APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Disajikan Kepada Para Guru se Kabupaten Lembata di 9 Kecamatan

Oleh

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEMBATA

LEWOLEBA

2014

2

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU ASN

1.Pegawai ASN perlu dibangun dan diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pembangunan, dan tugas pemerintahan tertentu harus memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan cita-cita bangsa.

3

TUGAS PELAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Kebutuhan Dasar : 1. Pelayanan Kesehatan2. Pelayanan Pendidikan dasar/menengah3. Kebutuhan Pokok Masyarakat( Sembako,dsb)

B. Pelayanan Umum : 1. Pelayanan Administratif (KTP, Akte, dsb)2. Pelayanan Barang Publik (Air, Listrik, dsb)3. Pelayanan Jasa Publik ( transportase, dsb)

Pelayanan publik tsb diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4

TUGAS PEMBANGUNAN

Pembangunan Sosial Politik(pemerintahan, politik dalam negeri, dsb)

Pembangunan ekonomi( pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, pariwisata, lingkungan hidup dsb).

Pembangunan Sosial Budaya( Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, agama, seni dan budaya);yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

5

TUGAS PEMERINTAHAN

Pendayagunaan Kelembagaan (K/L dan Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran).

Pendayagunaan Kepegawaian (Pegawai ASN yang profesional).

Pendayagunaan Ketatalaksanaan (sistem, proses dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dgn prinsip-prinsip Good Governance).

6

Lanjutan.....

2. Belum terlaksanakanya manajemen ASN berbasis kompetensi berdasarkan sistem merit yaitu perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan secara terbuka dan kompetitif.

7

Apa itu Sistem Merit ?

“ adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang pekerjaan, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.”.

8

Lanjutan.....

3. Salah satu wujud pelaksanaan kebijakan RB adalah perubahan manajemen kepegawaian menjadi manajemen ASN perlu ditetapkan Pegawai ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

9

ASN SEBAGAI PROFESI

Memiliki standar pelayanan profesi;

Memiliki dan menegakan kode etik dan kode perilaku profesi;

Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi;

Memiliki standar sertifikasi profesi;

Memiliki organisasi profesi yg independen.

10

Lanjutan .....

4. Untuk mendorong pembangunan ASN yang profesional dgn karakteristik adaptif, ber- integritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, memegang teguh nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

11

Karakteristik ASN Yang Profesional

1. Adaptif : Selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang kian dinamis;

2. Berintegritas : mengutamakan perilaku terpuji, jujur, dan disiplin;

3. Berkinerja tinggi : Berorientasi pada hasil yang tinggi;

4. Berdedikasi : penuh pengabdian dan pengorbanan;5. Netral : tidak berpihak kpd golongan/kepentingan

ttu;6. Bebas dari intervensi politik : independen, bebas

dari campur tangan politik;7. Bersih dari praktek KKN : Menaati peraturan per-

UU-an;8. Memegang teguh Nilai Dasar serta Kode Etik dan

Kode perilaku;

12

GURU YANG PROFESIONAL

Dicanangkan oleh Presiden RI pd tgl 4 Desember 2004; dengan kriteria:

1. Sebagai Agen Pembelajaran;2. Harus memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;3. Menguasai kompetensi; 4. Memiliki sertifikat pendidik; 5. Sehat jasmani dan rohani, 6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional.

7. Mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam kegiatan belajar mengajar.

13

Kesalahan-kesalahan Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar

1. Duduk di atas meja ketika mengajar;2. Menjagar sambil merokok3. Mengajar sembari makan4. Mengajar seraya bermain HP5. Tidur saat mengajar6. Menganggap diri paling pintar7. Mengajar secara monoton8. Tidak disiplin

14

Lanjutan....

9. Sering Bolos10. Komunikasi tidak efekjtif11. Berpakaian tidak rapi12. Tidak melakukan evaluasi13. Membiarkan murid/murid saling

menyontek14. Membocorkan rahasia ujian15. Mengubah perolehan nilai murid/siswa16. Membuat soal ujian yang tidak diajarkan

15

Lanjutan...

17. Mengajarkan permusuhan dan kebencian18. Mengajarkan porno19. Melakukan pelecehan seksual20. Tidak peduli dengan presensi murid/siswa21. Diskriminatif22. Tidak memperhatikan perbedaan individual23. Tidak bisa mengoperasikan media pembelajaran24. Mengajar di luar bidang25. Tidak mengikuti perkembangan zaman.

16

Upaya Perbaikan Kualitas Guru(Diibaratkan seperti air yang tdk seluruhnya berasal dari sumber

yang jernih)

Bagi Guru saat ini, bentuk peningkatan mutu melalui Uji Kompetensi Guru(UKG), pengembangan berkelanjutan dan Pengukuran Kinerja Guru

Bagi Guru-guru baru/Penyediaan Guru Baru, melalui perbaikan pendidikan guru yang diharapkan dapat menghasilkan “air yang benar-benar jernih” dengan cara seleksi khusus, diasramakan, kemampuan mengampu mata pelajaran ganda (mayor-minor) dan mendapat beasiswa( Pasal 23 UU 14/2005).

Tujuan Pendidikan Nasional(Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003)

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sikap Spiritual beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sikap Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab

Pengetahuan BerilmuKeterampilan cakap dan kreatif

- Rehab Gedung Sekolah- Penyediaan Lab dan

Perpustakaan- Penyediaan Buku

Kurikulum 2013

- BOS- Bantuan Siswa Miskin- BOPTN/Bidik Misi (di PT)

Manajemen Berbasis Sekolah

-Peningkatan Kualifikasi & Sertifikasi

- Pembayaran Tunjangan Sertifikasi

- Uji Kompetensi dan Pengukuran Kinerja

Pengembangan Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar (PP 19/2005)[Setiap standar memiliki: Tantangan, Persoalan, dan Solusi masing-masing]

Sedang Dikerjakan

Telah dan terus Dikerjakan

18

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN

19

Proses Penetapan Kebijakan Reformasi Birokrasi

UU Nomor 17 tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025) mengamanatkan Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi;

Perpres Nomor 5 tahun 2010 ttg RPJMN 2010-2014, menetapkan ‘Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan menjadi prioritas utama dan pertama”.

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 ttg Grand Design RB 2010-2025; menetapkan 8 area perubahan ( organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja;

Road Map RB 2010-2014, RMRB 2015-2019, dan RMRB 2020-2025, ditetapkan dgn Peraturan Menteri PAN-RB.

20

21

22

23

PEGAWAI ASN

Pegawai ASN adalah Profesi yang terdiri dari PNS dan PPPK yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

1. PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional serta menduduki jabatan pemerintahan.

2. PPPK berstatus pegawai berdasarkan perjanjian kerja, untuk jangka waktu tertentu, diangkat oleh PPK sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-undang dan melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, dan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan dan Parpol.

24

TUJUAN UU -ASN

Untuk Meningkatkan : 1. Independensi;2. Kompetensi;3. Kinerja/produktivitas kerja;4. Integritas;5. Kesejahteraan;6. Kualitas Pelayanan Publik;7. Pengawasan dan akuntabilitas.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI ASN ; untuk mengetahui :

1. Jumlah Unit Organisasi yg ada pada setiap instansi Pemerintah Pusat dan Pemda.

2. Peta Jabatan yang sesuai dengan hasil ANJAB;3. Jumlah kebutuhan pegawai yang diperlukan

berdasarkan hasil ABK untuk 5 tahun.4. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia pada masing-

masing unit organisasi;5. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai BUP dan

pindah setiap tahunnya;6. Usul Formasi CPNS sesuai dengan kekurangan pegawai

pada masing-masing jabatan di setiap unit organisasi.

38

Proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan

ANALISIS BEBAN KERJA

Perencanaan Pegawai

Rekrutmen & Seleksi

ANALISIS JABATAN

Desain Organisasi

Struktur Organisasi

Organization Business Process/Value Configuration Model

Matriks RACI

39

SISTEM INFORMASI PEGAWAI ASN

Menyediakan Informasi tentang : 1. Jumlah unit organisasi pd masing2 instansi.2. Peta jabatan berdasarkan hasil dari analisis jabatan.3. Jumlah kebutuhan pegawai ASN berdasarkan hasil

dari analisis beban kerja.4. Jumlah PNS yang masih aktif dan PPPK.5. Jumlah calon pegawai ASN.6. ASN yg akan pensiun (usia 58 tahun).7. Kekurangan/kelebihan ASN8. Perkiraan jabatan yg akan diusulkan menjadi calon

ASN.9. Kualifikasi pendidikan yg menjadi persyaratan pd

masing2 jabatan.

40

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN

Berdasarkan pada asas : Kepastian hukum: Manajemen ASN mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Profesionalitas: Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Proporsionalitas: Manajemen ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;

Keterpaduan: Sistem Pengelolaan pegawai ASN harus terpadu secara nasional;

41

Lanjutan.......

Delegasi : Pelaksanaan sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan kepada Kementerian/Lembaga Pem- nonkementerian, dan Pemerintah Daerah;

Netralitas : setiap Pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

42

Lanjutan.....

Akuntabilitas : Setiap hasil akhir kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektif dan efisien : Manajemen ASN harus sesuai dengan target yang ditetapkandalam aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.

43

Lanjutan...... Keterbukaan: Penyelenggaraan manajemen ASN harus bersifat

terbuka untuk publik; Nondiskriminatif: Penyelenggaraan manajemen ASN tidak

membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan;

Persatuan dan Kesatuan: Pegawai ASN sebagai perekat NKRI. Keadilan dan kesetaraan: Penyelenggaraan ASN harus

mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

Kesejahteraan: Penyelenggaraan ASN harus diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.

44

ASN SEBAGAI PROFESI

Berlandaskan pada Prinsip :Nilai Dasar;Kode Etik dan Kode Perilaku;Komitmen, integritas moral, dan tanggung

jawab pada pelayanan publik;Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang

tugas;Kualifikasi akademik;Jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas;Profesionalitas jabatan.

45

NILAI DASAR ASN

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;

2. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah;

3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

46

Lanjutan.....5. Membuat keputusan berdasarkan

prinsip keahlian;6. Menciptakan lingkungan kerja yang

nondiskriminatif;7. Memelihara dan menjunjung tinggi

standar etika yang luhur;8. Mempertanggungjawabkan tindakan

dan kinerjanya kepada publik.

47

Lanjutan...9. Memiliki kemampuan dalam

melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

10.Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna, dan santun.

11.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

12.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

48

Lanjutan....13.Mengutamakan pencapaian

hasil dan mendorong kinerja pegawai;

14.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;

15.Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

49

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi(perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian);

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat Yang Berwenang sejauh tdk bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

50

Lanjutan.....5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut

kebijakan negara;6. Menggunakan kekayaan dan barang milik

negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;

7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

51

Lanjutan......

9. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

52

FUNGSI, TUGAS DAN PERAN ASN

Fungsi : 1. Pelaksana Kebijakan Publik;2. Pelayan Publik;3. Perekat dan Pemersatu bangsaTugas :4. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai aturan;5. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan

berkualitas;6. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI;Peran :

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

53

JABATAN ASN, terbagi menjadi:

•

• Jabatan Pimpinan Tinggi:1. JPT Utama2. JPT Madya3. JPT Pratama

Jabatan Fungsional :1.Keahlian (Jenjang):

a. Ahli Utamab. Ahli Madyac. Ahli Mudad. Ahli Pertama

2.Ketrampilan(Jenjang):

a. Penyeliab. Mahirc. Terampild. Pemula

Jabatan Administrasi

1. Administra-tor(Setara eselon III)

2. Pengawas(seta-ra eselon IV)

3. Pelaksana(JFU)

54

KONDISI JABATAN LINGKUP PEMDA LEMBATA TAHUN 2013

I. Jabatan Administrator :a. Eselon III sebanyak 139 b. Eselon IV sebanyak 437c. Pelaksana/Fungsional Umum.

II. Jabatan Fungsional Tertentu : Tenaga kesehatan : Dokter, dokter gigi, dokter ahli, apoteker, asisten Apoteker, pengawas Farmasi dan Makanan, bidan, perawat, perawat gigi, perekam medis, epidemiolog kesehatan, fisioterapis, nutrisionis, penyuluh kesmas, medik veteriner, pranata laboratorium kesehatan, Radiografer, Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi elektromedis, teknisi gigi, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknisis Transfusi darah,;Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Guru, pengawas sekolah, pamong belajar, Penguji Kendaraan Bermotor, Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Pengawas Pemerintahan. Penyuluh Perikanan;

III. Jabatan Pimpinan Tinggi : Eselon II.a sebanyak 1, dan eselon II.b sebanyak 27.

55

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

I. Rumpun Jabatan Administrasi : 752

II. Rumpun Jabatan Teknis : 1.831

III. Rumpun Jabatan Operasional : 174

IV. Rumpun Jabatan Pelayanan : 332Jumlah :3.089

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2013 ttg

Kamus Jabatan Fuingsional Umum.

56

Lanjutan..... Jabatan Administrasi : Jabatan yang berisi

fungsi dan tugas dalam pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional : Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yg berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Jabatan Pimpinan Tinggi : Jabatan tinggi setingkat eselon I dan II pada instansi Pem.

57

PEJABAT ADMINISTRASI

1. Pejabat dlm jab. Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kgtan yanlik serta adm. Pem-an & Pemb-an.

2. Pejabat dlm jab. Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kgtan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

3. Pejabat dlm jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kgtan yanlik serta administrasi pem-an dan pemb-an.

58

PEJABAT FUNGSIONAL

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas di bidang pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Pejabat fungsional dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dinilai dengan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

Pejabat Pimpinan Tinggi melaksanakan fungsi dan tugas melalui :

1. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analiais dan rekomendasi

kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan 3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai

dasar serta melaks. kode etik dan kode perilaku ASN.

60

HAK PEGAWAI ASN

Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja,tanggung jawab, dan resiko pekerjaan serta memperoleh tunjangan, dan fasilitas; Cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh:Gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan;

dan pengembangan kompetensi.

61

Lanjutan ....

Pelaksanaan Gaji PNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, dilakukan secara bertahap.

Proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat-golongan dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan sehingga memerlukan kesiapan menyusun Peta Jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh.

62

KEWAJIBAN PEGAWAI ASN

1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD-RI 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan

pejabat pemerintah yang berwenang4. Menaati ketentuan peraturan per-UU-an5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan

penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab

63

Lanjutan ....

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dlm sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

64

MANAJEMEN ASN

• 1

1. SUN & TAP- KEB2. Pengadaan3. Pangkat & Jabatan4. Pengembangan Karier5. Pola Karier6. Promosi7. Mutasi

8. Penilaian Kinerja9. Gaji & Tunjangan10. Penghargaan11. Disiplin12. Pemberhentian13. Pensiun dan Tabungan Hari Tua14. Perlindungan.

65

66

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANJAB dan ABK

Dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

67

PENGADAAN

Mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan /atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah

Dilakukan melalui tahapan : Perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi., masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

68

PENGEMBANGAN KARIER

Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah

Mempertimbangkan integritas dan MoralMelalui Diklat, seminar, kursus, dan panataranHarus dievaluasi oleh Pejabat Yang BerwenangDapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS

dan Pegawai Swasta dalam waktu 1 thn.

69

PENILAIAN KINERJA

Bertujuan utk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan unit kerja/organisasi, dgn memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

70

Lanjutan.... Dapat mempertimbangkan pendapat rekan

kerja setingkat dan bawahannya Disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS Digunakan untuk menjamin objektivitas

pengembangan PNS, dan dijadikan persyaratan dlm pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk pendidikan dan latihan

Dikenakan sanksi jika tdk mencapai target kinerja.

Di bawah kewenangan Pajabat Yang Berwenang.

71

MANAJEMEN PPPK

1. Penetapan Kebutuhan 2. Pengadaan 3. Penilaian Kinerja4. Penggajian dan Tunjangan 5. Pengembangan Kompetensi6. Pemberian Penghargaan7. Disiplin8. Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja 9. Perlindungan.

72

PERBEDAAN MANAJEMEN PNS DAN PPPK

1. Manajemen PNS meliputi 14 unsur, sedangkan manajemen PPPK meliputi 7 unsur.

2. Unsur yang tidak ada pada PPPK yaitu : Pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

3. Pada PNS ada unsur pengembangan karier, sedangkan pada PPPK ada pengembangan kompetensi.

4. Pada PNS ada unsur pemberhentian, sedangkan pada PPPK ada pemutusan hubungan perjanjian kerja,

5. Unsur yang sama :Penetapan kebutuhan, pengadaan, penggajian dan tunjangan, penghargaan, penilaian kinerja, dan perlindungan

73

ORGANISASI ASN

Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI.

Korps Profesi ASN RI bertujuan : Menjaga kode etik profesi dan standar

pelayanan profesi ASN Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai

perekat dan pemersatu bangsa.

74

Fungsi Korps Profesi ASN 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN2. Perlindungan hukum dan advokasi kepada

anggota Korps ASN terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas

3. Memberi rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi

4. Menyelenggarakan usaha utk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN.

75

KOMISI ASN (KASN)

KASN dibentuk utk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen untuk menjamin perwujudan sistem marit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Komisi ASN bertugas : menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

76

Batas Usia Pensiun PNS

I. BUP bagi Pemegang Jabatan Administrasi yaitu 58 Tahun.

II. BUP bagi Pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu 60 Tahun.

III.BUP bagi Pemegang Jabatan Fungsional ( PP Nomor 21 Tahun 2014), diatur sebagai berikut :

77

Lanjutan : .....a. 58 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli

Pertama serta Pejabat Fungsional Ketrampilan.b. 60 tahun bagi PNS yang memangku Jafung:

1) Ahli Utama dan Ahli Madya;2) Apoteker;3) Dokter yg bertugas penuh pada unit Yankes Negeri;

4 ) Dokter Gigi yang bertugas penuh pada unit Yankes Negeri;

5) Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama6) Medik Veteriner7) Penilik8) Pengawas Sekolah9) Widyaiswara Madya dan Muda10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

78

Lanjutan....

c. 65 tahun bagi PNS yang memangku Jafung :1) Peneliti Utama dan Peneliti Madya yg ditugaskan secara penuh di bidang Penelitian2) Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;3) Widyaiswara Utama;4) Pengawas Radiasi Utama;5) Perekayasa Utama;6) Pustakawan Utama;7) Pranata Nuklir Utama; atau8) Jafung Lain yang ditentukan oleh Presiden.

79

Lanjutan... PNS yg pd saat berlakunya PP 21 Thn 2014 sdg menduduki

Jafung Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jafung yg BUP-nya 60 thn, yg sebelumnya BUP-nya dapat diperpanjang sd 60 thn, maka BUP-nya yaitu 60 tahun.

PNS yang diangkat dlm Jafung Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia yg BUP-nya 58 tahun, setelah berlakunya PP 21 Thn 2014 ( 30 Januari 2014), BUP-nya tetap 58 tahun.

BUP bagi PNS yg menduduki Jafung lain yang ditentukan UU, dinyatakan tetap berlaku ( Misalnya Guru, yaitu 60 tahun).

PP 32 Thn 1979 yg diubah bbrp kali, terakhir dgn PP 19 tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.

80

DASAR HUKUM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja

5. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

81

82

83

84

PENGERTIAN DASAR

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yg akan dicapai oleh seorang PNS.

Perilaku Kerja (PK) adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yg dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Prestasi Kerja PNS( PPK-PNS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap SKP dan PK.

85

Lanjutan....

4. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh SKPD.

5. Kontrak Kerja adalah suatu bentuk perjanjian antara atasan langsung dengan bawahannya yang memuat kegiatan tugas jabatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan sasaran kerja pegawai.

86

TUJUAN dan PRINSIP PPK- PNS

Tujuan PPK-PNS:1.Untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

2.Untuk mengevaluasi kinerja PNS, kinerja unit dan kinerja organisasi.

Prinsip PPK-PNS :

1. Objektif : Penilaian pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yg sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.

87

Lanjutan ....2. Terukur : PPK dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.3. Akuntabel : seluruh hasil PPK hrs dpr

dipertanggungjawabkan kpd pejabat yang berwenang.4. Partisipatif : seluruh proses PPK melibatkan secara aktif

antara pejabat penilai dengan PNS yg dinilai.5. Transparan : Seluruh proses dan hasil PPK bersifat

terbuka dan tidak bersifat rahasia.6. Jelas : kegiatan yg dilakukan hrs dpt diukur dengan jelas

dan dapat dipahami oleh PNS dlm pelaksanaan tugas.7. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus dpt dicapai

hasilnya sesuai harapan dan kemampuan PNS.8. Relevan: kegiatan yg dilakukan hrs terkait dgn penetapan

kinerja SKPD dan sesuai dgn tujuan organisasi.9. Memiliki target waktu: kegiatan yg dilakukan harus jelas

batas waktu pelaksanaannya.

88

MANFAAT HASIL PPK-PNS

1. Bidang Pekerjaan : Sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas SDM PNS serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dlm organisasi.

2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan: Sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekruitmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.

3. Bidang Pengembangan : Sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan kemampuan serta ketrampilan PNS yg berkaitan dengan pola karier dan program DIKLAT dalam organisasi.

89

Lanjutan ...

4. Bidang Penghargaan : Sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dgn berbasis prestasi kerja, misalnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, dan kompensasi.

5. Bidang Disiplin: Sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

90

PARAMETER PPK-PNS1. Yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS adalah

atasan langsung dari PNS yang bersangkutan. 2. Atasan Pejabat Penilai secara fungsional bukan hanya sekedar

memberikan legalitas hasil penilaian dari pejabat penilai, tetapi harus berfungsi sebagai motivator dan evaluator seberapa efektif pejabat penilai melalukan penilaian untuk mengimbangi penilaian dan prestasi pejabat penilaia sebagai upaya menghilangkan bias-bias penilaian.

3. PPK –PNS, penekanannya pd pengukuran tingkat capaian SKP yg direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai sebagai Kontrak Prestasi Kerja. Objektivitas PPK-PNS diperlukan parameter penilai sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja dari tingkat capaian SKP.

4. Kinerja PNS berkaitan erat dengan Budaya Kerja PNS.

91

BUDAYA KERJA (Salah satu dari 8( delapan) Area Perubahan

Reformasi Birokrasi pada tataran Mikro

1. Budaya Kerja diturunkan dari Budaya Organisasi yg berorientasi pada peningkatan kinerja;

2. Budaya organisasi adalah sistem NILAI bersama dalam suatu organisasi yg menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan utk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

3. Pimpinan organisasi menjadi agen perubahan dan berperan sebagai panutan;

92

HUBUNGAN ANTARA NILAI dan PERILAKU PNS dengan BUDAYA KERJA

Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Perilaku PNS dalam menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan Budaya Kerja. Perilaku PNS merupakan cerminan dari sikap berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki setiap PNS.

93

Lanjutan....

Contoh : 1. Nilai Integritas didukung oleh perilaku :

ikhlas, jujur, sopan, bertanggungjawab, konsisten, dan menghormati orang lain.

2. Nilai Bersih, didukung oleh perilaku menaati peraturan perundang-undangan.

3. Nilai Kompeten, didukung oleh perilaku menjalankan tugas sesuai dengan profesi dan senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi.

94

AKTUALISASI BUDAYA KERJA

Dapat dilihat pada hal-hal sbb :1. Pemahaman terhdp makna bekerja;2. Sikap terhdp pekerjaan/apa yg

dikerjakan;3. Sikap terhdp lingkungan pekerjaan;4. Sikap terhadap waktu;5. Sikap terhadap alat yg digunakan utk

bekerja6. Etos Kerja;7. Perilaku ketika bekerja.

95

Makna Kerja

Kerja adalah : 1. Rahmat : Bekerja tulus/ikhlas penuh syukur;2. Amanah : Bekerja tuntas penuh t. jawab;3. Panggilan : Bekerja bernar penuh integritas;4. Aktualisasi : Bekerja keras dan cerdas penuh

semangat;5. Ibadah : Bekerja serius penuh kecintaan;6. Seni : Bekerja kreatif penuh suka cita;7. Kehormatan: Bekerja unggul penuh ketekunan;8. Pelayanan : Bekerja sempurna penuh

pelayanan;

96

97

TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi (merupakan butir2 kegiatan tugas rutin yg rinci dan jelas)

SKP disusun berdasarkan RKT instansi. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan dan target yg

harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

Penyusunan SKP harus menjabarkan kegiatan tugas jabatan atasan langsungnya sesuai dengan kesepakatan Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai sebagai Kontrak Kerja.

SKP disusun berdasarkan pada prinsip : jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki target waktu.

98

Lanjutan ..... SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Jika

dimutasikan setelah Januari, maka PNS ybs tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja organisasi, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi .

Dalam kegiatan tugas jabatan, pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarkis.

PNS yang tdk menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan ttg Disiplin PNS.

99

Prinsip Penyusunan SKP

1. Jelas : kegiatan yg dilakukan hrs dpt diukur dengan jelas dan dapat dipahami oleh PNS dlm pelaksanaan tugas.

2. Terukur : kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka ( jumlah satuan, jumlah hasil) maupun secara kualitatif.

3. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus dpt dicapai hasilnya sesuai harapan dan kemampuan PNS.

4. Relevan: kegiatan yg dilakukan hrs terkait dgn penetapan kinerja SKPD dan sesuai dgn tujuan organisasi.

5. Memiliki target waktu: kegiatan yg dilakukan harus jelas batas waktu pelaksanaannya.

100

UNSUR-UNSUR SKP

1. Kegiatan Tugas Jabatan :

Kegiatan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan dan mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT.

Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) yg dilakukan hrs didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan sesuai yg ditetapkan dalam Sturktur Organisasi.

2. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir2 kegiatan yg hrs dicapai oleh seorang PNS dlm rangka pembinaan karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai Jabatan Fungsionalk Tertentu diharuskan untuk mengisi angka kredit setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

101

Lanjutan.... 3. Target , setiap pelaksanaan KTJ harus ditetapkan target yg

akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Target bukan merupakan standar prestasi kerja yg ideal, bukan merupakan ukuran minimal atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis tetapi penuh tantangan. Oleh karena itu, dlm menetapkan target perstasi kerja, hrs mempertimbangkan 4(empat) aspek yaitu : Kuantitas (Jumlah dok, konsep, naskah, SK,lap,dsb) Kualitas (diberikan nilai angka dan sebutan) Waktu (harian, mingguan, bulanan,trw, smtr,thn-an) Biaya (jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran),sesuai dengan karakteristik, sifat , dan jenis kegiatan

4. Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas : Selaian melakukan KTJ, apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi Tuygas Tambahan dan/atau Kreativitas dalam pelaksanaan KTJ.

102

Lanjutan..... Bagi pemegang jabatan struktural/fungsional umum dgn

sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari SKPD ybs, maka penetapan target didasarkan pd Renja tahunan yang telah ditetapkan.

Bagi pemegang jabatan struktural/fungsional umum dgn sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari SKPD lain, maka penetapan target didasarkan pd asumsi rata-rata tahun sebelumnya.

Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu, maka penetapan target berdasarkan pada angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

103

TATA CARA PENILAIAN SKP

1. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan “Kegiatan Tugas Jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu : aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatandan pada masing-masing unit kerja.

2. Penilaian SKP dilakukan dgn cara membandingkan antara realisasi dengan target dari setiap aspek.

3. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran, maka penilaian SKP meliputi pula aspek biaya, sebaliknya jika tidak didukung oleh anggaran, maka penilaian SKP tidak meliputi aspek biaya.

4. Selain Kegiatan Tugas Jabatan, penilaian SKP dapat meliputi Tugas Tambahan( misalnya menjadi P2K, PA/KPA) dan Kreativitas(mis: merancang SIMPEG).

104

Lanjutan .....

5. Berdasarkan empat aspek tsb, setiap SKPD menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakterisktik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.

6. Jika PNS melaksanakan tugas tambahan yg berkaitan dgn tugas jabatan dan/atau menunjukkan kreativitas yg bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, maka hasil penilaian merupakan bagian dari penilaian capaian SKP.

105

Rumus Penilaian SKP

106

107

108

109

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi /pindah, maka selama di jabatan lama dan di jabatan baru dibuat SKP-nya, kemudian untuk menentukan hasilnya, dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).

2. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani Cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan oleh PNS ybs.

3. Dalam penyusunan dan penilaian SKP bagi Jabatan Fungsional Tertentu dapat diketahui jumlah target angka kredit yg akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahun.

110

3. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.

4. Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka tugas-tugas sebagai Plt, dihitung sebagai tugas tambahan.

5. Penilaian SKP apabila terjadi faktor2 di luar kemampuan PNS (bencana alam), maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan2 di luar SKP yang telah ditetapkan.

Lanjutan...

111

Lanjutan...6. Bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan Tim Kerja, berlaku ketentuan

sbb :a. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabannya, maka dimasukan ke dlm SKP ybs.b. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja

ybs dinilai sebagai tugas tambahan.7. Penyusunan SKP bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan, maka

penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs dipekerjakan/diperbantukan.

8. Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS(bencana alam), maka penilaiannya disesuaikan dgn kegiatan2 di luar SKP yg telah ditetapkan.

9. Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

112

113

114

115

116

PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Penilaian Perilaku Kerja meliputi aspek :a. Orientasi Pelayananb. Integritasc. Komitmend. Disipline. Kerja samaf. Kepemimpinan.

2. Nilai Perilaku Kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb :

a) 91- 100 : Sangat Baikb) 76 – 90 : Baikc) 61- 75 : Cukupd) 51-60 : Kurange) 50- ke bawah : Buruk.

3. Unsur-unsur Penilaian Perilaku Kerja diambil dari PeraturanKepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

117

Lanjutan ...

4. Dalam hal pejabat penilai melakukan penilaian perilaku kerja diharapkan seobyektif mungkin dan menghindari bias yg dpt menyebabkan berkurangnya obyektivitas penilaian perilaku kerja, diantaranya : rasa suka/tidak suka, kesalahan terpusat, prasangka terhadap org tertentu, terlalu lunak/terlaku keras/terpengaruh oleh keadaan tertentu.

5. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : a. Orientasi pelayanan : mengukur kualitas pelayanan kpd semua orang.

b. Integritas : mengukur kemampuan utk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi.

118

Lanjutan...

c.Komitmen : untuk mengukur tingkat konsistensi menjalankan/menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.

d.Disiplin : untuk mengukur tingkat kepatuhan terhdp disiplin PNS.

e.Kerja sama : untuk mengukur tingkat dukungan atau partisipasi terhadap pelaksanaan tugas rekan kerja dam kegiatan unit kerja.

f.Kepemimpinan : untuk mengukur tingkat keahlian dan/atau partisipasi dlm mengelola penerapan pelaksanaan tugas terhadap bawahan.

119

Lanjutan...

6. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

7.Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilaia terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.

8. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerjanya.

9. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

120

TATA CARA PENILAIAN PPK

1. PPK- PNS dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja

2. PPK -PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam setahun.

3. PPK –PNS dilakukan setiap akhir Desember pd thn ybs dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

4. Nilai PPK-PNS dinyatakan dgn angka dan sebutan sebagai berikut : a. 90- ke atas : Sangat baikb. 76- 90 : Baikc. 61- 75 : cukupd. 51- 60 : kurang e. 50 ke bawah : buruk

121

KEBERATAN HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. PNS yang dinilai dapat mengajukanmkeberatan disertai dgn alasan-alasannya kepada atas pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 hr sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja;

2. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil PPK dan meminta penjelasan kpd pejabat penilai dan PNS yg dinilai.

3. Atasan Pejabat penilai wajib menetapkan hasil PPK dan bersifat final.

4. Dalam hal terdapat alasan-alasan yg cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

122

123

124

REKOMENDASI

Pejabat Penilai memberikan Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb :1. Untuk peningkatan kemampuan dengan

mengikutsertakan diklat teknis( seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.2. Untuk menambah wawasan pengetahuan

dlm bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai;

3. Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier(promosi).

125

MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS;

Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru;

Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

126

KEWAJIBAN PNS YANG DINILAI, PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

1. PNS yang dinilai wajib menyusun SKP 2. Penilai wajib melakukan Penilaian Prestasi Kerja

(PPK) terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.

3. Pejabat Penilai yang tidak melakukan PPK dijatuhi hukuman disiplin.

4. Atasan Pejabat Penilai wajib melakukan evaluasi atas PPK dari pejabat penilai.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.

127

Lanjutan.......

6. Hasil Penilaian PK diberikan langsung oleh Pejabat Penilai kepada PNS yang dinilai.

7. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian PK wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai paling lama 14 hari sejak tgl diterimanya hasil penilaian PK.

8. Jika PNS yang dinilai dan/atau Pejabat penilai tidak, maka hasil penilaian PK ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

9. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian PK kpd Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 hari sejak tgl diterimanya penilaian Prestasi Kerja.

10.Berdasarkan hasil penilaian PK, Pejabat Penilai dapat memberikan rekomendasi kepada Tim Penilai sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang dinilai.

128

Contoh Ikhtisar Jabatan Caraka

“ Melaksanakan pengiriman surat ke alamat yg dituju, baik secara langsung maupun melalui Pos dan Giro atau Perusahaan Jasa pengiriman lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar surat sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat.”

129

Uraian Tugas Caraka

1. Menerima surat yg telah dibukukan dlm buku ekspedisi utk dikirim agar dpt diproses lebih lanjut;

2. Menyortir surat sesuai jenis dan wilayah sasaran utk memudahkan pengiriman;

3. Menghitung dan menyesuaikan alamat surat yg tercantum dlm buku ekspedisi utk dikirim ke alamat yg dituju.

4. Membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai surat perintah utk kelancaran pelaks.tgs.

5. Mengantar surat ke alamat yang dituju dan meminta tanda bukti penerimaan sebagai bahan laporan kepada pimpinan;

130

Lanjutan .....

6. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan tanda penerimaan surat pd ekspeditur sebagai bahan pertanggungjawaban;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dgn prosedur yg berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

8. Melaksanakan kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

131

Ikhtisar Jabatan Pengemudi

“ Melakukan pemeriksaan, perawatan/pemeliharaan kendaraan dalam rangka keamanan kendaraan serta mengendarai kendaraan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku “

132

URAIAN TUGAS PENGEMUDI

1. Mencatat kondisi kendaraan pada buku khusus;2. Melaporkan kondisi kendaraan kepada atasan;3. Menyiapkan sarana dan prasarana

perawatan/pemeliharaan kendaraan;4. Memelihara kondisi kendaraan sehingga layak digunakan;5. Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah

digunakan;6. Mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan

kendaraan;7. Mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi jabatan;8. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan baik

tertulis maupun lisan.

133

SKP PENGEMUDI

I. TUGAS UTAMA JABATAN 1 Mencatat kondisi kendaraan dan melaporkannya

kepada pimpinan (perminggu), target 52 laporan.

2 Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan( 5 hr kerja x 52 minggu= 260 laporan);

3 Mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan berkala kendaraan ( 52 laporan).

4 Mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan ( 100 laporan).

II. TUGAS TAMBAHAN : --

134

BAGIMANA DENGAN GURU YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKOLAH SWASTA ?

Guru yang diperbantukan pada Sekolah swasta yang ditentukan oleh Pemerintah dan tidak dibebaskan dari jabatan fungsional tertentu (Guru) wajib menyusun SKP pada awal tahun dan dilakukan PENILAIAN PRESTASI KERJA pada akhir tahun, dan Pejabat Penilainya adalah Pengawas, berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja( Sekolah Swasta).

Atasan Pejabat Penilai Pengawas: Kepala Dinas PPO. Pejabat Penilai Kepala Kepala SLTP-N/ SLTA-N adalah Kepala

UPTD. Pangkat PNS yg memegang jabatan fungsional lebih tinggi dp

Penilai yg memegang jabatan struktural/fungsional, tidak berpengaruh.

135

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam Penyusunan SKP Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah

1. Penyusunan SKP Guru, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 dan Buku 2 Pedoman PKG untuk membantu mengkonversi nilai PKG menjadi angka kredit.

2. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang hrs dicapai seorg guru dlm rangka pembinaan karier, ditetapkan dgn jumlah angka kredit yang akan dicapai. OKI, guru hrs menetapkan target angka kredit yg akan dicapai dlm satu thn.

3. Dalam penyusunan dan penilaian SKP Guru dapat diketahui jumlah target AK yg akan dicapai dan realisasi pencapaian AK setiap tahun.

136

Lanjutan ....4. Kolom kegiatan tugas jabatan diisi dengan kegiatan

sesuai pasal 11 Permenpan dan RB Nomor 16 thn 2009.

5. Unsur dan Sub Unsur yg dinilai angka kreditnya adalah :a. Pendidikan, meliputi pendidikan formal dan memperoleh ijasah/gelar, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat termasuk program induksi.b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu meliputi: Melaksanakan proses pembelajaran(Guru Kelas dan Guru MP); melaksanakan proses bimbingan bagi guru BK, dan melaksanakan tugas lain yg relevan dengan fungsi sekolah.

137

Lanjutan...

6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi : a. Pengembangan diri, meliputi diklat fungsional, diklat kolektif guru yg meningkatkan kompetensi/keprofesian guru.b. Publikasi Ilmiah, meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pd bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. c. Karya Inovatif, yakni menemukan TPG, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.d. Penunjang tugas guru, meliputi : memperoleh gelar/ijasah yg tdk sesuai dgn bidang yg diampunya, memperoleh penghargaan/tanda jasa, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, misalnya membimbing siswa dlm praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dsb, menjadi organisasi profesi/kepramukaan, menjadi tim penilai angka kredit, dan menjadi tutor/pelatih/instruktur.

138

Lanjutan....

7. Target Kuantitas : Target output berupa dokumen, konsep, naskah, SK, paket, laporan, dll. Target output utk guru mengacu pd lamp I Permenpan No 16 Thn 2009 pada kolom satuan hasil sesuai dengan kegiatan tugas jabatan yg dipilih.

8. Target Kualitas: Harus memprediksi pd mutu hasil kerja yg terbaik, dgn nilai paling tinggi 100.

9. Target Waktu : Harus menyesuaikan dengan angka kredit yang digunakan.

10. Target Biaya. Target biaya untuk guru tidak perlu diisi ( karena hanya utk PA/KPA/ PPK).

139

Lanjutan.....

11. Kegiatan tugas jabatan Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas sebagai tiga pilar peningkatan kualitas Pendidikan di sekolah, antara lain menyusun kurikulum. Untuk itu, harus mengetahui dan memahami Perkembangan Kurikulum di Indonesia dan Tema Kurikulum 2013”.

12. Dalam menyusun kegiatan tugas jabatan, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas harus memahami KOMPETENSI dan PERAN masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Salah satu kegiatan pokok Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas dalam Sasaran Kerja PNS adalah “ Menyusun Karya Ilmiah”, sehingga perlu memahami “BUDAYA PUBLIKASI ILMIAH “ .

140

Lanjutan....

14. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyusunan SKP, Penilaian SKP, Penyusunan Perilaku Kerja PNS, dan Penilaian Prestasi Kerja, maka guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu “ Merubah cara belajar efektif melalui tiga tipe belajar” dan “ Peningkatan kemampuan berpikir dengan cara yang dapat meningkatkan memori otak”.

Perkembangan Kurikulum di Indonesia

1947Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai

1964Rencana Pendidikan Sekolah Dasar

1968Kurikulum Sekolah Dasar

1973Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)

1975Kurikulum Sekolah Dasar

1984Kurikulum 1984

1994Kurikulum 1994

1997Revisi Kurikulum 1994

2004RintisanKurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

2006Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1945 1965 20151955 1975 20051985 1995

2013 ‘Kurikulum 2013’

141

Kurikulum yang dapat menghasilkan

insan indonesia yang:Produktif, Kreatif,

Inovatif, Afektif

melalui penguatan Sikap,

Keterampilan dan Pengetahuan yang terintegrasi

Tema Kurikulum 2013

ProduktifKreatifInovatifAfektif

142

143

KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

I. Kompetensi KepribadianII. Kompetensi SosialIII. Kompetensi KewirausahaanIV. Kompetensi SupervisiV. Kompetensi Manajerial

144

KOMPETENSI GURU

I. Kompetensi Kepribadian

II. Kompetensi Sosial III. Kompotensi PedagogisIII. Kompetensi Profesional.

145

KOMPETENSI PENGAWAS Sekolah

I. Kompetensi KepribadianII. Kompetensi SosialIII. Kompetensi Supervisi ManajerialIV. Kompetensi AkademikV. Kompetensi PendidikanVI. Kompetensi Penelitian

Pengembangan

146

Peran Kepala Sekolah 1. Peran Manajerial( Iklim sekolah yg kondusif dan

gayakepmpnygdemokratis,mengarahkan,bimbingnan).

2. Peran Motivator( memotivasi dan menggerakkan)3. Peran Fasilitator( mengupayakan pemenuhan kebutuhan

fasilitas)

4. Peran Administrator( mengembangkan adm sek)5. Peran Supervisor(Rutin memantau dan was)6. Peran Evaluator(melakukan penilaian berkala)7. Peran Edukator( melaksanakan peran guru)8. Peran Pengembang Iklim Sekolah(budaya kerja dan

iklim kerja yg kondusif).9. Peran kewirausahaan( inspirator munculnya ide2

kreatif dan inovatif)

147

Peran Pengawas Sekolah

1. Peran evaluator2. Peran monitor3. Peran mengawasi 4. Supervisor dalam aspek

manajerial, akademik, dan evaluasi.

Peran Guru 1. Peran Pendidik( mendidik)2. Peran Pengajar( Mengajar)

3. Pembimbing(Membimbing)4. Pengarah(Mengarahkan)5. Pelatih(Melatih)6. Penilai(Menilai)7. Pengevaluasi (Mengevaluasi) “Peserta didik pada setiap satuan

pendidikan 148

149

Budaya Publikasi Karya ilmiah ( Oleh Mendikbud )

1. Budaya Baca;2. Budaya Tulis;3. Budaya Jujur (tidak plagiat);4. Budaya Berbagi;5. Budaya Menghargai Orang;6. Budaya Analisis.

150

MERUBAH CARA BELAJAR

Merubah cara belajar dari proses untuk belajar dan hanya menyerap informasi menjadi Proses belajar efektif untuk pemberdayaan otak secara optimal.

Dengan mengetahui proses belajar efektif, seseorang akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan mulai belajar kembali sehingga ia dapat mengikuti perubahan.

Dengan belajar efektif, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas harus mempelajari semua ketentuan yang berkaitan dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan perhitungan angka kredit (AK) sebagai pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK).

TIGA TIPE BELAJAR

A. TIPE VISUAL (melalui penglihatan). Mereka lebih senang belajar dengan melihat atau membaca, dgn ciri2 al : lebih mudah mengingat apa yg dilihat daripada apa yg didengar. Lebih senang membaca sendiri daripada dibacakan oleh orang lain.

B. TIPE AUDITORI ( melalui pendengaran). Mereka lebih senang belajar dengan cara mendengar daripada membaca, lebih mudah mengingat apa yg diterangkan daripada apa yang dilihat.

C. TIPE KINESTETIS ( melalui gerakan atau sentuhan). Mereka lebih banyak bergerak sewaktu belajar dan tidak bisa diam di suatu tempat, jika ingin menarik perhatian seseorang, ia akan menyentuh org tsb, menyukai bahasa isyarat atau gerak tubuh.

151

152

Lanjutan....

Dalam proses penyusunan SKP, penilaian SKP, Penilaian Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah menerapkan tiga tipe belajar tersebut dalam satu paket, yang disingkat V-A-K, sebagai proses belajar efektif.

Dalam proses belajar efektif yang menyatukan V-A-K, proses belajar akan melibatkan peran indra yang bersangkutan secara maksimal.

153

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR

Pada dasarnya, ukuran kemampuan berpikir seseorang tergantung pada memori yang dimilikinya. Misalnya, ada orang yang mampu mengingat fakta yg terjadi seminggu yg lalu, sementara temannya yang sama-sama menerima fakta tersebut sudah lupa, karena faktor usia, kesibukan tugas dsb.

Semakin bertambah usia, kadar ingatan setiap orang pada titik tertinggi semakin menurun, sedangkan kadar lupa semakin meningkat.

Caranya adalah meningkatkan memori/daya ingat.

CARA YG DPT MENINGKATKAN MEMORI OTAK (Yang Lupa Diajarkan di Sekolah)

1. Asosiasi : Mengingatkan suatu hal apabila hal tsb beraosiasi/berkaitan dengan hal yg telah kita ketahui sebelumnya. misalnya, jika kita ingat Inggris, pasti akan ingat garam inggris, atau sebaliknya.

2. Pancaindera : semakin banyak pancaindera yang dipakai, maka 90 % informasi atau kenangan bisa teringat. Membaca : 20 %, baca sambil mendengar menjadi 30 %, sambil melihat menjadi 40 %, mengulangi lagi dengan menyebutkannya menjadi 50 %, dan mempraktikannya menjadi 60 %.

154

Lanjutan ....3. Imajinasi : Membuat gambaran dari yang ingin dipelajari; 4. Humor : Senang dan tertawa akan mengingatkan kita pd

saat-saat bahagia. 5. Simbol : Lambang/simbol memudahkan kita dalam

mengingat. 6. Warna : Otak akan lebih mudah mengingat jika warna

yang terlibat. 7. Sensualitas : Otak lebih mudah mengingat sesuatu yang seksi

atau vulgar.8. Aneh dan istimewa : otak akan lebih mudah mengingat

sesuatu yang aneh, menakutkan, dan istimewa.9. Gerak gerik dan tindakan : Otak akan lebih mudah mengingat

sesuatu dalam bentuk gerak atau tindakan. 10. Nomor dan Urutan : Otak lebih cepat menangkap karena tahu

letak, posisi, atau urutannya.

155

156

PENYUSUNAN SKP GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Penyusunan SKP Guru harus berpedoman pada SKP Kepala Sekolah.

Penyusunan SKP Kepala Sekolah harus berpedoman pada SKP Kepala UPTD.

Penyusunan SKP Kepala UPTD dan dan Pengawas Sekolah harus berdasarkan SKP Kepala Dinas.

157

Lanjutan... Sebelum menyusun SKP, Guru harus mempelajari

beberapa ketentuan sbb : 1. UU Nomor 20 Thn 2003 ttg SPN;2. UU Nomor 14 Thn 2005 ttg Guru dan Dosen;3. Permendiknas No.16 Thn 20074. PP Nomor 74 Thn 2008 ttg Guru5. Permendiknas Nomor 27 Thn 20086. PermenPanRB Nomor 16 Thn 20097. Permendiknas Nomor 28 Tahun 20108. Perber Mendiknas, Kepala BKN Nomor 03 dan 14/20109. Permendiknas Nomor 35 Thn 2010.

158

CONTOH SKP LINGKUP SEKOLAH

1. SKP Kepala Sekolah2. SKP Guru Kelas;3. SKP Guru Mata Pelajaran;4. SKP Guru Bimbingan

Konseling;5. SKP Pengawas

159

KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG DALAM Pasal 3 angka 15 dan 16 PP 53 TAHUN 2010

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas: a. Jika tidak sengaja untuk tidak membimbing bawahan,

dikenakan hukuman ringan. b. Jika sengaja utk tidak membimbing bawahan,

dikenakan hukum disiplin sedang16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karier: a. Jika tidak sengaja untuk tidak memberikan kesempatan

kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dikenakan hukuman ringan.b. Jika sengaja untuk tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan karier, dikenakan hukuman disiplin sedang.

160

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari :a.Teguran lisan; b.Teguran tertulis; c.Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2.Hukuman disiplin sedang, terdiri dari a.Penundaan kenaikan berkala selama 1 thn.b.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 thnc. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari :d.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahune.Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendahf. Pemberhentian dari jabatan;g.Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNSh.Pemberhentian tdk dgn hormat.

161