20130131073026.Evaluasi Otsus Papua Dan Papua Barat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

20130131073026.Evaluasi Otsus Papua Dan Papua Barat

Text of 20130131073026.Evaluasi Otsus Papua Dan Papua Barat

  • 1 Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

    BAB I PENDAHULUAN ada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini, tujuan kajian yang ingin dicapai, batasan yang digunakan, metodologi secara singkat dalam penelitian ini dan kerangka kajian serta sistimatika penulisan.

    A. Latar Belakang Otonomi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dengan negeri yang mempunyai luas, penduduk, pulau terbanyak dan suku yang beraneka ragam seperti Indonesia. Otonomi sendiri dapat diartikan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (LAN, 2007). Pengalaman Orde Baru dengan pendekatan sentralisasinya ternyata tidak mampu membendung gejolak daerah-daerah yang menginginkan keadilan antara pusat dengan daerah, dikarenakan melalui pendekatan top down tersebut setiap daerah di Indonesia hanya bisa memajukan daerahnya dengan mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak dapat menggali potensi yang dimilikinya guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerahnya. Selanjutnya berbagai kebijakan yang tersentralisasi juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat dan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di Provinsi Papua. Tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, namun dalam perjalanannya undang-undang tersebut dianggap belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua. Akhirnya pada Tahun 2001 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

    p

  • 2 Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

    Kebijakan Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan. Kebijakan Otonomi Khusus Papua tersebut tidak lepas dari sejarah panjang friksi yang terjadi antara daerah ini dan Pusat. Sentimen atas ketidakadilan yang diterima daerah ini telah memunculkan berbagai gejolak dimasa lampau yang mengarah pada proses disintegrasi. Gejolak yang menjadi respon atas ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami rakyat Papua tersebut merupakan salah satu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat lokal, di Provinsi Papua sendiri hal tersebut menjadi salah satu alasan atas keterbelakangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua. Provinsi Papua yang kaya akan hasil alam, namun ironisnya Provinsi ini merupakan Provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya dan tertinggal pembangunanya. Kondisi tersebut tentu saja mencerminkan kelemahan Negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelemahan inilah yang memicu tuntutan atas hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar bagi masyarakat Papua. Latar belakang ini tidak dapat dikesampingkan dalam mengkaji perkembangan pelaksanaan otonomi khusus Papua sampai saat ini. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001diterbitkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2002, segenap Bangsa Indonesia berharap dapat menyaksikan perubahan-perubahan positif yang terjadi di Papua. Gejolak yang pernah dialami, secara politis diharapkan mampu diredam melalui kebijakan tersebut. Kebijakan ini pun dianggap dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua yang tertinggal. Ketimpangan pembangunan Papua yang menyulut beragam masalah harapannya juga dapat dikurangi dan masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera. Terlebih setelah terjadi pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

    Masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua berawal dari belum berhasilnya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Selain itu, persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap hak kesejahteraan rakyat Papua masih belum juga diselesaikan secara adil dan bermartabat.

    Tim Asistensi Otsus Papua (dikutip oleh Sumule, 2002: Djohermansyah Djohan, 2005)

  • 3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

    pada tahun 2003 yang sempat mengalami tarik ulur selama beberapa tahun dan baru diresmikan pada tahun 2008 melalui penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Filosofi pemekaran daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Secara normatif, terdapat beberapa agenda utama yang ingin dicapai melalui kebijakan khusus ini. Pertama adalah agenda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli melalui pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya dinilai belum digunakan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Paralel dengan agenda tersebut adalah pengurangan kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Provinsi lainnya. Kedua adalah agenda mewujudkan keadilan, dalam konteks kebijakan khusus ini adalah keadilan ekonomi dalam hal penerimaan hasil-hasil sumber daya alam Papua. Keadilan dalam konteks tersebut diterjemahkan dalam aspek dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah Papua/Papua Barat, sementara untuk keadilan dalam konteks pembangunan secara lebih luas akan tampak dari capaian agenda pertama. Ketiga adalah penegakan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Keempat adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang memungkinkan tercapainya ketiga agenda sebelumnya. Itikad pemerintah dalam mendukung agenda otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terindikasi kuat dari meningkatnya jumlah dana Otonomi Khusus yang dialirkan ke kedua Provinsi. Dari sejak dana Otonomi Khusus digulirkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 1,38 T, meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,69 T untuk Papua. Adapun Papua Barat yang mulai mendapatkan dana Otonomi Khusus sejak tahun 2009 setelah secara resmi dimekarkan dari Provinsi Papua. Peningkatan dana otonomi khusus dari tahun ke tahun ini seyogyanya mendorong peningkatan pelaksanaan otonomi khusus di kedua Provinsi. Setidaknya terdapat empat program prioritas yang dilaksanakan untuk memacu perkembangan pembangunan rakyat dan daerah Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pembangunan infrastruktur. Namun demikian cerita tentang Papua masih banyak didominasi atas keprihatinan yang dirasakan atas hasil-hasil pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya pelajaran positif yang dapat diambil sepanjang pelaksanaan otonomi khusus yang hampir mencapai satu dekade ini. Bagaimana pencapaian agenda utama dari

  • 4 Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

    kebijakan khusus ini perlu diketahui secara komprehensif. Di samping itu, penting untuk dikaji, sejauh mana Provinsi Papua dan Papua Barat mampu mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lainnya sebagaimana diharapkan dengan adanya kebijakan otonomi khusus tersebut. Kebijakan otonomi khusus tidak serta merta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik di Papua. Pelaksanaannya memerlukan kapasitas pemerintahan yang memadai. Titik berat otonomi khusus Papua dan Papua Barat berada pada level provinsi. Namun demikian kabupaten/kota dalam provinsi tersebutlah yang secara riil menjadi lokus utama implementasi program pelaksanaan otonomi khusus tersebut. Di sisi lain, pemerintah Pusat juga memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Kapasitas dan hubungan antara ketiga level pemerintahan ini perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik di Papua. Aspek yang penting dari pelaksanaan otonomi khusus adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dari segi kebijakan, sejumlah kebijakan pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dan berbagai program pembangunan telah diterapkan. Kebijakan tersebut pada akhirnya juga berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya, khususnya finansial. Apakah pilihan-pilihan kebijakan/program dan alokasi sumberdaya telah berjalan optimal, perlu terus dimonitor dan ditingkatkan. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga berjalan beriringan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang s