Embed Size (px)
Citation preview
Penyusunan Rencana TindakPenanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Kabupaten Klungkung
Laporan Pendahuluan dan Sosialisasi
1. Pendahuluan
2. Tinjauan Kebijakan
3. Pendekatan Metodelogi
4. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
5. Rencana Kerja dan Manajemen
Pelaksanaan Pekerjaan Sistematika Pembahasan
1. Pendahuluan
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Perkembangan permukiman kota rentan terhadap perkembangan yang tidak terkendali yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh
Menentukan kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas yang mengacu pada dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
1. Pendahuluan
1.2. Tujuan
Memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten untuk menghasilkan rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas dengan muatan rencana program investasi jangka menengah infrastruktur bidang Cipta Karya,
Rencana pembiayaan yang dilengkapi dengan rencana detail pada tahun pertama.
1. Pendahuluan
1.3. Sasaran
Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten dalam Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan
Interaksi dan keterlibatan masyarakat / community participatory approach (CPA) dalam proses rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas
Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh pemangku kepentingan di kota/ kabupaten
Rencana aksi program penanganan yang bersifat strategis dan berdampak pada penyelesaian persoalan pembangunan yang lebih luas.
1. Pendahuluan
1.4. Lingkup Wilayah
Kawasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Semarapura yang secara administratif bagian dari wilayah Kecamatan Klungkung.
1. Pendahuluan
1.5. Produk Keluaran
Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan SPK, SPPIP, RPKPP dan RP4D SPPIP.
Kajian mikro kawasan berdasarkan SPK, SPPIP, RPKPP dan RP4D SPPIP.
Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan
Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.
Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun
Penyusunan rencana penanganan lebih rinci (kedalaman skala perencanaan 1 : 1000) dengan delenasi/ batasan wilayah perencanaan 200 Ha
Rencana Detail Design (DED) infrastruktur bidang Cipta Karya dilaksanakan pada tahun pertama.
Dokumentasi profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan video dokumentasi
1. Pendahuluan
2. Tinjauan Kebijakan
2. Tinjauan Kebijakan
Perda No. 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali
Materi Teknis RTRW Kabupaten Klungkung 2010-2030
RPJPD Kabupaten Klungkung 2005 – 2025
RPJM Kabupaten Klungkung 2009 – 2013
Arahan RPIJM Bidang Pengembangan Permukiman Kabupaten Klungkung
3. Pendekatan dan Metodelogi
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.1. Pendekatan Kajian
Pendekatan Normatifmengacu pada dokumen perencanaan pembangunan (development plan) dan dokumen perencanaan penataan ruang (spatial plan) yang terkait, peraturan dan perundangan terkait dengan substansi penyusunan Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan
Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kota maupun pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Pendekatan Teknis – Akademismenggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis
3.2. Pemahaman Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
(Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun 1993)
Lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni yang keadaannya tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif yang penanganannya dilaksanakan melalui pola perbaikan/pemugaran, peremajaan maupun relokasi sesuai dengan tingkat/ kondisi permasalahan yang ada.
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.3. Tipologi Permukiman Kumuh
Slums (kumuh); permukiman kumuh yang berkembang pada bagian wilayah (kota) dengan peruntukan lahan untuk permukiman;
Squatter Settlements (hunian liar); lingkungan hunian yang berkembang menjadi kumuh pada wilayah yang peruntukannya bukan untuk permukiman;
Perkampungan Nelayan (kota-desa) yang karena karakter sosial kemasyarakatan maupun bentuk kehidupannya, menyebabkan permukimannya hampir selalu kumuh.
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.4. Prinsip Pendekatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.5. Lokasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran MDGs, ditetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh yang mendapatkan penanganan:
Kota strategis (Metropolitan, Kota Besar, Ibukota Provinsi);
Kota/lokasi rawan bencana (alam, penyakit, sosial, kebakaran);
Kawasan kumuh di pusat kota, pusat kegiatan ekonomi kota/regional, dan kawasan kumuh nelayan.
3. Pendekatan dan Metodelogi
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.6. Alur Pikir Perencanaan
3.7. Metode Analisis
Gabungan antara pendekatan analisis botton up planning dan pendekatan analisis top down planning
Analisis Pengklasifikasian Lokasi Analisis Potensi dan Persoalan Kawasan Analisis Perumusan Konsep Penanganan Analisis Perumusan Rencana Tindak
3. Pendekatan dan Metodelogi
3.8. Metode Pengumpulan Data
Survei Data Sekunderdata dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistic yang terdapat di instansi terkait rencanan tindak penanganan kawasan permukiman kumuh.
Survei Data Primerobservasi lapangan/survey blok, wawancara semi terstruktur atau tanya jawab.
3. Pendekatan dan Metodelogi
4. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
Orientasi Kawasan Perencanaan
4.1. FISIK DASAR PERENCANAAN
Kecamatan Klungkung, dengan luas 29.050 Ha, terbagi menjadi 18 buah desa/kelurahan serta 59 dusun/lingkungan dan 22 Desa Adat yang membawahi 96 banjar adat.Dengan batas administrasi : Sebelah Utara :Kabupaten KarangasemSebelah Timur :Kecamatan Dawan Sebelah Barat :Kecamatan BanjarangkanSebelah Selatan :Selat Badung
Kawasan perkotaan Semarapura sendiri terdiri dari 6 (enam) kelurahan masing-masing adalah Kelurahan Semarapura Klod, Semarapura Klod Kangin, Semarapura Kangin, Semarapura Tengah, Semarapura Kauh, Semarapura Kaja.Dengan batas administrasi: Sebelah Utara :Desa Manduang dan Desa AkahSebelah Timur :Kabupaten Karangasem Sebelah Barat :Desa Tiingan dan TusanSebelah Selatan :Desa Kamasan4. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
Tabel 1. Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan
Semarapura
Desa/Kelurahan Luas (Km2)
Jmlh Penduduk
KepadatanPenduduk (per
Km2)1 2 3 4
Semarapura Klod 1,035 4.290
4.145
Semarapura Klod Kangin 0,793 5.489
6.922
Semarapura Kangin 0,753 3.822
5.076
Semarapura Tengah 0,649 3.974
6.123
Semarapura Kauh 1,179 2.114
1.793
Semarapura Kaja 0,742 2.231
3.007
5,151 21.920
27.066
Sumber : Kecamatan Klungkung dalam Angka, 2010
Sem
arap
ura
Klod
Sem
arap
ura
Klod
Kangi
n
Sem
arap
ura
Kangi
n
Sem
arap
ura
Teng
ah
Sem
arap
ura
Kauh
Sem
arap
ura
Kaja
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Jumlah PendudukKepadatan
Grafik 1.Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Semarapura
Kawasan Perkotaan Semarapura
2
4
3
6
7
8
5
1
Pengamatan Awal Sebaran Lokasi Lingkungan Kumuh
Banjar Mergan
Banjar Pande
Banjar Sengguan Banjar BendulBanjar Besang
Banjar Budaga
Banjar Kemuning Kaja
Banjar Pandegaliran
1
2
Rona Kawasan di Br. Mergan, Kelurahan Semarapura Kelod
Rona Kawasan di Br. Pande, Kelurahan Semarapura Kelod
Jalan Lingkungan Saluran air Gorong-Gorong Pedestrian
Jalan Lingkungan Saluran Air Gorong-Gorong Jembatan Lingkungan TPS
Rona Kawasan di Br. Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin
4
5
Rona Kawasan di Br. Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah
Jalan lingkungan Saluran air Gang
Jalan Lingkungan Saluran Gang Jalan setapak
Rona Kawasan di Br. Besang, Kelurahan Semarapura Kaja
6
Jalan Lingkungan Saluran Gang
Jalan Lingkungan Saluran Gang Pedestrian
8
Rona Kawasan di Br. Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh
5. Rencana Kerja dan Manajemen
Pelaksanaan Pekerjaan
5.1. Jadwal Pelaksanaan5. Rencana Kerja
Jadwal Penugasan Personil
5. Rencana Kerja
5. Rencana Kerja
5.2 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
5.3 PELAPORAN
Laporan Pendahuluan, diserahkan 1 (satu) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Antara, diserahkan 3 (tiga) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Akhir Sementara, diserahkan 3,5 (tiga setengah) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Laporan Akhir, diserahkan pada bulan ke 4 (empat) dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.
Sekian
