0b. Panlak Pengimbasan Kur 2013 SMA,Isi-281013.Docx

Panduan Pelaksanaan Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 SMA

2013,Direktorat Pembinaan SMA-Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 1-47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2013 dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah telah melakukan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 menjadi Kurikulum 2013. Pengembangan Kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum sebelumnya, juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh atau diketahui setelah siswa mempelajari materi pembelajaran. Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Sedangkan inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 SMA diterapkan secara bertahap dimana pada tahun 2013 akan dilaksanakan secara terbatas di 1.270 SMA yang tersebar di 33 provinsi dan 295 kabupaten/kota. Pelaksanaan terbatas tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0128/MPK/KR/2013 tanggal 5 Juni 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013 menyatakan bahwa Kurikulum 2013 telah disepakati untuk diimplementasikan secara bertahap dan terbatas mulai tahun pelajaran 2013/2014. Selanjutnya pada tahun 2014 direncanakan akan dilakukan pada seluruh SMA. Mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA tersebut, Direktorat Pembinaan SMA memprogramkan kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 melalui kegiatan In House Training (IHT) di 1.270 SMA. Tujuan dari kegiatan IHT tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian serta mengembangkan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengimbasan tersebut pada dasarnya merupakan perluasan sasaran sosialisasi dan penguatan pemahaman konsep Kurikulum 2013 baik bagi guru yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya (guru Inti dan guru Sasaran) maupun guru yang belum pernah mengikuti pelatihan. Proses, mekanisme, dan materi kegiatan pengimbasan tersebut diuraikan dalam Panduan Pelaksanaan (Panlak) Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA).

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang diperbaharui dengan Nomor 32

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/MPK/KR/2013 tanggal 5 Juni 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013;

14. DIPA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Nomor 023.12.1.666049/ 2013 tanggal 5 Desember 2012;

15. Surat Keputusan Dirjen Dikmen Nomor 717/D/Kep/2013 Tentang Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas.

C. Tujuan

Tujuan umum pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA adalah memperluas sasaran dan memperkuat pemahaman konsep dan implementasi Kurikulum 2013 di sekolah. Sedangkan secara khusus bertujuan: 1. Memperkuat pemahaman kepala sekolah dan guru tentang konsep dan substansi

Kurikulum 2013; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah; 3. Meningkatkan kualitas perencanaan, proses dan penilaian pembelajaran; dan 4. Menyusun perangkat pendukung implementasi Kurikulum 2013 di sekolah.

D. Hasil yang Diharapkan

Pada akhir pengimbasan implementasi Kurikulum 2013, hasil yang diharapkan adalah: 1. Seluruh guru di sekolah memahami konsep dan implementasi Kurikulum 2013; 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan implementasi Kurikulum 2013 di sekolah; 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah berdasarkan

Kurikulum 2013; dan 4. Tersedianya perangkat pendukung implementasi Kurikulum 2013 di sekolah berupa

naskah KTSP dan RPP untuk kelas X semua mata pelajaran.



BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN

A. Pengorganisasian Kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan SMA Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013.

B. Ruang Lingkup dan Alur Kegiatan

Pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA terdiri atas 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut: 1. Workshop Asistensi Bantuan Sosial Pengimbasan Kurikulum 2013; 2. Bantuan Sosial Pengimbasan Kurikulum 2013; dan 3. In House Training (IHT) Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah. Alur kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Kegiatan Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 SMA

Penjelasan alur kegiatan: 1. Kepala Sekolah dari 1.270 SMA pelaksana Kurikulum 2013 dan Kepala Seksi Kurikulum

Dinas Pendidikan Provinsi (33 provinsi) dan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (295 kabupaten/kota) mengikuti workshop asistensi bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013.

2. Bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 akan disalurkan ke 1.270 SMA pelaksana Kurikulum 2013 melalui rekening BNI.

3. Pelaksanaan kegiatan pengimbasan Kurikulum 2013 akan dilaksananakan dalam bentuk In House Training (IHT)

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA adalah 1.270 SMA Pelaksana Kurikulum 2013 di 33 provinsi dan 295 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai SMA pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014. Daftar 1.270 SMA penerima bantuan sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 pada Lampiran 1.

Workshop Asistensi Bantuan Sosial Pengimbasan

Kurikulum 2013

IHT Pengimbasan Kurikulum 2013

di Sekolah

Bantuan Sosial Pengimbasan

Kurikulum 2013



D. Workshop Asistensi Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013

1. 1.270 SMA yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 akan mendapatkan pembekalan tentang penguatan konsep Kurikulum 2013, strategi pengimbasan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penandatanganan surat perjanjian bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 pada kegiatan Workshop Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

2. Tujuan dari workshop asistensi tersebut adalah: a. Meningkatkan pemahaman kebijakan pengembangan dan implementasi Kurikulum

2013; b. Memperkuat pemahaman konsep dan strategi implementasi Kurikulum 2013; c. Menyamakan persepsi dan pemahaman materi dan strategi pengimbasan

implementasi Kurikulum 2013; d. Meningkatkan jaringan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam pembinaan implementasi Kurikulum 2013; e. Sinkronisasi rencana kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013; f. Menandatangani naskah surat perjanjian penggunaan dana bantuan sosial

pengimbasan implementasi Kurikulum 2013. 3. Workshop Asistensi Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 tahun

2013 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di 9 region (Medan, Solo, Surabaya-1, Surabaya-2, Jakarta-1, Jakarta-2, Makassar, Bandung-1, dan Bandung-2). Pembagian peserta per region ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

4. Peserta workshop adalah 1.270 Kepala SMA penerima bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 dan 328 Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kabupaten.

5. Narasumber dan fasilitator workshop berasal dari Direktorat Pembinaan SMA, Tim Pengembang Kurikulum 2013, Kepala Sekolah dan Guru SMA.

E. Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013

Kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di 1.270 SMA didukung dengan dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Ketentuan dan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tersebut diatur sebagai berikut:

1. Dana bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 disalurkan langsung

kepada 1.270 SMA pelaksana Kurikulum 2013 dalam 3 kategori disesuaikan dengan jumlah guru di masing-masing sekolah. Besarnya paket tersebut adalah a. Kategori 1 (30 orang) : Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta) b. Kategori 2 (45 orang) : Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) c. Kategori 3 (60 orang) : Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Direktorat Pembinaan SMA bersama-sama dengan sekolah menetapkan salah satu paket tersebut berdasarkan data jumlah guru yang dimiliki oleh sekolah tersebut.

2. Bantuan sosial bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2013.

3. Jangka waktu penggunaan dana bantuan sosial mulai dari diterimanya dana s.d. 14 Desember 2013. Oleh karena itu sekolah harus menyusun jadwal penggunaan dana dengan mempertimbangkan batas waktu penggunaan dana tersebut.

4. Bantuan sosial akan disalurkan dengan cara pembayaran langsung ke nomor rekening sekolah penerima melalui KPPN setempat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA tahun anggaran 2013.



5. Penyaluran bansos ke setiap sekolah diberikan dalam satu tahap sebesar 100% dari jumlah dana bansos, setelah sekolah penerima dan pemberi bansos menandatangani Surat Perjanjian dan kuitansi penerimaan bantuan serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Contoh RAB dan Surat Perjanjian pada Lampiran 2 dan 3.

6. Kelengkapan administrasi penyaluran dana bansos yang disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan SMA penerima bansos meliputi:

Tabel 1. Kelengkapan administrasi penyaluran dana bansos pengimbasan

implementasi Kurikulum 2013

No. Komponen Dit.

Pembinaan SMA

SMA Penerima

Bansos a. Surat Keputusan Penetapan Pemberian Bantuan Sosial

Pengimbasan Implementasi Kurikulum tahun 2013 di SMA

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)penggunaan bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 per sekolah, yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil asistensi sekolah dengan Direktorat Pembinaan SMA

c. Surat perjanjian pemberian dan penggunaan bansos pengimbasan implementasi Kurikulum 2013, dibuat 4 (empat) rangkap, semua bermaterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh pemberi dan penerima bantuan

d. Kuitansi pembayaran dana bansos, dengan ketentuan sebagai berikut: Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah

penerima bansos, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA, dan dibubuhi stempel masing-masing instansi yang terkait.

Kuitansi dibuat dalam 6 (enam) rangkap (lembar 1, bermaterai Rp. 6.000,-).

Contoh kuitansi penerimaan bansos pada Lampiran 4.

e. Foto copy rekening Bank, dengan ketentuan sebagai berikut: Foto copy rekening yang dilegalisir oleh pejabat bank

yang bersangkutan dan di stempel asli. Rekening harus atas nama sekolah penerima bantuan,

bukan atas nama pribadi atau yayasan. Pengambilan dana atas nama 2 (dua) orang yaitu

Kepala sekolah dan Bendahara sekolah yang bersangkutan.

f. Foto-copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah

g. Foto-copy pengangkatan Kepala sekolah yang bersangkutan

7. Prinsip penggunaan dana bansos pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 a. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Transparan Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.



c. Akuntabel Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus membuat revisi, dan disetujui oleh pemberi bantuan.

d. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

e. Efektif dan efisien Pengelolaan dana bantuan harus efektif dan efisien. Menghindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.

f. Tertib administrasi dan pelaporan Penerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

g. Saling percaya Pemberian bantuan berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima Bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

8. Sifat bantuan sosial

Dana bansos ini bersifat stimulus, dan penggunaannya akan difokuskan untuk membiayai kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013. Jenis bantuan ini dimungkinkan adanya sharing sebagai bentuk kepedulian yayasan/sekolah/ masyarakat/pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap implementasi Kurikulum 2013. Pengertian sharing di sini, tidak harus dalam bentuk uang, melainkan bisa berbentuk material, tenaga, atau fasilitas pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang belum tersedia. Besarnya sharing relatif, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dan atau sekolah.

9. Peruntukkan bansos pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013

Peruntukan dana bantuan sosial pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 dibagi dalam tiga ketegori sebagai berikut: Tabel 2. Peruntukkan bansos pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013

Kategori 1

Kegiatan Jumlah Dana (Rp)*) Keterangan

1. Penggandaan Panduan dan Bahan IHT

550.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT

2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap I)

15.400.000 Uang saku dan konsumsi peserta

3. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap II)


4. Honor Penugasan (PR) 2.700.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 26.000.000 Dua Puluh Enam Juta

Keterangan: *) Jumlah dana pada kegiatan nomor 1-4 disesuaikan dengan jumlah guru dalam satu sekolah, dan

ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing khususnya biaya untuk konsumsi.



Kategori 2



800.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT

2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap I)




4. Honor Penugasan (PR) 2.700.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 33.000.000 Tiga Puluh Tiga Juta


ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing khususnya biaya untuk konsumsi. Kategori 3



1.050.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT

2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013(IHT tahap I)




4. Honor Penugasan (PR) 2.700.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 40.000.000 Empat Puluh Juta


ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing khususnya biaya untuk konsumsi.

10. Pengelolaan keuangan a. Pertanggungjawaban penggunaan dana

Dana bantuan sosial harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam panduan pelaksanaan ini, surat perjanjian dan RAB bantuan sosial serta mengacu peraturan keuangan yang berlaku.

b. Pembebanan biaya transfer Biaya transfer dana bantuan sosial dibebankan pada dana bantuan sosial yang diterima oleh sekolah.

c. Pembukuan dan pencatatan penggunaan dana Seluruh penggunaan dana harus dicatat/dibukukan secara tertib dan rapi dalam buku tersendiri, sesuai dengan ketentuan pembukuan keuangan yang berlaku. Contoh Format Pembukuan Kas Umum pada Lampiran 5.

d. Penyimpanan dokumen dan rekaman Seluruh berkas pendukung baik yang berkaitan dengan berkas pemberian bantuan sosial (rencana pelaksanaan kegiatan, RAB, Surat Perjanjian), laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013, laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban keuangan harus dikelola dan disimpan secara tertib dan teratur sampai batas waktu minimal 3 tahun, sesuai dengan ketentuan kearsipan dan penyimpanan dokumen negara yang berlaku.



e. Pengalihan dan penyimpangan penggunaan dana Apabila terdapat perubahan kegiatan dan atau penggunaan bantuan sosial, maka sekolah penerima harus terlebih dahulu mengajukan usulan revisi secara tertulis dilengkapi dengan alasan pengalihan/perubahannya, ditujukan kepada pemberi bantuan.Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana subsidi sebagaimana diatur pada buku petunjuk pelaksanaan ini, dan atau jika ada laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak penerima bansos akan diberikan sangsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengembalikan dana yang tidak sesuai penggunaannya pada Kas Negara.

f. Pemungutan dan penyetoran pajak Berbagai jenis pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran transaksi yang dilakukan pihak penerima subsidi, harus langsung dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nilai nominal pada faktur pembelian atau kuitansi sebagai bukti pembayaran

suatu transaksi yang akan mengakibatkan pembayaran pajak, maka nilai nominal tersebut harus sudah termasuk pajak, dan dinyatakan dalam faktur atau kuitansi.

2) Segala penghasilan (honor) yang diberikan kepada personil yang melaksanakan tugas (misalnya: honor fasilitator) dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dipungut oleh penerima bansos dan disetorkan ke Kas Negara.

g. Penyetoran sisa dana 1) Apabila masih terdapat sisa bantuan sosial yang tidak habis dipakai, maka

sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Negara melalui KPPN setempat dengan menggunakan Blangko Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

2) Setoran sisa bantuan sosial disetorkan melalui Bank Persepsi, antara lain: Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank mitra KPPN setempat.

11. Larangan penggunaan bantuan sosial

Dana bantuan sosial merupakan amanah dan kepercayaan, sehingga penting untuk secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal berikut ini: a. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, misalnya

membeli barang, membiayai uang harian kepala sekolah, dan sejenisnya; b. Melakukan korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk

apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun; c. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu memborongkan kepada pihak

kontraktor/perusahaan; d. Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana yang berasal

dari RAPBS, APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi; e. Memindahkan dana bantuansosial dari rekening rutin sekolah ke rekening pribadi

untuk tujuan dan alasan apapun; f. Menggunakan dana bantuan sosial untuk simpan pinjam; g. Menggunakan dana bantuan sosial untuk tambahan gaji guru/karyawan; h. Menggunakan dana bantuan sosial untuk investasi, misalnya untuk membeli

ternak dengan maksud meraih keuntungan, dan sejenisnya; i. Menggunakan dana bantuan sosial untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan

langsung dengan program/kegiatan bansos.



12. Sanksi Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, penerima bantuan sosial terbukti secara sah melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara, maka Direktorat Pembinaan SMA memberi peringatan/teguran secara lisan atau tertulis. Penerima bantuan wajib mengindahkan peringatan/teguran tersebut. Jika tidak, Direktorat Pembinaan SMA akan memberikan sanksi kepada penerima bantuan sesuai dengan jenis pelanggarannya berupa: a. Meminta bantuan institusi pemeriksa/penyidik yang berwenang (Inspektorat

Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung ke penerima bantuan;

b. Menarik kembali bantuan dana yang telah disalurkan ke penerima bantuan untuk disetorkan ke Kas Negara;

c. Memasukkan penerima bantuan ke dalam daftar sekolah yang melanggar aturan (apabila terbukti) untuk kemudian tidak diberikan bantuan lagi di masa mendatang.

13. Hasil dan SPJ keuangan

Seluruh kegiatan harus dapat menghasilkan sesuatu dalam bentuk bukti fisik sesuai dengan tujuan dan sasaran/target yang telah ditetapkan, sebagai contoh:

Tabel 3. Contoh Format Hasil dan SPJ Keuangan

Kegiatan

Out Put

Bentuk SPJ Keuangan

1. Belanja Pengiriman Surat Dinas

Tanda Terima Pengiriman Surat

Dst

Faktur pengiriman surat

2. Belanja Bahan ATK Tanda Terima Panduan dan

Materi IHT Daftar Menu Makanan Dst

Kwitansi pembelian ATK yang ditandatangani dan distempel

Kwitansi rumah makan yang ditandatangani dan distempel

Dst Dst Dst Dst

14. Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian dan pengawasan penggunaan bansos pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana bantuan yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai sasaran yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.Monitoring dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Media masa akan dilibatkan secara independent untuk melakukan peliputan pelaksanaan program dana bantuan, bilamana diperlukan. Metode monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung, studi dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian kuesioner/ instrumen oleh responden. Kuesioner/instrumen monitoring disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA.



Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat terlaksana secara efektif Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Menyiapkan perangkat pendukung monitoringdan evaluasi keterlaksanaan

pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di SMA tahun 2013 serta pemanfaatan dana bantuan sosial;

b. Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan workshop/TOT di tingkat pusat yang akan melibatkan unsur pusat dan daerah.

15. Pelaporan

Laporan yang harus disiapkan oleh setiap SMA penerima bansos pengimbasan implementasi Kurikulum 2013, terdiri atas: a. Laporan pelaksanaan program

Laporan pelaksanaan program berisi tentang informasi antara lain tentang keterlaksanaan kegiatan, ketercapaian sasaran/target, kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana jadwal, permasalahan/kendala yang dihadapi, upaya pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut. Format laporan pada Lampiran 5.

b. Laporan penyerapan dan penggunaan dana bantuan sosial Laporan penyerapan dan penggunaan dana bantuan sosial disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Laporan penyerapan dana (mencakup: rencana dan realisasi penggunaan

dana serta sisa dana, pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara), dilengkapi dengan bukti penggunaan dana yang terdiri atas: a) Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, sesuai dengan jenis

pengeluaran yang digunakan/dikeluarkan (honor, transport, konsumsi, pengadaan ATK, penggandaan bahan, dan lain-lain).

b) Bukti setor pajak dan bukti setor sisa dana (bila ada). 2) Laporan penyerapan dana dan seluruh bukti penggunaan dana di atas, dibuat

rangkap 2 (dua) Format laporan penyerapan dan penggunaan dana bansos pada Lampiran 5.

Pengesahan, peruntukan, waktu pengiriman laporan, dan berita acara serah terima hasil pembelian/pengadaan barang diatur sebagai berikut: a. Laporan penggunaan dana, ditandatangani oleh kepala sekolah penerima bansos. b. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, ditandatangani oleh kepala sekolah

penerima bansos. c. Laporan penyerapan dan penggunaan bantuan sosial, yang dibuat sebanyak 2

(dua) rangkap dengan diperuntukan sebagai berikut : 1) 1 (satu) naskah laporan dilampiri dengan bukti SPJ yang ASLI, untuk arsip

sekolah. 2) 1 (satu) naskah dilampiri dengan lembar kedua (foto copy) bukti SPJ,

disampaikan kepada :

Direktur Pembinaan SMA, U.p. Drs. Alinurdin, M.Pd, Kasubdit Pembelajaran (PPK Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA, Direktorat Pembinaan SMA) Kompleks Kemdikbud Gedung A Lantai 3 Jl. R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan



16. Pengaduan masyarakat Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan dana bantuan sosial pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013, Direktorat Pembinaan SMA membentuk Unit Pelayanan Masyarakat (UPM). Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan prinsip pengelolaan bantuan sosial, yang berfungsi sebagai: (1) mediator antara masyarakat dan pengelolan dana bantuan sosial pengimbasan pelaksanaanKurikulum 2013, (2) pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal), dan (3) pusat informasi umum pemberian bantuan sosial pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui:

a. Hotline bansos pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013: 081318703136 b. Tertulis dengan alamat:

Direktur Pembinaan SMA u.p Kasubdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 3 Jl. RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12011 Telepon dan faximile (021) 7669205

c. Email ke alamat : [email protected]

F. IHT Pengimbasan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah

Sebelum pelaksanaan Kurikulum 2013, guru (Matematika, Sejarah, dan Bahasa Indonesia) dan kepala sekolah pelaksana Kurikulum 2013 (1.270 SMA) masing-masing mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat dan PPPPTK. Sedangkan guru mata pelajaran lainnya belum secara intensif mendapatkan pembinaan implementasi Kurikulum 2013. Guna memperluas sasaran sosialisasi dan memperkuat implementasi Kurikulum 2013 di sekolah diprogramkan kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di 1.270 SMA untuk semua guru. Secara umum tujuan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di SMA adalah untuk menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 di sekolah sesuai dengan konsep dan substansi Kurikulum 2013. Sedangkan tujuan khusus pengimbasan adalah: 1. Meningkatkan pemahaman guru dalam konsep dan implementasi Kurikulum 2013. 2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru dalam mengembangkan

pembelajaran saintifik 3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru dalam merancang dan

melaksanakan penilaian autentik 4. Meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar yang diperlukan Pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di SMA difokuskan pada fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di sekolah dalam: 1. Penguasaan konsep pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013, yang mencakup

kajian dan diskusi tentang alasan rasional kebijakan Kurikulum 2013 serta elemen perubahan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Aspek penting pada konsep pembelajaran Kurikulum 2013 adalah perubahan mindset dan esensi Kurikulum 2013;

2. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP;



3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,serta pendekatan dan strategi pembelajaran di SMA;

4. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang difokuskan pada terwujudnya pendekatan scientific dan high order thinking dalam pembelajaran yang diindikasikan oleh empat dimensi perluasan ilmu pengetahuan, yaitu: (a) memahami fakta; (b) penguasaan konsep;(c) kemampuan mengembangkan prosedur penerapan konsep;dan (d) meningkatkan kesadaran tentang informasi atau proses yang telah diketahui atau yang belum diketahui peserta didik.

5. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah penilaian, termasuk didalamnya pelaksanaan authentic assessment.

Pengorganisasian, kegiatan, dan pembiayaan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 SMA diatur sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan pengimbasan di 1.270 SMA pelaksanaan Kurikulum 2013

mengacu pada rencana kerja yang sudah disusun dan disepakati dengan Direktorat Pembinaan pada saat kegiatan Workshop Asistensi Bantuan Sosial Pengimbasan Kurikulum 2013. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengimbasan harus selalu dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

2. Pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 dilakukan dalam 3 kegiatan yaitu (a) IHT

Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT Tahap 1); (b) Penugasan; dan (c) IHT Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT Tahap 2) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Kegiatan IHT Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 SMA

a. In House Training (IHT) Tahap 1 Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 1) IHT pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 merupakan kegiatan internal

yang dilaksanakan oleh 1.270 SMA di masing-masing sekolah sesuai dengan jadwal ditetapkan.

2) IHT Kurikulum 2013 Tahap 1 diselenggarakan selama 2 (dua) hari setara dengan 18 jam @ 45 menit, diikuti oleh semua guru sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk membahas konsep dan implementasi Kurikulum 2013. Materi IHT ditetapkan sekolah masing-masing sesuai kebutuhan mencakup Konsep Kurikulum 2013, Pembelajaran Saintifik dan Model Pembelajaran (Inkuiri, Diskoveri, Projek), Penilaian Autentik dan Laporan Capaian Kompetensi, Pengembangan RPP termasuk Analisis Kompetensi, Pengembangan Bahan Ajar dan lain-lain.

3) Jumlah peserta IHT minimal sama dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) bansos yang disusun oleh SMA penerima bansos. Sekolah dapat menambah peserta sesuai dengan kebutuhan dengan tambahan biaya secara mandiri oleh sekolah yang bersangkutan.

4) Fasilitator kegiatan IHT Kurikulum 2013 adalah widyaiswara PPPPTK/LPMP, dosen LPTK, pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru sekolah bersangkutan/sekolah lain yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 (instruktur nasional, guru inti, guru sasaran, guru pendamping, bimtek Kurikulum 2013). Sedangkan narasumber berasal dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.


Tahap - 1


Tahap - 2

Penugasan



5) Panduan dan materi IHT Kurikulum 2013 disusun oleh sekolah mengacu pada panduan pelaksanaan IHT yang disusun oleh Direktorat PSMA

6) Perangkat IHT pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 Tahap 1 yang harus disiapkan dan dibagikan oleh sekolah kepada peserta adalah: a) Panduan IHT Pengimbasan Kurikulum 2013 tahap 1

Format panduan Implementasi Kurikulum 2013 disesuaikan dengan kebiasaan sekolah dan minimal memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jumlah peserta dan nama peserta, jumlah dan nama narasumber dan fasilitator, struktur program, jadwal, dan panitia.

b) Materi IHT Kurikulum 2013 tentang Pembelajaran Saintifik dan Model Pembelajaran (Inkuiri, Diskoveri, Projek), Penilaian Autentik dan Laporan Capaian Kompetensi, Pengembangan RPP termasuk Analisis Kompetensi, Pengembangan Bahan Ajar.

7) Pembiayaan kegiatan IHT pengimbasan Kurikulum 2013 tahap 1 berasal dari bansos pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diterima 1.270 SMA.

8) Output IHT Tahap 1 adalah materi penugasan kepada peserta untuk mengembangkan KTSP sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, menyusun RPP mapel kelas X beserta bahan ajar yang dibutuhkan.

b. Penugasan

1) Penugasan merupakan kegiatan penyusunan dan pengembangan tugas hasil IHT Tahap 1 meliputi KTSP dan RPP per mata pelajaran kelas X beserta bahan ajarnya. Bahan ajar dimaksud adalah materi yang ada dalam RPP dan bagian dari RPP.

2) Pembagian tugas untuk penyusunan tugas di atas ditetapkan oleh sekolah. 3) Waktu penyelesaian penugasan maksimum 7 hari setelah IHT Tahap 1. 4) Hasil penugasan dipresentasikan dan dibahas pada IHT Tahap 2. 5) Pembiayaan kegiatan penugasan berasal dari bansos pengimbasan

pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diterima 1.270 SMA. 6) Output penugasan naskah KTSP tahun 2013 dan RPP semua mapel kelas X

beserta bahan ajarnya.

c. In House Training (IHT) Tahap 2 Implementasi Kurikulum 2013 1) IHT Kurikulum 2013 Tahap 2 diselenggarakan selama 1 (satu) hari setara

dengan 9 jam @ 45 menit, diikuti oleh semua guru sekolah yang bersangkutan yang mengikuti IHT Tahap 1. Tujuan IHT Tahap 2 adalah membahas hasil penugasan yaitu KTSP dan RPP semua mata pelajaran kelas X beserta bahan ajarnya.

2) Fasilitator IHT Tahap 2 adalah widyaiswara PPPPTK/LPMP, dosen LPTK, pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru sekolah bersangkutan/sekolah lain yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 (instruktur nasional, guru inti, guru sasaran, guru pendamping, bimtek Kurikulum 2013).

3) Panduan dan materi IHT Kurikulum 2013 disusun oleh sekolah mengacu pada panduan pelaksanaan IHT yang disusun oleh Direktorat PSMA.

4) Perangkat IHT Kurikulum 2013 yang harus disiapkan dan dibagikan oleh sekolah kepada peserta adalah: a) Panduan IHT Pengimbasan Kurikulum 2013 Tahap 2

Format panduan Implementasi Kurikulum 2013 disesuaikan dengan kebiasaan sekolah dan minimal memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jumlah peserta dan nama peserta, jumlah dan nama narasumber dan fasilitator, struktur program, jadwal, dan panitia.

b) Materi IHT berupa KTSP dan RPP hasil penugasan. 5) Pembiayaan kegiatan IHT pengimbasan Kurikulum 2013 tahap 2 berasal dari

bansos pengimbasan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diterima 1.270 SMA. 6) Output IHT Tahap 2 adalah naskah final KTSP dan RPP mapel kelas X beserta

bahan ajar yang dibutuhkan.



BAB III PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013di SMA sangat dipengaruhi oleh kualitas keseluruhan proses pengelolaannya mulai dari persiapan (penyusunan dan pemantapan rencanakegiatan dan rencana anggaran biaya serta penyaluran dana bantuan sosial), pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana, sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan sosial. Oleh karena itu, agar program pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 di SMA dan bantuan sosial dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang optimal (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna), diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mengupayakan kelancaran dan keberhasilan keseluruhan proses kegiatan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013, serta penyaluran dan pengelolaan bantuan sosial, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku. Melalui naskah ini diharapkan terdapat kejelasan tentang mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pengimbasan implementasi Kurikulum 2013 dan pengelolaan dana bantuan sosial yang secara khusus diberikan kepada 1.270 SMA sasaran implementasi Kurikulum 2013.



Lampiran 1. Daftar Nama SMA Penerima Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013

DAFTAR NAMA SMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGIMBASAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

TAHUN 2013

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

1. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAN 78 Jakarta 2. DKI Jakarta Kab. Kepulauan Seribu SMAN 69 Jakarta 3. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 1 Barunawati 4. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Regina Pacis 5. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Yp Bdn 6. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAN 84 Jakarta 7. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Dian Harapan 8. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 1 Kristen Bpk Penabur 9. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 1 Yadika 10. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 13 Muh. 11. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAN 94 Jakarta 12. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Bunda Hati Kudus 13. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAN 65 Jakarta 14. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 2 Tarsisius 15. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS 4 Kristen Penabur 16. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Budi Murni 2 17. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Katolik Abdi Siswa 18. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Kristen Ipeka Tomang 19. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Notre Dame 20. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Katolik Ricci 21. DKI Jakarta Kota Jakarta Barat SMAS Trinitas Jakarta 22. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 68 Jakarta 23. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAS Budi Mulia Jakarta 24. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAS Kristen 3 Penabur Jakarta 25. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 1 Jakarta 26. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAS Santa Ursula 27. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 5 Jakarta 28. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 10 Jakarta 29. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 7 Jakarta 30. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAS Kanisius Jakarta 31. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 4 Jakarta 32. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 35 Jakarta 33. DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat SMAN 25 Jakarta 34. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 8 Jakarta 35. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAS Islam Al-Azhar 1 Jakarta 36. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 6 Jakarta 37. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 66 Jakarta 38. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 60 Jakarta 39. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 28 Jakarta 40. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 38 Jakarta 41. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 49 Jakarta 42. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 55 Jakarta 43. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 29 Jakarta 44. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 70 Jakarta 45. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 3 Jakarta 46. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 37 Jakarta 47. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 26 Jakarta 48. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 97 Jakarta 49. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 47 Jakarta 50. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 63 Jakarta 51. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 86 Jakarta 52. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 46 Jakarta 53. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 109 Jakarta 54. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAN 34 Jakarta 55. DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan SMAS Lab School Kebayoran Baru 56. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAS Lab School Jakarta 57. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 105 Jakarta



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

58. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 113 Jakarta 59. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 42 Jakarta 60. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 81 Jakarta 61. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 99 Jakarta 62. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 67 Jakarta 63. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 71 Jakarta 64. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 21 Jakarta 65. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 22 Jakarta 66. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 31 Jakarta 67. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 48 Jakarta 68. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 61 Jakarta 69. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 54 Jakarta 70. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 53 Jakarta 71. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 100 Jakarta 72. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAS Global Islamic School 73. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 103 Jakarta 74. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 14 Jakarta 75. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 44 Jakarta 76. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 51 Jakarta 77. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 93 Jakarta 78. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur SMAN 58 Jakarta 79. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 13 Jakarta 80. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAS Kristen 5 Bpk Penabur 81. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 45 Jakarta 82. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 72 Jakarta 83. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAS Jubilee 84. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAS Islam Al-Azhar Kelapa Gading 85. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAS Methodist Jakarta 86. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAS Tarakanita 2 87. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 111 Jakarta 88. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 52 Jakarta 89. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 75 Jakarta 90. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 83 Jakarta 91. DKI Jakarta Kota Jakarta Utara SMAN 92 Jakarta 92. Jawa Barat Kab. Sumedang SMAN 1 Cimalaka 93. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Nagreg 94. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Rancaekek 95. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Cileunyi 96. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Mekar Arum Cileunyi 97. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Bina Muda Cicalengka 98. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Cicalengka 99. Jawa Barat Kab. Sumedang SMAN 1 Sumedang 100. Jawa Barat Kab. Sumedang SMAN 2 Cimalaka 101. Jawa Barat Kab. Sumedang SMAN 2 Sumedang 102. Jawa Barat Kab. Sumedang SMAN 3 Sumedang 103. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Margahayu 104. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Ciparay 105. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Katapang 106. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Baleendah 107. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Kp Baleendah 108. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Angkasa Margahayu 109. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Soreang 110. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Banjaran 111. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Pasundan Banjaran 112. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Ciwidey 113. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Pangalengan 114. Jawa Barat Kab. Bandung SMAS Pasundan Majalaya 115. Jawa Barat Kab. Bandung SMAN 1 Majalaya 116. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Dwi Warna 117. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 2 Cibinong 118. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Cibinong 119. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Al Nur 120. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Taruna Terpadu 121. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Pgri Cibinong



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

122. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Mardi Waluya 123. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Indocement 124. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Gunung Sindur 125. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Parung 126. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Citra Nusa 127. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Tamansari 128. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Tajurhalang 129. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Madania 130. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Ciawi Bogor 131. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Megamendung` 132. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Pgri Ciawi 133. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Jonggol 134. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Cibungbulang 135. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Cigombong 136. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Cigudeg 137. Jawa Barat Kab. Bogor SMAS Bunda Hati Kudus 138. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Ciampea 139. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Citeureup 140. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Cariu 141. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Leuwiliang 142. Jawa Barat Kab. Bogor SMAN 1 Jasinga 143. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAN 1 Cianjur 144. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAS Pasundan 1 Cianjur 145. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAS Pasundan Cikalongkulon 146. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAS Pgri Ciranjang 147. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAN 1 Cilaku 148. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAN 1 Ciranjang 149. Jawa Barat Kab. Cianjur SMAN 2 Cianjur 150. Jawa Barat Kota Cirebon SMAN 1 Cirebon 151. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Palimanan 152. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Plumbon 153. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Suranenggala 154. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Susukan 155. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Arjawinangun 156. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Sumber 157. Jawa Barat Kab. Cirebon SMAN 1 Lemahabang 158. Jawa Barat Kota Cirebon SMAN 2 Cirebon 159. Jawa Barat Kota Cirebon SMAN 4 Cirebon 160. Jawa Barat Kota Cirebon SMAN 3 Cirebon 161. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 1 Garut 162. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 10 Garut 163. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 13 Garut 164. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 14 Garut 165. Jawa Barat Kab. Garut SMAS Ykbbb Leles 166. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 11 Garut 167. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 16 Garut 168. Jawa Barat Kab. Garut SMAS Asshiddiqiyah Karangpawita 169. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 4 Garut 170. Jawa Barat Kab. Garut SMAN 17 Garut 171. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Indramayu 172. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Sindang 173. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAS PGRI 2 Sindang 174. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 2 Indramayu 175. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Losarang 176. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAS NU Juntinyuat 177. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Krangkeng 178. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Kedokanbunder 179. Jawa Barat Kab. Indramayu SMAN 1 Sliyeg 180. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 1 Karawang 181. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 1 Telagasari 182. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 1 Tempuran 183. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 3 Karawang 184. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 4 Karawang 185. Jawa Barat Kab. Karawang SMAN 1 Batujaya



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

186. Jawa Barat Kab. Kuningan SMAN 2 Kuningan 187. Jawa Barat Kab. Kuningan SMAN 3 Kuningan 188. Jawa Barat Kab. Kuningan SMAN 1 Ciwaru 189. Jawa Barat Kab. Kuningan SMAN 1 Garawangi 190. Jawa Barat Kab. Kuningan SMAN 1 Kuningan 191. Jawa Barat Kab. Majalengka SMAN 1 Jatiwangi 192. Jawa Barat Kab. Majalengka SMAN 1 Maja 193. Jawa Barat Kab. Majalengka SMAN 1 Majalengka 194. Jawa Barat Kab. Majalengka SMAN 1 Rajagaluh 195. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 1 Subang 196. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 2 Subang 197. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 1 Ciasem 198. Jawa Barat Kab. Subang SMAS PGRI 1 Subang 199. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 3 Subang 200. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 1 Pamanukan 201. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 1 Patokbeusi 202. Jawa Barat Kab. Subang SMAN 1 Purwadadi 203. Jawa Barat Kab. Purwakarta SMAN 1 Purwakarta 204. Jawa Barat Kab. Purwakarta SMAN 2 Purwakarta 205. Jawa Barat Kab. Purwakarta SMAN 3 Purwakarta 206. Jawa Barat Kab. Purwakarta SMAS PGRI 1 Purwakarta 207. Jawa Barat Kota Sukabumi SMAN 3 Sukabumi 208. Jawa Barat Kota Sukabumi SMAN 1 Sukabumi 209. Jawa Barat Kota Sukabumi SMAS Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah 210. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Cibadak 211. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Cicurug 212. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Ciracap 213. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Warung Kiara 214. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Cikembar 215. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Cisaat 216. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Cisolok 217. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Nagrak 218. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Sagaranten 219. Jawa Barat Kab. Sukabumi SMAN 1 Jampangkulon 220. Jawa Barat Kota Tasikmalaya SMAN 2 Tasikmalaya 221. Jawa Barat Kota Tasikmalaya SMAN 7 Tasikmalaya 222. Jawa Barat Kota Tasikmalaya SMAN 8 Tasikmalaya 223. Jawa Barat Kota Tasikmalaya SMAN 1 Tasikmalaya 224. Jawa Barat Kota Tasikmalaya SMAN 3 Tasikmalaya 225. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Singaparna 226. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAS Islam Cipasung 227. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Jatiwaras 228. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Cikatomas 229. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Karangnunggal 230. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 5 Bandung 231. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 25 Bandung 232. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 3 Bandung 233. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 4 Bandung 234. Jawa Barat Kota Bandung SMAS Alfa Centauri 235. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 6 Bandung 236. Jawa Barat Kota Bandung SMAS Krida Nusantara 237. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 22 Bandung 238. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 23 Bandung 239. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 8 Bandung 240. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 9 Bandung 241. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 16 Bandung 242. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 19 Bandung 243. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 2 Bandung 244. Jawa Barat Kota Bandung SMAS Angkasa 245. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 10 Bandung 246. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 11 Bandung 247. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 24 Bandung 248. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 1 Bandung 249. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 13 Bandung



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

250. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 17 Bandung 251. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 20 Bandung 252. Jawa Barat Kota Bandung SMAN 21 Bandung 253. Jawa Barat Kota Cimahi SMAN 2 Cimahi 254. Jawa Barat Kota Cimahi SMAN 3 Cimahi 255. Jawa Barat Kota Cimahi SMAN 4 Cimahi 256. Jawa Barat Kab. Ciamis SMAN 1 Ciamis 257. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Manonjaya 258. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya SMAN 1 Ciawi 259. Jawa Barat Kab. Ciamis SMAN 2 Ciamis 260. Jawa Barat Kab. Ciamis SMAN 3 Ciamis 261. Jawa Barat Kab. Ciamis SMAN 1 Banjarsari 262. Jawa Barat Kab. Ciamis SMAN 1 Kawali 263. Jawa Barat Kota Banjar SMAN 1 Banjar 264. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 5 Bekasi 265. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Hutama 266. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 11 Bekasi 267. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Mandalahayu 268. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Islam Al-Azhar 4 Bekasi 269. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 14 Bekasi 270. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 4 Bekasi 271. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 7 Bekasi 272. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 2 Bekasi 273. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 3 Bekasi 274. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Lab School Karanggan 275. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 1 Bekasi 276. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 8 Bekasi 277. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Islam Pb Sudirman 278. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 9 Bekasi 279. Jawa Barat Kota Bekasi SMAS Bani Saleh 280. Jawa Barat Kota Bekasi SMAN 6 Bekasi 281. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Cabangbungin 282. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAS Islam Pb. Soedirman 2 Bekasi 283. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Sukatani 284. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Setu 285. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Tambun Selatan 286. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Cikarang Barat 287. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Cikarang Selatan 288. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Tarumajaya 289. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 2 Tambun Utara 290. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Cikarang Utara 291. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 2 Cikarang Pusat 292. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 2 Cikarang Utara 293. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 1 Muaragembong 294. Jawa Barat Kab. Bekasi SMAN 2 Babelan 295. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 3 Bogor 296. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 1 Bogor 297. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 6 Bogor 298. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 2 Bogor 299. Jawa Barat Kota Bogor SMAS Regina Pacis 300. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 7 Bogor 301. Jawa Barat Kota Bogor SMAN 8 Bogor 302. Jawa Barat Kota Bogor SMAS YPHB Bogor 303. Jawa Barat Kota Depok SMAS Lazuardi Gis 304. Jawa Barat Kota Depok SMAS Cakra Buana 305. Jawa Barat Kota Depok SMAN 5 Kota Depok 306. Jawa Barat Kota Depok SMAS Mardi Yuana Pancoran Mas 307. Jawa Barat Kota Depok SMAS Sejahtera 1 Depok 308. Jawa Barat Kota Depok SMAN 1 Kota Depok 309. Jawa Barat Kota Depok SMAN 2 Kota Depok 310. Jawa Barat Kota Depok SMAN 3 Kota Depok 311. Jawa Barat Kota Depok SMAN 4 Kota Depok 312. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Cisarua 313. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Cipatat



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

314. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Cililin 315. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Cikalongwetan 316. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Batujajar 317. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAS Darul Falah Cihampelas 318. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Lembang 319. Jawa Barat Kab. Bandung Barat SMAN 1 Padalarang 320. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 1 Purwokerto 321. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara SMAN 1 Banjarnegara 322. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara SMAN 1 Purwareja Klampok 323. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 2 Purwokerto 324. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 1 Ajibarang 325. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 1 Banyumas 326. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 4 Purwokerto 327. Jawa Tengah Kab. Banyumas SMAN 5 Purwokerto 328. Jawa Tengah Kab. Purbalingga SMAN 1 Purbalingga 329. Jawa Tengah Kab. Purbalingga SMAN 2 Purbalingga 330. Jawa Tengah Kab. Purbalingga SMAS Muh. 1 Purbalingga 331. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAN 1 Purwodadi 332. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAN 1 Wirosari 333. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAN 1 Kradenan 334. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAN 1 Godong 335. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAN 1 Grobogan 336. Jawa Tengah Kab. Grobogan SMAS Yasiha Gubug 337. Jawa Tengah Kab. Blora SMAN 1 Cepu 338. Jawa Tengah Kab. Blora SMAN 2 Cepu 339. Jawa Tengah Kab. Blora SMAN 1 Blora 340. Jawa Tengah Kab. Blora SMAN 2 Blora 341. Jawa Tengah Kab. Klaten SMAN 1 Klaten 342. Jawa Tengah Kab. Klaten SMAN 2 Klaten 343. Jawa Tengah Kab. Klaten SMAN 3 Klaten 344. Jawa Tengah Kab. Klaten SMAN 1 Cawas 345. Jawa Tengah Kab. Klaten SMAN 1 Karanganom 346. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAN 1 Boyolali 347. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAS Bhineka Karya 2 Boyolali 348. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAN 1 Klego 349. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAN 1 Andong 350. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAN 1 Banyudono 351. Jawa Tengah Kab. Boyolali SMAN 1 Teras 352. Jawa Tengah Kota Tegal SMAN 1 Tegal 353. Jawa Tengah Kota Tegal SMAN 3 Tegal 354. Jawa Tengah Kab. Brebes SMAN 1 Brebes 355. Jawa Tengah Kab. Brebes SMAN 2 Brebes 356. Jawa Tengah Kab. Brebes SMAN 3 Brebes 357. Jawa Tengah Kab. Brebes SMAN 1 Tanjung 358. Jawa Tengah Kab. Brebes SMAN 1 Bumiayu 359. Jawa Tengah Kab. Tegal SMAN 1 Bojong 360. Jawa Tengah Kab. Tegal SMAN 1 Slawi 361. Jawa Tengah Kab. Tegal SMAN 2 Slawi 362. Jawa Tengah Kab. Tegal SMAN 3 Slawi 363. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 1 Cilacap 364. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 1 Binangun 365. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAS Muh. 1 Cilacap 366. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 3 Cilacap 367. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 2 Cilacap 368. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 1 Cipari 369. Jawa Tengah Kab. Cilacap SMAN 1 Jeruklegi 370. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 1 Demak 371. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 1 Mijen 372. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 1 Mranggen 373. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 2 Mranggen 374. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 3 Demak 375. Jawa Tengah Kab. Demak SMAN 1 Karangtengah 376. Jawa Tengah Kab. Jepara SMAN 1 Bangsri 377. Jawa Tengah Kab. Jepara SMAN 1 Jepara



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

378. Jawa Tengah Kab. Jepara SMAN 1 Pecangaan 379. Jawa Tengah Kab. Jepara SMAN 1 Tahunan 380. Jawa Tengah Kab. Purworejo SMAN 1 Purworejo 381. Jawa Tengah Kab. Purworejo SMAN 5 Purworejo 382. Jawa Tengah Kab. Purworejo SMAN 3 Purworejo 383. Jawa Tengah Kab. Purworejo SMAN 7 Purworejo 384. Jawa Tengah Kab. Kebumen SMAN 1 Kebumen 385. Jawa Tengah Kab. Kebumen SMAN 2 Kebumen 386. Jawa Tengah Kab. Kebumen SMAN 1 Kutowinangun 387. Jawa Tengah Kab. Kebumen SMAN 1 Gombong 388. Jawa Tengah Kab. Kebumen SMAN 1 Karanganyar 389. Jawa Tengah Kab. Wonosobo SMAN 1 Wonosobo 390. Jawa Tengah Kab. Wonosobo SMAN 2 Wonosobo 391. Jawa Tengah Kab. Wonosobo SMAS Muhammadiyah Wonosobo 392. Jawa Tengah Kab. Pati SMAN 1 Pati 393. Jawa Tengah Kab. Pati SMAN 1 Juwana 394. Jawa Tengah Kab. Pati SMAN 2 Pati 395. Jawa Tengah Kab. Pati SMAN 3 Pati 396. Jawa Tengah Kab. Pati SMAN 1 Tayu 397. Jawa Tengah Kab. Kudus SMAN 1 Bae Kudus 398. Jawa Tengah Kab. Kudus SMAN 1 Kudus 399. Jawa Tengah Kab. Kudus SMAN 2 Kudus 400. Jawa Tengah Kab. Rembang SMAN 1 Lasem 401. Jawa Tengah Kab. Rembang SMAN 1 Rembang 402. Jawa Tengah Kota Magelang SMAN 1 Magelang 403. Jawa Tengah Kota Magelang SMAN 2 Magelang 404. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAN 1 Mertoyudan 405. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAS Taruna Nusantara 406. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAN 1 Muntilan 407. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAN 1 Salaman 408. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAN 1 Bandongan 409. Jawa Tengah Kab. Magelang SMAN 1 Kota Mungkid 410. Jawa Tengah Kab. Temanggung SMAN 1 Temanggung 411. Jawa Tengah Kab. Temanggung SMAN 2 Temanggung 412. Jawa Tengah Kota Pekalongan SMAN 1 Pekalongan 413. Jawa Tengah Kota Pekalongan SMAN 3 Pekalongan 414. Jawa Tengah Kab. Pekalongan SMAN 1 Kajen 415. Jawa Tengah Kab. Pekalongan SMAN 1 Kedungwuni 416. Jawa Tengah Kab. Pekalongan SMAN 1 Wiradesa 417. Jawa Tengah Kab. Pemalang SMAN 3 Pemalang 418. Jawa Tengah Kab. Pemalang SMAN 1 Pemalang 419. Jawa Tengah Kab. Pemalang SMAN 1 Petarukan 420. Jawa Tengah Kab. Pemalang SMAN 1 Randudongkal 421. Jawa Tengah Kab. Pemalang SMAN 2 Pemalang 422. Jawa Tengah Kab. Batang SMAN 1 Batang 423. Jawa Tengah Kab. Batang SMAN 2 Batang 424. Jawa Tengah Kab. Karanganyar SMAN 1 Karanganyar 425. Jawa Tengah Kab. Karanganyar SMAN 2 Karanganyar 426. Jawa Tengah Kab. Karanganyar SMAN Colomadu 427. Jawa Tengah Kab. Sragen SMAN 1 Sragen 428. Jawa Tengah Kab. Sragen SMAN 2 Sragen 429. Jawa Tengah Kab. Sragen SMAN 3 Sragen 430. Jawa Tengah Kab. Sragen SMAN 1 Gemolong 431. Jawa Tengah Kab. Wonogiri SMAN 1 Jatisrono 432. Jawa Tengah Kab. Wonogiri SMAN 1 Wonogiri 433. Jawa Tengah Kab. Wonogiri SMAN 1 Baturetno 434. Jawa Tengah Kab. Wonogiri SMAN 2 Wonogiri 435. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 3 Semarang 436. Jawa Tengah Kota Salatiga SMAN 1 Salatiga 437. Jawa Tengah Kab. Semarang SMAN 1 Ambarawa 438. Jawa Tengah Kab. Semarang SMAS Islam Sudirman Ambarawa 439. Jawa Tengah Kab. Semarang SMAN 1 Tengaran 440. Jawa Tengah Kab. Semarang SMAN 1 Ungaran 441. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 7 Semarang



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

442. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 5 Semarang 443. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 6 Semarang 444. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 13 Semarang 445. Jawa Tengah Kota Semarang SMAS Kesatrian 1 446. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 1 Semarang 447. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 4 Semarang 448. Jawa Tengah Kota Semarang SMAS Theresiana 1 Semarang 449. Jawa Tengah Kota Semarang SMAS Kesatrian 2 450. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 11 Semarang 451. Jawa Tengah Kota Semarang SMAN 2 Semarang 452. Jawa Tengah Kab. Kendal SMAN 1 Kendal 453. Jawa Tengah Kab. Kendal SMAS Pondok Modern Selamat 454. Jawa Tengah Kab. Kendal SMAN 1 Weleri 455. Jawa Tengah Kab. Kendal SMAN 1 Boja 456. Jawa Tengah Kab. Kendal SMAN 1 Kaliwungu 457. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAS Batik 1 Surakarta 458. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAN 1 Surakarta 459. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAN 4 Surakarta 460. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAS Regina Pacis 461. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAN 3 Surakarta 462. Jawa Tengah Kota Surakarta SMAS Mta Surakarta 463. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo SMAN 2 Sukoharjo 464. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo SMAS Assalam Sukoharjo 465. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo SMAN 1 Sukoharjo 466. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo SMAN 1 Tawangsari 467. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 1 Bantul 468. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 1 Kasihan 469. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 1 Sedayu 470. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 2 Bantul 471. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 1 Sewon 472. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul SMAN 1 Jetis 473. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul SMAN 2 Playen 474. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul SMAN 1 Wonosari 475. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul SMAN 1 Karangmojo 476. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul SMAN 2 Wonosari 477. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Sleman 478. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAS Kolose De Brito Depok 479. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Godean 480. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Pakem 481. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Kalasan 482. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 2 Ngaglik 483. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Prambanan 484. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman SMAN 1 Seyegan 485. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo SMAN 2 Wates 486. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo SMAN 1 Sentolo 487. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo SMAN 1 Wates 488. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAN 3 Yogyakarta 489. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAN 8 Yogyakarta 490. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAN 2 Yogyakarta 491. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAS Muh. 1 Yogyakarta 492. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAS Stella Duce 1 493. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAS Muh. 2 Yogyakarta 494. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAS Bopkri 1 Yogyakarta 495. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta SMAN 1 Yogyakarta 496. Jawa Timur Kab. Sampang SMAN 1 Sampang 497. Jawa Timur Kab. Sampang SMAN 2 Sampang 498. Jawa Timur Kab. Sampang SMAN 1 Sreseh 499. Jawa Timur Kab. Sampang SMAN 1 Torjun 500. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 1 Arosbaya 501. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 1 Kamal 502. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 1 Kwanyar 503. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 1 Tanjung Bumi 504. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 2 Bangkalan 505. Jawa Timur Kab. Bangkalan SMAN 3 Bangkalan



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

506. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 2 Genteng 507. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 1 Giri 508. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 1 Glagah 509. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN Purwoharjo 510. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 1 Genteng 511. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAS Muh. 2 Genteng 512. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 1 Rogojampi 513. Jawa Timur Kab. Banyuwangi SMAN 1 Gambiran 514. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 1 Bojonegoro 515. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 1 Baureno 516. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 2 Bojonegoro 517. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 3 Bojonegoro 518. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 4 Bojonegoro 519. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 1 Dander 520. Jawa Timur Kab. Bojonegoro SMAN 1 Kalitidu 521. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 3 Tuban 522. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 1 Tuban 523. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 1 Plumpang 524. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 2 Tuban 525. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 4 Tuban 526. Jawa Timur Kab. Tuban SMAN 1 Kenduruan 527. Jawa Timur Kab. Bondowoso SMAN 2 Bondowoso 528. Jawa Timur Kab. Bondowoso SMAN 1 Prajekan 529. Jawa Timur Kab. Bondowoso SMAN 1 Tenggarang 530. Jawa Timur Kab. Situbondo SMAN 1 Panarukan 531. Jawa Timur Kab. Situbondo SMAN 1 Situbondo 532. Jawa Timur Kab. Situbondo SMAN 2 Situbondo 533. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Gresik 534. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Driyorejo 535. Jawa Timur Kab. Gresik SMAS Muh. 1 Gresik 536. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Kebonmas 537. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Manyar 538. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Menganti 539. Jawa Timur Kab. Gresik SMAN 1 Sedayu 540. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 2 Jember 541. Jawa Timur Kab. Jember SMAS Pahlawan Jember 542. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 1 Jember 543. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 3 Jember 544. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 4 Jember 545. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 5 Jember 546. Jawa Timur Kab. Jember SMAS Muh. 3 Jember 547. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 1 Tanggul 548. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 2 Tanggul 549. Jawa Timur Kab. Jember SMAN 1 Kencong 550. Jawa Timur Kab. Jember SMAN Arjasa 551. Jawa Timur Kab. Jombang SMAS Darul Ulum 2 Peterongan 552. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 1 Ploso 553. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 1 Mojoagung 554. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 1 Bandar Kedungmulyo 555. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 1 Jogoroto 556. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 1 Jombang 557. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 2 Jombang 558. Jawa Timur Kab. Jombang SMAN 3 Jombang 559. Jawa Timur Kab. Nganjuk SMAN 3 Nganjuk 560. Jawa Timur Kab. Nganjuk SMAN 2 Nganjuk 561. Jawa Timur Kab. Nganjuk SMAN 1 Kertosono 562. Jawa Timur Kab. Nganjuk SMAN 1 Nganjuk 563. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 2 Lamongan 564. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Kembangbahu 565. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Kedungpring 566. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAS Persatuan Kedungpring 567. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Lamongan 568. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 3 Lamongan 569. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Mantup



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

570. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAS Muh. 6 Panciran 571. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Sekaran 572. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAS Muh. 1 Babat 573. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Bluluk 574. Jawa Timur Kab. Lamongan SMAN 1 Ngimbang 575. Jawa Timur Kab. Madiun SMAN 1 Geger 576. Jawa Timur Kab. Madiun SMAN 2 Mejayan 577. Jawa Timur Kab. Magetan SMAN 1 Magetan 578. Jawa Timur Kab. Magetan SMAN 1 Maospati 579. Jawa Timur Kota Madiun SMAN 1 Madiun 580. Jawa Timur Kota Madiun SMAN 2 Madiun 581. Jawa Timur Kota Madiun SMAN 3 Madiun 582. Jawa Timur Kab. Ngawi SMAN 1 Jogorogo 583. Jawa Timur Kab. Ngawi SMAN 1 Ngawi 584. Jawa Timur Kab. Ngawi SMAN 2 Ngawi 585. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Kepanjen 586. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Gondanglegi 587. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Bululawang 588. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Singosari 589. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Sumberpucung 590. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Tumpang 591. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Dampit 592. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Lawang 593. Jawa Timur Kab. Malang SMAS Pgri Lawang 594. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Pagak 595. Jawa Timur Kab. Malang SMAN 1 Turen 596. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Purwosari 597. Jawa Timur Kota Mojokerto SMAN 2 Mojokerto 598. Jawa Timur Kota Mojokerto SMAN 1 Mojokerto 599. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Gedeg 600. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Gondang 601. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Mojosari 602. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Pacet 603. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Puri 604. Jawa Timur Kab. Mojokerto SMAN 1 Sooko 605. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 1 Pamekasan 606. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 1 Pademawu 607. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 2 Pamekasan 608. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 3 Pamekasan 609. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 4 Pamekasan 610. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 5 Pamekasan 611. Jawa Timur Kab. Pamekasan SMAN 1 Waru 612. Jawa Timur Kab. Ponorogo SMAN 1 Ponorogo 613. Jawa Timur Kab. Ponorogo SMAN 2 Ponorogo 614. Jawa Timur Kab. Ponorogo SMAS Muh. 1 Ponorogo 615. Jawa Timur Kab. Ponorogo SMAN 1 Babadan 616. Jawa Timur Kab. Ponorogo SMAN 1 Sambit 617. Jawa Timur Kab. Pacitan SMAN 1 Pacitan 618. Jawa Timur Kab. Pacitan SMAN 2 Pacitan 619. Jawa Timur Kab. Trenggalek SMAN 1 Trenggalek 620. Jawa Timur Kab. Trenggalek SMAN 2 Trenggalek 621. Jawa Timur Kab. Tulungagung SMAN 1 Kedungwaru 622. Jawa Timur Kab. Tulungagung SMAN 1 Boyolangu 623. Jawa Timur Kab. Tulungagung SMAN 1 Gondang 624. Jawa Timur Kab. Lumajang SMAN 2 Lumajang 625. Jawa Timur Kab. Lumajang SMAN 3 Lumajang 626. Jawa Timur Kab. Lumajang SMAS PGRI 1 Lumajang 627. Jawa Timur Kab. Lumajang SMAN 1 Jatiroto 628. Jawa Timur Kab. Lumajang SMAN 1 Kunir 629. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Gading 630. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAS Zainul Hasan 1 631. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Bantaran 632. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAS Nurul Jadid Probolinggo 633. Jawa Timur Kota Probolinggo SMAN 1 Probolinggo



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

634. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Kraksaan 635. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Dringu 636. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Paiton 637. Jawa Timur Kab. Probolinggo SMAN 1 Gending 638. Jawa Timur Kota Probolinggo SMAN 2 Probolinggo 639. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Gondangwetan 640. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Kejayan 641. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Grati 642. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Pandaan 643. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Sidoarjo 644. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Porong 645. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 2 Sidoarjo 646. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Krembung 647. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Krian 648. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAS Muh. 2 Sidoarjo 649. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Taman 650. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 1 Tarik 651. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 3 Sidoarjo 652. Jawa Timur Kab. Sidoarjo SMAN 4 Sidoarjo 653. Jawa Timur Kota Pasuruan SMAN 2 Pasuruan 654. Jawa Timur Kab. Pasuruan SMAN 1 Bangil 655. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Sumenep 656. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 2 Sumenep 657. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Lenteng 658. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Gapura 659. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Kalianget 660. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Ambuten 661. Jawa Timur Kab. Sumenep SMAN 1 Arjasa 662. Jawa Timur Kota Kediri SMAN 2 Kediri 663. Jawa Timur Kota Kediri SMAN 1 Kediri 664. Jawa Timur Kota Kediri SMAS 1 Ar Risalah Kediri 665. Jawa Timur Kota Blitar SMAN 1 Blitar 666. Jawa Timur Kab. Blitar SMAN 1 Garum 667. Jawa Timur Kab. Blitar SMAN 1 Kesamben 668. Jawa Timur Kab. Blitar SMAN 1 Talun 669. Jawa Timur Kab. Kediri SMAN 1 Wates 670. Jawa Timur Kab. Kediri SMAN 2 Pare 671. Jawa Timur Kab. Kediri SMAN 1 Pare 672. Jawa Timur Kab. Kediri SMAN 1 Gurah 673. Jawa Timur Kab. Kediri SMAN 1 Kandangan 674. Jawa Timur Kota Malang SMAN 8 Malang 675. Jawa Timur Kota Malang SMAN 5 Malang 676. Jawa Timur Kota Malang SMAN 6 Malang 677. Jawa Timur Kota Malang SMAN 1 Malang 678. Jawa Timur Kota Malang SMAN 2 Malang 679. Jawa Timur Kota Malang SMAN 3 Malang 680. Jawa Timur Kota Malang SMAN 4 Malang 681. Jawa Timur Kota Malang SMAS Katolik St. Albertus 682. Jawa Timur Kota Malang Smak Kolese St. Yusup Malang 683. Jawa Timur Kota Batu SMAN 1 Batu 684. Jawa Timur Kota Batu SMAN 2 Batu 685. Jawa Timur Kota Surabaya SMAS Muh. 2 Surabaya 686. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 10 Surabaya 687. Jawa Timur Kota Surabaya SMAS Khadijah 688. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 22 Surabaya 689. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 12 Surabaya 690. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 3 Surabaya 691. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 15 Surabaya 692. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 5 Surabaya 693. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 6 Surabaya 694. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 7 Surabaya 695. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 9 Surabaya 696. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 11 Surabaya 697. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 2 Surabaya



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

698. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 16 Surabaya 699. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 13 Surabaya 700. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 1 Surabaya 701. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 14 Surabaya 702. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 21 Surabaya 703. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 20 Surabaya 704. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 18 Surabaya 705. Jawa Timur Kota Surabaya SMAS Al Hikmah Surabaya 706. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 19 Surabaya 707. Jawa Timur Kota Surabaya SMAN 4 Surabaya 708. Aceh Kota Banda Aceh SMAN 2 Banda Aceh 709. Aceh Kota Banda Aceh SMAS Lab School Unsiyah 710. Aceh Kota Banda Aceh SMAN 3 Banda Aceh 711. Aceh Kota Banda Aceh SMAN 4 Banda Aceh 712. Aceh Kota Banda Aceh SMAN 1 Banda Aceh 713. Aceh Kab. Aceh Barat SMAN 3 Meulaboh 714. Aceh Kab. Aceh Barat SMAN 4 Wira Bangsa 715. Aceh Kab. Aceh Barat Daya SMAN 1 Blangpidie 716. Aceh Kab. Aceh Besar SMAS Modal Bangsa 717. Aceh Kab. Aceh Besar SMAN 1 Krueng Baronajaya 718. Aceh Kab. Aceh Besar SMAN 1 Mesjid Raya 719. Aceh Kab. Aceh Besar SMAN 1 Jaya 720. Aceh Kab. Pidie SMAN 1 Sigli 721. Aceh Kab. Pidie SMAN 2 Sigli 722. Aceh Kab. Pidie SMAN 1 Mutiara 723. Aceh Kab. Pidie SMAN Unggul Sigli 724. Aceh Kab. Pidie SMAN 1 Sakti 725. Aceh Kab. Aceh Jaya SMAN 1 Peukan Bada 726. Aceh Kab. Bireuen SMAN 1 Gandapura 727. Aceh Kab. Bireuen SMAN 1 Bireuen 728. Aceh Kab. Bireuen SMAS 1 Peusangan Selatan 729. Aceh Kab. Pidie Jaya SMAN 1 Bandar Baru 730. Aceh Kab. Pidie Jaya SMAN 1 Meureudu 731. Aceh Kota Lhokseumawe SMAN 1 Lhokseumawe 732. Aceh Kota Lhokseumawe SMAS Sukma Bangsa 733. Aceh Kab. Bener Meriah SMAN 1 Pintu Rime Gayo 734. Aceh Kab. Bener Meriah SMAN 2 Bukit 735. Aceh Kab. Bener Meriah SMAN Unggul Binaan 736. Aceh Kab. Nagan Raya SMAN 1 Seunagan 737. Aceh Kota Sabang SMAN 1 Sabang 738. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Lubuk Pakam 739. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 2 Lubuk Pakam 740. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Harapan 3 Deli Tua 741. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Rk Deli Murni Sibolangit 742. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Labuhan Deli 743. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Sinar Husni Labuhan Deli 744. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Nur Azizi Tj. Morawa 745. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Percut Sei Tuan 746. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Galang 747. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Sunggal 748. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAN 1 Bangun Purba 749. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Rakyat Pancur Batu 750. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMAS Galih Agung Kutalimbaru 751. Sumatera Utara Kab. Deli Serdang SMA Unggulan CT Deli Serdang 752. Sumatera Utara Kab. Langkat SMAN 1 Stabat 753. Sumatera Utara Kab. Langkat SMAN 1 Padang Tualang 754. Sumatera Utara Kab. Langkat SMAN 1 Tanjung Pura 755. Sumatera Utara Kab. Langkat SMAN 1 Babalan 756. Sumatera Utara Kab. Langkat SMAN 1 Gebang 757. Sumatera Utara Kab. Karo SMAN 1 Berastagi 758. Sumatera Utara Kab. Karo SMAN 1 Tigapanah 759. Sumatera Utara Kab. Karo SMAN 1 Kabanjahe 760. Sumatera Utara Kab. Karo SMAN 2 Kabanjahe 761. Sumatera Utara Kota Binjai SMAN 7 Binjai



No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama Sekolah

762. Sumatera Utara Kota Binjai SMAN 2 Binjai 763. Sumatera Utara Kota Binjai SMAN 5 Binjai 764. Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi SMAN 1 Tebing Tinggi 765. Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi SMAN 2 Tebing Tinggi 766. Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi SMAN 4 Tebing Tinggi 767. Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai SMAS Methodist 768. Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai SMAN 1 Sipispis 769. Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai SMAN 1 Dolok Masihul 770. Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai SMAN 1 Pantai Cermin 771. Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai SMAN 1 Tanjung Beringin 772. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAN 1 Dolok Batunanggar 773. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAN 1 Dolok Pardamean 774. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAN 1 Siantar 775. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAS Asisi 776. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAN 1 Raya 777. Sumatera Utara Kab. Simalungun SMAS Tunas Harapan 778. Sumatera Utara Kota Pematang Siantar SMAS Bintang Timur 779. Sumatera Utara Kota Pematang Siantar SMAS Mars 780. Sumatera Utara Kota Pematang Siantar SMAN 2 Pematang Siantar 781. Sumatera Utara Kota Pematang Siantar SMAS Keluarga 782. Sumatera Utara Kota Pematang Siantar SMAS Taman Siswa 783. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 1 Medan 784. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Sutomo 1 785. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 18 Medan 786. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 5 Medan 787. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Indonesia Membangun (Yapim) 788. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Uisu Medan 789. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 2 Medan 790. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Methodist 1 Medan 791. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Brigjend Katamso 792. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Harapan Medan 793. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Plus Shafiyyatul Amaliyyah 794. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Sultan Iskandar Muda 795. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Al Azhar Plus 796. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Harapan Mandiri 797. Sumatera Utara Kota Medan SMAS St. Petrus Medan 798. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Wr. Supratman 1 799. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Ypk Medan 800. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 16 Medan 801. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 3 Medan 802. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Dharmawangsa 803. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Laksamana Martadinata 804. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 9 Medan 805. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 4 Medan 806. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Muh. 2 Medan 807. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 20 Medan 808. Sumatera Utara Kota Medan SMAS Al Washliyah 3 Medan 809. Sumatera Utara Kota Medan SMAN 7 Medan 810. Sumatera Barat Kota Bukittinggi SMAN 3 Bukittinggi 811. Sumatera B

Documents

0b. Panlak Pengimbasan Kur 2013 SMA,Isi-281013.Docx