'

2.1 Program dan Kegiatan Sektor Kehutanan untuk Mencapai Target Penurunan Emisi Oleh: Ir. Hendri Octavia, M.Si

Latar belakang atau fakta tercetusnya skema RED D+ ad al ah terjadinya deforesrasi dan degradasi hutan sebagai penyumbang emisi karbon yang sangat besar di dunia. Berdasarkan fakta tersebut, maka dunia internasional berinisiatif untuk membuat skema REDD+. Skema ini diharapkan dapat memberikan kompensasi/insenrif bagi negara-negara yang mem il iki huran tropis dalam upaya konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkaran stok karbon hutannya. Unruk mendukung skema ini, masyarakat dunia harus saling bahu membahu dalam mengatasi masalah em1s1 111 1.

Luas kawasan hutan menurut fungsinya di Sumatera Barat (berdasarkan SK. 35/ Menhut-Il/2013) terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ( KSA/KPA) seluas 806.939 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 791.671 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 233.211 ha, H utan Produks i Tetap (HP) seluas 360.608 ha, Hu tan Produksi yang dapat diKonversi (HPK.) seluas 187.629 ha danAreal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.849.672 ha. Dari data ini dapat dilihat jika 56,27% luas daratan di Sumatera Barat didominasi oleh hutan.

Penyebab deforestasi dan degradasi hutan terbagi kedalam 2 ( dua) bagian, yaitu deforestasi yang terencana dan cidak terencana. Kegiatan:kegiatan yang termasuk dalam deforesrasi terencana adalah pemekaran wi layah , konversi hutan karena RTRW, konversi hutan menjadi APL, izin Kuasa Pertambangan di kawasan huran dan izin kebun di kawasan hutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan deforestasi yang tidak terencana diantaranya perambahan hutan , kebakaran hutan dan kl aim berujung konversi. Unruk .penyebab degradasi hutan terencana diantaranya IUPHHK HA dan IUPHHKHT, sedangkan penyebab yang cidak terencana diantaranya panen di luar jacah/blok, iLtegal logging, kebakaran huran yang menyebabkan pembukaan I ah an.

Lahan kritis di provinsi Sumatera Barat terbagi kedalam 3 kelas, yaitu kritis , agak kritis dan sangat kricis. Dari ketiga kelas tersebut, sekitar 1,2 juca ha atau 50% dari luas huran merupakan lahan kritis .

Hal-ha! yang perlu dilakukan terkait dengan upaya menahan laju deforestasi dan degradasi ( REDD), yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan ramah lingkungan dalam pengelolaan SDH,

2. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan SDH yang kuat dan mandiri,

3. Memberdayakan masyarakat secara sosial, ekonomi, psikologis dan policik,

4. Meningkackan kapasitas SDM pengelolaan SD H ,

Pros1d1ng Worl:shop Strateg1 Monitonng dan Pelaporan Plot Sampel Pemianen d1 Prov1ns1 Sumatera Barat 15

5. Mengembangkan pemanfaacan sumber daya alam/hucan yang memperhacikan

prinsip-prins ip kelestarian, dan

6. Melaksanakan penelitian d an pengembangan pengelolaan sumber daya alam/

hucan yang efektif dan efi.sien.

Hal-hal tersebu t diatas perlu dilaksanakan dengan baik uncuk mendukung RAD GRKdan SRAPREDD+ provi nsi Sumatera Barat dalam rangka mengurangi emisi

karbon .

Tujuan dasar kebijakan kehutanan di provinsi Sumatera Barat ad alah:

1. M enjaga stabilitas lingkungan melalui pelescarian dan restorasi keseimbangan

ekologis kawasan hutan yang terganggu.

2. M engkonservasi sumber d aya hutan melalu i pelestarian hutan dengan aneka

flora dan fauna yang mewakili biodiversitas dan sumber daya genecik.

3. Menekan eros i tanah dan penggundulan hutan pad a DAS melalui konservasi

tanah dan air untuk mencegah banjir dan kekeringan serta mempertahankan

kual itas dan kuantitas sumber daya air.

4. Meningkackao tutupan pohon melalui reboisasi dan penghijauan pada h ucan

d an lahan kritis .

5. M emenu hi kebucuhan kayu bakar, pakan ternak, kayu dan hasil hutan lainnya

bagi masyarakac pedesaan dan ad at.

6. Meningkarkan produktificas hutan untuk memen uhi kebucuhan daerah dan

nasional.

7. Mendorong pemanfaacan hucan secara e fi sien dan memaksimalkan subscimsi

kayu.

8. Menciptakan gerakan m asyarakat secara besar-besaran untuk mencapai mjuan

pembang unan kehutanan dan memin imalkan cekanan cerhadap hutan.

Sasaran kebijakan tersebut diantaranya:

1. Hutan yang ada dan lahan hutan harus di lindung i secara penuh dan diperbaiki

p rodukci htasnya.

2. T utu pan vegecasi hutan harus ditingkarkan terutama pada daerah lereng, daerah

tangkapan air pada sungai, danau d an waduk serta daerah pancai, termasuk pad a

lahan-lahan kricis.

3. Pe ngembanga n Huran Tanaman Rakyat, Huran Kemasyarakacan, Hucan

Desa/Nagari, Hutan R akyat melalui p enerapan agroforescry untuk memenuhi

kebumhan pangan, kayu, dan kebutuhan lainnya.

16 Strateg1 Momtonng PSP untuk Mencapa1 Target RAD dan SRAP Provms1

'Y

4. Oprimal isasi pemanfaaran hasil huran secara berkelanjuran unruk mendukung kebutuhan daerah.

5. Konservasi biodiversiras, jaringan kerja raman nasional, cagar alam, cagar bioster dan kawasan lindung lainnya harus diperkuat dan dikembangkan.

6. Mencukupi keburuhan pangan, pakan dan kayu bakar bagi masyarakar pedesaan melalui program penghijauan yang memproduksi pangan, pakan dan kayu bakar unruk mencegah pengrusakan huran.

Kebijakan pengelolaan buran di Sumatera Barat mencakup hal-hal sebagai berikur:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pemanrapan kawasan huran yairu penaraan baras, masih ada resistensi masyarakar (kasus tanah darar).

Rehabilirasi huran dan peningkaran daya dukung DaerahAliran Sungai ( DAS).

Pengamanan huran dan pengendalian kebakaran.

Konservasi keanekaragaman hayari.

Reviralisas i pemanfaatan hutan dan indusrri kehutanan.

Pemberdayaan masyarakat di sekirar huran.

Mirigasi dana daprasi perubahan iklim sektor kehuranan.

Penguatan kelembagaan kehuranan .

Upaya Dinas Kehuranan terkait dengan Penelitian dan pengembangan diantaranya dengan melaksanakan: 1) Inventarisas i hasil huran bukan kayu anrara lain: Bambu, Damar, Gaharu, Roran,Jernang, 2) Kerjasama dengan Puspijak dan BPKAek nauli membuat PSP di Simancuang, 3) Pembangunan TSP dan PSP oleh BPKH Medan pada tahun 2012 sebanyak 10 plot.

2.2 Lesson Learned dari Pembangunan PSP Untuk Monitoring Karbon Hutan Pada Kegiatan FCPF Tahun 2012

Oleh: Virni BudiArifanti , S.Hur, M.Sc

Isu perubahan ikli m yang terjad i saat ini disebabkan pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan Gas Rumah Kaea ( GRK) di bumi. Di Indonesia, 60% emisi dihasilkan dari perubahan lahan dan kebakaran gambur. Emisi Indones ia pada rahun 2006 diperkirakan mencapai 1,76 Gt C02e. Dalam rangka penurunan emisi rersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRKsebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41 % dengan banruan internasional.

Pros1d1ng Workshop Strateg1 Momtonng dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Provms1 Sumatera Barat 17

Untuk mendukung komitmen Indonesia dalam penurunan emisi, maka

Presiden melalui Perpres No. 61/2011 tentang RAN GRK mengamanatkan

Pemerintah provinsi untuk menyusun RAD GRK. Harnpir semua provinsi sudah

selesai rnenyusun RAD GRK.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhirungan cadangan

karbon harus memiliki akurasi yang dapat diterima termasuk oleh dunia internasional.

Salah satu alat dalam menghitung cadangan karbon adalah dengan membangun

PSP. Pembangunan PSP dilakukan untuk meningkatkan kualitas data nasional dan

regional dalam rangka mendukung sistem MRV dalam perhitungan karbon dan

em1s1.

Tujuan pembangunan PSP yang dilakukan oleh FCPF-Puspijak tahun 2012 ad al ah:

1. Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat Provinsi.

2. Membangun database cadangan karbon untuk setiap ripe hutan di tingkat

Provinsi.

3. Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di ringkat Provinsi.

Output dari kegiatan pembangunan PSP ini adalah :

1. Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkar provinsi.

2. Tersedianya database p ertumbuhan pohon pada berbagai ripe hutan.

3. Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 carbon poofs (AGB,

BGB, ser.asah, nekromas, tanah) di tingkat provinsi.

Terdapat 5 kr iteria dalam pemilihan lokasi PSP, yaitu: kearnanan, aksesibil itas,

keterwakilan, keberlanjutan, dan status kawasan .

Pada tahun 2012, FCPF- Puspijak relah melaksanakan pembangunan PSP

di lima Provinsi dengan berbagai tipe hutan. Kel ima Provinsi tersebut diantaranya

sebagai berikur:

1. Provinsi Sumatera Barat te lah membuat 15 PSP yang mewaki li ripe hutan

sekunder, agroforestry dan semak belu kar.

2. Provinsi Sumatera Selatan relah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam

primer, sekunder, hutan rakyat dan hutan gambut seku nder.

3 . Provinsi Su lawesi Urara telah membuat 22 PSP yang mewakili hu tan pantai,

hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan huran lumut.

4. Provinsi Nusa Tenggara Barat relah membuat 22 PSP yang mewakili hutan

pantai, hutan dataran tinggi, huran dataran rendah dan huran lumut.

18 Strateg1 Monnonng PSP umuk Mencapa1 Target RAD dan SRAP Prov1ns1

5. Provinsi Maluku telah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam primer dan

sekunder.

Merode pelaksanaan pembangunan PSP yaitu: 1) Stratifikasi lapangan,

2) Pembangunan PSP, 3) Pengukuran biomasa pada 5 karbon pool: Permukaan atas

tanab, permukaan bawah tanah, serasah dan cumbuhan bawah, tanah , dan kayu mati

( nehomas).

Dari hasil pembangunan PSP di kelima Provinsi dapat diketahui jumlah

cadangan karbon terbesar dan terendah yang dimiliki. Cadangan karbon terbesar

di Sumatera Barat yaicu di hutan sekunder diikuti dengan agroforestri dan semak

belukar. Cadangan karbon terbesar di Sulawesi Utara yaitu di hutan dataran rendah,

diikuti dengan cadangan karbon di hutan lumut dan hutan pegunungan. Hutan

pantai memiliki cadangan karbon yang paling rendah. Cadangan karbon di Nusa

Tenggara Barat terbesar di HKm Santong yaitu di hutan primer, diikuti hutan

sekunder dan hutan terdegradasi. Unruk lokasi di KHDTK Rarung, cadangan

karbon terbesar terdapat pada plot yang mewakili ekosistem ampupu dan yang

terendah pada plot vegerasi campuran. Untuk PSP di lokasi huran mangrove

Jerowaru karbon tertinggi terdapat pada hutan mangrove vegetasi rapat, diikuti

hutan mangrove vegetasi sedang dan karbon terendah terdapat di mangrove vegetasi

rusak. Cadangan karbon terbesar diAmbon yaitu di hutan primer PulauAmbon dan

karbon terendah di hutan sekunder Pulau Seram.

Kegiaran monitoring PSP tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber

pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. U ntuk tahun-tahun berikurnya

monitoring PSP di harapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan

pengukuran karbon hutan ( Balai Penelitian Kehmanan, Dinas Kehutanan , BPKH,

dan lain-lain).

Kegiatan monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF yaitu pada tahun

2015 akan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Laporan hasil mon itoring PSP tersebut

diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak.

Saran-saran yang perlu dilaksanakan terkait dengan pembangunan PSP dan

moniroringnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan ten rang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat

2. Perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik

3. Perlu melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitarnya

4. Perlu membangun PSP di kawas an yang belum terwakili ekosisremnya

Pros1dmg Workshop Strategi Moni1onng dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Provms1 Sumatera Baral 19

'

2.3 Pembangunan PSP pada Berbagai Tipe Tutupan Hutan di Hutan Nagari Simancuang, Provinsi Sumatera Barat

Oleh: Bambang S.Anroko, S.Hur, M.Si

REDD merupakan skema yang dibuar unruk memberikan kompensasi bagi negara-negara yang memiliki huran tropis aras usahanya dalam menurunkan emisi GRK yang dihasilkan dari deforesrasi dan degradasi huran. Seiring berjalannya wakru skema REDD pun menambahkan komponennya berupa upaya konservas i huran dan pengelolaan hutan lesrari, yang selanjumya disebur REDD+.

Saar ini Indonesia sedang berada dalam rahap fase kesiapan dalam skema REDD+. Dalam rangka mendukung kesiapan Indonesia dalam skema REDD+,

maka FCPF-Puspijak mengalokasikan dana untuk pembangunan PSP di 5 Provinsi (Sumarera Selaran, Sumatera Barat, Sulawesi Urara, Nusa Tenggara Barat, dan

Maluku). Pembangunan PSP ini bertujuan untuk mendukung sistem MRV Pembuatan PSP ini akan membantu provinsi Sumarera Barar dalam melakukan

penghirungan emisi GRK.

Berdasarkan Per pres RI No. 71 TallUn 2011 ten tang Penyelenggaraan lnventarisasi GRI( Nasional, rugas dan wewenang pemerinrah pusat dan daerah jelas diseburkan dalam pasal 8, 9 dan 10. Pasal 8 menyebutkan Menreri berkewajiban menyelenggarakan invenrarisasi GRI(. Pasal 9 menyebutkan Gub"ernur berkewajiban menyelenggarakan invenrarisasi GRK di tingkat Provinsi. Pasal 10 menyebutkan Bupati/W"alikora berkewajiban menyelenggarakan invenrarisasi GRK di tingkar Kabupaten/Kota.

Pembangunan PSP di Hutan Nagari (HN) Simancuang dibangun pada 5 tutupan lahan, yaitu : kebun kayu man is, hutan sekunder muda, hutan sekunder keringgian 800 mdpl, hutan sekunder keringgian 1200 mdpl dan semak belukar

kebun tradisional yang semuanya dilakukan dengan 3 kali ulangan.

Penghitungan cadangan karbon dalam stratum mengacu pada SNI 744/ 2011. Pengukuran karbon dilakukan di 5 karbon pool, dianraranya:

1. Above Ground Biomass yang terdi ri dari biomassa tumbuhan dan biomassa tumbuhan bawah.

2. Biomassa nekromasa ( pohon dan kayu mari).

3. Tanah ( kedalaman 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm}

4. B elow Ground Biomass (akar tanaman dan KO tanah).

5. Biomassa serasah.

20 S1ra1eg1 Morn1onng PSP umuk Mencapa1 Targe1 RAD dan SRAP Provms1

'

Perbandingan kandungan biomassa di Buran Nagari Sirnancuang termasuk tinggi yaitu 244,24 Mg/ha.

Dari kelima tutu pan lahan, huran sekunder memberikan kontribusi yang paling besar dengan kandungan biomasa sebesar 389,18 Mg/ha. Buran sekunder muda memiliki kandungan karbon sebesar 198,08 Mg/ha, sedangkan semak belukar dan kebun tradisional memiliki kandungan karbon terkecil sebesar 21,26 Mg/ha. Nilai rata-rata kandungan karbon Hutan Nagari Simancuang 108,23 ton/ha. Dugaan kandungan karbon untuk seluruh kawasan di Buran Nagari Simancuang yaitu sebesar 65.734,04 Mg karbon.

Saran - saran yang perlu dil aksanakan terkait PSP yaitu 1) perlu dilakukan reforetasi pada tipe semak belukar dan kebun tradisional untuk meningkatkan cadangan karbon, 2) perlu dilakukan pelatihan penghitungan karbon bagirnasyarakat sebagai bentuk pelibatan masyarakat.

2.4 Land Use planning for loW Emission Development Strategy (LUWES) dan REDD Abacus untuk Pemantauan Cadangan Karbon Oleh: Andree Ekadinata, S.Hut, M.Si

Komitmen Indones ia untuk menurunkan emisi pada tahtm 2020 adalah sebesar 26%, dan jika dengan bantuan/.wpport dunia ioternasional maka target tersebut menjadi 41%.

Beberapa pertanyaan terkait upaya mirigasi perubahan iklim yaitu: 1) Bagaimana rnemahami rencana aktivitas pembangunan dan skala prioritasnya?, 2) Bagaimana mengetahui implikasi rencana pembangunan rerhadap tingkat emisi?, 3) Bagaimana rnemperrahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi?, 4) Apa saja kebijakan yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi?

Pembangunan rendah emisi merupakan sebuah sis tem ekonomi ya ng meminimalisasi output/emisi GRK ke biosfer khususnya gas C02. Hal ini didorong oleh adanya perubahan iklim global karena emisi GRK yang disebabkan oleh akirivitas rn anusia. Tujuan mama dari pembangunan rendah emisi adalah un tuk menghindari dampak negarit dari perubahan iklim. Diharapkan pembangu nan rendah emisi in i dapat diimplementasikan secara global menu ju zero carbon society dan renewable-energy economy.

Bagaimanakah cara untuk penurunan emisi dikaitkan dengan pembangunan nasional atau bagaimana mengairkan pembangunan/pertumbuhan ekonomi 7% dengan keinginan menurunkan emisi?. 'Trade-ojfsistem pengunaan lahan yairn idealnya

Pros1d1ng Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Prov1ns1 Suma1era Barat 21

cadangan karbon tinggi dan tingkat profitabilitasnya tinggi , akan tetapi kenyataannya

tidak seperti itti. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara

cadangan karbon dan tingkat profitabi litas.

LUWES merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mendesain

perencanaan penggunaan lahan.Aplikasi LUWES dapat digunakan Ll11tuk:

1. Mengintegrasikan pembangunan dengan perencanaan spasial.

2. Menghirnng sejarah em isi dar i kegiatan berbasis lahan pada masa lampau.

3. Membangun skenario baseline dan memperkirakan REL emisi melalu i program

kerja yang dapat menurunkan emisi

LUWES merupakan kerangka kerja yang membanrn para pihak lokal untuk

menyusun perencanaan pembangunan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca

dari kegiatan berbasis lahan, di man a dalam waktu yang sama dapat mempertahankan

pertumbuhan ekonomi. LUWES menawarkan prinsip-prinsip, langkah-langkah ,

dan perangkat yang dapat membantu para pihak unrnk menegosiasikao perencanaan

penggunaan lahan dengan membangun skenari o-skenario yang d ibangun berbagai

p ihak terkait.

Terdapat 6 (enam) langkah yang dilakukan d alam melaksanakan LUWES ,

yattu:

1. Integrasi kondisi sosial ekonomi, pembangunan, penataan. ruang, faktor biofisik

dan zonasi fungsi kedalam penentuan un it perencanaan.

2. Estimasi perubahan penggunaan lahan dan konsekuensinya terhadap cadangan

karbon.

3 . Mengembangkan s kenario baseline dan menenrnkan Reference Emission Level ( REL).

4. Menyusun skenario penurunan emisi dan memode lkan emisi di masa yang akan

d ating.

5. Trade-off analysis, memilih skenario terbaik dalam mengurangi emisi.

6. Memformulasikan re ncana aks i termasuk di dalamnya instrumen untuk

mengimplementasi rencana.

Dalam rangka pemantauan cadangan karbon , ICRAF menciptakan suatu software bernama REDD Abacus dan d apat diunduh di website I CRAF. Software ini dapat

digunakan untuk menghitung opporttmity cost, menganalisis kurva opportunity cost dan

mengh itung cadangan karbon, tingkat emisi serca mernbangun strategi penurunan

emisi. Softwttre in i juga digunakan untuk menghitung emisi dalam penyusunan RAD

GRK di Sumatera Barat.

22 Strateg1 Monnonng PSP untuk Mencapa1 Target RAD dan SRAP Provms1

Terdapat 2 (dua) metode penghirungan emisi, yairu gciin-loss ( berdasarkan proses), pendekaran stock difference.

Tantangan dalam penggunaan metode gain-loss adalah perlu mengintegrasikan data pertumbuhan dan serapan karbon dari pengukuran tingkat plot ke estimasi emi si di tingkat landscape rnenggunakan rnetode gabungan. Selain itu , perlu mengintegrasikan perubahan penggunaan lahan pada skala plot kedalam es timasi emisi dan serapan karbon. Metode stock difference rnerupakan rnetode yang pal ing banyak digunakan karena merupakan metode yang paling mudah.

Terdapat satu titik lemah dalam penghitungan menggunakan rnetode ini yaitu ada bagian yang diasums ikan tidak berubah karbon stoknya, padahal pada penggunaan lahan yang tidak berubah fungsi juga terjadi perubahan stok karbon, oleh karena itu disinilah diperlukan pembangunan PSP Perlu dilakukan pengukuran cadangan karbon baik di areal huran maupun di ripe pengunaan lahan lainnya.

Pengukuran cadangan karbon sebaiknya tidak hanya dilakukan di dalam kawasan hu tan, namun juga di luar kawasan hutan. H al ini penting agar tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan cadangan karbon, karena hasil perhirungan BPKAek Nau Ii menunjukkan bahwa di luar kawasan mem iliki nilai cadangan karbon yang cukup tinggi.

Pros1d1ng Workshop S1ra1cg1 Mon11onng dan Pelaporan Plot Sampel Perman en d1 Prov1ns1 Sumaiera Barat 23