DAMPAK PENERAPAN IAS 41 PADA SEKTOR USAHA BIDANG KEHUTANAN
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Standar Laporan Keuangan
International (IFRS) akan diadopsi/diperlakukan sepenuhnya oleh IAI
pada tahun 2012,untuk itu kita perlu melakukan invetarisasi ataupun
mempersiapkan diri dengan adanya adopsi atas standar yang berlaku
secara International tersebut
2
Inventarisasi tersebut antara lain adalah apa apa yang akan
berubah dari praktek praktek (standar) yang selama ini sudah biasa
kita p pahami dan lakukan dan harus berubah ke hal hal yang baru
yang Mungkin belum pernah kita lakukan ataupun jumpai dan mungkin
malah berdampak dalam tampilan performance financial yang berdampak
lebih lanjut pada kewajiban financial perusahaan3
Berkenaan hal tersebut berikut akan kami coba paparkan dampak
adopsi IFRS khususnya yang berkaitan dengan sektor usaha bidang
kehutanan yaitu I.A.S 41 y
4
Kegiatan Usaha disektor KehutananGambaran umum Kegiatan usaha
disektor kehutanan adalah meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu pada hutan alam dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah
kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu
dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok
dari hutan itu sendiri
5
Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu memiliki karakteristik
khusus yang membedakan dengan sektor industri lain yaitu adanya
aktivitas pengelolaan transformasi biologis atas tanaman untuk
menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau akan diproses lebih
lanjut.
6
Pelaku Usaha disektor kehutanan3 (tiga) kelompok pelaku
usaha1.
2.
3.
Pelaku usaha pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Alam atau IUPHHKHA yang dulu lebih dikenal HPH HPH.
Pelaku usaha pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman atau IUPHHK-HT yang dulu lebih dikenal HPHTI.
Pengelolaan Hutan oleh BUMN (Perum Perhutani)
7
Landasan Hukum PengusahaanUndang-Undang Republik Indonesia No.41
Tahun 1999 Tgl.30-September-1999 Tentang kehutanan beserta beberapa
perubahannya p p y 2. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Tentang
Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan beserta perubahannya. 3. Aturan-aturan teknis
lainnya1.
8
Bentuk Kegiatan1.
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan alam Perolehan areal
melalui lelang Bayar iuran ijin usaha dengan tarif tertentu dan
berlaku selama jangka waktu tertentu (55 thn) Status areal dan
tegakan adalah milik Negara Pengambilan kayu terbatas baik dalam
jumlah,diameter maupun luas tebangan Biaya yang timbul - Biaya
perencanaan a.l IHMB - Biaya Pembinaan Hutan - Biaya sosial &
lingkungan - Biaya produksi - Kewajiban pada negara
(DR,PSDH,PBB,dll) - Masyarakat adat
9
2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanMekanismenya agak
berbeda yaitu dengan mengajukan I.P.P baru nanti dinilai Biaya dan
ijin beda dengan IUPHHK HA ( 90 thn) IUPHHK-HA Tanam dulu baru
panen Tanaman asset perusahaan Biaya pemanennan unsur-unsurnya sama
kecuali DR tidak dipungut
10
3. Pengelolaan hutan oleh BUMN (Perum Perhutani)Ditunjuk sebagai
pengelola dengan P.P wilayah kerja P.Jawa,P.Muna,Tim Tim Tanaman
ada yang asset perusahaan,ada yang belum asset Biaya pemanennan
unsur-unsurnya sama kecuali DR tidak dipungut
11
Pedoman Laporan Keuangan Kegiatan Pengusahaan HutanPedoman
laporan keuangan dan bentuk laporannya ditetapkan oleh Kementerian
Kehutanan yang penyusunannya mengacu pada SAK 32 Dengan keluarnya
P.P 6 tahun 2007 dan dicabutnya SAK 32 pedoman laporan diganti
menjadi DOLAPKEU-PHP2H12
PSAK 32PSAK 32 adalah satu satunya standard akuntansi yang
mengatur/menjadi acuan bagaimana laporan keuangan suatu badan usaha
yang bergerak di bidang pengusahaan sumber daya alam atau
pembangunan hutan disusun (bandingkan dengan
kebun,gula,dll,belum/tidak ada standardnya) Standard ini disusun
atas dasar tata aturan yang berlaku dalam pengusahaan hutan baik
hutan alam ataupun hutan tanaman serta standard-standard lainnya
yang berlaku umum. Prinsip dasar Historical Cost PSAK 32 ini
bersama dengan PSAK 35 (jasa telekomunikasi) dan PSAK
37(penyelenggran jalan tol) telah ditarik oleh Dewan Standard
Akuntansi Keuangan sesuai suratnya No.2139/DSAK/IAI/VII/2009
tanggal 28 Juli 2009.Penarikan ini lebih didorong sebagai upaya
untuk meniadakan adanya standard standard akuntansi khusus untuk
tiap jenis kegiatan usaha dalam rangka menuju pada standard yang
berlaku secara International (IFRS)13
DOLAP KEU.PHP2HDolap keu: pedoman laporan keuangan pengusahaan
hutan alam dan hutan tanaman ini diterbitkan oleh Kementerian
sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No.6 tahun 2007 sekaligus
No 6 sebagai pengganti dengan ditariknya PSAK 32 oleh Dewan
Standard Akuntansi Keuangan Dibandingkan dengan PSAK 32,pedoman ini
sebenarnya tidak banyak yang berubah khusunya di bidang pengusahaan
hutan alam,perubahan lebih banyak pada kegiatan hutan tanaman14
HTI dalam PP 7: Pada akhir masa konsesi pemegang izin HPHTI
wajib menyerahkan kembali areal dan tanamannya.Atas dasar ini, maka
Akumulasi Investasi dalam HTI dalam pengembangan sampai dengan siap
tebang diaktivir dan diamotisir selama masa konsesi. Penanaman
kembali pada daur kedua dibuku sebagai biaya. HTI dalam PP 6 tahun
2007:Pada saat akhir masa konsesi tanaman yang ada tetap menjadi
milik pengusaha dan diberikan waktu bagi pengusaha untuk menjual
kayunya tersebut. Dengan adanya perubahan kebijakan ini maka
tanaman pada daur kedua dibuku sebagai investasi .
15
Dalam pedoman laporan (dolap Keu) atas akun Hutan tanaman dalam
pengembangan dalam catatan laporan keuangan disarankan adanya
informasi yang meliputi Luas pembangunan per tahun tanam Nilai
akumulatif investasi per tahun tanam Kondisi tegakan yang mencakup
riap pertumbuhan tanaman, taksasi volume dan nilai pasar/harga
kayu16
ASET BIOLOGIS DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERLAKUAN
AKUNTANSINYAAsset berupa tanaman pada: 1. Pemegang ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman Dicatatat sebagai
asset perusahaan dalam 2 kelompok yaitu HTI siap panen HTI dalam
pengembangan 2. Pengelolaan hutan okeh BUMN (Perum Perhutani) Ada
yang sudah dicatat sebagai asset Ada yang belum dicatat sebagai
asset`17
IAS 41IAS 41 MENSYARATKAN ASSET BIOLOGIS DALAM LAPORAN KEUANGAN
HARUS: 1. DINILAI DENGAN NILAI WAJAR (FAIR VALUE) PADA SETIAP AKHIR
PERIODE PELAPORAN 2. LABA/RUGI ATAS KENAIKAN/PENURUNAN NILAI DARI
ASSET BIOLOGIS HARUS DIHITUNG DAN DILAPORKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN
18
DAMPAK IAS 41 DISEKTOR KEHUTANANDengan dilakukannya penilaian
setiap akhir periode laporan atas asset biologis yang merupakan
salah satu asset perusahaan, maka hal ini akan berdampak ataupun
konsekwensi atas: 1. Timbulnya biaya yang dikeluarkan guna
melakukan penilaian atas asset biologis 2. Kinerja Perusahaan dalam
hal ini laba perusahaan akan terangkat sepanjang kenaikan nilai
asset biologis sebagai akibat penilaian berdasar fair value>dari
biaya penilaian namun hal ini akan berdampak pada PPH Badan
19
3. Nilai investasi dalam asset biologis akan menjadi lebih riil
dan lebih informatif namun kalau PBB masih ditentukan a.l nilai
asset/investasi di atasnya maka dipastikan bahwa kewajiban PBB akan
naik p p j pula.
20
SIAPKAH KITAA???Untuk sektor kehutanan dibidang hutan tanaman
rasanya belum siap, hal ini dikarenakan: Standard akuntansi di
bidang hutan tanaman baru saja berubah dari SAK 32 ke DOLAP KEU
Masih perlu adanya kesepakatan mulai umur berapa tanaman itu akan
dinilai sesuai fair value-nya Pendanaan perusahaan sendiri kalau
dibanding manfaatnya.21
KESIMPULAN1. Adopsi IAS 41 dalam laporan keuangan dibidang
bisnis kehutanan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih
informatif atas asset utama perusahaan yang berupa tanaman kayu. 2.
Untuk dapat menyusun laporan tersebut atas asset berupa tanaman
setiap akhir periode laporan harus dinilai sesuai fair valuenya. 3.
Dampak penilaian bisa terjadi adanya kenaikkan kewajiban
perpajakkan baik PBB, PPH; sementara penerimaan dalam kas tidak. 4.
Dengan tetap menganut pada azas konservatif pedoman yang ada
(DOLAPKEU ) sudah memberikan penjelasan yang cukup informatif atas
asset biologis persh. 5. Kalau mau tetap dilaksanakan perlu
dipertimbangkan beberapa aspek yang menjadi kendala baik yang
menyangkut aspek perpajakan ataupun penilaiannya. 22
