1

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMU

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan Raya Kandang Limun Telp. (0731)554466

P U T U S A N

NOMOR : 02/G/PTUN/SEMU/FH. UNIB /2015

“DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang digedung yang telah

ditentukan untuk itu di Jalan Kandang Limun Bengkulu telah menjatuhkan putusan

dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

antara :-------------------------------

ILHAM FAUZI, umur 38 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan .ketua Rt 01 . Alamat : Jalan Dr. Sumarno Nomor 1, Kelurahan Pulo,

Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. No.13.

Berdasarkan surat kuasa khusus, Tanggal 10 Oktober 2015, (Terlampir) dalam

hal ini di wakili oleh kuasanya: PRADONGAN DONGARAN S,H. dan RENO

IKRAMNUR S.H. adalah Pengacara Pada Kantor Advokat ( LB.H. BAYU

SEPTIAWAN LAWYERS CLUB ) Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia

yang beralamat kantor di Jalan. Kalimantan Rawa Makmur Permai, Kecamatan

Muara Bangkahulu. No : 49 . Kota Bengkulu. Sebagai PENGUGAT .---------------

---------------------------------------------MELAWAN------------------------------ --------------

GUBERNUR DKI JAKARTA , Jalan. Perintis Kemerdekaan NO.1. Provinsi

DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Ocktober 2015, dalam hal

diwakili oleh kuasanya : ESKA YUDI PUTRA S,H dan YOGI SAPUTRA S,H.

adalah pengecara pada Kantor Advokat (LB.H. Hotman Paris) Jalan. MH

Thamrin Kav .33 Sukajadi  10210, terlampir, berdasarkan surat kuasa dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Sebagai TERGUGAT. -----------------------------

Pengadilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum UNIB tersebut;---

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

: 02/IX/PTUN/ SEMU/2015 tanggal 18 Desember 2015.----------------------

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:

03/IX/PTUN/ SEMU/BKL/2015 tanggal 20 September 2015 tentang hari dan

tanggal pemeriksaan persiapan.-----------------------------------------------------------

2

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:

03/IX/PTUN/ SEMU/BKL/2015 tanggal 23 September 2015 tentang hari dan

tanggal persidangan.---------------

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;--------------------------

Telah membaca Surat-Surat bukti kedua belah pihak;------------------------

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa serta

saksi saksi di persidangan;-----------------------------------------------------------------

--------------------T E N T A N G D U D U K P E R K A R A----------------

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Semu Bengkulu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan

tertanggal....... Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semu Bengkulu tanggal 16 Desember 2015 di bawah register perkara

Nomor : 02/G/PTUN/SEMU/FH. UNIB /2015. dan gugatan tersebut sudah diperbaiki

pada tanggal 17 Desember 2015 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai

berikut :--------------------------------------------------

1. Bahwa Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, ribuan warga telah

bermukim di Kampung Pulo. Penduduk di Kampung Pulo,

Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta

Timur, itu telah ada sebelum tahun 1930. Luas Kampung Pulo

sekitar 8.571 hektar tersebut memiliki akar dan nilai sejarah

antopologi kultural yang kuat. dan dihuni sekitar 809 orang

penduduk. Pada zaman Belanda, Kampung Pulo merupakan bagian

kawasan Meester Cornelis. Kampung Pulo dikelilingi sungai

Ciliwung sekitar 1,9 KM.

2. Bahwa Selama empat abad, Meester Cornelis Jatinegara adalah

salah satu pusat fungsional pertumbuhan Kota Jakarta. Fakta

historis tersebut berhasil dihimpun Ivana Lee, pendamping warga

dari LSM Ciliwung Merdeka,

3. Bahwa Secara bertahap, di sana mulai muncul perkampungan dan

perkembangan perekonomian sektor informal. Kemajuan tersebut

cukup pesat sebab Kampung Pulo awalnya adalah hutan.

4. Bahwa Sebagian wilayah Kampung Pulo dibuka oleh lima

bersaudara (Asril, Sholeh Husein Alaidrus, Bandan, dan dua orang

tak diketahui namanya) yang diberi wewenang oleh kolonial

Belanda berupa dua surat verponding. Mereka menjadi tuan tanah

yang menarik pajak pada para pemukim.

5. Bahwa tanah sebagian warga di Kampung Pulo adalah tanah adat

yang dimiliki jauh sebelum tahun 1930. Hingga kini, LSM

Ciliwung Merdeka secara de facto mendata masih banyak warga di

3

Kampung Pulo yang memegang hak kepemilikan adat, seperti

girik, petuk pajak bumi, jual beli di bawah tangan, dan verponding

Indonesia. Perbuatan Tergugat Telah Bertentangan Undang-

Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Pasal 3 : Dengan

mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan

hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain

yang lebih tinggi.

6. Bahwa verponding diakui dalam UU Pokok Agraria UU No 5

Tahun 1960. sebagai konsekuensi dari lahirnya UU tersebut,

pemerintah Indonesia harus mengonversi surat-surat kepemilikan

adat ke dalam sertifikat tanah warga.

7. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 60

ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.

24 tahun 1997 . berbunyi : Pasal 60 ayat (2) huruf f menyatakan

bahwa

(2). Alat bukti tertulis yang digunakan untuk

pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat

ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-

dokumen sebagai berikut:

f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil,

kekitirdan Verponding Indonesia sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961,

8. Bahwa sebagian warga kampung pulo pernah mendapatkan

penawaran yang dilakukan pemerintah melalui program Prona.

9. Bahwa Mayoritas warga kampung pulo, Kelurahan Kampung

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, adalah suku Betawi,

namun sejak tahun 1970-an banyak warga pendatang dari daerah

'Kulon', Bogor, dan sekitarnya. Selain itu, terdapat etnis Tionghoa,

juga warga keturunan Arab, Padang, dan Batak.

10. Bahwa Sholeh Husein Alaidrus Kampung Pulo, Jatinegara

merupakan salah satu penghuni pertama di bantaran Kampung

4

Pulo, Jatinegara. Ia pernah menikmati masa Jakarta dipimpin

Gubernur Ali Sadikin

11. Bahwa Sholeh Husein Alaidrus pada tahun 1979 mengurus

sertifikat tanahnya di kelurahan, Untuk mengurus tanah tersebut

menjadi hak milik, warga datang ke Kelurahan Kampung Melayu,

termasuk Sholeh yang hendak menjual sebagian tanahnya kepada

warga. pada Saat itu Gubernur yang menjabat adalah

Tjokropranolo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah .

12. Bahwa Pengugat Intervensi menguasai Tanah Eigdoom

Verpondings Nomor : 379 tanggal 30 Juli 1932. Pada tahun

1979 dikonversi menjadi Seritifikat Hak Milik Nomor 03 tahun

1979 . Atas Sholeh Husein Alaidrus.

13. Sholeh husein alaidrus dengan ILHAM FAUZI pada tanggal

12 Januari 1983 dalam surat pernyataan seluas 561 m2 dan

bangunan rumah seluas 6 x 6 di atas tanah tersebut dengan

nomor Seritifikat Hak Milik 03 tahun 1979 .. yang dibeli dari

Sdr. Sholeh Husein Alaidrus seharga Rp.7.000.000,-(tujuh

Juta Rupiah).

14. Bahwa ilham fauzi mempunyai setifikat Hak Milik Nomor 03

tahun 1973. Yang berlokasi diKampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, No 13 Jakarta Timur atas nama husein alaidrus .

Perbuatan tergugat bertentangan dengan Pasal 19 ayat 2 huruf

c Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, jo.

Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah .

15. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pasal

19 ayat 2 huruf c. menyatahkan bahwa

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

16. Bahwa peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 1 angkat 20

menyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing

sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

17. Bahwa setelah di lakukan pengukuran pada Tahun 2015 oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota DKI JAKARTA ada

TANAH NEGARA YANG BELUM Terdaftar seluas 6.349. m2

5

18. Bahwa tanah Negara yang dimaksudkan dalam Berita Acara

Pengembalian Batas oleh pihak BPN kota DKI JAKARTA adalah

TANAH YANG BERBATASAN dengan Eig. Verpondings nomor

349 tanggal 30 juli 1932 yang sudah dikonvensikan menjadi

setifikat hak milik milik nomor 03 tahun 1979.

19. Bahwa setelah pengugat mengetahui adanya Tanah Negara yang

belum terdaftar, Penggugat mengajukan permohonan untuk

mendapatkan kepastian hukum.

20. Bahwa September 2015, Warga Kampung Pulo diundang oleh tim

gubenur dki jakarta Timur untuk menghadiri acara sosialisasi

program normalisasi Kali Ciliwung terkait penertiban hunian

warga. Acara sosialisasi dipimpin oleh asisten 1 beserta 4 orang

yang mendampinginya. Pertemuan antara warga dan tim gubenur

Warga tak membuahkan kesepakatan yang memuaskan kedua

belah pihak. kemudian mengadakan rapat di Kampung Pulo, sekitar

300 yang hadir.

21. Bahwa Tokoh masyarakat Kampung Pulo ILHAM FAUZI

mengajak tim Ciliwung Merdeka untuk berembuk. Ia meminta

warga untuk berdiskusi dan tidak merumuskan langkah apa yang

akan diambil di pertemuan berikutnya.

22. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 Seorang warga

melaporkan sudah menerima surat peringatan dari Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur untuk warga RT 1

Peringatan itu berbunyi permintaan pengosongan rumah

dalam jangla waktu 3 x 24 jam sejak surat tersebut dikeluarkan.

23. Bahwa penggugat bertemu dengan tim kuasa hukum nya untuk

membicarakan pembelaan terhadap hak-hak warga. Surat itu pun

dibahas bersama tim hukum, dan mereka langsung memprotes

dikeluarkannya surat tersebut.

24. Bahwa warga Kampung Pulo mendatangi Badan Pertanahan

Negara (BPN) untuk meminta verifikasi data tanah dan bangunan

serta penetapan harga ganti rugi tanah dan bangunan

25. Bahwa surat Keputusan Tergugat 24 September 2015, tentang surat

Penggusuran lahan yang terletak di Jalan Kampung

Melayu,Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Kampung Pulo)

perbuatan Tergugat bertentangan dengan undang- undanga

Nomor 30 Tahun 2014 pasal 5 AUPB. Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik. karena seharusnya apabila tergugat

membuat surat keputusan harus terlebih dahulu meneliti dan

memeriksa seluruh data-data fisik dan data data juridis dari masing -

masing subjek dan objek hukum yang terkena akibat surat

6

keputusan tersebut dan harus menjunjung tinggi Asas Kecermatan

dan Asas Kehati - Hatian serta pertimbangan yang layak

sehingga tidak merugikan kepentingan hukum bagi pihak pihak

yang terkena akibat Keputusan tersebut.

26. Bahwa berdasarkan surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo

maka Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah DKI Jakarta telah

mengirim surat kepada Penggugat melalui saudara Penggugat

tertanggal 24 September 2015 yang menyatakan bahwa :

Saudara telah melanggar peraturan perundang undangan yang

berlaku, diminta kepada saudara untuk segera pengosongan

rumah dalam jangaka waktu 3x24 jam sejak surat itu

dikeluarkan. Dan memindahkan barang-barang, dan lainnya

yang berada diatas tanah Asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

yang terletak di Jalan Kampung Melayu,Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur .

27. Bahwa Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dalam suratnya kepada

penggugat tertanggal 24 September 2015 tersebut mengatakan :

“Apabila Saudara tidak melaksanakan pengosongan

memindahkan barang tersebut maka Tim Penertiban Jakarta

Timur akan melaksanakan penertiban dan penyitaan yang

segala resiko yang timbul beban saudara”;

28. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1986 yang dirubah

dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2004; Alasan alasan yang

dapat digunakan dalam gugatan sebag dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertengan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertengan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.

46/SPP/V/2015. Tertanggal 24 September 2015, perihal Tentang Surat

Penggusuran Lahan yang berada di Kampung Melayu,Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur

DKI Jakarta No. 46/SPP/V/2015. Tertanggal 24 September 2015,

perihal Tentang Surat Penggusuran Lahan.

7

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat di persidangan pada

tanggal 30 Desember 2015 menyampaikan jawaban yang diajukan Tergugat

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-------------------

1. Bahwa Obyek Gugatan adalah :

Surat Perintah Gubernur DKI Jakarta Nomor : 46/SPP/V/2015,

tanggal 24 September 2015 , Tentang Surat Penggusuran Lahan dan

Pengosongan Rumah warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo.

2. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

karena membangun RUMAH DAN MENGUASAI TANAH NEGARA

di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo

RT. 1.

3. Bahwa tanpa memiliki sertifikat dan Mendirikan Bangunan dari

Pemerintah DKI JAKARTA.

4. Bahwa oleh karena Penggugat Telah menguasi dan tinggal di tanah

milik Negera di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Keluran Pulo RT. 1,yang membangun tanpa ada izin dari Pemerintah

DKI JAKARTA, maka andai kata ada kerugian yang diderita oleh

Penggugat, bukanlah disebabkan oleh Tergugat , akan tetapi disebabkan

oleh Penggugat sendiri.

5. Bahwa Memang benar, Tergugat menguasai Tanah Eigdoom

Verpondings Nomor : 379 tanggal 30 Juli 1932. Pada tahun 1970

dikonversi menjadi Seritifikat Hak Milik Nomor 03 tahun 1973, . Atas

nama Sholeh Husein Alaidrus .

6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan

Nasional ( BPN ) DKI JAKARTA sebagaimana dikemukakan

Penggugat dalam Gugatannya pada tanah rawa seluas 3.349 M2 telah

kering menjadi tanah daratan yang berada di Kampung Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo RT.01, yang secara

hukum merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat.

7. Bahwa oleh karena Penguasaan tanah seluas 8.571 M2 Kampung

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo oleh

Penggugat adalah tidak sah, maka objek Gugatan Penggugat tidaklah

bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

8. Bahwa September 2015, Warga Kampung Pulo diundang oleh tim

gubenur dki jakarta Timur untuk menghadiri acara sosialisasi program

normalisasi Kali Ciliwung terkait penertiban hunian warga. Acara

8

sosialisasi dipimpin oleh asisten 1 beserta 4 orang yang

mendampinginya. Pertemuan antara warga dan tim gubenur telah

membuahkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

9. bahwa telah ada kesepakatan antara warga dan tim gebenur dki Jakarta

pada saat versifikasi hasil mengenai pengusuran lahan dan rumah pada

tanggal 23 september 2015, warga yang menyetujuhi atas pelaksaan sk

tersebut.

10. bahwa masyrakat telah menyetujuhi hasil rapat musyawarah yang

membahas ganti rugi yang diberikan oleh gubenur kepada warga

kampung pulo.

11. Bahwa Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 :

sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah

yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuktikan

perbuatan Penggugat yang telah menyalahgunakan wewenang karena

tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Undang-undang No.2 Tahun 2012 Pasal 10: Tanah untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 1)

digunakan untuk pembangunan. Huruf c : Waduk, Bendungan, Bedung,

Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air, Sanitasi, dan

Bangunan pengairan lainnya. Huruf j : Fasiltas keselamatan Umum.

Membuktikan bahwa Perbuatan Penggugat yag menggunakan

kewenangan tanpa memperhatikan asas pemerintahan umum yang baik

10. Bahwa Peraturan Gubernur No.190 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 :

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti rugi atau santunan kepada yang melepaskan tanah

atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang

berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat Mohon majelis

Hakim yang mulia berkenaan memutuskan

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos Perkara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut.

Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2015 yang untuk singkatnya

9

putusan ini, tertuang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa copy yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; -----------------------------

NO KODE URAIAN ANALISIS ASLI COPY

1. P. 1 Undang-

Undang Pokok

Agraria No 5

Tahun 1960

Pasal 3 : Dengan

mengingat ketentuan-

ketentuan dalam pasal 1

dan 2 pelaksanaan hak

ulayat dan hak-hak yang

serupa itu dari

masyarakat-masyarakat

hukum adat, sepanjang

menurut kenyataannya

masih ada, harus

sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan

kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan

atas persatuan bangsa

serta tidak boleh

bertentangan dengan

undang-undang dan

peraturan-peraturan lain

yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan

Pasal 3 membuktikan

perbuatan Tergugat yang

telah menyalahgunakan

wewenang karena tidak

menaati segala peraturan

perundang undangan

yang berlaku dan

melaksanakan tugasnya

dengan penuh kesadaran.

√

2 P.2 UU Nomor 5

Tahun 1986

Pasal 53 ayat (2) huruf b

b. Badan atau Pejabat √

10

tentang

Peradilan

Tata Usaha

Negara yang

dirubah

dengan

undang

undang

Nomor 9

Tahun 2004

Tata Usaha Negara pada

waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1)

telah menggunakan

wewenang

yang untuk tujuan lain

dari maksud diberikannya

wewenang tersebut;

Berdasarkan ketentuan

Pasal 53 ayat (2) huruf b

membuktikan bahwa

perbuatan Tergugat yang

menggunakan

kewenangan tanpa

memperhatikan asas

umum pemerintah yang

baik yang dimana suatu

keputusan yang di

keluarkan oleh Terguggat.

3 P.3 Peraturan

Menteri

Agraria /

Kepala BPN

Nomor 3

Tahun 1997

tentang

Ketentuan

Pelaksanaan

PP No. 24

tahun 1997 .

Pasal 60 ayat (2) huruf f

menyatakan bahwa

(2). Alat bukti tertulis

yang digunakan

untuk pendaftaran

hak-hak lama

sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1)

Peraturan

Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997

dinyatakan lengkap

apabila dapat

ditunjukkan kepada

Panitia Ajudikasi

dokumen-dokumen

sebagai berikut:

f. petuk Pajak

√

11

Bumi/Landren

te, girik, pipil,

kekitirdan

Verponding

Indonesia

sebelum

berlakunya

Peraturan

Pemerintah

Nomor 10

Tahun 1961,

Berdasarkan ketentuan

Pasal 132 Ayat (1) huruf

A dan Ayat (2) bahwa .

GUBENUR DKI

JAKARTA tidak dapat

melakukan

pembongkaran lahan

dan rumah yang berada

di kampung pulo,

Kelurahan Kampung

Melayu, Kecamatan

Jatinegara,

4 P.4 SURAT

KEPUTUSAN

GUBENUR

DKI

JAKARTA

Bahwa surat Keputusan

Tergugat 24 September

2015, tentang surat

Penggusuran lahan yang

terletak di Jalan

Kampung

Melayu,Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur

(Kampung Pulo)

perbuatan Tergugat

bertentangan dengan

undang- undanga

Nomor 30 Tahun 2014

pasal 5 AUPB. Asas-

Asas Umum

Pemerintahan Yang

√

12

Baik. karena seharusnya

apabila tergugat

membuat surat

keputusan harus terlebih

dahulu meneliti dan

memeriksa seluruh data-

data fisik dan data data

juridis dari masing -

masing subjek dan

objek hukum yang

terkena akibat surat

keputusan tersebut dan

harus menjunjung tinggi

Asas Kecermatan dan

Asas Kehati - Hatian

serta pertimbangan yang

layak sehingga tidak

merugikan kepentingan

hukum bagi pihak pihak

yang terkena akibat

Keputusan tersebut

5 P.5 Undang-

Undang Pokok

Agraria No 5

Tahun 1960,

jo. Pasal 1

angka 20 PP

No. 24 Tahun

1997 tentang

Pendaftaran

Tanah

Undang-Undang Pokok

Agraria No 5 Tahun 1960

pasal 19 ayat 2 huruf c.

menyatahkan bahwa

(2) Pendaftaran tersebut

dalam ayat (1) pasal ini

meliputi :

c. pemberian surat-

surat tanda bukti

hak, yang

berlaku sebagai

alat pembuktian

yang kuat.

peraturan pemerintah

No. 24 tahun 1997 pasal 1

angkat 20 menyatakan

bahwa Sertifikat adalah

surat tanda bukti hak

sebagaimana dimaksud

√

13

dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA untuk hak

atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf,

hak milik atas satuan

rumah susun dan hak

tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan

dalam buku tanah yang

bersangkutan

Berdasarkan dari

penjelasan pasal tersebut

bahwa pengugat memiliki

sertifikat hak milik

Seritifikat Hak Milik 03

tahun 1979. tindakan

Tergugat telah melanggar

pasal ini.

6 P.6 Sertifikat hak milik no 3

tahun 1973 . Atas nama

Sholeh Husein Alaidrus

√

7 P.7 Vording indonesia

Berupa asli Atas nama

Sholeh Husein Alaidrus √

Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Penggugat juga mengajukan 1

(satu) orang yang telah memberikan keterangannya dan 1 orang saksi ahli di bawah

sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut; ----

Saksi Ahli PRADONGAN DONGARAN S.H., M.Hum, umur 43 tahun, pekerjaan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jln WR. Supratman No. 15 Bengkulu,

Kota Bengkulu.

1. Bagaimana Kewenangan seorang Kepala daerah yang tidak sesuai dengan Asas

Umum Pemerintahan Yang baik ?

14

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5 Tahun 1986

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b membuktikan

bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan kewenangan tanpa

memperhatikan asas yang dimana melakukan pengusuran dan

pembongkaran lahan dari seorang Gubernur. Bahwa isi pasal tersebut

tindakan yang dilakukan tergugat yang dilatarbelakangi hak

diskresi tetapi telah mencedarai Asas Umum Pemerintahan yang

Baik mengakibatkan pihak Penggugat merasa dirugikan karena

keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut merupakan ranah dari

PTUN.

Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi

pembagunaanuntuk kepentingan umum

(PASAL 1 AYAT 4 & PASAL 33 ) :

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat dinilai

(Pasal 36 )

a. uang;

b. tanah pengganti;

c. permukiman kembali;

d. kepemilikan saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh

kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria; dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 .

Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat

pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam

pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

15

b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda

kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;

c. Surat tanda bukti hak milik yang ditrerbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja

yang bersangkutan;

d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik

sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban

yang disebut di dalamnya; atau

e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan

Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 & Perpres 71/2012 tentang

pengadaan tanah bagi pembagunaan untuk kepentingan umum

(Pasal 23 & 25) :

1. Bukti tanah

a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;

b. surat sewa-menyewa tanah;

c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau

e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

2. Bukti Bangunan

a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau

c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum,

dalam 1 (satu) bulan terakhir

d. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;

e. surat sewa-menyewa tanah;

f. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

g. surat ijin garapan/membuka tanah; atau

h. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

16

(Pasal 26 UU no.02/2012) :

Pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain

berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat

dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat

setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang bersangkutan

sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal,

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik

atau menguasai sebidang tanah/bangunan tersebut.

(Pasal 34 UU no.02/2012 & Perpres 71/2012 pasal 63 ) : Nilai ganti kerugian

merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk

Kepentingan Umum yang penilaiannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik***

Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Penggugat juga mengajukan 1

orang saksi dan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah

sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut; ---------------

SAKSI ILHAM FAUZI-----------------

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Kurniawan Sigit prakoso, S.H, umur 30 tahun, pekerjaan Kepala Kantor lurah

Kampung Melayu .Alamat Jln. kampung pulo, Kelurahan Kampung Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,;-----------------------------------

Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut

1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan

dengan pihak tergugat, serta tidak ada paksaan untuk mengikuti

persidangan.----

2. Bahwa benar pada musyawarah yang dilaksanakan , pada tanggal 21

september 2015, yang hadir pada saat itu adalah perwakilan dari masyarakat

kampung pulo,

3. Bahwa benar yang hadir pada saat itu hanya perwakilan saja , karena waktu

pelaksanaan musyawarah adalah siang hari, pukul 12.00 WIB, dimana

masyarakat kampung pulo masih banyk yang bekerja, yang sebagian besar

adalah pedagang di pasar.

4. Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah, saksi sendiri selaku lurah,

ketua RW, ketua RT, ketua adat, dan bapak ilham fauzi

5. Bahwa benar Untuk bapak Gubernur tidak hadir, namun hanya diwakili, oleh

asisten 1 beserta 4 orang yang mendampinginya, dan beberapa petugas

Satpol PP yang mengamankan diluar aula desa.

17

6. Bhawa benar pada saat itu pihak Gubernur DKI membahas mengenai

kejelasan posisi tanah yang dimiliki desa kami, dan menawarkan ganti rugi

pada tanah masyarakat yang memiliki sertifikat.

7. Bahwa benar tidak sebagiannya warga yang setujuh atas permusyawaan

antara warga dan tim gebenur, karena pihak masyarakat tidak menerima

ganti kerugian yang ditawarkan oleh pihak Gubernur DKI karena dianggap

terlalu kecil tapi sebagian ada yang meyetujuhi atsa harapat tersebut.

8. Bahwa benar tim gubenur menawarkan kepada warga untuk pindah ke

rumah susun, sedangkan warga merasa keberatan karena warga telah

mempunyai tempat tinggal sendiri sedangkan di rumah susun tersebut warga

harus membayar perbulanya.

9. bahwa benar jumlah rumah warga kampung pulo di Rt 01 berjumlah 150

rumah penduduk.

10. bahwa benar dari 150 rumah tersebut hanya sebagian yang mempunyai hak

milik sertifikat sebagian nya tidak hanya memiliki hak tanah adat

11. Bahwa benar sebagian yang memiliki sertifikat karena warga telah lama

tinggal di daerah tersebut, mayoritar yang mersa keberatan warga yang

mempunyai sertifikat hak milik , karena tidak sesuai dengan ganti kerugian

tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dalam jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti-bukti berupa copy yang telah diberi meterai dengan cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 sehingga

dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; ---------------------

NO KODE URAIAN// ANLISIS ASLI COPY

1 T.1 Peraturan Menteri

Agraria No.9

Tahun 1999

. Pasal 4 ayat 1 : sebelum

mengajukan permohonan

hak, pemohon harus

menguasai tanah yang

dimohon dibuktikan dengan

data yuridis dan data fisik

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasar Kan Ketentuan

Pasal 4 Ayat 1 membuktikan

Membuktikan perbuatan

Penggugat yang telah

menyalahgunakan

√

18

wewenang karena tidak

mentaati peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

2. T.2 Undang-undang

No.2 Tahun 2012

Pasal 10: Tanah untuk

kepentingan umum

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 (ayat 1)

digunakan untuk

pembangunan. Huruf c :

Waduk, Bendungan,

Bedung, Irigasi, Saluran Air

Minum,Saluran,Pembuangan

Air, Sanitasi, dan Bangunan

pengairan lainnya. Huruf j :

Fasiltas keselamatan Umum.

BERDASAR KAN

KETENTUAN Pasal 10

huruf C bahwa Perbuatan

Penggugat yang

menggunakan kewenangan

tanpa memperhatikan asas

pemerintahan umum yang

baik

√

3. T.3 Peraturan

Gubernur No.190

Tahun 2014

Pasal 1 ayat 3 :

Pengadaan tanah adalah

setiap kegiatan untuk

mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti rugi

atau santunan kepada yang

melepaskan tanah atau

menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman dan

benda-benda yang berkaitan

dengan tanah.

BERDASARKAN

PASAL 1 AYAT 3 DAN

AYAT 6 bahwa terggat

√

19

ingin memperbaiki dan

membuat daerah kampung

pulo agar tidak banjir setiap

hujan turun dan mereka di

beri rusunawi untuk tempat

tinggal yang baru,

4. T.4 SK Gubernur

DKI Jakarta no

46/spp/2015

Surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Gubernur

Dki Jakarta mengenai

Penggusuran Lahan

Kampung Pulo

√

5. T.5 Surat keterangan

verifikasi ganti

Rugi oleh Kepala

BPN

Surat yang menerangkan

hasil dari verifikasi

mengenai ganti rugi yang di

lakukan oleh panitia

verifikasi ganti rugi lahan

kampung pulo

√

6. T.6 Surat keterangan

pengukuran

Tanah oleh BPN

Surat yang menerangkan

mengenai hasil ukur yanng

dikeluarkan oleh BPN

terhadap lahan yang berada

di Kampung Pulo

√

7. T.7 Keterangan Berita

Acara

Permusyawarahan

Gubernur DKI

Jakarta dengan

Ilham Fauzi dan

warga Kampung

Pulo

Hasil mengenai hasil dari

permusyawaraha yang di

lakukan oleh pihak

Gubernur DKI Jakarta

dengan Pihak Warga

Kampung Pulo

√

8 T.8 Surat Peringatan

Gubernur DKI

Jakarta

Surat yang menerangkan

tentang peringatan

Penggusuran Lahan Tanah

dan Rumah di Kammpung

Pulo

√

Menimbang, bahwa selain bukti Surat pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua)

orang yang telah memberikan keterangannya dan 1 (satu) orang saksi ahli di bawah

20

sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut; -------

SAKSI GUBENUR DKI JAKARTA:

Saksi I

Tedi Ansyah S.H, 30 tahun, pekerjaan Sekretaris pada Kantor Gubernur

DKI Jakarta, ASISTEN 1 , Jalan. Perintis Kemerdekaan NO.1. Provinsi DKI

Jakarta..--------Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan

dibawah sumpah sebagai berikut

1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan dengan tergugat dan

hanya mempunyai hubungan kerja dengan penggugat.

2. Bahwa benar yang hadir pada saat itu hanya perwakilan tim gubernur

saja, karena waktu pelaksanaan musyawarah gubernur lagi ada

kerjaan.

3. Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah, Kepala lurah, ketua

RW, ketua RT, ketua adat, dan bapak ilham fauzi

4. Bahwa benar kesepakatan ini tidak menyeluruh namun sebagian

warga suddah dibayar ganti rugi dan sudah direlokasi ke tempat

rusun yang telah kami sediakan sebagai ganti tempat tinggal mereka.

5. bahwa benar jumlah rumah warga kampung pulo di Rt 01 berjumlah

150 rumah penduduk.

6. Bahwa benar sebagian warga belum menerima kesepakatan masalah

ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pemerintah dengan alasan

agar menaikkan harga ganti rugi yang ditawarkan dari warga

kampung pulo namun kami hanya menjawab untuk memikirka

terlebih dahulu masalah ini dikarenakan kami harus berkoordinasi

terlebih dahulu dengan pihak BPN yang menjadi panitia dari

pengadaan verifikasi ganti rugi lahan tanah di kampung pulo

7. Bahwa benar didalam berita acara pada saat permusyawaratan itu

trjadi warga telah menyetujuhi hasil muyawarah tersebut dari 150

rumah penduduk sebaagian besar menyaetujuhinya.

8. Bahwa benar ada warga juga yang menerima kesepakatan ganti rugi

oleh pihak pemerintah namun ada juga yang belum menerima

kesepakatan ganti rugi tersebut

9. Bahwa benar Gubernur mengeluarkan SK karena demi kepentingan

umum, karena sesuai dengan asas kepentingan umum apabila tanah

yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintah dapat

mengunakan tanah tersebut asalkan menganti rugi, kalau seandainya

masyarkat atau pemilik tanah tidak mau menerima maka , ganti rugi

dapat di titip di pengadilan, dan tanah dapat digunakan sesuai dengan

kepentingan umum.

21

10. Bahwa benar bahwa yang akan dilakukan oleh pemerintah setelah

penggusuran tersebut adalah untuk pembuatan aliran pembuangan air

yang dapat berguna bagi kepentinga imum yang akan mengurangi

bahaya dari banjir sesuai dengan program kerja dari pemerintah

propinsi untuk mengeurangi bahaya banjir di dki jakarta

Saksi II

Nasroden , umur 47 tahun, pekerjaan Pekerjaan: Sekretaris BPN Propinsi DKI

Jakarta

pekerjaan Pegawai. Kantor Gubernur DKI Jakarta , Jalan. Perintis Kemerdekaan

NO.1. Provinsi DKI Jakarta --------

Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut

Dimuka persidangan sengketa ini memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut:

1. Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan darah atau

kekerabatan dengan pihak tergugat, serta tidak ada paksaan untuk

mengikuti persidangan.

2. Bahwa benar perhitungan tersebut ganti rugi tersebut telah dilakukan

oelh panitia pengadaan ganti rugi atas tanah dan bangunan di

kampung pulo. Dan hasil verifikasi tersebut di sampaikan melalui

surat yang di keluarkan oleh kepala BPN Propinsi Bengkulu

3. Bahwa benar kegiatan verifikasi tersebut dilakukan sebelum

musyawarah dilakukan pada tanggal 10 Oktober di mulainya

verifikasi tersebut

4. . bahwa benar dari 150 rumah tersebut hanya sebagian yang

mempunyai hak milik sertifikat sebagian nya tidak hanya memiliki

hak tanah adat

5. Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah

sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan warga kampung pulo

sudah menerima ganti rugi tersebut walaupun sebagian

6. Bahwa benar :prosedur yang kami lakukan sebagai panitia verifikasi

ganti rugi lahan tanah kampung pulo kami telah melakukan

perhitungan lahan tanah yang akan diganti rugi kan oleh pihak

pemerintah dan juga kami suddah mendata warga yang memiliki

sertifikat tanah dan juga kami telah membayarkan ganti rugi dari

pemerintah kepada warga kampung pulo

7. Bahwa benar , warga kampung pulo ada yang belum menerima ganti

rugi tersebut karena belum ada kesepakatan secara menyeluruh oleh

warga kampung pulo dengan pihak pemerintah

8. Bahwa benar Gubernur mengeluarkan SK karena demi kepentingan

umum, karena sesuai dengan asas kepentingan umum apabila tanah

22

yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintah dapat

mengunakan tanah tersebut asalkan menganti rugi,

9. Bahwa benar bahwa surat yang menjadi hasil dari pendataan tersebut

diserahkan langsung kepada pihak pemerintah dan juga diserahkan

oleh pihak dari warga kampung pulo yang di wakilkan oleh camat

dan RW kampung pulo tersebut

Saksi Ahli YOGI SAPUTRA. S,H umur 33 tahun, pekerjaan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hazairin Bengkulu , Alamat Jln. Musiu No 37, Kec. Gading Cempaka,

Kota Bengkulu. Menyatakan kesimpulan

Undang - Undang nomor .02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi

pembagunaanuntuk kepentingan umum

(pasal 10 UU no. 02/2012) :

Pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan,

jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk,

bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air

dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara,

dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit,

transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan

telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan

pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas

keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah

Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan

lapangan parkir umum.

Tujuan (Pasal 3 UU no. 02/2012) :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum

Pihak yang Berhak.

(Pasal 1 ayat 3 UU no.02/2012 dan Perpres 71 th 2012 pasal 17) :

Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek

23

pengadaan tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

yang meliputi:

a. pemegang hak atas tanah;

b. pemegang pengelolaan;

c. nadzir untuk tanah wakaf;

d. pemilik tanah bekas milik adat;

e. masyarakat hukum adat;

f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang

pengadaan tanah bagi pembagunaanuntuk kepentingan umum

1. Perencanaan (pasal 5 perpres 71/2012) :

Pembuatan dokumen yang meliputi:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan

Nasional dan Daerah;

c. letak tanah;

d. luas tanah yang dibutuhkan;

e. gambaran umum status tanah;

f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

h. perkiraan nilai tanah; dan

i. rencana penganggaran

Dokumen ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan untuk

melakukan pemberitahuan kepada publik dan masyarakat yang terkena pembebasan

lahan

2. Persiapan pengadaan tanah :

a. Pemberitahuan (pasal 12,13,14,15 pepres 71/2012)

Tim yang dibentuk Gubernur melakukan pemberitahuan kepada

masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Pemberitahuan secara

langsung meliputi sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan

sedangkan pemberitahuan tidak langsung melalui media cetak maupun

elektronik. Undangan untuk pemberitahuan melalui tatap muka

disampaikan lurah kepada warga lokasi proyek secara tertulis paling

lambat 3 hari sebelum pertemuan. Sedangkan pemberitahuan di media

massa minimal 1 kali hari kerja di media lokal dan nasional

24

b. Pendataan awal lokasi (Perkap BPN no.5/2012 pasal 7 & 10)

Petugas (satgas A) melakukan pendataan fisik Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (pengukuran batas keliling lokasi

pengadaan tanah; pengukuran bidang per bidang; menghitung,

menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan pemetaan

bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah) Petugas (satgas B)

Pendataan data Pihak yang Berhak (warga) dan Objek Pengadaan

Tanah (nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; Nomor Induk

Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; bukti

penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau

benda yang berkaitan dengan tanah; letak tanah, luas tanah dan nomor

identifikasi bidang; status tanah dan dokumennya; jenis penggunaan

dan pemanfaatan tanah; penguasaan dan/atau kepemilikan tanah,

bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

pembebanan hak atas tanah; dan ruang atas dan ruang bawah tanah Dari

data yang dikumpulkan lalu dibentuk daftar sementara lokasi rencana

pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan sebagai bahan

untuk konsultasi publik

c. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (pasal 23 UU no.02/2012 &

Bagian keempat perpres 71/2012) :

Tim persiapan melalui aparat kelurahan mengundang warga atau pihak

yang terdampak secara tertulis paling lambat 3 hari sebelum konsultasi

dengan dan dibuktikan dengan tanda terima dari warga. Konsultasi ini

bertujuan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan

dari warga setempat atau pihak yang berhak. Tim persiapan

menjelaskan kepada warga tentang:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan

umum;

b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan TanaH

c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;

d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;

e. Obyek yang dinilai Ganti Kerugian;

f. bentuk Ganti Kerugian; dan

g. hak dan kewajban Pihak yang Berhak

Jika konsultasi publik menghasilkan kesepakatan maka dituangkan dalam

berita acara kesepakatan. Namun bila tidak mencapai kesepakatan maka diadakan

konsultasi publik ulang paling lama 30 hari. Jika konsultasi publik ulang tetap

tidak menghasilkan kesepakatan maka tim persiapan menyampaikan masalah

keberatan kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi keberatan warga yang

25

dilakukan oleh tim kajian yang dibentuk oleh gubernur selama 14 hari kerja.

Berdasar rekomendasi dari tim kajian kemudian gubernur menetapkan lokasi

rencana pembangunan yang diumumkan melalui kantor kelurahan dan kecamatan

lokasi rencana pembangunan dan media massa. Pihak yang masih keberatan

dengan penetapan lokasi rencana pembangunan dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 30 hari setelah dikeluarkan

penetapan lokasi rencana pembangunan hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bab IV perpres 71/2012) :

a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah;

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan dan

pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor kelurahan dan kecamatan

setempat atau lokasi rencana pembangunan selama 14 hari. Warga yang

keberatan dengan hasil daftar inventarisasi dapat mengajukan keberatan

selama 14 hari kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku

ketua pelaksana pengadaan tanah untuk kemudian dilakukan verifikasi.

b. penilaian Ganti Kerugian;

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah (Kanwil BPN)

berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik yang dibentuk

oleh kanwil BPN. Nilai Ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai

merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan

untuk Kepentingan umum.

c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian

Setelah adanya hasil penilaian nilai ganti kerugian, paling lama 30 hari

kerja kemudian dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian

bersama warga yang berhak yang diselenggarakan oleh ketua pelaksana

pengadaan tanah (kanwil BPN) untuk mencapai kesepakatan nilai dan

bentuk ganti rugi. Jika sudah tercapai kesepakatan kemudian dibuatkan

berita acara kesepakatan. Namun bila tidak tercapai kesepakatan, pihak

yang keberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 14

hari setelah ditandatangani berita acara musyawarah hingga kasasi ke

Mahkamah Agung.

d. pemberian Ganti Kerugian;

Setelah ada kesepakatan atau putusan tetap terkait nilai dan bentuk ganti

rugi maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi paling lama 7 hari

setelah penetapan melalui rekening bank (jika bentuk ganti ruginya uang)

kepada setiap warga yang berhak. Namun bila warga masih keberatan

dengan nilai dan bentuk ganti rugi padahal sudah ada putusan pengadilan

yang tetap maka pemerintah menitipkan ganti rugi di pengadilan. Jika

26

bentuk ganti rugi adalah tanah pengganti maka dana pembelian tanah

dititipkan ke bank yang kemudian pemerintah wajib mencarikan tanah

pengganti paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti rugi. Jika

bentuk ganti rugi adalah pemukiman kembali maka pemerintah

menitipkan uang ke bank dan paling lama 1 tahun pemerintah wajib

menyediakan pemukiman kembali bagi warga yang berhak. Tanah

pengganti maupun pemukiman kembali status tanahnya harus atas nama

warga yang berhak, bukan sewa atau pinjam.

e. pelepasan tanah Instansi

Setelah selesai semua proses pemberian ganti kerugian, warga kemudian

menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah kepada ketua

pelaksana pengadaan tanah dan menandatangani berita acara pelepasan

tanah.

4. Penyerahan hasil pengadaan tanah :

Jika semua proses di atas selesai dan warga pemilik atau yang menguasai

tanah sudah menandatangani berita acara pelepasan tanah, maka ketua

pelaksana pengadaan tanah menyerahkan dokumen hasil pengadaan

tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah

5. Pembangunan :

Berdasar laporan hasil pengadaan tanah yang disampaikan ketua

pelaksana pengadaan tanah, maka instansi yang membutuhkan tanah

sudah bisa mulai melakukan pembangunan.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi secara lengkap tertuang dalam

berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Keputusan ini; ----

Menimbang bahwa penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya

di persidangan tanggal 3 FEBUARI 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas

perkara;---

Menimbang bahwa selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa tidak mengajukan

apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini--------------------------------------------

--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM---------------------

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----------------------------------------------------

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat

Surat Perintah GUBENUR DKI JAKARTA Nomor: : 46/SPP/V/2015 tanggal 24

September 2015 Tentang Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah

warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Keluran Pulo.;----------------------------------------

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati objek gugatan ternyata Surat

Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI

27

JAKARTA sebagai Badan /Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha Negara berupa Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah warga

terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan tersebut berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final karena

ditunjukan kepada Warga kampung melayu kecamatan jatinegara. Ilham fauzi

(Penggugat). ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang

menimbulkan akiba t hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata“;-----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara

haruslah memenuhi unsure secara komulatif Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----------------------------------

a. Unsur Penetapan tertulis ;-----------------------------------------------------------

b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------------

c. Unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara ;----------------------------------

d. Unsur bersifat konkret, individualdan final ;-------------------------------------

e. Unsur timbulnya akibat hukum ;----------------------------------------------------

f. Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9,Pasal 1

angka 10 juncto Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan

hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta semu fakultas

hukum Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa ini ;---------------------------------------------------

Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini

seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, karena Objek Sengketa adalah atas nama Penggugat dan Penggugat telah

merasa dirugi kan dengan terbitnya Objek Sengketa aquo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil seperti yang

dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sehingga tidak termasuk gugatan yang kabur (Obscuurlibels) ; - - - - - - -

28

Menimbang bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 24

September 2015 dan diterima Penggugat tanggal 25 September 2015, oleh karenanya

gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

yaitu 90 hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;---------

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka kepentingan yang dirugikan

sebagaimana menjadi unsur yang esensial untuk dapat/tidaknya orang atau badan

hukum perdata mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan

Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9

Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara, serta merupakan salah satu azas umum dalam hukum acara Peradilan Tata

Usaha Negara yaitu’ tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan’’ (No Interest No

Action) adalah beralasan hukum dan telah terpenuhi; --------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah Tergugat yaitu Gubernur Dki Jakara berwenang menerbitkan Surat Keputusan

tersebut;-------

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Dki Jakara

sebagai Tergugat yang Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Dki Jakara

sebagai Tergugat yang berisi surat perintah Penggusuran Lahan dan Pengosongan

Rumah;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa apabila ketentuan mengenai kewenangan dikaitkan dengan

fakta objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

yaitu Gubernur Dki Jakarta berwenang menerbitkan Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dikaitkan dengan fakta-fakta di

atas, maka secara prosedur Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------------------------

Menimbang, bahwa objek sengketa dituangkan dalam bentuk yang telah

ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan serta isi dan tujuan

keputusan sesuai dengan peraturan dasar yaitu Undang - Undang nomor .02

Tahun 2012 & Perpres 71/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembagunaan

untuk kepentingan umum, sehingga Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan

substansinya; -------------------------

Menimbang, bahwa dikeluarkan KTUN dari pihak tergugat dengan Surat

Keputusan Nomor 46/SPP/2015 Tentang Penggusuran lahan di Kampung Pulo bahwa

KTUN yang sah harus sesuai dengan Undang –undang NO. 30 TAHUN 2014 Pasal 52

yang menyatakan :

(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

b. dibuat sesuai prosedur ;dan

29

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

(2). Sahnya Keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Menimbang bahwa dalam KTUN yang dikeluarkan pihak tergugat telah sesuai

dengan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014

1. Pejabat yang megeluarkan KTUN tersebut telah sesuai dengan Pasal 52 UU

No. 30 Tahun 2014 bahwa yang mengeluarkan KTUN tersebut adalah

Gubernur DKI Jakarta

2. Bahwa KTUN yang di keluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai

dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan Pasal 52 UU No. 30 Tahun

2014

3. Bahwa dalam KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta

Substansi telah sesuai dengan objek keputusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan pasal…..

Yang menyatakan bahwa :

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam

bidang:

1. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;2. pengendalian penduduk dan permukiman;3. transportasi;4. industri dan perdagangan; dan5. pariwisata.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan tersebut

yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI JAKARTA sebagai Badan /Pejabat Tata usaha

Negara yang berisi tentang Surat Penggusuran Lahan dan Pengosongan Rumah

warga telah sesuai dengan dengan dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupahkan

kebijakan dan pelaksaan dalam pasal …… ayat (1) yang menyatakan tentang tata

ruang , sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara

kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas asas Umum

Pemerintahan Yang Baik sehingga gugatan Penggugat terhadap keputusan objek

sengketa haruslah di tolak; --------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis

Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------

30

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum

acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije

bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan

Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis

Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti

yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para

Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling

tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya

tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini pihak Penggugat berada di

pihak yang kalah sedangkan pihak Tergugat berada dipihak yang menang, maka biaya

yang timbul dalam perkara ini menurut hukum harus dibebankan kepada

Penggugat; ---------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti penerbitan Objek Sengketa

tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti didalilkan

dalam gugatan Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-------------------

---------------------------------------- M E N G A D I L I ----------------------------------------

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;----------------------------------------

2. Menyatakan sahnya Surat Perintah Gubernur DKI Jakarta Nomor :

46/SPP/V/2015, tanggal 24 September 2015 , Tentang Surat Penggusuran Lahan

dan Pengosongan Rumah warga yang berada di RT. 1, Kampung Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Keluran Pulo.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)

---------------------------------

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara SEMU Bengkulu, pada hari Rabu

tanggal………………….. 2016 oleh kami BAYU SEFTIAWAN, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis, PEKO LAKSONO, S.H. dan ILHAM FAUZI, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal …………2016 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIKURNIA AFRIANTI, S.H. Panitera

31

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----------------------------------------------------------

KETUA MAJELIS,

BAYU SEFTIAWAN . S.H.,M.H;

HAKIM ANGGOTA I,

PEKO LAKSONO ,S.H,.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM FAUZI ,S.H

SRIKURNIA AFRIANTI,S.H