28 - 2008 (Penjelasan)

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

1/68

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negaradan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban

kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yangbersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dantata cara perpajakannya.

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, danpolitik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahantersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkanpelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakanhukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasidan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu,perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaanadministrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WajibPajak.

3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment .Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak

sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu padakebijakan pokok sebagai berikut:

a. meningkatkan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

2/68

- 2 -

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukungpenerimaan negara;

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagimasyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidangpenanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usahakecil dan menengah;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakatserta perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;

f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabeldan konsisten; dan

g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapatmeningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjangseiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknyaiklim usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment , wajib mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib

Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor PokokWajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuaidengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

3/68

- 3 -

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ataudiwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutansesuai dengan ketentuan Undang-Undang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula

terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisahkarena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim ataudikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjianpemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkandiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atasnamanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapatmelaksanakan hak dan memenuhi kewajibanperpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakansuaminya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatusarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanyadiberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, NomorPokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjagaketertiban dalam pembayaran pajak dan dalampengawasan administrasi perpajakan. Dalam halberhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajakdiwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yangdimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok WajibPajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai PajakPertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan

usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dantempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagiPengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanyatersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusahadan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

4/68

- 4 -

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayahbeberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atautempat kedudukan Pengusaha maupun di kantorDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selaindipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha KenaPajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakanhak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untukpengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagaiPengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3) Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajaktertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukankantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukanpada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaranuntuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusahatertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyaitempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnyapedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapapusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diripada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, jugadiwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempatkegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4) Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yangtidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diridan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NomorPokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha KenaPajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila

berdasarkan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

5/68

- 5 -

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olehDirektorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi ataubadan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syaratuntuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ataudikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (4a)

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor PokokWajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai PengusahaKena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saatterpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari WajibPajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap WajibPajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkanuntuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajakmaupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban WajibPajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajakditerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan padatahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan terhitungsejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbulterhitung sejak tahun 2005.

Ayat (5)Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NomorPokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untukmemperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi

jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saatpajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran danpelaporan tersebut, tata cara pemberian dan penghapusanNomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan danpencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (6)Cukup jelas.



Ayat (9) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

6/68

- 6 -


Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak PajakPenghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan

atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) TahunPajak atau Bagian Tahun Pajak;

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ataubukan objek pajak;

c. harta dan kewajiban; dan/ataud. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataubadan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuanadalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkantentang:a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

danb. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajakdan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SuratPemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkandan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong ataudipungut dan disetorkannya.

Yang . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

7/68

- 7 -

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuanadalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalambentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, denganbenar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjukpengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benardalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;

b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yangberkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain

yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dariobjek pajak dan unsur-unsur lain yang harusdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar,lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftaratau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan olehDirektur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan olehpemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiapMasa Pajak.

Ayat (1a)Cukup jelas.

Ayat (1b)Cukup jelas.

Ayat (2)Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahankepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuandisediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajakdan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur

Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau olehWajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapatmengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain,misalnya dengan mengakses situs Direktorat JenderalPajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuantersebut.

Namun, . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

8/68

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

9/68

- 9 -

Ayat (5)Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atauperpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutangdalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelumbatas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan,perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaansanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yangingin memperpanjang waktu penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikanpemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnyapajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungansementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) TahunPajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan,sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan.Ayat (5a)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yangsampai dengan batas waktu yang telah ditentukanternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikanSurat Teguran.

Ayat (6)Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan saranaWajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajakdan pembayarannya, dalam rangka keseragaman danmempermudah pengisian serta pengadministrasiannya,bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan,dokumen yang harus dilampirkan dan cara yangdigunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuandiatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilansekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlahpenghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlahpajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlahkekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dankewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebasbagi Wajib Pajak orang pribadi.

Surat . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

10/68

- 10 -

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harusdilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukanuntuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar PengenaanPajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan ataukelebihan pajak.

Ayat (7)Surat Pemberitahuan yang ditandatangani besertalampirannya adalah satu kesatuan yang merupakanunsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu,Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan,tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yangdipersyaratkan, tidak dianggap sebagai SuratPemberitahuan dalam administrasi Direktorat JenderalPajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebutdianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahunsesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secaratertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikansetelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaanatau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat

Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai dataperpajakan.


Ayat (8)Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilandiwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Denganpertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya,Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak PajakPenghasilan yang dikecualikan dari kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya WajibPajak orang pribadi yang menerima atau memperolehpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak,tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memilikiNomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5 . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

11/68

- 11 -

Angka 5

Pasal 4


Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.


Ayat (4a)Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masingWajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usahamasing-masing Wajib Pajak.

Contoh:

PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contohtersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporankeuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, jugamelampirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelumdikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajibmelampirkan laporan keuangan masing-masing, bukanlaporan keuangan konsolidasi.


Ayat (5) Tata cara penerimaan dan pengolahan SuratPemberitahuan memuat hal-hal mengenai, antara lain,penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima,pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, KurangBayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjutpengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

Angka 6

Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

12/68

- 12 -

Ayat (2)Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajakdan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi,perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhikewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya,misalnya disampaikan secara elektronik.

Ayat (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untukpenyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos ataudengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabilaSurat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitumemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6).

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa dendasebagaimana diatur pada ayat ini adalah untukkepentingan tertib administrasi perpajakan danmeningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Ayat (2)Bencana adalah bencana nasional atau bencana yangditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Angka 8

Pasal 8Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SuratPemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajakmasih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauansendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksuddengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalahpada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajakdisampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai,atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (1a)Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1).

Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

13/68

- 13 -

Ayat (2)Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunanatas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan

jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitunganpembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibatpembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajaktersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktupenyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampaidengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulandihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan 1(satu) bulan adalah jumlah hari dalam bulan kalender

yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Junisampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud denganbagian dari bulan adalah jumlah hari yang tidak

mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampaidengan 5 Juli.


Ayat (3)Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukanpenyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan danWajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dansekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang

beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurangdibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.

Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan danmulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepadaPenuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendirisudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4)Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukanpemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan

pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yangbelum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikankesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan,

yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atauSurat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang

diperiksa. . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

14/68

- 14 -

diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporantersendiri dan harus mencerminkan keadaan yangsebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yangsesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikankebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, prosespemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Ayat (5)Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanyapengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, danharus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporanpengungkapan tersendiri disampaikan. Namun,pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasilpemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapanternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapatditerbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (6)Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak,Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atassuatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yangberbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikandalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnyaatau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaianrugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, SuratKeputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalampenghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya,pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebutdimaksudkan untuk tertib administrasi tanpamenghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuanlewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidakmengajukan pembetulan sebagai akibat adanya suratketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya ataubeberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugifiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telahdikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akanmemperhitungkannya dalam menetapkan kewajibanperpajakan Wajib Pajak.

Untuk . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

15/68

- 15 -

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00

Kompensasi kerugian berdasarkanSurat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan tahun 2007sebesar Rp150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan padatanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak

yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur

Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan PenghasilanKena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp200.000.000,00

Rugi menurut ketetapan pajaktahun 2007 Rp 70.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SuratPemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00(Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah

pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00- Rp70.000.000,00)

Contoh 2:

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp300.000.000,00

Kompensasi kerugian berdasarkanSurat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Tahun 2007

sebesar Rp200.000.000,00 (-)Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan padatanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak

yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

16/68

- 16 -

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan PenghasilanKena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp300.000.000,00

Rugi menurut ketetapanpajak tahun 2007 Rp250.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SuratPemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00(Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelahpembetulan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 -Rp250.000.000,00).

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yangterutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkanoleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidakmelampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalampembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenaisanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.


Ayat (2a)Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatanpembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya carapenghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagaiberikut:Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun2008 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuranmasa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dandilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15

Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga

dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagaiberikut:

1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.


Ayat (3) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

17/68

- 17 -



Ayat (4)Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat memberikan persetujuan untuk mengangsur ataumenunda pembayaran pajak yang terutang termasukkekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan meskipun tanggal jatuh tempo pembayarantelah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untukpaling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepadaWajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitanlikuiditas.

Angka 10

Pasal 10



Ayat (2)Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, danpelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menundapembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan diharapkan dapatmempermudah pelaksanaan pembayaran pajak danadministrasinya.

Angka 11

Pasal 11

Ayat (1) Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yangsebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajakmenunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajaklebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atautelah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembalikelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajaktersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

18/68

- 18 -

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yangmeliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harusdiperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebutdan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepadaWajib Pajak.


Ayat (2)Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak danketertiban administrasi, batas waktu pengembaliankelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1(satu) bulan:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejaktanggal diterimanya permohonan tertulis tentang

pengembalian kelebihan pembayaran pajak;b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B,dihitung sejak tanggal penerbitan;

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;

d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Pengurangan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Penghapusan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Pengurangan KetetapanPajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,dihitung sejak tanggal penerbitan;

e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanyaPutusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak

yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan;atau

f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejakditerimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh KantorDirektorat Jenderal Pajak yang berwenangmelaksanakan putusan pengadilan

sampai dengan saat diterbitkan Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

19/68

- 19 -

Ayat (3)Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagiWajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diaturbahwa setiap keterlambatan dalam pengembaliankelebihan pembayaran pajak dari jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak

yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka

waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan SuratKeputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.


Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objekpajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentinganadministrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebutadalah:a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang

dipotong oleh pihak ketiga;b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang

dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut olehpihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh PengusahaKena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah; atauc. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut,atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tibasaat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh WajibPajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempatpembayaran yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1).Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajaktidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapanpajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikanWajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanyaterbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan olehketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuanatau karena ditemukannya data fiskal yang tidakdilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

20/68

- 20 -

Ayat (2)Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yangtelah menghitung dan membayar besarnya pajak yangterutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan suratketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganlain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SuratPemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnyapembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya,Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yangterutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13

Pasal 13Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadapkasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayatini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yangberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidakmemenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.Keterangan lain tersebut adalah data konkret yangdiperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antaralain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan buktipemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikanoleh ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untukmelakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengankurun waktu 5 (lima) tahun.

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baruditerbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajaksebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayarpajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itudiketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayardari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pemeriksaan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

21/68

- 21 -

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempatkedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat jugaditerbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memilikidata lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajaksendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa WajibPajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimanamestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadapWajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukandalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara

jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi

administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baikuntuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapatdisampaikannya Surat Pemberitahuan karena sesuatu haldi luar kemampuannya ( force majeur ).

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibanperpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak

yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksiadministrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%(seratus persen).

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakanpembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ataupada saat diperiksa tidak memenuhi permintaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur

Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yangseharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungansecara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan padadata yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

22/68

- 22 -

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikandasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur JenderalPajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atauperedaran tidak jelas;

2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehinggaangka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau

3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yangdiketahui besar dugaan disembunyikannya dokumenatau data pendukung lain di suatu tempat tertentusehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telahtidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantukelancaran jalannya pemeriksaan.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.

Ayat (2)Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yangdikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggarkewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakantersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar.

Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlahpajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian daribulan dihitung 1 (satu) bulan.

Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebutditerbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya

Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebuthanya untuk masa 2 (dua) tahun.

Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan.

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak

selama Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 danmenyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaanditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar makasanksi bunga dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

2. Pajak . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

23/68

- 23 -

2. Pajak yang terutang(30% x Rp100.000.000,00) Rp 30.000.000,00

3. Kredit pajak Rp 10.000.000,00(-)

4. Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,005. Bunga 24 bulan

(24 x 2% x Rp20.000.000,00) Rp 9.600.000,00(+)

6. Jumlah pajak yang masihharus dibayar Rp 29.600.000,00

Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selainharus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut

juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar

yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (3)Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapanpajak karena melanggar kewajiban perpajakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, danhuruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakansuatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan padapokok pajak yang kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis PajakPenghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhpersen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong olehorang atau badan lain sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk

jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 100% (seratus persen).

Ayat (4)Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajakberkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengansistem self assessment , apabila dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejaksaat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat

Pemberitahuan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

24/68

- 24 -

Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunanpada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinyaatau telah menjadi pasti karena hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (5)Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugianpada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutangbelum dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapatmembutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun.Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidikoleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntutumum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidanaperpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidanaoleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yangdalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanyasuatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidanakarena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanatau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan

untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupabunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari

jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampaui.


Angka 14

Pasal 13A

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untukmeningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi WajibPajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapidikenai sanksi administrasi.

Oleh . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

25/68

- 25 -

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikanSurat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidaklengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatannegara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebutpertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajaktersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak

yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.

Angka 15

Pasal 14


Ayat (2)Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatanhukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalamhal penagihannya dapat juga dilakukan dengan SuratPaksa.

Ayat (3)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ataukurang dibayar; atau

b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkanpajak kurang dibayar karena terdapat salah tulisdan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungansebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ataukurang dibayar.

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulansebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiaptanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebutditerbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

26/68

- 26 -

- Kekurangan bayar Pajak PenghasilanPasal 25 bulan Juni 2008(Rp100.000.000,00Rp40.000.000,00) =Rp60.000.000,00

- Bunga = 3 x 2% xRp60.000.000,00 =Rp 3.600.000,00 (+)

- Jumlah yang harus dibayar =Rp63.600.000,00

2. Hasil penelitian Surat PemberitahuanSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salahhitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurangbayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan PajakPenghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajakpada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungansebagai berikut:

- Kekurangan bayar PajakPenghasilan =Rp1.000.000,00

- Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =Rp 60.000,00 (+)- Jumlah yang harus dibayar =Rp1.060.000,00

Ayat (4)Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajakmaupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat fakturpajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyamengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar PengenaanPajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuatfaktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu,dikenai sanksi yang sama.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat TagihanPajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan suratketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.


Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 15

Ayat (1) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

27/68

- 27 -

Ayat (1)Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telahditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalamsuatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendahatau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidakseharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanmerupakan koreksi atas surat ketetapan pajaksebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernahditerbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika suratketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkanpemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelummenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnyaditerbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkanberdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaanulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelumdidahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak.Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahandilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data

yang semula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapanpajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibattelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukandata baru termasuk data yang semula belum terungkap.Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data

yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/ataudata baru termasuk data yang semula belum terungkap

yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak,

Surat . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

28/68

- 28 -

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masihdapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atauketerangan mengenai segala sesuatu yang diperlukanuntuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang

yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu

penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan danlampiran-lampirannya maupun dalam pembukuanperusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data

yang semula belum terungkap, yaitu data yang:a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat

Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporankeuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semulaWajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/ataumemberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan

terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapatmenerapkan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan dengan benar dalam menghitung jumlahpajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalamSurat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada

waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannyaatau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupasehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitungbesarnya jumlah pajak yang terutang secara benarsehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurangdari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalampengertian data yang semula belum terungkap.

Contoh:

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporankeuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00,sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atasRp5.000.000,00 biaya iklan di media massa danRp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah

yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidakmengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskustidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupasumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutangtidak dapat dihitung secara benar, data mengenaipengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebuttergolong data yang semula belum terungkap.

2. Dalam . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

29/68

- 29 -

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporankeuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yangdisusutkan tanpa disertai dengan perincian harta padasetiap kelompok yang dimaksud, demikian pula padasaat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajaktidak mengungkapkan perincian tersebut sehinggafiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokandimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasukdalam kelompok harta berwujud bukan bangunankelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan hartatersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yangterutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabilasetelah itu diketahui adanya data yang menyatakanbahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, makadata tersebut termasuk data yang semula belumterungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlahbarang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan ataspembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjualditerbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebutsebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usahanya, sepertipengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidakmempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajaktersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan olehPengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha KenaPajak tidak mengungkapkan rincian penggunaanbarang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukankoreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut olehfiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yangterutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabilasetelah itu diketahui adanya data atau keterangantentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha dimaksud, data atau keterangan tersebutmerupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2)Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajakternyata masih ditemukan data baru termasuk data yangbelum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasarpenetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagihdengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

ditambah . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

30/68

- 30 -

ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.


Ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindakpidana yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara berupa pajak berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetapdapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupabunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari

jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampaui.

Ayat (5)

Cukup jelas.Angka 17

Pasal 16

Ayat (1)Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangkamenjalankan tugas pemerintahan yang baik sehinggaapabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifatmanusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifatkesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung

persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik olehfiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak,kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yangdapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalahsebagai berikut:a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, danSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

b. Surat Tagihan Pajak;

c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan KelebihanPajak;d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;e. Surat Keputusan Pembetulan;f. Surat Keputusan Keberatan;g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

h. Surat . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

31/68

- 31 -

h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau

j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat initerbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibatdari:

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapatberupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomorsurat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau

Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal

dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atauperkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan, yaitukekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapanpersentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto,

kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruanPenghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitunganPajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dankekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian membetulkan pada ayat ini, antara lain,menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan,tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajakdapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepadaDirektur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajakdapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2)Untuk memberikan kepastian hukum, permohonanpembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harusdiputuskan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulansejak permohonan diterima.

Ayat (3)Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapiDirektur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan,permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak,Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat KeputusanPembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

32/68

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

33/68

- 33 -

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajaksama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajaktidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapatpajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak PertambahanNilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara

jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yangdipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilaitersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlahpajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yangterutang atau pajak tidak terutang dan tidak adapembayaran pajak.


Angka 20

Pasal 17BAyat (1)

Yang dimaksud dengan surat permohonan telah diterimasecara lengkap adalah Surat Pemberitahuan yang telahdiisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasilpemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan PajakKurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (1a)Yang dimaksud dengan sedang dilakukan pemeriksaanbukti permulaan adalah dimulai sejak suratpemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikankepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggotakeluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (2)Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumterhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena

Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui danDirektur Jenderal Pajak tidak memberikan suatukeputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untukkepentingan tertib administrasi perpajakan.

Ayat (3) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

34/68

- 34 -

Ayat (3) Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajakdiberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saatSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagiandari bulan dihitung 1 (satu) bulan.


Angka 21

Pasal 17C

Ayat (1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria

tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkanSurat Keputusan Pengembalian Pendahuluan KelebihanPajak paling lama:a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilanb. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam artibahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a),dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan caramengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengansurat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur

Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kreditpajak.

Ayat (2) Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian SuratPemberitahuan adalah:a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai

dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga)Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewatdari batas waktu penyampaian Surat PemberitahuanMasa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

35/68

- 35 -

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajakadalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak

yang belum melewati batas akhir pelunasan tidaktermasuk dalam pengertian tunggakan pajak.


Ayat (4)Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan suratketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelahmelakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telahmemperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimanadimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebutdapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atauSurat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan PajakLebih Bayar.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlahpajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, makaapabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar ditambah dengan sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlahkekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupakenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalianpendahuluan kelebihan pajak sebesarRp80.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesarRp100.000.000,00

b. Kredit pajak, yaitu:

- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar denganpenghitungan sebagai berikut:

- Pajak . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

36/68

- 36 -

- Pajak Penghasilan yangterutang sebesar Rp100.000.000,00

- Kredit Pajak:- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00(+)

Rp150.000.000,00- Jumlah PengembalianPendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00(-)

- Jumlah pajak yang dapatdikreditkan Rp 70.000.000,00(-)

Pajak yang tidak/kurangdibayar Rp 30.000.000,00

Sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% Rp 30.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesarRp60.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar denganpenghitungan sebagai berikut:- Pajak Keluaran Rp100.000.000,00

- Kredit Pajak:- Pajak Masukan Rp150.000.000,00- Jumlah Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 60.000.000,00(-)

- Jumlah pajak yang dapatdikreditkan Rp 90.000.000,00(-)

Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000,00Sanksi administrasikenaikan 100% Rp 10.000.000,00(+)

Jumlah yang masih harusdibayar Rp 20.000.000,00

Ayat (6) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

37/68

- 37 -



Angka 22

Pasal 17DAyat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4)Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian

kemudahan percepatan pengembalian kelebihanpembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmelakukan pemeriksaan setelah memberikanpengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlahpajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, apabila dari hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlahpajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 18


Ayat (2)Dihapus.

Angka 24

Pasal 19

Ayat (1) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

38/68

- 38 -

Ayat (1)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harusdibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuhtempo pelunasan atau terlambat dibayar.Contoh:a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesarRp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengantanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajakdengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00

Dibayar sampai dengan jatuhtempo pelunasan =Rp 6.000.000,00(-)

Kurang dibayar =Rp 4.000.000,00

Bunga 1 (satu) bulan(1 x 2% x Rp4.000.000,00) =Rp 80.000,00

b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajakmembayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkanSurat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bungadihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00Dibayar setelah jatuh tempopelunasan =Rp10.000.000,00

Kurang dibayar =Rp 0,00

Bunga 1 (satu) bulan(1 x 2% x Rp10.000.000,00) =Rp 200.000,00

Ayat (2)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur

atau menunda pembayaran pajak.Contoh:

a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak KurangBayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan padatanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasantanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebutdiperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajakdalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang

teta . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

39/68

- 39 -

tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasiberupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagaiberikut:angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00.angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00.angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 = Rp8.960,00.angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp4.480,00.

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf adiperbolehkan untuk menunda pembayaran pajaksampai dengan tanggal 30 Juni 2009.Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaanpembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayartersebut sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00 =Rp112.000,00.


Angka 25

Pasal 20

Ayat (1)Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayarsampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atausampai dengan tanggal jatuh tempo penundaanpembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuranpembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan denganSurat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak denganSurat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap PenanggungPajak.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligusadalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh

Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggutanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruhutang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan

Tahun Pajak.


Angka 26

Pasal 21

Ayat (1) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

40/68

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

41/68

- 41 -

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajakdengan cara mengajukan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal

jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu,daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal suratpermohonan angsuran atau penundaan pembayaranutang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yangditerbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajakmelakukan tindak pidana di bidang perpajakan dantindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatannegara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal sepertiitu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggalpenerbitan surat ketetapan pajak tersebut.

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihanpajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat PerintahPenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Angka 28

Pasal 23

Ayat (1)Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Dihapus.

Angka 29

Pasal 24

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan danmenentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapatditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggaldunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan,

Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atauWajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjekpajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telahdaluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih ataudicairkan.

Angka 30 . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

42/68

- 42 -

Angka 30

Pasal 25

Ayat (1)Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi,

jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajaktidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapatmengajukan keberatan hanya kepada Direktur JenderalPajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isidari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

jumlah besarnya pajak, atau pemotongan ataupemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" padaayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau TahunPajak.

Contoh:Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2(dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buahsurat keberatan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang menjadi dasarpenghitungan dimaksud adalah alasan-alasan yang jelasdan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, buktipemungutan, atau bukti pemotongan.

Ayat (3)Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapanpajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutanpajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmaksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukupmemadai untuk mempersiapkan surat keberatan besertaalasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebuttidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak ( force majeur ), tenggang waktuselama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapatdipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur

Jenderal Pajak.

Ayat (3a) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

43/68

- 43 -

Ayat (3a)Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuankeberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebihdahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telahdisetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasilpemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelumWajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (4)Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satusyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukanmerupakan surat keberatan, sehingga tidak dapatdipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat KeputusanKeberatan.

Ayat (5) Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawaiDirektorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagaitanda terima surat keberatan apabila surat tersebutmemenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengandemikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitungsejak tanggal penerimaan surat dimaksud.Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagaisurat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalambatas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktupenyelesaian keberatan dihitung sejak diterima suratberikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan

alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk memintadasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, ataupemotongan atau pemungutan pajak yang telahditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajakberkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (7)Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yangtertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SuratKeputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktupelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalamPasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belumdibayar pada saat pengajuan keberatan.


Ayat (9) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

44/68

- 44 -

Ayat (9)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkansebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonanbanding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatandikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelummengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu)bulan sejak tanggal penerbitan Surat KeputusanKeberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akandilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utangpajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluhpersen).

Contoh:Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadapPT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib

Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayarsebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dankemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatanWajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini,Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai denganayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000,00 Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.


Angka 31

Pasal 26

Ayat (1) Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikankepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan

waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajakditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggalsurat keberatan diterima.Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaiankeputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperolehsuatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selainterlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

45/68

- 45 -



Ayat (4)Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikanketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajakmengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yangditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara

jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipuntelah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajibanmenyelenggarakan pembukuan, atau menolak untukmemberikan kesempatan kepada pemeriksa memasukitempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalamrangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlahpajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapatmembuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajaksecara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.


Angka 32

Pasal 26A


Ayat (2)Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luaskepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalampenyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimanadimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajakdapat hadir untuk memberikan keterangan ataumemperoleh penjelasan mengenai keberatannya.


Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 27


Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

46/68

- 46 -



Ayat (4)Dihapus.


Ayat (5)Dihapus.

Ayat (5a)Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yangmengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yangdiajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulansejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan

jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidakdiberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar padasaat pengajuan keberatan.


Ayat (5c)Cukup jelas.

Ayat (5d)

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak ataudikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan PutusanBanding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarsebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakanapabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut.Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasiberupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimanadimaksud pada ayat ini.

Contoh:Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadapPT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WajibPajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar

sebesar . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

47/68

- 47 -

sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dankemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatanWajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan bandingdan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00.Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diaturdalam Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa dendasebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidakdikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksiadministrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitusebesar 100% x (Rp450.000.000,00 Rp200.000.000,00) =Rp250.000.000,00.


Angka 34

Pasal 27A

Ayat (1)Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan SuratKeputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihanpembayaran pajak.

Ayat (1a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonanpembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas suratketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yangkeputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya,selama jumlah pajak yang masih harus dibayarsebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau

Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihanpembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksuddikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan.

Ayat (2) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

48/68

- 48 -

Ayat (2)Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebihSurat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkanPasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan denganditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yangmemperoleh pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksudmerupakan akibat dari adanya Surat KeputusanKeberatan, Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut,

yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonanWajib Pajak.


Angka 35

Pasal 28





Ayat (5)Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakandalam metode pembukuan dengan tahun-tahunsebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnyadalam penerapan:a. stelsel pengakuan penghasilan;b. tahun buku;

c. metode penilaian persediaan; ataud. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitunganpenghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada

waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dankapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

49/68

- 49 -

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalahpengakuan penghasilan berdasarkan metode persentasetingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakaidalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakaidalam bidang usaha tertentu seperti build operate andtransfer (BOT) dan real estat.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannyadidasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yangdibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagaipenghasilan apabila benar-benar telah diterima secaratunai dalam suatu periode tertentu serta biaya barudianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayarsecara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecilorang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi,

hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antarapenyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidakberlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilandari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saatpembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biayaditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi laindibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapatmengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadappenghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ketahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kasdan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitunganPajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harusmemperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode

harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunaimaupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokokpenjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian danpersediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan danhak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yangdikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukanmelalui penyusutan dan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas(konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuanperpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6) . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

50/68

- 50 -

Ayat (6)Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taatasas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya,misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuanpenghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metodepenyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.Namun, perubahan metode pembukuan masihdimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metodepembukuan harus diajukan kepada Direktur JenderalPajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutandengan menyampaikan alasan yang logis dan dapatditerima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahantersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkanperubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputiperubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau

perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilanatau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metodepengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutanaktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutantertentu.

Contoh:

Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metodepenyusutan garis lurus atau straight line method . Jikadalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubahmetode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode

penyusutan saldo menurun atau declining balance method ,Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulukepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelumdimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasandilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibatdari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibatberubahnya jumlah penghasilan atau kerugian WajibPajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harusmendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecualiWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidaksama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak

yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnyatermasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh: . . .

8/14/2019 28 - 2008 (Penjelasan)

51/68

- 51 -

Contoh:

a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009adalah Tahun Pajak 2008.

b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.

Ayat (7)Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agarberdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnyapajak yang terutang.Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajaklainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuantersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung denganbenar, pembukuan harus mencatat juga jumlah hargaperolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai

ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakanPajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaranatas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dariluar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/ataupemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakandengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundang-undangan perpajakanmenentukan lain.


Ayat (9)Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukankegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaranatau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilanlainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-matamenerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaanbebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto,pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objekPajak Penghasilan.

Di sampi

Documents

28 - 2008 (Penjelasan)