Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara dan Amanah Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010, Tentang RPJMN 2010-2014 Dalam Pelaksnaan Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, maka kami sampaikan laporan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bidang Kesehatan Sumber Daya Manusia sebagai berikut; 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan (Tahun 2011-2012).

a. Tersusunnya Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis perdesaan (Pembangunan Perdesaan Sehat) dalam kerangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10). Penyusunan ini melalui proses panjang koordinasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kesehatan (2011);

b. Identifikasi ketertinggalan dan potensi pembangunan kualitas kesehatan, c. Kesimpulan tingkat ketertinggalan dan potensi percepatan pembangunan kualitas

kesehatan masing-masing kabupaten daerah tertinggal, d. Pilihan kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan

di daerah tertinggal, e. Penyusunan Grand Design Percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis

perdesaan di daerah tertinggal.

KEGIATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA JUNI 2012

KEGIATAN GRAND DESIGN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN DI DAERAH

TERTINGGAL, MAKASSAR JULI 2012

KEGIATAN GRAND DESIGN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN MENUJU DESA SEJAHTERA DI DAERAH TERTINGGAL, JAKARTA DESEMBER 2012

2. Penetapan Kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis

Perdesaan dalam kerangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10) berupa Draft Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Pembangunan Perdesaan Sehat (2012).

3. Pencanangan pelaksanaan Perdesaan Sehat di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Bersama 19 Ibu Menteri dan Wakil Menteri (Ratna Sinar Sari/Menkopolhukam, Laily Rachmawati/Mendikbud , Nies Berliantin Martowardojo/Menkeu, Santi Anisa/Menteri PDT, Nini Widjaja/Menpera, Violet Muhammad Hatta/Menristek, Niniek Setyawati/Mensekab, Nafsiah Sabri Shahdan/MenBUMN, Sri Kusumo Amdani/Kepala BPN, Tuti Hermiatin/Ka. Unit Kerja Pres & Pengendalian, Rossi Rozanna Septimurni/Staf Khusus IBN, Etty Sudiyati Sjafrie/Wamenhan, Nanik Kadariyani/Kepala BNPB, Lusie Indrawati Susantono/Wamenhub, Umi Mandayati/Wamentan, Inayati Ali Gufron/Wamenkes, Yetty Ani Setyaningsih/Wamen BUMN, Carolina Kaluku/ Indonesia Pintar, Hana Hasanah Fadel/Indonesia Peduli/Fadel Muhammad) yang tergabung dalam Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto (Ketua 2 SIKIB).

4. Pelaksanaan Bakti sosial Operasi Katarak geratis sebanyak 2000 mata di beberapa Kabupaten Daerah Tertinggal bersama PT Sidomuncul 5. Pelaksanaan Bakti Sosial Operasi bibir sumbing sebanyak 70 penderita di Kabupaten Sambas bersama CLV (Cleft Lip Palate) Surabaya.

B. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat tahun 2013;

1. MOU dan Kesepakatan Kerja Sama dalam kerangka fasilitasi Pelaksanaan Perdesaan Sehat bersama;

Universitas Airlangga untuk wilayah Jawa

Universitas Andalas untuk wilayah Sumatera

Universitas Hasanudin untuk wilayah Sulawesi Universitas Mataram untuk wilayah Nusa Tenggara

Univeritas Patimura untuk wilayah Maluku

Univeritas Tanjungpura untuk wilayah Kalimantan

Universitas Cendrawasih untuk wilayah Papua

Akademi Kebidanan Cirebon dan Yogyakarta untuk peningkatan distribusi dan kualitas Bidan Desa Bagi Daerah Tertinggal Muslimat NU untuk percepatan peningkatan peran perempuan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan. Lembaga Kesehatan NU untuk peningkatan kapasitas lembaga poskesdes Rekruitment Konsultan Manajemen Pusat dan Kewilayahan bagi pelaksanaan Perdesaan Sehat di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal. Bersama 7 Perguruan Tinggi Mitra Perdesaan Sehat melakukan Rekruitmen dan penugasan 420 Sukarelawan Perdesaan Sehat di 420 Perdesaan (wilayah kerja Puskesmas) di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal.

2. Membentuk kelompok kerja Perdesaan Sehat di tingkat pusat dan wilayah yang

beranggotakan wakil dari kementerian dan lembaga terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Bappenas, IDI, IBI dan lainnya) dalam melaksanakan Peraturan Menteri Tentang Pembangunan Perdesaan Sehat.

C. Stimulan Pembangunan Perdesaan Sehat; • Bantuan Stimulan Penguatan kapasitas Poskesdes sebanyak 1440 poskesdes di

1440 Desa dalam 70 Kabupaten Daerah Tertinggal

• Bantuan stimulan pemenuhan kecukupan gizi ibu menyusui dan balita di 12 Kabupaten.

• Bantuan stimulan Peningkatan kualitas layanan kesehatan lanjutan di 16 RSUD dalam 16 Kabupaten Daerah Tertinggal.

• Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling perairan untuk 7 Kabupaten masyarakat kepulauan Daerah Tertinggal.

Sasaran yang telah dicapai dan akan dicapai; 1. Kebijakan keberpihakan dari kementerian keuangan bagi peningkatan anggaran DAK

kesehatan tahun 2013 sebesar kurang lebih 600 Milyar. 2. Kebijakan keberpihakan dari kementerian kesehatan bagi distribusi dokter puskesmas

dan bidan desa melalui kebijakan lama kerja PTT 2 tahun yang sebelumnya hanya 6 bulan serta peningkatan jumlah distribusi bidan desa dan dokter puskesmas di daerah tertinggal

3. Kebijakan keberpihakan dari kementerian kesehatan bagi anggaran biaya operasional kesehatan (BOK) yang berpihak pada karakteristik yang suliit di daerah tertinggal

4. Kebijakan keberpihakan dari kementerian PU bagi kebutuhan air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal

5. Kebijakan keberpihakan dari kementerian pertanian bagi dukungan ketahanan pangan di daerah tertinggal.

Hanibal Hamidi Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

PERDESAAN SEHAT

"Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Dalam Kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan Dan MDGs Di Daerah

Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10)" Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10). Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) beserta 13 (tiga belas) Kementerian dan Lembaga pemegang amanah Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dalam pembangunan Prioritas Nasional 10 berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara. Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima faktor dasar kualitas kesehatan yaitu: Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas; Bidan Desa bagi setiap desa; Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan Balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal. Lima fokus intervensi Pembangunan Perdesaan Sehat tersebut selanjutnya disebut dengan "Lima Pilar Perdesaan Sehat". Upaya mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat dilaksanakan melalui kegiatan percepatan pembangunan sumber daya kesehatan terutama infrastruktur dan kapasitas lembaga kesehatan daerah tertinggal berbasis perdesaan. Sumber daya pembangunan yang dibutuhkan diharapkan dari komitmen dan rencana aksi "keberpihakan" seluruh pemangku kepentingan pembangunan Prioritas Nasional 10 dalam pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan komitmen dan rencana aksi "keberpihakan" seluruh pemangku kepentingan pembangunan Perdesaan Sehat tersebut dibentuk "Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat" yang selanjutnya disebut dengan "Perdesaan Sehat". Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 (sasaran IPM Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014) sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 (sasaran AHH rata-rata Daerah Tertinggal pada tahun 2014) berdasarkan basis data Susenas tahun 2010. Wilayah "perdesaan" dalam kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh desa dalam wilayah kerja satu puskesmas. Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat telah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Bersama 19 Ibu Menteri dan Wakil Menteri (Ratna Sinar Sari/Menkopolhukam, Laily Rachmawati/Mendikbud , Nies Berliantin Martowardojo/Menkeu, Santi Anisa/Menteri PDT, Nini Widjaja/Menpera, Violet Muhammad Hatta/Menristek, Niniek Setyawati/Mensekab, Nafsiah Sabri Shahdan/MenBUMN, Sri Kusumo Amdani/Kepala BPN, Tuti Hermiatin/Ka. Unit Kerja Pres & Pengendalian, Rossi Rozanna Septimurni/Staf Khusus IBN, Etty Sudiyati Sjafrie/Wamenhan, Nanik Kadariyani/Kepala BNPB, Lusie Indrawati Susantono/Wamenhub, Umi Mandayati/Wamentan, Inayati Ali

Gufron/Wamenkes, Yetty Ani Setyaningsih/Wamen BUMN, Carolina Kaluku/ Indonesia Pintar, Hana Hasanah Fadel/Indonesia Peduli/Fadel Muhammad) yang tergabung dalam Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto (Ketua 2 SIKIB). Pada tahun 2013, KPDT melalui Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan beberapa kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat di 84 Kabupaten sasaran prioritas pembangunan Perdesaan Sehat antara lain;  1. Melakukan kerja sama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi dalam "kemitraan

manajemen kewilayahan" pelaksanaan perdesaan sehat di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal dalam 7 (tujuh) regional pulau Sumatera (Universitas Andalas), Jawa (Universitas Airlangga), Nusa Tenggara (Universitas Mataram), Maluku (Universitas Patimura), Kalimantan (Universitas Tanjungpura), Sulawesi (Universitas Hasanudin) dan Papua (Universitas Cendrawasih).

2. Melakukan kerja sama kemitraan thematik "Peningkatan peran perempuan dalam menurunkan AKI dan AKB" bersama Muslimat NU dan "Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesehatan Masyarakat (Poskesdes) bersama LKNU di 7 (tuhuh) Desa tersebar dalam 7 (tujuh) Regional Kewilayahan. Muslimat NU dan LKNU sudah melakukan studi lapangan untuk semua lokasi masing-masing. Kedua lembaga mitra thematik tersebut kini sedang menyiapkan dan menyusun modul best practices.

3. Melakukan kerja sama bagi ketersediaan dan distribusi bidan yang berkualitas bagi daerah tertinggal bersama Akademi Kebidanan Cirebon dan Akademi Kebidanan Yogyakarta.

4. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perdesaan Sehat untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri PDT tentang Pembangunan Perdesaan Sehat yang beranggotakan; seluruh pejabat Deputi dan Sekretariat KPDT serta Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT, pejabat setingkat eselon 2 Kementerian Kesehatan, PU, Pertanian, Dalam Negeri, Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Koordinator Kesejahteraan, Bappenas, BKKBN, serta perwakilan Lembaga Profesi IDI, IBI, Lembaga Masyarakat serta beberapa Tokoh Kesehatan Nasional.

5. Menyediakan fasilitasi konsultan manajemen Pusat dan 7 (tujuh) Kewilayahan Regional bagi pelaksanaan Perdesaan Sehat bersama-sama 7 (tujuh) Perguruan Tinggi mitra manajemen kewilayahan Perdesaan Sehat.

6. Pengiriman 420 Sukarelawan Perdesaan Sehat melalui Perguruan Tinggi mitra manajemen kewilayahan Perdesaan Sehat untuk ditempatkan di 420 Perdesaan dalam 84 Kabupaten Daerah Tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.

7. Pengiriman 40 Bidan Desa melalui mitra kerja Perdesaan Sehat; Akbid Cirebon dan Akid Yogyakarta.

8. Bantuan Stimulan puskesmas keliling air bagi 7 (tujuh) puskesmas dalam 7 (tujuh) Kabupaten Kepulauan daerah tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.

9. Bantuan Stimulan Peningkatan kapasitas poskesdes di 960 desa dalam 48 Kabupaten sasaran prioritas Perdesaan Sehat.

10. Bantuan stimulan bagi RS tipe D di 16 kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat. 11. Bantuan Stimulan Peningkatan kualitas asupan makanan bergizi di 28 posyandu

dalam 7 (tujuh) kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat. 12. Jambore Perdesaan Sehat Di Nusa Tenggara Barat bersama seluruh pemangku

kepentingan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioitas Nasional 10).

13. Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Bidan Desa Bersama Mitra Akbid Yogyakarta 14. Kajian Pengembangan Kebijakan Perdesaan Sehat

15. Penyusunan "Road Map" Bagi Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat diseluruh daerah tertinggal tahun 2014-2025.

Pada tahun 2014 KPDT merencanakan untuk melanjutkan kegiatan yang sama dengan tahun 2013, di 74 Kabupaten Sasaran lokasi prioritas Perdesaan Sehat yang berbeda dengan lokasi tahun 2013, sehingga seluruh lokasi sasaran prioritas Perdesaan Sehat sebanyak 158 Kabupaten Daerah Tertinggal mendapatkan dukungan bagi terlaksananya Pembangunan Perdesaan Sehat. Selain itu juga direncanakan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pembangunan kesehatan di daerah tertinggal serta penyusunan "background paper RPJMN tahun 2015-2019" bagi percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal bidang kualitas kesehatan dalam kerangka percepatan pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan bidang kesehatan pada tahun 2015-2025. Di harapkan melalui upaya sinkronisasi dan sinergi peran masyarakat dan pemerintah pada semua level dan semua sektor dalam mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat berdasarkan kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi melalui instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan (kelembagaan, kemitraan, pokja, instrumen monev) serta stimulan (Pusling Air, Sarana kerja poskesdes, peralatan RS, Bantuan Gizi berkualitas) "Perdesaan Sehat" oleh KPDT, akan mampu mempercepat capaian sasaran yang di amanahkan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran seluruh pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan mandat, tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan yang terkait. Sasaran "antara" capaian kinerja Pembangunan Perdesaan Sehat yang sangat strategis adalah terwujudnya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Propinsi dan atau Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan pembanguan Perdesaan Sehat masing-masing Kabupaten sesuai permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu diharapkan adanya komitmen dan kebijakan yang berpihak dalam pelaksanaan Perdesaan Sehat dari Kementerian dan Lembaga terkait bagi kebutuhan intervensi Lima Pilar Perdesaan Sehat. Dengan demikian komitmen dan rencana aksi yang disertai rencana pembiayaan bagi sumber daya pembangunan kesehatan dari seluruh pemangku kepentingan Percepatan Pencapaian Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10) dalam kerangka percepatan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan khususnya percepatan pembangunan kualitas kesehatan dapat segera terwujud. Hanibal Hamidi Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.