Penyelesaian Sengketa Medik di RS
Tince P. Soemoele T
Sengketa:Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
perbantahan, pertengkaran Conflict dan disputeperbedaan kepentingan
diantara kedua belah pihak atau lebih. Conflictkonflik
Disputesengketa
Hub antar manusia bs terjadi sengketapelaku dan pengguna
pelayanan medik
Sengketa MedikTidak Explicit, UU No 23 tahun 1992 psl 55, ganti
rugi:Ayat (1): Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan
atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Ayat (2): Ganti
rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implicit, UU No 29 thn 2004 psl 66:
Ayat (1): Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya
dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan
praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. SM :sengketa yang
terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter
atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Dengan
demikian maka sengketa medik merupakan sengketa yang terjadi antara
pengguna pelayanan medik dengan pelaku pelayanan medik dalam hal
ini antara pasien dan dokter berikut sarana kesehatan.
Penyebab SM atau hasil yang tidak diharapkan:
Umumnya karena ketidak puasan pengguna pelayanan medik terhadap
pelaku pelayanan medik. Ketidak puasandugaan adanya kesalahan atau
kelalaian dalam pelayanan medikkerugian: cidera, cacat,
kematian
Kerugian: Cidera, cacat, kematian hasil yang tidak diharapkan
oleh para pihak (pelaku atau pengguna pelayanan medik) Akibat dari:
- Perjalanan penyakit - Resiko yang tidak dapat dihindari, tidak
diketahui sebelumnya/ unforseeable/ unpredictablereaksi
Steven-johnson, emboli air ketuban pd persalinan normal Resiko yang
acceptableresiko dgn derajat probabilitas dan keparahannya cukup
kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan atau dapat dikendalikan,
misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada pembedahan,
dll. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada
keadaan tertentu, tetapi tindakan medis yang berisiko tersebut
harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus
ditempuh (the only way), terutama dalam keadaan gawat darurat.
HARUS DIINFOKAN KE PASIEN SEBELUMNYA
- Hasil dari suatu kelalaian medik. Pasa dasarnya, kelalaian
terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak
dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh
orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan
dan situasi yang sama. - Hasil dari suatu kesengajaan
PSM:Belum ada per UU yang mengatur secara khusus PSM PSMmengacu
pada PS secara umum: litigasi dan non litigasi Dasar2 hukum yang
dipakai pasien untuk menuntut pelaku pelayanan medik:
Pasal 55 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan: Setiap orang
berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang
dilakukan tenaga kesehatan.Pasal 66 UU No 29 tahun 2004 tentang
praktik Kedokteran: (1) Setiap orang yang mengetahui atau
kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi
dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara
tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disipiln Kedokteran
Indonesia. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan
adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau
menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Pasal 359 KUHP:
Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang
lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling lama satu tahun
Pasal 360 KUHP: (1) Barangsiapa karena kesalahannya
(kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena
kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka
sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda
paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 361 KUHP: Jika
kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah
dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim
dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pasal 1366 KUH Perdata: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja
untuk kerugian yang yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.Pasal
1367 KUH Perdata: Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada
dibawah pengawasannya. .
Pasal 1370 KUH Perdata: Dalam halnya suatu kematian dengan
sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau
isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang
lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban mempunyai hak
menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan
kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Pasal 1371 KUH
Perdata: Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan
sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si
korban untuk selain penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh
luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai
menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut
keadaan
Dari pasal-pasal yang disebutkan diatas, kalau dikaitkan dengan
tindakan medik, maka pasalpasal tersebut sebenarnya belum cukup
mengakomodir dari suatu PROSES tindakan medis tetapi hanya
mengakomodir HASIL dari suatu tindakan medis, yaitu adanya kerugian
pada pihak pasien.
Dalam pelayanan medik, hasil yang akan dicapai bukanlah
resultaat verbintennis melainkan inspanning verbitennis (upaya yang
sungguhsungguh). Dengan demikan, bila terjadi kerugian pada pihak
pasien, maka tidak selalu berarti ada kelalaian pada pihak pelaku
pelayanan medik.
PSM secara Litigasi:Waktu lama Biaya besar Proseslama, terbuka
tidak dapat diprediksi kesulitan yang paling utama adalah pasien/
kuasa hukum atau penyidik umum atau penuntut umum atau hakim
menemui kesulitan dalam membuktikan adanya kelalaian yang dilakukan
oleh dokter atau sarana kesehatan karena keawamannya terhadap
tehnik medis. Win-Lose
PSM secara non litigasiWaktucepat....lama... Biayamurah
Prosespemberdayaan para pihak, tidak formal, tertutup, kesepakatan
dirancang bersama, dll Problem solving
MKDKI-MKEK:Tidak menyelesaikan sengketa medik antara pelaku dan
pengguna pelayanan medik Pelanggaran disiplin MKDKI Pelanggaran
etik MKEK
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pasal 1 angka 10 menyatakan
bahwa: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Kajian pada sebuah RSUD X Ada 3 kasus sengketa medik (20062008)
- Ibu A (April 2006) Cacat - Anak B (Jan 2008) Meninggal - Anak C
(Jan 2008) Meninggal
Kasus Ibu A Ibu A 34 tahun, ke RS dengan keluhan sakit perut 2
hari. Diagnosa Kehamilan di luar kandungan dan dilakukan operasi.
Tiga hari pasca operasi, Ibu A bicara pelo dan 8 hari pasca operasi
menjadi lumpuh. Audit medik dilakukan dan diberikan penjelasan
kepada keluarga. Dua bulan pasca kerugian yang dialami oleh Ibu A,
anak Ibu A melalui pengacara mengajukan gugatan ke Pengadilan
dengan total tuntutan 150 milyar. Satu bulan kemudian perkara
gugur. Empat bulan dirawat di RS, ibu A sudah diijinkan pulang.
Suami Ibu A melalui pengacara melakukan somasi sebanyak 3 kali
kepada RS. RS mengundang suami Ibu A untuk konsultasi sebanyak 3
kali. Undangan tidak dindahkan. RS mengundang Kepala Desa untuk
membantu menyelesaikan masalah, 3 bulan kemudian Suami Ibu A
bersedia membawa pulang Ibu A dengan menandatangi berita acara
serah terima pasien yang diberikan RS. Kompensasi yang diberikan
RS: pembebasan biaya selama perawatan 9 bulan dan dipersilahkan
fisioterapi tanpa batas waktu dan tanpa biaya. Setelah Ibu A
pulang, tidak sekalipun datang kontrol ke RS. Satu tahun setelah
pulang, Ibu A meninggal
Kasus Anak BAnak B 8 tahun masuk RS dengan rencana dilakukan
operasi Amandel. Satu hari pasca operasi, anak diijinkan pulang.
Sebelum pulang, anak disuntik obat Kalnex untuk pemberian ke 4.
Anak B tiba-tiba menjerit, badan biru, kesadaran menurun. Esoknya
Anak B meninggal dunia. Audit Medik dilakukan dan keluarga
diberikan penjelasan. Keluarga menyatakan kemarahan dan menyatakan
tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum tetapi meminta
kejujuran dan pertanggungjawaban RS, tindakan moril apa yang akan
dilakukan RS. Kompensasi yang diberikan RS: pembebasan semua biaya
perawatan, pemberian uang duka dan pendampingan oleh Warois selama
tahlilan.
Kasus Anak CAnak C 10 tahun, datang ke RS dengan keluhan sakit
perut kanan bawah 1 minggu, muntahmuntah dan panas 3 hari. Diagnosa
usus buntu, dilakukan operasi. Satu hari pasca operasi keadaan anak
C membaik, 2 hari kemudian keadaan memburuk dan akhirnya meninggal.
Audit medik dilakukan dan diberikan penjelasan kepada keluarga
pasien. Lewat media massa keluarga menyatakan kekecewaan karena
tidak dibebaskan dari biaya perawatan dan tidak diberikan uang
duka. Awalnya ada niat membawa kasus lewat jalur hukum, tetapi
setelah konsultasi dengan aparat kepolisian dengan segala
konsekuensi yang akan timbul, keluarga mengurungkan niat.
Audit MedikKasus Ibu A: tindakan medik yang dilakukan oleh
dokter telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan
ketidakmampuan Ibu A berbicara dan kelumpuhan yang dialami diduga
disebabkan oleh adanya penyakit lain yang telah diderita oleh Ibu A
sebelumnya yang tidak diketahui. Kasus Anak B: Semua pengobatan dan
tindakan medik yang dilakukan telah sesuai indikasi dan prosedur
dan tidak ada kelalaian dalam pelayanan terhadap pasien. Dugaan
kemungkinan penyebab kematian adanya perdarahan otak akibat
pecahnya pembuluh darah di otak (aneurisma) yang merupakan kasus
bawaan dan sulit dideteksi. Kasus Anak C: Penatalaksanaan kasus
sudah sesuai dengan prosedur dan kematian pasien diduga disebabkan
karena sepsis (menyebarnya kuman ke seluruh tubuh melalui pembuluh
darah).
Hasil audit medik: Sulit diterima oleh pengguna pelayanan medik
karena adanya kesenjanggan yang jauh dengan pelaku pelayanan medik
dalam hal tehnis medis.
Kasus Ibu AKasus rumit dan lama kerugiannya cacatsesuatu yang
tidak pasti pertanyanan2 PSM litigasi persiapan dana gugur 4 bln
boleh pulang somasi RSUndang keluarga untuk konsultasigagal Kepala
DesaAlim ulamasosialisasi Alasan tidak mau membawa pulangekonomi
Negosisi? Mediasi? Kekeluargaan! Budaya di Indojabatan/orang
dihargai Dominasi RS ttd surat serah terima pasien Kompensasi:
bebas biaya perawatan, fisioterapi/ rawat jalan tanpa dipungut
biaya tidak pernah datang meninggal Kesepakatan perdamaian?
Kasus Anak B
Kasus mudah dan cepat kerugian kematian. sesuatu yang pasti
Posisi kel dan RS cukup seimbang berani berhadapan
langsungmenyatakan kemarahan menyatakan pilihan PSM menyatakan
tuntutan (moril?, kejujuran, tanggung jawab)
RS mengamati posisi keluarga pasien RS memenuhi tuntuan pasien:
membebaskan semua biaya perawatan memberi uang duka pendampingan
Warois Negosiasi sederhana Kesepakatan perdamaian?
Kasus Anak CKerugian yang dialami kematian Polemik hanya terjadi
di media massa Keluarga pasien minta pembebasan biaya perawatan dan
uang duka RS menunggu dan baru bersikap bila keluarga menuntut
langsung Dianggap selesai karena tidak ada kelanjutannya.
Proses PSM efektif:Para pihak tidak mempersoalkan hasil audit
medik Para pihak mempunyai niat yang konsisten untuk menyelesaikan
sengketa medik secara non litigasi Para pihak mempunyai posisi yang
setara dalam bernegosiasi Apabila para pihak menggunakan pihak
ketiga sebagai mediator, maka haruslah merupakan kesepakatan
bersama Penyelesaian sengketa medik harus dituangkan dalam
kesepakatan perdamaian dan para pihak mempunyai kontribusi yang
sama Untuk menghindari dibukanya kasus dikemudian hari, maka
sebaiknya penyelesaian sengketa medik dilakukan oleh mediator
bersertifikat dan dimintakan akta perdamaian ke pengadilan seperti
yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008
Perma No. 1 tahun 2008 pasal 23 Ayat (1) Para pihak dengan
bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa
di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan
perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwewenang untuk memperolah
akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Ayat (2) Pengajuan
gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau
dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang
membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
Ayat (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan
perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan
perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sesuai
kehendak para pihak; tidak bertentangan dengan hukum tidak
merugikan pihak ketiga; dapat dieksekusi; dengan itikat baik.
RS:Unit legal HBLSOP
Alur PSM di RS: Sengketa Medik
Tunjuk Negosiator
NEGOSIASI
Berhasil
PENGADILAN
GAGAL
Kesepakatan Perdamaian
Akta Perdamaian
Tunjuk Mediator: Internal RS atau External RS
MEDIASI
Berhasil
GAGAL
PERDATA
GAGAL
PENGADILAN
MEDIASI
PUTUSAN
Terima Kasih
