KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAHASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN LINGKUNGAN

Disampaikan pada Rapat AsistensiTeknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DaerahYogjakarta, 26-27 Mei 2012

DASAR HUKUMUU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PP 65/2005Penyusunan dan Penerapan SPM(Standar Pelayanan Minimal)

Pasal 2:SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemda yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan PUU

SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/KotaNorma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

19 Sub-sub Bidang

PP 41/2007Organisasi Perangkat Daerah

Permendagri No.57/2007 Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

PP 38/2007Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9:Menteri menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihanSE Bersama Mendagri & MENLHKebijakan Penataan Kelembagaan LH Daerah (Badan/Kantor)Model Percontohan Pengelolaan LH yang dilaksanakan melalui KSADPP 06/2008Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah

Pasal 2 ayat 2:EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.Indikator Kinerja Kunci Bidang LH

Penataan Desentralisasi

Arah Kebijakan LH dalam Peningkatan kapasitas Kelembagaan

Kebijakan OTDALingkungan Hidup

Kebijakan Lingkungan Hidup

Kebutuhan Kelembagaan Lingkungan HidupYang Optimal

Provinsi

Sinkronisasi, sinergiHarmonisasi perangkat kebijakan

Kapasitas Kelembagaan

Penataan Kelembagaan

Kebijakan Kelembagaan

Bentuk Kelembagaan,Pendanaan, peraturan,SDM, sarana, kewenangan

Mekanisme hubungan kerja, Pembagian kewenangan,Pelaksanaan OTDA, kerjasamaAntar daerah

Mitra kerja: Kemendagri, BKNKemen PANRB

Mitra kerja: Kemendagri, BKNKemen PANRB, PSL, Pakar kelembagan, PPE, PEMDA

Mitra kerja: Kemendagri, BKNKemen PANRB, PSL, Pakar kelembagan, PPE, PEMDA

Pusat

PPE

Kab/Kota

Keluaran:Permen, SE, SKB

Keluaran:Peta Kapasitas, Pedoman,Kajian/analisis, Sistem Informasi

Keluaran:MoU, PerMen, Pedoman

Lingkup Materi:Kelembagaan:Kebijakan Kelembagaan LH DaerahHasil Monev Kapasitas Kelembagaan LH DaerahModel SOTK Kelembagaan LH Daerah Berdasarkan Tipologi daerahIKK Bidang LH

Jabatan Fungsional:Ketentuan Jabatan Fungsional Bidang LHPelaksanaan butir kegiatan pada jabatan fungsional PEDALPelaksanaan butir kegiatan pada jabatan fungsional Pengawas LH

Standar Pelayanan Minimal:Evalusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang LHIndikator SPM Bidang LHLaporan SPM Bidang LH dan Monev SPM Bidang LH

Tiga Kesepakatan Mendasar Terkait Penataan Kelembagaan LH Daerah(Rakornas Revitalisasi Kelembagaan LH Daerah 21 Juli 2007)Isu Lingkungan Hidup menjadi priotas utama dalam kegiatan pembangunanPertimbangan lingkungan menjadi basis utama perencanaan dan implementasi pembangunanLembaga lingkungan hidup sejajar dengan lembaga perencanaan; diarahkan pada:Terbentuknya kelembagaan yang mandiri dan dapat bersinergi diantara kelembagaan ditingkat Pusat maupun Daerah Meningkatnya dukungan dari anggota legislatif dan pejabat eksekutifBerkembangnya profesionalitas dan kulalitas pengelolaan lingkungan hidup

Masukan Rapat Kerja Asistensi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah(PPE Sumatera, Jawa, Kalimantan, Balinusra dan Sumapapua)Maret s/d Mei 2011Lembaga LH Daerah harus berbentuk Badan (setingkat eselon II), dengan nomenklatur yang sama (saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah)Penempatan SDM pada lembaga lingkungan hidup daerah harus memenuhi kriteria yang sesuai dibidang lingkungan hidup.Rendahnya dana APBD untuk bidang lingkungan hidup daerahPerlu ada kejelasan Pola Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada SKPD Bidang Lingkungan Hidup, jumlah bidang yang dapat dibentuk, dan penjelasan teknis tugas dan fungsi.Diperlukan Struktur dan Tupoksi lembaga LH daerah sesuai dengan tipologi dan karakteristik daerah.Perlu ada contoh pilot project untuk Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah.Diperlukan sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah kepada Bupati dan Walikota.

Terbentuknya satu lembaga khusus yang menangani masalah lingkunganAdanya keberpihakan pada bidang lingkungan hidup (political will) dari pemerintah daerah yang dijelaskan dalam SOTK Lembaga LH daerahPengelolaan lingkungan hidup harus kuat dan fleksibel Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian spesifikKoordinatif, dapat mengintegrasikan lintas sektorTersedianya sarana dan prasarana pengelolaan seperti Laboratorium untuk menunjang kegiatan penanganan masalah lingkunganProgram/kegiatan yang inovatif dan berkelanjutan

Unsur yang perlu Diperhatikan Dalam Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup :

Kelembagaan Lingkungan Hidup berdasarkan Empat Kuadran Ctt : kelembagaan lingkungan hidup harus ada dalam kuadran yang optimal

KUATOPTIMALKepemimpinan PendanaanOperasionalKewenanganMandiriProgram/kegiatanKepemimpinanKomitmen (eksekutif/legislatif)Koordinatif/operasionalIntegrated/profil lingkunganPendanaanDukungan publikKewenanganProgram/kegiatan strategisProfil lingkunganMINIMALLEMAHLembagaPendanaanLembaga PendanaanOperasionalKewenangan

KelembagaanProses revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah Mengatur: Lembaga Lingkungan Hidup diwadahi dalam bentuk DinasDinas dikelompokan dalam 3 tipe (Variabel faktor umum dan faktor teknis)Tipe A --- skor > 750Tipe B --- skor 500 - 750Tipe C --- skor < 750

Alasan Lingkungan Hidup dalam bentuk Dinas --- Lingkungan Hidup merupakan pelayanan dasar

Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

Monitoring dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan LH Daerah Tujuan:Untuk mengetahui kinerja atau tingkat pencapaian suatu kelembagaan LH Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sasaran:Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah

KelembagaanSDMDanaPelaksanaan TupoksiPelaksanaan ProgramFaktor yang dinilai pada pelaksanaan Monev Kapasitas Kelembagaan LH Daerah Tingkat partisipasi masyarakatTingkat Permasalahan dan kondisi SDAMedia massaDukungan penegakan hukumKebijakan PemerintahFAKTOR INTERNALPotensi yang ada di lembaga LH Daerah

FAKTOR INTERNALFaktor yang ada diluar lembaga LH Daerah, namun dapat mempengaruhi kinerja Lembaga LH daerah

Kelembagaan LH Daerah

IKK Bidang LHEvaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

PERATURAN MENDAGRINOMOR: 73 TAHUN 2009

IKK PROVINSI :Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL lintas Kab/KotaCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/KotaPencemaran status mutu airPencemaran udaraTempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pendudukPenegakan Hukum Lingkungan

IKK KOTA:Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDALPencemaran status mutu air lintas Kabupaten/KotaCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata airPenanganan sampahPenegakan hukum lingkungan Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik

IKK KABUPATEN:Pencemaran status mutu airCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Penanganan sampahCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDALTempat pembuangan sampah (TPS) persatuan pendudukPenegakan Hukum Lingkungan

Model SOTK Lembaga LH Daerah Berdasarkan Tipologi Daerah (Daerah Rawan Bencana, Padat Industri, Konservasi dan PesisirLatar belakang:Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan LH daerah Adanya kebutuhan lembaga lingkungan hidup daerah dalam penyusunan SOTK kelembagaan LH Daerah

Tujuan:Tersusunnya SOTK Lembaga LH Daerah berdasarkan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan Tipologi Daerah

Sasaran:Meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Proses Pelaksanaan Penyusunan Model SOTK Lembaga LH Daerah Berdasarkan Tipologi Daerah Koordinasi dengan tenaga ahli berdasarkan tipologi daerah yang akan dikaji

2. Koordinasi dengan Lembaga Lingkungan Hidup Daerah sebagai daerah contoh:BLH Kabupaten Bantul , Kabupaten Cirebon, Kota Padang --- untuk tipologi daerah Rawan BencanaBLH Kabupaten Purwakarta, Kota Cilegon --- untuk tipologi daerah Padat IndustriBLH Kabupaten Kuningan --- untuk tipologi daerah KonservasiBLH Kabupaten Sukabumi, Kota Tanjung Pinang --- untuk tipologi daerah Pesisir

Koordinasi dengan PPE Jawa dalam rangka uji coba SOTK

4. Pertemuan dan uji coba dengan lembaga lingkungan hidup daerah

TindaklanjutPenyusunan Peraturan MENLH tentang Pedoman Penyusunan SOTK Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah Berdasarkan Tipologi DaerahPenyusunan hasil uji coba model SOTK yang telah dilakukan dibeberapa daerah yang dijadikan contoh

Asistensi ke daerah dalam rangka penyusunan SOTK Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah

SPM Bidang LHRendahnya komitmen para pengambil keputusan di daerah terhadap penerapan dan pencapaian SPM;Perencanaan yang belum jelas dalam penerapan dan pencapaian SPM;Belum terintegrasinya program kegiatan antara pemerintah daerah;Rendahnya penganggaran;Ketersediaan sarana dan prasarana;SDM termasuk pejabat pengawas;Kapasitas Kelembagaan.

ROAD MAP PELAKSANAN SPM2008PERMEN LH No. 19/2008 ttg SPM Bid. LH daerah dan Kab/Kota dan No. 20/2008 ttg Petunjuk Teknis SPM Bid. LH daerah dan Kab/Kota 2009 Belum satu pun provinsi dan kabupaten/kota melakukan penerapan dan pencapaian SPM2010 Laporan SPM :2 Daerah Provinsi (D.I. Jogjakarta dan Sumatera Barat) 2011Laporan SPM :15 Daerah Provinsi39 Kabupaten/Kota2012Pencapaian SPM di targetkan pada 33 ProvinsiBINTEK SPM (substansi);Asistensi Pelaporan PP SPM;Penyusunan Laporan SPM 2011;MONEV SPM 2011.2013Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH berakhir;BINTEK SPM (substansi);Asistensi Pelaporan PP SPM;Penyusunan Laporan SPM 2012;MONEV SPM 2012.a. MONEV DAN PELAPORAN SPM 2013;b. PENGEMBANGAN SPM

PENERAPAN SPM TAHUN 2011

TINGKAT DAERAHREGIONALJAWABALIPROVINSI Yang sudah menerapkan SPM 67% Yang belum menerapkan SPM 33%Yang sudah menerapkan SPM 33 % Yang belum menerapkan SPM 67 %KAB/KOTAYang sudah menerapkan SPM 32,75 % Yang belum menerapkan SPM 67,25 %Yang sudah menerapkan SPM 8,57 %Yang belum menerapkan SPM 91,43%

PENERAPAN SPM TAHUN 2010

TINGKAT DAERAHREGIONALJAWABALIPROVINSI Yang sudah menerapkan SPM 67 % Yang belum menerapkan SPM 33 %Yang sudah menerapkan SPM 33,33 % Yang belum menerapkan SPM 66,6 %KAB/KOTAYang sudah menerapkan SPM 18,96 % Yang belum menerapkan SPM 81,04 %Yang sudah menerapkan SPM 5,66 %Yang belum menerapkan SPM 94,4 %

PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS) kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiriDASAR HUKUM

Jabatan FungsionalOrientasi Struktural;Alokasi tunjangan jabatan fungsional di daerah (komitmen pemerintah daerah);Pembinaan/sistem karier di daerah yang tidak berjalan baik (pengangkatan, pembinaan dan penilaian angka kredit, tim penilai);Politisasi SDM

Arah Reformasi BirokrasiREFORMASI BIROKRASIUpaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut

Salah Satu Misi Reformasi BirokrasiMelaksanakan restrukturisasi organisasi (Kelembagaan) pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Dalam rangka mendukung right sizing maka KLH telah mengembangkan jabfung Pengawas LH diluar Jabfung PEDALPembentukan Jabfung Pengawas LH ini merupakan mandat UU 32 TH 2009 tentang PPLH

Deputi MENLHBidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan KapasitasAsdep Kelembagaan Lingkungan Bid. Administrasi dan Pengembangan Jabfung Pelaksanaan urusan administrasi Jabfung Penyiapan bahan pengembangan Jabfung

UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLHPasal 71 ayat (3) :

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menetapkan pejabat Pengawas LH yang merupakan jabatan fungsionalDasar Hukum

PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG LHJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LHJABATAN FUNGSIONAL PEDALPengembangan SDM aparatur

1. PEDALMeliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan, pengawasan dan Pengendali dampak lingkungan. 2. PENGAWASMelaksanakan pengawasan LH secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupTugas Pokok

Arah Kebijakan KLH dalam Jabatan Fungsional Bidang LH

Kebijakan Jafung Bidang LHSinkronisasi, sinergi, harmonisasi perangkat kebijakanTarget PrioritasRevitalisasi Kebijakan Jafung bidang LH : Amandemen Jafung PEDAL Pengembangan jafung PengawasBUP dan tunjangan jabatan fungsional;JUKLAK dan JUKNISDasar Hukum Jafung Bidang LH

Peningkatan Kapasitas Jafung Bidang LHPembinaan Teknis Jafung bidang LHTarget PrioritasPendidikan dan PelatihanPeningkatan kapasitas

Penataan Jafung Bidang LHSikronisasi kebijakan, mekanisme pembinaan dan pengembangan karier Target PrioritasPembinaan Tim Penilai daerah;Pengangkatan dan penataan kepangkatan pejabat fungsional;PeniIaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional;Pemenuhan butir kegiatan;Insentif dan disinsentif.Penataan jabatan fungsional

**********************************