20101104214232.Kinerja Otsus Papua

  • View
    876

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 20101104214232.Kinerja Otsus Papua

kem raanpartnership

Kinerja Otonomi Khusus PapuaEditor : Agung Djojosoekarto Rudiarto Sumarwono Cucu Suryaman Penulis : Agung Djojosoekarto Drs. JRG. Djopari, MA Prof. Sutriyono, M.Sc. Ph.D Dr. Daniel Lantang, M.Kes Indra Jaya Piliang Drs. Agustinus Fatem, MT Drs. Naffi Sanggenafa, MA Design & Layout : Ashep Ramdhan Katalog Dalam Terbitan Cetakan Pertama, Desember 2008 Kinerja Otonomi Khusus Papua Cet. I - Jakarta: Kemitraan, 2008; 154 hlm. ; 148 x 210mm; ISBN : 978-979-26-9656 Diterbitkan oleh: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Menara Eksekutif , Lt 10 MH. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350 Telp: (+62-21) 3902566 ; 3902626 Fax : (62-21)2302933 ; 2303924 www.kemitraan.or.id

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

1

KINERJA OTONOMI KHUSUS

PAPUA

2

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

DAFTAR ISIBagian Kesatu PENDAHULUAN Bagian Kedua KEBIJAKAN UMUM Bagian Ketiga PENDIDIKAN Bagian Keempat KESEHATAN Bagian Kelima MASYARAKAT SIPIL Bagian Keenam INFRASTRUKTUR Bagian Ketujuh EKONOMI KERAKYATAN Bagian Kedelapan SIMPULAN Bagian Kesembilan PEMBELAJARAN 3 28 50 68 89 113 130 135 145

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

3

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

1.1. Memahami Papua Papua1 adalah salah satu bagian dari Indonesia yang mempunyai ironi paling besar--memiliki kekayaan alam begitu melimpah di satu sisi, kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang di sisi lain--. Kawasan ini adalah kawasan yang paling akhir2 mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari Indonesia setelah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyerahkan Papua ke Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 melalui negosiasi yang berat berhadapan dengan Pemerintah penjajah Belanda. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dinilai oleh masyarakat Papua sebagai pembangunan yang tidak berhasil. Salah satu indikatornya adalah adanya gejolak disintegrasi di kawasan ini, dengan digerakkan oleh berbagai kelompok1 Yang dimaksud dengan Papua di sini dan seterusnya adalah kawasan Pulau Papua bagian barat, kawasan yang menjadi bagian dari Indonesia. 2 Timor-Timur, yang kemudian merupakan provinsi terakhir di Indonesia tidak dianggap sebagai kawasan yang paling akhir menjadi bagian dari Indonesia karena dua alasan, yaitu karena proses integrasinya dilatarbelakangi kepentingan negara-negara besar yang anti-komunis, sehingga prosesnya mengandung unsur aneksasi, dan karena kawasan ini telah menjadi negara merdeka, setelah negara-negara yang anti komunis yang mendukung aneksasi tersebut memaksa Republik Indonesia untuk melepaskan Timor Timur menjadi negara merdeka, dan pada saat ini Timor Timur menjadi negara merdeka dengan nama Republik Timor Loro Sae.

4

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

separatis. Indikator lain yang memperkuat penilaian tersebut adalah munculnya gerakan besar dari masyarakat Papua untuk menjadikan Papua sebagai kawasan dengan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Bersama Aceh, Papua menjadi kawasan yang paling bergejolak setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998. Kekecewaan yang mendalam terhadap perjalanan selama 35 tahun (196331998) menjadi bagian dari Republik Indonesia ditengarai menjadi bagian inti dari gejolak tersebut. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memberikan ruang baru bagi Papua untuk melakukan exercise model baru pembangunan untuk kawasan ini. Upaya tersebut dijalankan dengan berbagai cara, termasuk melakukan pembangkangan politik4 dalam bentuk gerakan-gerakan yang mendekati arah ke separatisme. Tidak mengherankan jika Papua menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama dari Pemerintah Jakarta setelah reformasi.3 PBB secara resmi menyerahkan wilayah Papua kepada Republik Indonesia pada tanggl 1 Mei 1963 4 pembangkangan dalam tanda petik dirupakan dalam bentuk penentangan-penentangan halus hingga mengarah kepada penciptaan konflik disintegrasi yang berjalan secara terus-menerus sejak reformasi.

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

5

Sebelum reformasi, kawasan yang berupa bagian barat dari Pulau Papua karena sebelah timur adalah Negara Papua New Guineabernama Irian Jaya, sebuah nama yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah kawasan ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1 Mei 1962, melalui negosiasi yang alot dan sengit di forum Internasional (Bachtiar, 1994: 88). Nama Irian diperkenalkan pada Konferensi Malino pada tahun 1946. Dalam bahasa Biak, kata itu berarti sinar matahari menghalau kabut di laut. Presiden Soekarno menjadi penganjur utama penggunaan nama Irian, dengan mengakronimkan IRIAN sebagai Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (Koentjaraningrat, 1994: 3-5). Sebelum diberi nama Irian Jaya, kawasan ini dikenal dengan nama Papua. Nama Papua pada awalnya dipergunakan oleh pelaut Portugis Antonio dArbrau, yang mendarat di pulau ini pada tahun 1521. Diperkirakan, kata papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu kuno pua-pua, yang berarti keriting. Nama ini kemudian dipakai oleh Antonio Pigafetta yang ikut dalam pelayaran dengan Ferdinand Magellan mengelilingi bumi. Versi lain dari penamaan papua adalah dari Papua bagian Timur, kini menjadi Papua Nieuw Guinea. Sebutan Nieuw Guinea digunakan oleh para pelaut Belanda, menggunakan penamaan dari seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz de Retes, yang mengunjungi kawasan utara pulau ini pada tahun 1545. Dinamakan Nieuw Guinea karena penduduk yang ditemui berwarna hitam, seperti penduduk di Pantai Guinea, Afrika. Papua mempunyai kondisi sosial-budaya-politik yang khas. Ciri-ciri fisiologi Tanah Papua yang beragam menyebabkan diferensiasi sistem mata pencaharian. Bukan hanya itu, perkembangan struktur sosial masyarakat juga turut dipengaruhi oleh proses-proses adaptasi manusia terhadap lingkungan alam. Sifat kemajemukan penduduk Papua juga dapat dilihat dari prinsip hak ulayat tanah. Di antara masyarakat Papua terdapat kolektif-kolektif etnik yang mengatur sistem hak ulatnya melalui klan (merupakan hak komunal). Selain itu terdapat pula kolektifkolektif lain yang mengatur hak ulayatnya melalui keluarga inti atau hak individu. M.T. Walker dan J.R. Mansoben5 mencatat bahwa keanekaragaman orang Papua bertalian erat dengan pola adaptasi sosio-ekonomi penduduk pada zona ekologi utama. Setidaknya ada empat zona ekologi utama. Pertama, ekologi rawa,5 Dikutip Johsz R Mansoben, Sistem Politik Tradisonal di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan, P.hD Thesis, Leiden University, 1994

6

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

daerah pantai, dan muara sungai; kedua, dataran pantai; ketiga, kaki gunung dan lembah-lembah kecil; dan keempat pegunungan tinggi. Lingkungan ekologi yang berpengaruh terhadap pola-pola adaptasi tercermin dalam sistem mata pencaharian hidup meliputi teknologi dan sistem pembagian kerja. Semakin kompleks inovasi teknologi dan sistem pembagian kerja, maka aspek budaya lain seperti organisasi sosial dan sistem ideologi (ritual agama) juga kian rumit. Di zona ekologi pegunungan tengah, misalnya, masyarakat hidup dalam rumahrumah besar dalam hubungan keluarga yang luas, dengan jaringan luas dari sistem klan, gabungan klan, dan federasi yang kompleks. Contoh penduduk yang menganut pola ini adalah suku Dani. Tipe ini menghasilkan ikatan horisontal yang kuat. Pada zona ekologi muara sungai, kepulauan dan pesisir pantai, penduduk hidup dalam keluarga-keluarga inti kecil yang amat bersifat individualis. Karena wilayah pesisir dan kepulauan relatif sulit dijadikan lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong mereka untuk berdagang. Contoh masyarakat ini adalah penduduk pantai utara. Kedua tipe ini menghasilkan relasi yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap ikatan kolektif yang terbentuk. Di sinilah kemudian makna keluarga mendapat tempat dalam struktur hierarki masyarakat. Di satu sisi, keluarga mempunyai fungsi produktif, di sisi lain keluarga merupakan identitas untuk sarana reproduksi kekuasaan. Aktifitas perang lantas menjadi bagian dari persaingan produksi, sedangkan perkawinan sebagai sarana reproduksi kekuasaan. Tidak mengherankan jika ritual ini menyedot konsumsi besar untuk keperluan pesta adat. Kebutuhan pesta adat inilah yang di kemudian hari memberikan porsi bagi munculnya pola patron-klien dimana patron merupakan pihak yang mensponsori pesta. Lebih jauh, Antroplog J. van Baal mencermati bahwa ekologi muara, dengan aktifitas produksinya meramu sagu, pada umumnya menyelenggarakan upacara keagamaan jauh lebih meriah dibanding dengan penduduk yang menggantungkan dirinya dari bertani umbi-umbian. Kompleksitas sistem ritus dan keagaman yang berbeda ini dipengaruhi oleh lingkungan alam yang berbeda6. Mekanisme hierarki internal suku terbentuk berdasar pola pembagian kerja dan adanya ritual tertentu. Dua hal yang penting untuk dilihat adalah mekanisme penurunan kekuasaan dan sistem politik yang terbentuk. Lebih jauh untuk6 Baal (1954) dikutip dalam Mansoben, ibid.

KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA

7

memahami pola dan keteraturan macam apa yang mendasari hierarki kekuasaan dalam suatu suku, Mansoben mengidentifikasi empat sistem politik tradisional, yaitu: pertama, sistem pria berwibawa. Sistem ini bercirikan bahwa kedudukan pemimpin diperoleh melalui pencapaian individu yang bersumber pada kemampuan individual, keberhasilan dalam mendistribusikan kekayaan, kepandaian berdiplomasi dan pidato, keberanian memimpin perang, bertubuh besar dan tegap, dan sifat murah hati. Dalam sistem ini, kekuasaan dijalankan oleh satu orang serta tidak mengenal organisasi kerja dan pembagian kerja. Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh pemimpin selalu dianggap benar dari segi kepentingan umum. Masyarakat adat yang menerapkan sistem ini adalah suku Dani, suku Asmat, suku Me, suku Meybrat, dan suku Muyu. Walau sistem organisasi kerja tidak ada, di suku Dani mengenal empat kesatuan wilayah, yakni kompleks (uma), gabungan kompleks (o-ukul, setara de