringkas realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Tahun 2010

Selisih Lebih/ (Kurang)

Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.

1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 100,000,000.00 136,200,100.00 136.20 36,200,100.00 101,248,290.00

2 Jasa Giro 6,500,000,000.00 4,054,350,439.00 62.37 (2,445,649,561.00) 3,594,462,779.00

3 Pendapatan Bunga 21,500,000,000.00 40,824,657,527.00 189.88 19,324,657,527.00 16,579,934,590.00

4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0.00 53,020,410.00 N/A 53,020,410.00 65,881,588.00

5 Pendapatan Denda Pajak 9,500,000,000.00 14,455,094,374.00 152.16 4,955,094,374.00 11,548,644,025.00

6 Pendapatan Denda Retribusi 0.00 12,142,685.24 N/A 12,142,685.24 -

7 Pendapatan Dari Pengembalian 0.00 13,059,603,162.00 N/A 13,059,603,162.00 5,701,687,918.00

Jumlah 37,600,000,000.00 72,595,068,697.24 193.07 34,995,068,697.24 37,591,859,190.00

No UraianRealisasi Tahun 2010

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp813.206.961.371,00 atau 98,84 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp822.774.901.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp745.329.363.378,00, penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp68.240.447.993,00 atau naik 9,16 persen. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

a. Transfer Pusat – Dana Perimbangan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp812.654.173.871,00 atau 98,77 persen dari target sebesar Rp822.774.901.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp744.966.513.378,00 realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp67.687.660.493,00 atau naik 9,09 persen. Penjelasan lebih rinci dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp416.150.981.756,00 atau 97,52 persen dari target sebesar

Page 60: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

44

Rp426.749.573.603,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp351.030.720.581,00 Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp65.120.261.175,00 atau naik 18.55 persen.

Rincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp121.457.346.439,00 atau 102,47 persen dari target sebesar Rp118.529.319.141,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp108.045.027.844,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp13.412.318.595,00 atau naik 12,41 persen.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp108.397.217.368,00 atau 118,70 persen dari target sebesar Rp91.319.013.280,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp75.017.860.173,00 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp33.379.357.195,00 atau naik 44,50 persen.

- Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 Realisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp185.585.322.349,00 atau 85,56 persen dari target sebesar Rp216.901.241.182,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp167.967.832.564,00 Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp17.617.489.785,00 atau naik 10,49 persen.

- Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau Pada Tahun Anggaran 2010 terdapat satu komponen Bagi Hasil Pajak Pusat yang diberikan kepada Provinsi Banten yaitu Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau dengan realisasi sebesar Rp711.095.600,00 dari target sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2009 dan sebelumnya tidak terdapat realisasi.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun Anggaran

Page 61: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

45

2010 sebesar Rp863.573.115,00 atau 223,89 persen dari target sebesar Rp385.708.397,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp635.705.797,00 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp227.867.318,00 atau naik 35,84 persen.

Rincian realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp733.971.286,00 atau 226,89 persen dari target sebesar Rp323.495.897,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp558.145.187,00 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp 175.826.099.00 atau naik 31,50 persen.

- Iuran Tetap (Landrent) Realisasi Iuran Tetap (Landrent) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari target sebesar Rp32.282.500,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8.990.918,00 Iuran Tetap (Landrent) Tahun Anggaran 2010 lebih rendah Rp8.990.918,00 atau turun 100,00 persen.

- Iuran Eksploitasi (Royalti) Realisasi Iuran Eksploitasi (Royalti) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp129.601.829,00 atau 433,02 persen dari target sebesar Rp29.930.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp68.569.692,00 Iuran Eksploitasi (Royalti) Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp61.032.137,00 atau naik 89,01 persen.

3. Dana Alokasi Umum Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp381.979.019.000,00 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp381.979.019.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp361.179.087.000,00 Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp20.799.932.000.00 atau naik 5,76 persen.

Page 62: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

46

4. Dana Alokasi Khusus Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13.660.600.000,00 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp13.660.600.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp32.121.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 lebih rendah Rp18.460.400.000,00 atau turun 57,47 persen.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 terdiri dari:

1). DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp2.110.400.000,00

2). DAK Bidang Jalan sebesar Rp7.272.900.000,00

3). DAK Bidang Irigasi sebesar Rp4.217.700.000,00

Secara ringkas realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Realisasi Tahun 2010 Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Dana Bagi Hasil Pajak: 426.749.573.603,00 416.150.981.756,00 97,52 (10.598.591.847,00) 351.030.720.581,00

1.1 PBB 118.529.319.141,00 121.457.346.439,00 102,47 2.928.027.298,00 108.045.027.844,00 1.2 BPHTB 91.319.013.280,00 108.397.217.368,00 118,70 17.078.204.088,00 75.017.860.173,00 1.3 PPh Pasal 21 216.901.241.182,00 185.585.322.349,00 85,56 (31.315.918.833,00) 167.967.832.564,00 1.4 Cukai Tembakau 0,00 711.095.600,00 N/A 711.095.600,00 0,00

2 Bagi Hasil SDA : 385.708.397,00 863.573.115,00 223,89 477.864.718,00 635.705.797,00 1.1 PSDH 323.495.897,00 733.971.286,00 226,89 410.475.389,00 558.145.187,00 1.2 Landrent 32.282.500,00 0,00 0,00 (32.282.500,00) 8.990.918,00 1.3 Royalti 29.930.000,00 129.601.829,00 433,02 99.671.829,00 68.569.692,00

3 Dana Alokasi Umum 381.979.019.000,00 381.979.019.000,00 100,00 0,00 361.179.087.000,00 4 Dana Alokasi Khusus 13.660.600.000,00 13.660.600.000,00 100,00 0,00 32.121.000.000,00

Jumlah 822.774.901.000,00 812.654.173.871,00 98,77 (10.120.727.129,00) 744.966.513.378,00

NoSelisih Lebih/

(Kurang)Realisasi Tahun 2010Uraian

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian sebesar Rp552.787.500,00 dari anggaran Rp0,00 berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukan dalam memenuhi ketersediaan belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp362.850.000,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana

Page 63: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

47

Penyesuaian lebih besar sebesar Rp189.937.500,00 atau naik 52,35 persen. 5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rekening Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2010 tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah ini merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri yang ditargetkan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi melalui pendapatan hibah adalah PT.Pelindo II, PT.Taspen, PT.ASDP, PT.Jasa Raharja, Perum Perhutani dan Perum Damri. Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.482.142.371,00 atau 124,76 persen dari target sebesar Rp3.592.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.016.009.562,00 penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2010 lebih besar Rp1.466.132.809,00 atau naik 48,61 persen.

b. Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya Sebesar Rp13.684.000,00 merupakan kesalahan transfer oleh Bank bjb yang terdiri dari Pajak Daerah Kota Serang sebesar Rp3.684.000,00 dan Pengembalian TU/UP Kota Tangerang Selatan sebesar Rp10.000.000,00.

Secara ringkas realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Anggaran Tahun 2010

Selisih Lebih/ (Kurang)

Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta Dalam Negri 3,592,500,000.00 4,482,142,371.00 124.76 889,642,371.00 3,016,009,562.00

-PT.Pelindo 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 0.00 91,188,000.00 -PT.Taspen 31,200,000.00 - 0.00 (31,200,000.00) 73,199,082.00 -PT.ASDP 500,000,000.00 505,476,871.00 101.10 5,476,871.00 507,092,980.00 -PT.Jasa Raharja 2,500,000,000.00 3,416,665,500.00 136.67 916,665,500.00 2,344,529,500.00 -Perum Perhutani 260,000,000.00 260,000,000.00 100.00 0.00 0.00 -Perum Damri 1,300,000.00 0.00 0.00 (1,300,000.00) 0.00

2 Pendapatan Lainntya - 13,684,000.00 N/A 13,684,000.00 0.00 Jumlah 3,592,500,000.00 4,495,826,371.00 125.14 903,326,371.00 3,016,009,562.00

No UraianRealisasi Tahun 2010

Page 64: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

48

5.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.097.801.475.084,00 atau 93,69 persen dari anggaran sebesar Rp2.239.117.647.110,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.839.415.343.468,00 realisasi belanja Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp258.386.131.616,00 atau naik 14,05 persen. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

5.1.2.1. Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.267.118.788.646,00 atau 93,04 persen dari anggaran sebesar Rp1.361.969.678.465,19. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.154.849.215.940,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp112.269.572.706,00 atau naik 9,72 persen. Rincian realisasi belanja operasi dijabarkan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang) Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.

Belanja Operasi 1,361,969,678,465.19 1,267,118,788,646.00 93.04 (94,850,889,819.19) 1,154,849,215,940.00

Belanja Pegawai 437,413,863,664.17 388,923,689,858.00 88.91 (48,490,173,806.17) 401,165,597,561.00

Belanja Barang 633,755,814,801.02 594,936,799,857.00 93.87 (38,819,014,944.02) 457,752,098,414.00

Hibah 239,270,064,940.00 231,830,048,931.00 96.89 (7,440,016,009.00) 247,815,419,971.00

Bantuan Sosial 51,529,935,060.00 51,428,250,000.00 99.80 (101,685,060.00) 48,116,099,994.00

UraianRealisasi Tahun 2010

A.1.1. Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp388.923.689.858,00 atau 88,91 persen dari anggaran sebesar Rp437.413.863.664,17. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp401.165.597.561,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar Rp12.241.907.703,00 atau turun 3,05 persen yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp280.475.123.658,00 atau 86,95 persen dari anggaran sebesar Rp322.569.481.064,17. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp294.424.404.211,00, realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar

Page 65: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

49

Rp13.949.280.553.00 atau turun 4,74 persen. Belanja pegawai tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD.

b. Belanja Pegawai Langsung dengan realisasi sebesar Rp108.448.566.200,00 atau 94,43 persen dari anggaran sebesar Rp114.844.382.600,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp1.707.372.850,00 atau 1,6 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp106.741.193.350,00. Realisasi belanja pegawai langsung digunakan untuk belanja pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

A.1.2. Belanja Barang Belanja Barang yang dimaksudkan merupakan penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp594.936.799.857,00 atau 93,87 persen dari anggaran sebesar Rp633.755.814.801,02. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp457.752.098.414,00 realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp137.184.701.443,00 atau naik 29,97 persen.

A.1.3. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp231.830.048.931,00 atau 96,89 persen dari anggaran sebesar Rp239.270.064.940,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp247.815.419.971,00 realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar Rp15.985.371.040,00 atau turun 6,45 persen.

Realisasi Belanja hibah terdiri dari :

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.375.000.000,00, atau 100,00 persen dari anggaran. Belanja ini dialokasikan untuk BPS sebesar Rp500.000.000,00, KPU Provinsi Banten sebesar Rp400.000.000,- dan untuk Pengamanan Daerah

Page 66: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

50

dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp475.000.000,-

2. Belanja Hibah kepada Badan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, sebesar Rp77.837.484.000,00 atau 93,46 persen dari anggaran sebesar Rp83.285.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp33.577.875.000,00 realisasi Hibah kepada Badan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2010 bertambah sebesar Rp44.259.609.000,00 atau naik 131.81 persen.

3. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, sebesar Rp13.162.500.000,00 atau 90,81 persen dari anggaran sebesar Rp14.495.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp24.115.940.000,00 realisasi Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar Rp10.953.440.000,00 atau turun 45,42 persen.

4. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebesar Rp71.340.000.000,00 atau 99,08 persen dari anggaran sebesar Rp72.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp127.188.000.000,00 realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar Rp55.848.000.000,00 atau turun 43,91 persen. Realisasi tidak tercapai 100 persen disebabkan beberapa kabupaten/kota tidak mencairkan bantuan keuangan untuk jamkesmas yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

5. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp66.514.250.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp62.400.000.000,00 realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010 bertambah sebesar Rp4.114.250.000,00 atau naik 6,59 persen.

6. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.600.814.931,00 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp1.600.814.940,00. Tahun Anggaran 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan pada kelompok Bantuan Keuangan

Page 67: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

51

dan Bantuan Sosial dengan realisasi masing-masing sebesar Rp533.604.971,00 dan Rp1.047.499.994,00 atau jumlah keseluruhan sebesar Rp1.581.104.965,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009, realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010 bertambah sebesar Rp19.709.966,00 atau naik 1,25 persen.

Realisasi belanja hibah dapat dirinci sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang) Realisasi Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Belanja Hibah 99,155,000,000.00 92,374,984,000.00 93.16 (6,780,016,000.00) 57,693,815,000.00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1,375,000,000.00 1,375,000,000.00 100.00 - -

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

83,285,000,000.00 77,837,484,000.00 93.46 (5,447,516,000.00) 33,577,875,000.00

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

14,495,000,000.00 13,162,500,000.00 90.81 (1,332,500,000.00) 24,115,940,000.00

2 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

72,000,000,000.00 71,340,000,000.00 99.08 (660,000,000.00) 127,188,000,000.00

a. Kabupaten Lebak 18,347,000,000.00 18,300,000,000.00 99.74 (47,000,000.00) 15,000,000,000.00 b. Kabupaten Pandeglang 11,640,000,000.00 11,640,000,000.00 100.00 - 15,090,000,000.00 c. Kabupaten Serang 7,900,000,000.00 7,700,000,000.00 97.47 (200,000,000.00) 15,000,000,000.00 d. Kota Serang 11,200,000,000.00 11,200,000,000.00 100.00 - 16,927,000,000.00 e. Kota Cilegon 10,048,400,000.00 10,000,000,000.00 99.52 (48,400,000.00) 15,000,000,000.00 f. Kota Tangerang 84,600,000.00 - 0.00 (84,600,000.00) 15,000,000,000.00 g. Kabupaten Tangerang 185,000,000.00 - 0.00 (185,000,000.00) 15,100,000,000.00 h. Kota Tangerang Selatan 12,595,000,000.00 12,500,000,000.00 99.25 (95,000,000.00) 20,071,000,000.00

3 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

66,514,250,000.00 66,514,250,000.00 100.00 - 62,400,000,000.00

4 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1,600,814,940.00 1,600,814,931.00 100.00 (9.00) 533,604,971.00

Jumlah 239,270,064,940.00 231,830,048,931.00 96.89 (7,440,016,009.00) 247,815,419,971.00

No Jenis Bantuan Realisasi Tahun 2010

A.1.4. Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial adalah sebesar Rp51.428.250.000,00 atau 99,80 persen dari anggaran sebesar Rp51.529.935.060,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.116.099.994,00 realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp3.312.150.006,00 atau naik 6,88 persen yang seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Tahun Anggaran 2009 terdapat realisasi Bantuan Kepada Partai Politik pada kelompok Bantuan Sosial, namun pada Tahun Anggaran 2010 Bantuan Kepada Partai Politik dikelompokkan seluruhnya dalam Belanja Hibah.

Page 68: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

52

Realisasi Bantuan Sosial dapat dirinci sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang) Realisasi

Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Bantuan Sosial Organisasi

Kemasyarakatan51,529,935,060.00 51,428,250,000.00 99.80 (101,685,060.00) 46,988,600,000.00

2 Bantuan Partai Politik - - - 1,047,499,994.00

3 Bantuan Sosial Anggota Masyarakat

- - - 80,000,000.00

Jumlah 51,529,935,060.00 51,428,250,000.00 99.80 (101,685,060.00) 48,116,099,994.00

No Jenis BantuanRealisasi Tahun 2010

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp826.562.686.438,00 atau 94,79 persen dari anggaran sebesar Rp872.027.968.644,81. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp682.566.127.528,00, realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp143.996.558.910,00 atau naik 21,10 persen. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp183.217.402.950,00 terealisasi sebesar Rp151.572.165.870,00 atau 82,73 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp105.334.687.567,00, realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp46.237.478.303,00 atau naik 43,90 persen.

2. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp207.711.395.615,00, terealisasi sebesar Rp197.164.790.055,00 atau 94,92 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp195.820.134.711,00, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp1.344.655.344,00 atau naik 0,69 persen.

3. Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp216.974.565.898,33 terealisasi sebesar Rp215.141.834.254,00 atau 99,16 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp160.629.069.500,00 realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp54.512.764.754,00 atau naik 33,94 persen.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp249.512.939.664,98

Page 69: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

53

terealisasi sebesar Rp248.512.690.859,00 atau 99,60 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp208.146.827.000,00 realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2010 bertambah sebesar Rp40.365.863.859,00 atau naik 19,39 persen.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp12.536.746.416,00 terealisasi sebesar Rp12.213.278.600,00 atau 97,42 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp11.192.258.250,00 realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp1.021.020.350,00 atau naik 9,12 persen.

6. Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.074.918.100,00 terealisasi sebesar Rp1.957.926.800,00 atau 94,36 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.443.150.500,00 realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp514.776.300,00 atau naik 35,67 persen.

Realisasi belanja modal dapat dirinci sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang) Realisasi

Tahun 2009

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 Belanja Tanah 183.217.402.950,00 151.572.165.870,00 82,73 (31.645.237.080,00) 105.334.687.567,00

2 Belanja Peralatan dan Mesin 207.711.395.615,00 197.164.790.055,00 94,92 (10.546.605.560,00) 195.820.134.711,00

3 Belanja Gedung dan Bangunan 216.974.565.898,33 215.141.834.254,00 99,16 (1.832.731.644,33) 160.629.069.500,00

4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 249.512.939.664,98 248.512.690.859,00 99,60 (1.000.248.805,98) 208.146.827.000,00

5 Belanja Aset Tetap Lainnya 12.536.746.416,00 12.213.278.600,00 97,42 (323.467.816,00) 11.192.258.250,00

6 Belanja Aset Lainnya 2.074.918.100,00 1.957.926.800,00 94,36 (116.991.300,00) 1.443.150.500,00

Jumlah 872.027.968.644,31 826.562.686.438,00 94,79 (45.465.282.206,31) 682.566.127.528,00

No UraianRealisasi Tahun 2010

Berikut disajikan grafik mengenai komposisi realisasi masing-masing pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2010

Belanja Tanah15.43%Belanja

Peralatan dan Mesin

28.69%Belanja

Gedung dan Bangunan

23.53%

Belanja Jalan, Irigasi, d

an Jaringan30.49%

Belanja Aset Tetap Lainnya

1.64%

Belanja Aset Lainnya0.21%

Page 70: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

54

Grafik 5.4 : Kompisisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Pada Tahun Anggaran 2010 jumlah realisasi belanja tak terduga sebesar Rp4.120.000.000,00 atau 80,47 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.120.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp2.120.000.000,00 atau naik 106,00 persen.

5.1.3. TRANSFER

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp736.769.053.366,00 atau 99,21 persen dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp742.655.897.349,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp581.405.597.705,00 realisasi Transfer Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp155.363.455.661,00 atau naik 26,72 persen. Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota seluruhnya merupakan bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut :

Page 71: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

55

a. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2010 sebesar Rp676.168.656.017,00, atau 99,14 persen dari anggaran sebesar Rp682.055.500.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2010Rp. Rp. %

PKB 6,526,911,750.00 6,526,911,750.00 100.00BBNKB 11,120,506,800.00 11,120,506,800.00 100.00ABT 762,652,800.00 762,652,800.00 100.00AP 3,092,301,800.00 3,092,301,800.00 100.00PBBKB 15,388,177,000.00 15,388,177,000.00 100.00

JUMLAH 36,890,550,150.00 36,890,550,150.00 100.00PKB 6,762,374,400.00 6,762,374,400.00 100.00BBNKB 9,198,131,700.00 9,198,131,700.00 100.00ABT 142,114,700.00 142,114,700.00 100.00AP 972,463,800.00 972,463,800.00 100.00PBBKB 9,749,761,000.00 9,749,761,000.00 100.00JUMLAH 26,824,845,600.00 26,824,845,600.00 100.00PKB 4,432,279,200.00 4,432,279,200.00 100.00BBNKB 6,314,409,000.00 6,314,409,000.00 100.00ABT 137,701,200.00 118,431,859.00 86.01AP 17,110,800.00 17,110,800.00 100.00PBBKB 9,961,201,600.00 9,108,837,772.00 91.44JUMLAH 20,862,701,800.00 19,991,068,631.00 95.82PKB 4,460,157,000.00 4,460,157,000.00 100.00BBNKB 7,305,904,200.00 7,305,904,200.00 100.00ABT 61,789,000.00 61,789,000.00 100.00AP 39,925,200.00 39,925,200.00 100.00PBBKB 10,666,003,600.00 9,835,969,737.00 92.22JUMLAH 22,533,779,000.00 21,703,745,137.00 96.32PKB 43,409,270,250.00 43,409,270,250.00 100.00BBNKB 65,040,507,900.00 65,040,507,900.00 100.00ABT 1,861,614,300.00 1,861,614,300.00 100.00AP 361,228,000.00 361,228,000.00 100.00PBBKB 49,406,620,200.00 49,406,620,200.00 100.00JUMLAH 160,079,240,650.00 160,079,240,650.00 100.00PKB 55,112,169,900.00 55,112,169,900.00 100.00BBNKB 73,239,316,500.00 73,239,316,500.00 100.00ABT 3,334,840,600.00 3,334,840,600.00 100.00AP 2,862,256,600.00 2,862,256,600.00 100.00PBBKB 63,949,034,800.00 59,763,857,849.00 93.46JUMLAH 198,497,618,400.00 194,312,441,449.00 97.89PKB 8,958,856,950.00 8,958,856,950.00 100.00BBNKB 10,834,104,600.00 10,834,104,600.00 100.00ABT 915,359,900.00 915,359,900.00 100.00AP 138,787,600.00 138,787,600.00 100.00PBBKB 30,048,058,600.00 30,048,058,600.00 100.00JUMLAH 50,895,167,650.00 50,895,167,650.00 100.00PKB 49,157,480,550.00 49,157,480,550.00 100.00BBNKB 66,916,119,300.00 66,916,119,300.00 100.00ABT 1,610,927,500.00 1,610,927,500.00 100.00AP 2,021,926,200.00 2,021,926,200.00 100.00PBBKB 45,765,143,200.00 45,765,143,200.00 100.00JUMLAH 165,471,596,750.00 165,471,596,750.00 100.00

JUMLAH PKB 178,819,500,000.00 178,819,500,000.00 100.00JUMLAH BBNKB 249,969,000,000.00 249,969,000,000.00 100.00

JUMLAH ABT 8,827,000,000.00 8,807,730,659.00 99.78JUMLAH AP 9,506,000,000.00 9,506,000,000.00 100.00

JUMLAH PBBKB 234,934,000,000.00 229,066,425,358.00 97.50 682,055,500,000.00 676,168,656,017.00 99.14

No Kabupaten/kota Uraian Realisasi Tahun 2010

1 KABUPATEN SERANG

2 KOTA SERANG

3 KABUPATEN PANDEGLANG

4 KABUPATEN LEBAK

TOTAL BAGI HASIL PAJAK

8 KOTA TANGERANG SELATAN

5 KABUPATEN TANGERANG

6 KOTA TANGERANG

7 KOTA CILEGON

Page 72: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

56

b. Realisasi Sisa Bagi Hasil Pajak Desember Tahun 2009 sebesar Rp7.869.162.600,00 atau 100,00 persen dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2009Rp. Rp. %

PKB - - -BBNKB - - -ABT - - -AP 212,562,284.00 212,562,284.00 100.00PBBKB - - -

JUMLAH 212,562,284.00 212,562,284.00 100.00PKB - - -BBNKB - - -ABT - - -AP - - -PBBKB - - -JUMLAH - - -PKB - - -BBNKB - - -ABT 163,158.00 163,158.00 100.00AP - - -PBBKB 393,465,637.00 393,465,637.00 100.00JUMLAH 393,628,795.00 393,628,795.00 100.00PKB - - -BBNKB - - -ABT - - -AP - - -PBBKB 77,534,416.00 77,534,416.00 100.00JUMLAH 77,534,416.00 77,534,416.00 100.00PKB - - -BBNKB - - -ABT - - -AP - - -PBBKB 1,865,934,882.00 1,865,934,882.00 100.00JUMLAH 1,865,934,882.00 1,865,934,882.00 100.00PKB 153,121,565.00 153,121,565.00 100.00BBNKB - - -ABT - - -AP 178,602,129.00 178,602,129.00 100.00PBBKB 2,893,407,998.00 2,893,407,998.00 100.00JUMLAH 3,225,131,692.00 3,225,131,692.00 100.00PKB 240,401,519.00 240,401,519.00 100.00BBNKB 260,857,935.00 260,857,935.00 100.00ABT - - -AP - - -PBBKB - - -JUMLAH 501,259,454.00 501,259,454.00 100.00PKB 64,481,948.00 64,481,948.00 100.00BBNKB - - -ABT 23,268,468.00 23,268,468.00 100.00AP 121,341,027.00 121,341,027.00 100.00PBBKB 1,384,019,634.00 1,384,019,634.00 100.00JUMLAH 1,593,111,077.00 1,593,111,077.00 100.00

JUMLAH PKB 458,005,032.00 458,005,032.00 100.00JUMLAH BBNKB 260,857,935.00 260,857,935.00 100.00

JUMLAH ABT 23,431,626.00 23,431,626.00 100.00JUMLAH AP 512,505,440.00 512,505,440.00 100.00

JUMLAH PBBKB 6,614,362,567.00 6,614,362,567.00 100.00 7,869,162,600.00 7,869,162,600.00 100.00

No Kabupaten/kota Uraian Realisasi Tahun 2009

1 KABUPATEN SERANG

2 KOTA SERANG

3 KABUPATEN PANDEGLANG

4 KABUPATEN LEBAK

TOTAL BAGI HASIL PAJAK

5 KABUPATEN TANGERANG

6 KOTA TANGERANG

7 KOTA CILEGON

8 KOTA TANGERANG SELATAN

Page 73: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

57

c. Realisasi Pelampauan Target Bagi Hasil Pajak Desember Tahun 2009 sebesar

Rp52.731.234.749,00 atau 100,00 persen dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2009

Rp. Rp. %PKB 1,615,349,965.00 1,615,349,965.00 100.00BBNKB 2,300,718,930.00 2,300,718,930.00 100.00ABT 277,586,489.00 277,586,489.00 100.00AP 81,209,129.00 81,209,129.00 100.00PBBKB 4,132,657,813.00 4,132,657,813.00 100.00

JUMLAH 8,407,522,326.00 8,407,522,326.00 100.00PKB 509,181,919.00 509,181,919.00 100.00BBNKB 714,672,555.00 714,672,555.00 100.00ABT 39,063,729.00 39,063,729.00 100.00AP 653,849,233.00 653,849,233.00 100.00PBBKB 1,292,119,421.00 1,292,119,421.00 100.00JUMLAH 3,208,886,857.00 3,208,886,857.00 100.00PKB 503,414,852.00 503,414,852.00 100.00BBNKB 913,995,741.00 913,995,741.00 100.00ABT 5,850,105.00 5,850,105.00 100.00AP 3,081,693.00 3,081,693.00 100.00PBBKB 374,056,668.00 374,056,668.00 100.00JUMLAH 1,800,399,059.00 1,800,399,059.00 100.00PKB 460,447,254.00 460,447,254.00 100.00BBNKB 880,535,715.00 880,535,715.00 100.00ABT 11,514,475.00 11,514,475.00 100.00AP 6,701,405.00 6,701,405.00 100.00PBBKB 757,805,291.00 757,805,291.00 100.00JUMLAH 2,117,004,140.00 2,117,004,140.00 100.00PKB 2,377,165,071.00 2,377,165,071.00 100.00BBNKB 7,450,744,968.00 7,450,744,968.00 100.00ABT 184,155,928.00 184,155,928.00 100.00AP 48,817,263.00 48,817,263.00 100.00PBBKB 2,230,978,346.00 2,230,978,346.00 100.00JUMLAH 12,291,861,576.00 12,291,861,576.00 100.00PKB 1,617,030,592.00 1,617,030,592.00 100.00BBNKB 5,641,861,140.00 5,641,861,140.00 100.00ABT 331,211,917.00 331,211,917.00 100.00AP - - -PBBKB 2,332,642,220.00 2,332,642,220.00 100.00JUMLAH 9,922,745,869.00 9,922,745,869.00 100.00PKB - - -BBNKB - - -ABT 106,430,909.00 106,430,909.00 100.00AP 69,174,763.00 69,174,763.00 100.00PBBKB 4,116,681,751.00 4,116,681,751.00 100.00JUMLAH 4,292,287,423.00 4,292,287,423.00 100.00PKB 1,709,921,155.00 1,709,921,155.00 100.00BBNKB 6,511,406,514.00 6,511,406,514.00 100.00ABT - - -AP - - -PBBKB 2,469,199,830.00 2,469,199,830.00 100.00JUMLAH 10,690,527,499.00 10,690,527,499.00 100.00

JUMLAH PKB 8,792,510,808.00 8,792,510,808.00 100.00JUMLAH BBNKB 24,413,935,563.00 24,413,935,563.00 100.00

JUMLAH ABT 955,813,552.00 955,813,552.00 100.00JUMLAH AP 862,833,486.00 862,833,486.00 100.00

JUMLAH PBBKB 17,706,141,340.00 17,706,141,340.00 100.00 52,731,234,749.00 52,731,234,749.00 100.00

No Kabupaten/kota UraianRealisasi Tahun 2009

1 KABUPATEN SERANG

2 KOTA SERANG

3 KABUPATEN PANDEGLANG

4 KABUPATEN LEBAK

TOTAL BAGI HASIL PAJAK

5 KABUPATEN TANGERANG

6 KOTA TANGERANG

7 KOTA CILEGON

8 KOTA TANGERANG SELATAN

Realisasi bagi hasil pajak daerah tahun 2010 sebesar 99,14 persen disebabkan adanya hak Kabupaten/Kota yang belum didistribusikan untuk periode 16 s/d 31 Desember 2010 yang akan dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2011.

Page 74: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

58

5.1.4. TOTAL BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran total belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.981.773.544.459,00 dengan realisasi sebesar Rp2.834.570.528.450,00 atau 95,06 persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.420.820.941.173,00 realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp413.749.587.277,00 atau naik 17,09 persen.

5.1.5. SURPLUS/ (DEFISIT) Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar (Rp230.871.508.609,00), namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran sebesar Rp304.880.781.246,00, hal ini terjadi karena realisasi pendapatan melampaui target serta realisasi belanja dan transfer dibawah anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp15.275.181.168,00 terdapat peningkatan surplus sebesar Rp289.605.600.078,00 atau naik 1.895,92 persen. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

Rp. Rp. % Rp. Rp.1 PENDAPATAN 2,750,902,035,850.00 3,139,451,309,696.00 114.12 388,549,273,846.00 2,436,096,122,341.00 2 BELANJA DAN TRANSFER 2,981,773,544,459.00 2,834,570,528,450.00 95.06 (147,203,016,009.00) 2,420,820,941,173.00 3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2) (230,871,508,609.00) 304,880,781,246.00 (132.06) 535,752,289,855.00 15,275,181,168.00

Realisasi Tahun 2009No Uraian

Realisasi Tahun 2010Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang)

5.1.6 PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp230.967.508.609,00,00 atau 100,04 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp230.871.508.609,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp220.220.327.441,00 realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2010 bertambah sebesar Rp10.747.181.168,00 atau naik 4,88 persen. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp235.495.508.609,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2009. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan

Page 75: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

59

Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp237.720.327.441,00 realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 menurun sebesar Rp2.224.818.832,00 atau turun 0,94 persen.

b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp4.528.000.000,00 atau 97,92 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp4.624.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp17.500.000.000,00 realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 menurun sebesar Rp12.972.000.000,00 atau turun 74,13 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.528.000.000,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO PERUSAHAAN/LEMBAGA

JUMLAH PENYERTAAN

PROVINSI BANTEN TA. 2010

1 PT. Banten Global Development (BGD) 3,404,000,000.00

2 PD. Badan Perkreditan Rakyat (BPR) 690,000,000.00 - B P R S aketi 168,000,000.00 - B P R Malingping 174,000,000.00 - B P R C ipanas 174,000,000.00 - B P R Warung G unung 174,000,000.00

3 PD. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) 434,000,000.00 - C imanuk 26,000,000.00 - C ibaliung 26,000,000.00 - S obang/C igeulis 26,000,000.00 - P andeglang 26,000,000.00 - C adas ari 26,000,000.00 - L abuan 26,000,000.00 - B ojong 26,000,000.00 - Maja 28,000,000.00 - P anggarangan 28,000,000.00 - R angkas bitung 28,000,000.00 - B anjars ari 28,000,000.00 - B ayah 28,000,000.00 - Muncang 28,000,000.00 - L euwidamar 28,000,000.00 - C imarga 28,000,000.00 - G unung K encana 28,000,000.00

JUMLAH 4,528,000,000.00

Page 76: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

60

5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Surplus/(Defisit) ditambah Pembiayaan Netto. Dengan demikian Tahun Anggaran 2010 diperoleh SiLPA sebesar Rp535.848.289.855,00, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar tersebut belum termasuk penerimaan Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp8.588.841,00 yang seharusnya masuk ke kas daerah pada Tahun 2010 namun salah disetorkan oleh bank.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp235.495.508.609,00 SiLPA Tahun Anggaran 2010 meningkat sebesar Rp300.352.781.246,00 atau naik 127,54 persen. Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut:

Rp. Rp. % Rp. Rp.

1 PENDAPATAN 2,750,902,035,850.00 3,139,451,309,696.00 114.12 388,549,273,846.00 2,436,096,122,341.00

2 BELANJA DAN TRANSFER 2,981,773,544,459.00 2,834,570,528,450.00 95.06 (147,203,016,009.00) 2,420,820,941,173.00

3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2) (230,871,508,609.00) 304,880,781,246.00 (132.06) 535,752,289,855.00 15,275,181,168.00

4 PEMBIAYAAN NETTO 230,871,508,609.00 230,967,508,609.00 100.04 96,000,000.00 220,220,327,441.00

5 SiLPA (3+4) - 535,848,289,855.00 - 535,848,289,855.00 235,495,508,609.00

Realisasi Tahun 2009No Uraian

Realisasi Tahun 2010Anggaran Tahun 2010 Selisih Lebih/ (Kurang)

5.1.8. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jumlah Aset Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp7.184.290.850.623,85 yang terdiri dari :

5.1.8.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas atau setara kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dipakai tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp568.471.400.924,69 yang terdiri dari :

1. Kas Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp535.947.887.769,00 yang terdiri dari saldo yang ada di rekening Kas Daerah pada Bank Jabar cabang Serang dan saldo yang berada di Bendahara dengan

Page 77: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

61

rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010

Per 31 Desember 2009

Rp. Rp.1 Saldo Kas di Kas Daerah 520,440,014,735.00 234,720,197,885.00 2 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 15,505,374,682.00 1,039,751,952.00

3 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 726,000.00 -

4 Saldo Kas Lainnya di BendaharaPengeluaran

1,772,352.00 18,778,484.00

No. Uraian

- Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp520.440.014.735,00 tersimpan di Rekening Kasda pada Bank Jabar Banten dengan nomor 0070030050306 sebesar Rp120.440.014.735,00 serta Deposito pada Bank Jabar Banten sebesar Rp400.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0240660 Rp50.000.000.000,00

2. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0240624 Rp50.000.000.000,00

3. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0233827 Rp50.000.000.000,00

4. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0233826 Rp100.000.000.000,00

5. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0233916 Rp50.000.000.000,00

6. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0240595 Rp50.000.000.000,00

7. Bilyet Deposito an. RKUD Provinsi Banten No 0240579 Rp50.000.000.000,00

- Saldo Rekening Kasda sebesar Rp120.440.014.735,00 termasuk di dalamnya adalah kas yang bukan merupakan hak Provinsi Banten yaitu akibat kesalahan setor dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp10.000.000,00 dan Pemerintah Kota Serang sebesar Rp3.684.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.505.374.682,00 terdiri dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UYHD) oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.408.275.120,00 serta pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara sebesar Rp97.099.562,00, dengan rincian sebagai berikut :

Page 78: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

62

NO SKPD SISA UYHD 2010 PAJAK YANG BELUM DISETOR SALDO KAS

1 RSU MALINGPING 351,000.00 - 351,000.00

2 DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG 600.00 - 600.00

3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4,103,050.00 4,103,050.00

4 DINAS KOPERASI DAN UMIKM 133,972,400.00 - 133,972,400.00

5 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 6,800,000.00 - 6,800,000.00

6 BIRO ORGANISASI 17,100,000.00 57,681,778.00 74,781,778.00

7 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN 15,164,291,500.00 - 15,164,291,500.00

8 SEKRETARIAT DPRD 75,446,700.00 14,552,738.00 89,999,438.00

9 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 10,137,920.00 - 10,137,920.00

10 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 20,761,996.00 20,761,996.00

11 BADAN DIKLAT 175,000.00 - 175,000.00

15,408,275,120.00 97,099,562.00 15,505,374,682.00

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp726.000,00 merupakan pendapatan retribusi Tahun Anggaran 2010 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, jumlah tersebut terdapat pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.000,00, rekening Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan (penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan) sebesar Rp495.000,00 dan rekening bendahara penerimaan RSUD Malingping sebesar Rp222.000. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada Tabel II : Lampiran Neraca.

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.772.352,00 merupakan jasa giro Tahun Anggaran 2010 yang belum disetor ke kas Daerah, jumlah tersebut terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp873.041,00, Biro Organisasi sebesar Rp156.975,00 dan Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp742.366,00. Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Tabel III : Lampiran Neraca.

- Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan kepatuhan oleh BPK atas laporan Keuangan Provinsi Banten TA.2010 terdapat ketekoran kas pada Biro Umum dan Perlengkapan yang disebabkan adanya kelalaian Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan uang persediaan sebesar Rp83.000.000,00.

2. Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah. Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Banten adalah sebesar Rp2.037.081.822,00 dengan rincian sebagai berikut :

Page 79: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

63

No Uraian Per 31 Desember 2010 Rp.

Per 31 Desember 2009 Rp.

1 Pajak Kendaraan Bermotor 247,880,775.00 170,731,266.00

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 86,734,475.00 60,238,350.00

3 Air Bawah Tanah 977,040,758.00 435,175,694.00

4 Air Permukaan 725,425,814.00 730,066,435.00 Jumlah 2,037,081,822.00 1,396,211,745.00

Piutang pajak sebesar Rp134.798.346,00 di-reklasifikasi ke Aset Lainnya karena sudah daluwarsa tetapi belum dilakukan penghapusan.

3. Piutang Retribusi sebesar Rp122.695.751,69 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2009. Sedangkan piutang retribusi sebesar Rp7.304.000,00 yang terjadi sejak Tahun 2007 telah di-reklasifikasi ke Aset lainnya dikarenakan tingkat kolektabilitasnya (ketertagihannya) di atas 12 bulan.

Uraian Per 31 Desember 2010 Rp

Per 31 Desember 2009 Rp

Piutang Retribusi 122.695.751,69 122.695.751,69

4. Piutang Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat saldo piutang lainnya, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2009 terdapat saldo piutang lainnya sebesar Rp370.000.000,00 berasal dari setoran pengembalian belanja tidak terduga TA.2009 yang salah dipindahbukukan oleh Bank Jabar Banten pada tahun tersebut. Jumlah tersebut sudah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2010.

5. Persediaan Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah :

Uraian Per 31 Desember 2010 Rp

Per 31 Desember 2009 Rp

Persediaan 30.363.735.582,00 9.140.760.495,00

Saldo tersebut merupakan Barang Habis Pakai yang tersebar di beberapa SKPD berupa ATK sebesar Rp1.469.230.674,00, Barang Cetakan sebesar Rp3.486.625.717,00, Alat Kebersihan sebesar Rp54.430.180,00, Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp272.834.516,00, Benda pos sebesar Rp4.500.000,00, Bahan Material sebesar Rp2.355.116.457,00, Obat-obatan sebesar Rp6.162.647.148,00, Alat Kesehatan sebesar Rp15.771.460.190,00, Bibit Tanaman sebesar Rp185.429.950,00, dan persediaan lainnya sebesar

Page 80: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

64

Rp601.460.190,00. Rincian Saldo Persediaan masing-masing dapat dilihat pada Tabel V : Lampiran Neraca. Pada Dinas Kesehatan terdapat persediaan berupa obat dan alat kesehatan yang sudah memasuki masa kadaluarsa pada tahun 2010. Persediaan tersebut belum termasuk dalam saldo persediaan per 31 Desember 2010. Rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

No Nama Barang Jumlah Keterangan1 Dual Cath No 20 7 pcs Expire 04-20062 Reagen Albumin 10 pak Expire 06-20063 Reagen Billiurubin 5 pak Expire 06-20064 Larutan Hayem 5 botol Expire 07-20065 Reagen Alkali 5 botol Expire 10-20066 Reagen SGOT 4 botol Expire 01-20077 Reagen SGPT 4 botol Expire 01-20078 Reagen Ureum 4 botol Expire 04-20079 Reagen Cholesterol 4 botol Expire 05-200710 Larutan Turk 4 botol Expire 06-200711 Larutan Universal 14 botol Expire 08-200712 Larutan EDTA 4 botol Expire 08-200713 Na CL 4 botol Expire 08-200714 Terumo Syringe 5 ml 74 pcs Expire 09-200715 Larutan Asam Sulfat 20% 5 botol Expire 07-200816 Urine Bag 11 pcs Expire 11-200817 Urine Bag 9 pcs Expire 11-200818 Terufusioan Infes (Terumo) 100 pcs Expire 06-200919 Disposible Syringe 2,5 ml 100 pcs Expire 07-200920 Infusion Set 200 pcs Expire 07-200921 Disposible Infusion Set 90 pcs Expire 07-200922 Disposible 5 ml 97 pcs Expire 07-200923 Ultra 80 pcs Expire 09-200924 Canula Wings no.18 100 pcs Expire 08-200925 Dual Cath No 14 17 pcs Expire 10-200926 I.V. Catheter no.20 50 pcs Expire 12-200927 Terumo Syringe 10 ml 209 pcs Expire 08-201028 I.V. Catheter no.24 73 pcs Expire 08-201029 Scalp Vein Set 89 pcs Expire 09-201030 I.V. Catheter no.24 24 pcs Expire 09-201031 Dual Cath No 18 13 pcs Expire 10-2010

Page 81: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

65

5.1.8.2. Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Saldo Investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009

Rp. Rp.

Penyertaan Modal pada :

PD Banten Global Development 9,291,595,043.11 7,319,272,011.48

PT Bank Jabar Banten 130,147,464,173.00 130,147,464,173.00

Bank Perkreditan Rakyat 3,862,219,797.43 3,390,000,000.00

Lembaga Perkreditan Masyarakat 4,499,670,423.63 4,144,582,683.91

Jumlah 147,800,949,437.17 145,001,318,868.39

Uraian

c. Saldo Investasi Jangka Panjang pada PD Banten Global Development per

31 Desember 2010 memperhitungkan saldo laba/(rugi) perusahaan tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 yaitu rugi sebesar Rp1.682.085.436,00. Penilaian terhadap penyertaan modal pada PT Banten Global Development menggunakan metode ekuitas (equity method), yaitu jumlah penyertaan modal yang telah disetor ditambah atau dikurangi dengan bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Provinsi Banten tahun berjalan pada perusahaan dimaksud dikurangi dengan deviden tunai. Pada tahun 2010 Banten Global Development mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development.

d. Saldo penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten disajikan dengan metode harga perolehan (cost method) mengingat persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten dibawah 20%.

e. Saldo penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat per 31 Desember 2010 sudah memperhitungkan saldo laba/(rugi) pada 4 (empat) BPR, yaitu BPR Saketi, BPR Malingping, BPR Cipanas dan BPR Warung Gunung, mengingat persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten diatas 20% sehingga metode yang digunakan adalah metode equitas (equity method).

Sedangkan penyajian pada BPR lainnya menggunakan metode harga perolehan (cost method).

Page 82: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

66

f. Saldo penyertaan modal pada LPK per 31 Desember 2010 sudah memperhitungkan saldo laba/(rugi) pada 8 (delapan) LPK, yaitu LPK Legok, LPK Tigaraksa, LPK Kronjo, LPK Serpong, LPK Curug, LPK Pasar Kemis, LPK Sepatan dan LPK Mauk, mengingat prosentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten diatas 20% sehingga metode yang digunakan adalah metode equitas (equity method). Sedangkan penyajian pada LPK lainnya menggunakan metode harga perolehan (cost method).

Perhitungan nilai investasi pada BPR Saketi, PT Bank Jabar Banten dan LPK Pandeglang masih didasarkan pada Laporan Keuangan unaudited.

5.1.8.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.610.818.927.370,27, dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009

Rp. Rp.

1 Tanah 2,337,701,114,988.00 942,133,385,318.00

2 Peralatan dan Mesin 413,010,422,970.36 334,921,790,147.92

3 Gedung dan Bangunan 622,129,859,737.91 455,747,440,928.00

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 2,080,713,023,998.00 1,299,002,843,437.00

5 Aset Tetap Lainnya 6,244,729,954.00 5,855,048,586.49

6 Kontruksi dalam Pengerjaan 151,019,775,722.00 102,259,472,212.00

Jumlah 5,610,818,927,370.27 3,139,919,980,629.41

No. Uraian

Apabila dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.139.919.980.629,41 terdapat penambahan sebesar Rp2.470.898.946.740,86 yang diperoleh dari penambahan aset tetap tahun 2010 sebesar Rp662.828.063.283,16 serta adanya koreksi aset tetap atas saldo sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp1.808.070.883.457,70

Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel VII Lampiran Neraca.

A. Perolehan Aset Tetap TA. 2010

Perolehan Aset Tetap tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tanah Penambahan tanah sebesar Rp122.729.539.670,00 berasal dari (1) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.664.508.330,00 berupa lahan laboratorium kesehatan daerah. (2) Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp30.314.340.069,00

Page 83: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

67

berupa pembebasan lahan tanah untuk pelebaran jalan dan kantor. (3) Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman sebesar Rp3.444.154.535,00 berupa tanah bangunan olah raga (pematangan lahan) sebesar Rp1.990.930.200,00 dan tanah untuk bangunan pengaman sungai dan penanggul sebesar Rp1.453.224.335,00. (4) Dinas Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp160.359.400,00 berupa pengadaan tanah untuk kantor. (5) Biro Umum Dan Perlengkapan sebesar Rp83.146.177.336,00 berupa lahan kawasan pertanian terpadu sebesar Rp35.005.713.526,00 dan tanah sarana stadiun olah raga sebesar Rp48.140.463.810,00

2. Peralatan dan Mesin Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp65.391.715.426,95 berasal dari seluruh dinas.

3. Gedung dan Bangunan Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp170.195.591.311,91 berasal dari (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.419.038.482,91 berupa bangunan gedung kantor, bangunan gedung tempat pendidikan, dan tugu pembangunan (gapura). (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp682.100.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor. (3) RSUD Malingping sebesar Rp1.722.033.000,00 berupa bangunan rumah sakit umum, bangunan kesehatan dan bangunan gedung ibadah. (4) Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp890.190.800,00 berupa media reklame dan konstruksi papan reklame. (5) Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman sebesar Rp157.593.261.664,00 berupa bangunan gedung kantor, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi, rumah negara golongan III. (6) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp539.047.000,00 berupa bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung garasi. (7) Dinas Perhubungan,Komunikasi & Informatika sebesar Rp765.240.000,00 berupa traffic light, rambu jalan, rambu tidak bersuar dan run way traffic light. (8) Badan Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp11.467.000,00 berupa bangunan gedung kantor. (9) Dinas Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp2.374.673.000,00 berupa bangunan gedung olah raga tertutup dan terbuka. (10) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp661.283.775,00 berupa gedung pos jaga, bangunan tempat kerja. (11) Badan Pendidikan & Pelatihan sebesar Rp78.600.000,00 berupa bangunan gedung kantor. (12) Dinas Pertanian & Peternakan sebesar Rp737.101.750,00 berupa bangunan gedung instalasi, bangunan kandang hewan/ternak dan bangunan tempat kerja. (13) Dinas Kehutanan & Perkebunan sebesar Rp168.064.840,00 berupa bangunan gedung kantor, bangunan gudang tertutup dan terbuka permanen. (14) Dinas Kelautan & Perikanan sebesar Rp553.490.000,00 berupa

Page 84: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

68

bangunan tempat kerja.

4. Jalan, Jaringan & Instalasi Penambahan jalan, jaringan & Instalasi sebesar Rp193.773.679.822,00,00 berasal dari (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.047.012.000,00 berupa jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA, jalan khusus dan jaringan pembawa kapasitas sedang. (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp23.936.000,00 berupa air sumber kapasitas sedang, PLTD kapasitas kecil dan jaringan telepon di atas tanah kapasitas kecil. (3) Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp141.375.311.850,00 berupa instalasi listrik dan jaringan internet (hot spot), jalan provinsi kelas III, jembatan beton provinsi, gorong-gorong, saluran drainase dan bangunan penguat tebing. (4) Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman sebesar Rp50.505.134.972,00 berupa jalan khusus komplek, bangunan pengambilan dan pelengkap irigasi, bangunan waduk, bak penampung, bangunan pengambilan dari sungai dan instalasi air bersih. (5) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp17.300.000,00 berupa instalasi pusat pengatur listrik. (6) Dinas Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp78.531.000,00 berupa instalasi air bersih dan instalasi pusat pengatur listrik. (7) Badan Pendidikan & Pelatihan sebesar Rp237.036.000,00 berupa bangunan pembuang pengaman dan jaringan distribusi (8) Dinas Pertanian & Peternakan sebesar Rp2.500.000,00 berupa sumur gali (SGL) (9) Dinas Kehutanan & Perkebunan sebesar Rp7.000.000,00 berupa saluran drainase (10) Dinas Pertambangan & Energi sebesar Rp205.608.000,00 berupa sumur artesis, sistem pengolahan air sederhana dan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (11) Dinas Kelautan & Perikanan sebesar Rp274.310.000,00 berupa bangunan pompa air, penembokan, pengawasan kolam, pengawasan bak filter kolam pendederan dan normalisasi pematang.

5. Aset Tetap Lainnya Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp595.630.080,30 berasal dari (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp10.225.310.30 berupa lukisan. (2) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp7.974.870,00 berupa lukisan (3) Biro Hukum sebesar Rp24.000.000,00 berupa terbitan berkala (4) Biro Organisasi sebesar Rp13.620.000,00 berupa terbitan berkala dan ensyclopedia, kamus dan buku referensi. (5) Biro Umum Dan Perlengkapan sebesar Rp1.189.200,00 berupa lukisan. (6) Sekretariat DPRD sebesar Rp123.074.100,00 berupa buku-buku, terbitan berkala, gambar Presiden/Gubernur. (7) Badan Perpustakaan & Arsip

Page 85: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

69

Daerah sebesar Rp176.146.600,00 berupa buku-buku dan terbitan berkala. (8) Dinas Pertanian & Peternakan sebesar Rp239.400.000,00 berupa ensyclopedia, kamus dan buku referensi (fasilitasi BPP Model), dan bibit ternak

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Tahun Anggaran 2010 saldo konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar Rp151.019.775.722,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp102.259.472.212,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp48.760.303.510,00 yang terdiri dari penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2010 sebesar Rp110.141.906.972,00 dan pengurangan sebesar Rp61.381.603.462,00 di koreksi terhadap saldo awal. (Lihat juga penjelasan tentang koreksi)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp151.019.775.722,00 terdapat pada :

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp12.817.876.000,00 meliputi Pembangunan Gedung Asrama Sekolah Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS).

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp33.249.473.000,00 meliputi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan.

c. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman sebesar Rp76.094.215.072,00 meliputi pembangunan gedung kantor permanen Sekretariat Daerah dan Gubernur sebesar Rp54.618.840.002,00, pembangunan Taman Museum Budaya sebesar Rp3.834.693.892,00, pembangunan gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp4.812.150.200,00, pembangunan gedung PMI sebesar Rp3.393.578.200,00, pembangunan gedung Kwarda Pramuka sebesar Rp2.796.631.400,00, dan pembangunan rumah jabatan Gubernur dan penataan kawasan kantor Gubernur sebesar Rp6.638.321.378,00.

d. Biro Umum dan Perlengkapan berupa Pembangunan Instalasi Air Bersih sebesar Rp186.550.850,00

e. Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.331.988.000,00 yaitu Pembangunan mesjid.

f. Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp26.339.672.800,00 yaitu 1(satu) paket jalan Cikande – Citeras.

Penambahan aset tetap tahun 2010 sebesar Rp662.828.063.283,16 apabila

Page 86: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

70

dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebesar Rp826.562.686.438,00 terdapat perbedaan sebesar Rp163.734.623.154,84, hal ini disebabkan :

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp102.328.348,23, adanya belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp380.753.621,00, adanya Barang Milik Daerah yang akan di hibahkan sebesar Rp59.187.219.304,00 yang dikelompokkan pada Aset Lain-lain, dan adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp1.500.000,00. Disamping itu terdapat koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah dapat diakui sebagai aset Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.302.070.000;

2. Pada Dinas Kesehatan terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp6.775.000,00, adanya belanja barang habis pakai yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp534.339.500,00. adanya Belanja Modal yang akan dihibahkan sebesar Rp129.598.056.120,00 yang dikelompokkan pada Aset Lainnya, adanya pengadaan Aset Tetap yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp1.700.266.000,-, dan adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp77.800.000;

3. Pada RSUD Malingping terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp28.036.800,00, terdapat belanja barang pakai habis/barang persediaan yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp800.000,00, dan adanya pengadaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp44.390.000,00

4. Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp9.800.000,00. Disamping itu adanya reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp38.387.200,00, serta terdapat pengadaan Barang Milik Daerah yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp4.218.963.000,00;

5. Pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp10.915.622,00, adanya belanja barang pakai habis/barang persediaan yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp621.941.800,00, adanya Belanja Modal yang akan

Page 87: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

71

dihibahkan sebesar Rp37.580.863.537,00 yang dikelompokkan pada Aset Lain-lain, adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp40.675.000,00, terdapat koreksi hasil audit BPK sebesar Rp286.784.575,00, adanya biaya pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp54.308.700,00, adanya penambahan gedung dan bangunan yang penganggaran belanja modalnya ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp75.290.400. Disamping itu, terdapat pengadaan Barang Milik Daerah yang penganggarannya melalui Belanja Barang (Perencanaan & Pengawasan) sebesar Rp9.259.762.178,00, dan terdapat koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah dapat diakui sebagai aset Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp49.660.348.000,00;

6. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp43.410.000,00;

7. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp54.764.600,00, adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp8.400.000,00 dan adanya biaya pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp11.391.950,00;

8. Pada Dinas Sosial terdapat Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp486.034.000,00 dan adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp48.422.000,00;

9. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp8.375.000,00, adanya belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp640.000,00, dan adanya Belanja Modal yang dianggarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi dikelompokkan pada Gedung dan Bangunan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman sebesar Rp75.290.400,00

10. Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp12.803.344,00;

11. Pada Dinas Budaya dan Pariwisata terdapat Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp1.272.090.100,00;

12. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat belanja modal yang

Page 88: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

72

dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp70.550.000,00. Disamping itu Dinas Pemuda dan Olahraga mendapat hibah aset tetap sebesar Rp2.057.073.000,00;

13. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp17.355.576,00, adanya belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp1.408.000,00, dan terdapat belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp76.967.500,00;

14. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp2.700.000,00, adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp60.792.000,00, adanya 1 (satu) set meja kantor yang kondisinya rusak berat sehingga dikurangi dari peralatan dan mesin dan di kelompokan ke aset lain-lain sebesar Rp1.609.500,00. Disamping itu adanya Barang Milik Daerah Droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp26.116.000,00;

15. Pada Biro Pemerintahan terdapat barang yang di-droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp52.611.359,00;

16. Pada Biro Hukum terdapat barang yang di-droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp22.710.368,00;

17. Pada Biro Organisasi terdapat barang hasil droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp29.769.660,00;

18. Pada Biro Perekonomian terdapat barang hasil droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp2.978.700,00;

19. Pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat barang droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp245.424.984,00;

20. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat barang hasil droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp46.418.470,00;

21. Pada Biro Umum dan Perlengkapan terdapat belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp118.338.500,00, adanya Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp866.638.400,00. Disamping itu terdapat barang yang di droping ke SKPD lain sebesar Rp1.165.598.207,00;

Page 89: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

73

22. Pada Biro Humas dan Protokol terdapat belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp39.675.000,00. Disamping itu terdapat belanja barang dan jasa yang yang merupakan aset tetap sebesar Rp74.000.000,00, dan terdapat barang yang di droping dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp323.568.036,00;

23. Pada Sekretariat DPRD terdapat biaya umum pengadaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp600.000,00 dan adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp37.392.000,00;

24. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan terdapat Barang Milik Daerah yang akan di hibahkan sebesar Rp173.297.000,00 yang dikelompokkan pada Aset Lain-lain;

25. Pada Kantor Penghubung terdapat Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp44.620.000,00;

26. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp2.850.000,00 dan adanya belanja modal yang dikelompokan pada aset tak berwujud sebesar Rp52.961.900,00. Disamping itu terdapat belanja barang dan jasa yang yang merupakan aset tetap sebesar Rp25.950.000,00;

27. Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan terdapat barang persediaan/pakai habis yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp17.800.000,00 dan adanya biaya pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp230.824.000,00; Disamping itu terdapat belanja barang dan jasa yang yang merupakan aset tetap sebesar Rp154.802.000,00;

28. Pada Badan Ketahanan Pangan terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp20.353.000,00;

29. Pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp60.728.000,00;

30. Pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdapat belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp4.850.000,00 dan adanya biaya pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp34.838.000,00;

31. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp157.645.000,00;

Page 90: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

74

32. Pada Dinas Pertambangan dan Energi terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp17.454.000,00, adanya belanja barang pakai habis yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp149.212.000,00 serta adanya belanja pemeliharaan yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp6.800.000,00;

33. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp1.450.000,00, adanya belanja barang persediaan /pakai habis yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp10.365.400,00 dan adanya Belanja Modal yang yang dikelompokkan pada Aset Lainnya sebesar Rp968.469.350,00. Disamping itu terdapat belanja barang dan jasa yang yang merupakan aset tetap sebesar Rp20.900.000,00;

34. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat belanja modal yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp800.000,00, adanya belanja barang persediaan /pakai habis yang dianggarkan pada belanja modal sebesar Rp4.300.000,00, serta adanya Barang Milik Daerah yang akan di hibahkan sebesar Rp209.620.000,00 yang dikelompokkan pada Aset Lain-lain.

B. Koreksi atas Saldo sampai dengan TA 2009

Selain adanya penambahan Aset Tetap karena perolehan Tahun Anggaran 2010, juga terdapat koreksi atas saldo Aset Tetap sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp1.808.070.883.457,70. Koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi tambah akibat penilaian Aset sebesar Rp1.877.012.106.702,00 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp1.272.838.190.000,00, Mesin dan Peralatan sebesar Rp13.801.315.963,00 serta Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp590.372.600.739,00.

Penilaian terhadap Aset dimaksud diantaranya untuk memberikan nilai terhadap Aset-aset yang sebelumnya bernilai nol atau Rp.1,00. Namun demikian masih terdapat 12 buah situ yang nilainya nol, yaitu :

- 8 buah situ berlokasi di Kabupaten Tangerang yaitu : Situ Waluh Kecamatan Kronjo, Situ Kepuh Kecamatan Sepatan, Situ Dadap Kecamatan Pasar Kemis, Situ Bojong Kecamatan Cikupa, Situ Jambu Kecamatan Rajeg, Situ Jengkol Kecamatan Cisoka, Situ Sarakan

Page 91: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

75

Kecamatan Pasar Kemis, dan Situ Pangodokan Kecamatan Pasar Kemis

- 3 buah situ berlokasi di Kota Tangerang yaitu : Situ Gede Kecamatan Tangerang, Situ Cangkring dan Situ Bulakan di Kecamatan Periuk

- 1 buah situ berlokasi di Kabupaten Tangerang Selatan yaitu Situ Teratai Kecamatan Serpong.

Terhadap hal ini Pemerintah Provinsi Banten sedang berupaya melakukan survey dan pengukuran ulang serta penelusuran aspek legalitas bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional.

2. Koreksi tambah sebesar Rp6.171.628.677,00 terdiri dari koreksi pada Mesin dan Peralatan sebesar Rp5.524.676.677,00 serta koreksi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp646.952.000,00 yang disebabkan kesalahan pengelompokkan pada aset lainnya yang sebelumnya dikategorikan sebagai Aset yang sedang dalam proses penghapusan tetapi seharusnya masih dicatat sebagai Aset Tetap.

3. Koreksi kurang terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang direklasifikasi ke dalam Aset Tetap sebesar (Rp61.381.603.460,00)

4. Koreksi kurang terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat dua kali pencatatan pada tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp6.514.764.592,00)

5. Koreksi kurang atas Aset Tetap yang sudah dihapuskan dan/atau direklasifikasi ke daftar Inventaris Ekstra Komptable karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi Aset Tetap sebesar (Rp3.587.123.953,00)

6. Koreksi kurang karena reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya karena kondisi Aset tetap yang Rusak Berat sebesar (Rp3.629.359.915,40) yang terdiri Mesin dan Peralatan sebesar (Rp3.624.967.917,40) dan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp4.391.998,00).

5.1.8.4. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset non lancar yang tidak dapat dikategorikan dalam Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2010 seperti terlihat dalam tabel.

Page 92: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

76

No Uraian Per 31 Desember 2010 Rp

Per 31 Desember 2009 Rp

1 Tuntutan Perbendaharaan 114,797,210.00 114,797,210.00 2 Tuntutan Ganti Rugi 1,125,274,262.00 1,255,664,900.00 3 Aset Tidak Berwujud 3,561,052,599.00 2,018,316,199.00 4 Piutang Pajak Daluwarsa 134,798,346.00 161,629,596.00 5 Piutang Retribusi Tidak Lancar 7,304,000.00 7,304,000.00 6 Aset Lain-lain 852,256,346,474.72 649,376,628,021.76

Jumlah 857,199,572,891.72 652,934,339,926.76 Aset Lainnya sebesar Rp857.199.572.891,72 terdiri dari : 1. Tuntutan Perbendaharaan merupakan saldo piutang TP berdasarkan SK

pembebanan kerugian sementara sejak tahun 2008 yang disajikan kembali sebesar Rp114.797.210,00.

2. Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo piutang TGR berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp1.125.274.262,00.

Saldo Piutang TGR belum termasuk kerugian daerah yang masih dalam proses majelis TP-TGR dan belum dibuatkan SKTJM-nya yang belum dicatat dalam. Kerugian tersebut akan dicatat sebagai Piutang TGR apabila sudah ada SKTJM. Selama Tahun 2010 Tuntutan Ganti Rugi yang telah dibayar sebesar Rp11.943.000,00.

3. Aset Tidak Berwujud, terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tidak berwujud milik Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Software yang diperoleh melalui kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2010. Selama tahun 2010 terdapat penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp1.542.736.400,00 dari saldo tahun 2009 sebesar Rp2.018.316.199,00 menjadi Rp3.561.052.599,00.

Page 93: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

77

Penambahan aset tidak berwujud antara lain terdapat pada SKPD :

No SKPD Jumlah1 Dinas Kesehatan 180,000,000.00 2 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 175,375,000.00 3 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman 40,675,000.00 4 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 82,857,000.00 5 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 476,138,000.00 6 Dinas Sosial 48,422,000.00 7 Dinas Pemuda dan Olahraga 70,550,000.00 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 76,967,500.00 9 Satuan Polisi Pamong Praja 60,792,000.00

10 Biro Humas dan Protokol 39,675,000.00 11 Sekretariat DPRD 37,392,000.00 12 Badan Penelitian dan Pengembangan 30,000,000.00 13 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 52,961,900.00 14 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 170,931,000.00

JUMLAH 1,542,736,400.00 Penjelasan lebih lanjut dapat dilhat dalam tabel pada lampiran Neraca.

4. Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp134.798.346,00 merupakan reklasifikasi Piutang Pajak yang sudah daluwarsa tetapi belum dilakukan penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah 1 Pajak Kendaraan Bermotor 94,551,000.00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 21,177,375.00 3 Air Bawah Tanah 18,962,680.00 4 Air Permukaan 107,291.00

Jumlah 134,798,346.00 Dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp161.629.596,00 terdapat pengurangan sebesar Rp26.831.250,00

5. Piutang Retribusi tidak lancar sebesar Rp7.304.000,00 merupakan reklasifikasi Piutang Retribusi ke Aset Lainnya atas piutang yang tingkat kolektabilitasnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Aset Lain-Lain sebesar Rp852.256.346.474,72 terdiri dari :

- Sisa piutang atas Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp237.655.000,00;

- Uang Sitaan Kejaksaan yang disita dari anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan massa bakti 1999–2004 sebesar Rp8.290.700.000,00, tersimpan an. Rekening Kejaksaan Negeri Banten, yaitu Rekening Bank Jabar No.0001655116001 sebesar Rp1.348.000.000,00, Rekening Bank BNI No.0013361521 sebesar

Page 94: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

78

Rp6.942.700.000,00.

- Aset berupa kajian-kajian sebesar Rp2.843.354.500,00 yaitu pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp46.900.000,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.796.454.500,00;

- Aset yang telah diserahterimakan kepada pihak lain tetapi belum ada penetapan tentang penghapusannya sebesar Rp588.981.404.843,00. Terdapat penambahan Aset lainnya pada Tahun 2010 yang berasal dari pengadaan tahun bersangkutan. Pada Tahun 2010 telah diproses penghapusan sebesar Rp21.643.198.671,00. Disamping itu terdapat koreksi tambah sebesar Rp16.919.282.700 yang berasal dari aset yang sebelumnya dikelompokkan dalam Aset yang sedang diajukan dalam proses penghapusan. Sampai dengan tanggal penyusunan laporan ini, usulan penghapusan sudah dilakukan oleh seluruh SKPD dan sedang dalam proses penghapusan oleh tim penghapusan.

- Aset yang sedang diajukan dalam proses penghapusan sebesar Rp40.660.579.316,32. Jumlah ini berkurang sebesar Rp28.709.902.002,44 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp69.370.481.318,76. Sampai dengan tanggal penyusunan laporan ini, usulan penghapusan sudah dilakukan oleh seluruh SKPD dan sedang dalam proses penghapusan oleh tim penghapusan.

- Aset yang berubah status kepemilikan tetapi belum ada penetapan penghapusannya sebesar Rp206.624.831.800,00. Sampai dengan tanggal penyusunan laporan ini, usulan penghapusan sudah dilakukan oleh seluruh SKPD dan sedang dalam proses penghapusan oleh tim penghapusan;

- Belanja Penunjang yang akan dikapitalisasi sebesar Rp986.851.600,00 yang tersebar pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp20.213.200,00, dan Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp966.638.400,00.

- Aset lainnya yang terdiri dari aset tetap yang rusak berat sebesar Rp3.630.969.415,40 yang tersebar di seluruh SKPD sebagai berikut :

Page 95: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

79

Peralatan & Mesin Aset Tetap Lainnya

1 Bappeda 181,693,222.00 4,391,998.00 2 Biro Adpem 420,000.00 - 3 Biro Hukum 24,312,150.00 - 4 Biro Humas 31,910,000.00 - 5 Biro Organisasi 140,090,300.00 - 6 Biro Pemerintahan 34,355,000.00 - 7 Biro Umum 44,842,000.00 - 8 BKPMD 100,816,000.00 - 9 BLHD 8,625,000.00 - 10 BMTR 13,450,000.00 - 11 BPPMD 840,000.00 - 12 Dinkes 202,340,000.00 - 13 Dinkop UKM 31,955,000.00 - 14 Dinsos 169,243,200.00 - 15 Disbudpar 50,200,000.00 - 16 Dishubkominfo 602,249,846.00 - 17 Dishutbun 23,717,500.00 - 18 Disnaker 8,875,000.00 - 19 Disperindag 610,303,201.40 - 20 Distamben 245,000.00 - 21 Distanak 264,931,800.00 - 22 DKP 219,342,978.00 - 23 DPKAD 512,756,040.00 - 24 Inspektorat 33,479,600.00 - 25 K.Penghubung 23,913,000.00 - 26 KesbangPol 109,469,280.00 - 27 RSUDM 150,000,000.00 - 28 Satpol PP 29,962,300.00 - 29 SDAP 2,240,000.00 -

Total 3,626,577,417.40 4,391,998.00

SKPDNoJenis Aset

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel XI : Lampiran Neraca.

5.1.9. KEWAJIBAN Saldo Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp134.334.111.267,44 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek karena jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010Rp.

1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 97,099,562.00 2 Utang Jangka Pendek Lainnya 134,237,011,705.44

Jumlah 134,334,111,267.44

UraianNo

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp97.099.562,00, merupakan pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2010. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

Page 96: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

80

PPN PPh-21 PPh-21 PPh-211 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Bappeda 983,900.00 2,805,000.00 134,150.00 180,000.00 4,103,050.00

2 Biro Organisasi

8,591,823.00 46,545,000.00 1,099,228.00 1,445,727.00 57,681,778.00

3 Sekretariat DPRD

2,887,182.00 11,118,825.00 303,532.00 243,199.00 14,552,738.00

4 DPKAD 11,457,999.00 6,966,300.00 1,497,188.00 840,509.00 20,761,996.00

23,920,904.00 67,435,125.00 3,034,098.00 2,709,435.00 97,099,562.00

JUMLAH

JUMLAH

NO SKPD PAJAK (Rp.)

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp134.237.011.705,44 terdiri dari : saldo Kewajiban adalah Bagian Hak Kabupaten/Kota dari Bagi Hasil Pajak yang belum dibayarkan oleh Provinsi untuk periode penerimaan 16 sampai dengan 31 Desember 2010, karena belum dilakukannya rekonsiliasi data bagi hasil tersebut serta terdapat pelampauan target Bagi Hasil Pajak Daerah yang belum didistribusikan. Jumlah ini telah dicatat sebagai saldo Hutang karena adanya Surat Keputusan Gubernur No.973/Kep.210-Huk/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang mencantumkan bahwa BHP Provinsi pada Kabupaten/Kota sebesar Rp134,223,327,705.44, meliputi : Sisa Bagi Hasil Pajak Bulan Desember 2010 sebesar Rp5.886.843.983,00 dan pelampauan target sebesar Rp128.336.483.722,44 yang akan dibayarkan Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, serta adanya kesalahan transfer dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp10.000.000,00 dan dari Pemerintah Kota Serang sebesar Rp3.684.000,00

Rincian Sisa Bagi Hasil Pajak Bulan Desember 2010 dan pelampauan target adalah sebagai berikut :

Page 97: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

81

Sisa Bagi Hasil Pajak Tahun 2010

Pelampauan Target Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2010

Hak Kabupaten/Kota yang Belum Dibayarkan

Rp. Rp. Rp.

PKB - 2,575,154,997.99 2,575,154,997.99

BBNKB - 5,995,068,801.00 5,995,068,801.00

ABT - 229,920,906.33 229,920,906.33

AP - 771,452,364.33 771,452,364.33

PBBKB - 6,650,968,973.07 6,650,968,973.07 JUMLAH - 16,222,566,042.72 16,222,566,042.72

PKB - 984,150,636.45 984,150,636.45

BBNKB - 2,521,280,163.00 2,521,280,163.00

ABT - 26,346,934.85 26,346,934.85

AP - 131,953,206.98 131,953,206.98

PBBKB - 2,034,198,883.28 2,034,198,883.28 JUMLAH - 5,697,929,824.55 5,697,929,824.55

PKB - 721,964,656.20 721,964,656.20

BBNKB - 2,319,758,007.00 2,319,758,007.00

ABT 19,269,341.00 5,559,040.90 24,828,381.90

AP 1,675,245.78 1,675,245.78

PBBKB 852,363,828.00 649,970,361.96 1,502,334,189.96 JUMLAH 871,633,169.00 3,698,927,311.83 4,570,560,480.83

PKB - 1,110,262,368.60 1,110,262,368.60

BBNKB - 2,339,253,552.00 2,339,253,552.00

ABT - 23,530,133.90 23,530,133.90

AP - 9,854,394.90 9,854,394.90

PBBKB 830,033,863.00 794,762,488.65 1,624,796,351.65 JUMLAH 830,033,863.00 4,277,662,938.05 5,107,696,801.05

PKB - 5,276,563,407.30 5,276,563,407.30

BBNKB - 18,570,211,472.70 18,570,211,472.70

ABT - 563,286,044.92 563,286,044.92

AP - 260,672,867.94 260,672,867.94

PBBKB - 6,278,222,769.47 6,278,222,769.47 JUMLAH - 30,948,956,562.32 30,948,956,562.32

PKB - 5,135,145,548.02 5,135,145,548.02

BBNKB - 12,255,407,382.00 12,255,407,382.00

ABT - 520,007,955.82 520,007,955.82

AP - 390,933,953.96 390,933,953.96

PBBKB 4,185,176,951.00 4,569,813,960.90 8,754,990,911.90 JUMLAH 4,185,176,951.00 22,871,308,800.70 27,056,485,751.70

PKB - 138,714,985.80 138,714,985.80

BBNKB - 1,993,432,062.00 1,993,432,062.00

ABT - 272,781,159.20 272,781,159.20

AP - 69,499,603.82 69,499,603.82

PBBKB - 8,376,336,015.77 8,376,336,015.77 JUMLAH - 10,850,763,826.59 10,850,763,826.59

PKB - 5,760,240,480.08 5,760,240,480.08

BBNKB - 20,188,245,997.80 20,188,245,997.80

ABT - 270,883,889.93 270,883,889.93

AP - 136,916,749.26 136,916,749.26

PBBKB - 7,412,081,298.61 7,412,081,298.61 JUMLAH - 33,768,368,415.68 33,768,368,415.68

JUMLAH PKB - 21,702,197,080.44 21,702,197,080.44

JUMLAH BBNKB - 66,182,657,437.50 66,182,657,437.50

JUMLAH ABT 19,269,341.00 1,912,316,065.85 1,931,585,406.85

JUMLAH AP - 1,772,958,386.96 1,772,958,386.96

JUMLAH PBBKB 5,867,574,642.00 36,766,354,751.69 42,633,929,393.69

5,886,843,983.00 128,336,483,722.44 134,223,327,705.44

No Kabupaten/Kota Uraian

1 KABUPATEN SERANG

2 KOTA SERANG

3 KABUPATEN PANDEGLANG

4 KABUPATEN LEBAK

TOTAL BAGI HASIL PAJAK

5 KABUPATEN TANGERANG

6 KOTA TANGERANG

7 KOTA CILEGON

8 KOTA TANGERANG SELATAN

Page 98: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

82

5.1.10. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Banten. Saldo Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp7.049.956.739.356’42 dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009Rp. Rp.

1 Ekuitas Dana Lancar 434,137,289,657.25 246,543,955,084.69 2 Ekuitas Dana Investasi 6,615,819,449,699.16 3,937,855,639,424.56

Saldo Ekuitas Dana 7,049,956,739,356.41 4,184,399,594,509.25

No. Uraian

5.1.10.1 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2010 sebesar Rp434.137.289.657,25 dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009Rp. Rp.

1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA)

535,848,289,855.00 235,495,508,609.00

2 Pendapatan yang ditangguhkan 2,498,352.00 18,778,484.00 3 Cadangan Piutang 2,159,777,573.69 1,888,907,496.69 4 Cadangan Persediaan 30,363,735,582.00 9,140,760,495.00 5 Dana yang harus di sediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek (134,237,011,705.44) -

Saldo Ekuitas Dana Lancar 434,137,289,657.25 246,543,955,084.69

No. Uraian

5.1.10.2 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Banten yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.615.819.449.699,16 dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009Rp. Rp.

1 Diinvestasikan dalam InvestasiJangka Panjang

147,800,949,437.17 145,001,318,868.39

2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 5,610,818,927,370.27 3,139,919,980,629.41 3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 857,199,572,891.72 652,934,339,926.76

Saldo Ekuitas Dana Investasi 6,615,819,449,699.16 3,937,855,639,424.56

No. Uraian

Page 99: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

83

5.1.11. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2010. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Saldo awal Kas Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp234.720.197.885,00 selama Tahun 2010 terdapat kenaikan bersih kas sebesar Rp285.719.816.850,00 yang berasal dari : 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.116.035.192.564,00 yang bersumber dari selisih antara Arus Kas masuk dengan dan Arus Kas keluar, sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009Rp. Rp.

1 Arus Kas Masuk 3,139,451,309,696.00 2,436,096,122,341.00 2 Arus Kas Keluar 2,023,416,117,132.00 1,739,030,124,369.00

Arus Kas Bersih (1-2) 1,116,035,192,564.00 697,065,997,972.00

No. Uraian

Arus Kas masuk sebesar Rp3.139.451.309.696,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan Arus Kas keluar sebesar Rp2.023.416.117.132,00 merupakan realisasi Belanja selain Belanja Modal, serta Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP pada Bendahara yang belum dikembalikan ke Kas Daerah.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah (Rp826.562.686.438,00), dengan perhitungan sebagai berikut :

Per 31 Desember

2010Per 31 Desember

2009Rp. Rp.

1 Arus Kas Masuk - - 2 Arus Kas Keluar 826,562,686,438.00 682,566,127,528.00

Arus Kas Bersih (1-2) (826,562,686,438.00) (682,566,127,528.00)

No. Uraian

Arus Kas keluar sebesar Rp826.562.686.438,00 terdiri dari Belanja Modal pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Page 100: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

84

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar (Rp3.752.689.276,00), dengan perhitungan sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009Rp. Rp.

1 Arus Kas Masuk 775,310,724.00 4,939,026,733.00 2 Arus Kas Keluar 4,528,000,000.00 17,529,382,500.00

Arus Kas Bersih (1-2) (3,752,689,276.00) (12,590,355,767.00)

UraianNo.

Arus Kas masuk sebesar Rp775.310.724,00 seluruhnya berasal dari Penyetoran Sisa UYHD, sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp4.528.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada PT Banten Global Development dan PD BPR/LPK.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009

Rp. Rp.1 Arus Kas Masuk 140,262,427,263.00 109,360,815,790.00 2 Arus Kas Keluar 140,262,427,263.00 109,360,815,790.00

Arus Kas Bersih (1-2) - -

No. Uraian

Arus Kas Masuk sebesar Rp140.262.427.263,00 merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga sebesar Rp140.262.427.263,00. Arus Kas Keluar sebesar Rp140.262.427.263,00 seluruhnya berasal dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Rincian Perhitungan Pihak Ketiga sebagai berikut :

Realisasi Tahun 2010Rp.

1 PPN 86,791,517,896.00 2 PPh Pasal 21 16,851,686,595.00 3 PPh Pasal 22 4,886,863,180.00 4 PPh Pasal 23 13,853,727,217.00 5 PPh Pasal 4 6,490,694,516.00 6 Iuran Wajib Pegawai 10% 9,268,358,062.00 7 Iuran Wajib Pegawai 2% 802,896.00 8 Taperum 293,219,321.00 9 ASKES 1,825,557,580.00

JUMLAH 140,262,427,263.00

UraianNo.

Dengan demikian pada akhir Tahun Anggaran 2010 terdapat saldo akhir kas di BUD (Kas Daerah) sebesar Rp520.440.014.735,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Page 101: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

85

1. Saldo awal kas di BUD Rp 234.720.197.885,00 2. Kenaikan Bersih Kas Rp 285.719.816.850,00 3. Saldo akhir kas di BUD (1+2) Rp 520,440,014,735.00 Disamping itu terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp15.505.374.682,00, saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.772.352,00 dan saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp726.000,00 sehingga saldo kas keseluruhan sebesar Rp535,947,887,769.00

Jumlah saldo kas sebesar Rp535,947,887,769.00 tidak sama dengan Sisa Lebih Pembiayaan sebesar Rp535.848.289.855,00. Hal ini disebabkan dalam saldo kas terdapat pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara sebesar Rp97.099.562,00 yang bukan merupakan hak Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu terdapat Jasa Giro pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.772.352,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp726.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut belum bisa diakui sebagai pendapatan karena belum disetor ke Kas Daerah sehingga belum bisa di akui sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

5.2. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN Pemerintah Provinsi Banten tidak menyajikan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual. Mengingat hal tersebut sampai dengan Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Provinsi Banten masih menerapkan basis kas modifikasian.

Page 102: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

86

BAB VI INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kami senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan beberapa hal yang menjadi rekomendasi pemeriksa.

Mengacu kepada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun-tahun sebelumnya diperoleh petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam hal peningkatan pengelolaan aset tetap, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan sistem penjaminan mutu (quality

assurance) yang memadai dalam hal penyajian aset tetap di neraca; 2. Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan proses reinventarisasi pembenahan aset

tetap pada tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK-RI bersifat menyeluruh dengan melakukan validasi data aset tetap s/d tahun 2008 dan melaksanakan pembenahan aset tetap sesuai kronologis prosesnya, proses koreksi dan supervisi sehingga dapat menjamin tingkat keakuratan data;

3. Melaksanakan penilaian barang milik daerah yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00; 4. Melakukan revisi SK Gubernur Banten tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

dari tahun 2005 s/d 2008; 5. Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan rapat konsinyering dengan pihak

Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dalam rangka penyelesaian permasalahan kepemilikan aset tanah dan bangunan yang berasal dari pelimpahan Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan peningkatan sistem pembukuan, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan Penyusunan Pedoman berupa Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Guna meminimalisir kesalahan (human error) dan memudahkan akses informasi, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan penyempurnaan Software Pengelolaan Keuangan

Page 103: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

87

Daerah yang terintegrasi meliputi : Sistem Aplikasi Penyusunan Anggaran Daerah (SIPADA), Sistem Informasi Manajemen Pencairan Dana (SIMPEDA), Sistem Informasi Akuntansi (SIAKU), dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD).

Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peranan Inspektorat Provinsi Banten dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diantaranya :

1. Stok Opname dengan target menghitung saldo barang persediaan per 31 Desember;

2. Cash opname dengan target menghitung saldo kas di bendahara per 31 Desember;

3. Pemeriksaan akhir tahun pada bulan Januari 2011 dengan target pengawasan khusus pengelolaan keuangan dan barang/jasa pada pengadaan barang tahun sebelumnya yang belum terperiksa pada saat pemeriksaan reguler ke II berakhir;

4. Monitoring laporan keuangan SKPD dengan target pengujian hasil stock/cash opname dan hasil pemeriksaan akhir tahun (pengadaan/hibah aset tetap) terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh SKPD dan pelaksanaan konversi dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Bulan Februari 2011;

6. Pemeriksaan Reguler I dengan target pengawasan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) , kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, persiapan panitia pengadaan barang/jasa, kesesuaian antara rencana kegiatan dengan tupoksi serta persiapan pengelolaan barang;

7. Pemeriksaan reguler II dengan target dititikberatkan pada seluruh aspek pengawasan operasional SDM, Tupoksi, pengelolaan barang dan pengelolaan keuangan;

8. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;

9. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada Kabupaten/Kota;

10. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada Desa;

11. Memberikan pembinaan kepada SKPD, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan.

Page 104: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

88

Mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK, telah dilakukan monitoring sekaligus upaya penyelesaiannya secara terus menerus yang dilaksanakan setiap bulan dengan fasilitasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Penjelasan pemutakhiran data TLHP sampai dengan September 2010 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Jml Nilai (Rp) JML Nilai (Rp) JML Nilai (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2004 9 54,748,524,500.00 8 54,748,524,500.00 0 - 2 15,144,500,000.00 6 39,604,024,500.00 2 2005 30 248,115,125,143.32 42 248,115,125,143.32 5 - 13 85,831,776,754.61 24 162,283,348,388.71 3 2006 61 668,466,275,621.11 105 668,466,275,621.11 3 - 27 578,382,141,198.10 75 90,084,134,423.01 4 2007 57 140,052,341,290.29 80 140,052,341,290.29 4 49,879,600,211.00 23 31,079,917,244.12 53 59,092,823,835.17 5 2008 30 158,302,886,598.66 68 158,302,886,598.66 2 - 21 17,357,760,666.53 45 140,945,125,932.13 6 2009 61 314,623,759,563.15 140 205,899,370,613.72 3 147,882,158,868.47 95 8,002,646,184.38 42 50,014,565,560.87 7 2010 17 8,859,181,237.15 27 6,551,440,628.35 5 - 5 - 17 6,551,440,628.35

265 1,593,168,093,953.68 470 1,482,135,964,395.45 22 197,761,759,079.47 186 735,798,742,047.74 262 548,575,463,268.24 Jumlah

JUMLAH

NILAI (Rp)SARANNILAI (Rp)TEMUAN BT (Belum TL) TB (TL Belum Sesuai Rekomendasi) TS (TL Sesuai Rekomendasi)Status Penyelesaian per September 2010

THNNO

Page 105: 01. Lhp Lkpd Prov Banten Ta 2010

89

BAB VII PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan yang dibiayai APBD tidak mungkin tercapai secara optimal tanpa adanya dukungan, dorongan serta partisipasi aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat. Oleh karenanya pencapaian kinerja Pemerintah pada Tahun Anggaran 2010 ini pada hakekatnya adalah keberhasilan masyarakat selaku pelaku pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai akhir laporan ini disampaikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp535.848.289.855,00 terdiri dari :

- Saldo pada Kas Daerah sebesar Rp 520.440.014.735,00 - Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 15.408.275.120,00

(setelah dikurangi pajak yang belum disetor) Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga diberikan petunjuk dan

ridho dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH