10 Rahmat Efendy Alamin Siregar Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Sebagai Pencegahan Dan Law Enforcement Dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika

7/23/2019 10 Rahmat Efendy Alamin Siregar Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Sebagai Pencegahan Dan Law Enforcement

1/14

315

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA SEBAGAI

PENCEGAHAN DAN LAW ENFORCEMENT DALAM

PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Rahmat Efendy Alamin Siregar

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Salah satu tujuan perubahan undang-undang adalah agar pencegahan dan lawenforcement yang dirumuskan sebagai kebijakan formulasi dalam undang-undangyang baru lebih efektif dibanding perundang-undangan sebelumnya. Dalammenanggulangi tindak kejahatan khususnya kejahatan narkotika, perubahanperundang-undangan yang telah dilakukan merupakan bagian dari kebijakan

formulasi, yang dititikberatkan pada efektivitas sanksi pidana dalam memberantaskejahatan narkotika. Sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan tersebut, makapendekatan studi hukum kritis dapat dijadikan sarana untuk mengawalpemberantasan tindak kejahatan narkotika dengan mengkaji kebijakan-kebijakanformulasi yang terkait dengan pemberantasan kejahatan narkotika

Kata Kunci: Kebijakan formulasi, sanksi pidana, narkotika

PENDAHULUAN

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaatdalam bidang medis, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Bagi penderita kanker stadium IV yang tidak lagi mempunyai

harapan sembuh, penggunaan morfin berdasarkan syarat dan ketentuan medis

merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk dapat mengurangi rasa sakit

yang diderita pasien tersebut. Namun di sisi yang lain dapat pula menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila terjadi penyalahgunaan atau

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pengaturan dalam hal penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan

pengobatan dan ilmu pengetahuan ditentukan dalam undang-undang. Pada

tahun 2013 terdapat 32.400 kasus narkoba (merupakan derivasi dari berbagai

jenis narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang) yang ditangani dan sudah

diperiksa oleh polisi. Padahal banyak anggapan kasus yang terungkap ini

laksana puncak gunung es. 1 Penyalahgunaan narkoba yang sesungguhnya

berkali lipat dari laporan yang didapat dari kepolisian.

*Rahmat Efendy Alamin Siregar S.Ag.,MH. adalah dosen pada Jurusan SPM Fakultas Syariah

dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam mata kuliah Hukum Pidana1Koran Sindo. Senin 4 November 2013


2/14

316Rahmat Efendy Alamin SiregarKebijakan Formulasi Sanksi Pidana Sebagai Pencegahan Dan Law Enforcement Dalam . . .

Realitas dengan semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba

dikalangan masyarakat menjadi sebab urgensinya upaya peningkatan dalam

pengendalian dan pengawasan peredaran narkoba dengan tujuan untuk

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

tersebut, dan menjadi catatan bahwa dalam hal beredarnya narkoba ditengah-

tengah masyarakat umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri

sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dalam beberapa

kasus dilakukan oleh sindikasi yang tersusun rapi dan rahasia.Disamping itu,

kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan berbagai

modus operandi. Dari laporan media, beberapa kasus yang sudah diperiksa

pihak kepolisian, dapat diketahui bahwa kurir yang membawa masuk narkoba

ke wilayah teritorial Indonesia dengan berbagai cara salah satunya dengan

menelan narkoba yang sudah dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul khusus,menyembunyikannya dalam sol sepatu dan berbagai upaya lainnya.

Pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau

biasa disingkat narkoba, seiring waktu meningkat dengan pesat di masyarakat

Indonesia. Tidak lagi didominasi kota besar, kota kecil dan terpencil sekalipun

saat ini sudah dijamah oleh beredarnya narkoba. Perkembangan kwalitas

kejahatan narkoba sekarang ini menjadi wabah dan ancaman yang serius bagi

kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir ini, masalah

meningkatnya kejahatan narkoba semakin banyak menarik perhatian dan

banyak diperbincangkan lewat media, baik dalam surat kabar, televisi danlainnya. Terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam segala aspeknya telah

berkembang menjadi semakin pelik dan kompleks, menyangkut berbagai aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi aspek ekonomi, budaya, politik

sosial dan keamanan. Selain merusak badan, akal dan jiwa sipemakai,

penyalahgunaan narkoba juga memberi pengaruh yang luas kepada masyarakat

dan masa depan bangsa. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bukti yang

didapat menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba

adalah remaja dan anak-anak, mulai dari dari tingkat sekolah dasar sampai

mahasiswa.

Menghadapi persoalan di atas, perlu segera dilakukan langkah dan

upaya pengawasan dan pengamanan terhadap ruang gerak pengadaan dan

pendistribusian narkoba mulai dari peruntukannya untuk kesehatan/medis dan

ilmu pengetahuan, terlebih dalam pencegahan masuknya narkoba lewat jalur

perdagangan gelap. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka menjadi

jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah sarana penal/aturan

hukum yang digunakan sebagai landasan pokok bagi pengawasan dan

penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk memenuhi kebutuhan akan

adanya payung hukum sebagaimana dimaksud, pemerintah telah mengeluarkan


3/14

Rahmat Efendy Alamin SiregarKebijakan Formulasi Sanksi Pidana Sebagai Pencegahan Dan Law Enforcement Dalam . . .

317

Undang-undang No.7 Tahun 1997 Tentang pengesahan United Nation

Convension Against Illicit Traffic in Narcotica Drugs and Psychotropic

Substances, 1988 ( Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika, 1998). Setelah mencabut UU No.9 Tahun 1976

Tentang Narkotika, Konvensi internasional di atas diratifikasi menjadi

Undang-undang yakni UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-

undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam perkembangannya

pemerintah Indonesia pada tahun 2009 kembali merevisi Undang-undang

tentang narkotika. Saat ini landasan hukum yang digunakan adalah UU No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam memberantas kejahatan narkotika yang telah menjelma menjadi

satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan lintas batas diperlukan langkah

preventif yang efektiv dan mampu menjerakan pelaku kejahatan ini, maupunmasyarakat yang rentan penyalahgunaan narkoba ini secara umum.

Sehubungan dengan itu sarana penal dianggap merupakan pilihan yang

mumpuni untuk digunakan sebagai upaya pencegahan penanggulangan

kejahatan narkoba, meski harus diakui tekhnik penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan pendekatan hukum pidana merupakan cara yang paling

tua, setua peradaban itu sendiri, namun dianggap sebagai suatu kebijakan yang

dapat menanggulangi, mencegah dan mengendalikan kejahatan.2Paulus Hadi

Suprapto menyatakan bahwa dalam menghadapi gejala-gejala penyalahgunaan

zat psikoaktif ini, hukum pidana tentunya sangat diharapkan fungsi danperannya sebagai senjata pamungkas. Dengan diterapkannya pendekatan penal

diharapkan gejala penyalahgunaan zat psikoaktif dapat diatasi.3

Dalam penanggulangan kejahatan, dihadapkan kepada masalah

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif, hal ini merupakan

suatu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh

karena itu masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan

menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi

juga merupakan masalah kebijakan.4

Berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan narkoba, maka

pemerintah menilai bahwa masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan

narkoba merupakan salah satu masalah nasional yang harus cepat

ditanggulangi. Sejauh ini sanksi pidana yang telah terumuskan dalam peraturan

perundang-undangan belum mampu menghambat laju peningkatan

penyalahgunaan narkoba. Berdasar hal di atas perlu dilakukan pengkajian

2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,1998,

hlm. 1493 Paulus Hadi Suprapto, Penyalahgunaan Zat psikoaktif dan Hukum Pidana. Makalah dalam

seminar tentang Mabuk, Dampak Sosial dan Penanggulangannya (Semarang: Unika Sugiyopranoto)4Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-teori, hlm. 149


4/14


seputar masalah efektivitas sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan

narkoba. Pokok pemikiran ini didasari pada pertimbangan bahwa:

1. Perwujudan sanksi pidana itu dapat dilihat sebagai suatu proses dengan

melalui tiga tahap:

a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (tahap

formulasi)

b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan (tahap

aplikasi)

c. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Pengkajian terhadap ketiga tahapan ini mutlak diperlukan sehubungan

dengan persoalan yang dihadapi berupa maraknya kejahatan narkoba dan

penyalahgunaannya di Indonesia. Pengkajian terhadap kebijakan sanksi pidanasehubungan dengan penyalahgunaan narkoba menjadi semakin diperlukan,

karena terdapat indikator peningkatan suplai masuk dan peredaran narkotika

yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tahapan-tahapan di atas merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena berkaitan erat dengan tujuan untuk

menutup ruang gerak, memberantas dan menanggulangi kejahatan narkoba di

Indonesia.

Kebijakan Hukum (Sanksi) Pidana dalam Ketentuan yang Berkaitan

dengan Penanggulangan Kejahatan Narkoba.

Kebijakan penetapan hukum (sanksi) pidana dan kebijakan formulasi

merupakan salah satu dari 3 (tiga) tahap kebijakan penegakan hukum pidana.

masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri dari tiga materi, yaitu (1)

masalah tindak pidana; (2) masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana;

dan (3) masalah pidana dan pemidanaan.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari permasalahan

pertama, maka langkah awal adalah dengan menjelaskan mengenai ketentuan

hukum positif yang mengatur masalah narkoba, yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam pasal 204

dan 205. Hal pokok disini adalah memberikan arti yang jelas apa yangdimaksud dengan membahayakan nyawa dan kesehatan orang. Sudah

barang tentu dengan bantuan ahli lain misalnya ahli di bidang

kesehatan/medik akan sangat membantu usaha penanggulangan peredaran

extasy dan obat terlarang lainnya.5

b.

Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan,

bahwa yang intinya mengimpor dan mengekspor atau mencoba menyimpan

5Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang: BP Undip, 2001,hlm.121


5/14


319

tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ancaman pidananya berupa

pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara dan denda paling banyak lima

ratus juta rupiah.6

c.

Undang-undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. Pasal 80,81,82

dapat dijadikan dasar penanggulangan pembuatan, peredaran extasy dan

obat-obatan narkoba lainnya. Sedangkan bagi pengguna atau pemakainya

tidak dapat dikenakan Undang-undang No 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan ini.

d. Konvensi tentang Zat Psikotropika Tahun 1971 (Convention on

Psychotropic Substances). Beberapa pasal dari Konvensi Psikotropika yang

perlu mendapat perhatian pemerintah Indonesia, yaitu pasal 20, 21, dan 22.

Dalam pasal 20 mengatur tentang penyalahgunaan obat-obat psikotropika;

pasal 21 mengatur tentang tindakan-tindakan terhadap lalulintasperdagangan ilegal psiotropika; dan pada pasal 22 diatur tentang ketentuan-

ketentuan pidana (Penal Provision). Pasal ini merupakan pasal penentu

keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan lalulintas

perdagangan ilegal psikotropika.

e. Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan United Nations

Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psyvotropic

Substances. 1998 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika, 1998). Dalam konvensi PBB ini merupakan

ketentuan internasional pertama yang secara tegas dan langsungmenetapkan perbuatan yang dapat dipidana. Bagian-bagian penting dari

Konvensi ini yang berkaitan dengan usaha legislasi adalah : 1. Ketentuan-

ketentuan tentang kejahatan dan sanksi (pasal 3); 2. Ketentuan tentang

yurisdiksi (pasal 4); 3. Ketentuan tentang perampasan (pasal 5); 4.

Ketentuan tentang ekstradisi (pasal 6); 5. Ketentuan tentang bantuan hukum

secara timbal balik (pasal 7); 6. Ketentuan tentang pengiriman yang

terkontrol (pasal 11); 7. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (pasal

17);

f. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Peraturan itu antara lain berupa:

1)

Penetapan Menteri Kesehatan RI No. 983/A/SK 1971 tentang obat

keras yang dilarang; (2) Permenkes RI No. 213/Menkes/Per/V/1985

dan Permenkes 484/Menkes/Per/II/1993 MDMA dinyatakan dilarang.

(3) Permenkes RI No. 782/Menkes/Per/VII/1996 yang intinya bahwa

pengguna bisa dikenai hukuman pidana; (4) Permenkes RI No.

124/Menkes/Per/II/1993 yang berisi larangan mengimpor,

memproduksi, menyimpan dan menggunakan obat keras tertentu.

Kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk kegiatan

6Ibid, 116


6/14


tertentu. (5) Permenkes RI No. 688/Menkes/Per/1997 tentang peredaran

psikotropika, yang intinya bahwa peredaran psikotropika harus dengan

ijin dari Menkes melalui Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan dan

obat tersebut dapat diedarkan terbatas untuk kepentingan kesehatan

karena itu peredarannya sangat dibatasi. (6) Keputusan Menkes RI No.

323/Menkes/SK/V/1997 tentang pemberian ijin penyimpanan

psikotropika berupa obat bagi dokter di daerah terpencil; (7) Intruksi

bersama Menkes RI dan Kapolri No. Pol 75/Menkes/Inst/B/III/1984,

No. Pol Inst/03/III/1984 tentang peningkatan hubungan kerjasama

dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang

obat-obatan tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan,

narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

Kebijakan Hukum (Sanksi) Pidana dalam Undang-undang Narkotika

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, masalah narkotika dan psikotropika ditemukan dalam undang-

undang yang berbeda, yakni, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tercakup

penyalahgunaan psikotropika, yang terdiri dari 18 bab dan 155 pasal. Mengatur

narkotika, prekursor narkotika, produksi, impor, peredaran gelap, ekspor,

pedagang farmasi besar, industri farmasi, transito narkoba, pecandu,

rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan lainnya. Mengenai ketentuan pidana

diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 147. Dengan rumusan tindakan-

tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana antara lain sebagai

berikut :

a.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan

Narkotika golongan I

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika

golongan I

c. Menawarkan/mengedarkan Narkotika golongan I

d.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakanNarkotika golongan II

e. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika

golongan II

f.

Menawarkan/mengedarkan Narkotika golongan II

g.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan

Narkotika golongan III

h.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika

golongan III


7/14


321

i. Menawarkan/mengedarkan Narkotika golongan III

j. Tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang

bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor

k.

Orang tua/wali pecandu narkoba yang belum cukup umur yang sengaja

tidak melapor

l. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya

m. Petugas laboran yang memalsukan hasil pengujian

n. Saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan

tindak pidana Narkotika

o. Warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika

Mengutip apa yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, 7 bahwa

masalah kebijakan rumusan tindak pidana dalam undang-undang Narkotikanampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, yaitu :

a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

b. Memberantas adanya peredaran gelap.

Oleh karena itu, semua perumusan delik yang terdapat dalam Undang-

Undang Narkotika di atas terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya.

Mulai dari penanaman,produksi, penyaluran, lalu lintas peredaran sampai

kepada pemakaiannya.

Kebijakan rumusan Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi dalam

Undang-undang Narkotika

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun1997 tidak ditemukan aturan

umum pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini merupakan satu

kemunduran apabila dilihat dari segi kebijakan formulasi dari undang-undang

Narkotika sebelumnya, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 yang telah

mencantumkan dalam pasal 49 bahwa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana

ialah :

a.

Badan Hukum, perseroan dan perserikatan atau yayasan;

b.

Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagaipemimpin/yang bertanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian

Rumusan yang sama juga ditemukan dalam Undang-undang No. 35

Tahun 2009, tidak ditemukan formulasi yang jelas menyangkut kejahatan

penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh korporasi. Akan tetapi meski

7Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

(Bandung:PT. Citra Aditya, 2001), hlm. 198


8/14


tidak terdapat aturan yang bersifat umum, dalam Undang-undang No. 35 Tahun

2009 ada beberapa aturan khusus, yaitu :

a. Pasal 135 mengatur pertanggungjawaban Pengurus industri farmasi yang

melanggar Pasal 45. Dalam hal ini muncul pertanyaan siapa yang dimaksud

dengan Pengurus industri farmasi? di dalam Pasal 1 sub 11, Industri

farmasi adalah perusahan yang berbentuk badan hukum yang memiliki

izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan

obat, termasuk Narkotika. Kapan pengurus dikatakan telah melakukan delik

omissi dalam Pasal 135 (yaitu tidak melaksanakan kewajiban dalam pasal

45 dan kapan dipertanggungjawabkan? Apakah berlaku strict liability,

vicarious liability, atau berdasarkan asas culpabilitas?

b. Aturan khusus di dalam Pasal 147 mengancam pidana secara kumulatif,

kepada:1. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,

sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, dan apotik

yang mengedarkan Narkotika Gol. II dan III bukan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan.

2. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,

menyimpan atau menguasai tanaman Narkotika untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Gol. I

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau4. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Gol. I

yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau

mengedarkan Narkotika Gol II dan III bukan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan.

Beberapa permasalahan yang muncul dari rumusan di atas, antara lain :

siapakah pimpinan lembaga/badan dimaksud? (misalnya dalam lembaga

ilmu pengetahuan, pimpinan dapat terdiri dari Rektor/wakil rektor,

Dekan/wakil dekan, kepala bagian, ketua jurusan, ketua lemlit, ketua

laboratorium; kapan/dalam hal apa pimpinan itu dikatakan telah melakukan

tindak pidana (misal kapan dikatakan telah mengedarkan, membeli, menanam,

menyimpan dan memproduksi); dan kapan pimpinan itu dapat

dipertanggungjawabkan? Apakah berlaku asas culpabilitas, strict liability.

Permasalahan yang dikemukakan di atas menjadi objek studi dan perdebatan

yang belum mendapatkan penjelasan atau rumusan yang jelas.


9/14


323

Kebijakan Rumusan Ancaman Pidana dalam Undang-undang Narkotika

Menurut konsep KUHP yang baru, syarat pemidanaan bertolak dari

pokok pemikiran keseimbangan monodualistikantara kepentingan masyarakat

dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh

karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat

fundamental di dalam hukum pidana asas legalitas yang merupakan asas

kemasyarakatan dan asas culpabilitas/asas kesalahan yang merupakan asas

individu. Dengan perkataan lain bahwa pokok pemikiran mengenai

pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak

pidana dan pertanggungjawaban pidana.8

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

perumusan sistem ancaman pidananya yaitu sistem pidana minimum khusus

hanya dicantumkan dalam Pasal-pasal tertentu, misalnya : Pasal 111 ayat (1)dan (2), 112 ayat (1) dan (2), 113 ayat (1) dan (2), 114 ayat (1) dan (2), 115

ayat (1) dan (2), 135, 141, 147. Kebijakan perumusan ancaman pidana minimal

khusus merupakan salah satu bentuk penyimpangan Undang-undang Narkotika

dari sistem maksimal yang diatur dalam KUHP, sehingga untuk sistem pidana

minimum khusus ini belum ada pedoman pelaksanaannya. Pada prinsipnya

penyimpangan Undang-undang dari KUHP dapat dilakukan. Akan tetapi

Undang-undang di luar KUHP itu sendiri seharusnya juga dilengkapi dengan

pedoman pelaksanaan sistem pidana minimum yang bersifat khusus. Apabila

pihak legislatif tidak melengkapinya dengan pedoman penerapannya, makaakan menimbulkan masalah bagi yudikatif dalam penegakan hukum. Terutama

bila tindak pidana yang dilakukan diikuti dengan masalah penyertaan,

percobaan, concursus, recidive dan lain-lain alasan peringanan ataupun

pemberatan pidana maka kemungkinan besar akan menjadi suatu permasalahan

baru yaitu dijatuhkannya pidana di bawah ancaman minimum oleh hakim.

Mengenai permufakatan jahat terlihat adanya perbedaan antara

perbuatan yang didahului dengan permufakatan jahat yang diperberat ancaman

pidananya dan dendanya dengan menambah 1/3 dengan perbuatan yang berdiri

sendiri, masalah permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132. Sistem ini berbeda

dengan rumusan yang terdapat dalam KUHP, perbedaan ini akan mempersulit

dalam praktek penegakan hukum serta dapat menimbulkan diskriminasi rasa

keadilan. Kejanggalan yang menonjol dari ketentuan di atas adalah,

diperberatnya pidana untuk pemufakatan jahat bila dilihat secara logika-

doktriner maupun dari kenyataan/realita objektif, perbuatan berupa

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana jelas berbeda

kualitasnya/bobotnya dengan perbuatan melakukan perbuatan pidana itu

8Barda Nawawi Arief,Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana

Penjara, (Semarang : BP Undip, 1996), hlm.21


10/14


sendiri. Kalau permufakatan jahat disamakan/diasumsikan dengan melakukan

tindak pidana masih dapat diterima, tetapi kalau diperberat (dipandang lebih

berat) maka asumsi demikian bertentangan dengan logika dan fakta objektif.

Dalam Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika Tahun 1988 yang sudah diratifikasi dalam perundang-undangan

nasional, Undang-undang N0.7 Tahun1997 tidak ditemukan adanya ketentuan

yang menegaskan bahwa permufakatan jahat/conspiracy harus diperberat

pidananya. Dalam Konvensi ini, permufakatan jahat dipidana sama dengan

tindak pidana yang bersangkutan, bukannya diperberat. Bahkan ketentuan

dalam Pasal 132 yang terdapat dalam Undang-undang ini tidak sesuai dengan

sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik di dalam maupun di luar

KUHP.

Dalam hal ancaman sanksi pidana mati masih dipertahankan dalamrancangan KUHP yang baru. Pidana mati/capital punishmenttetap

dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri sebagai pidana yang

bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati

dijatuhkan sebagai ultimum remedium- upaya terakhir untuk mengayomi

masyarakat.

Ditinjau dari perkembangan internasional mengenai hak asasi manusia

yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam international

Covenant On Civil and Political Right (ICCR). Yang mengatur hak untuk

hidup (right to life) Pasal 6 ayat 1 berbunyi setiap manusia berhak atas hakuntuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat

mencabut hak itu. Pada ayat 2 dinyatakan bagi negara yang belum menghapus

pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk

kategori yang serius sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan ICCR. Dalam Undang-undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

memuat ketentuan pidana yang mencantumkan ancaman pidana mati. Hal ini

sebagai bukti pemerintah sebagai perumus undang-undang menganggap

penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan serius

Kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika serta

Upaya untuk mengatasinya

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia menunjukkan angka

peningkatan yang sangat tajam. Grafik meningkat terlihat dari tahun ketahun.

Pada tahun 1999 terdata 1.883 kasus, tahun 2009 tercatat ada 22.000 kasus, dan

pada tahun 2013 ditemukan 32.400 kasus penyalahgunaan Narkotika9

9http://www.solusihukum.com/artikel45.php
http://www.solusihukum.com/artikelhttp://www.solusihukum.com/artikelhttp://www.solusihukum.com/artikelhttp://www.solusihukum.com/artikel


11/14


325

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai

kelebihan maupun kelemahan dalam pelaksanaannya dalam menanggulangi

kejahatan yang terjadi. Adapun kelebihan dari Undang-undang ini adalah:

a.

Secara rinci mengurai tentang Narkotika gol I, II dan III;

b. Semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijerat;

c. Hukumannya cukup berat, memiliki efek jera, sehingga diharapkan mampu

mengurangi kejahatan Narkotika

d. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika

dibentuk Badan Narkotika Nasional

Adapun kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang ini adalah:

a. Sanksi pidana minimum khusus 4 Tahun penjara selain bertentangan

dengan asas hukum pidana (minimum satu hari) juga tidak mewujudkanrasa keadilan bagi masyarakat, jika pelakunya hanya terbukti memiliki

sebutir pil ectasy yang termasuk Narkotika gol I;

b.

Mengenai sanksi pidana denda bagi korporasi yang melakukan kejahatan

penyalahgunaan Narkotika sangat dimungkinkan tidak efektif ditinjau dari

sudut tujuan pemidanaan, serta pidana denda banyak mengadung

kelemahan;

c.

Dari segi penjeraan terhadap terpidana, pidana denda menjadi kurang

efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini disebabkan

pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain, sedangkan dalam hal

pidana penjara tidak dimungkinkan bagi orang lain untuk mewakilkannya.

Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari sumber

kejahatannya untuk melunasi/membayar denda tersebut;

d.

Menurut sistem yang diatur dalam KUHP, alternatif yang dimungkinkan

dalam hal terpidana tidak membayar denda tersebut hanyalah dengan

mengenakan kurungan pengganti. Betapapun tinggi pidana denda yang

dijatuhkan oleh hakim apabila terpidana membayar denda, konsekwensinya

hanyalah akan dikenakan pidana kurungan yang maksimalnya hanya 6

(enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

Untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan formulasi dalam penanggulangan

kejahatan narkoba baiknya dilakukan perbaikan. Langkah yang dapat

ditempuh.

a.

Formulasi umum : Perlu adanya kosistensi kebijakan umum pidana yang

diformulasikan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

b. Formulasi kebijakan kriminalisasi :


12/14


Untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP yang tidak

diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika perlu diadakan penegasan kualifikasi yuridis (sebagai

kejahatan atau pelanggaran) terhadap tindak pidana yang dirumuskan

dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti

yang dirumuskan dalam Undang-undang lama (No. 9 Tahun 1976)

Perlu penegasan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, bahwa pembantuan (medeplichtige) dipidana sama denga

pelaku tindak pidana, seperti pernah diatur dalam Undaang-undang No.

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Mengungkap identitas pelapor sebaiknya juga dijadikan tindak pidana

dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana pernah dilakukan dalam Pasal 66 Undang-undangPsikotropika.

c. Formulasi sistem pidana dan pemidanaan/pertanggungjawaban pidana :

Ancaman pidana sebaiknya dirumuskan secara lebih fleksibel (sistem

alternatif atau kumulatif alternatif)

Untuk mengefektifkan pidana denda, perlu diadakan ketentuan khusus

yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP (mengenai pelaksanaan pidana

denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda)

Perlu adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda

yang tidak dibayar oleh korporasi Untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana minimal khusus, harus ada

aturan/pedoman pemidanaan yang khusus.

Perlu dibuat aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana

korporasi dengan melakukan modifikasi perumusan Pasal 49 Undang-

undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Perlu penegasan secara eksplisit dalam Undang-undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa pencabutan ijin usaha atau jenis sanksi lainnya yang

lebih bersifat spesifik untuk korporasi.

KESIMPULAN

1. Kebijakan kriminalisasi pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkobanya (mulai

dari penanaman, produksi, penyaluran dan lalu lintas peredaran sampai

kepada pemakainya, tidak ada kekayaan/aset sah yang diperoleh dari tindak

pidana narkoba.


13/14


327

2. Dalam masalah kualifikasi tindak pidana. Undang-undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana.

3. Dalam masalah perumusan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan secara kumulatif. Perumusan

kumulatif yang paling banyak adalah pidana penjara dan denda yang cukup

besar

4. Dalam masalah ancaman pidana. Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ini ada delik yang diberi ancaman pidana minimal

khusus. Akan tetapi tidak ditemukan rumusan formulasi dalam hal

penerapan atau pelaksanaannya. Dalam hal perbuatan selesai memang tidak

ada masalah, tetapi dalam hal terjadinya kejahatan penyertaan, percobaan,

concursus, recidive dan lain-lain alasan peringanan ataupun pemberatan

pidana maka kemungkinan besar akan menjadi suatu permasalahan baruyaitu dijatuhkannya pidana di bawah ancaman minimum oleh hakim.

Kebijakan formulasi ini merupakan penyimpangan dari sistem yang

terdapat dalam KUHP


14/14


DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya, 2001

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara, Semarang : BP Undip, 1996

Koran Sindo. Senin 4 November 2013

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung,

Alumni,1998

Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, BP

Undip, 2001

Paulus Hadi Suprapto, Penyalahgunaan Zat psikoaktif dan Hukum Pidana.

Makalah dalam seminar tentang Mabuk, Dampak Sosial dan

Penanggulangannya. Semarang : Unika Sugiyopranoto. 2008

KUHP dan Penjelasannya

Undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika



.

Documents

10 Rahmat Efendy Alamin Siregar Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Sebagai Pencegahan Dan Law Enforcement Dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika