1. Kebijakan Nasional K3

7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3

1/34

UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

KEBIJAKAN PENGAWASAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


2/34

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Fakta lapangan tentang Keberadaan Pesawat/Bejana

/Peralatan Teknik, maupun bahan kimia

Diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia :

. Industri

. Sarana sosial/rumah tangga.

Berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan kerja,

kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan

kerusakan lingkungan.

Pengelola/pengguna/pemakai produk menuntut adanya

jaminan K3 melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU dibidang K3.

Pihak terkait perlu memahami proses sertifikat dibidang

K3,khususnya di era Otonomi Daerah.

Pelaksanaan K3 pada dasarnya menuntut keterlibatan

dan tanggung jawab semua pihak.


3/34

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Penanganan K3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah

sendiri.

Privatisasi K3 memberikan peluang kesempatan kerja.

Produk barang dan jasa kompetetif.Peningkatan profesionalisme SDM di bidang K3

Peran pihak ketiga semakin strategis.

Operasionalisasi pembinaan dan pengawasan K3 serta

sesuai dengan regulasi.

Lanjutan


4/34

UU No. 1 Tahun 1970 Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 32 Tahun 2004 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 Peraturan Pemerintah No. 25

Tahun 2000

Peraturan Menteri Tenaga Kerjasebagai peraturan pelaksana UU.No.1 Tahun 1970.


5/34

1. Peralatan

a. Pesawat Tenaga dan Produksi

Penggerak mula perlengkapan transmisi tenaga

mekanik)

Mesin produksi

Mesin pekakas kerja

Dapur

b. Pesawat Angkat dan Angkut

Peralatan Angkat

Pita transport

Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas

permukaan

Alat angkutan jalan ril

A. Obyek Pengawasan


6/34

c. Pesawat Uap dan Bejana Tekan

1. Pesawat uap

Ketel Uap

Pesawat Uap Selain Ketel Uap Pemanas Air Penguap Bejana Uap Pengering Uap Mesin/Turbin Uap

2. Pesawat Cairan Panas

3. Bejana Tekan

Botol Baja Bejana Transport Bejana Penyimpanan

Pesawat Pendingin4. Bejana Penimbun

5. Instalasi pipa

Pipa Uap Pipa air pengisi/buang

Pipa gas, dll


7/34

d. Listrik

- Instalasi Listrik

- Lift

- Instalasi Penyalur Petir

e. Sarana Penanggulangan Kebakaran

Alat pemadan api ringan

Springkler

Hydrant

Smoke detector.

2. Pekerjaan Konstruksi Bangunan

Tahap pelaksanaan proyek Tahap penggunaan bangunan Tahap pembongkaran bangunan


8/34

3. Lingkungan Kerja

Ergonomi

Faktor fisik (kebisingan, pencahayaan, getaran,

radiasi, dll)

Faktor biologi

Psikologi kerja

B3

Sanitasi dan hygine

Fasilitas kerja

APD

4. Kesehatan Kerja

Pelayanan kesehatan kerja

Pemeriksaan kesehatan

Gizi kerja


9/34

Jasa Konsultan

Jasa Fabrikan, Pemeliharaan,Reparasi& Instalasi Teknik K3

Jasa Pemeriksaan & Pengujian dan

atau Pelayanan Kesehatan Kerja

Jasa Audit K3Jasa Pembinaan K3

B. Obyek Pembinaan

1. Lembaga K3Perusahaan Jasa K3 (PJK3)


10/34

Pes. Uap dan Bejana Tekan Listrik

Penyalur petir & PeralatanElektronit

Lift

Instalasi Proteksi Kebakaran Konstruksi Bangunan

Pesawat Angkat & Angkut

Pesawat Tenaga & Produksi

DT & NDTJasa Riksa Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja

Kesehatan Tenaga Kerja

Lingkungan

Jasa Riksa Uji Teknik


11/34

2. Personil K3 Operator

Juru Las

Petugas peran kebakaran

Petugas Kimia

Paramedis

Anggota regu penanggulangan kebakaran

Koordinator unit penanggulangan kebakaran

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja

Ahli K3 umum ( ahli keselamatan kerja

ahli kesehatan kerja) dan spesialis.

Petugas P3K

Petugas Katering


12/34


13/34

PemerintahPerumusan kebijakan, standar,

pedoman dan kriteria teknis dibidang K3

Ditunjuk / diakreditasi

Jasa / Lembaga

Riksa Uji K3

Provinsi

Kab / Kota

Lapor /

koordinasi

Obyek Pengawasan K3 :

Tempat Kerja

Tenaga Kerja

Peralatan

Operasional pengawasan K3 oleh

pegawai pengawas

Riksa Uji obyek pengawasan K3 oleh

pengawas spesialis sesuai bidangnya

1. Saat iniSKEMA PENGAWASAN K3

Pembinaan supervisi dan

monitoring pelaksanaan otoda

Riksa uji obyek

pengawasan K3 oleh Ahli

K3 spesialis sesuai

bidangnya


14/34

2. Kedepan

Skema pengawasan K3 tetap namun pengawashanya bertugas mengawasi peraturan K3

Pemberdayaan lembaga lembaga K3 dan Ahli K3baik umum maupun spesialis

Untuk riksa uji obyek pengawasan K3 hanyadilakukan oleh ahli K3 spesialis sesuai bidangnya.

Pengawas spesialis hanya mengawasi kegiatanriksa uji yang dilakukan oleh ahli K3 (sesuai

prosedur / tidak ). Lembaga K3 sebelum melakukan kegiatan lapor

terlebih dahulu ke Provinsi / Kab /Kota

Ahli K3 melaporkan hasil riksa uji keProvinsi/Kab/Kota untuk tindak lanjut.

Untuk membantu pengawasan atas ditaatinya UU

No. 1 Tahun 1970, Ahli K3 umum ditempat kerjadapat melakukan pengawasan dan melaporkan keDinas yg berwenang di bidang ketenagakerjaansetempat.


15/34

Dituntut profesional dan memiliki kompetensi : memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas, ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar

UNDANG UNDANG

NO 1 TH 1970

KESELAMATAN KERJA

PASAL 5 (1)

PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLIKESELAMATAN KERJA DITUGASKAN

MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNGTERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANGINI DANMEMBANTU PELAKSANAANYA


16/34

4. PETA STAKEHOLDER PENGAWASAN K3UU No. 1 TAHUN 1970

MENAKER

DIREKTUR

PEG.PENGAWAS

AHLIK3 DOKTERPRSHP2K3

Kab/Kota LUAR DEPNAKER

- POLI PRSH- JASA KESEH

P2K3

PEMERINTAH SWASTA- INDUSTRI- JASA ----PJIT


17/34

Di Tempat Kerja

Aman

Sehat

Ramah lingkungan

Nihil Kecelakaan

Peningkatanproduktifitas

TERSELENGGARANYA

B. ARAH KEBIJAKAN K3


18/34


19/34

1.Peningkatan pengawasan dalam menjamin

perlindungan K3;

2.Peningkatan penerapan norma K3 danpelaksanaan K3 secara mandiri;

3.Pengembangan kebijakan K3 sesuai

kemajuan Iptek

1. Pemantapan peraturan perundang-undangan,

standar, pedoman keselamatan dan kesehatan kerja

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di

bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

3. Peningkatan pembangunan SMK3 di tempat kerja;

4. Pelaksanaan kerjasama antar negara, antar daerah

dan dengan pihak-pihak terkait;


20/34

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan

keselamatan dan kesehatan kerja

Peningkatan pelaksanaan K3 meliputi kualitas dan

kuantitas penerapan SMK3.

Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan

administratif, sumberdaya, perwujudan kepemerintahan

yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas

KKN,

Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan norma K3;

Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan K3;

Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan, standar, pedoman keselamatan dankesehatan kerja;

Pengembangan dan penyempurnaan sistem, mekanisme

dan prosedur pengawasan K3;

Penegakan norma K3;

Pelaksanaan analisa informasi K3;


21/34

Commissioning

Pengesahangambar rencana

Test &Commissioning

PengesahanPemakaian

Gambarrencana

Pasang Pemakaian

TestBerkala


22/34

A. Pesawat / Peralatan Teknik

Gambar Rencana

a. Calon Pelaksana Pembuatan/Perakitan/Reparasi

mengajukan berkas permohonan reparasi

kepada Dir.PKK melalui Dinas Tenaga Kerja

setempat

Surat permohonan pengesahan

Gambar rencana lengkap/memenuhi syarat

Lembar perhitungan konstruksi

Dokumen teknik lainnya

b. Dit.PKK memeriksa berkas permohonan dan

menindaklanjuti

Membuat surat pemberitahuan bila perlu)

Menerbitkan pengesahan pembuatan


23/34

Kelayakan Pembuatan

a. Pabrikasi membuat surat pemberitahuan tentang akandimulainya kegiatan pembuatan kepada Disnaker

setempat

b. Pegawai pengawas dari Dinas TK/Ahli K3 melakukan

pemeriksaan /pengujian pelaksanaan pembuatan dan

membuat laporan pengawasanc. Pabrik pembuat membuat laporan pembuatan (lengkap)

dan mengirimkannya ke Dir. PKK (dilengkapi dengan surat

permohonan)

d. Dit. PKK memeriksa laporan pembuatan dan

menindaklanjuti :- Surat pemberitahuan (bila perlu)

- Menerbitkan sertifikat kelayakan pembuatan dan

menyampikan kepada yang bersangkutan.


24/34

Pemakaian baru/mutasi)

a. Calon pemakai berkewajiban mengajukan berkas

permohonan pemakaian kepada disnaker/ Dit.PKK,

berkas terdiri dari ;

Surat permohonan pemakaian Dokumen teknik

- laporan pembuatan + berkas pengesahan

gambar pesawat bejana peralatan baru )

- Akte Ijin /pengesahan pemakaian + Dokumen

Teknik peralatan yang pernah dipakai

/mutasi)

Menyiapkan pesawat /bejana/peralatan tehnik

dan peralatan lain yang diperlukan untuk

riksa/uji

b. Pegawai pengawas dari dinas TK/Ahli K3

melalukan pemeriksaan /pengujian sesuai

ketentuan dan membuat laporan.

c. Disnaker/Dit. PKK membuat laporan pegawai

pengawas/ Ahli K3 dan menindaklanjuti :

Membuat surat pemberitahuan bila perlu)

Menerbitkan ijin /pengesahan pemakaian atau

keputusan mutasi dan menyampaikannya

kepada yang bersangkutan.

1 PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR RENCANA DAN PENGAWASANNYA


25/34

Perusahaanpembuat

Kandep / DinasTenaga Kerja

Pemerintah(Dit. PNKK)

BERKAS PERMOHONAN

Surat permohonan Gambar konstruksi Lembar perhitungan

kekuatan Dokumen pendukung

PENGAWASAN

Evaluasi berkas

Surat Pengantar

Evaluasi berkas/ BA

Pengesahan

1. PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR RENCANA DAN PENGAWASANNYA

3

13

1

3

1 2

1

2

3

1

1 2


26/34

Perusahaanpembuat



Pengesahan gambarrencana

PENGAWASAN

Verifikasidok. teknik

Laporanpengawasan

EvaluasiDok teknik

SERTIFIKATKelayakan pembuatan

2. PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAWASANNYA

5

44

1

1

4

5

13 4

3

2

Dokumen teknikbahan baku

2

Bahan baku

Proses pembuatanbarang produk

Dokumen teknik

pembuatan

2

3

Riksa/ uji1. Visual, NDT, dll2. Hydrotest

Barang produk1 2 3 4 5

Pemesan /

pemakai

3 PROSEDUR PEMBERIAN IJIN / PENGESAHAN PEMAKAIAN DAN


27/34

Perusahaan /Calon Pemakai



PENGAWASAN

Verifikasiberkas

3. PROSEDUR PEMBERIAN IJIN / PENGESAHAN PEMAKAIAN DANPENGAWASANNYA

3

13

1

1

Pesawat / peralatanmekanik / instalasi pipa

Tenaga kerja +peralatan bantu

Riksa/ uji1. Visual2. NDT (bila perlu)

3. Pengujian Hydrosatatis Steam test

3

2

BERKAS PERMOHONAN

Bentuk 6 Pengesahan gambar

rencana + lampiran Dok. Teknik pembuatan Dok. Teknik lainnya

1

Pemeriks. & pengujian

Ijin pemakaian

2

3

******

**

****

**

*

* Perakitan

** lintas propinsi/laut nasional


28/34

Peg. Pengawas K3Spesialis

4. Pengawasan / Riksa Uji K3

Dinas yang berwenangdi Kab/ Kota

Obyek PengawasanK3

PJK3

AK3 SpesialisPeg. Pengawas K3

Spesialis

Dinas yang berwenangdi Propinsi

Peg. Pengawas K3Spesialis

Pusat(DPKK)

Obyek PengawasanK3 Lintas Propinsi

Obyek PengawasanK3 Lintas Kab/ Kota

Koordinasi

Koordinasi

Pemberdayaan lembaga2 K3

Pengawasan langsung

Pengawasan langsung lintas kab/kota

Pengawasan langsung lintas propinsi

B Kelembagaan Dan Personil


29/34

PERMOHONANMENAKER cq

Dirjen Binwasnaker

Keputusan( 3 bulan )

ditolak - alasannya diterima

SK PENUNJUKAN 2 tahun :

- dapat diperpanjang- dapat dicabut

TIM PENILAI

Akte perushaan SIUP

Keterangan domisili

NPWP

Daftar alat

Struktur organisasi

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

SK Ahli K3 / Dokter Pemeriksa /

Tenaga Tehnis

Daftar riwayat hidup

Pas foto (berwarna)

B. Kelembagaan Dan Personil

1. Mekanisme Penunjukan PJK3


30/34

2. MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONANMENAKER

cq. Dirjen Binwasnaker

TIM PENILAI

SK

PENUNJUKAN

3 tahun

dapat diperpanjang

dapat dicabut

3 MEKANISME SERTIFIKASI KOMPENTENSI K3 DALAM FORMAT OTODA


31/34

3. MEKANISME SERTIFIKASI KOMPENTENSI K3 DALAM FORMAT OTODA

Dinas TK

Kab/ Kota

Dinas TK Propinsi

Perusahaan / Tempat Kerja

DataPeserta &Kelulusan

Pembinaan &pengujian lisensi

K3

OPERATOR, JURU LAS,PETUGASPERAN,KOORDINATOR DAN ANGGOTA REGU

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

PJK3Diklat

Perpanjangan

Pemerintah


32/34

A. Mekanisme Laporan

Pemerintah

Pengawasan Ketenagakerjaan Spesialis

Provinsi

Pengawas Ketenagakerjaan spesialis

KAB / KOTA

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis

Obyek pengawasan K3

Laporan

LaporanBulanan

La

poranTriwulan


33/34

B. Bentuk Laporan

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis.

Bentuk Laporan sesuai dengan obyek yang

diawasi misalnya:

Bentuk 9 untuk Ketel uap

Bentuk 38 L dan 39 L untuk Lift

Bentuk 51 untuk pesawat angkat dan

angkut

dll

Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

baik yang berada di Kabupaten /Kota

Provinsi menggunakan bentuk laporan

bulanan dan triwulan , isinya merupakan

laporan lengkap dari hasil pengawasan

seluruh pegawai pengawas spesialis.


34/34

Demikian hal-hal yang perlu saya

sampaikan

Apabila peserta ingin mengetahui

lebih rinci/mendalam, dapat

mempelajari sendiri, baik peraturan

perundangan K3, Standar maupun

pedoman teknis K3

Documents

1. Kebijakan Nasional K3