7/23/2019 2 Menkes Serahkan Rancangan Undang Undang Rumah Sakit

http://slidepdf.com/reader/full/2-menkes-serahkan-rancangan-undang-undang-rumah-sakit 1/2

Menkes Serahkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit

Written by Pusat Data dan Informasi Depkes

Monday, 07 July 2008 07:00 - Last Updated Sunday, 13 July 2008 16:31

  Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menyerahkan Rancangan Undang-Undang

Rumah Sakit (RUU RS) kepada Pansus RUU Komisi IX DPR RI, Rabu, 2 Juli 2008 di ruang

rapat Komisi IX DPR RI untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang.

Menkes dalam kata pengantarnya menyatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) kedokteran, globalisasi, desentralisasi, serta tuntutan masyarakat akan

keterbukaan dan pelayanan kesehatan yang bermutu mengakibatkan semakin kompleksnya

pengelolaan rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengelolaan rumah sakit.

Tujuannya untuk melindungi kepada pasien, warga masyarakat, pemberi pelayanan serta

meningkatkan mutu dan kepastian hukum.

Penyusunan dan penetapan Undang-undang tentang Rumah Sakit sangat diperlukan agar

tercipta suatu tatanan hukum yang dapat mengarahkan semua kegiatan penyelenggaraan

Rumah sakit, memberikan perlindungan kepada pasien, masyarakat, dan sumberdaya manusiadi Rumah sakit, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit, serta

terdapatnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi pelayanan maupun

bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

 

RUU RS yang diserahkan Menkes terdiri dari 15 Bab dan 58 pasal. Bab I mengatur ketentuan

umum meliputi definisi dan pengertian-pengertian. Bab II memuat azas penyelenggaraan rumah

sakit yang dilandaskan pada azas Pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, manfaat,

keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan

pasien serta fungsi sosial. Bab III mengatur tentang tugas dan fungsi rumah sakit. Bab IV

mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah antara lain meliputipenyediaan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

 jaminan pembiayaan bagi orang miskin dan tidak mampu, perlindungan kepada pemberi

pelayanan kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Untuk Bab V mengatur persyaratan rumah sakit yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana,

ketenagaan, persyaratan kefarmasian dan peralatan yang diperlukan. Bab VI mengatur jenis

dan klasifikasi rumah sakit. Bab VII memuat pengaturan tentang perizinan. BAB VIII mengatur

tentang kewajiban dan hak rumah sakit maupun pasien. Bab IX tentang pengaturan

penyelenggaraan rumah sakit. Bab X pengaturan tentang pembiayaan rumah sakit, anggaran

pemerintah, subsidi pemerintah atau sumber lainnya. Bab XI pengaturan tentang kewajibanmelakukan pencatatan dan pelaporan melalui penerapan suatu sistem informasi manajemen

Rumah sakit (SIMRS). Bab XII pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap

rumah sakit. Bab XIII tentang ketentuan pidana dan Bab XIV pengaturan ketentuan peralihan.

Bab XV ketentuan penutup.

Menanggapi penyerahan RUU RS oleh Menkes, disambut gembira dan disetujui oleh semua

fraksi di Komisi IX (Golkar, PDIP, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PBR, PKB, PDS, dan PBPD)

untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Semua fraksi menyatakan siap untuk membahas

RUU RS ini.

Pandangan terhadap RUU RS dari semua fraksi antara lain dikemukan dari fraksi Golongan

 1 / 2

7/23/2019 2 Menkes Serahkan Rancangan Undang Undang Rumah Sakit

http://slidepdf.com/reader/full/2-menkes-serahkan-rancangan-undang-undang-rumah-sakit 2/2

Menkes Serahkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit

Written by Pusat Data dan Informasi Depkes

Monday, 07 July 2008 07:00 - Last Updated Sunday, 13 July 2008 16:31

Karya (Golkar) disampaikan oleh Dra. Maryamah Nugraha. Fraksi partai Golkar berpendapat

seyogyanya peraturan di dalam UU RS mencakup prioritas pada perlindungan pasien.

Kedudukan RS diatur dengan mempertimbangkan RS sebagai institusi yang dipengaruhi oleh

mekanisme pasar, perilaku masyarakat dan lingkungan ekonomi secara alamiah. Sehingga

didalam pengaturan tersebut, diantara RS swasta dan RS milik pemerintah saling melengkapidengan hak dan kewajiban masing-masing. Fraksi partai Golkar memandang perlu dilakukan

sosialisasi, sehingga pada saat diundangkan sudah dipahami secara luas oleh seluruh

komponen bangsa. Hal ini dipandang perlu mengingat berapa banyak hal baru yang perlu dapat

pemahaman banyak pihak, khususnya penegak hukum dalam mengimplementasikan

norma-norma dalam UU.

Selain itu, fraksi PDIP disampaikan oleh Elva Hartati mengusulkan agar ada keseimbangan

antara RS pemerintah dan swasta yang dijabarkan menjadi 3 hal. Pertama, RS pemerintah

harus sebesar-besarnya mengemban fungsi sosial, dan tidak ada keinginan untuk mencari

keuntungan. Untuk itu, RS pemerintah diprioritaskan bagi orang tidak mampu/menengahkebawah. Selayaknya RS pemerintah tidak membeda-bedakan fasilitas untuk pelayanan orang

miskin dan orang mampu. Artinya tidak ada perbedaan kelas dari status sosial. Kedua, RS

swasta didirikan oleh korporasi atau perseorangan yang tujuannya adalah mencari keuntungan,

tetapi diberikan kewajiban untuk menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk melayani

orang miskin. Ketiga, perlindungan terhadap pasien. Pasien perlu mendapat perlindungan, RS

tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat apapun. Pasien perlu mendapakan

informasi mengenai penyakit, biaya dan seluruh aspek yang menyangkut kesehatan. Fasilitas

RS harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Perlu

diatur standar pelayanan medik sehingga pasien tidak mengalami kelebihan tindakan dan

kelebihan biaya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen

Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks:

5223002 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

2 / 2