76
Hal - 342 BAB IV Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 4.1.20.1 KONDISI UMUM. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.

4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101123524.1.20UrusanOt...tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada

Embed Size (px)

Citation preview

H a l - 3 4 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

4.1.20.1 KONDISI UMUM.

Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi

seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah

daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus

semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi

urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah

daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan

kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,

dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi

yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan

otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian

otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk

melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah

memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.

H a l - 3 4 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Perangkat daerah pemerintah Kota Semarang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota

Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,

keberadaan perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang.

Adapun terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah

anggota DPRD Kota Semarang sebanyak sebanyak 50 orang, dengan

struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua

DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C,

dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat,

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai

Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang

merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang merupakan

gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung Aparatur

Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun

2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4

orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah

1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah 141 orang, SLTA

berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291

orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah

H a l - 3 4 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4.987 orang, golongan III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah

3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.

4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM.

Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah,

kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas

pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan

wajib ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.

Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :

a. Program Program Penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran, termasuk peningkatan kualitas

pelelangan dengan sistem E procurement.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan

kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan

gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan

pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota

Semarang.

4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi

ahli waris PNS yang meninggal dunia.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

H a l - 3 4 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya

aparatur Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas

kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman

peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan

barang dan jasa pemerintah.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan ;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akuntabiltas

keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran,

penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan

daerah.

b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga

perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas

kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan

penyerapan aspirasi masyarakat.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di

daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan

sosialisasi produk hukum daerah, pengelolaan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi

penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat

kurang mampu di Kota Semarang, serta pembinaan keluarga

sadar hukum di daerah.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan

silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat,

Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah

lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.

H a l - 3 4 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara

pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam

maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,

Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan

penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik

Pemerintah Kota Semarang.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini diarahkan pada upaya – upaya meminimalkan

terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini

juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya

aparatur pengawas intern pemerintah.

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.

Program ini diarahkan pada penyempurnaan sistem informasi

penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian

melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program

ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi

tentang perangkat kelurahan.

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi

sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas

pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan

barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan

H a l - 3 4 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan,

bahan dan upah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada

upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal

BUMD.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota .

Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan

laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

11. Program Pengelolaan Aset Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset

daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan

pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan,

serta penghapusan aset daerah.

12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat

Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi

perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi

ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah,

dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini

juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek

kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah

Kota Semarang.

13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini diarahkan peningkatan kualitas pengelolaan

kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier

PNS, rekruitmen CPNS, pembinaan disiplin PNS, serta

pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain

itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas

pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan

bagi lurah yang berprestasi.

H a l - 3 4 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4.1.20.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.20.3.1 PENDANAAN

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 114.408.000 71,79 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 6.360.500.000 5.902.489.676 92,80

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

856.292.000 850.550.000 99,33

4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000 1.426.000 35,65

5. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.588.100.000 5.297.967.908 94,81 6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 835.500.000 822.062.000 98,39 7. Kegiatan Cinta Tanah Air 817.500.000 787.367.500 96,31 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH 100.000.000 74.102.449 74,10

9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang

86.550.000 78.730.000 90,96

10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang

129.252.000 110.777.000 85,71

JUMLAH SKPD 14.937.048.000 14.039.880.533 93,99

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 11. Pengendalian Kegiatan SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86

JUMLAH SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 12. Penyediaan alat tulis kantor 1.343.418.000 1.192.501.440 88,77 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 824.314.000 594.823.975 72,16 14. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.396.587.000 1.130.580.050 80,95

15. Penyediaan peralatan rumah tangga 897.407.000 639.846.406 71,30 16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 740.115.000 686.227.182 92,72

JUMLAH SKPD 5.201.841.000 4.243.979.053 81,59

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

342.375.000 142.729.150 41,69

18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan 1.098.750.000 887.240.000 80,75

JUMLAH SKPD 1.441.125.000 1.029.969.150 71,47

SKPD : Sekretariat DPRD 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.535.000 24.069.000 55,29 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 173.428.000 97.150.832 56,02

21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

50.400.000 46.500.000 92,26

22. Penyediaan jasa administrasi keuangan 187.800.000 88.020.000 46,87 23. Penyediaan jasa kebersihan kantor 135.434.000 134.710.000 99,47 24. Penyediaan Alat Tulis Kantor 452.099.000 384.474.250 85,04

H a l - 3 4 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.792.000 126.590.000 88,65 26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen.

Bangunan Kantor 126.085.000 123.891.356 98,26

27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga. 21.000.000 20.851.000 99,29 28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 53.475.000 53.475.000 100,00

29. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.160.584.000 969.589.840 83,54 30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 1.324.000.000 797.776.800 60,26

31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD

564.970.000 483.560.000 85,59

32. Penyediaan Jasa Keamanan 487.485.000 384.230.000 78,82

JUMLAH SKPD 4.923.087.000 3.734.888.078 75,86

SKPD : DPKAD 33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 310.000.000 76.853.110 24,79 34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 43.332.997.000 41.855.900.701 96,59

35. Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.707.000 33.412.700 84,15 36. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 212.816.250 85,13 37.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 699.511.000 483.230.675

69,08

38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

47.640.000 33.161.800

69,61

39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 10.813.000 72,09

40. Penyediaan Makanan dan Minuman

323.800.000 253.912.700

78,42

41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

620.000.000 474.122.359

76,47

42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

100.502.000 75.533.900 75,16

43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang

718.375.000 611.835.000 85,17

44. Pengelolaan Aset DPKAD 38.800.000 16.630.000 42,86

JUMLAH SKPD 46.496.332.000 44.138.222.195 94,93

SKPD : Inspektorat 45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 13,000,000 7,564,562 58,19

46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

15,000,000 4,726,525 31,51

47. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164,000,000 141,156,443 86,07 48.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130,000,000 122.910.319

94,55

49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46,000,000 38,501,000 83,70 50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 4,000,000 4,000,000 100,00

51. Penyediaan bahan logistik kantor 189,056,500 158,779,000 83,98 52. Penyediaan Makanan dan Minuman 55,000,000 48,788,280 88,71 53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 391,810,500 389,349,327 99,37

JUMLAH SKPD 1.007.867.000 915.775.456 90,86

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.688.000 32.688.000 100,00 55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 95.960.000 74.504.793 77,64

56. Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000 240.000 80,00 57. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.734.000 19.734.000 100,00 58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 59. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.600.000 50.600.000 100,00

H a l - 3 5 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

25.600.000 19.305.500 75,41

61. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

25.000.000 22.496.487 89,99

62. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari

25.000.000 23.158.009 92,63

63. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan

58.500.000 55.760.459 95,32

JUMLAH SKPD 342.382.000 307.487.248 89,81

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.490.000 32.688.000 92,10 65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 88.266.000 71.408.110 80,90

66. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.302.000 26.302.000 100,00 67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 68. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.700.000 40.700.000 100,00 69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 25.600.000 25.600.000 100,00

70. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor

25.500.000 23.937.625 93,87

71. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor

25.500.000 23.098.727

84,31

72. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan

58.500.000 55.723.214 95,25

JUMLAH SKPD 340.858.000 312.857.676 91,79

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.014.000 64.014.000 100,00 74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 116.402.000 100.515.184 86,35

75. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.800.000 31.800.000 100,00 76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 77. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100,00 78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 23.899.400 93,36

79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon

21.500.000 21.500.000 100,00

80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono

21.500.000 21.500.000

100,00

81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo

58.500.000 56.310.127 96,26

JUMLAH SKPD 409.516.000 389.738.711 95,17

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.598.000 45.064.000 82,54 83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 66.360.000 65.310.000 98,42

84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

6.400.000 3.934.550 61,48

85. Penyediaan jasa administrasi keuangan 250.000 100.000 40,00 86. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00

87. Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.800.000 28.800.000 100,00 88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 89. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.400.000 56.400.000 100,00 90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 21.523.500 84,08

91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel

29.300.000 27.686.443 94,49

92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari

29.300.000 27.906.427 95,24

H a l - 3 5 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan

59.308.000 57.705.983 97,30

JUMLAH SKPD 376.316.000 354.430.903 94,18

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.978.000 57.558.000 94,39 95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 105.900.000 93.888.395 88,66

96. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.100.000 38.100.000 100,00 97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.740.000 20.318.000 97,97 98. Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor 4.300.000 2.416.725 56,20

99. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.040.000 98.627.500 89,63 100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 25.600.000 12.139.500 47,42

101. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)

23.900.000 23.215.564 97,14

102. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)

23.900.000 22.428.946 93,84

103. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013)

56.900.000 53.992.544 94,89

JUMLAH SKPD 470.358.000 422.685.174 89,86

SKPD : Kecamatan Gunungpati 104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 51.900.000 32.832.000 63,26 105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 128.900.000 98.246.088 76,22

106. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.950.000 42.950.000 100,00 107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 108. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00

109. Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000 87.000.000 100,00 110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 24.566.000 95,96

111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan

29.754.000 25.901.564 87,05

112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo

29.754.000 28.672.387 96,36

113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro

59.754.000 57.077.179 95,52

JUMLAH SKPD 474.612.000 416.590.284 87,77

SKPD : Kecamatan Tugu 114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.408.000 42.408.000 100,00 115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 54.000.000 54.000.000 100,00

116. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00 117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 118. Penyediaan Makanan dan Minuman 53.640.000 53.640.000 100,00 119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 25.600.000 100,00

120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon

26.000.000 26.000.000 100,00

121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan

26.000.000 26.000.000 100,00

122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo

60.050.000

59.231.623 98,64

JUMLAH SKPD 312.298.000 311.479.623 99,74

SKPD : Kecamatan Mijen 123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.906.000 25.166.000 90,18 124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 78.900.000 60.632.790 76,85

125. Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.280.000 33.280.000 100,00

H a l - 3 5 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.421.000 11.421.000 100,00 127. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 100,00

128. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.000.000 68.982.500 99,97 129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 22.392.000 87,47

130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo

28.500.000 27.577.593 96,76

131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari

28.500.000 27.760.803 97,41

132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman

58.500.000 57.849.217

98,89

JUMLAH SKPD 363.607.000 337.061.903 92,70

SKPD : Kecamatan Genuk 133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.338.000 79.338.000 100,00 134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 140.560.000 97.203.148 69,15

135. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.912.100 31.791.100 99,62 136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.096.400 7.121.000 87,95 137. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.205.000 3.205.000 100,00

138. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.400.000 54.830.000 93,89 139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 24.182.000 94,46

140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)

28.622.000 26.538.808 92,72

141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)

28.622.000 26.814.116 93,68

142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)

60.989.500 58.488.991 95,90

JUMLAH SKPD 465.345.000 409.512.163 88,00

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.448.000 5.448.000 100,00 144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 99.600.000 68.770.868 69,05

145. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 30.000.000 100,00 146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 100,00 147. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.300.000 36.300.000 100,00 148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 19.614.000 76,62

149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor

25.000.000 22.552.339 90,21

150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur

25.000.000 23.355.770 93,42

151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan

58.500.000 56.702.219 96,93

JUMLAH SKPD 311.448.000 268.743.196 86,29

SKPD : Kecamatan Tembalang 152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.878.400 27.780.400 99,65 153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 86.040.000 76.829.000 89,29

154. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.540.000 40.540.000 100,00 155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.224.000 12.224.000 100,00 156. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.665.000 10.665.000 100,00

157. Penyediaan Makanan dan Minuman 85.400.000 85.400.000 100,00 158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 26.500.000 23.765.500 89,68

159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)

30.295.500 28.728.850 94,83

H a l - 3 5 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang)

30.295.500 30.295.500 100,00

161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh)

60.295.500 58.972.400 97,81

JUMLAH SKPD 410.133.900 395.200.650 96,36

SKPD : Kecamatan Candisari 162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95,724,000 52,788,000 55,15 163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 132,300,000 61,763,135 46,68

164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300,000 100,000 33,33 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,433,850 17,400,000 71,21 166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,600,000 4,815,000 85,98 167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 83,850,000 83,147,000 99,16

168. Penyediaan Makan dan Minum 37,873,550 28,200,000 74,46 169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25,600,000 20,155,500 78,73

170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi

25.000.000 20.978.521 83,91

171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari

25.000.000 19.920.825 79,68

172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh

58.500.000 54.115.647 92,51

JUMLAH SKPD 513.881.700 363.283.728 70,69

SKPD : Kecamatan Banyumanik 173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 81.720.000 76.272.000 93,33 174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 135.900.000 95.507.715 70,28

175. Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.400.000 44.400.000 100,00 176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.406.000 16.406.000 100,00 177. Penyediaan Makanan dan Minuman 112.500.000 112.500.000 100,00 178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 13.058.500 51,01

179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto

25.500.000 25.438.265 99,76

180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan

25.500.000 21.641.132 84,87

181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik

55.500.000 53.110.562 95,69

JUMLAH SKPD 523.026.000 458.334.174 87,63

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.004.000 39.936.000 67,68 183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 161.727.790 70.861.422 43,82

184. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.100.000 11.100.000 100,00 186. Penyediaan Makanan dan Minuman 45.660.000 45.660.000 100,00 187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 24.482.000 95,63

188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan

29.800.000 29.800.000 100,00

189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur

29.800.000 28.272.282 94,87

190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji

59.800.000 58.414.164 97,68

JUMLAH SKPD 445.891.790 331.925.868 74,44

SKPD : Kecamatan Gayamsari 191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 17.562.000 99,19 192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 110.400.000 58.180.271 52,70

H a l - 3 5 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

193. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 24.000.000 100,00 194. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.600.000 15.600.000 100,00 195. Penyediaan Makanan dan Minuman 84.000.000 84.000.000 100,00 196. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 22.982.000 89,77

197. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari

28.600.000 28.413.000 99,35

198. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo

28.600.000 26.217.428 91,67

199. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan

58.600.000 53.334.740 91,01

JUMLAH SKPD 393.106.000 330.289.439 84,02

SKPD : Kecamatan Pedurungan 200. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 16.344.000 92,31 201. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.000.000 14.000.000 100,00

202. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

111.300.000 79.876.833 71,77

203. Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.000.000 46.000.000 100,00 204. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 205. Penyediaan Makanan dan Minuman 74.200.000 74.200.000 100,00 206. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 22.892.000 89,42

207. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon

29.754.000 29.754.000 100,00

208. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul

29.754.000 27.615.403 92,81

209. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah

48.254.000 46.608.939 96,59

JUMLAH SKPD 406.168.000 366.891.175 90,33

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 210. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 5.448.000 30,77 211. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 35.040.000 24.833.337 70,87

212. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.614.000 1.550.000 96,03

213. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.300.000 18.111.125 93,84 214. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.749.000 53.617.730 99,76 215. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 84.960.200 99,95 216. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 993.100 99,31

217. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.552.000 2.832.000 51,01

218. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.800.000 4.800.000 100,00 219. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 1.360.000 699.000 51,40

220. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.700.000 22.694.300 99,97 221. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 217.788.000 186.684.652 85,72

222. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 92.339.000 88.287.600 95,61 223. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian 38.312.000 25.712.000 67,11

JUMLAH SKPD 596.260.000 521.223.044 87,42

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 224. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 46,144,000 38,358,687 83,13

225. Penyediaan Alat Tulis Kantor 68,346,400 67,931,400 99,39 226. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37,338,500 35,020,000 93,79 227. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,480,000 1,480,000 100,00

H a l - 3 5 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

( %

228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,625,000 7,625,000 100,00 229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3,360,000 3,360,000 100,00

230. Penyediaan Makanan dan Minuman 52,500,000 40,735,000 77,59 231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 79,900,000 53,806,000 67,34

JUMLAH SKPD 296.693.900 248.316.087 83,69

JUMLAH PROGRAM 82.109.201.290 75.278.372.461 91,68

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 5.547.243.000 5.312.024.000 95,76 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 763.270.000 688.084.450 90,15 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 145.100.000 103.107.000 71,06 4. Pengadaan meubeler 2.489.335.000 2.039.495.150 81,93 5. Pengadaan komputer 2.950.442.000 2.632.786.000 89,23 6. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 134.840.000 123.397.700 91,51 7. Pengadaan alat-alat studio 373.080.000 306.470.550 82,15 8. Pengadaan peralatan dapur 113.140.000 93.654.000 82,78 9. Pengadaan alat komunikasi 111.140.000 82.592.000 74,31

JUMLAH SKPD 12.627.590.000 11.381.610.850 90,13

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel) 10. Pembangunan Gedung Kantor 256.461.000

213.654.000 83,31

11. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.948.730.000

1.720.393.900

88,28

12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.007.299.000 3.536.404.650 88,25 13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 273.565.000 185.958.425 67,98 14. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional 2.958.863.000 2.774.167.500 93,76

15. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

2.494.101.000 2.356.371.854 94,48

16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

724.363.000 643.142.800 88,79

17. Pemeliharaan rutin/berkala 38.775.000 23.920.000 61,69

JUMLAH SKPD 12.702.157.000 11.454.013.129 90,17

SKPD : Sekretariat DPRD 18. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.190.915.000 986.840.000 82,86 19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 439.000.000 385.866.000 87,90 20. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 153.545.000 146.719.500 95,55 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 131.624.000 115.593.250 87,82 22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 155.809.000 134.164.000 86,11 23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.750.032.000 1.630.201.249 93,15 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 120.544.000 102.725.800 85,22

25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

151.893.000 135.788.000 89,40

26. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.750.000 12.500.000 79,37

JUMLAH SKPD 4.109.112.000 3.650.397.799 88,84

SKPD : DPKAD 27. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000 706.040.000 88,26 28. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 597.859.000 528.449.600 88,39 29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.600.000 360.844.000 86,41 30. Pengadaan Mebeluer 233.000.000 210.751.000 90,45

H a l - 3 5 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.101.128.000 1.004.687.627 91,24

32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

104.660.000 81.574.999 77,94

33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

183.030.000 151.217.158 82,62

34. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 11.935.500 79,57

JUMLAH SKPD 3.452.277.000 3.048.762.384 88,51

SKPD : Inspektorat 35. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 49,070,000 46,702,250 95,17 36. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,600,500 22,572,850 99,88 37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 90,000,000 75,020,280 83,36

38. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

40,000,000 40,000,000 100,00

39. Pengadaan 1 kendaraan roda 4 225,000,000 210,910,000 93,74

JUMLAH SKPD 426,670,500 395,205,380 88,64

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 40. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.158.000 82.158.000 100,00 41. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 100,00 42.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00

43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.000.000 19.150.000 87,05 44. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 179.774.000 151.929.300 84,51

45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.500.000 1.500.000 100,00

46. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.000.000 13.000.000 100,00

47. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 41.730.000 96,52 48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 61.566.000 60.941.000 98,98 49. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas operasional 5.376.000 3.123.500 58,10

JUMLAH SKPD 344.452.000 309.373.800 89,82

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 50. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3.866.423 3.850.000 99,58 51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.045.000 43.250.000 98,20 52. Pengadaan mebeluer 8.000.000 8.000.000 100,00 53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 100,00 54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.750.000 40.750.000 100,00

55. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

108.652.000 104.246.500 95,95

56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10.000.000 10.000.000 100,00

57. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 54.800.000 52.930.500 96,59

58. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

3.925.000 2.086.300 53,15

JUMLAH SKPD 281.038.423 272.113.300 96,82

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 59. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 98.811.000 98,81 60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.176.000 40.176.000 100,00 61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 184.368.000 122.335.500 66,35

62. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

11.752.000 11.352.000 96,60

63. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000 1.800.000 72,00 64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional

10.550.000 10.550.000 100,00

JUMLAH SKPD 634.309.423 559.224.100 88,16

H a l - 3 5 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 89.951.573 89.828.072 99,86 66. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 67. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.498.000 4.498.000 100,00 68. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.275.000 23.275.000 100,00 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 141.291.000 128.460.000 90,92

70. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

11.250.000 11.250.000 100,00

JUMLAH SKPD 920.124.996 832.085.172 90,43

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 71. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.717.625 127.289.000 98,13 72. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.800.000 1.800.000 100,00 73. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 74. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 179.815.000 164.123.000 91,27

75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9.200.000 8.475.000 92,12

76. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

5.660.000 5.660.000 100,00

JUMLAH SKPD 1.280.967.621 1.174.082.172 91,66

SKPD : Kecamatan Gunungpati 77. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68.700.000 68.517.000 99,73 78. Pengadaan Mebelair 30.000.000 29.805.000 99,35 79. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.200.000 1.200.000 100,00 80. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.020.000 73.510.000 99,31 81. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 142.422.000 133.266.000 93,57

82. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.800.000 3.800.000 100,00

83. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 84. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 7.600.000 3.643.725 47,94

JUMLAH SKPD 328.742.000 314.741.725 95,74

SKPD : Kecamatan Tugu 85. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.800.000 57.000.000 98,62 86. Pengadaan Mebeleur 10.224.000 10.224.000 100,00 87. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.000.000 57.000.000 100,00 88. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.078.000 39.078.000 100,00 89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 5.865.000 5.865.000 100,00

90. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.208.000 77.216.000

96,27

91. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

19.500.000 19.500.000 100,00

92. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 90.000.000 89.595.000 99,55

JUMLAH SKPD 359.675.000 355.478.000 98,83

SKPD : Kecamatan Mijen 93. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 41.560.000 40.832.000 98,25 94. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 95. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.250.000 51.090.000 99,69 96. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 143.540.000 129.936.000 90,52

97. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.506.000 13.506.000 100,00

98. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 99. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 25.550.000 25.385.000 99,35

100. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

4.450.000 2.442.500 54,89

JUMLAH SKPD 283.256.000 266.591.500 94,12

H a l - 3 5 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : Kecamatan Genuk 101. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 120.572.000 116.952.000 97,00 102. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00 103. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27.490.000 26.468.000 96,28 104. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 113.906.000 101.537.000 89,14

105. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

17.820.000 15.429.000 86,58

106. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir 1.000.000 1.000.000 100,00 107. Rehab sedang/berat gedung kantor 40.000.000 39.630.000 99,08 108. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 5.350.000 4.584.875 85,70

JUMLAH SKPD 327.138.000 306.600.875 93,72

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 109. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.347.547 49.850.000 99,01 110. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 111. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.000.000 39.650.000 99,13 112. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional 133.398.400 131.000.000 98,20

113. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.000.000 13.000.000 100,00

114. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor 8.700.000 8.650.000 99,43 115. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas oprasional 2.200.000 2.153.100 97,87

JUMLAH SKPD 252.645.947 249.303.100 98,68

SKPD : Kecamatan Tembalang 116. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000 16.800.000 98,82 117. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 86.050.000 85.310.000 99,14 118. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 5.000.000 3.800.000 76,00

119. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 11.000.000 100,00 120. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.000.000 26.000.000 100,00 121. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 98.658.500 96.416.000 97,73

122. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

21.000.000 21.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 264.708.500 260.326.000 98,34

SKPD : Kecamatan Candisari 123. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas operasional 9,050,000 2,143,900 23,69

124. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7,800,000 4,800,000 61,54 125. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29,250,000 29,250,000 100,00 126. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 127,348,000 96,733,000 75,96

127. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

21,580,000 3,881,200 17,99

128. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 86,549,225 86,101,465 99,48

JUMLAH SKPD 281,577,225 222,909,565 79,16

SKPD : Kecamatan Banyumanik 129. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 31.599.000 22.015.364 69,67 130. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000 15.000.000 100,00 131. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 154.732.000 154.504.000 99,85 132. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 150.255.000 144.761.300 96,34

133. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12.240.000 12.240.000 100,00

134. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000 2.000.000 100,00 135. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36.750.000 35.946.000 97,81 136. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 4.500.000 4.006.970 89,04

H a l - 3 5 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

JUMLAH SKPD 407.076.000 390.701.634 95,92

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 137. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 100,00 138. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 139. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.000.000 29.000.000 100,00 140. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 119.948.000 110.954.000 92,50

141. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9.400.000 9.400.000 100,00

142. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 143. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 24.780.000 24.700.000 99,68 144. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 40.924.000 40.540.000 99,06 145. Rehabilitasi sedang/berat instalasi 3.600.000 3.600.000 100,00 146. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 3.493.000 87,33

JUMLAH SKPD 285.052.000 275.087.000 96,50

SKPD : Kecamatan Gayamsari 147. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 43.651.000 43.651.000 100,00 148. Pengadaan Mebeleur 12.100.000 12.100.000 100,00 149. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 150. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.500.000 23.500.000 100,00 151. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 123.122.000 113.831.500 92,45

152. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6.950.000 6.950.000 100,00

153. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 154. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 110.000.000 109.735.000 99,76 155. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 5.775.000 3.411.350 59,07

JUMLAH SKPD 331.598.000 319.678.850 96,41

SKPD : Kecamatan Pedurungan 156. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor 16.800.000 16.800.000 100,00

157. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.658.000 2.658.000 100,00 158. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 159. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 139.520.000 138.920.000 99,57 160. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.000.000 38.500.000 91,67 161. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 156.504.000 150.334.000 96,06

162. Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor 114.000.000 111.801.000 98,07 163. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan

(STNK) 4.000.000 4.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 480.482.000 468.013.000 97,40

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 164. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.295.000 14.000.000 97,94 165. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 141.750.000 137.079.250 96,70

166. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

230.620.000 202.072.725 87,62

167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler 12.000.000 12.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 398.665.000 365.151.975 91,59

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 168. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,000,000 185,859,000 92,93 169. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85,457,800 82,458,000 96,49 170. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan

Peralatan Kantor 20,675,000 20,675,000 100,00

171. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 41,650,000 41,650,000 100,00 172. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 101,653,000 92,514,820 91,01

JUMLAH SKPD 449.435.800 423.156.820 94,15

JUMLAH PROGRAM 44.879.057.435 40.519.770.172 90,29

H a l - 3 6 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : Sekretariat DPRD 1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 333.580.000 304.580.000 91,31

JUMLAH SKPD 333.580.000 304.580.000 91,31

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 306.100.000 230.816.000 75,41

3 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu 2.958.530.000 40.873.780 1,38

JUMLAH SKPD 3.264.630.000 271.689.780 8,32

JUMLAH PROGRAM 3.598.210.000 576.269.780 16,02

4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 95.000.000 85.095.000 89,57 2 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan

PNS Pemerintah Kota Semarang 40.000.000 37.250.000 93,13

JUMLAH PROGRAM 135.000.000 122.345.000 90,63

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa

Pemerintah 175.000.000 131.672.000 75,24

JUMLAH SKPD 175.000.000 131.672.000 75,24

SKPD : Sekretariat DPRD 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) 186.480.000 153.432.000 82,28

JUMLAH SKPD 186.480.000 153.432.000 82,28

SKPD : DPKAD 3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 225,000,000 92,666,000 4,12 4 Implementasi Pengelolaan Keuangan Bendahara

dengan sistem Komputerisasi 120,000,000 53,882,500 4,49

5 Implementasi Pendataan Surat Menyurat Sistem Komputer

120,000,000 108,480,500 9,03

JUMLAH SKPD 465,000,000 255,029,000 5,48

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72

JUMLAH SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72

JUMLAH PROGRAM 856.480.000 339.914.300 39,69

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

H a l - 3 6 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 63.000.000 60.000.000 95,24

JUMLAH SKPD 63.000.000 60.000.000 95,24

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

SKPD Kota Semarang 190.000.000 185.258.900 97,50

3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda 57.500.000 48.966.450 85,16

JUMLAH SKPD 247.500.000 230.984.350 93,33

SKPD : Sekretariat DPRD 4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 410.508.000 371.603.750 90,52

5 Penyusunan Renja SKPD 14.453.000 6.728.000 46,55 6 Penyusunan LAKIP 7.134.000 7.134.000 100,00 7 Penyusunan RKA dan DPA Murni dan

Perubanan 28.906.000 28.906.000 100,00

JUMLAH SKPD 461.001.000 414.371.750 89,89

SKPD : DPKAD 8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20,000,000 14,875,000 74,38 9 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 20,000,000 13,820,000 69,10

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 63,000,000 38,758,000 61,52 11 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah) 15,000,000 12,345,000 82,30

12 Penyusunan Renja SKPD 24,000,000 21,486,700 89,53 13 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 54,624,000 41,364,000 75,72

14 Evaluasi Standar Pelayanan Publik 32,000,000 23,892,150 74,66 15 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA

Perubahan 72,000,000 48,265,000 67,03

JUMLAH SKPD 300,624,000 214,805,850 71,45

SKPD : Inspektorat 16 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 15,504,000 14.944.000 96,39 17 Penyusunan lakip 15,500,000 14.450.000 93,23 18 Penyusunan renja skpd 15,500,000 15.350.000 99,03 19 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 34,800,000 31.950.000 91,81

JUMLAH SKPD 81,304,000 77,644,000 94,33

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.700.000 2.700.000 100,00 21 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 2.325.000 2.325.000 100,00 22 Penyusunan lakip 1.875.000 1.875.000 100,00

23 Penyusunan lkpj skpd 3.375.000 3.375.000 100,00 24 Penyusunan renja skpd 1.500.000 1.500.000 100,00 25 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu 42.955.000 34.240.000 79,71

26 Penyusunan pelaporan akhir tahun 7.080.000 7.080.000 100,00

JUMLAH SKPD 61.810.000 53.095.000 85,90

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.661.000 33.661.000 100,00

28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd

8.000.000 8.000.000 100,00

29 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

19.320.000 19.320.000 100,00

JUMLAH SKPD 60.981.000 60.981.000 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 30 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 36.600.000 36.600.000 100,00

H a l - 3 6 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

31 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

1.140.000 1.140.000 100,00

32 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 1.140.000 1.140.000 100,00 33 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja

Pertanggung Jawaban) 1.140.000 1.140.000 100,00

34 Penyusunan RKA dan DPA 1.340.000 1.340.000 100,00

JUMLAH SKPD 41.360.000 41.360.000 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

35 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu

50.400.000 50.400.000 100,00

36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

63.242.000 63.242.000 100,00

JUMLAH SKPD 113.642.000 113.642.000 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 37 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.196.000 3.156.000 98,75

38 Penyusunan lakip 1.120.000 1.120.000 100,00 39 Penyusunan renja skpd 2.120.000 2.100.000 99,06 40 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu 29.892.000 29.892.000 100,00

41 Penyusunan bahan lkpj 1.120.000 1.120.000 100,00

JUMLAH SKPD 37.448.000 37.388.000 99,84

SKPD : Kecamatan Gunungpati 42 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.175.000 7.175.000 100,00

43 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

33.900.000 33.400.000 98,53

JUMLAH SKPD 41.075.000 40.575.000 98,78

SKPD : Kecamatan Tugu 44 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.489.600 7.489.600 100,00

45 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

24.600.000 24.600.000 100,00

JUMLAH SKPD 32.089.600 32.089.600 100,00

SKPD : Kecamatan Mijen 46 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.964.000 7.749.000 97,30

47 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

29.300.000 29.300.000 100,00

JUMLAH SKPD 37.264.000 37.049.000 99,42

SKPD : Kecamatan Genuk 48 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.501.000 7.948.800 93,50

49 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

20.100.000 20.100.000 100,00

JUMLAH SKPD 28.601.000 28.048.800 98,07

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 50 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.000.000 21.995.700 99,98

51 Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu

32.100.000 32.100.000 100,00

JUMLAH SKPD 54.100.000 54.095.700 99,99

SKPD : Kecamatan Tembalang 52 Penyusunan RKA dan DPA 1.780.000 1.060.000 59,55 53 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah) 1.960.000 1.180.000 60,20

54 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

2.500.000 1.540.000 61,60

55 Penyusunan Renja 2.500.000 1.540.000 61,60

H a l - 3 6 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

56 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

31.200.000 31.200.000 100,00

JUMLAH SKPD 39.940.000 36.520.000 91,44

SKPD : Kecamatan Candisari 57 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.960.000 5.120.000 57,14

58 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

30.360.000 17.204.000 56,67

JUMLAH SKPD 39.320.000 22.324.000 56,78

SKPD : Kecamatan Banyumanik 59 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.936.000 19.900.000 99,82

60 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

24.900.000 24.900.000 100,00

JUMLAH SKPD 44.836.000 44.800.000 99,92

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 61 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.420.000 3.252.000 95,09

62 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

29.100.000 29.100.000 100,00

JUMLAH SKPD 32.520.000 32.520.000 99,48

SKPD : Kecamatan Gayamsari

63 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.302.000 9.193.000 98,83

64 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

31.604.000 31.604.000 100,00

JUMLAH SKPD 40.906.000 40.797.000 99,73

SKPD : Kecamatan Pedurungan 65 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara,

Pembantu 7.050.000 7.049.000 99,99

66 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.460.000 50.460.000 100,00

JUMLAH SKPD 57.510.000 57.509.000 100,00

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 67 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.212.500 18.332.250 95,42

68 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.212.500 7.790.350 94,86 69 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran 8.212.500 7.650.500 93,16

70 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.212.500 16.934.400 88,14 71 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7.260.000 7.007.500 96,52 72 Penyusunan LKPJ SKPD 19.212.500 18.547.500 96,54 73 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu Bendahara 35.940.000 35.940.000 100,00

74 Penyusunan Profil SKPD 8.212.500 7.970.500 97,05 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA

Perubahan SKPD 7.260.000 7.007.500 96,52

JUMLAH SKPD 132.735.000 127.180.500 95,82

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 75 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.340.000 6.948.000 94,66

76 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.966.000 2.850.000 71,86 77 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 3.966.000 2.958.000 74,58

78 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.340.000 6.948.000 94,66 79 Penyusunan RKA dan DPA 5.195.000 4.668.000 89,86 80 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 7.340.000 7.104.000 96,78 81 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 28.200.000 28.200.000 100,00

H a l - 3 6 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

82 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

7.340.000 6.994.000 95,29

83 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

7.340.000 6.994.000 95,29

JUMLAH SKPD 78.027.000 73.664.000 94,41

JUMLAH PROGRAM 2.189.403.600 1.983.421.550 90,59

Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 46.500.000 5.440.000 11,70 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko 4.922.800.000 4.774.041.110 96,98

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.077.278.000 546.493.000 50,73 4 Rapat-rapat Paripurna 1.875.000.000 1.775.000.000 94,67 5 Kegiatan Reses 11.874.150.000 7.986.661.165 67,26 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD 2.378.595.000 2.185.673.500 91,89

7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.536.800.000 2.196.994.697 86,60 8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan

dengan Instansi Pemerintah Pusat 3.390.320.000 1.962.958.711 57,90

9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

7.079.640.000 3.635.871.510 51,36

JUMLAH PROGRAM 42.260.723.000 28.705.005.203 67,92

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

719.679.600 344.114.600 47,81

2 Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang 90.000.000 68.664.300 76,29 3 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan 57.350.000 41.087.000 71,64

JUMLAH SKPD 867.029.600 453.865.900 52,35

SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) 4 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri

melaks.tugas pemerintahan 1.469.322.000 1.131.604.850 77,02

JUMLAH SKPD 1.469.322.000 1.131.604.850 77,02

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 5 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.282.972.000 976.496.177 76,11 6 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah 1.000.000.000 560.891.986 56,09

H a l - 3 6 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE REALISASI

(%)

7 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

2.498.100.000 2.042.904.651 81,78

8 Peningkatan Stabilitas Wilayah 1.909.996.000 996.093.300 52,15

9 Kegiatan Keprotokolan 505.000.000 464.598.500 92,00

JUMLAH SKPD 7.196.068.000 5.040.984.614 70,05

JUMLAH PROGRAM 9.532.419.600 6.626.455.364 69,51

3. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 1 Penyusunan standar satuan harga 540.050.000 352.488.050 65.27 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan

BMD di lingkungan setda dan rumdin pimpinan

3 Penyusunan laporan pengadaan BMD di lingkungan sekretariat daerah kota semarang

125.725.000 93.395.000 74.29

4 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan setda dan rumdin pimpinan

90.980.000 72.567.500 79.76

5 Penyusunan standar satuan harga 160.450.000 85.719.500 53.42

JUMLAH SKPD 917,205,000 604,170,050 65.87

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 6 Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan

Upah 155.000.000 130.302.500 84.07

7 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 100.000.000 52.266.500 52.27 8 Pengadaan Sistem E-Procurement 255.000.000 209.603.900 82.20 9 Pnyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah 50.000.000 42.970.800 85.94

10 Peningkatan Administrasi Kegiatan Pembangunan 303.000.000 222.590.400 73.46 11 Peningkatan Pengembangan Unit Layanan

Pengadaan 1.911.999.300 1.315.613.555 68.81

JUMLAH SKPD 2,774,999,300 1,973,347,655 71.11

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 12 Peningkatan kualitas SDM BUMD 60.000.000 56.198.500 93.66 13 Sistem Perekonomian Daerah 60.000.000 38.836.000 64.73 14 Penyusunan Raperda penyertaan modal 175.000.000 78.795.700 45.03

JUMLAH SKPD 295,000,000 173,830,200 58.93

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan ! 15 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 63.000.000

18.870.000

29.95

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 16 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 118.000.000

79.839.250

67.66

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 17 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 156.000.000

60.260.250

38.63

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 18 Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan 80.000.000

23.101.000

28.88

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 19 Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan

81.000.000 20.320.750 25,09

H a l - 3 6 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Kecamatan Gunungpati 20 Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan 172.000.000

76.442.566

44.44

SKPD : Kecamatan Tugu 21 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 37.000.000

37.000.000

100.00

SKPD : Kecamatan Mijen 22 Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah

kecamatan dan kelurahan 120.000.000

55.523.250

46.27

SKPD : Kecamatan Genuk 23 Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah

Kelurahan dan Kecamatan 133.000.000 111.478.000 83.82

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 24 Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan 63.000.000

23.232.500

36.88

SKPD : Kecamatan Tembalang 25 Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 241.000.000

101.096.750

41.95

SKPD : Kecamatan Candisari 26 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 62,000,000 20,587,000 33.20

SKPD : Kecamatan Banyumanik 27 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 179.000.000

67.076.250

37.47

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 28 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 198.000.000

80.436.500

40.62

SKPD : Kecamatan Gayamsari 29 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan

kecamatan dan kelurahan 61.000.000

24.909.000

40.83

SKPD : Kecamatan Pedurungan 30 Optimalisasi Pemungutan PBB OlehPemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan 236.000.000

92.816.850

39.33

SKPD : DPKAD

31 Penyusunan analisa standar belanja 60.000.000 38.000.000 63.33 32 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah 107.720.000 84.927.150 78.84

33 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

257.720.000 186.605.000 72.41

34 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

338.000.000 108.672.800 32.15

35 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

367.275.000 189.098.600 51.49

36 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

347.654.000 183.892.300 52.90

37 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

296.159.000 201.420.950 68.01

38 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

316.459.000 152.035.750 48.04

39 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

263.932.000 221.016.950 83.74

40 Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Gaji danTunjangan

156.200.000 81.855.650 52.40

41 Sosialisasi PP Belanja Gaji 36.000.000 0 0.00 42 Pengkartuan dan Penyusunan data Gaji PNS 37.600.000 22.558.600 60.00 43 Koordinasi Penelitian SPJ SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang 216.000.000 116.984.475 54.16

44 Evaluasi Pendapatan dan Belanja 433.380.000 381.225.000 87.97 45 Pemeriksaan Pajak Daerah 487.671.000 389.753.000 79.92

H a l - 3 6 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

46 Pemberian Hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi

755.000.000 709.499.950 93.97

47 Pemberian Hadiah Kepada WP Daerah yang Berprestasi

151.275.000 120.557.930 79.69

48 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

29.772.000 28.617.450 96.12

49 Monitoring Pinjaman / Lain-lain Pendapatan Pemerintah Kota Semarang

215.666.000 184.675.175 85.63

50 Updating Obyek Pajak Daerah 182.400.000 70.270.000 38.53 51 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame 485.600.000 91.650.000 18.87 52 Pedukung Yustisi Pajak Daerah 521.700.000 337.121.000 64.62 53 Monitoring Kepatuhan Pembayaran Pajak 193.950.000 169.350.000 87.32 54 Pengawasan, Pemungutan dan Penungguan Pajak

Daerah 600.000.000 408.925.000 68.15

55 Monitoring dan Evaluasi Belanja bantuan 200.000.000 138.562.100 69.28 56 Publikasi Laporan Keuangan Daerah 105.850.000 102.895.250 97.21 57 Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota

Semarang 30.000.000 0 0.00

58 Penyusunan Produk Hukum 314.000.000 145.267.269 46.26 59 Pedampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Ikd 104.960.000 81.785.925 77.92 60 Penatausahaan Pendapatan dan Belanja

(Rekening Timbal Balik) 152.487.000 117.048.000 76.76

61 Pemantapan LPJ APBD kpd Bend Penerima,Pengeluaran,PPK,Pembuku dlm Rangka Penyusunan LKD

434.584.000 400.543.050 92.17

62 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 563.200.000 382.061.400 67.84 63 Publikasi Perda APBD dan Perda Perubahan

APBD 236.580.000 226.920.000 95.92

64 Penyusunan peraturan KDH tentang Pergeseran Anggaran

28.000.000 5.580.000 19.93

65 Penyusunan CALK 98.689.000 81.623.500 82.71 66 Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana

Transfer 312.915.000 292.551.475 93.49

67 Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Relklame 220.000.000 184.427.900 83.83 68 Penagihan Pajak Restoran 112.800.000 112.500.000 99.73 69 Pengelolaan dan Pengembangan Simpad 200.000.000 72.000.000 36.00 70 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD 150.000.000 50.883.810 33.92 71 Sosialisasi Perda-perda Pajak daerah 140.000.000 21.825.000 15.59 72 Pengadministrasian penerbitan dan pengiriman

SKPD, SKPDKB/SPSM 100.000.000 72.800.000 72.80

73 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan 154.880.000 152.297.500 98.33 74 Penyusunan himpunan SK tentang Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD 60.000.000 35.570.000 59.28

75 Penyusunan Neraca 130.937.000 123.640.350 94.43 76 Penyusunan Laporan Operasional 141.457.000 130.469.000 92.23 77 Penyusunan LRA Rincian 163.718.000 157.795.000 96.38 78 Penyusunan Arus Kas 96.992.000 90.781.000 93.60 79 Penyusunan Pengantar LPJP APBD 32.681.000 29.436.400 90.07 80 Validasi Data Penerimaan BPHTB 450.000.000 375.501.000 83.44 81 Penunjang Kegiatan Kas Daerah 200.000.000 149.150.000 74.58 82 Penyusunan Buku Selayang Pandang 84.000.000 57.095.000 67.97 83 Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH

21 Pegawai 207.000.000 0 0.00

84 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD 200.000.000 87.376.700 43.69 85 Verifikasi Data Rekening PJU 262.000.000 232.500.000 88.74 86 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 270.000.000 58.226.100 21.57 87 Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 405.400.000 0 0.00 88 Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB 959.693.000 750.237.000 78.17 89 Operasi Sisir PBB 373.427.000 195.470.000 52.34 90 Pekan Panutan PBB 141.475.000 99.640.000 70.43

H a l - 3 6 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

91 Operasi Bhakti PBB 288.890.000 158.980.000 55.03 92 Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan PBB 515.250.000 0 0.00 93 Monitoring dan Evaluasi Pelmbayaran PBB 831.600.000 364.623.800 43.85 94 Monitoring Aplikasi Pelayanan PBB 202.200.000 175.506.000 86.80 95 Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD 300.000.000 185.162.500 61.72 96 Optimalisasi Penerimaan PPH 21 dan OPDN 181.500.000 143.480.100 79.05 97 Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD 337.600.000 180.647.600 53.51 98 Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah 150.000.000 138.456.400 92.30 99 Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB Tahun

2014 400.000.000 192.129.000 48.03

100 Updating NJOP Tahun 2014 700.000.000 432.610.000 61.80 101 Pengadministrasian, Penerbitan & Penyampaian

SPPT PBB Tahun 2013 1.814.880.000 1.304.934.245 71.90

JUMLAH SKPD 22.354.778.000 13.842.105.020 61,92

JUMLAH PROGRAM 26.341.982.300 16.593.452.925 62,99

4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : DPKAD 1 Asistensi Laporan Keuangan pada SKPD 154.224.000 150.067.700 97,31

JUMLAH PROGRAM 154.224.000 150.067.700 97,31

5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Inspektorat 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 981.572.000 839.854.100 85,56

2 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

185.404.000 133.810.750 72,17

3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

125.356.000 105.117.000 83,85

4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 859.682.000 718.204.000 83,79 5 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 138.456.500 127.241.970 91,90 6 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 145.500.000 141.496.500 97,25 7 Evaluasi lakip skpd 85.500.000 79.825.000 93,36 8 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 35.500.000 34.680.000 97,69 9 Sidak Penegakan Disiplin Aparatur 210.500.000 183.291.500 87,01

10 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (lp2p)

70.000.000 68.481.680 97,83

11 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 372.599.500 281.674.000 75,60 12 Evaluasi spip 56.000.000 23.856.500 42,60

JUMLAH PROGRAM 3.266.070.000 2.793.498.580 85,53

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 13 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan

Dibawahnya 775.599.000 660.241.300 85,13

14 Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan di Kota Semarang

50.000.000 24.277.000 48,55

H a l - 3 6 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

15 Kerja Bakti Massal Kota Semarang 90.000.000 55.815.500 62,02 16 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen pemerintah desa 500.000.000 208.592.450 41,72

17 Pengadaan sarana prasarana Kelurahan (Buku administrasi & papan monografi

118.586.000 95.581.500 80,60

18 Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

121.700.000 120.444.200 98,97

19 Monitoring, Evaluasi implementasi Perwal Administrasi

135.000.000 132.049.500 97,81

20 Fasilitasi Pengumuman relas 150.000.000 124.628.750 83,09 21 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar

daerah 25.000.000 24.760.000 99,04

22 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 200.000.000 157.629.000 78,81 23 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi Perda

Kecamatan 136.000.000 125.217.200 92,07

24 Fasilitasi penyelenggaraan PATEN Kecamatan 69.490.000 40.076.150 57,67

JUMLAH SKPD 2.371.375.000 1.769.312.550 74,61

SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 25 Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas Kelembagan

Perangkat Pemda 250.000.000 138.062.250 55,22

26 Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran

388.365.000 343.845.225 88,54

27 Penyusunan LPPD Kota Semarang 356.150.000 318.795.600 89,51 28 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan

Fasilitasi Urusan Pemerintahan 200.000.000 156.134.650 78,07

JUMLAH SKPD 1.194.515.000 956.837.725 80,10

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 29 Implementasi penyeleggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten ) 64.000.000

63.690.000

99,52

JUMLAH SKPD 64.000.000 63.690.000 99,52

SKPD : Kecamatan Semarang Utara 31 Implementasi penyeleggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten ) 116.500.000

114.810.000

98,55

JUMLAH SKPD 116.500.000 114.810.000 98,55

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 32 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( Paten ) 66.880.000

62.190.000

92,99

JUMLAH SKPD 66.880.000 62.190.000 92,99

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 33 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten ) 34.100.000

33.929.845

99,50

JUMLAH SKPD 34.100.000 33.929.845 99,50

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 34 Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan 81.000.000 20.320.750 25,09

JUMLAH SKPD 81.000.000 20.320.750 25,09

SKPD : Kecamatan Gunungpati 35 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu Kecamatan (Paten) 130.710.000

130.350.000

99,72

JUMLAH SKPD 130.710.000 130.350.000 99,72

SKPD : Kecamatan Tugu 36 Implementasi Penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( Paten ) 113.000.000 80.848.000 71,55

JUMLAH SKPD 113.000.000 80.848.000 71,55

SKPD : Kecamatan Mijen 37 Implementasi penyeleggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten )

77.700.000

76.958.000

99,05

JUMLAH SKPD 77.700.000 76.958.000 99,05

H a l - 3 7 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Kecamatan Genuk 38 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

adminstrasi terpadu kecamatan (paten) 103.000.000 100.694.000 97,76

JUMLAH SKPD 103.000.000 100.694.000 97,76

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 39 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) 117.500.000

107.064.000

91,12

JUMLAH SKPD 117.500.000 107.064.000 91,12

SKPD : Kecamatan Tembalang 40 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 117.000.000

116.635.000

99,69

JUMLAH SKPD 117.000.000 116.635.000 99,69

SKPD : Kecamatan Candisari 41 Implementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten ) 111,500,000

109,927,000

98,59

JUMLAH SKPD 111,500,000 109,927,000 98,59

SKPD : Kecamatan Banyumanik 42 Imlementasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu (PATEN) 111.600.000

109.780.000

98,37

JUMLAH SKPD 111.600.000 109.780.000 98,37

SKPD : Kecamatan Ngaliyan8 43 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 113.000.000

105.645.000

93,49

JUMLAH SKPD 113.000.000 105.645.000 93,49

SKPD : Kecamatan Gayamsari 44 Implementasi Penyelenggaraan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) 111.500.000

111.352.800

99,87

JUMLAH SKPD 111.500.000 111.352.800 99,87

SKPD : Kecamatan Pedurungan 45 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 119.100.000

118.837.000

99,78

JUMLAH SKPD 119.100.000 118.837.000 99,78

JUMLAH PROGRAM 8.420.050.000 6.982.680.250 82,93

6. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Inspektorat 1 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja 103.867.500 100.016.400

96,29

JUMLAH PROGRAM 103.867.500 100.016.400 96,29

7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : DPKAD 1 Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan

APBD 40.000.000 11.760.000 29,40

2 Penyusunan Kode Program, kegiatan dan Belanja APBD

164.000.000 140.565.400 85,71

H a l - 3 7 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

3 Updating data pegawai dan pencetakan Daftar Gaji Pegawai

49.800.000 49.072.800 98,54

4 Monitoring dan Evaluasi Data Realisasi Belanja Gaji Pegawai

90.000.000 34.600.000 38,44

JUMLAH SKPD 424.000.000 295.751.400 69,75

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 5 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan 40.790.000 48.042.500 117,78

JUMLAH SKPD 40.790.000 48.042.500 117,78

JUMLAH PROGRAM 474.590.000 318.640.700 67,14

8. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) 1 Pengembangan Penanganan Pengaduan

Masyarakat 171.000.000 162.324.000 94,93

JUMLAH PROGRAM 171.000.000 162.324.000 94,93

9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) 1 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 1.000.000.000 766.066.763 76,61

JUMLAH SKPD 1.000.000.000 766.066.763 76,61

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 2 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar

daerah pada bidang ekonomi 500.000.000 433.790.000 86,76

JUMLAH SKPD 500.000.000 433.790.000 86,76

JUMLAH PROGRAM 1.500.000.000 1.199.856.763 79,99

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Hukum) 1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan 2.736.800.000 1.023.200.000 30,55

2 Penyusunan rencanakerja rancangan peraturan perundang-undangan

100.000.000 92.164.250 92,16

3 Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 310.000.000 250.608.000 80,84 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 404.040.000 352.424.250 87,23 5 Publikasi peraturan perundang-undangan 475.056.000 425.323.500 89,16 6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru 700.000.000 615.718.000 70,11

7 Penanganan permasalahan hukum 280.000.000 138.056.000 33,73 8 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum 238.748.000 127.977.600 53,60

9 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 247.517.000 167.952.220 67,85

H a l - 3 7 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

10 Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2007 ttg Cukai (DBHCHT)

100.000.000 98.144.000 97,72

JUMLAH PROGRAM 5.927.107.500 2.935.455.370 52,47

11. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) 1 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan 120.000.000 108.493.000 90,41 2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.000.000 77.210.000 96,51 3 Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 391.175.000 230.156.500 58,84 4 Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi

Kepegawaian 93.518.000 71.960.000 76,95

5 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

347.990.000 276.897.500 79,57

6 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 84.000.000 78.934.000 93,97 7 Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah 71.250.000 49.496.500 69,47 8 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 66.750.000 10.448.800 15,65

JUMLAH SKPD 1.254.683.000 903.596.300 72,02

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 9 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang

milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan

91.119.000 65.074.000 71,42

10 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang

75.000.000 58.640.000 78,19

JUMLAH SKPD 166.119.000 123.714.000 74,47

SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 11 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang 100.000.000 100.000.000 78,93 12 Penyusunan LAKIP Kota Semarang 134.000.000 115.812.000 87,91

JUMLAH SKPD 236.313.000 198.643.580 84,06

JUMLAH PROGRAM 1.814.014.700 1.027.620.780 56,65

12. Program Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : DPKAD 1

Penelusuran Aset Daerah 162.408.000 146.509.100 120,8

8 2 Persertifikatan Asset Daerah 425.435.000 166.294.000 39,09 3 Pengadministrasian Asset Daerah 200.000.000 193.704.000 97,10 4 Pengamanan Asset Daerah 600.000.000 544.618.850 90,77 5 Penghapusan Asset Daerah 150.000.000 97.376.750 64,92 6 Revaluasi/Apraisal Asset Daerah 550.000.000 416.890.258 75,58 7 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 2.640.000.000 2.131.013.411 80,72 8 Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan DKBMD /

DKPBMD 100.000.000 92.326.250 92,33

9 Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

250.000.000 238.296.750 95,32

10 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

100.000.000 98.497.500 98,50

11 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah Ex-Bengkok

350.000.000 291.231.890 83,21

H a l - 3 7 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE (%)

12 Pengembangan GIS Aset Tanah dan Bangunan 246.354.000 148.193.000 60,15 13 Pengadaan Tanah 28.000.000.000 12.197.953.900 43,56 14 Sensus Barang Milik Daerah 561.916.000 557.473.000 99,81

JUMLAH PROGRAM 34.336.113.000 17.371.480.941 50,59

13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSENTASE

(%)

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 1 Pengiriman Diklat Pim Tk. II 150.000.000 140.283.000 93,52 2 Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional 500.000.000 499.969.500 99,99 3 Pengiriman Diklat Pim Tk. III 250.000.000 246.670.000 98,67 4 Diklat Kasi 684.000.000 583.929.950 85,37 5 Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II 13.770.000 13.770.000 100,00 6 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 1.425.000.000 1.359.871.000 95,43

JUMLAH PROGRAM 3.022.770.000 2.844.493.450 94,10

14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

1 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.070.000.000 386.363.838 36,11 2 Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah bagi PNS 40.000.000 38.875.000 97,19

3 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan Sosialisasi, pemasangan jaringan SIMPEG

238.500.000 221.943.250 93,06

4 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS 240.000.000 230.080.000 95,87 5 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS dan Penyesuaian gaji 450.000.000 437.377.500 97,20

6 Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan file CPNSD dan PNSD

69.000.000 68.725.500 99,60

7 Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 50.000.000 0 0,00 8 Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan 46.500.000 45.366.000 97,56 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS 115.000.000 110.852.000 96,39

10 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian

105.000.000 89.729.750 85,46

11 Penyusunan LHKPN 50.000.000 34.324.750 68,65 12 Work shop penyusunan sasaran kerja pegawai 142.440.000 120.048.400 84,28 13 Penyusunan Tertib adminstrasi TPHL 22.000.000 6.000.000 27,27 14 Pengusulan Berkas, Penerimaan dan Penyerahan

Penghargaan Satyalancana Karya Satya 45.000.000 43.815.000 97,37

15 Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jamaah Haji PNS Kota Smg.

26.620.000 21.932.500 82,39

16 Penyelesaian Administrasi kesejahteraan pegawai daerah.

40.000.000 31.580.000 78,95

17 Penyelenggaraan Senam : Jantung Sehat,Tera,Aerobik,SKJ, lomba volley serta Uji Kesehatan

90.000.000 87.900.000 97,67

18 Penyelenggaraan Bintal aparatur 65.000.000 63.000.000 96,92 19 Pengembangan jabatan Struktural PNS 450.000.000 390.105.000 86,69 20 Pengembangan jabatan Fungsional PNS 250.000.000 242.216.200 96,89

H a l - 3 7 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

21 Pengembangan Disiplin PNS 85.000.000 72.078.500 84,80 22 Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan

Purna Tugas 185.000.000 185.000.000 100,00

23 Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS 80.000.000 79.310.000 99,14 24 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 90.000.000 85.209.947 94,68 25 Penyusunan DUK PNSD dan Pengurusan KPE 53.000.000 51.557.000 97,28 26 Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah 300.000.000 263.728.241 87,91

JUMLAH SKPD 4.398.060.000 3.407.118.376 77,47

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 27 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat 142.471.500 137.195.700 96,30 28 Pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) 233.518.875 207.948.100 89,05

29 Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

177.750.000 142.266.450 80,04

30 Penyelenggaraan Diklat Teknis PBB 557.905.650 407.857.550 73,11 31 Penyelenggaraan Diklat Teknis Penatausahaan

Keuangan Daerah 233.518.875 209.533.400 89,73

32 Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara 177.750.000 141.850.050 79,80 33 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) 72.104.900 68.179.800 94,56 34 Diklat Teknis Pengawas jalan dan jembatan 214.362.500 195.305.005 91,11 35 Penyelenggaraan Diklat Custemer Service 205.440.000 195.908.850 95,36 36 Penyelenggaraan Diklat Rekayasa lalu lintas 233.310.000 215.870.550 92,53

JUMLAH SKPD 2.248.132.300 1.921.915.455 85,49

JUMLAH PROGRAM 6.646.192.300 5.329.033.831 80,18

4.1.20.3.2 HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang telah dicapai dalam rangka penyelenggaraan urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian merupakan

pertanggungjawaban capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang. Pelaporan

hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 terkait

dengan pelaksanaan urusan wajib dimaksud diatas, di kelompokkan dalam

3 sub urusan wajib, yaitu Sub Urusan Wajib Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum, Sub Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah, dan

Sub Urusan Wajib Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN

UMUM

Guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang,

maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33

– 4666 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota

Semarang menjadi Walikota Semarang dan Pengesahan Pemberhentian

Wakil Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka pada tanggal 21

H a l - 3 7 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Oktober 2013 telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan

Bapak Hendrar Prihadi SE, MM sebagai Walikota Semarang oleh Gubernur

Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, SH.

Keberadaan akan adanya kepastian hukum menjadi suatu hal yang

sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tersebut, Pemerintah Kota

Semarang telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan

mengeluarkan berbagai produk hukum daerah baik yang berupa Keputusan

Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah , Peraturan Daerah, maupun

Keputusan DPRD.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota semarang Pemerintah telah

mengeluarkan beberapa produk hukum seperti Keputusan Walikota

sebanyak 602 keputusan. Sedangkan jumlah Peraturan Walikota yang

berhasil diterbitkan pada tahun yang sama sebanyak 63 peraturan. Selain

Surat Keputusan dan Peraturan Walikota tersebut, dalam rangka

mewujudkan kepastian hukum, pemerintah Kota Semarang juga telah

menerbitkan 39 surat perjanjian. Selama tahun 2012 s/d 2013, jumlah Surat

Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan surat perjanjian yang berhasil

dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang tersaji dalam tabel berikut :

DATA JUMLAH PRODUK SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA,

PERATURAN WALIKOTA DAN SURAT PERJANJIAN

TAHUN 2012 S/D 2013

No Nama Produk Hukum 2012 2013

1 Surat Keputusan Walikota 493 602

2 Peraturan Walikota 45 63

3 Surat Perjanjian 37 39

Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013

Berkaitan dengan produk – produk hukum yang dihasilkan oleh

DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai

berikut : pada tahun 2013, jumlah raperda yang masuk dalam prolegda

sebanyak 29 buah yang terdiri dari 17 Raperda merupakan usulan/inisiatif

Dewan dan 12 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut,

yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan

menjadi Perda sebanyak 12 Perda atau sekitar 41,37 %. Dari 12 Raperda

yang telah ditetapkan menjadi Perda, yang merupakan inisiatif DPRD

sebanyak 1 Perda, dan sisanya yang sebanyak 11 Perda merupakan usulan

H a l - 3 7 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

eksekutif. Adapun pada tahun 2012, DPRD telah berhasil menetapkan 14

Perda dari 43 Raperda yang masuk Prolegda atau sekitar 32,56 %. Disisi

lain, pada tahun 2013 DPRD juga telah mengeluarkan keputusan DPRD

sebanyak 46 keputusan. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 44

keputusan.

DATA JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD

TAHUN 2012 DAN 2013

No Uraian 2012 2013

1 Raperda yang masuk Prolegda 43 29

2 Perda Yang ditetapkan 14 12

3 Keptusan DPRD yang ditetapkan 44 46

Sumber data : Sekretariat Dewan dan Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Dalam rangka melaksanakan penetapan Peraturan Daerah dan

Keputusan DPRD tersebut diatas , DPRD telah melakukan rangkaian

kegiatan sidang/rapat seperti Paripurna, Komisi, Pansus, Badan

Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

DATA JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD

TAHUN 2012 DAN 2013

No Nama Sidang/Rapat Jumlah Kegiatan

2012 2013

1 Rapat Paripurna 26 28

2 Rapat Komisi 255 185

3 Rapat Pansus 41 69

4 Rapat Badan Musyawarah 37 16

5 Rapat Badan Anggaran 18 17

6 Rapat Badan Legislasi 27 20

7 Rapat Badan Kehormatan 6 2

Sumber data : Sekretariat Dewan.Tahun 2013

Disisi lain, guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah dalam menghasilkan produk – produk hukum DPRD seperti

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2013 telah dilakukan

kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi baik ke

Kementerian dan DPR sebanyak 46 kegiatan, kunjungan kerja sebanyak 53

kegiatan, workshop sebanyak 3 kegiatan dan bimbingan teknis sebanyak 25

kegiatan. Selain itu, DPRD juga telah melakukan 12 kegiatan penyusunan

kajian terkait dengan produk-produk hukum DPRD.

H a l - 3 7 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DATA JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM

RANGKA KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA,

WORKSHOP DAN BINTEK TAHUN 2012 DAN 2013

No Nama Kegiatan perjalanan dinas Jumlah Kegiatan

2012 2013

1 Konsultasi 42 46

2 Kunjungan Kerja 41 53

3 Workshop 1 3

4 Bintek 19 25

Jumlah 103 127

Sumber data : Sekretariat Dewan tahun 2013

Berkaitan dengan penerimaan/penyerapan aspirasi masyarakat yang

disalurkan melalui unjuk rasa dan pengaduan masyarakat, selama tahun

2013, jumlah unjuk rasa yang dilakukan terhadap DPRD sebanyak 11 kasus.

Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 9 kasus. Adapun jumlah

pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD pada tahun 2013 sebanyak 29

pengaduan, dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan.

Sedangkan pada tahun 2012 DPRD telah berhasil menindaklanjuti 7 kasus

pengaduan dari 9 kasus pengaduan.

Selain itu, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, pada tahun

2013 telah dilakukan 3 kali penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses

dan hearing. Adapun pada tahun 2012 penyerapan aspirasi masyarakat

melalui reses dan hearing juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Terkait

dengan keberadaan anggota DPRD, pada tahun 2013, DPRD telah

melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 4 anggota, sedangkan

pada tahun 2012, Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan terhadap 3

anggota.

Dalam rangka menyebar luaskan informasi tentang produk-produk

hukum daerah kepada masyarakat, telah dilakukan sosialisasi produk hukum

dimaksud di 16 kelurahan. Sedangkan dalam rangka mendokumentasikan

dan mempublikasikan produk produk hukum daerah dan produk – produk

hukum nasional, telah dilakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum

atau peraturan perundangan melalui kegiatan kegiatan pembuatan Buku

Himpunan Peraturan Perundang- Undangan, Himpunan Peraturan Daerah,

Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan

Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan,

Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku- buku hukum untuk Pustaka

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

H a l - 3 7 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Adapun terkait dengan pengelolaan dan penyebaran informasi

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), telah dilakukan

sosialisasi terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di

semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2013 telah

dilakukan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada

masyarakat di 16 Kelurahan dan lomba Kadarkum tingkat Kota yang diikuti

oleh 80 peserta. Di tahun 2012, upaya peningkatan kesadaran hukum

masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

(Kadarkum) kepada masyarakat di 16 Kecamatan dan lomba Kadarkum

tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta

Terkait dengan bantuan hukum, khususunya bantuan hukum kepada

warga miskin di Kota Semarang, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

Semarang telah memberikan bantuan hukum kepada 114 orang yang

merupakan warga/masyarakat miskin Kota Semarang yang sedang

menghapi masalah hukum. Sedangkan pada tahun 2012, warga miskin Kota

Semarang yang sedang menghapi masalah hukum dan yang telah mendapat

bantuan hukum dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 63 orang.

Untuk membantu PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang

sedang menghadpi masalah hukum, Pemerintah Kota Semarang telah

memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada yang bersangkutan. Pada

tahun 2013 jumlah PNS Pemerintah Kota Semarang yang mendapat fasilitasi

dan pendampingan dari Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi

masalah hukum (sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa) baik di Kepolisian,

di Kejaksaan, maupun di Pengadilan sebanyak 133 PNS. Sedangkan pada

tahun 2012 sebanyak 81 PNS. Sedangkan jumlah perkara hukum

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 sebanyak 23 perkara. Dari 23

perkara tersebut, yang sudah sampai pada keputusan akhir (Incraht)

sebanyak 8 perkara, dan sisanya yang 15 perkara masih dalam proses

Hukum.

H a l - 3 7 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DATA JUMLAH KEGIATAN FASILITASI DAN

PENDAMPINGAN HUKUM, DAN JUMLAH PERKARA

HUKUM TAHUN 2012 DAN 2013.

NO URAIAN TAHUN

2012 TAHUN

2013

1. Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan hukum

63 114.

2 Pendampingan Penghadapan kepada Aparat Pemerintah Kota Semarang yang Terkena Masalah Hukum

81 113

3 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

63 114

4 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan

32 0

5 Jumlah Perkara hukum Pemerintah Kota Semarang :

a. Sudah Keputusan Akhir (Incrahf) b. Yang masih ditangani

17 3 14

23 8 15

Sumber data : Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah

Kota Semarang telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan, telah

dilakukan pembangunan baru dan/atau rehab kantor Kecamatan, Kantor

Kelurahan, rumah dinas Camat, rumah dinas Lurah, dan Balai Kelurahan.

Pada tahun 2013 telah dilakukan perbaikan/ rehabiltasi di 10 Kantor

Kecamatan, 41 Kantor Kelurahan, 7 Rumah Dinas Camat, dan 7 Rumah

Dinas Lurah, serta 34 Balai Kelurahan.

Adapun pada tahun yang sama Pemerintah Kota Semarang telah

membangunan beberapa gedung baru berupa 1 Kantor Kecamatan, 1 Kantor

Kelurahan, serta 1 Balai Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2012,

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perbaikan/rehabilitsi 9 Kantor

Kecamatan, 61 Kantor Kelurahan, 8 Rumah Dinas Camat, dan 22 Rumah

Dinas Lurah, dan 49 Balai Kelurahan, selain itu, pada tahun 2012 Pemerintah

Kota Semarang juga telah membangun 1 gedung kantor kecamatan dan 1

rumah dinas baru yaitu Kantor Kecamatan Gunung Pati dan rumah dinas

Camat Gunungpati.

Selain melakukan pembangunan dan perbaikan/rehabilitasi di

Kecamatan dan Kelurahan tersebut diatas, pada tahun 2013, Pemerintah

Kota Semarang juga telah melakukan pemeliharan Gedung dilingkungan

Balaikota, Gedung Juang, Gedung Pandanaran, Gedung PKK, Rumah Dinas

Walikota dan Wakil Walikota.

H a l - 3 8 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kendaraan dinas guna

mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian, pada tahun 2013 telah diadakan pengadaan kendaraan

dinas roda 4 (empat) sebanyak 28 unit, yang penggunaanya tersebar di 16

Kecamatan masing-masing 1 unit, di Inspektorat sebanyak 1 unit, di DPKAD

sebanyak 5 unit termasuk 2 unit mobil pelayanan PBB, di Sekretariat Daerah

sebanyak 3 unit, dan Sekretaris Dewan sebanyak 3 unit, pengadaan sepeda

motor Roda 3 sebanyak 16 unit untuk 16 Kecamatan. Selain itu, juga telah

diadakan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 2 unit untuk mendukung

operasional di Kecamatan Semarang Selatan. Adapun terkait dengan

pengurusan surat- untuk kendaraan dinas, pada tahun 2013 telah berhasil

menyelesaikan pengurusan surat- surat kendaraan dinas berupa STNK

sebanyak 312 kendaraan dinas yang terdiri dari 211 unit kendaraan dinas

roda dua dan 101 unit kendaraan dinas empat.

Sedangkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana pelayanan

publik berupa peralatan komputer telah dilakukan pengadaan Note Book

oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sebanyak 25 unit, Inspektorat

sebanyak 5 unit, DPKAD sebanyak 3 unit, Badan Kepegawaian Daerah

sebanyak 5 unit, dan Sekretariat Dewan sebanyak 5 unit. Secara

keseluruhan pengadaan peralatan komputer guna mendukung pelaksanaan

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tersaji

dalam tabel berikut :

DATA JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER TAHUN 2013

No SKPD Jumlah Pengadaan Keterangan

Note Book PC Printer

1 Sekretariat Daerah 25 213 217 Untuk Komputer dan Printer penggunaanyan didistribusikan ke 16 Kecamatan, 177 kelurahan, dan Sekretariat Daerah

2 DPKAD 3 4 -

3 Inspektorat 5 1 -

4 BKD 5 5 6

5 Sekretariat Dewan 5 5 1

1 Kec. Semarang Tengah - - 1

2 Kec. Semarang Timur 5 - 1

3 Kec. Semarang Selatan 1 - 1

4 Kec.Semarang Utara 2 - 2

5 Kec. Semarang Barat 1 - 1 Untuk operasional kelurahan percontohan (Kel.Salaman Mloyo)

6 Kec. Tembalang 2

3 1 laptop dan 1 printer untuk operasional kelurahan percontohan (kel.Meteseh)

7 Kec. Tugu 5 - -

H a l - 3 8 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

No SKPD Jumlah Pengadaan Keterangan

Note Book PC Printer

8 Kec, Ngaliyan 4 - -

9 Kec.Banyumanik 2 - 1

10 Kec. Gajahmungkur 1 1 1

11 Kec. Pedurungan 2 2 5

12 Kec. Candisari 5 - 8

13 Kec. Gunung Pati 1 - 5

14 Kec. Gayamsari 1 - 1

15 Kec. Genuk 4 - 4

16 Kec. Mijen 2 - 1

Jumlah

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, BKD, Setwan dan Kecamatan Tahun 2013

Dalam rangka menangani pengaduan masyarakat terkait dengan

pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Penanganan

Pengaduan Pelayanan Publik (P5), pada tahun 2013 telah menerima

pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 338

pengaduan. Dari 338 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh

SKPD yang bersangkutan sebanyak 338 pengaduan atau 100 %. Sedangkan

pada tahun 2012 jumlah pengaduan yang masuk ke Pusat Penanganan

Pengaduan Pelayanan Publik (P5) sebanyak 455 pengaduan. Dari jumlah

tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan

sebanyak 453 pengaduan atau sekitar 99,6 %, dan yang masih dalam proses

penyelesaian tindaklanjut sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 0,4 %, dimana

2 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian pada tahun 2012, saat

ini telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang, selain dapat dilihat

dari jumlah pengaduan masyarakat juga dapat dilihat dari besaran Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM). Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2013

pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk menyusun besaran Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM), yang hasilnya telah dituang dalam bentuk

dokumen tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana dari dokumen

ini dapat diketahui bahwa besaran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun

2013 sebesar 74,832. Besaran ini megalami peningkatan dibandingkan

besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2012 yang sebesar 73,986.

H a l - 3 8 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DATA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

YANG DISAMPAIKAN MELALUI PUSAT PENANGANAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P5)

TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

No Uraian Tahun 2012 Tahun 2013

Jumlah Prosen Jumlah Prosen

1 Jumlah Pengaduan yang masuk ke P5 455 - 388

2 Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke SKPD untuk diproses tindaklanjutnya

455 100% 388 100 %

3 Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD

453 99,6 % 388 100%

4 Jumlah pengaduan yang masih dalam proses tindaklanjut oleh SKPD

2 0,4 % 0 0%

Sumber data : Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) tahun 2013

Guna meningkatkan silaturahim dalam rangka mendekatkan Walikota

beserta jajaranya dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat

ditingkat kelurahan, pada tahun 2013 telah dilaksanakan dialog/audensi

antara Walikota dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan

pimpinan anggota organisasi masyarakat di 70 kelurahan yang

pelaksanaanya bersamaan dengan pelaksanaan jalan sehat. Disisi lain,

upaya mendekatkan diri Walikota beserta seluruh SKPD dengan masyarakat

juga ditunjukkan melalui kegiatan kerja bakti masal atau resik – resik kali

yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan di 4 Kecamatan yaitu kecamatan

Genuk, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, dan

Kecamatan Semarang Barart. Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi

kewilayahan dengan jajaran Camat dan Lurah, serta seluruh SKPD, telah

dilakukan Rapat Kerja (Raker) Lurah – Camat sebanyak 8 kegiatan.

Dalam rangka menjaga iklim kondusif di Kota Semarang, pada tahun

2013, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan komunikasi dan

koordinasi dengan Muspida yang dilakukan melalui 43 kegiatan Rapat

Koordinasi dengan Muspida. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah kota

Semarang telah melakukan rapat koordinasi dengan Muspida sebanyak 38

kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kota

Semarang pada tahun 2013 telah melakukan 458 kegiatan . Disisi lain, terkait

dengan peringatan Hari Besar Nasional, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

Semarang telah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Besar Nasional

sebanyak 14 kegiatan, sedangka untuk tahun 2014 sebayak 10 kegiatan.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan stabilitas wilayah, pada tahun 2013

H a l - 3 8 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

telah dilakukan 22 kegiatan pengamanan, seperti pengamanan aset- aset

milik Pemerintah Kota Semarang pada saat cuti bersama hari raya Idul Fitri,

Natal, dan Tahun Baru, pengamanan kunjungan Presiden, pengamanan

Pilgub di Balaikota dan Rumah Dinas, dll.

Adapun dalam rangka memberikan pelayanan kepada para tamu

yang berasal dari Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan kerja

ke Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang telah

berusaha memberikan pelayanan kepada para tamu tersebut dengan sebaik-

baiknya, diantaranya dengan memberikan cindera mata (plakat). pada tahun

2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan 308 cindera mata

(plakat) yang terdiri dari100 buah plakat besar (Tugu Muda), 200 buah plakat

kecil, dan 8 buah cideramata Muspida. Sedangkan pada tahun 2012

Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan 180 cindera mata (plakat)

yang terdiri dari 80 buah plakat besar dan 100 buah plakat kecil. Terkait

dengan pelayanan surat menyurat, pada tahun 2013, telah ditangani

sejumlah surat masuk ke Pemerintah Kota Semarang sebanyak 11.252 surat,

sedangkan penanganan surat keluar sebanyak 7.080 surat.

Dalam rangka meningkatkan hubungan dan keterkaitan antar daerah,

keserasian pembangunan antar daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar

daerah dan mengiliminir kesenjangan antar daerah , telah dilakukan

kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain seperti

Kerjasama Kedung sepur, APEKSI ( Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh

Indonesia ), Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasifik, serta Sister City.

Berkaitan dengan kerjasama Kedungsepur yang merupakan

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan daerah hibterland-ya,

yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,

Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purwodadi, prioritas

kerjasama Kedungsepur pada tahun 2013 dititkberatkan pada kerjasama

dibidang pariwisata dengan mengemas paket wisata yang connect antar

daerah perbatasan. Terkait dengan APEKSI, berdasarkan hasil Muskomwil

III APEKSI tahun 2011 di Kota Bekasi, Kota Semarang secara aklamasi

dipilih sebagai ketua hingga tahun 2014. Selama tahun 2013, Kota Semarang

telah mengikuti beberapa kegiatan APEKSI antara lain, Raker Komwil III di

Bogor tanggal 17 – 19 April 2013, Munas Apeksi di Palangkaraya tanggal 8 –

H a l - 3 8 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

6 Mei 2013, Indonesia City Expo di Palangkaraya tanggal 7 – 11 Mei 2013,

dan Rakor Komwil III di Jakarta Pusat tanggal 3 – 6 Desember 2013.

Selain kegiatan tersebut, Kegiatan APEKSI lainya yang diikuti Kota

Semarang pada tahun 2013 adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI pada

tanggal 14 – 15 Januari 2013 di Jakarta, Rakor Seknas/Direktorat APEKSI

dengan sekretariat Komwil I s/d VI APEKSI tanggal 13 – 14 Februari 2013 di

Jakarta, Rakor Pemerintah Kota untuk mengurangi resiko bencana dan

adaptasi perubahan iklim tanggal 13 -14 Maret 2013 di Jakarta, Rapat

Konsolidasi Program APKASI – APEKSI tanggal 16 – 19 April 2013 di

Jakarta, Rakernas I APKASI- APEKSI tanggal 11 – 13 September 2013 di

Bali, Rakor Kerjasama Antar Daerah oleh APEKSI tanggal 20 – 22 November

2013 di Jakarta, dan Rapat persiapan Rakerkomwil III tanggal 28 – 29

November 2013 di Jakarta.

Kerjasama antar daerah lainnya yang mulai berlaku pada tahun 2013

adalah kerjasama dengan Kabupaten Semarang yang tertuang dalam

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan kabupaten

Semarang Nomor : 415.4/05/KJS/2013 – Nomor : 019.6/76 tentang

Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih, yang mana maksud kerjasama ini

adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian kontribusi air

bersih sebesar 20 % dari total debit air yang dimanfaatkan dengan jangka

waktu 12 bulan, serta perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan PT.Angkasa Pura I (Persero) tentang addendum perjanjian

kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang,

PT. Angkara Pura I (Persero) Nomor : 188/2012, Nomor : 415.4/10, Nomor :

sp.42/hk.09.01/2012/du tanggal 30 Maret 2012 tentang pembangunan jalan

akses dari jembatan Sungai Siangker menuju lapangan parkir terminal baru

bandar udara internasional A. Yani, yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013

dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta dapat diperpanjang sesuai

dengan kesepakatan para pihak.

Terkait dengan Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasifik, bahwa

Kota Semarang resmi menjadi anggota Citynet Indonesia sejak tanggal 22

Desember 2008 dan menjadi anggota Citynet Asia Pasific yang ditandai

dengan keikutsertaan dalam Kongres Yokohama Jepang pada tanggal 6 –

11 September 2009. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah

mengikuti Rapat Kerja Teknis Citynet Indonesia Tahun 2013 dan Sharing

H a l - 3 8 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Best Practice anggota Citynet Indonesia tentang pelaksanaan pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Sorong pada

tanggal 23 – 25 Oktober 2013. Disamping itu, pada tahun yang sama ,

Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti Konggres Citynet Asia Pasific ke

7 tahun 2013 di Kota Seoul, Korea Selatan pada tanggal 2 – 7 Nopember

2013.

Terkait dengan Sister City, Pemerintah Kota Semarang telah

melakukan kerjasa Sister City (Kota Kembar) dengan berbagai Kota di

mancanegara, seperti dengan Kota Brisbane (Australia), Kota Beihei (China),

dan Kota Fuzhou (China). Pada tahun 2013 hubungan kerjasama Sister City

antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane (Australia) semakin erat, hal ini

ditunjukkan dengan kegiatan –kegiatan seperti Penerimaan Delegasi

University of Gueensland dan Griffit University pada bulan Mei 2013 yang

meliputi Courtesy Call UQ dengan Pemerintah Kota Semarang dan

Presentasi Prof. Heidi Dahles dan Dr.Peter Wood dari Brisbane Australia

tentang penanganan kepariwisataan Kota Semarang. Selain itu, pada bulan

Juni 2013, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan jamuan makan

malam antara Pemerintah Kota Semarang dengan Griffith University dan

pelaksanaan kunjungan Pemerintah Kota Semarang ke Pemerintah Kota

Brisbane dalam rangka perayaan 20 tahun Sister City Semarang – Brisbane,

serta kunjungan ke Melbourne dan Sedney.

Adapun keberadaan Sister City dengan Kota Beihei (China) yang

ditandatangani tanggal 14 Oktober 2008, telah berakhir pada tanggal 14

Oktober 2013 dan hingga kini belum ada wacana untuk melakukan

perpanjangan. Sedangkan terkait dengan Sister City dengan Kota Fuzhou

(China), pada tahun 2013 Pemerintah Kota Fuzhou mengirim undangan

kepada Pemerintah Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam pameran 15

Th Cross Strait Fair For Economy and Trade yang dilakukan pada tanggal 18

-22 Mei 2013.

Selain itu, Kota Semarang juga telah melakukan penjajagan dan

rintisan kerjasama Sister City dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan), Kota

Kuala Lumpur (Malaysia), dan dengan Singapura. Penjajagan Sister City

Kota Semarang dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan) telah diawali dengan

saling melakukan kujungan kerja dan pada tanggal 13 Nopember 2013 telah

dilakukan penandatanganan LoI antara Kota Semarang dengan Kota Jung-

H a l - 3 8 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

gu di Kota Semarang. Adapun rintisan kerjasama Sister City Kota Semarang -

Kota Kuala Lumpur, ditandai dengan kunjungan Walikota Semarang ke

Kuala Lumpur yang tergabung di dalam kunjungan balasan misi Kadin Jawa

Tengah pada tanggal 10 – 12 Maret 2013. Sedangkan rintisan kerjasama

Sister City Kota Semarang – Singapura ditandai dengan kunjungan Menteri

Senior Urusan Luar Negeri dan Duta Besar Singapura (Anil Kumar Nayar) ke

Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 25 September 2013 yang

berencana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang di

bidang Kepariwisataan.

Guna meningkatkan kedisiplinan aparatur, terutama kedisiplinan

dalam pemakaian seragam olah raga, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

Semarang telah merencanakan untuk mengadakan pakaian seragam olah

raga bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang

pelaksanaanya dilakukan dengan sistem lelang melalui Unit Layanan

Pengadaan (ULP). Namun pelaksanaan pengadaan pekaian seragam olah

raga tersebut tidak dapat terealisir karena dalam waktu yang telah disepakati

dalam kontrak, rekanan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tehadap rekanan yang cidera janji /

wanprestasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan tindakan

berupa pemutusan kontrak dan pengenaan daftar hitam sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa

pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka menangani kasus- kasus yang terjadi diwilayah

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan seperti kasus yang menyangkut

pertanahan, Pada tahun 2013 jumlah kasus pertanahan yang diadukan

masyarakat sebanyak 25 kasus. Atas pengaduan kasus pertanahan tersebut,

Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Tata Pemerintahan telah

memfasilitasi penanganan konfik pertanahan di wilayah Kota Semarang

sebanyak 25 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, semua sudah berhasil

diselesaikan pada tahun 2013. Sedangkan terkait dengan pembakuan nama

Rupabumi, pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang telah melakukan

verifikasi pembakuan nama Rupabumi unsur alami sebanyak 46 unsur. Disisi

lain, guna melakukan pendataan perangkat kelurahan, Pemerintah Kota

H a l - 3 8 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Semarang telah melakukan pendataan perangkat kelurahan dengan tingkat

capaian pada tahun 2013 sebesar 177 Kelurahan.

Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan Peraturan Walikota di

tingkat Kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Semarang melalui

Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas

impelemtasi Peraturan Walikota Semarang di 16 Kecamatan. Sedangkan

dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Camat dan Lurah, pada tahun

2013 telah dilakukan penilaian kinerja Camat dan Lurah. Adapun hasil dari

penilaian kinerja ini adalah telah diberikanya penghargaan kepada 3 Camat

yang menjadi juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Camat Pedurungan,

Camat Semarang Barat, dan Camat Tembalang, serta 3 Lurah yang menjadi

juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Lurah Salaman Mloyo, Jatingaleh

dan Miroto, Selain itu juga diberikan penghargaan kepada juara harapan I, II,

dan III yaitu Lurah Tambak Aji, Lurah Buigangan , dan Lurah Meteseh.

Dalam rangka mengevaluasi keefektifan pelaksanaan kewenangan

Pemerintah Kota Semarang, telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang kewenangan

Pemerintah Kota, yang hasilnya dituangkan dalam bentul laporan sebanyak

65 buku laporan. Sedangkan Dalam rangka melaksanakan pemenuhan

kewajiban pelaporan pertanggungjawaban atas kinerja tahunan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, pada tahun 2013 telah berhasil disusun dan dicetak buku

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012

sebanyak 150 buku. Sedangkan dalam rangka penyampaian laporan capaian

kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang kepada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang atas kinerja program dan

kegiatan selama satu tahun, pada tahun 2013 telah disusun dan di cetak

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 sebanyak

75 buku. Untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota

Tahun 2012 telah disampikan kepada DPRD dan telah dilakukan

pembahasan, sedangkan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) tahun 2012 , telah disampaikan kepada Kementerian Dalam

Negeri.

H a l - 3 8 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Selain itu, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang tahun 2012

sebanyak 75 buku. Disisi lain, guna mendorong pencapai kinerja dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan penetapan

kinerja yang ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Walikota dan

antara Walikota dengan Gubernur, yang terdokumen dalam bentuk buku

penetapan kinerja sebanyak 75 buku. Sedangkan dalam rangka memberikan

pedoman dan acuan bagi SKPD dalam melakukan pengukuran kinerja, pada

tahun 2013 telah tersusun buku Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-

masing SKPD yang telah dicetak dalam 61 buku.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan internal sebagai salah satu

upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan

perundang – undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah

melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua SKPD yang ada di

Pemerintah Kota Semarang . Pada tahun 2013, Inspektorat telah melakukan

pemeriksaan reguler di 161 obyek pemeriksaan yang meliputi Setwan,

Satpol PP, Asisten, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk

Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK,SMP dan UPTD Pendidikan (termasuk

sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan Belajar.

Sedangkan pada tahun 2012, jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa

sebanyak 160 obrik.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang

dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan publik, serta untuk

meningkatkan nilai indek integritas pelayanan publik atas survei integritas

pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK, pada tahun 2013 Inspektorat

telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 33 Obrik

(SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Pelaksanaan pemeriksaan

khusus pelayanan publik ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan

publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan

meningkatnya nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota

Semarang. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai indeks intergritas sektor

publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 6,29, dan nilai

H a l - 3 8 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

ini telah memenuhi standar KPK yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi

kualitas pelayanan publik, maka nilai indek integritas sektor pelayanan publik

harus memenuhi standar nilai yaitu minimal 6. Nilai indek integritas sektor

pelayanan publik tahun 2013 yang sebesar 6,29 ini, mengalami peningkatan

jika di bandingkan dengan nilai indek integritas tahun 2011 yang sebesar

3,61 dan tahun 2012 yang sebesar 5,66.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kediplinan aparatur dalam

melaksanakan tugas- tugas pemerintahan termasuk tugas –tugas pelayanan

publik, pada tahun 2013 Inspektorat bekerjasama dengan Badan

Kepegawaian Daerah telah melakukan 25 kegiatan pemeriksaan kasus

dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Inspektorat juga telah melakukan

pemeriksaan khusus sebanyak 6 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012

jumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin yang diperiksa sebanyak 13

kasus. Disisi lain, pada tahun 2013 Inspektorat juga telah melakukan 96

kegiatan sidak penegakan disiplin PNS baik yang dilakukan di lingkungan

SKPD maupun di fasilitas umum seperti di sejumlah mall dan pasar.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan akuntabilis kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, pada tahun 2013 Inspektorat telah

melakukan evaluasi terhadap 20 LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang. Selain itu, pada tahun yang sama Inspektorat Kota Semarang

juga melakukan audit kinerja pada BLU Terminal Mangkang.

Selain dilakukan secara intern oleh Inspektorat, pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan secara eksternal oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota

Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini

merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya

pemerintah Kota Semarang selalu mendapat opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan secara intern, telah

dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur

pengawas fungsional melalui Diklat dan Bimbningan Teknis Pengawasan.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan 40 orang

H a l - 3 9 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

aparat pengawas fungsional untuk mengikuti Diklat dan Bintek pengawasan

yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pada tahun 2012 jumlah aparat pengawas fungsional yang

mengikuti Diklat dan Bintek sebanyak 11 orang.

SUB URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa,

pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk selalu meningkatkan

keterbukaan/transparansi dan menghindari terjadinya kontak langsung

antara Pokja Unit Layanan Pengadan (ULP) dengan para penyedia

barang/jasa yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang, dengan memanfaatkan teknologi informasi

melalui pengadaan barang/jasa sistem E – Procurement sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan

Jasa Pemerintah. Penggunaan sistem E – Procurement yang mulai

dilaksanakan sejak tahun 2010 ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir

terjadinya kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , pada tahun 2013, semua

proses lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah

dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui LPSE yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah

SKPD yang melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (ULP)

pada tahun 2013 sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang dilelangkan

sebanyak 368 paket, dengan perincian bahwa 336 paket selesai lelang, dan

sisanya yang sebanyak 32 paket mengalami gagal lelang. Ke 32 paket yang

gagal dilelangkan dikarenakan berbagai kondisi, antara lain jangka waktu

pelaksanaan yang terlalu sempit, lokasi pekerjaan rawan keamanan, tidak

ada penyedia yang memasukkan penawaran.. Sedangkan pada tahun 2012

penggunaan sistem E – Procurement melalui LPSE diikuti oleh 31 Satuan

H a l - 3 9 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah paket yang dilelangkan

sebanyak 274 paket .

Selain dilakukan melalui sistem E – Procurement, upaya peningkatan

kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilakukan dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan

barang/jasa pemerintah melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi

pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan

1(satu) kegiatan bimbingan teknis/sertifikasi pengadaan barang/jasa

pemerintah yang diikuti oleh 100 PNS. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan

lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 6 PNS atau 6 % (prosen).

Sedangkan pada tahun 2012, pelaksanaan bimbingan teknis/setifikasi

pengadaan barang/jasa pemerintah diikuti oleh 100 PNS. Selain itu upaya

peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga di dukung

dengan penerbitan 100 buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 100 buku Analisa

Harga Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan Konstruksi.

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja BUMD yang menjadi salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang

secara bertahap telah berkomitmen untuk meningkat penyertaan modal

kepada BUMD. Pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang telah

memberikan penyertaan modal kepada Bank Jateng sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Disisi lain, melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun

2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang

kepada Badan Usaha Milik Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

Semarang telah memberikan penyertaan modal kepada PD. BPR BKK

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), PD BPR Bank Pasar

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Percetakan

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Rumah Potong

Hewan dan BHP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) serta PDAM

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

H a l - 3 9 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Adapun realisasi pendapatan (deviden) hasil pengelolaan kekayaan

daerah dari BUMD tersaji dalam tabel berikut :

DATA REALISASI PENDAPATAN (DEVIDEN) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DARI BUMD TAHUN 2013.

No Nama BUMD RKAP (Rp)

Realisasi (Rp)

Prosen Keterangan

1 PDAM - - 0,00 % Masih menunggu hasil audit BPK

2 Perusda Percetakan 179.481.482,- 181.801.835,- 101,29 %

3 Perusda RPH dan BHP 37.237.146,- 40.024.700,- 107,49 %

4 PD. BPR Bank Pasar 361.116.372,- 330.515.110,- 91,5 %

5 PD.BPR BKK Kota Semarang 1.044.925.000,- 1.048.800.379,- 100,37 %

Jumlah 1.622.760.000,- 1.601.142.024,- 98,66 %

Sumber data : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang Tahun 2013

Sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), pada tahun 2013 belanja daerah ditargetkan sebesar

Rp. 3.184.087.019.000,- dan realisasinya Rp. 2.481.924.180.150,- atau

terdapat selisih kurang sebesar 22,05% dari anggaran belanja tahun 2013.

Sedangkan pendapatan daerah ditarget sebesar

Rp.2.594.562.688.000,- dan realisasinya sebesar Rp.2.801.228.549.867,-

atau sekitar 107,97 %. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2012

yang sebesar Rp. 2.539.285.286.650,- maka realisasi pendapatan daerah

tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 261.943.263.217,-

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sebesar Rp.930.577.133.513,--. Pendapatan Asli Daerah tahun

2013 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tahun 2012 yang sebesar Rp.786.578.411.659,- Adapun

Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar

Rp.1.191.097.523.757,- dan yang bersumber dari lain- lain pendapatan yang

sah sebesar Rp.679.553.892.597,-.

Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tahun 2013 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.683.708.489.950-

atau sekitar 116,47 prosen dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah

tahun 2012 yang sebesar Rp.598.872.260.463,- penerimaan dari pajak

daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,17 %.

DATA JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH DAN JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2012 dan 2013.

No Obyek Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Penerimaan

Th.2012 Th.2013 Th.2012 Th.2013

1 PBB 242.304 494.656 161.334.468.066 185.173.747.490

2 Hotel 126 137 37.927.674.833 44.674.905.002

3 Restoran 398 394 39.406.951.705 48.387.960.623

4 Hiburan 125 136 10.416.687.455 12.405.484.804

H a l - 3 9 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

No Obyek Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Penerimaan

Th.2012 Th.2013 Th.2012 Th.2013

5 Reklame 8.000 9.000 17.195.403.162 23.040.464.075

6 Penerangan jalan 419.557 462.227 114.180.202.647 137.411.660.918

7 Mineral bukan logam dan batuan

1 1 1.122.774.154 1.367.379.075

8 Parkir 76 76 4.912.611.413 5.658.633.242

9 Sarang walet 64 64 0 0

10 Air Tanah 270 290 4.371.739.057 4.679.097.924

11 BPHTB 22.247 13.618 208.003.747.971 220.909.156.797

Jumlah 693.168 980.599 598.872.260.463 683.708.489.950

Sumber data : DPKAD Kota Semarang Tahun 2013

Adanya kenaikan penerimaan pajak daerah ini tidak lepas dari

upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam

meningkatkan realisasi pajak daerah seperti sosialisasi pajak daerah,

pendekatan secara langsung dengan wajib pajak potensial, penerapan

sistem online dalam pembayaran pajak, percepatan proses administrasi

penerbitan SKPD/SKPDKB, pelaksanaan pekan panutan PBB dan operasi

bhakti PBB, pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak daerah

berprestasi yang patuh membayar pajak hotel, pengundian nota restoran

bagi konsumen restoran dan pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang

membayar PBB tepat waktu, pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang

di lakukan 3 (tiga) kali setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi bagi

pelanggaran kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak daerah sebanyak 980.599

wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai dengan

ketentuan waktu pembayaran adalah sebanyak 425.573 wajib pajak, atau

sekitar 43,4 prosen. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah wajib pajak daerah

sebanyak 693.168 wajib pajak, dan yang membayar pajak sesuai dengan

ketentuan waktu pembayaran sebanyak 448.960 atau sekitar 64,8 prosen.

Masih adanya masyarakat yang terlambat membayar pajak ini disebabkan

karena kebiasaan masyarakat yang membayar pajak pada akhir tahun

anggaran atau setelah batas akhir waktu pembayaran pajak. Adapun jumlah

wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah pada

tahun 2013 sebanyak 195.435 wajib pajak. Jumlah wajib pajak daerah yang

melakukan pelanggaran perpajakan daerah ini mengalami peningkatan

sebesar 30,2 prosen jika dibandingkan tahun 2012 sebanyak 150.128 wajib

pajak. Adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran

pajak daerah ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro berupa tingkat

inflasi tahun 2013 cukup tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM,

H a l - 3 9 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

yang selanjutnya berdampak pada penurunan tingkat pendapatan

masyarakat.

Untuk meminimalisisr terjadinya pelanggaran perpajakan daerah

oleh wajib pajak, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah

melakukan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan sebanyak

789 operasi. Dari operasi yustisi tersebut, jumlah wajib pajak daerah yang

mendapat hukuman (punishment) sebanyak 195.435 wajib pajak, sedangkan

pada tahun 2012 jumlah wajib pajak daerah yang mendapat hukuman

(punishment) sebanyak 150.128 wajib pajak. Sedangkan terhadap wajib

pajak yang karena kepatuhanya membayar pajak, Pemerintah Kota

Semarang telah memberikan penghargaan(reward) kepada 24 wajib

pajak. Jumlah ini sama dengan jumlah penghargaan (reward) yang diberikan

kepada wajib pajak pada tahun 2012.

Adapun APBD yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun

2013, dari target sebesar Rp.1.219.637.347.000,- realisasinya sebesar

Rp.1.191.097.523.757, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

Rp.1.054.002.569.000,- (satu triliun lima puluh empat milyar dua juta lima

ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Dana Alokasi Kusus (DAK)

sebesar Rp. 14.993.022.000,- ( empat belas milyar sembilan ratus sembilan

puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), dana bagi hasil pajak sebesar

Rp.120.223.608.244,- (seratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta

enam ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), dan dana

bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 1.878.324.513 (satu milyar delapan ratus

tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga belas

rupiah) .

DATA JUMLAH DANA PERIMBANGAN TAHUN 2012 dan 2013

No Sumber Dana perimbangan Jumlah Penerimaan

Th.2012 Th.2013

1 DAU 936.865.926.000 1.054.002.569.000

2 DAK 72.270.900.000 14.993.022.000

3 Bagi Hasil Pajak 155.212.228.917 120.223.608.244

4 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.537.731.986 1.878.324.513

Jumlah 1.165.886.786.903 1.191.097.523.757

Sumber data : DPKAD Kota Semarang tahun 2013

H a l - 3 9 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Anggaran Belanja

Daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan 500 buku Standar Satuan Harga

(SSH) tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA/DPA

tahun 2014. Selain itu, sebagai dasar penyusunan anggaran belanja dalam

APBD juga telah disusun 1 dokumen Anggaran Standar Biaya (ASB).

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD, pada

tahun 2013 telah diterbitkan 50 buku Peraturan Walikota tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Semarang Tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD

bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014.

Selain itu, dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah, Pemerintah

Kota Semarang telah memanfaatkan tehnologi informasi seperti Aplikasi

SIM APBD dan SIMPERDA, SIM SPP-SP2D, SIMBADA Aset, SIAPDA, dan

SIMPAD. Adapun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah (LKPD) telah disusun dan diterbitkan 1 Peraturan Walikota tentang

Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang.

Terkait dengan permasalahan yang muncul dengan penggunaan

aset Pemerintah Kota Semarang. Penggunaan aset Pemerintah Kota

Semarang yang mengalami permasalahan sebanyak 6 bidang aset. Dari

jumlah tersebut yang permasalahan yang menjadi permasalahan hukum yang

muncul tahun 2013 sebanyak 4 bidang asetnya, sisanya adalah permasalah

yang muncul sebelum tahun 2013 . Sedangkan permasalahan yang menjadi

permasalahan diluar hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 2 bidang aset

yaitu rumah sewa dan pondok boro. Dari 6 bidang aset yang menjadi

permasalahan hukum tersebut sampai sekarang masih dalam proses

penyelesaikan di lembaga hukum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas adminitrasi pengelolaan barang

milik daerah (BMD), pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan sosialisasi

tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) di lingkungan

Sekretariat Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang . Selain itu,

berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset di

lingkungan Sekretariat Daerah, telah dilakukan penetapan status

penggunaan barang milik daerah (BMD) melalui penerbitan 30 buku

ketetapan penggunaan barang milik daerah (BMD), dan penerbitan 30 buku

inventaris tahun 2013. Sedangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas

H a l - 3 9 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD telah disusun dan

diterbitkan 25 buku rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di

lingkungan Sekretariat Daerah.

Adapun guna mengetahui tingkat kebutuhan dan distribusi barang

daerah telah dilakukan 2 kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah

(BMD) dan checking distribusi barang milik daerah (BMD) di 80 tempat (unit

kerja), yang hasilnya dituangkan dalam 15 buku hasil survey kebutuhan

Barang Milik Daerah (BMD) dan 15 buku hasil cheking distribusi Barang Milik

Daerah (BMD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan barang milik

daerah yang efektif dan efisien, pada tahun 2013 telah dilakukan Rapat

Koordinasi Aset dan pembinaan bagi pengguna barang di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 52 SKPD. Disisi lain, dalam

rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan tanah eks bengkok, telah

dilakukan pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah eks bengkok di

49 Kelurahan.

Sedangkan dalam rangka pendataan ulang seluruh aset Pemerintah

Kota Semarang, pada tahun 2013 telah dilakukan Sensus Barang Milik

Daerah di 188 SKPD dan UPTD. Adapun untuk meminimalisasi terjadinya

resiko atas penggunaan kendaran dinas, pada tahun 2013 semua kendaraan

dinas roda 4 telah diasuransikan kepada penjamin asuransi yang tertuang

dalam 1 dokomen perjanjian asuransi.

SUB URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,

DAN PERSANDIAN

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada

tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar

operasional prosedur yang diikuti oleh 78 PNS dari 62 SKPD termasuk 16

Kelurahan. Selain itu, untuk penanganan administrasi ketatalaksanaan telah

dilakukan penyusunan laporan kegiatan administrasi ketatalaksanaan

sejumlah 5 buku. Sedangkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

kepegawaian, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional umum,

pada tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi jabatan fungsional umum di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 62 PNS dari 62

SKPD.

H a l - 3 9 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Disamping itu, dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib

administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD telah disusun laporan peta jabatan sebanyak 50 buku dan laporan

pengelolaan dan pemrosesan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah

dan Sekretariat Dewan sebanyak 25 buku. Disisi lain, dalam rangka penataan

kelembagaan, tatalaksana dan aparatur, pada tahun 2013 telah dilakukan

analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang hasilnya tertuang dalam dokumen analisis jabatan SKPD sebanyak 65

buku.

Adapun terkait dengan peningkatan kualitas penataan kelembagaan

perangkat daerah, pada tahun 2013 telah dilakukan kajian penataan

kelembagaan perangkat daerah yang hasilnya tertuang dalam dokumen

kajian penataan kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah

Kota Semarang, yang terdiri dari 25 buku kajian penataan kelembagaan

perangkat Daerah, 25 buku kajian kelembagaan berdasarkan perbandingan

Regulasi Dinas, dan 25 buku kajian pemetaan kelembagaan berdasarkan

Urusan. Hasil Kajian kelembagaan perangkat daerah ini sebagai dasar

pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di bidang kelembagaan.

Disamping itu pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi

Penataan Perangkat Daerah terkait masuknya fungsi Linmas yang semula di

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Semarang dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

Semarang yang akan menjadi Instansi Vertikal.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013

Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menyusun Road Map Reformasi

Birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 - 2015

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi birokrasi

tahun 2010 – 1025. Road Map Reformasi Birokrasi yang telah tersusun

tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi,

pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah dijadikan sebagai salah

satu daerah percontohan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Daerah.

H a l - 3 9 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat

daerah pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan

kegiatan antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional

prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis jabatan,

dan analisis beban kerja SKPD, penyusunan road map Reformasi Birokrasi,

pembinaan kinerja unit pelayanan publik.

Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti lomba penilaian

kinerja Pembina/penanggungjawab dan kinerja unit pelayanan publik dalam

memperoleh piala penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bakti Abdi

Negara, maka untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik telah ditunjuk

BPPT dibidang pelayanan administrasi, RSUD dibidang pelayanan kesehatan

dan SMKN 7 di bidang pelayanan pendidikan. Disisi lain untuk meningkatkan

kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah

sebagai pemberi layanan administrasi, jasa dan barang diperlukan adanya

partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) yang disampaikan melalui

Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik berupa

saran/keluhan/aduan dan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Selama tahun 2013 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 338

pengadu dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 338

pengadu.

Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota

Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

1. Penyusunan Formasi

Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan

pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam

jangka waktu tertentu. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor

54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97

tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota

Semarang menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan Pegawai.

Formasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bahan perencanaan

pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah, mutu pegawai negeri sipil,

H a l - 3 9 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

sesuai jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan,

selanjutnya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara lewat

Gubernur Jawa Tengah setiap awal Tahun Anggaran untuk

mendapatkan persetujuan prinsip alokasi formasi CPNS, sebagai dasar

pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Rekapitulasi usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI USULAN FORMASI PNS

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013

1 Jumlah PNS 15.454 14.745 2 Jumlah Usulan Formasi 4.646 4.646 3 Jumlah formasi persetujuan Menpan 3 (tenaga honorer

kategori I) 40 pelamar umum

4 Persentase formasi yang disetujuai Menpan 0,06% 0,86%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

2. Tenaga Honorer

Tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun

2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2012 adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan

tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah”. Menurut SE Menpan-RB nomor 05 Tahun

2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi

Pemerintah Tenaga Honorer dikategorikan menjadi 2 (dua) yang meliputi :

a. Tenaga Honorer Ketegori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang

berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1

(satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2OO5 dan sampai saat ini

masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19

(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh

enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

H a l - 4 0 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

b. Tenaga Honorer Ketegori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang

berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit

1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini

masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19

(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh

enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006

Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)

Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) adalah tenaga yang ada

dan dipekerjakan/ ditugaskan oleh Walikota dengan Keputusan

Walikota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang untuk

jangka waktu tertentu dengan sistem kotrak didasarkan perjanjian

kerja dan diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan keuangan

Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan lainnya dibebankan

pada APBD Kota Semarang.

TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2013

sejumlah 144, sampai dengan 31 Desember 2013 jumlahnya

berkurang menjadi 108 karena 1 (satu) orang diangkat menjadi

CPNS formasi Tenaga Honorer Kategori I, dan 35 TPHL

diberhentikan karena telah mencapai usia 55 tahun. Sedangkan

sisanya tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia

telah lanjut, dan masa kerja kurang dari ketentuan. Secara rinci

keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013

sebagai berikut :

REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO URAIAN JUMLAH

1 SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2013 s/d 31-12 -2013 144 2 SK Penugasan Baru 0 3 SK Pemberhentian s/d 31-12-2013

a. Mencapai usia 55 Tahun : 35 b. Diangkat CPNS : 1 c. Meninggal dunia : 0 d. Mengundurkan diri : 0 e. Indisipliner : 0

36

4 Jumlah TPHL per 01-01-2014 108

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

H a l - 4 0 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

b. Tenaga Wiyata Bhakti

Tenaga wiyata bhakti/Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer

yang dipekerjakan oleh Kepala SKPD/Kepala Sekolah/Kepala

Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

dengan upah dari APBD dan bukan dari APBD. Tenaga honorer yang

diberi Upah dari APBD dan memenuhi syarat sesuai Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 05 Tahun 2010

Kategori I dan lolos verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan

Validasi pusat BKN dan BPKP sejumlah 2 (dua) orang, kedua orang

tersebut saat ini telah diangkat menjadi CPNS melaksanakan tugas

per 1 Pebruari 2013.

Sedangkan Tenaga Honorer yang diberikan upah /

penghasilan selain APBD (Kategori II) sejumlah 1.094, dari jumlah

tersebut mengundurkan diri dan indisipliner sejumlah 10 orang,

sehingga jumlahnya menjadi 1.084 orang.

3. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 melaksanakan pengadaan

CPNS Daerah dari tenaga honorer Kategori II dan Pelamar umum.

a. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer

Kategori II

Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga

Honorer Kategori II sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor K.26-30/V 146-1/99 tanggal 02 September 2013

perihal Penyampaian daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH)

Kategori II sebagai peserta tes CPNS Tenaga Honorer Kategori II

Pemerintah Kota Semarang, sejumlah 1.084. Setelah dilakukan

pemanggilan untuk mengikuti test tertulis terdapat 11 orang Tenaga

Honorer Kategori II yang mengundurkan diri, sehingga jumlahnya

menjadi 1.073 orang peserta tes.

Tes tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota

Semarang dari tenaga honorer kategori II dilaksanakan tanggal

3 November 2013 di 2 (dua) lokasi yaitu SMKN 7 Semarang dan

SMAN 1 Semarang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar)

dan TKB (Tes Kemampuan Bidang), naskah soal dan LJK dari

H a l - 4 0 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

PANSELNAS. Jumlah peserta 1.073 orang, hadir 1.068, dan tidak

hadir 5 (lima) orang. Saat pelaksanaan tes ditinjau dan dipantau

oleh Pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris

Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten

Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari

Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng

dan Inspektur Kota Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan

lancar.

Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS

dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tanggal 5 Pebruari

2014.

b. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum

Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dilaksanakan

mendasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/303/M.PAN-

RB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Persetujuan Prinsip Alokasi

Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk Pelamar

Umum sejumlah 40. Setelah diajukan kembali rincian formasinya

kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ditetapkan 35 Guru kelas SD dan 5 (lima) Guru

Teknik Pemesinan SMK.

Pengumuman pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang

ditayangkan pada tanggal 16 s/d 30 September 2013 melalui papan

Pengumuman SKPD se Kota Semarang, media koran lewat

pemberitaan, dan website http://bkd.semarangkota.go.id/cpnsd.

Pendaftaran dilaksanakan secara on line tanggal 20 s/d 30

September 2013 menggunakan media internet (on line registration),

dan berkas kelengkapan pelamaran dikirimkan kepada Tim

Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang melalui PT POS

Indonesia, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut :

H a l - 4 0 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

REKAPITULASI PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM

NO Uraian Jumlah

1 Pendaftar on line 2.063

2 Pendaftar yang mengirimkan berkas 1.516

a. Berkas yang memenuhi syarat (MS) 1.332

b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS) 184

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013

Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013

dengan peserta sejumlah 1.332 orang, hadir 1.018 orang, tidak

hadir 314 orang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar)

Master Naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Saat pelaksanaan

tes berlangsung ditinjau dan dipantau oleh pejabat terkait meliputi

Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala

Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda

Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP,

Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektorat Kota

Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.

Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS

dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh

Walikota Semarang tanggal 24 Desember 2013 di media koran,

internet dan Papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang dengan

jumlah peserta lulus sesuai formasi 40 peserta terdiri atas 35 Guru

Kelas SD, dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK.

Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS Daerah Kota

Semarang Tahun 2013 dari pelamar umum yang dinyatakan lulus

diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal

30 s/d 31 Desember 2013. Usul Penetapan NIPnya telah diajukan

ke Kantor Regional I BKN Yoyakarta dan sampai saat ini masih

tahap verifikasi berkas penetapan NIP.

4. Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi

Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan

kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan

Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai

H a l - 4 0 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan

prestasi kerja dan pengabdiannya.

Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat

Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat

PNS secara kolektif sejumlah 2.111 PNS dengan rincian periode April

1.578 PNS dan periode Oktober 533 PNS.

REKAPITULASI KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KOTA

SEMARANG TAHUN 2013

No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013

1 Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan 2.533 SK 2.111 SK 2 Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum

TMT 14,77% 61%

3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (per Tingkat Pendidikan)

89,13% 99%

a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

82 orang 94 Orang

b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

92 orang 95 orang

4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon) 85 % 85 % a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi 1.883 jabatan 1.879 jabatan b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang 2.218 jabatan 2.219 jabatan

5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

100% 100%

a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

35 35

b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

35 35

6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan

pangkatnya paling cepat Guru

(2,5 tahun) Guru

(2,5 tahun) b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan

pangkatnya paling lama Auditor

(5 tahun) Auditor

(5 tahun)

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain

guna mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan-

ketrampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk

meningkatkan kerja.

Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan

pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja

pegawai, selain itu untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat

dan bidang tugasnya masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013

telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 274 PNS.

Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari

Pemerintah Kota Semarang sejumlah 58 dengan rincian sebagai berikut :

H a l - 4 0 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DAFTAR MUTASI PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013

1 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang

34 orang 38 orang

2 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota Semarang

a. Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 orang 8 orang b. Ke kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah 14 orang 4 orang c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY 8 orang 8 orang

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

5. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan

demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung

hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan

kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan

menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu

pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum.

Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur

PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

(excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kewajiban PNS adalah meningkatkan kemampuan atau

kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan, fair, tidak membeda-

bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan

dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut

memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang

tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai,

Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi,

pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi.

Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi

Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara

kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi

berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :

H a l - 4 0 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DAFTAR JUMLAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PNS

(ORANG) PERSENTASE

(%)

1 S-3 4 0,03

2 S-2 773 5,24

3 S-1 7415 50,29

4 D-3 1123 7,62

5 D-2 1175 7,97

6 D-1 141 0,96

7 SLTA 3357 22,77

8 SLTP 466 3,16

9 SD 291 1,97

JUMLAH 14.745 100

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan

kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada

latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total

keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA

terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan

untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai

Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga

mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan

S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya

Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan

kualitas Pegawai.

a. Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam

meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya

dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota

Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian

Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah

akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi.

Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan

kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis

yang dimilikinya.

H a l - 4 0 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian

penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan

lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian sebagai

berikut :

DAFTAR PESERTA UNJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014

No Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Hasil Ujian

Lulus Tidak Lulus

1 S-1 46 46 - 2 D-3 3 2 1 3 D-2 - - - 4 SLTA 46 46 -

Jumlah 95 94 1

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan

Pelatihan mempunyai peran penting untuk membantu

mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya

Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya

manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas

untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan

dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas

jabatan secara prefesional dengan dilandasi kepribadian dan etika

pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan

agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif,

terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di sarnping itu juga

mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan

teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan

pembangunan nasional.

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi

kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu :

spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat

dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang

memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat

dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional yang

tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan

pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah

H a l - 4 0 8

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

perlu lebih ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi

sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang

melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut :

1). Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang

dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%);

2). Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis

diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang

(100%);

3). Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat

Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi

pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak

103 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat

IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah

Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang

dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan

cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

4). Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon

Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS

yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus

sebanyak 3 (tiga) orang CPNS, sehingga realisasinya

mencapai 100%.

Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut

diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut :

DAFTAR PELAKSANAAN DIKLAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No INDIKATOR KINERJA Capaian

Tahun 2012 Capaian

Tahun 2013

1 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2013

75 orang 103 orang

2 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

1.883 orang 1.965 orang

3 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 100% 100% a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 321 orang 3 orang b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang 321 orang 3 orang

4 Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 7 Diklat 9 Diklat

5 Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 11 Diklat 11 Diklat

Sumber : Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan

dan pelatihan bagi alumni pendidikan dan pelatihan dilaksanakan

H a l - 4 0 9

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk

memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan

kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas

pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang.

6. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk

memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah

menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang

telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat

diberikan penghargaan oleh Pemerintah.

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan

pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat

pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah

mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih

secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan,

kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang

bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak

mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada

saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri Adapun jumlah Satya

Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah

Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 230 dengan rincian sebagai

berikut :

a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun : 59

b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun : 127

c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun : 44

7. Kesehatan jasmani dan Rohani

Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk

PNS yang taqwa dan mempunyai karakter pribadi yang beriman,

mewujudkan hal tersebut maka PNS diberikan pembinaan mental untuk

mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta

membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh

H a l - 4 1 0

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS

yang beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai.

PNS yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan

Natal oleh Pendeta. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga

memberikan perhatian kepada PNS yang akan melaksanakan ibadah

haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Calon

Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin

resmi berupa Cuti Alasan Penting.

Kesehatan jasmani PNS adalah sangat penting untuk

mendukung pelaksaaan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk itu setiap hari Jum’at

setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung Sehat/Senam

Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk

memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat selalu optimal.

Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota

Semarang adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi

kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Semarang memberikan

layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang

meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2013,

penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut :

DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENGURUSAN KARIS/KARSU, CUTI

BAPETARUM DAN ASURANSI TAHUN 2013 KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI

640 orang 560 orang 504 orang

113 orang

Sumber Data: BKD Kota Semarang Tahun 2013

8. Pembinaan Disiplin Pegawai

Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah

Kota Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat

Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal

tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya

pelanggaran disiplin PNS.

H a l - 4 1 1

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran

yang kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2013 Pemerintah

Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa :

a. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar

nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman

Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di

lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan

disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan sampai

dengan tanggal 30 Oktober 2013. Mendasarkan pada Surat Edaran

Walikota Semarang No. 019.1/4400 tanggal 29 Oktober 2013

perihal Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang bahwa terhitung mulai 1 Nopember 2013 upacara hari

Senin ditiadakan, apel pagi terpusat dilaksanakan setiap hari Senin

dan Jumat, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis apel pagi

dilaksanakan di SKPD masing-masing.

b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di

lingkungan Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk

pengawasan dan pembinaan.

c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah

dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada

moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end,

sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang

dipertimbangkan rawan pelanggaran displin.

d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam

kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.

e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980.

Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan

melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah

kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada

tahun 2013 terdapat 24 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari

Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK

penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 7 hukuman kategori ringan, 5

hukuman kategori sedang, 12 hukuman kategori berat.

H a l - 4 1 2

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran 19 orang 24 orang

2 Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin a. Ringan 3 orang 7 orang b. Sedang 5 orang 5 orang c. Berat 11 orang 12 orang

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

9. Pensiun PNS

Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah

sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya

selama bertahun-tahun bekerja kepada pemerintah. Guna kelancaran

dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan

kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke

BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum yang bersangkutan

pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat

Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 2 bulan

sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun PNS Pemerintah Kota

Semarang yang pensiun tahun 2013 sebagai berikut :

DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG PENSIUN TAHUN 2013

No Jenis pensiun Jumlah Keterangan

1 Mencapai BUP 662 2 Permintaan Sendiri 28 3 Keuzuran Jasmani 0 4 Meninggal Dunia 68

Jumlah 758

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, pada

tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan

sandi dan telekomunikasi sebanyak 6 kegiatan, yang terdiri dari :

1. Penyediaan bandwidth sebanyak 40 Mbps, CIR = 1 : 1.

2. Pemeliharaan jaringan telepon sebanyak 80 unit yang berada di

Gedung Pandanaran dan Gedung Balaikota.

3. Pemeliharaan jaringan internet di 59 unit yang berlokasi di lingkungan

Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah

Dinas Wakil Walikota dan Gedung Juang 1945

H a l - 4 1 3

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4. Pemeliharaan jaringan CCTV di 24 unit yang berlokasi di lingkungan

Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah

Dinas Wakil Walikota.

5. Pemeliharaan komputer sebanyak 55 unit yang berlokasi di lingkungan

Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah

Dinas Wakil Walikota.

6. Pemeliharaan Sound Sistem sebanyak 46 unit yang berlokasi di

lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran.

4.1.20.4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut :

1. Kurang memadainya pemahaman SKPD dalam mempersiapkan

rancangan produk hukum daerah.

2. Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat.

3. Kurangnya sinkronisasi waktu pembahasan Raperda antara DPRD dan

SKPD sehingga waktu pembahasan yang sudah direncanakan

/dijadwalkan tidak terlaksana seperti pembahasan Raperda Rencana

Induk Sistem Drainase Kota Semarang.

4. Sering terjadinya perubahan perundang- undangan pusat yang menjadi

acuan penyusunan produk hukum daerah.

5. Belum semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki

dokumentasi data kinerja yang baik.

6. Masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak

mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM

7. Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagian wajib pajak dalam

melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajak

8. Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya.

9. Kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas

tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya dan banyaknya obyek

pajak yang masih dalam sengketa.

H a l - 4 1 4

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

10. Dalam penelusuran aset daerah, saksi- saksi atas keberadaan aset

/alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit di

temukan.

11. Persyaratan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang

masih sama dengan persyaratan pensertifikatan secara umum, dan

belum ada perlakuan khusus dari Kantor Pertanahan untuk

pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang.

12. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat.

13. Dalam pengamanan aset belum memiliki gudang untuk menyimpan aset

yang akan dihapus.

14. Adanya regulasi yang tidak sinergi dengan investasi sehingga kurang

mendukung terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga baik

yang berbasis pemanfaatan aset maupun yang investasi murni.

15. Belum terintegrasinya sistem jaringan telekomunikasi yang

menghambat lancarnya komunikasi antar instansi di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang

16. Masih kurang memadainya jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki

Sekretariat Daerah guna melayani para tamu Pemerintah Kota

Semarang.

17. Belum terintegrasinya program sistem pengelolaan keuangan daerah

secara on line baik dari perencanaan, pengendalian, monitoring,

sampai dengan pembukuan yang ada di Pemerintah Kota Semarang

18. Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana/

prasarana umum dan hibah pembangunan tempat ibadah yang belum

tertib dalam melaporkan hasil pelaksanaan hibah yang diterimanya.

19. Belum adanya pedoman penyusunan standar pelayanan yang

dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang.

20. Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non-

struktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah

21. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS, mengacu pada Pemerintah

Pusat, sehingga perencanaan yang sudah dipersiapkan tidak selalu

dapat dilaksanakan karena kewenangan dan kebijakan pengadaan

CPNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

H a l - 4 1 5

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

22. Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada SKPD

se Kota Semarang belum dapat terpenuhi walaupun telah dilakukan

mutasi dari daerah/instansi lain ke Pemerintah Kota Semarang.

23. Belum tersedianya kampus dan asrama Diklat yang representatif yang

mampu mendukung kelancaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4.1.20.5. RENCANA TINDAKLANJUT

1. Mengadakan bintek/pelatihan dengan peserta dari SKPD dalam

mempersiapkan rancangan produk hukum daerah.

2. Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus

menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh

aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

3. Perlunya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan DPRD guna

mensinkronisasikan waktu pembahasan Raperda.

4. Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan adanya

revisi peraturan perundang- undangan yang menjadi menjadi dasar

Pansus DPRD dalam pembahasan Raperda.

5. Perlunya dilakukan penyamaan persepsi pada semua SKPD melalui

pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi terkait dengan

pendokumentasian data kinerja yang baik.

6. Perlunya peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD, agar program dan

kegiatan yang dilaksanakan SKPD dapat mendukung pencapaian

sasaran dalam RPJM.

7. Akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan memasang

alat di cash register wajib pajak untuk mengetahui pendapatan yang riil

dari wajib pajak.

8. Akan mewajibkan kepada wajib pajak dalam membayar pajak daerah

harus disertai dan dilampirkan hitungan pajaknya yang berfungsi

sebagai SPTPD.

9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kelurahan

dalam menulusuri pemlik tanah kosong dan dalam penyelesaian

pembayaran PBB terhadap obyek pajak yang masih bersengketa.

H a l - 4 1 6

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

10. Intensif melakukan penelusuran dan pendekatan kepada tokoh

masyarakat.

11. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dalam persertifikatan

Pemerintah Kota Semarang persyaratannya bisa diberi kemudahan dan

penyederhanaan serta ada prioritas percepatan.

12. Melakukan pensertifikatan tanah secara bertahap dengan

menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

13. Perlunya penyediaan gudang yang diperlukan dalam pengamanan aset.

14. Mengadakan kendaraan dinas operasional untuk melayani para temu

Pemerintah Kota Semarang secara bertahap dengan menyesuaikan

kondisi keuangan daerah.

15. Melakukan perintisan pembangunan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang terintegrasi sebagai upaya efisiensi, efektifitas,

transparansi, serta akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah .

16. Memberikan teguran kepada penerima hibah yang belum melaporkan

hasil pelaksanaan hibah yang telah diterimanya .

17. Akan dilakukan penyusunan Peraturan Walikota tentang pedoman

penyusunan standar pelayanan yang dapat digunakan acuan SKPD

sebagai pemberi pelayanan publik.

18. Melakukan kajian regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non

struktural dan regulasi tentang organisasi perangkat daerah.

19. Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan mempelajari

pengadaan tahun sebelumnya serta mengintensifkan koordinasi dan

konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang

kebijakan pengadaan CPNS dan pelaksanaanya.

20. Mengoptimalkan kinerja pegawai negeri sipil yang ada dan

mengusulkan tambahan formasi CPNS ke Pusat.

21. Penyelesaian pembangunan gedung kampus dan asrama Diklat bagi

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4.1.20.6. PRESTASI/PENGHARGAAN

1. Predikat terbaik II dalam Lomba Keserasian Program yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013.

H a l - 4 1 7

B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

2. Penghargaan atas keberhasilan Kota Semarang dalam penyusunan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Predikat “ CC”.

3. Penghargaan Gratifikasi Award atas pelaporan gratifikasi terbanyak

pada tahun 2013 , yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK

Abraham Samad kepada Walikota Semarang di Istora Senayan,

Jakarta.