KEBIJAKAN BAN-PT 2006-2011
BAN-PTKAMANTO SUNARTOKETUA BAN-PTBADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
BAN-PT
RUJUKAN BAN-PT: Perundang-undangan dan kebijakan mengenai
akreditasi perguruan tinggi dan penjaminan mutu internal
Undang Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan
Nasional Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar
Nasional Pendidikan Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009 Peraturan
Mendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT Undang Undang No. 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Kebijakan Departemen Pendidikan
Nasional RIBAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
14 September 2010
UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th. 2003Akreditasi adalah
kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.(Pasal 1 Ayat 22)
BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Perkembangan sejak diundangkannnya Undang Undang No. 20 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 1. Akreditasi: wajib 2.
Akreditasi dilakukan terhadap: program studi dan perguruan tinggi
(program dan satuan pendidikan) 3. Penjaminan mutu internal
(penjaminan mutu pendidikan): wajib 4. Badan akreditasi:
majemukBADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
BAN-PT
1. Akreditasi: wajib
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Akreditasi
dilakukan untuk menentukan: kelayakan program dan satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan
jenis pendidikan(Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2)BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2. Akreditasi: program studi dan perguruan tinggi
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalAkreditasi
dilakukan untuk menentukan kelayakanprogram dan satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan
jenis pendidikan(Pasal 60 Ayat 1)BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
25 Juli 2009 BAN-PT
3. Penjaminan mutu internal: wajibtentang Standar Nasional
Pendidikan
PP No. 19/2005 Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.(Pasal 91)
BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
4. Badan akreditasi: majemuk
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Akreditasi
terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat 2):
BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KETENTUAN PIDANA DALAM UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003
Ancaman pidana (penjara/denda) bagi pelanggaran terhadap
ketentuan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional 2005
KETENTUAN PIDANA (BAB XX): PASAL 67, 68, 69, 70, 71
BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANUU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 Standar
Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Pasal 1 Ayat 17)
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (PP No. 19/2005)Pasal
73 Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian
standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini
dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Pasal 76 BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan,
memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005
mengenai BAN-PT sebagai pelaksana akreditasi oleh
PemerintahAkreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. .. b. BAN-PT terhadap
program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi c.
..(Pasal 87 ayat 1 butir b)
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005Pasal 94 a. . b.
Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 tahun. c. ..
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005Badan Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri(Pasal 87 Ayat 3)
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG BAN-PT
Pasal 21. Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BANPT BAN-PT merupakan
badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang
bertanggungjawab kepada Menteri
2.
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Tugas dan Fungsi BAN-PT (Permendiknas 28/2005)Pasal 8 BAN-PT
mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional melakukan
sosialisasi kebijakan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Tugas dan Fungsi BAN-PT (Permendiknas 28/2005 Pasal 8)(2) Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT
mempunyai fungsi untuk: merumuskan kebijakan dan menetapkan
akreditasi perguruan tinggi; merumuskan kriteria dan perangkat
akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
akreditasi perguruan tinggi; melaksanakan dan mengevaluasi
pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; memberikan rekomendasi
tentang tindak lanjut hasil akreditasi; mengumumkan hasil
akreditasi perguruan tinggi secara nasional; melaporkan hasil
akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; melaksanakan
ketatausahaan BAN-PT.25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah
(2005-2009) Peningkatan jumlah program studi di perguruan tinggi
yang akreditasi A atau B, dari jumlah 1000 program studi pada tahun
2005 menjadi sebanyak 3000 program studi pada tahun 2009. (Butir
D.2.a)
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005
Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia
sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri ini.(Pasal 16)
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PENYANDANG KEPENTINGAN PEMERINTAH:
Menjamin mutu PT/PS Menjamin mutu tenaga kerja Informasi untuk
pembinaan PT/PS (seperti: penentuan beasiswa/hibah) CALON
MAHASISWA/ORANG TUA: Informasi mengenai kualitas PT/PS dan
lulusannya PASAR KERJA (NEGERI/SWASTA/LSM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL) : Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya
ORGANISASI PENYANDANG DANA : Informasi mengenai kualitas PT/PS dan
lulusannya PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI ybs.: Informasi untuk
peningkatan kualitas dan perencanaan Informasi untuk kemitraan DN
dan LNBADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
25 Juli 2009 BAN-PT
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNALAKREDITASI INSTITUSI / PROGRAM
STUDI / PROFESI, SIKLUS LIMA TAHUNPENDAFTARAN (SUKARELA) PENGISIAN
BORANG PENYERAHAN DOKUMEN
PENILAIAN ELIGIBILITAS DAN KELENGKAPAN DOKUMEN (MEMENUHI
SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT) PENENTUAN TIM ASESORPEER REVIEW:
ASESMEN KECUKUPAN (LOLOS/TIDAK MEMENUHI SYARAT) ASESMEN LAPANGAN
(LOLOS/TIDAK MEMENUHI SYARAT) VALIDASI / REVALIDASI KEPUTUSAN
(TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI, DAN PERINGKAT: A, B, ATAU C)
PENGUMUMAN HASIL AKREDITASI PEMROSESAN BANDING/RESOLUSI KONFLIK
SURVEILLANCE (PENCABUTAN/PERUBAHAN STATUS AKREDITASI)25 Juli 2009
BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005
(Pasal 10)
Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan
tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan
akreditasi dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila
perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk
diakreditasi ulang.
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005
(Pasal 12)BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi
program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa
berlaku akreditasi apabila: program studi atau satuan pendidikan
tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau
informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi sampai batas
waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi
yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi
kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi terjadi
peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan
pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang
melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak
lagi mencerminkan tingkat kelayakannyaBAN-PT
25 Juli 2009
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
FRONTLINERS BAN-PT: PARA ASESOR
ASESOR: PEER REVIEWERS DIREKRUT BAN-PT UNTUK MELAKSANAKAN:
ASESMEN KECUKUPAN ASESMEN LAPANGAN
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KODE ETIK ASESOR BAN-PTEmpat inti utama Kode Etik Asesor:
Bertindak sebagai peer reviewer yang baikMenghindari konflik
kepentingan (conflict of interest)
Bertindak profesionalPatuh dan taat pada peraturan dan ketentuan
perundangundangan yang berlaku
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
AKREDITASI PROGRAM STUDI, PROFESI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
OLEH BAN-PTAkreditasi program studi: Sejak 1997: Program Pendidikan
Sarjana Sejak 1999: Program Pendidikan Magister Sejak 2001: Program
Pendidikan Diploma (I, II, III, IV) Program Pendidikan Doktor 2006:
Program Pendidikan Sarjana Universitas Terbuka Akreditasi institusi
perguruan tinggi 2007-2008 Akreditasi Pendidikan Profesi Sejak
200825 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN IBU DAN BAPA
25 Juli 2009 BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
