39

Abdullah Faqih - pendiskaro.com

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Abdullah Faqih - pendiskaro.com
Page 2: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

Kasubdit KesiswaanAbdullah Faqih

Direktur KSKK MadrasahA. Umar

Sekretaris Ditjen PendisMoh. Isom Yusqi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR 423 TAHUN 2018

TENTANGPETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTARBAGI SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program prioritas Pemerintahdalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan aksespendidikan, perlu melaksanakan Program Indonesia Pintar(PIP);

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri AgamaNomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 TentangPedoman Program Indonesia Pintar Pada KementerianAgama, perlu membuat Petunjuk Teknis PelaksanaanProgram Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Islam tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi SiswaMadrasah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor233);

Page 3: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

Kasubdit KesiswaanAbdullah Faqih

Direktur KSKK MadrasahA. Umar

Sekretaris Ditjen PendisMoh. Isom Yusqi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 TentangProgram Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia SehatUntuk Membangun Keluarga Produktif;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telahdiubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri AgamaNomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 TentangPejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015tentang Belanja Bantuan Sosial pada KementerianNegara/Lembaga sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosialpada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentangPedoman Program Indonesia Pintar Pada KementerianAgama sebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia PintarPada Kementerian Agama;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMTENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAMINDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUNANGGARAN 2018.

Page 4: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

Kasubdit KesiswaanAbdullah Faqih

Direktur KSKK MadrasahA. Umar

Sekretaris Ditjen PendisMoh. Isom Yusqi

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program IndonesiaPintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2018sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan panduan bagi para pemangkukepentingan terkait pengelolaan dana Bantuan Sosial ProgramIndonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Page 5: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

1

LAMPIRAN IKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR 423 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI SISWA MADRASAHTAHUN ANGGARAN 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritasPemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilansosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar1945. Oleh karena itu, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial agar wargamayarakat yang mengalami masalah sosial tetap terpenuhi hak-hakdasarnya sebagai warga negara dan mendapatkan layanan dan akses dalammemenuhi kebutuhan pokoknya.

Salah satu hak dasar warga negara adalah mendapatkan layananpendidikan yang terjangkau dan bermutu. Diharapkan dengan bekal aksespendidikan yang bermutu, peserta didik dapat tumbuh dan berkembangmenjadi generasi yang unggul, hebat, dan bermartabat. Bagi siswa yangberasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, aksespendidikan yang baik juga diharapkan dapat menjadi instrument pemutusmatarantai kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konteks ini,Pemerintah menetapkan kebijakan afirmatif berupa Program IndonesiaPintar (PIP) dalam upaya meningkatkan akses pendidikan khususnya siswayang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Disamping ituPIP bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar danmenengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandaidengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan,menurunnya kesenjangan partisipasi pendikan antar kelompok masyarakat,terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduklaki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan danperdesaan dan antar daerah dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikanmenengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjangpendidikan tinggi.

Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu IndonesiaPintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu sesuaidengan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil daripemadanan elektronik siswa madrasah sebagaimana terdaftar dalam sistemEMIS yang dikelola Kementerian Agama dengan anak/siswa sebagaimanaterdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yangdikelola oleh Kementerian Sosial bersama dengan Sekretariat Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan KementerianKoordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Page 6: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

2

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor32/HUK/2016 pada 1 April 2016, Menteri Sosial menetapkan Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin. Penyiapan Data Anak/Siswa PenerimaProgram Indonesia Pintar dan pengelolaan Data Terpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin dilakukan oleh Kementerian Sosial bersamadengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia danKebudayaan (Kemenko PMK).

Selanjutnya anak–anak usia sekolah dari rumah tangga/keluarga kurangmampu yang teridentifkasi berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar(KIP) akan mendapatkan pemberitahuan dari madrasah, agar membawaKartu Indonesia Pintar (KIP) yang mereka terima sebelumnya untukditukarkan dengan KIP berbentuk ATM ke Bank Penyalur yang ditunjuk.Siswa/Anak usia sekolah yang terdaftar di dalam sistem EMIS dan telahteridentifikasi berada di dalam Data Terpadu Program Penanganan FakirMiskin juga akan mendapatkan pemberitahuan dari madrasah, bahwa akanmendapatkan KIP berbentuk ATM serta manfaat Program Indonesia Pintarke Bank Penyalur yang telah ditunjuk.

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali didalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni Tahun 2018 untuksemester II Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dapat dicairkan mulai bulanJanuari, dan periode Juli–Desember Tahun 2018 untuk semester I TahunPelajaran 2018/2019 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Denganpenyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahundiharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapatmelanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidaktersediaan biaya. Di sampingitu, juga untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentankemiskinan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas danjenjang pendidikan seperti dari MI ke MTs atau dari MTs ke MA) dapat terusmelanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Maksud dan TujuanMaksud : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk

Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagaipanduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibatdalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untukmelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar danterarah.

Tujuan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar UntukSiswa Madrasah Tahun Anggaran 2018 bertujuan:1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran

dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk SiswaMadrasah Tahun Anggaran 2018;

2. Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia PintarUntuk Siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepatwaktu dan tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia PintarUntuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2018 yaitu memuat persyaratanpenerima bantuan, mekanisme pencairan dana bantuan, tata kelola danabantuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring

Page 7: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

3

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang,barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakatmiskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat darikemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuanekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkanpotensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisissosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan Bencana alamyang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakinterpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yangberdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh KementerianNegara/Lembaga.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuanPengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahansebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkatKPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yangberada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperolehkewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran KementerianNegara/Lembaga bersangkutan.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalahpejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk melaksanakan sebagiankewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran padaKementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalahpejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaranatas beban APBN.

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnyadisebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untukmelakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran danmenerbitkan Surat Perintah Membayar.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalahdokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaanpembayaran tagihan kepada negara.

11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LSadalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepadapihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalahsurat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untukpelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Page 8: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

4

13. Surat Perintah Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut SPPb adalahperintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang darirekeningnya ke rekening penerima pada bank yang sama atau banklain.

14. Daftar Tujuan Transfer yang selanjutnya disebut DDT adalah dataaplikasi komputer yang memuat daftar tujuan penerima.

15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempatdibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung danaBelanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerimabantuan sosial.

16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruhpengeluaran negara.

17. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasarnilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit di mana nilaiuang disimpan dalam suatu media server atau chip yang dapatdigunakan sebagai alat penyaluran bantuan sosial dan bukanmerupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perbankan.

18. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuanberupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yangorang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayaipendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari programBantuan Siswa Miskin (BSM).

19. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut DitjenPendis adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islamdipimpin oleh seorang direktur jenderal. Tugas Ditjen Pendis adalahmenyelenggarakan perumusan serta melaksanaan kebijakan danstandarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakanyang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasahyang selanjutnya disebut Direktorat KSKK Madrasah adalah salah satuunit eselon II pada Kementerian Agama RI dibawah Direktorat JenderalPendidikan Islam yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanandan bimbingan di bidang Pendidikan pada Madrasah berdasarkankebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

21. Subdirektorat Kesiswaan adalah unit kerja eselon III dibawah DirektoratKSKK Madrasah yang dipimpin oleh Kepala Subdit Kesiswaan yangmempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang kesiswaan,pembinaan bakat, minat, dan prestasi, serta pengelolaan beasiswa danbantuan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

22. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebutKanwil Kemenag Provinsi adalah Kantor perwakilan Kementerian AgamaTingkat Provinsi yang di pimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Page 9: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

5

23. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebutKankemenag Kab/Kota adalah Kantor perwakilan Kementerian AgamaTingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota.

24. Pendis Education Management Information yang selanjutnya disebutEMIS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerianagama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren danpendidikan tinggi Islam

25. Cash Management System yang selanjutnya disebut CMSadalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (nonperorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktifitasterhadap rekeningnya di Bank dan memperoleh informasi bank melaluikoneksi internet dengan mengunakan browser.

26. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP adalah sebagaipenanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruhanak usia sekolah (6-21 tahun) untuk mendapatkan manfaat ProgramIndonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren,Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupunKursus.

27. Kartu Indonesia Pintar ATM yang selanjutnya disebut KIP ATM adalahKartu Indonesia Pintar yang terintegrasi dengan layanan lembagakeuangan secara mandiri.

Page 10: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

6

BAB IIPELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

A. Pengelola dan pemberi dana Bantuan Sosial

Kementerian Kementerian Agama RI

Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Pejabat PembuatKomitmen

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, danKesiswaan (KSKK) Madrasah

Pelaksana Teknis Subdit Kesiswaan

Alamat Gedung Kementerian Agama RI Lt. 6, Jalan LapanganBanteng Barat No. 3-4 Jakarta

B. Alokasi Anggaran Bantuan PIP

Alokasi anggaran bantuan sosial PIP sebagaimana tercantum dalam DIPADitjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

No Jenjang JumlahSiswa

Nilai Bantuan perSiswa (Rp.)

Jumlah Anggaran(Rp.)

1 MI 617.367 450.000 277.815.150.0002 MTs 586.075 750.000 439.556.250.0003 MA 317.259 1.000.000 317.259.000.000

Jumlah Total 1.520.701 1.034.630.400.000

C. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Sosial PIP Tahun Anggaran 2018 ini adalah berupa uangyang disalurkan secara non tunai oleh Bank Penyalur melalui rekeningpenerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danpenerima bantuan akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalambentuk ATM.

D. Persyaratan Penerima BantuanPersyaratan penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Bagi SiswaMadrasah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:1. Siswa Madrasah (MI, MTs, MA) penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

yang terpadan dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskinyang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari KeluargaPenerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Kartu KeluargaSejahtera (KKS);

2. Siswa Madrasah (MI, MTs, MA) yang belum menerima KIP tetapiterpadan dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yangditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berasal dari keluarga penerimaProgram Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera(KKS).

3. Siswa Madrasah (MI, MTs, MA) yang berstatus Yatim/Piatu/AnakBerkebutuhan Khusus (ABK)/Anak yang tinggal di Panti Asuhan yangmengalami rentan kemiskinan yang dibuktikan dengan kepemilikanSurat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahantetapi belum masuk dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial.

4. Siswa Madrasah yang berdomisili di Provinsi Papua atau Papua Baratyang dianggap miskin yang dibuktikan dengan kepemilikan SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan tetapibelum masuk dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial.

Page 11: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

7

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Sosial PIP tahun anggaran 2018 ditetapkan melaluiKeputusan PPK Direktorat KSKK Madrasah dan disahkan oleh KPA denganmekanisme sebagai berikut:1. Direktorat KSKK Madrasah melalui Subdit Kesiswaan menyediakan

basis data hasil pemadanan data siswa madrasah (berbasis data EMIS)terhadap Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelolaoleh Kementerian Sosial melalui aplikasi yang dapat di akses olehpetugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau petugasKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi mengkoordinasi verifikasi dan validasielektronik secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikanmadrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota denganmengakses database aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat KSKKMadrasah;

3. PPK Direktorat KSKK Madrasah menetapkan daftar siswa madrasahpenerima manfaat PIP melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmenyang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islamsesuai Form-PIP.01 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi elektronikyang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan,kabupaten/kota, dan provinsi.

F. Mekanisme Penukaran KIP Lama dengan KIP ATM

Mekanisme penukaran KIP Lama dengan KIP ATM adalah sebagai berikut:1. Siswa madrasah pemegang KIP Lama (KIP yang belum terintegrasi dengan

Kartu ATM) yang ditetapkan lagi sebagai penerima PIP tahun 2018 wajibmengembalikan KIP-nya ke Madrasah dan diganti dengan KIP baru (KIPyang terintegrasi dengan Kartu ATM) yang akan diberikan oleh BankPenyalur yang ditetapkan dan KIP tersebut disimpan di madrasah;

2. Kepala madrasah menyerahkan rekapitulasi data siswa yang telahmenyerahkan KIP lama kepada Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota setempat c.q. Kasi yang mengurusi pendidikan madrasahdengan melampirkan Form-PIP.02;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merekapitulasi data siswamadrasah yang telah mengembalikan KIP untuk selanjutnya dilaporkan keKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan Form-PIP.03;

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merekapitulasi data siswamadrasah yang telah mengembalikan KIP dari Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat KSKK Madrasah denganmelampirkan Form-PIP.04.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP Belanja Bantuan

Sosial secara bertahap kepada Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) yang dilampiri paling sedikit dengan:a. surat keputusan penerima bantuan sosial;b. daftar dan rekapitulasi penerima bantuan sosial;c. naskah kontrak/perjanjian kerjasama penyaluran bantuan sosial

antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.2. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya

diteruskan ke KPPN Jakarta IV;3. Kepala KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) melalui Rekening Penyalur;

Page 12: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

8

4. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta IV, PPK segeramemerintahkan kepada Bank Penyalur untuk melakukanpemindahbukuan dana bantuan ke rekening bank penerima bantuanpaling lambat 30 hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

H. Mekanisme Penyaluran Dana BantuanMekanisme penyaluran dana Bantuan Sosial ini dilakukan melalui tahapandan ketentuan sebagai berikut:1. PPK membuka Rekening Penyalur atas nama KPA untuk menampung

Dana Bantuan Sosial PIP;2. PPK menyampaikan data penerima PIP yang sudah tervalidasi kepada

bank penyalur untuk dilakukan pemetaan bank. Apabila datapenerima yang disampaikan PPK kepada bank penyalur masihterdapat kekurangan dan/atau perbaikan, maka PPK akanmemberitahukan kepada bank penyalur, dan PPK akan melengkapidan/atau memperbaikinya;

3. PPK menetapkan daftar penerima manfaat PIP melalui Keputusan PPKyang disahkan oleh KPA;

4. PPK melakukan pencairan dana bantuan sosial PIP melalui KPPN keRekening Penyalur;

5. Bank penyalur melakukan pemetaan rekening penerima dan/ataupembukaan rekening penerima di Kantor Cabang Bank Penyalurterdekat dengan lokasi penerima bantuan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak data penerima lengkap diterima oleh bankpenyalur. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPKhasil pembukaan rekening penerima selambat-lambatnya 2 (dua) hariKerja sejak pemetaan rekening penerima bantuan dan/ataupembukaan rekening penerima bantuan selesai;

6. Bank penyalur melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan /transfer dana bantuan dari rekening penyalur ke rekening penerimapaling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanjabantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening bank/pospenyalur;

7. SPPb dan DTT diterima bank penyalur tanpa ada potongan atau biayaapapun.

8. Untuk keperluan pemindahbukuan maka PPK akan menerbitkan SPPbdan DTT. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPKproses pemindahbukuan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejakdana bantuan dipindahbukukan;

9. Apabila saldo di rekening penyalur tidak mencukupi, maka bankpenyalur tidak melakukan penyaluran dana bantuan ke rekeningpenerima;

10. Apabila terdapat perbedaan antara data pembukaan rekening daribank penyalur dengan DTT dari PPK, maka bank penyalur akanmeyalurkan dana bantuan ke rekening penerima setelah bankpenyalur menerima perbaikan DTT dari PPK;

11. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak danabelanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekeningbank/pos penyalur penyaluran dana bantuan masih terdapat saldoatau sisa pada rekening penyalur, maka bank penyalur mentransferseluruh saldo yang terdapat pada Rekening Penyalur ke Rekening KasUmum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 13: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

9

I. Mekanisme Pengambilan Dana PIP

Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara sebagai berikut:1. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu

tanda/identitas pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu TandaPenduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

2. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala madrasah/bendaharamadrasah dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut: Surat Kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (Form-

PIP.05 dan 06); Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.07); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Bansos

PIP secara kolektif (Form-PIP.08). Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan menunjukkan aslinya; Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih

berlaku; Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

3. Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salahsatu dari kondisi sebagai berikut:a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk

mengakses ke bank penyalur, seperti:1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan

madrasah/tempat tinggal peserta didik;2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,

pegunungan, atau pedalaman;3) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.

b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinyasulit, seperti:1) biaya transportasi relatif besar;2) armada transportasi terbatas.

c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secaralangsung seperti:1) sedang sakit;2) sedang praktik kerja lapangan;3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;4) hambatan lainnya yang tidak terduga.

Page 14: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

10

BAB IIIPERTANGGUNGGUNG JAWABAN DAN EVALUASI

A. Pertanggungjawaban Bantuan

1. Bank penyalur wajib melaporkan hasil pemetaan dan/atau pembukaanrekening penerima bantuan serta pencetakan Kartu KIP-ATM kepadaPPK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pembukaanrekening penerima Bantuan Sosial selesai;

2. Bank penyalur wajib menyampaikan laporan transfer dana bantuan kerekening penerima berikut bukti transfer kepada PPK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dana bantuan masuk ke rekeningpenerima;

3. Bank Penyalur wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyalurandana bantuan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan PPK;

4. Bank penyalur mentransfer seluruh saldo yang terdapat pada rekeningpenyalur ke Rekening Kas Umum Negara apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dana belanja bantuan sosial ditransfer dariKas Negara ke rekening bank/pos penyalur penyaluran dana bantuanmasih terdapat saldo atau sisa pada rekening penyalur;

5. Bank penyalur menyetorkan ke Kas Negara terhadap belanja bantuansosial yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Sosial yangtidak terdapat transaksi/ tidak dipergunakan paling lambat 15 (limabelas) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran dariPPK.

6. Bank Penyalur wajib menyediakan layanan Cash Management System(CMS) kepada PPK sebagai sarana monitoring penyaluran dana bantuandan/atau transaksi lainnya.

B. PengaduanPengaduan terkait permasalahan PIP untuk siswa madrasah dapatdisampaikan melalui beberapa cara berikut ini:1. Laman LAPOR: https://www.lapor.go.id/.2. Unit Pengaduan melalui Website Direktorat KSKK Madrasah dengan

mengakses di laman: http://madrasah.kemenag.go.id/pengaduanpip.3. Untuk wilayah yang ada Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT),

pengaduan dapat disampaikan melalui Fasilitator di desa/kelurahan,Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan, dan Sekretariat SLRT diKabupaten/Kota.

4. Surat Tertulis disampaikan ke alamat:Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasahu.p. Kasubdit KesiswaanGedung Kementerian Agama RI Lt. 6,Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 JakartaEmail : [email protected]

5. Datang langsung ke Kantor Kemenag Wilayah Provinsi atau KantorKemenag Kabupaten/Kota sekitar wilayah tempat tinggal.

C. Monitoring dan Evaluasi1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP bertujuan untuk mengetahui

sejauhmana output dan outcome program PIP telah tercapai atau belum.2. Sasaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP adalah:

a. Madrasah;b. Keluarga Penerima Manfaat PIP (Orang tua dan Siswa).

Page 15: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

11

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilaksanakan secara terpaduantara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian AgamaProvinsi, dan Kankemenag Kabupaten/Kota dengan menggunakanpedoman monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh DitjenPendidikan Islam.

4. Ditjen Pendidikan Islam menyampaikan Laporan Hasil Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada Menteri AgamaRI dengan tembusan kepada Menteri Sosial, Sekretaris Eksekutif TNP2K,dan Kantor Staf Presiden.

5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PIP ditetapkan secaraterpisah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM ,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Page 16: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

12

LAMPIRANPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAHTAHUN ANGGARAN 2018

Form-PIP.01SK Penetapan Siswa Madrasah Penerima Manfaat PIP

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN

MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR ………. TAHUN 2018

TENTANGPENETAPAN SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT

PROGRAM INDONESIA PINTARPROVINSI ………… TAHAP ITAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ProgramIndonesia Pintar pada Kementerian Agama, perlu melakukanverifikasi dan validasi sasaran penerima manfaat programtersebut;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini telah merupakan hasil pemadanan elektroniksiswa madrasah terhadap Basis Data Terpadu KementerianSosial dan telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjangoleh Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Madrasah, TingkatKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan TingkatKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kurikulum, Sarana,Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat JenderalPendidikan Islam tentang Penetapan Siswa MadrasahPenerima Manfaat Program Indonesia Pintar Provinsi ………..Tahap I Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

Page 17: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

13

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor233);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang ProgramPercepatan Penanggulangan Kemiskinan.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia SehatUntuk Membangun Keluarga Produktif;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telahdiubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri AgamaNomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 TentangPejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015tentang Belanja Bantuan Sosial pada KementerianNegara/Lembaga sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial padaKementerian Negara/Lembaga;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentangPedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agamasebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri AgamaNomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang PedomanProgram Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Page 18: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

14

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial RepublikIndonesia, TNP2K, dan Kementerian Agama RepublikIndonesia Tentang Penggunaan Data Terpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin Untuk Kegiatan Penyaluran DanaBantuan Sosial Program Indonesia Pintar Bagi SiswaMadrasah Dan Santri Pada Satuan Pendidikan KeagamaanIslam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORATKURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMTENTANG PENETAPAN SISWA MADRASAH PENERIMAMANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROVINSI……………… TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Siswa Madrasah Penerima Manfaat ProgramIndonesia Pintar Tahun Anggaran 2018 dari Direktorat JenderalPendidikan Islam Kementerian Agama sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

KEDUA : Nilai Manfaat Program Indonesia Pintar sebagaimana dimaksuddalam DIKTUM KESATU adalah sebesar:a. Siswa Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 225.000,00;b. Siswa Madrasah Tsanawiyah : Rp. 350.000,00;c. Siswa Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,00;

KEDUA : Penyaluran Dana Bantuan dari Program Indonesia Pintar TahapI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disalurkanmelalui Rekening Bank Penyalur PENDIS Nomor ……… padaBank…..

KETIGA : Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan dari ProgramIndonesia Pintar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUMKESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis PelaksanaanProgram Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah Tahun 2018yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Keputusan inidibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan IslamTahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal ……………………..

Disahkan OlehDIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM,

……………………………………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH,

……………………………..

Page 19: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

15

LAMPIRAN I.AKEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORATKURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAANMADRASAHTENTANG PENETAPAN SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR PROVINSI ……………… TAHAP ITAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH PENERIMA PROGRAM INDONESIAPINTAR

KABUPATEN/KOTA …………………………

No NamaSiswa

NomorKIP Kelas Asal

Madrasah Kecamatan Kabupaten/Kota NomorRekening

NilaiBantuan

MI…………… 225.000

Jumlah Total Nilai Bantuan Yang Disalurkan

Disahkan OlehDIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM,

……………………………………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH,

……………………………..

Page 20: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

16

LAMPIRAN I.BKEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORATKURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAANMADRASAHTENTANG PENETAPAN SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR PROVINSI ……………… TAHAP ITAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR SISWA MADRASAH TSANAWIYAH PENERIMA PROGRAM INDONESIAPINTAR

KABUPATEN/KOTA …………………………

No. NamaSiswa

NomorKIP Kelas Asal

Madrasah Kecamatan Kabupaten/Kota NomorRekening

NilaiBantuan

MTs…………… 375.000

Jumlah Total Nilai Bantuan Yang Disalurkan

Disahkan OlehDIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM,

……………………………………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH,

……………………………..

Page 21: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

17

LAMPIRAN I.CKEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORATKURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAANMADRASAHTENTANG PENETAPAN SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR PROVINSI ……………… TAHAP ITAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR SISWA MADRASAH ALIYAH PENERIMA PROGRAM INDONESIAPINTAR

KABUPATEN/KOTA …………………………

No. NamaSiswa

NomorKIP Kelas Asal

Madrasah Kecamatan Kabupaten/Kota NomorRekening

NilaiBantuan

MA…………… 500.000

Jumlah Total Nilai Bantuan Yang Disalurkan

Disahkan OlehDIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM,

……………………………………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,KELEMBAGAAN, DAN KESISWAANMADRASAH,

……………………………..

Page 22: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

18

Form-PIP.02Rekapitulasi Pengembalian/Penukaran Kartu Indonesia PintarMadrasah

KOP MADRASAH-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR SISWA YANG MENGEMBALIKAN/MENUKARKANKARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

Nama Madrasah : ……………………………..Alamat Madrasah : ....................................

No. NamaSiswa

Alamat SiswaNomor

KIP

AlasanPengembalian

KIP

Jalan/Desa/Kelura

han

Kecamatan

Kabupaten/

Kota123

dst.

Jumlah

......................................... 2018

Kepala Madrasah,

...................................................

Page 23: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

19

Form-PIP.03Rekapitulasi Pengembalian/Penukaran Kartu Indonesia PintarKantor Kementerian Agama kabupaten/Kota

KOP KANKEMENAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKAPITULASI MADRASAH YANG MENGEMBALIKAN/MENUKARKANKARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

Kabupaten : ……………………………..Provinsi : ………………………………..

Madrasah Ibtidaiyah (MI)No Nama Madrasah Jumlah Siswa Keterangan

Madrasah Tsanawiyah (MTs)No Nama Madrasah Jumlah Siswa Keterangan

Madrasah Aliyah (MA)No Nama Madrasah Jumlah Siswa Keterangan

…………………………………………2018

Kepala,

…………………………..

Page 24: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

20

Form-PIP.04Rekapitulasi Pengembalian/Penukaran Kartu Indonesia PintarKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

KOP KANWIL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKAPITULASI MADRASAH YANG MENGEMBALIKAN/MENUKARKANKARTU INDONESIA PINTAR

No Kabupaten/Kota JumlahSiswa MI

JumlahSiswa MTs

JumlahSiswa MA Jumlah

Jumlah Total

…………………………………..2018

Kepala,

……………………………………..

Page 25: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

21

Form-PIP.05Surat Kuasa Pencairan Dana Secara Kolektif (Siswa MI)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ……………………………………………..Orang tua dari : ……………………………………………..Alamat : ……………………………………………..

dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : ……………………………………………..Jabatan : Kepala Madrasah/Bendahara Madrasah/GuruAlamat Madrasah : ……………………………………………..

Untuk : melakukan pencairan dana secara kolektif Bantuan SosialProgram Indonesia Pintar dari Kementerian Agama RepublikIndonesia Tahun 2018 pada Bank…………………… atas nama…………………… Kelas ………………….. Siswa MI………………..

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapatdipergunakan seperlunya.

………………………… 2018

Yang Diberi Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Materai 6000

[Kepala Madrasah/Bendahara] [Nama Orang Tua/Wali]

Page 26: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

22

Form-PIP.06Surat Kuasa Pencairan Dana Secara Kolektif (Siswa MTs atau MA)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ………………………………………….NISN/NIM : ………………………………………….Kelas : ………………………………………….Asal Madrasah : ………………………………………….Alamat : ………………………………………….

dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : ………………………………………….Jabatan : Kepala Madrasah/Bendahara Madrasah/GuruAlamat : ………………………………………….

Untuk : melakukan pencairan dana secara kolektif Bantuan SosialProgram Indonesia Pintar dari Kementerian Agama RepublikIndonesia Tahun 2018 pada Bank…………………… atas nama…………………… Kelas ………………….. Siswa MTs/MA………………..

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapatdipergunakan seperlunya.

………………………… 2018

Yang Diberi Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Materai 6000

[Kepala Madrasah/Bendahara] [Siswa YangBersangkutan]

Page 27: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

23

Form-PIP.07Surat Keterangan Kepala Madrasah

(KOP SURAT MADRASAH)-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

SURAT KETERANGANNomor : ……………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ………………………………NIP : ………………………………Jabatan : Kepala ……………...........

dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalahbenar siswa Madrasah…………….................. dan yang bersangkutanditetapkan sebagai Siswa Madrasah Penerima Manfaat Program IndonesiaPintar (PIP) Tahun Anggaran 2018:

No Nama Siswa Tercantum diSK Kelas NISN/No. Induk Siswa

12345dst

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satupersyaratan untuk mencairkan manfaat Dana Bantuan Sosial ProgramIndonesia Pintar pada Bank Penyalur yang ditetapkan oleh Direktorat JenderalPendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

…………………….,………..,…….2018

Kepala Madrasah,

tanda tangan/stempel

…………………….………..…………

Page 28: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

24

Form-PIP.08Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Bansos PIPsecara kolektif

KOP MADRASAH--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)PENCAIRAN DANA SECARA KOLEKTIF PROGRAM INDONESIA PINTAR

TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:Nama : ………………………………................Jabatan : ………………………………................Nama Madrasah : ………………………………................Alamat : ………………………………................Kab/Kota : ………………………………................Provinsi : ………………………………................

dengan ini menyatakan:1. bertanggung jawab untuk mencairkan Dana Bantuan Sosial Program

Indonesia Pintar (PIP) secara kolektif sejumlah………. siswa dengan jumlahtotal dana bantuan sebesar Rp……………… (…………………..) berdasarkansurat kuasa sebagaimana terlampir;

2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan/memberikan danakepada siswa madrasah penerima manfaat PIP sesuai dengan surat kuasapengambilan dana PIP dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelahpencairan kolektif dilakukan;

3. apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupunperdata terkait dengan pencairan dana PIP secara kolektif ini, maka sayasiap untuk bertanggung jawab secara hukum.

Demikian surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini saya buat dengankesadaran dan penuh tanggung jawab.

............, ...…….........................2018Kepala Madrasah,

Materai/Tanda tangan & stempel

…………………….……….

Page 29: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

25

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR 423 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI SISWA MADRASAHTAHUN ANGGARAN 2018

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NOMINATIFSISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Calon Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Tahun 2018ditetapkan berdasarkan hasil pemadanan data siswa madrasah dari EMISdengan data Fakir Miskin di Kementerian Sosial. Sebelum ditetapkan sebagaipenerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar perlu dilakukan verifikasidan validasi dengan alur dan mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat KSKK Madrasah menyediakan data nominasi siswa penerimamanfaat PIP melalui aplikasi Sistem Informasi Program Indonesia PintarMadrasah (SIPMA);

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi mengkoordinasi pelaksanaan verifikasidan validasi data sasaran PIP di tingkat provinsi dengan melakukanlangkah-langkah sebagai berikut:1) memberitahukan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota agar segera

melakukan verifikasi dan validasi data nominatif siswa melalui aplikasiyang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah;

2) memastikan petugas Kankemenag Kabupaten/Kota sudah mengunduhdan menyampaikan data nominatif siswa dalam Format Excel perKecamatan/per Kabupaten kepada masing-masing Kepala Madrasahyang bersangkutan;

3) Kankemenag Kabupaten/Kota mengunduh data nominatif siswa melaluiaplikasi dalam file format excel;

4) Kankemenag Kabupaten/Kota membuatkan file excel per madrasahyang berisi data siswa sasaran penerima PIP yang didistribusikan dalamfolder per Kecamatan;

5) Kankemenag Kabupaten/Kota membagikan file excel tersebut kepadamasing-masing madrasah untuk diberikan tanda validasi;

6) madrasah melakukan verifikasi dan validasi data nominatif siswasebagaimana tercantum dalam file excel yang diterima (Madrasah tidakboleh mengganti nama siswa yang tercantum dalam data nominativedengan nama siswa lain);

7) madrasah menyampaikan file excel yang tervalidasi kepada KankemenagKabupaten/Kota dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi dan Validasi;

8) Kankemenag Kabupaten/Kota mengunggah file excel yang tervalidasimelalui aplikasi yang ditetapkan;

9) Madrasah menyampaikan ke Kantor Kemenag kabupaten/Kota : berita acara verifikasi dan validasi data nominatif siswa memuat soft

copy data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIPMadrasah, rekapitulasi data nominatif siswa tervalidasi dan daftarusulan Siswa Madrasah (MI, MTs, MA) yang berstatusYatim/Piatu/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalamirentan kemiskinan yang dibuktikan dengan kepemilikan SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan tetapibelum masuk dalam Basis Data Terpadu Kemsos (Form-VervaliPIP.01).

Page 30: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

26

10)Kankemenag Kabupaten/Kota menyampaikan ke Kanwil KemenagProvinsi: berita acara verifikasi dan validasi data nominatif siswa per

madrasah yang memuat rekapitulasi data nominatif siswa tervalidasidan daftar usulan siswa penerima PIP yang mempunyai SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan tetapibelum masuk dalam data kemiskinan Kemsos (Form-Vervali PIP.02).

11)Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan data nominatifsiswa penerima manfaat PIP per Provinsi ke Direktorat KSKK Madrasahdengan menyerahkan dokumen antara lain: berita acara verifikasi dan validasi per kabupaten/kota yang memuat

rekapitulasi data nominatif siswa tervalidasi dan daftar usulan siswapenerima PIP yang mempunyai Surat Keterangan Miskin dari KepalaDesa/Kelurahan tetapi belum masuk dalam data kemiskinan Kemsos(Form-Vervali PIP.03).

12)Direktorat KSKK Madrasah menetapkan SK Penetapan Siswa PenerimaManfaat PIP per Provinsi dan Lampirannya dibuat per Kabupetan/Kota;

Alur Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Nominatif Siswa PenerimaManfaat Program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2018

Page 31: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

27

Form-Vervali PIP.01Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nominatif Siswa MadrasahPenerima Manfaat PIP Tahun Anggaran 2018 Tingkat Satuan PendidikanMadrasah

KOP MADRASAH--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NOMINATIFSISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR

TAHUN 2018Nomor : ..............................................................

Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan ................... tahun dua ribudelapan belas di .............................. Tim Verifikasi dan Validasi dariMadrasah ....................... yang beralamat di [Jalan/Desa/Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi..................] telah melaksanakan verifikasidan validasi data nominatif siswa madrasah penerima manfaat ProgramIndonesia Pintar Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. soft copy data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP Madrasah……………… yang telah divalidasi telah diunggah ke dalam aplikasi yangditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah pada tanggal………………….;

2. rekapitulasi data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP yangtelah divalidasi madrasah……………..….. (terlampir);

3. daftar usulan siswa madrasah yang berstatus Yatim/Piatu/AnakBerkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalami rentan kemiskinan yangdibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)dari Kepala Desa/Kelurahan tetapi belum masuk dalam Basis DataTerpadu Kemsos (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………………, ……………… 2018

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… …………………………..

3. …………………………….. …………………………… …………………………..

Mengetahui/MenyetujuiKepala Madrasah,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 32: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

28

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASIDATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT PROGRAMINDONESIA PINTAR TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN/KOTA……………..NOMOR…………………. TANGGAL ……………………

REKAPITULASI DATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTARMADRASAH……………………………………TAHUN 2018

Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… ……………………………

3. …………………………….. …………………………… ……………………………

MenyetujuiKepala Madrasah……………….,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 33: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

29

KOP SURAT MADRASAH---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR USULAN SISWA MADRASAH YANG BERSTATUS YATIM/PIATU/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENGALAMIRENTAN KEMISKINAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DARI KEPALA

DESA/KELURAHAN TETAPI BELUM MASUK DALAM BASIS DATA TERPADU KEMSOS

No. NamaSiswa

NISN Desa/Kelurahan*) Kecamatan*) Kab/Kota*) Provinsi*) NamaAyah

NIKAyah

NamaIbu

NIKIbu

Status(Yatim/Piatu/ABK)

No.SKTM

*): Diisi alamat domisili orang tua siswa

……………………………………… 2018Kepala Madrasah,

……………………………………….

Page 34: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

30

Form-Vervali PIP.02Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nominatif Siswa MadrasahPenerima Manfaat PIP Tahun Anggaran 2018 Tingkat Kabupaten/Kota

KOP KANKEMENAG--------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-------------

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASIDATA NOMINATIF SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA

PINTARTAHUN 2018

Nomor : ..............................................................

Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan ................... tahun dua ribudelapan belas di .............................. Tim Pelaksana Verifikasi dan ValidasiKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota....................... Provinsi……………telah melaksanakan verifikasi dan validasi data nominatif siswa madrasahpenerima manfaat Program Indonesia Pintar Tahun 2018 dengan hasil sebagaiberikut:1. soft copy data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP

Kabupaten/Kota ……………… yang telah divalidasi telah diunggah ke dalamaplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah padatanggal…………………;

2. rekapitulasi data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP yangtelah divalidasi Kabupaten/Kota……………..….. (terlampir);

3. daftar usulan siswa madrasah yang berstatus Yatim/Piatu/AnakBerkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalami rentan kemiskinan yangdibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)dari Kepala Desa/Kelurahan tetapi belum masuk dalam Basis Data TerpaduKemsos (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… ………………………….

3. …………………………….. …………………………… …………………………..

Mengetahui/MenyetujuiKepala Kankemenag Kabupaten/Kota……….,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 35: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

31

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASIDATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2018 TINGKATKABUPATEN/KOTA……………..NOMOR…………………. TANGGAL ……………………

REKAPITULASI DATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR

KABUPATEN/KOTA……………………………………TAHUN 2018

A. MADRASAH IBTIDAIYAH

No Nama Madrasah Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

B. MADRASAH TSANAWIYAH

No Nama Madrasah Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

C. MADRASAH ALIYAH

No Nama Madrasah Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… ……………………………

3. …………………………….. …………………………… ……………………………

MenyetujuiKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota……………….,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 36: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

32

KOP SURAT KANKEMENAG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR USULAN SISWA MADRASAH YANG BERSTATUS YATIM/PIATU/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENGALAMIRENTAN KEMISKINAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DARI KEPALA

DESA/KELURAHAN TETAPI BELUM MASUK DALAM BASIS DATA TERPADU KEMSOS

No. NamaSiswa

NISN AsalMadrasah

Desa/Kelurahan*) Kecamatan*) Kab/Kota*) Provinsi*) NamaAyah

NIKAyah

NamaIbu

NIKIbu

Status(Yatim/Piatu/ABK)

No.SKTM

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

*): Diisi alamat domisili orang tua siswa

……………………………… 2018Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota…………..,

……………………………………….

Page 37: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

33

Form-Vervali PIP.03Berita Acara Verifikasi dan ValidasiData Nominatif Penerima Manfaat PIP Tingkat Provinsi Tahun 2018

KOP KANWIL--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASIDATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAAT

PROGRAM INDONESIA PINTARTINGKAT PROVINSI …………………………………..

TAHUN 2018

Nomor : ..............................................................

Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan ................... tahun dua ribudelapan belas di .............................. Tim Pelaksana Verifikasi dan ValidasiKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi……………… telah melaksanakanverifikasi dan validasi data nominatif siswa madrasah penerima manfaatProgram Indonesia Pintar Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:1. soft copy data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP Provinsi

……………… yang telah divalidasi telah diunggah oleh operator KankemenagKabupaten/kota ke dalam aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat KSKKMadrasah pada tanggal…………………;

2. rekapitulasi data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP yangtelah divalidasi Provinsi ……………..….. (terlampir);

3. daftar usulan siswa madrasah yang berstatus Yatim/Piatu/AnakBerkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalami rentan kemiskinan yangdibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)dari Kepala Desa/Kelurahan tetapi belum masuk dalam Basis Data TerpaduKemsos (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… ……………………………

3. …………………………….. …………………………… ……………………………

Mengetahui/MenyetujuiKepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi ……………….,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 38: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

34

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASIDATA NOMINATIF SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2018 TINGKAT PROVINSI……………..NOMOR…………………. TANGGAL ……………………

REKAPITULASI DATA SISWA MADRASAH PENERIMA MANFAATPROGRAM INDONESIA PINTAR

PROVINSI ……………………………………TAHUN 2018

A. MADRASAH IBTIDAIYAH

No Kabupaten/Kota Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

B. MADRASAH TSANAWIYAH

No Kabupaten/Kota Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

C. MADRASAH ALIYAH

No Kabupaten/Kota Alokasi Jumlah Siswa Alokasi JumlahAnggaran

12345

Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi

1. [Nama Petugas] [Jabatan Dinas] [Tanda Tangan]

2. …………………………….. …………………………… ……………………………

3. …………………………….. …………………………… ……………………………

Mengetahui/MenyetujuiKepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi ……………….,

Tanda tangan & stempel

...............................................

Page 39: Abdullah Faqih - pendiskaro.com

35

KOP SURAT KANWIL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR USULAN SISWA MADRASAH YANG BERSTATUS YATIM/PIATU/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENGALAMIRENTAN KEMISKINAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DARI KEPALA

DESA/KELURAHAN TETAPI BELUM MASUK DALAM BASIS DATA TERPADU KEMSOS

No NamaSiswa

NISN AsalMadrasah

Desa/Kelurahan*) Kecamatan*) Kab/Kota*) Provinsi*) NamaAyah

NIKAyah

NamaIbu

NIKIbu

Status(Yatim/Piatu/ABK)

No.SKTM

*): Diisi alamat domisili orang tua siswa

……………………………… 2018Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi…………….………..,

……………………………………….