16 - jdih.· INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 16 - jdih.· INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional

  • MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    DAN REFORMASI BIROKRASI

    NOMOR 16 TAH U N 2009

    TENTANG

    JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

    REFORMASI BIROKRASI.

    Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8411 993 tentang Jabatan Fungsional Guru

    dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan

    perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru;

    b. bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut, perlu mengatur

    kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

    dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

    Negara Dan Reformasi Birokrasi;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

    Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia

    Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

    Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

    Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,

    Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

    3890);

    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

    Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

  • Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

    Republik lndonesia Nomor 4301);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana

    telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

    Negara Republiklndonesia Nomor 4844);

    4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

    Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

    Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

    lndonesia Nomor 4586);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

    Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran

    Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji

    Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

    Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

    Republik lndonesia Nomor 3098), sebagaimana telah

    sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia

    Tahun 2009 Nomor 21);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

    Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 3176);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

    Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

    Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

  • Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana

    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

    2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

    Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

    lndonesia Nomor 4332);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

    Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

    Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016),

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 4192);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

    Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

    Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017),

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

    lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 41 93);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

    Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

    (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor

    198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

    Nomor 401 9);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

    Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

    Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara .

    Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

    Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

  • lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

    Negara Republik lndonesia Nomor 4496);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

    (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

    194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

    Nomor 4941);

    16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

    Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana

    telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

    Nomor 20 Tahun 2008;

    17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

    Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

    Memperhatikan: I . Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor

    175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

    2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

    surat Nomor K 26-30N 165-1193 tanggal 23 Desember 2008;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

    APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

    TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA

    KREDITNYA.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

    Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

    1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

    lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan

    mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

    mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

    formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

    2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

    membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

  • pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

    pendidikan menengah.

    3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana

    pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan

    mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program

    perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

    4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana

    bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil

    bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan

    memanfaatkan hasil evaluasi.

    5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi

    Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan

    untuk meningkatkan profesionalitasnya.

    6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan

    oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai

    prestasi kerja Guru.

    7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi

    nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka

    pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

    8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama

    Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

    9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah

    dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan

    negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau

    daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

    10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,

    pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses

    pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.

    BAB II

    RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,

    DAN TUGAS UTAMA

    Pasal 2

    Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun

    pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

  • Pasal 3

    Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:

    a. Guru Kelas;

    b. Guru Mata Pelajaran; dan

    c. Guru Bimbingan dan KonselingIKonselor.

    Pasal 4

    (1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang

    pembelajaranlbimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak

    usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

    (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah

    jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Ne

Recommended

View more >