9
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa data dan informasi pada Kementerian Agama, perlu dikelola secara akurat, berkesinambungan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 3 ... · Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik ... Informasi

  • Upload
    vukien

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 440 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa data dan informasi pada Kementerian Agama, perludikelola secara akurat, berkesinambungan, efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agamatentang Pengelolaan Data dan Informasi pada KementerianAgama;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3683);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 8);

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 440 TAHUN2018

TENTANG

ALUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

N—I

Balai

KANWIL

MENTERI

SETJEN

Balitbang & DIklat

Ditjen Pendidikan Islam

Ditjen Bimas Buddha

Ditjen Bimas Katolik

Ditjen Bimas Hindu

Ditjen Bimas Kristen

Ditjen Bimas Islam

- PTK. Islam

- Sekolah Keagamaan

- PTK. Katolik

-PTK. Buddha

-Sekolah Keagamaan

- PTK. Hindu

- Sekolah Keagamaan

Inspektorat Jenderal

- PTK. Kristen

-Sekoiah Keagamaan

Ditjen Penyelenggara

Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal

rKANKEMENAG

Ml / MTs / MA / KUA