22
1m" . LEMBAR DISPOSISII CATATAN . I d k' ' Tanggal maSU;k : .. ..Is.: .. n e . Kode : .. .. Perihal/Isi ringkas: : . Tgl./ No. Sural Asal .............................. ; . - 8- lr'" 'l-hB· {Ol1'/ ··t1t····t<:·p·8···i klN::··········································· . Inslruksi Iinformasi <D . Coyv 1 ()a.h'\A , (J) N'-- . &7k· '( '{ --f1 Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: .. Coret yang tidak perlu Dileruskan / kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. \11\'" \/"J

jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

1m" . LEMBAR DISPOSISII CATATAN .

I dk' ~11J ' Tanggal maSU;k : ..?I.~.e..~ ..Is.:..n e . Kode : ..~r. ~I.1fl.~ ..

Perihal/Isi ringkas: .f~~~.~ t::-.~~~ ~ : .

Tgl./ No. Sural

Asal

..............................; .~~ - 8 - lr'" 'l-hB· {Ol1'/

··t1t····t<:·p·8···i klN::···········································

~1.<J\)l.-­.~

--t'L.-~~~JfL

~~,

Inslruksi Iinformasi •

<D ~~Jrc .Coyv 1

l~ ()a.h'\A ~ ,

(J) f'~ N'--

.&7k· \~ ~~\~ '( '{

--f1 ~(JI'O

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada:

.. Coret yang tidak perlu

Dileruskan / kepada :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

\11\'"

~~~ \/"J

Page 2: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

,\, .,

, t.v. ",.v.1 PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTASEKRETARIAT DAERAH

BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERIJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Telp. 382 2998, 3822748

Fax.3848652 Email. [email protected]

Kodepos: 10110

NomorSifatLampiranHal

: !?-i"D g /o~.J: Penting: Satu berkas: Penyampaian risalah

rapat pimpinan

Jakarta, ;z.rAgustus 2015

Kepada

Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta3. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI

Jakarta4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI

Jakarta5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta8. Kepala BPKAO Provinsi OKI Jakarta9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi

DKI Jakarta10.lbu Sarwo Handayani (Ketua TGUP2)

di

Jakarta

Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yangdiselenggarakan pada

hari/tanggal

waktu

tempat

pokok bahasan

: Senin 24 Agustus 2015

: 08.30 WIB

: Ruang Rapim

: Sesuai agenda rapim

Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabatterkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

OAN KLN SETOA.JAKARTA,

'~'2Xh.- MAWAROI15 i tin 04041984101003

1&J-)

Page 3: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

HarilTanggalWaktuTempatPimpinan RapatPeserta Rapat

.. _.... ' ~., ..............~.

NOTULEN RAPAT PIMPINAN: Senin,24 Agustus 2015: Pukul 08.30 WIB: Ruang rapim: Gubernur Provinsi OKI Jakarta

1. Wakil Guber'nur Provinsi OKI Jakarta2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta3. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta4. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta5. Kepala BPKAO Pemprov OKI Jakarta6. Kepala BPPBJ Provinsi OKI Jakarta7. Kepala BPAO Provinsi OKI Jakarta8. Kepala Bakesbangpol Provinsi OK! Jakarta9. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta10. Inspektur Provinsi OKI Jakarta11. Para Walikota Kota Administrasi12. Bupati Kota Administrasi Kepulauan Seribu13. Kepala Satpol PP Provinsi OKI Jakarta14. Kepala BPPBJ Provinsi OKI Jakarta15. Kepala BKO Provinsi OKI Jakarta16. Kepala Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta17. Kepala Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta18. Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta19. Kepala Oinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi OKI Jakarta20. Kepala Oinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi OKI Jakarta21. Kepala Oinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi OKI Jakarta22. Kepala Oinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi OKI Jakarta23. Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta24. Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta25. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov OKI Jakarta26. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setdaprov OKI Jakarta27. Kepala Biro KOH dan KLN Setdaprov OKI Jakarta28. Bapak Yusuf (Ketua TGUP2)29. Oireksi PT United Tractors

Page 4: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

,

NOTULEN RAPAT PIMPINANHari/tanggal : Senin,1 0 Agustus 2015Waktu : 08.30 WIB

NO. POKOK BAHASANPERMASALAHAN

INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT PEJABAT YANGMENINDAKLANJUTI

SUPERVISI

.. .L- ----L ...J

dalam

1. PRESENTASI DARI BPJS INDEKSDEMOKRASI INDONESIA

• Jakarta pada tahun 2014 peringkat • Dapatkan peraturan tertulis dari LSM-LSMpertama Demokrasi tertinggi diIndonesia

• Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek:1. Kebebasan Liberti2. Kebebasan Hak-Hak Politik3. Kebebasan Lembaga Demookrasi

• Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:1. Berkumpul dan Berserikat2. Berpendapat3. Berkeyakinan4. Kebebasan dari diskriminasi5. Memilih dan dipilih6. Partisipasi Politik

pengambilan keputusan7. Pemilu bebas dan adil8. Peran DPRD9. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

L--L---"=-'-

Gubernur • AsistenPerekonomian

2

--.. ...~ ' .... -- --

Page 5: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

10. Peran Peradilan Independen11. Peran Partai Politik

• Pengumpulan data dilakukan 1 tahun• Metodologi pengumpulan data berasal

dari:1. Review Berita Surat Kabar "Warta

Kota" Jakarta2. Dokumen Institusi3. Focus Group Discussion dengan

berbagai stakeholder4. Wawancara mendalam dengan

para ahli• 101 Jakarta berkisar sebesar 71-78

point selama 5 Tahun (2009-2013)• Untuk 2014 sudah lepas dari kategori

sedang menjadi kategori Baik, yaituOKI, Jogja dan Sulawesi Utara

• Pada Periode 2014 Jakarta merupakanBarometer standar pemilu Indonesia

• Dari 33 Provinsi Jakarta mempunyaipoint (84.70) tingkat demokrasitertinggi dan Papua mempunyai point(62.15) atau tingkat demokrasiterendah

• Masalah kronis pada Indikator :1. Indikator (4) ancaman penggunaan

kekerasan masyarakat yangmenghambat kebebasanberpendapat

2. Indikator (8) jumlah aturan tertulisdalam hal gender

3. Indikator (21) iumla~h~=plerc::d~a-..::d~a~ri-..::h~a~k...l...... --L -1- -1

Page 6: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

inisiatif DPRD4. Indikator (22) jumlah rekomendasi

DPRD terhadap Eksekutif• Demokrasi bukan hanya milik

Pemerintah namun seluruhStakeholder yaitu Pemerintah danseluruh rakyat juga harus mendukung.

2. PAPARAN DARI PLN PROGRESSANTISIPASI BANJIR

1. Memasang Jaringan kabel udarakhusus dengan dilengkapi fasilitasperpindahan otomatis di PompaPluit dan Pasar Ikan. Progressnyasaat ini 44%

2. Peninggian Gardu Pluit. ProgressSelesai

3. Merapikan JTR dan PeninggianAPP Pluit

4. Sosialiasi kepada pelanggan disekitar muara baru untukmendirikan instalasinya

5. Menempatkanpetugas 24 jam diWaduk Pluit, Ancol Barat,PasarIkan dan tempat prioritas lainnyaselama musim hujan

• Sesuai dengan rencana,melakukan rencana banjirprogram Jangka Pendek:

akan·dengan

• Dinas Perindustrian dan Energi harusmenganggarkan biaya penyambungan listrik,karena banyak lampu di kawasan JakartaUtara yang mati

• Segera bayar tunggakan biayapernyambungan listrik

• Keadaan darurat seperti ini harus dianggarkan, Pemprov DKI Jakarta tidak maulagi ada alasan tidak ada Iistrik karena banjir.

• Persiapkan genset untuk mati lampu• Kosongkan waduk, sebelum banjir datang.

Jangan sampai kapasitas pompa lebih kecildari air yang datang

• Segera lakukan persiapkan untuk musimhujan bulan Oktober mendatang

• Lurah akan diberikan kewenangan untukmengontrol lampu jalan sertamengkoordinasikan PPSU

• Caret semua oerusahaan swasta untuk

Gubernur• Walikota• Dinas Perindustrian

dan Energi• Dinas Tata Air• BPTSP• Diskominfo• DPP

4

Page 7: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

6. Penyambungan baru listrik untukpompa

7. Pemda menambah genset8. Pemda meninggikan pondasi PLTG

• Program Jangka menengah yaitu:• Peningkatan pasokan listrik waduk

pompa lodan, pompa ancol, pompaancol barat

• PLN Meninggikan Gardu - GarduOistribusi pada Jalur yang MelayaniPompa sebanyak 57 Gardu.

• Pemda perlu memperkuatGenerator Cadangan untuk Pompa­pompa Prioritas Lainnya(underpass)

• Ada beberapa pompa yangmebutuhkan generator candangan

• Program Jangka panjang, yaitu:• Meninggikan tanggul yang rawan

banjir• Meninggikan penahanan ROB di

sekitar pembangkit Muara Karang• Mengganti kabel-kabel tanah yang

sudah tua• Mempercepat pembangunan

transmisi• Oi daerah Gatot Subroto masih ada

permasalahan tukar beli tanah, karenalahan tidak bersertifikat.

• Oalam rangka pembangunan Jakartake depan, PLN akan diturutsertakandalam menyusun Rencana Umum

pekerjaan rutin• Semua pompa jangan sampai ada yang

terendam• Tidak ada alasan pemadaman seluruh

pompa karena mati Iistrik, kirim Satpol PPuntuk menjaga pompa air tetap siaga

• Tidak ada lagi alasan sewa menyewa alatberat

• Perizinan apapun segera diberikan BPTSP• Pemprov OKI Jakarta akan membangun

Pulau O,P,Q dan persiapkan kebutuhanlistrik yang diperlukan

• Segera tuntaskan masalah listrik di PulauSeribu tahun 2016

• Pulau-pulau agar dibuat pelabuhan yangbesar dan bandara pesawat

• Jakarta tidak menyewakan rusun, yang adahanyalah biaya pemeliharaan

• Walikota, Oiskominfomas dan Wartawan '> IBerita Jakarta menginformasikan kepadamasyarakat bahwa tidak ada istilahrusunaWa yang ada hanya rysun yangdisubsidi pemerintah. •

• Tidak ada pembagian kavling di KepulauanSeribu, yang ada pembagian hasil 20%untuk bibit obat, 20% untuk Pemprov OKIJakarta, 20% untuk pekerja, 20% untukkebutuhan rumah tangga dan 20% untukasuransi.

• Bupati dan Camat harus berkeliling untukmengetahui potensi yang ada dimiliki PulauSeribu

5

Page 8: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

Daerah berkoordinasi dengan PemprovDKI Jakarta.

Tanggapan Inspektorat:• PLN agar segera membuat surat

langsung ke Sekda hal penangananbanjir darurat

3. PAPARAN TRACKING ALAT BERATSMART CITY

.• Program Pengerukan yang berjalanuntuk tahap pertama diharapkanmenjadi suatu sistem yang terintegrasi

• Waduk Melati, Kali Item, Kali Grogolsudah dipompa

• Mesin banyak yang jebol karena ikutmenyedot lumpur

• Bulan November-Maret adalah daruratbanjir, semua operator harus siap sedia

• Semua operator yang ada mempunyaisertifikat akan dibayar sesuaikemampuan yang dimiliki

• Aliran tengah sungai yang dialiri KaliBandengan sudah dilakukanpengerukan

• Aliran barat sungai yang dialiri KaliKamal sudah dilakukan pengerukan

• Proaramkan pembelian alat berat Dada

• Semua pegawai pajak yang tidak benarakan dipecat dan semua restoran yang tidakmembayar pajak dengan benar akan ditutup

• Segera anggarkan pembelian alat beratapabila dirasa kurang dan tidak ada alasanuntuk menyewakan alat berat untuk pihakketiga.

• Semua alat berat milik Pemprov DKI Jakartaakan dipasangkan GPS

• Dinas Kebersihan agar juga ikutmembersihkan lumpur yang tidak dibawa keBantar Gebang,

• Penyedotan lumpur sebaiknya dikerjakanmalam hari Uangan membuat pencitraansaja)

• Kejar operator yang bisa melakukan kerja 24jam dan apabila diperlukan tambah jumlahoperator. Tidak ada lagi model seperti jamkerja PNS

• Asisten agar menghubungi Dinas TenagaKerja agar membuka penerima pelatihan -

Gubernur • Para Walikota• Dinas Tata Air• Dinas PU• Ka. UPT Smart City• Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi• PT United Tractors

6

Page 9: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

e-Katalog 2016

Tanggapan PT United Tractors:• Alat GPS yang tertanam di alat berat

akan berfungsi memastikan alattersebut sedang bekerja atau tidakdan berada di daerah mana sertasudah beroperasi berapaJama.

• Oari 92 alat sudah terpasang 56 GPS• GPS dapat langsung terlihat di layar• Terdapat 1 kamera head yang bisa

melihat secara visual kerja operator

Tanggapan Dinas Tata Air:• Oinas Tata Air berencana memasang

pompa-pompa besar• Oiperlukan alat besar untuk

memelihara jalur reklamasi• Peninggian sungal Sunter dibawah

jalan bypass sudah selesai• September ini pompa-pompa yang

rusak akan segera diperbaiki

pelatihan Pegawai di BLK (Balai LatihanKerja) dan kerjasamakan dengan a/at berat,agar masyarakat yang pengangguran dirusun ataupun perempuan bisa diajak untukbekerja sebagai operator

• Masukan pembelian alat berat yang banyakdi E-katalog LKPP

• PT United Traktor agar melakukanpersentasikan kepada Pemprov OKI Jakartaterkait sudah efektif belumnya alat berat milikPemprov

• Semua unit harus memakai alat berat.• Lurah, Camat, Sudin dan Warga agar bisa

melihat dan tahu kerja alat beratnya sepertiapa

• Setiap truk sampah harus dipasangi GPS• Alat yang lama harus dipakai terus• Camat, Lurah dan Sudin-Sudin agar

membersihkan semua saluran penghubungair

• Semua saluran pintu air harus dipasangiCCTV sehingga apabila terjadi banjirpetugas Oinas Tata Air bisa melihat secaraotomatis

• Pengendalian banjir bisa dilakukan melaluiControl Room

• Oi pojok Istiqlal, masih banyak lahan kotoryang mesti dibersihkan

• Standar minimum OKI: tidak boleh adasampah di sungai dan ada air yangmenggenang

7

Page 10: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

• Lurah yang memiliki banyak daerahtergenang sampah dan tidak pernah turun kelapangan akan segera dicopot

• SKPD adalah konsultan dan kontraktor bagiwarga yang pindah ke Rusun

• Perpustakaan dan RPTRA harus masuk keRusun

• Apabila ada angkot yang mengetem padahari Sabtu Minggu harus tetap ditilang .

• PKL harus ditertibkan walaupun hari minggu5 Tertib juga harus terus jalan

• Pompa-pompa yang rusak harus segeradiperbaiki

• Pintu-pintu air yang yang rusak juga harussegera diperbaiki

4. PAPARAN PENERTIBAN KAMPUNGPULO

• Walikota JakartaTimur

• Ka. Satpol PP• Dinas Pendidikan• Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda• BPAD• Dinas Koperasi dan'

UMKM• Dinas Sosial

Gubernur• Secara fisik kami sudah membongkar • Jangan terlalu sedikit menggunakan personilsemua hanya ada beberapa saja yang • Apabila 1 rumah kecil terdiri dari 2-3 KK berimasih belum dibongkar karena berada mereka masing-masing Rusundi pinggir tebing • Tidak boleh ada permainan dari Lurah dan

• Jumlah bangunan yang ditertibkan Camat untuk memasukkan orang luarsebanyak 527 bangunan membuat KTP

• Pemakaman,musholla dan masjid tidak • Masjid-masjid yang ada disekitar Kampungkami sentuh sama sekali . Pulo juga harus dibongkar

• Hari ini alat-alat tiang pancang sudah • membangun RPTRA dan membuat rusun didisiapkan sekitar kampung pulo dan bangun taman-

• Tidak ada kekuranaan Dersonil karena taman,-._~~~~~~~~~~~~~~...L-~'..'..'O'.~ --,- L- .L.- ----.J

8

Page 11: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

• Sisa arsitektur Belanda, klenteng maupunyang antik, dibiarkan dan di sekitarnyaditanamkan pohon agar menjadi hutan

• KJP dan KJS harus masuk, agar nasibketurunannya bisa berubah

• Desain rusun untuk di Kampung Pulo buatseperti rumah flat dan berupa apartemen

• Bikin perjanjian sampai dia mewariskan keanak dan menantu saja, hanya untuk satuturunan dan untuk ke generasi berikutnyatidak boleh

Tanggapan Dinas Perumahan danGedung Pemda:• Kondisi rusun di Jatinegara Barat yang •

sudah mendapatkan rusun unit 456 dari •520 KK

• Pihak yang sudah mendapatkan kunci •sudah 417 KK

• Masih adanya berita simpang siurwarga yang. tersisa harus masuk di •Cibesal dan Bukit Duri

• Strategi yang akan diterapkan semuawarga Kampung Pulo mClsuk dulu ke

semua unsur turun yang berjumlah2.970 orang

• Jumlah KK yang sudah diverifikasiakan segera di koordinasikan denganDinas Perumahan dan Gedung Pemda

• Dilibatkan polisi dalam pendataan, agarmenyisir disetiap rusun

• Berkaitan dengan perpustakaan sudahdisiapkan perpustakaan-keliling,

• Kesehatan, air bersih dan KTP sudahdisiapkan

• Kita akan segera menginventarisir agarsegera diberikan ke Dinas Perumahan Arahan Sekda:dan Gedung Pemda • Pemprov jangan sampai kalah cepat

• Luka-Iuka sebanyak 27 korban dan dengan PolisiDinas Kesehatan sudah berkoodinasi • Untuk perpustakaan berikan perpustakaandengan St. Carolus permanen

• Kondisi saat ini sudah membaik • Sudin Pendidikan turunkan guru-guru untukmendongeng di hari-hari Iibur merekasekolah

• Taman-taman segera diperbaiki dan tempatibadah segera dibuatUMKM segera masukSeluruh SKPD bantu apa saja yangdibutuhkan lagi untuk warga rusunApabila ada penertiban besar lagi segeradikoordinasikan dengan Kapolda, agar tidakada perlawanan dari wargaApabila ada kasus yang mempunyai 1bidang lebih dari 1 KK segera validasi sajadan di proses untuk dimasukkanpendataanva

9

Page 12: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

rusun Jatinegara Barat• Oi bukit duri ada 247 Bidang, di Cibesal

ada 144, di Pula Gebang 160 total 300.dan sisanya ada Bidara Cina

• Segera validasi, jangan sampai modus lamauntuk melakukan pendaftaran yangberujung penjualan

• Kampung Pulo dan Bukit Ouri merupakan 1paket

• Untuk yang melawan tetap diberi bidang• Kondisi di Kampung Pulo tetapi di pantau

terus

5. PAPARAN POLDA METRO JAYA • PoIda siap membantu Pemprov OKIJakarta dalam menegakkan 5 T,Bakesbangpol agar segera menyiapkansegala keperluan termasuk dana

Gubernur • Ka. Bakesbangpol

6. PERPAKIRAN

• Oinas Perhubungandan Transportasi

• Satpol PP

GubernurUpt Perpakiran segera lakukan lelang parkirelektronik untuk seluruh jalan di OKI Jakarta

Arahan Sekda:• UPT Parkir sudah telat, Ka. OishubtransV

segera percepat• OKI mengalami kerugian akibat reklame

sudah hampir 2 tahun• Apabila pajak reklame bisa dipercepat,

diharapkan bisa digunakan untuk biayaenergi di Kepulauan Seribu

• Proses lelang dengan upt perpakiran, •agar segera dipercepat untukmemberikan angkanya

• Titik reklame akan di lakukan lelangdengan BPKAO

• Oengan pihak OPP untuk segeraproses lelang titik-titik reklame

• Pergub sudah sampai di OinasPenataan Kota

• Ketika konten reklame .itu belum selesaidi lelangkan, tugas dari OPP tetapmenarik pajaknya jadi tidak adamasalah dengan titiknya

10

Page 13: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

7 PERSIAPAN BANJIR

8. PAPARAN PENATAAN UNITPELAKSANA TEKNIS 01 L1NGKUNGANPEMERINTAH

• Adanya tepat ukuran,ramping strukturkaya fungsi

9. LAPORAN KEPALA BPPBJ

• Yang masuk kedalam SistemInformasi Rencana Umum Pengadaan(Sirup) sebanyak 4062 dengan nilaisebesar Rp11 Triliun

• Yang sudah RUP sebanyak 2440dengan nilai sebesar Rp6 T

• Secara umum bisa dicapai akhir bulanOktober 2015

• Yang dilelang ada 4062 yang sudahdikaji ulang 2440

• Dalam pertemuan mendatang AntaraSIRUP dan RUP kita akan beri Merahkuning hijau maupun secara paket dan

• Kebersihan untuk sungai dan taman sudahcukup baik tinggal pengaturan angkutannya

• Dibahas khusus di Asisten• Terdapat 18 Dinas untuk segera di bahas

khusus dan evaluasi UPT yang tidak perluagar segera di bubarkan

• Langsung dibuat perbal

• Ada kasus tender sudah menang namunbelum ditetapkan

• Diperhatikan dan tetap taat kepada hasillelang

• Apabila tidak bisa dilakukan harus muncul kedalam nomneklatur lain, dan anggarannyabisa dialihkan untuk yang lain. Apabiladidiamkan bisa menjadi penyerapanKepulauan Seribu akan lebih besar

• Supaya jelas diklarifikasi agar transparan

Gubemur

Sekda

Sekda

• Dinas Tata Air• Dinas Perhubungan

dan Transportasi

• Biro ORB

• Kepala BPPBJ

II

Page 14: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

anggaran kepada unit-unit terkait.• Diperkirakan akhir September 2015

selesai• Karena saat ini masih ada unit yang 0

(nol) untuk proses lelang yaitusekretariat Kabupaten KepulauanSeribu

• Sekretariat DPRD dari jumlah 60SIRUP, yang mengkaji ulang RUP baru6

• E-katalog PPSU sebentar lagi akandiumumkan

• Data LPSE segera akan kami TL

Tanggapan Bupati Kepulauan Seribu:• Terdapat kegiatan yang dimatikan

untuk pengadaan kapal dan untuklelangnya sendiri waktunya tidak cukupuntuk pengadaan kapal

• Ada beberapa yang dikoreksi bahwahal tersebut tidak mungkin dilakukanterkait dengan aspek dan waktu

Tanggapan Inspektur:• Bidang pokja-pokja di BPPBJ

menjamin program dan subtansinyabagus

• Disinkronkan yang mana yang akandipakai antara 2 anggaran tersebut

12

Page 15: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

10.

Tanggapan Asisten:• Apabila ada kekurangan dan masalah

segera dlaperkan ke Asisten• Tidak ada lagi masalah miss

kemunikasi

PERPARKIRAN • Kadishubtransperparkiran

segera keerdinasi untuk Sekda • Kepala DinasPerhubungan danTranspertasi

11. PAPARAN HIBAH(HIBAH BERTURUT-TURUTj

• Ada beberapa temuan berulang dariKPK yang sifatnya berturut-turut

• Sesuai aturan diatur eleh PP 58 Tahun2015 dan secara spesifik diatur elehPermendagri Nemer 39 Tahun 2012

• Definisi hibah berupa pemberian uang,barang dan jasa yang diberikan daripemerintah daerah kepada pemerintahdaerah lainnya, perusahaan daerahmasyarakat dan erganisasi.

• Secara spesifik bersifat tidak mengikat,untuk menunjang pemerintahan daerah

• Diatur eleh peraturari perundang-undangan untuk masalah hibahberulang-ulang ini

• Di masina-masina Pemorov ada

• Dimaknai secara jelas yang dimaksud hibahterus menerus seperti apa

• Hibah dapat diberikan apabila untukkepentingan masyarakat

• Apabila verifikasinya benar berturut-turuthibah akan dipeteng

• Masing-masing bantuan harus jelas dandisisir ulang

Sekda • Kepala BPKAD• Kepala Biro Hukum• Inspektur

13

Page 16: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

organisasi bentukan pemerintah yangbiasanya disebut dengan semipemerintahan seperti Koni, Korpri, danPMI

• Apabila dilihat oleh Kabupaten / Kotayang lain, masalah hibah diatur olehperaturan Kepala Daerahnya masing­masing

• Aturan yang ada tersebut tidakdisebutkan berapa lama dan di wilayahtertentu ada yang berani menyebuttidak lebih dari 3 tahun di PeraturanKepala Daerahnya

• Jadi ada 2 alternatif solusi:1. Pengecualian seperti Koni, Korpri

dimaksukkan ke dalam PeraturanKepala Daerah

2. Alternatif selanjutnya, ada jugaPerda yang mengatur untukdimasukkan kedalam SKPDpemangku kepentingan misalkanuntuk Koni diberikan ke Disorda

• Terkait Pak Gubernur sampakan, kamijuga memberikan bantuan hibah keinstansi vertikal tentara polisi. MenurutPeraturan diatur bahwa PemerintahPusat dapat memberikan hibah kepadainstansi vertikal

• Pemberian hibah harus akuntabelartinya ketika Pemda memberikankepada Pemerintah Pusat hibahtersebut sebaaai oenerimaan negara'--_,_.------:==~==::._t~~=~~~:....L ..L- ---1. _

14

Page 17: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

dan harus dikelola sebagai APBNmasing-masing

• Permenkeu No.191 Tahun 2011tentang Tata Cara Pengelolaan Hibahyang yang diterima oleh instansivertikal.

• Pemprov OKI Jakarta belum memilikipenerimaan hibah secara akuntabel,sehingga setelah menerima hibahlepas begitu saja

• Ada baiknya Pemprov OKI Jakartamenerapkan sisi akuntabiltas

• Persyaratan minimal hibah kepadamasyarakat dan ormas harus memilikikepengurusan yang jelas danberkedudukan di wilayah administrasipemerintah daerah

Tanggapan Biro Hukum:• Selama ini terhadap hibah yang

dilakukan secara terus menerussebagaimana ketentuan yang

. disesuaikan dari Pak Michael, bahwapengertian terus menerus masihbelum disepakati

• Untuk sementara, pengertian terusmenerus sebagaimana pernahdikoordinasikan dengan KementerianOalam Negeri adalah 2 Tahun tetapisesuai ketentuan disebutkan jugasesuai denqan kemampuan keuanqan

15

Page 18: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

Tanggapan Deputi Gubernur BidangPengendalian Kependudukan danPermukiman:• Harus ada kejelasan mengenai hibah

terus menerus• Segera pastikan hibah untuk periode

kapan

Tanggapan Kepala DPP:• Oi Peraturan yang lama hanya disebut

penerima hibah yaitu ormas,• UU yang baru menyebutkan badan

lembaga dan ormas yang berbadanhukum Indonesia,

• Jadi pada saat ini di Kabupatenl Kotalainnya banyak yang masuk Iorganisasi namun ternyata tidakberbentuk badan hukum

• Permasalahan di 2016, kita sudahharus mengacu pada peraturan baru,karena di Permendagri Nomor 52tahun 2012 disebutkan pembelanjaanhibah yang bersumber dari APBOharus menyesuaikan aturan yangberasal dari Peraturan Kepala Oaerah

• Artinya kita harus mau menyesuaikanPergub yang ada dalam rangkapenyempurnaan

l-I_I --l! -----.L ~ ___.J

16

Page 19: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

12. KEBERADAAN OJEK ONLINE

• Kepala DinasPerhubungan danTransportasi

SekdaUntuk menuntaskan masalah Gojek danGrab Taxi, minta bantuan Polda Metro Jaya

• Hasil koordinasi dengan Ditlantas, •BPKAD dan Organda, disebutkanbahwa dalam undang-Undang nomor29 tahun 2009, ojek online tidaktermasuk dalam kategori angkutanumum.

• Motor hanya masuk kategori angkutanorang

• Sedangkan uber atau grab taxi bisadikatakan angkutan umum, apabilamemang uber taxi dan grab taxi maumenyelenggarakan sebagai angkutanumum dengan ketentuan:1. Ada NPWP2. Memiliki akta pendirian perusahaan3. Memiliki surat keterangan domisili

perusahaan4. Surat izin tempat usaha5. Pernyataan kesanggupan

menyediakan fasilitas kendaraan6. Pernyataan menguasai 5

kendaraan bermotor untukpemohon yang berdomisili di Bali,Jawa dan Sumatera

• Sudah dilakukan koordinasi denganKapolda untuk menertibkan uber danGrab Taxi karena tidak memiliki izin

• Gojek sendiri tidak bisa ditertibkankarena apabila ditertibkan maka qoiekL-----l_._==:.....::J=.:::::-=::.:=~:..:...:..:="-"="--L--- -'--__ . --1.- _

17

Page 20: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

Centersentraltempat

konvensional juga harus ditertibkan• Organda berkeinginan untuk angkutan

angkutan yang berbasis online untuk diblokir

• Terkait masalah Gojek, selasamendatang kami akan ke Kapolda danakan membahas Gojek mau dibawakemana

Tanggapan Deputi Gubernur BidangPengendalian Kependudukan danPermukiman:• Gubernur menyarankan agar Gojek

dapat mengkoordinir ojek konvensionalikut masuk kedalam Gojek

• Saat ini menjadi sebaliknya ojekkonvensional tetap ada, danmasyarakat biasa yang menjadi driverGojek

13. PAPARAN DARI DINAS KOPERASIUMKM DAN PERDAGANGAN

• PKL di lokasi depan Islamicharus menjadi tempatkunjungan dari daerah dankiliner

• PKL akan dicatat dan dibuatkan kiostenda tenda yang disesuaikan denganbangunan

• Sudah tidak boleh ada lagi PKL dikemayoran

• Seluruh SKPD .yang mempunya kaitanlangsung dengan dengan Rusun KampungPulo segera koordinasi, jangan menungguteguran dari Bapak Gubernur

• Kadis Perhubungan dan Transportasi agar

Sekda • Kepala DinasKoperasi dan UKMPerdagangan

• Kepala DinasPerumahan danGedung Pemda

• Satpol PP

18

Page 21: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

.,

• Saal ini sedang diusahakan CSRnamun apabila tidak bisa akandianggarkan tahun 2016

• Seperti di Mangga Besar ada beberapaLoksem yang dialas saluran air dandihapuskan karena sudah puluhanlahun dan mengakibalkan banjir

• Penyewa tidak boleh lebih dari 1 orang,dan unluk kondisi lokbin sudahberkoordinasi dengan kelurahan dancamal

Tanggapan Dinas Perumahan danGedung Pemda:• Berkailan dengan rusun Jatinegara

Sarat untuk Lantai 2 masih kosong danakan dibuatkan untuk ruang usaha

• Mohon DinasKoperasi dan UMKMPuntuk memfasilitasi sarana prasaranapara pedagang

• Santuan dari pihak swasta sebanyak527 kasur lipat kepada warga gusuranKampung Pulo

14. PAPARAN BPAD

memberi tiket ke ancol supaya merekasenang

• Tidak usah menunggu informasi, segerabergerak apabila ada masalah sosial

• Standar seperti ini berlaku untuk pelayanandalam relokasi-relokasi lainnya

• Segera cek informasi bantuan yang simpangsiur dan berikan penjelesan

• BPAD sudah mempersiapkan.perpuslaakan di Rusun JatienegaraSaral

• Ada beberapa pihak yang inginmembantu oerousatakan baik dalam

Apabila sudah 1 minggu jangan hanyadiberikan cerita saja tetapi berikan jugakegialan lainnya

Sekda • Kepala BPAD

19

Page 22: jakarta.go.id · • Indeks Demokrasi dibangun 3 aspek: 1. Kebebasan Liberti 2. Kebebasan Hak-HakPolitik 3. Kebebasan Lembaga Demookrasi • Indeks Demokrasi terdapat 11 Variabel:

bentuk buku atau event story telling• Dari BPAD akan mengadakan kegiatan

Bookstech pada tanggal 10-11September 2015 di Taman IsmailMarzuki

• Khusus Kampung Pulo akan diadakanprogram story telling dan permainan

KDH DAN KLN SETDADKI JAKARTA,

Catatan: 1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPDterkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya.

2. Hal-hal yang penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu3. rnenunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.

Notulen: Zelica Nindya P dan Nurul Kusurna Wardhani

20