AISYAH AMINY: KARIER POLITIK DAN PEMIKIRANNYA (1987 …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38063/1/... · AISYAH AMINY: KARIER POLITIK DAN PEMIKIRANNYA (1987-2004)

AISYAH AMINY: KARIER POLITIK DAN

PEMIKIRANNYA (1987-2004)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Oleh

Sufiyati

NIM: 11130220000091

PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

AISYAH AMINY: KARIER POLITIK

DAN PEMIKIRANNYA (1987-2004)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Oleh

Sufiyati

NIM: 11130220000091

Pembimbing,

Dr. Amelia Fauzia, M.A.

NIP: 19710325 199903 2 004

PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

v

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Siti Aisyah Aminy:Karier Politik dan Pemikirannya (1987-

2004)” ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran Siti Aisyah Aminy

selama menjadi anggota legislatif dan pemikirannya mengenai perempuan dan

politik. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah dengan

menggunakan wawancara sebagai sumber primer. Adanya asumsi bahwa

perempuan hanya pantas bekerja pada bidang domestik saja menjadi salah satu

faktor rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Padahal

keterwakilan perempuan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya keadilan tanpa

membedakan jenis kelamin tertentu. Aisyah Aminy tampil sebagai politisi

perempuan dari partai Islam yang menggeser paradigma publik bahwa perempuan

mampu masuk ke dunia politik bahkan dari partai Islam sekalipun, pada masa

pemerintahan Orde Baru. Perjalanannya selama hampir tujuh belas tahun menjadi

anggota parlemen telah membutikan bahwa perempuan mampu mengembangkan

dirinya di ranah yang lebih luas tanpa harus meninggalkan perannya sebagai

seorang istri dan ibu. Menurutnya menyeimbangkan kedua tugas tersebut bisa

dilakukan oleh setiap perempuan tanpa harus mengabaikan salah satunya.

Meskipun ia seorang politisi perempuan muslim, pendapat yang ia suarakan tidak

selamanya berbasiskan Islam dan tidak banyak menyuarakan pendapatnya

mengenai perempuan. Ia lebih banyak berpendapat berdasarkan UUD 1945 dan

Pancasila. Itu artinya selama di legislatif ia tidak merepresentasikan gagasan atau

kelompok feminis. Namun kiprahnyalah yang membuat ia bisa disebut sebagai

seorang tokoh politik perempuan muslim yang cukup berhasil dari partai Islam

(Partai Persatuan Pembangunan).

Kata kunci: Perempuan, politik, Orde Baru.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil‟alamin segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai

persayaratan menuju sarjana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan

kepada junjungan kita nabi Muhamad saw beserta keluarga, sahabat, dan para

pengikutnya. Dengan usaha dan tekad yang kuat akhirnya penulis mampu

menyelseaikan skripsi yang berjudul “SITI AISYAH AMINY: KARIER

POLITIK DAN PEMIKIRANNYA (1987-2004). Meskipun penulis sadar akan

banyaknya kekurangan dalam karya ini. Semoga karya ini bisa menjadi

sumbangsih bagi siapa yang ingin melakukan penelitian mengenai tokoh

perempuan muslim di bidang politik.

Di dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tidaklah mungkin penilis

mengerjakanny atanpa ada partisipasi dari baerbagai pihak untuk membantu,

mensuport dan mendo‟akan penulis agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam

menjalani proses ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, serta niat yang

tulus dan ikhlas, penulis ingin menyampaikan terimakasih :

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Prof. Dr. Syukran Kamil, M.A. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

3. Nurhasan, M.A. selaku ketua Program Sudi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Humaniora.

4. Dr. Amelia Fauzia, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan koreksi, masukan dan menginspirasi penulis dalam penulisan

skripsi ini.

5. H. Siti Aisyah Aminy S.H yang telah menginspirasi dan bersedia menjadi

tokoh yang penulis bahas dalam skripsi ini.

7. M. Didin Syarifudin dan Dede Nuryati selaku orangtua penulis atas segala

dukungan dan motivasinya selama ini.

vii

8. Ibu Tenny selaku petugas perpustakaan DPR/RI dan Arsip Museum DPR/RI

yang telah banyak membantu penulis mencari data yang dibutuhkan dalam

skripsi ini.

9. Teman-teman satu kelas, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang sudah

mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Shelly Fantri, Silvia Fitri, Anaziah Awaliah, Fadhilah Qurrotul‟Aini dan

Yuli Armila Sari selaku sahabat penulis yang telah banyak memberikan

dukungan, membantu di saat sulit dan saling mengingatkan.

Jakarta, 11 Januari 2018

Sufiyati

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ iii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah ................................................ 7

C. Pembatasan Masalah dan Pertanyaan Penelitian............................... 7

D. Tujuan Penelitian .............................................................................. 8

E. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8

F. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 8

G. Kerangka Teori................................................................................ 11

H. Metode Penelitian............................................................................ 13

I. Sistematika Penulisan ..................................................................... 15

BAB II PEREMPUAN DAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU .......... 17

A. Gerakan dan Organisasi Perempuan ............................................... 17

B. Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Orde Baru ........................ 26

C. Seputar Peran Politik Perempuan .................................................... 32

BAB III LATAR BELAKANG SOSIAL AISYAH AMINY ........................... 35

A. Keluarga .......................................................................................... 35

B. Pendidikan ....................................................................................... 38

C. Aktifitas Organisasi ......................................................................... 40

BAB IV PERJALANAN POLITIK DAN PIMIKIRAN AISYAH AMINY .. 46

A. Aisyah Aminy dari Parmusi ke PPP ............................................... 46

B. Kiprah Aisyah Aminy Selama Menjadi Anggota Legislatif ........... 50

C. Perempuan dalam Pandangan Aisyah Aminy ................................. 58

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 64

ix

A. Kesimpulan ..................................................................................... 64

B. Saran ................................................................................................ 65

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 70

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan-

tujuan dari sistem yang dianut oleh suatu negara.1 Dalam mencapai proses

tersebut tidak ada pengkhususan jenis kelamin tertentu untuk berperan

melaksanakan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi secara tegas

memberi pengakuan yang sama bagi setiap warga negaranya, baik laki-laki

maupun perempuan. Berbagai hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara

dianggap setara tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.2 Namun dalam

kenyataannya pelaksanaan mengenai hal tersebut dalam berbagai sektor terutama

dalam bidang politik, justru didominasi oleh laki-laki. Ruang publik di Indonesia

masih memperlihatkan pemandangan yang menampilkan ketidakadilan terhadap

perempuan.

Kendala yang bersifat kultural, misalnya peran perempuan diasumsikan

hanya dalam bidang domestik seperti pekerjaan rumah tangga, menjadi satu

dengan berbagai faktor yang menjadi kendala terbatasnya peran perempuan untuk

mengekpresikan dirinya ke ranah yang lebih luas. Padahal partisipasi perempuan

sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai

kebijakan publik agar persoalan yang bersifat sensitif gender dapat disuarakan

supaya tidak menghambat kemajuan perempuan dalam berbagai sektor

kehidupan.3

Sebetulnya berbagai perangkat hukum telah menjamin keterwakilan

perempuan pada bidang politik, antara lain adanya konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimantion Against

1 Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: GramediaPustaka, 2003) h.8.

2 Romani Sihite, Perempuan Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h.

156. 3 Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, h.56.

2

Women) yang mana di dalamnya memuat hak-hak politik perempuan. Perempuan

dapat memberikan suara dalam setiap pemilihan, dengan syarat-syarat yang sama

dengan laki-laki. Tidak ada diskriminasi. Bahkan perempuan berhak memegang

jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik.4 Indonesia sudah

meratifikasi konvensi tersebut dengan peraturan mengenai penghapusan segala

bentuk diskriminsi terhadap perempuan melalui UU No.7 tahun 1984. Undang-

undang ini secara tegas mengatur hak-hak politik perempuan, untuk menghapus

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dalam bidang politik (Pasal 7)

atau dalam berbagai bidang lainnya di dalam masyarakat5 Oleh karenanya hak

perempuan untuk tampil di panggung politik sudah diwadahi dan dijamin oleh

peraturan tersebut.

Undang-undang tersebut memang penting untuk melegitimasi hak-hak

politik perempuan. Tapi sebenarnya jauh sebelum konvensi itu dilakukan,

perempuan Indonesia sudah lebih jauh merumuskan perbaikan kedudukan sosial

wanita. Misalnya pada awal abad ke-20 pergerakan wanita identik dengan

pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak

pada peningkatan kecakapan melalui pendidikan serta meningkatkan kualitas

seorang wanita sebagai seorang ibu. Contoh yang paling nyata pada saat tersebut

adalah peran Rahmah el-Yunusiah yang menjadi pelopor pendidikan Islam

sebagai basis pembentukan masyarakat muslim yang menghargai derajat kaum

perempuan. Pada tahun 1923 ia mendirikan Madrasah Diniyah li-al Banat

(Diniyah School Putri) yang merupakan karya ternama di nusantara bahkan di

mancanegara.6 Namun urusan politik belum menjadi fokus utama pada saat itu.

Seiring dengan perkembangannya perempuan mulai mengalami berbagai

kemajuan dan menunjukan berbagai peningkatan dari segi kualitas. Tidak hanya

dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam ranah perpolitikan. Kongres

perempuan pertama pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa

4 “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimantion against Women”, Comitte

on the Elimination of Desceimination Against Women:United Nation, 02 Agustus 2000, h.11 5 Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-

1945,(Yogyakarta: PustakaPelajar, 1994), h.102. 6 Jajat Burhanudin, ed., Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2002), h.

2.

3

kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti dengan

berbagai organisasi perempuan. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak

perempuan tercermin pada pemilu 1955, dimana perempuan Indonesia berhak

untuk dipilih dan memilih. Meskipun representasinya masih rendah.7

Dalam proses demokratisasi Indonesia, keterwakilan dan partisipasi

perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dan lembaga publik untuk

pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik merupakan hal

yang mutlak diperlukan. Jumlah perempuan Indonesia hampir sama dengan

jumlah laki-laki, tetapi partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga

perwakilan rakyat dan lembaga publik lainnya masih sangat rendah.8

Jika ditelurusi mengenai keterwakilan perempuan di badan legislatif

semenjak tahun 1950 sampai dengan pemilu tahun 1999 hal tersebut belum

menunjukan perubahan yang signifikan.9 Partisipasi mereka yang duduk di

parlemen juga tidak memegang peranan yang sentral. Bahwa keterlibatan mereka

dalam kancah politik hanya terkait dengan profesi dan karir suaminya, rekrutmen

partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami

mereka,10

dengan kata lain istri aktif dalam organisasi politik karena kegiatan

suami.

Menurut H. Moore dalam banyak sistem politik di dunia sekarang ini

perempuan mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak mempunyai kekuatan,

legitimasi, dan otoritas. Mereka juga kurang memiliki otoritas yang nyata dalam

menjalankan kekuasaan tersebut. Terutama pada masa Orde Baru, terjadi

pengendalian yang kuat terhadap berbagai gerakan termasuk gerakan perempuan.

Citra perempuan dalam wacana rezim Soeharto digambarkan pasrah dan patuh

7 Sihite, Perempuan Kesetaraan dan Keadilan, h.158.

8 Siti Hariti Sastriyani,ed. Gender and Politics,(Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah

Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, 2005), h. 63. 9 Data ini diperoleh dari hasil Sekretariat DPR, 2001 yang diolah kembali oleh Divisi

Perempuan dan Pemilu CETRO (Data dan Fakta Kterwakilan Perempuan Indonesia di Paspol dan

Lembaga Legislatif) yang menunjukan tingkat representasi perempuan hanya mencapai 3,8 %

yakni 9 perwakilan perempuan dari 236 perwakilan laki-laki. 10

Sihite,Perempuan Kesetaraan dan Keadilan, h.161.

4

atas subordinasi yang dialaminya.11

Padahal gerakan perempuan dan

pemaksimalan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan legislatif,

eksekutif maupun yudikatif sangatlah diperlukan demi terwujudnya perempuan

yang jauh lebih bermartabat, untuk berkontribsi demi kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat dalam berbagai hal. Menumbuhkan budaya emansipatif juga dianggap

dibutuhkan agar terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis.

Tapi di bawah pemerintahan Orde Baru yang terkenal represif, muncul

seorang perempuan yang dijuluki sebagai “Singa Betina dari Senayan”, vokal

menyuarakan berbagai pendapatnya dan mampu bertahan cukup lama di legislatif.

Politisi kawakan tersebut adalah Siti Aisyah Aminy. Ia lahir di Padang Panjang,

Sumatera Barat pada 1 Desember 1931. Ayahnya ialah haji Muhamad Amin dan

Ibunya Hajah Jalisah. Orangtua Aisyah selain pedagang terkemuka di Padang

Panjang juga seorang pendukung gerakan pembaharuan Islam kaum muda. Ia

mengenyam pendidikan sekolah dasar di Diniyah Putri dan lulus pada 1946.

Setelah itu ia melanjutnya studinya ke Sekolah Guru Agama (SGA) di Sumatera

Barat dan tamat pada tahun 1950.12

Ketika ia ingin melanjutkan ke salah satu

Universitas di Yogyakarta namun ijazah SGA-nya tidak diakui sehingga harus

mengulang pendidikan SMA-nya dan tamat pada 1951. Hal tersebut bukan

masalah besar baginya karena berasal dari keluarga yang berada maka persoalan

biaya tidaklah menjadi masalah serius yang dialaminya. Setelah itu ia masuk di

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) dan memperoleh gelar sarjana

pada tahun 1957.13

Pada saat menjadi mahasiswi UII, Aisyah bukanlah mahasiswi

yang hanya aktif di dalam kelas tetapi juga aktif di luar kelas dan pernah

mengikuti beberapa organisasi, seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Bahkan

sebelum menjadi mahasiswi Aisyah sudah aktif dalam berbagai kegiatan sosial

dan organisasi. Ia aktif dalam Nasyiatul Asyiah, yakni Organisasi Pemudi

11

Women Research Institute, “Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi Indonesia,

Studi Kasus: Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang dan Lombok”,Afirmasi, vol.02

(Januari,2013): h. 1. 12

Ramli HM.Yusuf, ed., Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, (Jakarta:LASPI, 2002) h. 14. 13

Nurlena Rifa‟i, Aisyah Aminy Aktifis Politik di Partai Islam, dalam Jajat Burhanudin,

Ulama Perempuan Indonesia, h. 230.

5

Muhamadiyah (1943-1945) dan PII (1946-1949) ketika Ia duduk di bangku SMP

dan SMA.14

Kegiatan Aisyah terus meningkat setelah lulus dari UII, ia tetap aktif di

GPII dan terpilih menjadi pengurus pusat GPII bagian keputrian pada 1958-1961.

Tahun 1961 juga ia terpilih menjadi pengurus pusat Himpunan Seni Budaya Islam

(HSBI). Prestasi yang tidak kalah penting adalah ketika ia menjadi ketua

Kesatuan Wanita Indonesia (KAWI) yang didirikan untuk melawan organisasi

komunis. Aisyah juga aktif dalam Wanita Islam (WI) dan menjadi ketua umum

pusat WI pada 1968-1985.

Tidak hanya kegiatan organisasi Islam dan kesenian saja, ia juga terlibat

dalam berbagai organisasi hukum. Seperti beberapa organisasi ini, pada tahun

1967-1968 ia menjadi sekretaris pusat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin),

Ketua seksi hukum Dewan Pusat Kowani pada 1978-1986, anggota Dewan Film

Nasional pada 1979-1984, anggota Pimpinan Pusat Parmusi (PPP) pada 1967-

1970, ketua PPP pada 1985-1987 dan wakil ketua Dewan Penasihat Pimpinan

Pusat PPP, anggota Lembaga Hak Asasi Manusia pada 1966-1968, serta anggota

Komisi Kedudukan Wanita Indonesia (KKW) pada 1977-1984.15

Dari berbagai kegiatan di atas itu menunjukan bahwa Aisyah merupakan

salah satu perempuan yang aktif dan produktif. Di dalam berbagai pendapatnya

Aisyah juga sering sekali secara vokal menyuarakan pembelaan terhadap kaum

perempuan yang menjadi korban perkawinan dan kasus yang berhubungan dengan

kehidupan keluarga. Dengan itu ia bersama beberapa rekannya mendirikan

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga

(LKBHUWK). Aisyah menjadi direktur lembaga tersebut pada 1980-1982.

Keahlian dan aktifitasnya dalam bidang hukum menghantarkan Aisyah untuk

berperan lebih pada ranah pemerintahan, setelah ia menjadi advokat independen

atas berbagai kasus yang ditangani Muhamad Roem tahun 1957-1987.16

14

Nurlena Rifa‟i, “Muslim Women In Indonesia‟s Politics an Historical Examination of the

Political Career of Aisyah Aminy”, (Thesis Master Institute of Islamic Studies McGill University

Montreal,Canada 1993), h. 89-91. 15

H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h. 17-20 16

Nurlena Rifa‟i, Aisyah Aminy Aktifis Politik di Partai Islam, dalam Jajat Burhanudin,

Ulama Perempuan Indonesia h. 233.

6

Kemudian resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun

1987, farksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kegigihan Aisyah untuk membela kaum perempuan sudah sangat dikenal di

kalangan pemerintahan dan masyarakat luas, ini tentu saja tidak muncul begitu

saja, pendidikannya yang berlatar belakang hukum serta berbagai organisasi yang

diikutinya menjadikan Aisyah sebagai seorang pemikir dan pejuang perempuan

Muslim. Tidak hanya itu faktor keluarga Minangkabau yang menganggap

pendidikan adalah sesuatu yang penting dan menempatkan perempuan dalam

posisi yang penting pula, juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.17

Dalam pemikirannya mengenai politik Aisyah termasuk orang yang kurang

setuju bahwa partai politik Islam merupakan sarana yang efektif untuk perjuangan

umat Islam Indonesia. Menurutnya bukan simbol Islam yang menjadikan suatu

partai menjadi sangat Islami, tetapi kegiatan yang memberikan peluang bagi para

pembuat keputusan tersebut untuk mempraktekkan ajaran agama.18

Pendapat ini

sesuai dengan pendapatnya Nurcholis Madjid yang sejalan dengan kegiatan

Aisyah di dunia politik. Hal ini setidaknya dibuktikan oleh fakta bahwa Aisyah

menerima Undang-Undang No.3 tahun 1985 tentang Asas Tunggal. Berdasarkan

Undang-Undang tersebut semua partai politik harus menerima Pancasila sebagai

satu-satunya asas dalam kehidupan sosial, nasional dan negara. 19

Pandangannya ini hanya sebagian kecil gambaran atas peran Aisyah dalam

kiprahnya sebagai seorang tokoh perempuan. Oleh karenanya, menurut hemat

saya Aisyah merupakan tokoh yang ideal untuk dibahas. Terlihat dari kiprahnya

yang cukup lama, dari tahun 1987-2002 ia menduduki bangku legislatif dan

beberapa kali menjabat bagian penting di pemerintahan. Tidak hanya

pemikirannya mengenai perempuan yang kadang berbeda dengan arus utama demi

meningkatkan martabat perempuan, tetapi keberaniannya patut menjadi contoh

17

Saadah Alim, Minangkabau Beberapa Cukilan dari Kehidupan Masyarakat, dalam Maria

Ulfah Subadio, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia Bunga Rampai Tulisan-Tulisan.

(Gadjah Mada University Press: 1986) h. 30. 18


Political Career of Aisyah Aminy”, h.1 09. 19

H.M Rasyidi, Koreksi terhadap Drs.Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi. (Jakarta:

Bulan Bintang, 1972), h. 129.

7

untuk perempuan-perempuan pada generasi sesudahnya. Sebagai seorang tokoh

perempuan, ia mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perkembangan

kemajuan perempuan Indonesia melalui pendapatnya yang kerap kali ia suarakan

selama menjadi anggota legislatif. Sehingga sangat perlu untuk ditulis agar

perjuangan Siti Aisyah Aminy bisa terekam dalam sebuah karya ilmiah.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sedikitnya perempuan yang berada di ranah pemerintahan pada masa Orde

Baru, salah satu penyebabnya adalah adanya asumsi masyarakat mengenai politik

yang dirasa kurang cocok dengan sikap “keperempuanan”, sebagaimana

pandangan masyarakat pada umumnya. Hal itu membuat peran perempuan

menjadi terbatas. Salah satunya pada lembaga perwakilan. Selain itu, Orde Baru

yang dikenal kurang berpihak terhadap partai Islam juga membuat partai Islam

tidak dapat melebarkan langkahnya dalm dunia perpolitikan Orde Baru.

Maka, dalam skripsi ini penulis ingin mencari tau bagaimana peran dan

pemikiran seorang tokoh perempuan dari partai Islam ketika menyuarakan

berbagai pendapatnya di lembaga perwakilan sebagai seorang politisi permpuan

muslim yang berasal dari partai Islam.

C. Pembatasan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis

membatasi penulisan skripsi pada duah hal, pertama pemabatasan tokoh yang

dibahas dalam skripsi adalah Siti Aisyah Aminy. Seorang politisi perempuan

muslim dari partai Islam. Kedua, pembatasan waktu. Aisyah Aminy berkiprah

menjadi anggota parlementer tahun 1987-2004. Maka fokus kajiannya tahun

tersebut.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang menghantarkan Aisyah Aminy menjadi seorang politisi?

2. Apa saja yang diperjuangkan oleh aisyah aminy sebagai seorang perempuan

dan partai politik Islam?

3. Bagaimana pandangan Siti Aisyah Aminy mengenai posisi perempuan?

8

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Aisyah Aminy sebagai tokoh perempuan di dalam

perpolitikan Orde Baru.

2. Memberikan gambaran mengenai situasi politik Orde Baru.

3. Mengengatuhi posisi perempuan dalam perpolitikan Orde Baru.

4. Mengetahui pemikiran Aisyah Aminy mengenai perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Mendapatkan pengetahuan mengenai

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai sosok Aisyah Aiminy sebagai seorang

politisi perempuan.

2. mendapatkan gambaran mengenai situasi politik dan peran perempuan pada

masa Orde Baru.

3. Memberikan informasi kepada para pembaca, khususnya perempuan

Muslim Indonesia bahwa adanya seorang tokoh perempuan Muslim yang

berjuang di tengah dominasi laki-laki dalam perpolitikan Orde Baru.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, ada 3 karya ilmiah yang membahas tentang

Siti Aisyah Aminy, sebagai berikut:

Literatur pertama adalah Thesis Master Nurlena Rifa‟i yang berjudul

“Muslim Women In Indonesia‟s Politics an Historical Examination of the

Political Career of Aisyah Aminy” dalam karyanya ini Nurlena menggambarkan

mengenai partisipasi politik perempuan Muslim Indonesia dari awal abad ke-20

sampai Orde Baru.20

Namun menekankan pada karir politik Aisyah Aminy

sebagai perempuan terkemuka yang mewakili perempuan Muslim Indonesia di

bidang politik. Pada bab pertama, Nurlena menggambarkan mengenai perempuan

Indonesia dalam perspektif sejarah. Ia menjelaskan mengenai bagaimana posisi

perempuan dalam literatur kebudayaan Indonesia. Dalam hal ini sesuai dengan

20


Political Career of Aisyah Aminy”, h. 5.

9

asal Siti Aisyah Aminy dari Minangkabau, Nurlena menjelaskan bagaimana posisi

perempuan dalam tradisi Minangkabau terutama dalam bidang politik pada adat

Minangkabau.21

Ia juga menjelaskan mengenai politik independen perempuan

Muslim Indonesia meliputi latar belakang sejarah gerakan perempuan Indonesia

dan dinamika gerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa.22

Serta peranan

gerakan perempuan pada masa itu dengan menghadirkan presentasi hasil

Pemilihan Umum dari waktu ke waktu.

Pada bab terakhir Nurlena membahas Siti Aisyah Aminy dan karir

politiknya. Termasuk di dalamnya latar belakang kehidupan Aisyah Aminy, dari

mulai keluarga, pendidikan, aktifitas sosial dan organisasi, serta kepribadian

seorang Aisyah Aminy.23

Selanjutnya dijelaskan mengenai karir politik Aisyah

Aminy. Meliputi awal mula masuknya Aisyah Aminy sampai masuk ke dalam

anggota DPR, pemikiran Aisyah Aminy tentang politik, kedudukan perempuan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusinya dalam menyuarakan

perempuan di ranah pemerintahan. Tidak luput juga ia tuliskan secara lugas

bagaimana seorang Aisyah Aminy yang sangat kritis, beberapa kali Aisyah

mengomentari situasi politik dan kebijakan pemerintahan dari Orde Lama sampai

Orde Baru.24

Tokoh yang dibahas dalam thesis ini sama dengan tokoh yang saya angkat.

Secara komperhensif Nurlena menjelaskan mengenai dinamika pergerakan

perempuan dari awal kemerdekaan Indonesia sampai Orde Baru, bahkan Nurlena

sempat menyinggung perempuan Muslim Indonesia dalam literatur tradisi

Indonesia, tidak jarang ditemukan pada masa kolonial Belanda bahkan pada masa

awal kedatangan Islam ke Nusantara. Sehingga cangkupan penelitiannya

sangatlah luas. Berbeda dengan penelitian ini yang hanya memfokuskan pada

21


Political Career of Aisyah Aminy”, h. 9. 22


Political Career of Aisyah Aminy”, h. 44. 23


Political Career of Aisyah Aminy”, h. 84-96. 24

Misalnya tentang dukungan Aisyah terhadap terbukanya kuota 30% untuk perempuan di

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bisa dilihat di thesis Nurlena Rifa‟I ”Muslim Women In

Indonesia‟s Politics an Historical Examination of the Political Career of Aisyah Aminy” h. 78 atau

pada buku Saparinah Sadli “Berbeda Tapi Setara” (Jakarta: Kompas, 2010), h. 111.

10

masa Orde Baru saja, sehingga tidak banyak menyinggung mengenai corak

gerakan perempuan dari masa ke masa tetapi lebih kepada dinamika gerakan

perempuan dan status perempuan pada masa Orde Baru. Sementara kontribusi

thesis ini adalah memberi gambaran yang sangat luas mengenai posisi perempuan

dalam prespektif sejarah Indonesia dan menghadirkan fakta ilmiah mengenai

status perempuan dalam adat Minangkabau, serta thesis ini mencantumkan data

hasil presentasi atas keterwakilan perempuan dari masa ke masa yang sangat

dibutuhkan oleh penulis.

Selain itu, penulis juga membaca buku “100 Great Women, Suara

Perempuan yang Menginsipirasi Dunia” salah satu tokoh yang dituliskan dalam

buku tersebut adalah Siti Aisyah Aminy. Di dalam buku ini Aisyah Aminy

dituliskan secara sangat singkat mengenai latar belakang kehidupan, pendidikan

dan menyebutkan beberapa organisasi yang pernah Aisyah Aminy ikuti, serta

aktifnya Aisyah Aminy dalam dunia parlementer.25

Ini jelas berbeda dengan

penelitian saya, jika di buku tersebut menyebutkan secara singkat biografi Aisyah

Aminy, sementara penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada tokoh yang

diangkat tetapi juga menjelaskan situasi politik masa Orde Baru dan dinamika

pergerakan perempuan pada masa tersebut. Sehingga cakupan penelitian ini lebih

luas dari apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Kontribusi buku ini

membantu mempelajari secara singkat seputar aktifitas Aisyah Aminy

Tinjauan literatur selanjutnya adalah buku yang ketiga yakni “Aisyah Aminy

Dedikasi Tanpa Batas” ini merupakan buku terbitan Lembaga Studi

Pembangunan Indonesia (LASPI) dalam rangka memperingati hari lahir 70

tahun Aisyah Aminy, sehingga buku ini menceritakan perjalanan panjang

Aisyah Aminy dari lahir sampai karirnya di legislatif. Bahkan juga

menggambarkan pemikiran-pemikiran Aisyah Aminy.

Buku ini murni mengenai perjalanan kehidupan Aisyah dari lahir sampai

berusia 70 tahun. Berbeda dengan penelitian ini, meskipun pada bab II

menceritakan latar belakang Aisyah Aminy, tapi titik tekan dalam penelitian ini

25

Fenita Agustina.ed, 100 Great Women yang Menginspirasi Dunia, (Yogyakarta: Jogja

Bangkit Publisher, 2010 h),.19-20.

11

bukanlah perjalanan atau biografi Aisyah seperti pada buku tersebut. Penelitian ini

menggambarkan Aisyah Aminy sebagai seorang perempuan politisi pada masa

Orde Baru yang tidak jarang menyuarakan hak-hak perempuan di tengah

dinamika politik pada saat itu. Kontribusinya dalam penelitian ini, memberikan

informasi yang sangat luas dari sisi yang berbeda. Aisyah Aminy tidak hanya

digambarkan sebagai seorang politisi, tetapi juga mengenai kehangatan kehidupan

keluarga Aisyah Aminy. Sehingga tergambar jelas salah satu penyebab

kepribadian Aisyah Aminy berasal dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh

keluarganya.

G. Kerangka Teori

Studi ini menggunakan perspektif feminisme muslim. Feminis berasal dari

bahasa latin , femina yang berarti juga perempuan. Sesuai dengan yang saya

ungkapkan sebelumnya istilah ini mengacu pada teori kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan untuk memperoleh hak-hak perempuan. 26

Sedangkan menurut

Monsur Fakih feminisme merupakan gerakan dan kesadaran yang berangkat dari

asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta

usaha untuk mengakhiri penindasan tersebut. 27

Istilah feminis berasal dari Eropa, ketika meletusnya revolusi Perancis pada

abad-18. Ada dua gelombang gerakan feminis, gelombang pertama terjadi pad

tahun 1780-an di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan

Marie Jean Antonie Nicolas de Caritat yang pada tahun 1785, mendirikan sebuah

perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan Middleburg. Seorang aktivis

sosial utopis bernama Charles Fourier pada tahun 1837 memunculkan istilah

feminis yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan benua Amerika.28

Sedangkan gelombang kedua terjadi setelah berakhirnya perang dunia

kedua, yang ditndai dengan lahirnya dunia-duniabaru yang terbebas dari

penjajahan negara-negara Eropa. Maka lahirlh gerakan feminis gelombang kedua

26

Asmaeni Azis, Feminisme Profetik, ( Yogjakarta:Kreasi Wacana, 2007) h.78 27

Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1995) h.230 28

Herlen Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender (Bogor: PT IPB Press, 2013), h.5.

12

tahun 1960-an dimana fenomena ini mencapai puncaknya dengan

diikutsertakannya kaum perempuan dan hak suara dalam hak suara parlemen.29

Beberapa ilmuan membagi beberapa aliran feminis. Dalam penelitian ini

saya menggunakan feminis islamis ini sebagai pisau analisis saya, karena menurut

saya Siti Aisyah Amini termasuk ke dalam feminis Islamis. Aliran feminis ini

berkeyakinan bahwa Allah maha adil. Agama yang dianutnya yakni Islam

membawa misi keadilan bagi siapapun, termasuk jika berbeda jenis kelamin.

Kitab suci yang diyakininya yakni al-Qur‟an dipercaya mengedepankan wacana

keadilan dan kesetaraan gender. Islam hadir dengann konsepsi keadilan atas

kedudukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kewajiban bagi

perempuan dan perempuan mempunyai kewajiban bagi laki-laki. Dalam hal ini al-

Qur‟an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan

kemanusiaan yakni memberi keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.30

Dengan demikian feminisme bukanlah suatu gerakan pemberontakan terhadap

kaum laki-laki, pranata sosial, atau bahkan melupakan kodratnya sebagai seorang

perempuan. Akan tetapi feminisme ini lahir untuk mengakhiri eksploitasi

perempuan demi tercapainya keadilan terhadap perempuan itu sendiri. 31

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan mulai

menyadari untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria. Menurut

June Hannam:

“A recognition of an imbalance of power between the sexes, with a woman

in a subordinate role to men”32

Yakni pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis

kelamin, dengan peranan wanita dibawah pria. Feminisme bukanlah perempuan

versus dengan laki-laki dalam segala bidang. Hal-hal yang disoroti oleh beberapa

29

Sarah Gemble, ed., Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme atau The

Routledge Companion to Feminism and Postfeminism (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), cet ke-1 h. 19 30

Mansour Fakih, h. 50 31

Mansour Fakih, h. 51 32

June Hannam, Feminism (Newyork: Pearson Education Limited, 2012) h.51

13

orang yang gencar melakukanya adalah kesetaraan dan keadilan dalam bidang

sosial, hukum, hak-hak sebagai warga-negara. Bukan dalam bidang biologis.

Secara garis besar tidak ada perbedaan mendasar antara feminisme yang

berkembang di Barat dan feminisme Islam, kecuali seperti yang dijelaskan di atas

bahwa feminisme Islam berdasarkan pada teks-teks kitab suci yang di

percayanya.33

H. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunanakan metode sejarah yaitu

proses menguji dan menganalisis secra kritis rekaman dan peninggalan masa

lampau. 34

dibawah ini beberapa tahapan dalam metode penelitian sejarah :

Heuristik yaitu usaha pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik

yang akan diteliti. Baik sumber primer yakni kesaksian langsung melalui panca

indera atau alat yang hadir pada peristwa tersebut. Bisa juga tulisan yang ditulis

secara langsung oleh tokoh yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Atau

kesaksian orang lain atas berlangsungnya peristiwa sejarah.

Pengumpulan sumber sejarah telah dilakukan Library Reseach yaitu metode

peulurusan perpustakaan. Mengunjungi beberapa perpustakaan seperti

perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia (PNRI) secara langsung atau online di website Ipusnas

(Perpustakaan Nasional RI berbasis online) untuk mencari buku, tesis dan

desertasi mengenai Siti Aisyah Aminy, Gender dan gerakan perempuan Indonesia.

Perpustakaan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(PKPP-PA) untuk mencari jurnal dan buku kebijakan KPP-PA terhadap keadilan

gender dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mncari dokumen

hasil kebijakan yang dikeluarkan Siti Aisyah Amini selama menjabat legislatif,

juga tulisan-tulisan Siti Aisyah Amini dalam koran dan Jurnal. Perpustakaan

33

Andik Wahyun Muqoyyid, “Feminisme Islam: Prespektif Islam Kontemporer.”

Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang, Wahana Akademia, vol. 15, no. 2, (Oktober

2013) h. 211. 34

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. (Jakarta:

UI Press 2008) h.39.

14

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Perpustakaan

Universitas Indonesia untuk mencari buku, tesis atau desertasi terutama mengenai

karya Taufik Abdullah tentang kemodernan di Minangkabau, serta buku hasil

Lembaga Studi Pembangunan Indonesia (LASPI) mngenai perjalanan Aisyah

Aminy dari lahir sampai karirnya di legislatif.

Dari jelajah pustaka tersebut, sumber primer yang berhasil ditemukan

penulis yakni buku yang ditulis langsung oleh Aisyah Aminy yang berjudul

“Pasang Surut Peran DPR-MPR (1945-2004)” buku ini termasuk ke dalam

sumber primer karena ditulis secara langsung oleh tokoh yang penulis angkat

dalam penelitian ini. Meskipun sepanjang yang penulis ketahui, buku tersebut

hanya karya satu-satunya yang ditulis langsung tetapi sebagai seorang politisi

Aisyah juga sering menulis di koran, seperti harian Kompas, koran SINDO,

Republika dan beberapa media popular seperti majalah Kartini, Swara dan

majalah Tokoh Indonesia.

Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa

narasumber, sebagai berikut:

1. Siti Aisyah Aminy sebagai pelaku sejarah.

2. Bachtiar Chamsyah selaku rekan Aisyah Aminy selama di legislatif dan

teman seperjuangan ketika di PPP sampai saat ini.

Sementara sumber sekunder yang ditemukan sangatlah melimpah, salah

satunya ialah buku “Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas”, editor ialah Ramli

HM.Yusuf. Meskipun buku ini tidak langsung ditulis oleh Aisyah tetapi buku ini

dipersembahkan untuk memperingati 70 tahun Aisyah Aminy kala itu. Selain itu

ada juga buku Fenita Agustina yang menulis secara singkat biografi Aisyah

Aminy, serta thesis Nurlena Rifa‟i mengenai karir politik Aisyah Aminy.

Selebihnya sumber sekunder yang penulis temukan terdapat di berita online,

website Partai Persatuan Pembangunan, website DPR-RI dan beberapa jurnal atau

sumber yang otoritatif lainnya. Kemudian sumber-sumber ini di pilah berdasarkan

tema bahasan dalam sub judul yang akan di tulis.

Setelah pengumpulan sumber, kemudian penulis melakukan kritik sumber.

Pada tahap ini penulis menganalisi, membadingkan, dan mengkritisi sumber.

15

Penulis berusaha memilah sumber yang dianggap otoritatif dan yang paling

relevan dengan topik yang akan diteliti.

Selanjutnya adalah tahap interpretasi data yaitu pada tahap ini penulis

mendapat informasi yang lebih (fakta) dari berbagai sumber yang sudah melewati

beberapa tahapan atas topik yang akan penulis teliti. Penulis sudah dapat

memetakan dan menemukan pemecahan masalah dari sumber-sumber yang sudah

dibaca secara baik.

Tahap terakhir yaitu Historiografi, yaitu hasil dari penelitian sejarah yang

sudah dilakukan dalam berbagai tahapan di atas dan dituangkan dalam bentuk

tulisan yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang

didalamnya terdapat beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari, penjabaran singkat, identifikasi

dan perumusan masalah, pertanyaan penelitian dan batasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika

penulisan.

BAB II, dalam bab ini kontkes kajian yang akan dibahas adalah Orde Baru

maka bab ini berisi mengenai situasi politik dan posisi perempuan pada masa

Orde baru yang dibagi menjadi tiga bagian, posisi perempuan dalam system

politik Orde Baru, peran politik perempuan, serta gerakan dan organisasi

perempuan.

BAB III, tokoh yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah Aisyah Aminy.

Maka dalam bab ini fokus membahas mengenai latar belakang Aisyah Aminy,

yang terbagi menjadi tiga bagian, keluarga, pendidikan, organisasi.

BAB IV, ini merupakan bab yang akan menjawab pertanyaan penelitian

mengenai bagaimana peran dan pemikiranAisyah Aminy selama di legislatif. Pad

bab ini, dibagi tiga bagian, Aisyah Aminy dari Parmusi ke PPP, Perjalanan Politik

Aisyah Aminy dan Pemikiran Aisyah Aminy.

16

BAB V PENUTUP, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang diambil dari

pembahasan dan analisis yang telah penulis dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya.

17

BAB II

PEREMPUAN DAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU

Ketika Aisyah Aminy tampil sebagai seorang politisi, ia cukup lama berada

di bawah kekuasaan Orde Baru. Sehingga kebijakan dan stabilitas politik pada

masa itu sangat mempengaruhi perannya sebagai anggota parlemen. Terutama ia

berasal dari partai Islam yang mengalami banyak kesulitan dalam memperlebar

langkah politiknya.

Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai

bagaimana hubungan antara situasi politik Orde Baru dan kebjakannya terhadap

perempuan pada masa itu.

A. Gerakan dan Organisasi Perempuan

Peralihan politik dari masa Orde Lama ke Orde Baru tentu juga membawa

perubahan ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak

hanya struktur pemerintahan dan ideologi yang dibawa oleh pemimpin Orde Baru,

tetapi juga isu mengenai perempuan menjadi salah satu tema menarik untuk dikaji

oleh beberapa akademisi.

Banyak cara yang dipakai oleh negara dan pemerintah untuk

melegitimasikan kekuasaan. Salah satunya adalah dengan cara konstruksi

ideologi. Negara Orde Baru memainkan peran penting dalam kontruksi ideologi,

bukan hanya ideologi negara yang formal, melainkan juga ideologi informal.

Salah satu ideologi yang dikontruksikan oleh pemerintah pada saat itu adalah

suatu ideologi gender yang mendefinisikan perempuan dalam arti dan peran yang

sempit, terbatas dan stereotype.1

Menurut Julia Suryakusuma, negara Orde Baru mempertahankan kekuasaan

melalui strategi-strategi ekonomi dan politik dengan metode rekayasa sosial yang

meliputi represi serta manipulasi kekuatan dan ideologi.2 Apabila kontruksi

1Julia Suryakusuma, Seksualitas dalam Pengaturan Negara, dalam Perempuan dan

Wacana Politik Orde Baru, (Jakarta:LP3S,2002) h.377. 2Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru,

(Depok: Komunitas Bambu, 2011) h.16.

18

ideologi yang dibangun oleh elite penguasa negara, maka kekuatan ideologi

tersebut menjadi dahsyat karena didukung oleh sumber ekonomi, struktur politik

dan kekuatan militer. Mungkin salah satunya ialah penghapusan atas organinsasi

yang berafiliasi pada partai komunis saat itu, dengan cara membuat organisasi

baru yang menjadi payung bagi semua organisasi wanita baik organisasi

profesional, sosial, keagamaan, sampai organisasi-organisasi fungsional.

Ketika masa ini berlangsung, Orde Baru membatasi segala bentuk

organisasi. Akibatnya, gerakan perempuan yang sebelumnya sangat berpengaruh

secara politik dihancurkan. Bahkan partai politik yang ada pada saat itupun dibuat

tak berdaya. Salah satu contoh yang paling konkrit adalah Gerwani.3 Organisasi

perempuan sosialis yang memiliki lebih dari dua juta anggota di seluruh

Indonesia, serta memainkan peran cukup penting pada masa Orde Lama. Orde

Baru tidak hanya menghancurkan Gerwani sebagai organisasi massa tetapi juga

gerakan perempuan sendiri secara keseluruhan.4 Kegiatan organisasi perempuan

yang berhubungan dengan kebutuhan perempuan miskin dibatasi pada saat itu,

kecuali kegiatan-kegiatan filantropis. Peran perempuan diatur dalam ranah

domestik saja, akibatnya selama masa ini peran organisasi perempuan yang

3Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani merupakan organisasi perempuan sosialis. Cikal

bakal organisasi ini adalah Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) yang berdiri pada tanggal 04 Juni 1950

di Semarang, merupakan kolisi dari 6 organisasi perempuan, yaitu Rukun Putri Indonesia

(Rupindo), dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Istri Sedar dari Bandung,

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo), dari Kediri, Wanita Madura, dan Perjuangan Putri

Republik Indonesia dari Pasuruan. Gerwis mempunyai tujuan bersama yakni kemerdekaan

nasional dan berakhirnya praktek feodal. Semangat komunisme menjadi basis perjuangan dalam

membangun gerakan perempuan. Dalam kongres pertamanya pada Desember 1948 Gerwis

kemudian dirubah menjadi Gerwani. Organisasi perempuan ini juga mempunyai anggota yang

cukup banyak dan cukup berpengaruh terhadap situasi politik pada masa Orde Lama. Lihat Saskia

Wieringa “Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia. (Jakarta: Galang

Press, 2010) h. 235. 4Penghancuran ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan cara menumpas habis

elemen kekuatan Gerwani yang didukung oleh kaum perempuan di tingkat daerah dan pusat, baik

rakyat kelas bawah maupun kelas menengah. Penghancuran terhadap Gerwani ini sangat berhasil

dilakukan melalui penciptaan citra perempuan yang kejam terhadap Gerwani yang digambarkan

melakukan berbagai tindakan keji seperti pencongkelan mata 7 Jendral di Lubang Buaya, menyilet

dan menari-nari. Berita ini tidak hanya di kabarkan di koran pada saat itu tetapi juga dijadikan film

“Penghianatan G-30-S/PKI” yang ditayangkan secara nasional setiap tanggal 30 Sptember selama

pemerintah Orde Baru berlangsung. Lihat, Saskia Wieringa, “The Politization Gender Relation in

Indonesia: The Indonesian Women‟s Movement and Gerwani until The New Order State”,

disertasi ISS, Den Haag, 1995.

19

independen kehilangan sebagian besar atau bahkan semua pengaruhnya di dalam

masyarakat.5

Pembatasan ini dilakukan dalam konteks politik gender Orde Baru yang

juga mengkooptasi organisasi perempuan sebelumnya, serta mendirikan

organisasi perempuan yang baru. Itu mengakibatkan absennya organisasi

perempuan pada awal masa Orde Baru. Organisasi-organisasi perempuan

Indonesia masuk ke dalam era Orde Baru dan menjadi Organisasi fungsional.

Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang pernah menentang Soekarno

berpoligami, kini tinggal sebagai organisasi yang beranggotakan istri-istri pegawai

dengan kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan keluarga khas menengah atas.

Wanita Demokrat yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris massa dan

berhubungan erat dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) menunjukan keadaan

yang serupa setelah PNI difusikan ke dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia).6

Jadi organisasi perempuan pada saat itu mengalami domestikasi dengan implikasi

terjadinya penjinakan dan depolitisasi. Anggota organisasi perempuan yang

progresif-revolusioner dikatakan sebagai “perempuan kejam” kemudian

dihadapkan dengan “perempuan baik” yang dicitrakan menurut dan melulu

melakukan kegiatan keperempuanan dan tidak melakukan perlawanan terhadap

pemerintahan. Hal ini semakin terlihat jelas ketika Dharma Wanita dibentuk dan

Dharma Pertiwi diresmikan sebagai organisasi istri pegawai negeri sipil dan istri

anggota ABRI.7

Sebelum membahas itu, kita perlu mengetahui bahwa ada organisasi

sukarela jauh sebelum politik gender dan penghapusan organisasi-organisasi

perempuan dilakukan. Ada organisasi perempuan yang cukup besar saat itu yakni

Kowani8 merupakan federasi organisasi-organisasi wanita terpelajar jauh sebelum

5Yanti Muchtar, Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru,

(Jakarta:Institut Kapal Perempuan 2016), h.65. 6 Ruth Indiah Rahayu, Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan sejak

1980-an, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3S, 2002)h. 423. 7Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, h.10

8Kowani adalah Kongres Wanita Indonesia yang merupakan federasi organisasi

kemasyarakatan wanita Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lingkup

nasional. Kowani didirikan pada tahun 1928 berlokasi di Jakarta. Ikrar yang diucapkan pada

tanggal 28 Oktober 1928 membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk melakukan

20

Indonesia merdeka.9 Pada 1966 ketika pembasmian kaum komunis dilakukan,

para petinggi organisasi Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya)

meningkatkan jumlah mereka dalam pengurus Kowani. Pada saat Kongres

Kowani ke-16 pada Mei 1947 hasilnya dari 11 pengurus pusat Kowani berasal

dari Golkar.10

Organisasi yang mengklaim sebagai sarana tunggal wanita

Indonesia itu mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah dalam panca

Dharma Wanita,11

yaitu:

1. Wanita sebagai pendamping setia suami

2. Wanita sebagai pencetak penerus bangsa

3. Wanita sebagai pencetak dan pembimbing anak

4. Wanita sebagai pengatur rumah tangga

5. Wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna

Menurut Julia Suryakusuma, dengan demikian Kowani berhenti sebagai alat

perjuangan independen kaum wanita. Organisasi tersebut membiarkan dirinya

mengikuti budaya “ikut suami” yang salah satu ciri pokok ibuisme negara.12

Pada saat itu “kegiatan peranan wanita” disegregasikan ke dalam Kantor

Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW). Ideologi gender Orde Baru tersebut

sangatlah terstruktur, itu terbukti pada “Peran Wanita” dalam pembangunan yang

selalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita Pemerintah)

salah satu isi dalam dokumen tersebut adalah “meningkatkan peranan wanita

dalam pembangunan yang lebih luas berarti meningkatkan pemahaman mereka

mengenai perannya sebagai ibu dan isteri dalam keluarga suatu masyarakat yang

sedang membangun dan sebagai partisipan aktif dalam pembangunan”.13

Akan

tetapi pemerintah tidak lupa memasukan peringatan bahwa mereka punya hak,

Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut bertujuan untuk

menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita pada saat iu. Lihat Susan Blackburn,

Kongres Perempuan Indonesa Pertama, Tinjauan Ulang. (Jakarta:Yayasan Obor, 2007)h.17 atau

Sukanti Suryocondro, Potret Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres,1984) h.85-86 9Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian.

(Depok:Komunitas Bambu,2008), h. 134. 10

David Reeve, Golkar of Indonesia: an Alternative to Party System,(Singapura:Oxford

University Press) h.330. 11

Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita, 18 September 1979. 12

Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, h.17 13

Dokumen Repelita IV 1983, hal.xiv.

21

kewajiban dan kesempatan yang sama tidak berarti ini mengurangi peran mereka

sebagai pencipta keluarga yang bahagia dan sejahtera, atau bahwa wanita harus

meninggalkan kodrat mereka. Jadi, sementara di dalam hukum secara resmi

kesederajatan wanita diakui, tetapi subordinasi juga tersirat di dalamnya. Maka,

itu sama dengan pemerintah memobilisasi kelompok-kelompok sosial untuk

mencapai tujuan mereka. Tidak hanya itu, pemerintah juga melatih dan mendanai

organisasi-organisasi wanita terkemuka. Apabila organisasi tersebut menolak

maka sama saja mereka tidak bisa beroperasi karena hal tersebut sifatnya wajib

dilakukan. Dengan demikian, mengenai cara itulah organisasi seperti Kowani

menjadi semi-pemerintah yang berlaku sebagai mitra Kantor Menteri Negara

UPW. Meskipun mengaku sebagai organisasi non-pemerintah tetapi Kowani

banyak kehilangan otonominya dan banyak di kontrol oleh pemerintah. Bahkan

organisasi sangat terkait dengan Golkar terutama dengan Dharma Wanita dan

Dharma Pertiwinya.14

Fenomena Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi menjadi simbol

terstrukturnya politik gender yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pada

tanggal 5 Agustus 1974, Dharma Wanita secara resmi didirikan. Jika sebelumnya

organisasi departmental dipisahkan seperti Idhata (Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan), OWD Dukita Handayani (Organisasi Wanita Deplu, Departemen

Luar Negeri), Tat Twam Asi (Departemen Sosial), Niaga Ekasari (Departemen

Perdagangan) dan sebagainya, organisasi-organisasi ini kemudian dihapuskan dan

untuk membentuk satu organisasi tunggal yaitu Dharma Wanita. Organisai ini

kemudian menjadi organisasi wajib bagi setiap istri pegawai negeri dan diarahkan

sejalan dengan birokrasi negera. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar

Darma Wanita, tujuannya organisasi tersebut adalah:15

1. Memajukan istri pegawai negeri Republik Indonesia dalam rangka

mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab kepada bangsa,

14

Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, h.20. 15

Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita, 18 September 1979.

22

2. Mengembangkan perasaan solidaritas dan kebersamaan untuk meningkatkan

kesadaran dan kemasyarakataan, kesadaran sebagai keluarga, kesatuan dan

persatuan diantara istri-istri pegawai negeri Republik Indonesia.

3. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan istri pegawai negeri Republik

Indonesia agar sejalan dan sesuai dengan tugas pegawai negara Republik

Indonesia sebagai aparat dan abdi negara.

4. Meningkatkan peran wanita Indonesia di seluruh sector kehidupan ke

negaraan dan kemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan itu Dharma Wanita16

berusaha:

1. Membimbing dan membina istri pegawai negeri Republik Indonesia dalam

rangka pemupukan dan pengembbangan rasa persatuan dan kesatuan serta

rasa senasib sepenangguangan dan seperjuangan.

2. Membimbing dan membina istri pegawai negeri Republik Indonesia dalam

rangka peningkatan peran sertanya mensukseskan pembangunan nasional,

sesuai dengan kodrat dan kedudukan wanita Indonesia sebagai istri, ibu dan

anggota masyarakat.

3. Menyelenggarakan pendidikan bagi istri pegawai negeri Republik Indonesia

untuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kebijaksanaan

pemerintah.

Dengan intruksi yang sangat terarah dari atas kebawah, aturan ini jelas tidak

memberikan ruang kepada perempuan untuk mengekspresikan dirinya di dalam

kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kebutuhanya. Hal itu sangat terlihat

jelas dari tujuan yang tertulis di dalam AD/ART di atas. Tugas seorang istri

adalah pendamping setia suami. Dengan dalih tersebut Darma Wanita dibentuk

dan dirancang untuk mengendalikan istri-istri pegawai negeri agar mengikuti apa

yang diperintahkan oleh pemegang kekuasaan pada saat itu.

Negara mengontrol pegawai negerinya, melalui kontrol suami terhadap

istrinya. Sementara melalui Dharma Wanita negara langsung sebaliknya

mengontrol suami mereka dan juga istri para yunior dan juga anak-anak mereka.

16

Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita, 18 September 1979.

23

Dengan demikian ada jaminan pengendalian masyarakat dan penyebaran nilai-

nilai tertentu dengan keluarga batih sebagai intinya yang instrumental dan

mendukung kekuasaan negara.17

Itulah yang di istilahkan sebagai “Ibuisme

Negara” oleh Julia Suryakusuma, konsep yang mencangkup unsur-unsur

ekonomis, politis, dan kultural. Dalam Ibuisme, perempuan harus meladeni suami,

anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara. Wanita harus merelakan tenaganya

dengan cuma – cuma dan tanpa mengharapkan prestise ataupun kekuasaan

sebagai imbalannya. Sejalan dengan itu, paham negara sebagai “keluarga”

ideologi gender Orde Baru sebenarnya adalah Bapak-Ibuisme yang mencangkup

seluruh masyarakat, dimana Bapak adalah sumber utama kekuasaan dan Ibu

adalah salah satu perantara bagi kekuasaan tersebut.18

Jadi, dapat disimpulkan

bahwa kegiatan Dharma Wanita adalah bagian tak terpisahkan dari tujuan negara

untuk merekayasa dan mengendalikan masyarakat. Agar pemerintah dapat

mencapai tujuan-tujuannya dengan tanpa adanya pihak yang merongrong

kekuasaanya.

Akibatnya dari semua itu adalah absennya gerakan perempuan yang

independen pada tahun-tahun awal Orde Baru. Meskipun demikian satu

pergeseran dalam wacana perempuan, yang dikembangkan sebagai bagian dari

politik gender Orde Baru dan oposisi pada tingkat tertentu telah

mentransformasikan kesadaran perempuan kelas menengah yang mendorong

mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan berpartisipasi dalam

kegiatan politis yang tidak diizinkan oleh politik Orde Baru. Interaksi wacana

WID (Women in Development)19

dan feminisme di satu sisi dan proses

demokratisasi yang mulai terjadi pada akhir 1980-an di sisi lain, telah

memberikan kesempatan bagi perempuan kelas menengah tersebut untuk

17

Julia Suryakusuma, Seksualitas dalam Pengaturan Negara, dalam Perempuan dan

Wacana Politik Orde Baru, h.359. 18

Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, h.15 19

WID Merupakan sebuah pendekatan dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam

derap pembangunan sebagaimana termaktub dalam Garis Besar Haluan Negara yang menyebutkan

bahwa “Wanita mempunyai hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta

dalam segala kegiatan pembangunan”.

24

mendirikan organisasi perempuan yang lebih otonom dan independen sejak awal

tahun 1980-an.20

Menurut Yanti Muchtar ada 71 kelompok dan koalisi perempuan Orde Baru

yang otonom dan independen. Terdiri atas organisasi Wanita dan Perempuan,

dibentuk di Pulau Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Timor Timur, dan Papua. Dua puluh satu darinya dibentuk selama tahun 1980-an.

Tabel 1. Perkembangan organisasi perempuan berdasarkan periode dan

lokasi,

Periode Tahun Jumlah

Organisasi Lokasi

1980

1982 1 Yogyakarta

1983 1 Jakarta

1984 1 Mataram

1985 4 Jakarta, Mataram, Irian Jaya,

Sumbawa (NTB)

1986 1 Jakarta

1987 1 Padang (Sumetara Barat)

1988 4 Mataram, Solo, Yogyakarta,

Jakarta

1989 7 Yogayakarta, Jakarta, Aceh

1990

1991 4 Jakarta, Yogyakarta

1992 7

Yogyakarta, Lampung, Flores

Timur, Sumba (NTT), Kupang

(NTT), Jakarta

1993 11 Jakarta, Yogyakarta, Solo,

Surabaya, Kupang (NTT)

1994 6 Jakarta, Yogyakarta

1995 6 Jakarta

1997 8 Jakarta, NTT, Timor Timur,

Irian Jaya

1998 2 Jakarta

Sumber : Yanti Muchtar, Desember 1997-Juni 1998.

Ada perbedaan yang signifikan antara kedua periode tersebut. Pergeseran

dalam wacana tentang perempuan pada politik gender di kalangan oposisi,

peningkatan kesadaran perempuan, serta percepatan proses demokratisasi,

20

Yanti Muchtar, h. 65.

25

menandai perkembangan yang berbeda dari gerakan permpuan Orde Baru selama

kedua periode tersebut.

Pada awalnya tahun 1980-an gerakan ini di dominasi oleh organisasi wanita

yang dihegomoni oleh WID dan politik gender Orde Baru. Pada masa ini gerakan

perempuan digambarkan sebagai suatu gerakan yang apolitis. Berfokus pada

kegiatan pembangunan masyarakat. Tetapi ketika organisasi perempuan yang

menentang politik gender muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di

tahun 1980-an sifat gerakan perempuan ini berubah. Sejak saat itu gerakan

perempuan Orde Baru telah mendapatkan kekuatan dan akses pada ranah publik.

Dengan memasukan prespektif feminis yang lebih kuat, sifat gerakan menjadi

semakin politis.21

Namun sayangnya Yanti Muchtar dalam penelitiannya ini tidak

menjelaskan sejauh mana organisasi ini melanggengkan kegiatanya dan

seberpengaruh apa terhadap Orde Baru.

Akan tetapi, kita menemukan sisi lain dari perkembangan organisasi

perempuan pada masa Orde Baru. Bahwa tidak sepenuhnya politik gender yang

dilakukan oleh Orde Baru berhasil, fakta yang di temukan di lapangan ada

organisasi-organisasi yang dibuat secara sukarela. Penerimaan atas isu perempuan

dan feminisme di kalangan pro-demokrasi meningkat, komunikasi dan saling

pengertian antar organisasi perempuan yang berbasis di Jakarta dan daerah

lainnya juga telah membaik, dan banyak organisasi yang berusaha melepaskan

ketergantungannya dari lembaga dana. Sehingga gerakan ini menjadi lebih

percaya diri. Meskipun secara politis kekuatan mereka tidak bisa menandingi

Dharma Wanita.

Meski begitu, kita dapat melihat titik balik atas respon dari sikap dan

kebijakan pemerintah Orde Baru kepada organisasi perempuan. Seperti tabel yang

disuguhkan Yanti Muchtar di atas, kita melihat temuan yang dikemukakannya atas

hal itu ada kemiripan dengan apa yang dikatakan Ruth Indiah Rahayu. Bahwa

pada tahun 1980-an tumbuh kelompok-kelompok diskusi perempuan mahasiswa

di berbagai kota seperti Kognitari, Forum Perempuan Yogya, Forum Diskusi

Perempuan Yogya, Suara Hati Perempuan Yogya, Suara Hati Perempuan

21

Yanti Muchtar, h. 65.

26

Rumpun, Kelompok Diskusi Cut Nyak Dien (Jakarta), Kelompok Diskusi Lilin

(Surabaya).22

Kelompok-kelompok tersebut tidak mau dikooptasi oleh

pemerintah. Organisasi ini kemudian membantu mendampingi, membela, kaum

perempuan agar mempunyai kekuatan berhadapan elemen-elemen yang

mengeksploitasi tenaga dan mendiskriminasi hak-haknya.23

Sikap politik ini juga

membawa implikasi pada peran organisasi perempuan sebagai pembela dan

pembawa suara yang mewakili perempuan-perempuan tertindas yang dilakukan

dengan cara memprotes, mengkritik atau hanya mengingatkan.24

Dengan kata lain,

temuan kedua akademisi tersebut menunjukan bahwa tidak semua kebijakan Orde

Baru yang banyak dikritik oleh para feminis setelahnya atas ketidakberpihakannya

terhadap organisasi perempuan tidak berhasil sepenuhnya. Ada beberapa

kelompok yang tetap berperan sebagai lembaga bantuan kaum perempuan pada

saat itu.

B. Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Orde Baru

Masa Pemerintahan Orde Baru mewajibkan kaum wanita untuk berperan

dalam proses pembangunan nasional dan mensukseskan program pemerintah

dalam pembangunan tersebut. Orde Baru mengembangkan kebijakan depolitisasi

sistemis peran dan posisi perempuan Indonesia. Soeharto menempatkan diri

sebagai “Bapak Pembangunan” yang mengharuskan pengabdian kaum perempuan

baik sebagai ibu maupun istri dalam pembangunan. Julia Suryakusuma

mengistilahkan hal tersebut dengan sebutan “State Ibuism” atau Ibuisme Negara

yaitu konsep yang mencangkup unsur-unsur ekonomis, politis dan kultural.

Konsep ini berasal dari aspek yang paling menekan dari housewifization.25

Selain

22

Ibid, Ruth Indiah Rahayu, Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan

sejak 1980-an, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. h.425. 23


sejak 1980-an, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru h.425. 24


sejak 1980-an, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, h.426. 25

Istilah ini dipakai oleh Maria Mies yang berarti wanita didefinisikan secara sosial sebagai

ibu rumah tangga yang bergantung kepada suami untuk memenuhi kehidupan mereka terlepas

secara de facto mereka Ibu rumah tangga atau bukan. Sementara laki-laki di definisikan sebagai

pencari nafkah terlepas dari kontribusi nyata yang diberikan kepada keluarga. Lihat Maria Mies

Patriachy and Acumulation on World Scale (London: Zeed Press, 1986) h.180.

27

aspek ibuisme26

priyayi. Menurutnya, “Dalam housewifization perempuan harus

meladeni suami, masyarakat, anak-anak, dan negara tanpa mengharapkan

kekuasaan sebagai imbalannya.”27

Sejalan dengan pemahaman tersebut, paham negrara diartikan dengan

“keluarga”, ideologi gender Orde Baru sebenarnya adalah Bapak-Ibuisme yang

mencangkup seluruh masyarakat, dimana Bapak adalah sumber utama kekuasaan

dan Ibu adalah salah satu perantara untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan.28

Menurut Julia Suryakusuma Orde Baru melakukan manipulasi ideologis, seruan

untuk berpartisipasi kepada negara untuk proses pembangunan sesungguhnya

adalah manipulasi yang cerdik atas dua model keperempuanan. Negara

mengambil kontruksi keperempuanan dari aspek yang paling opresif dari ideologi

gender borjuis maupun priyayi yaitu yang disebut olehnya sebagai “ibuisme”.29

Perempuan disegregasikan ke dalam program-program keperempuanan yang

khusus untuk perempuan. Sementara citra perempuan kelas menengah di media

semakin meningkat. Negara membuat organisasi isteri yang wajib ikut suami,

keluarga dan negara. Sejalan dengan terpusatnya negara Orde Baru, pengarahan

untuk program perempuan semua berasal dari pemerintahan pusat. Strukturnya

mulai dari presiden sampai Ibu kepala desa. Jabatan suamilah yang menjadi status

seorang isteri, bukan prestasinya sendiri. Jadi semakin tinggi jabatan suami maka

status sosial isteri juga semakin tinggi. Namun pada kenyataanya program-

program yang diberikan justru bukannya memperkuat malah membebani mereka,

kebijakan dan program yang berasal dari negara atas ideologi ibuisme membuat

mereka tak berdaya, karena apa yang dikembangkan sering kali tidak ada

hubungannya dengan kenyataan kaum perempuan desa.

26

Ibuisme adalah istrilah yang dipakai oleh Mdelon Djajadiningrat yang merupakan

kombinasi antra nilai-nilai borjuis kecil Belanda dan nilai-nilai tradisional priyayi. Ideologi ini

didefinisikan dengan menerima tindakan apapun yang diambil seorang wanita yang dilakukannya

untuk keluarga, kelompok, kelas, perusahaan atau negara, tanpa mengharapkan kekuasaan sebagai

imbalan. Lihat Madelon Djajadiningrat “Ibuism and Priyayization: Path to Power?” dalam Locher

Scholeten and Niehf, Indonesia Women in Focus, KITLV, Foris Puliation, 1987, h.44. 27

Julia Suryakusuma, “Ibuisme Negara, Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru”

h.19. 28

Ibid, Julia Suryakusuma “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam “Perempuan

dalam Wacana Politik Orde Baru”, h.360. 29

Ibid, Julia Suryakusuma, “Ibuisme Negara, Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde

Baru”, h.19.

28

Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK yang dibuat pemerintah tidak

mempunyai pandangan tentang perempuan. Mereka hanya melihat wawasan

anggotanya perlu dikembangkan agar dapat membantu tugas suami sebagai aparat

negara. Persoalan-persoalan tentang perempuan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu

yang berdiri sendiri, melinkan turut menjadi bagian dari proses pembangunan

secara keseluruhan harus terus menerus meningkatkan kualitas sumberdaya.

Namun ketiga organisasi tersebut tidak memihak kepada pemberdayaan kaum

perempuan. Mereka ditekan untuk melakukan kewajiban sosial sebagai istri

daripada memikirkan persoalan sebagai perempuan. Persoalan perempuan seperti

pemerkosaan, penganiyayaan istri, atau pelecehan seksual dipandang sebagai

persoalan orang lain. Organsiasi ini hanya mensosialisasikan Panca Dharma

Wanita dan penyampaian pesan pembangunan.30

Setelah diketahui ketidakberpihakan organisasi buatan pemerintah tersebut

kepada kaum perempuan, ada permasalahan yang lebih kompleks yang

menyangkut posisi dan peran perempuan. Misalnya kaum perempuan seringkali

menjadi sasaran kekerasan sehubungan dengan seksulitasnya yang khas. Industri

hiburan yang menjamur pada dasarnya menjual perempuan pada konsumen yang

mewakili kepentingan laki-laki. Itu merupakan menifestasi keinginan laki-laki

memperoleh obyek yang dinilainya sebagai barang dan jasa. Persisnya dalam

globalisasi kapitalisme serta ketimpangan gender yang berlangsung,

mengondisikan kaum laki-laki untuk merampok, merampas dan memiliki

seksualitas perempuan.31

Fenomena tersebut memperlihatkan posisi kaum

perempuan Indonesia hanyalah objek yang melayani kepentingan ekonomi politik.

Buruh perempuan melayani kepentingan pengusaha besar, pembantu rumah

tangga melayani kaum borjuis kota, tenaga kerja wanita melayani orang asing dan

devisa negara, organisasi perempuan Orde Baru melayani kepentingan birokrasi

negara, ibu rumah tangga melayani suami, konsumen melayani pemasaran produk

barang, seksualitas perempuan melayani seksual laki-laki. Keterampilan atau

30

Ibid, Ruth Indiah Rahayu “Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan

Sejak 1980-an” h.429. 31


Sejak 1980-an” h.429.

29

peningkatan wawasan seperti banyak yang dilakukan organsiasi perempuan tidak

mengubah posisi wanita meningkat menjadi subjek ekonomi politik.32

Tetapi tidak bijak bila kita memandang hal tersebut dari satu sudut pandang.

Fakta mengenai kontruksi ideologi atas politik gender Orde Baru di barengi

dengan wacana pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintahan pada saat

itu. Tema mengenai pembangunan di segala sektor menjadi ciri khas Orde Baru.

Orde Baru mengetengahkan program-program yang berorientasi pada persoalan

praktis yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Proses

pembangunan itu telah melahirkan berbagai perbaikan, termasuk nasib kaum

perempuan.33

Disinilah kita menemukan fakta unik, satu sisi ideologi gender Orde

Baru mendomestiksi peran perempuan, tapi di sisi lain Orde Baru juga

menjadikan perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Akibatnya

banyak kalangan intelektual Muslim yang berkembang, berada dalam kerangka

pembangunan ideologi Orde Baru.

Perkembangan pemerintahan Orde Baru telah melahirkan

pembaharuan pemikiran Islam yang sejalan dengan perubahan sosial menyusul

proses modernisasi yang memang inheren dalam pembangunan. Salah satunya

ditandai dengan munculnya pemikiran intelektual muslim tahun 1970-an

mengenai penafsiran ulang bagaimana posisi agama, negara dan politik yang

dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks Indonesia belakangan.34

Salah satu

intelektual muslim yang ikut mempengaruhinya ialah Nurcholis Madjid, lewat

pernyataannya yang sangat terkenal “Islam Yes, Partai Islam No” ia

memfokuskan pada dua gagasan utama,yaitu sekularisasi dan penolakan untuk

menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik. Ini merupakan salah satu

bentuk respon sejumlah intelektual muslim terhadap proses sebuah modernisasi

32


Sejak 1980-an” h.430. 33

Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman,.ed Tentang Perempuan Isam, Wacana dan

Gerakan, (Jakarta: Gramdia Pustaka,2004)h.80. 34

Ibid, Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman,.ed Tentang Perempuan Isam, Wacana

dan Gerakan, h.81.

30

Orde Baru.35

gagasan Nurcholis Majdid tersebut telah memberi landasan kepada

umat Islam Indonesia untuk terlibat dan mengisi serta memberi makna subtantif

dalam merespon modernisasi.

Pemikiran Islam tersebut semakin berkembang kuat dan memiliki pengaruh

di kalangan muslim Indonesia. Tak tekecuali kaum santri, yang tampil dengan

rumusan yang akrab dengan nilai-nilai modern. Proses ini tumbuh melalui

peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi muslim Indonesia. Ini

dibarengi dengan proses modernisasi lembaga-lembaga pendidikan khususnya

Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, Tsanawiyah, dan juga IAIN (Institut Agama Islam

Negeri).36

Dari data yang ditemukan daya serap madrasah dari tingkat dasar

sampai menengah rata-rata memiliki peningkatan berkisar antara 9-15% dari

jumlah penduduk usia sekolah saat itu. Letak penting lembaga pndidikan Islam di

atas diperkuat dengan kebijakan pemerintah dengan menyejajarkan madrasah dan

IAIN dengan lembaga pendidikan umum yang berada di bawah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).37

Dengan demikian, lahirlah kaum santri yang termobilisasi menjadi kelas

menengah baru dalam hal pendidikan. Kaum santri tidak lagi ketinggalan zaman,

mereka bisa menjadi orang-orang yang bekerja di berbagai bidang. Tidak melulu

di bidang keagamaan. Maka dari itu, dalam suasana yang demikian muncul

bersamaan dengan tumbuhnya gerakan dan pemikiran perempuan muslim

Indonesia. Barangkali diantaranya munculah tokoh-tokoh perempuan seperti

Zakiah Daradjat, Huzaemah Tahido Yanggo dan Siti Baroroh Baried. Selain

ketiga tokoh tersebut, pada masa ini juga muncul dan berkembang majelis taklim

yang memiliki peran penting dalam pembentukan wacana keagamaan yang juga

berorientasi pembangunan. Tokoh tersebut adalah Suryani Thahir dan Tuty

Alawiyah.

35

Arief Subhan Prof.Zakiah Daradjat: Pendidik dan Pemikir dalam Jajat Burhanudin.,Edt

Ulama Perempuan Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), h.140. 36


dan Gerakan, h.90. 37


dan Gerakan, h.91.

31

Zakiah Daradjat meraih gelar Doktor di Universitas Eins Shams Mesir

sebagai satu-satunya perwakilan pelajar perempuan dari Indonesia. Ia juga

menulis sejumlah karya dalam berbagai bidang terutama psikologi. Selain

keberhasilannya dalam hal pendidikan Zakiah juga menempati sejumlah jabatan

penting di pemerintahan. Salah satunya ketika ia di angkat sebagai Kepala Dinas

dan Penelitian Kurikulum Perguruan Tinggi Kementrian Agama dan semenjak

1972 ia menjabat sebagai Direktur Pendidikan Agama dan masih banyak jabatan

lainnya di beberapa perguruan tinggi Islam Indonesia.38

Selama menjadi direktur

Kementrian Agama ia termasuk orang berpengaruh terhadap kebijakan pembaruan

madrasah. Zakiah menginginkan peningkatan penghargaan penghargaan terhadap

status madrasah, salah satunya ialah memberikan pengetahuan agama 30 % dan

pengetahuan umum 70%. Aturan tersebut berpengaruh terhadap lulusan madrasah

untuk diterima di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah umum.39

Menurut Zakiah perempuan harus memperkuat peran domestiknya, tidak

mesti meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang perempuan terhadap

keluarga. Tetapi dia juga setuju apabila perempuan harus berkarir di luar rumah

tanpa meninggalkan perannya sebagai istri dan seorang ibu. Setelah kita

mengetahui sekilas tokoh perempuan muslim pada masa Orde baru, terlihat bahwa

pemikiran dan praktik sosial keagamaan Zakiah berada di bawah kerangka

ideologi gender Orde Baru. Sehingga kita bisa mengatakan Zakiah berusaha

menggeser ruang domestik perempuan ke tengah publik dan mempengaruhi

masyarakat untuk terlibat di dalamnya.40

Terutama di dalam wacana

pembangunan pemerintah Orde Baru.

Dua sisi yang dihadirkan dalam penelitian di sub-bab ini menunjukan bahwa

kerangka ideologi gender Orde Baru yang dirancang sedemikian sistemis oleh

pemerintah untuk melanggengkan kekuasaanya, tidak sepenuhnya merugikan dan

memperlemah perempuan Indonesia, dalam perekembangannya juga tidak terlalu

38

Ibid, Arief Subhan Prof.Zakiah Daradjat: Pendidik dan Pemikir dalam Jajat

Burhanudin.,Edt Ulama Perempuan Indonesia, h.140. 39

Ibid, Arief Subhan Prof.Zakiah Daradjat: Pendidik dan Pemikir dalam Jajat

Burhanudin.,Edt Ulama Perempuan Indonesia, h.146. 40


dan Gerakan, h.97.

32

berhasil. Pada kenyataannya wacana pembangunan yang di usung Orde Baru bisa

dijadikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang yang dimiliki.

Seperti Zakiah Dradjat dan Aisyah Aminy sebagai salah satu contoh konkritnya.

C. Seputar Peran Politik Perempuan

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan PBB pada 10

Desember 1948 antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya. Indonesia sebagai salah stau

anggotanya, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pasal 27 UUD-nya menyatakan

bahwa: “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”. Artinya dalam pernyataan tersebut menegaskan bahwa

baik pria maupun wanita mempunyai hak yang sama tanpa perbedaan.

PBB telah mendorong bangsa-bangsa di dunia langkah demi langkah agar

warga negaranya tanpa terkecuali, mengambil bagian dalam pembangunan bangsa

dan negaranya. Tahun 1975 sebagai tahun internasional untuk wanita dengan

maksud setiap penduduk dunia pria ataupun wanita nersama-sama bahu-membahu

dengan tema persamaan, perdamaian, pembangunn dan perdamaian. Dengan hal

tersebut, Indonesia menyambutnya dengan membuat program tentang peranan

wanita dalam GBHN 1978.41

Orde Baru pada saat itu belum menempatkan

perempuan dalam kabinetnya, maka organisasi wanita seperti Kowani dan Sekber

Golkar meminta Presiden Soeharto menempatkan wanita dalam kabinet baru. hal

tersebut di respon oleh pemerintah dengan menempatkan Ibu Lasiah Susanto

sebagai Menteri Peranan Perempuan.42

Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971 presentase perempuan di dalam

legislatif cukup meningkat dari angka 6,3 % menjadi 7,8 % dan mencapai

pucaknya pada Pemilu 1987 menjadi 13%. Data fraksi yang memiliki anggota

DPR wanita pada tahun 1992-1997 secara berurutan adalah Golkar 17%, PDI

10,7%, PPP 6,4% dan ABRI 5,3%. Data tersebut memperlihatkan betapa kecil

41

Ruth Indiah Rahayu “Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak

1980-an” h.430. 42

Ibid,Julia Suryakusuma, “Ibuisme Negara, Konstruksi Keperempuan Orde Baru”, h.18.

33

jumlah wanita di lembaga perwakilan pusat. Sementara itu, di DPRD I dan DPRD

II keadannya hampir sama. Dalam jajaran pimpinan baik di DPR RI maupun MPR

RI tidak ada seorang wanitapun yang duduk sebagai wakil ketua apalagi sebagai

ketua. Pada 27 DPRD I hanya ada satu orang wanita sebagai ketua yaitu Lampung

dans eorang wanita pula sebagai wakil ketua di DPRD I Sumatera Barat. Pada

DPRD II ada 6 orang wanita dari 425 orang ketua da nada 5 orang wanita dari 241

orang wakil ketua DPRD I serta ada 5 orang wanita dan 233 wakil ketua DPRD

II.Sedangkan dalam eksekutif, pada tingkat provinsi tidak ada seorangpun wanita

yang menjadi Gubernur dari 30 jumlah provinsi. Adapun dalam tingkat menteri

hanya ada 2 orang wanita yang menjadi menteri dari 27 orang menteri.43

Dari data tersebut terlihat bahwa peran wanita Indonesia dibidang

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan masih rendah. Hal tersebut

menjadi kurang terakomodasinya aspirasi dan kepentingan perempuan dalam

peembangunan bangsa secara keseluruhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa

peran politik perempuan ini sudah meningkat lebih baik dibanding masa

sebelumnya. Pada masa Orde Lama keterwakilan perempuan justru tidak

sebanyak yang ada pada saat masa Orde Lama.

Banyak faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada masa

tersebut, salah satunya adalah sebagian besar politisi wanita yang menjadi politisi

justru disebabkan oleh karir suaminya juga yang mapan di pemerintahan.

Meskipun kebanyakan dari mereka dicalonkan (semisal di lembaga legislatif)

karena posisinya di organisasi-organisasi kewanitaan namun tidak menghilangkan

penilaian bahwa posisi di organisasi kewanitaan tersebut diperoleh karena jabatan

suami. Sebab bisa dipastika bahwa istri gubernur ia akan menjadi ketua Dharma

Wanita di wilayah kekuasaan suaminya. Seelain itu, usia politisi wanita saat itu

juga kebanyakan mengisi bangku legislatifnya berusia sekitar 35 tahun (46%), Itu

mengindikasikan bahwa wanita yang yang duduk di legislatif pada saat itu bukan

melalui titian karir dari bawah namun dicapai melalui jalan pintas.44

43

Data ini diperoleh dari Sekretariat Jendral DPR/MPR RI Masa kerja 1971-1976 sampai

dengan 1997-1998. 44

Muhamad Asfar, “Wanita dan Politik Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami” dalam

Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3S, 2002)h.413.

34

Satu sisi adanya Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) sebagai satu-

satunya menteri wanita dan kementrian yang memperhatikan urusan kewanitaan

menjadi salah satu kemajuan pemerintah pada saat itu. Pengkuan resmi mengenai

perannya seolah-olah menjadi kemajuan negara dalam memberikan perhatian

pada persoalan wanita. Begitupun dengan meningkatnya jumlah wanita di

lembaga legislatif dibanding masa sebelumnya (Orde Lama), merupakan satu

kemajuan yang harus diakui. Akan tetapi, seperti apa yang di kritik oleh para

feminis dan akademisi bahwa keadaan tersebut masih berada di bawah ideologi

gender Orde Baru. Bahkan 46% perempuan yang menduduki jabatan

pemerintahan adalah mereka yang suaminya juga bekerja di ranah pemerintah.

Namun tidak bisa dipungkiri hal ini mengindikasikan mulai terbukanya dunia

politik bagi para wanita.

Dari uraian di atas, kita menemukan bahwa kebijakan politik sangatlah

berpengaruh terhadap kontribusi perempuan di ranah publik. Satu sisi politik

gender yang dibangun sedemikian sistemis oleh Orde Baru merugikan dan

memperlemah kaum perempuan, namun pada sisi lain hal tersebut tidak

selamanya berhasil. Pada perkembangannya program pembangunan yang

digalakan pemerintah justru membawa keuntungan bagi beberapa aktifis

perempuan, salah satunya Aisyah Aminy. Meskipun, ia tetap berada di dalam

koridor peran domestiknya. Maka pada bab selanjutnya penulis akan membahas

mengenai siapa sosok Aisyah Aminy dan bagamana latar belakangnya.

35

BAB III

LATAR BELAKANG SOSIAL AISYAH AMINY

Menjadi seorang politisi perempuan yang cukup lama berada pada lembaga

legislatif , tentu bukan hal yang instan. Berbagai faktor telah mempengaruhi

Aisyah Aminy dalam menjalankan setiap kegiatannya. Diantaranya adalah peran

keluarga, latar belakang pendidikan dan organisasinya.

Sehingga dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana latar belakang

keluarga Aisyah Aminy dan pendidikannya, serta proses Aisyah Aminy dari awal

karirnya sebagai seorang advokat sampai menjadi parlemen dari PPP.

A. Keluarga

Pada 1 Desember 1931 di Padang Panjang Sumatera Barat, Siti Aisyah

Aminy dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hj.Jalisah dan ayahnya H.

Muhamad Amin.1 H.Muhamad Amin dan Hj.Jalisah merupakan Orangtua yang

mendidik anak-anaknya dengan didikan yang religius. Meskipun keduanya tidak

pernah mendapatkan pendidikan agama secara formal seperti anak-anaknya, tetapi

mereka belajar agama secara otodidak. Terutama belajar dari pengajian yang

diikutinya, seperti ceramah Dr.H Karim Amrullah (ayah Buya Hamka). Sehingga

tidak mengherankan jika pengetahuan Orangtua Aisyah ini cukup mendalam.

Menjamurnya pendidikan agama di Padang Panjang juga merupakan salah satu

faktor yang menjadi latar belakang pengetahuan agamanya, karena pada saat itu

Padang Panjang terkenal dengan banyaknya perguruan agama disana, seperti

Perguruan Diniyah yang didirikan oleh Zainudin Labay el-Yunusiah, Perguruan

Diniyah Putri oleh Rahmah el-Yunusiah, H.I.S, Kulliyatul

Muballighien/Muballighat, serta Madrasah Irsyadun Nas (MIN).2

H.Muhamad Amin merantau dari Magek ke Padang Panjang dan

mendirikan sebuah toko eceran dan grosir disana, lalu menjadi seorang pedagang

terkemuka. Selain itu ia juga terkenal sebagai orang yang mendukung gerakan

1 HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.3.

2 “Politisi Perempuan Religius”, Tokoh Indonesia,25 Juli-28 Agustus 2005, h.16.

36

pembaharuan Islam kaum muda. Latar belakangnya sebagai pedagang terkemuka

menjadikan Aisyah dan beberapa saudaranya dapat mengenyam pendidikan

tinggi, sementara latar belakang pengetahuan agama menjadikan keluarganya

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang agamis, disiplin, serta

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.3

Aisyah merupakan anak ke-7 dari delapan bersaudara. Dari perkawinan

H.Muhamad Amin dan Hj.Jalisah, yakni Anwar, Djam‟an (Dt.Bagindo)4, Butiyah,

Adnan, Rusli, Rahmah, Aisyah, dan Wardiyah. Sementara dari pernikahan

sebelumnya, Aisyah mempunya tiga orang saudara yang ketiganya sudah wafat.

Anak Hj.Jalisah yang pertama, yaitu Anwar dikirim ke Jawa untuk bersekolah di

H.I.K, namun tidak dapat menamatkan sekolahnya itu dikarenakan sakit dan

meninggal di usia muda. Djam‟an, anak keduanya sekolah di Sumatera Thawalib

juga tidak bisa meneruskan pendidikannya karena pada saat itu ayahnya pergi ke

Mekkah, sehingga ia harus membantu meneruskan usaha orangtuanya. Anak

ketiganya yaitu Butiyah Aminy adalah lulusan Kulliyatul Mu‟alimat,Padang

Panjang. Ia sempat akan dikirim ke luar negeri untuk meneruskan pendidikan di

sana akan tetapi tidak diizinkan oleh kedua Orangtuanya. Lalu ia menikah dengan

M.Risan Dt.Tumaro dan mempunya enam orang anak. Ke-empat ialah Adnan

Syamni, ia pernah bersekolah di H.I.K di Jawa, namun karena pada saat itu Jepang

masuk ke Indonesia ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya itu. Adnan kemudian

melanjutkan sekolahnya dan sempat masuk ke UI tapi tidak tamat. Dalam

organisasinya Adnan adalah orang aktif di GPII, organisasi yang berafiliasi

dengan Masyumi. Oleh karenanya ia mempunyai hubungan yang sangat dekat

dengan M.Natsir, dan sempat dikirim ke Pakistan untuk mempelajari Undang

Undang Pakistan pada masa Kemerdekaan. Tidak hanya itu, ketika Soekarno-

Hatta sudah memproklamirkan kemerderkaan bagi bangsa Indonesia, ia di kirim

ke Sumatera bersama beberapa temannya atas nama pejuang

3 H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.5.

4 Dalam tradisi Minang, orang yang memiliki tanggung jawab dalam suku diberi gelar

Datuk. Apabila orang tersebut meninggal maka gelar tersebut diwariskan kepada kemenakkannya,

dalam keluarga Aisyah, Djam‟anlah yang mendapatkan tanggung jawab tersebut dan di beri gelar

Datuk (Dt) oleh masyarakat.

37

kemerdekaan/pemuda pelopor untuk menyampaikan berita bahwa Indonesia telah

meraih kemerdekaan. Ia juga pernah aktif di Himpunan Pengusaha Muslim

Indonesia (HUSAMI), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Adnan mempunyai

sebuah karya dalam bentuk buku yang berjudul “Sumatera Pulau Harapan”.5 Ke-

lima, Rusli Aminy juga kuliah di UI dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi,

dan pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi seperti Trisakti, UNAS,

UPN, dan Perbanas. Ke-enam ialah Rahmah Aminy sampai saat ini masih

menjadi dosen Universitas Islam Jakarta. Sementara yang ke-tujuh adalah Aisyah

Aminy, dan yang terakhir adalah Wardiyah Aminy. Wardiyah adalah lulusan

sarjana kedokteran, pernah memimpin sebuah poliklinik Departemen Agama

ketika masa Dr.Tarmizi Taher menjadi Menteri Agama, bahkan sampai saat

inipun Wardiyah masih praktik dokter di Rumah Sakit Rawamangun.6

Begitulah latar belakang keluarga Aisyah dari Orangtua sampai ke adiknya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa keluarga Aisyah merupakan keluarga yang

berpendidikan. Semua anak-anaknya pernah mengenyam pendidikan formal,

hanya Djam‟an saja sebagai kakak ke-duanya tidak dapat melanjutkan ke

perguruan tinggi karena beberapa hal, sementara yang lainnya dapat melanjutkan

ke perguruan tinggi. Termasuk Aisyah sendiri.

Ayahnya sebagai seorang pedagang terkemuka menjadikannya mampu

membiayai pendidikan anak-anaknya. Sehingga tidak sulit bagi Aisyah dan

saudaranya untuk bersekolah sampai ke luar pulau Sumatera. Maka dapat

disimpulkan bahwa dari segi ekonomi, keluarga Aisyah dapat digolongkan

sebagai kalangan menengah atas.7

Religiusitas orangtuanya juga tertanam dalam kehidupan anak-anaknya

kelak. Termasuk dalam kehidupan Aisyah, lingkungan keluarganya yang religius

terbawa sampai Aisyah tumbuh dewasa dan menjadi anggota DPR.8 Sehingga ia

terkenal sebagai politisi yang agamis.9

5 H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.7.

6 H.M Yusuf,Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas,h.8.

7 “Wanita I yang Memimpin Komisi I DPR”, Kartini, 7-20 Desember 1992, h. 101.

8 “Politisi Perempuan Religius”, Tokoh Indonesia 25 Juli-28 Agustus 2005, h.13.

9 Agustina, ed., 100 Great Women Suara Perempuan yang Menginspirasi Dunia, h. 19

38

Tidak hanya sampai pada Aisyah Aminy, nlai-nilai Islam yang sudah

tertanam dalam pribadinya juga ia tanamkan kepada anak dan keponakannya.

Aisyah dan suaminya Dr.Desril Kamal selalu mendidi dengan cara yang agamis

adan penuh kedisiplinan. Sampai saat ini anak-anak dan keponakannya menjadi

orang yang berhasil dan tidak pernah menyimpang dari prinsip-prinsip keluarga.10

Bahkan ada salah satu keponakannya yang membangun masjid di samping

kantornya yang bersebalahan dengan terminal Blok M, masjid tersebut diberi

nama al-Amin sesuai dengan nama ayahnya Aisyah Aminy, banyakk orang yang

melaksanakan ibadah sholat disini dan apabila bulan ramadahn disediakan

makanan bagi para musafir.

B. Pendidikan

Aisyah mengawali pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1937 dan

melanjutkan ke H.I.S Muhamadiyah Padang Panjang sampai pada tahun 1942.

Ketika sekolahnya di H.I.S Muhamadiyah hampir selesai, Jepang mengambil alih

kekuasaan Indonesia dari Belanda, sehingga Aisyah dan seluruh anak perempuan

yang tamat dari berbagai sekolah meneruskan sekolahnya di Diniyah Bahagian B

atau setingkat SMP.11

Sekolah tersebut dibuka karena kekhawatiran para orangtua

kepada anak-anak perempuannya atas datangnya serdadu Jepang yang sikapnya

dikenal tidak baik terhadap perempuan, anak-anak perempuan kerap kali di

jadikan objek pemuas nafsu para serdadu Jepang yang ada di Indonesia. Meskipun

begitu Aisyah merasa beruntung karena dipertemukan dengan siswa yang

merupakan tamatan dari berbagai sekolah seperti Shakel, H.I.S dan lain-lain

sedangkan ia belum tamat dari H.I.S Muhamadiyah dan menjadi siswa terkecil.12

Sehingga itu merupakan pengalaman baru untuknya, bisa belajar bersama orang-

orang yang lebih dewasa darinya.

10

Politisi Perempuan Religius”, Tokoh Indonesia,25 Juli-28 Agustus 2005, h.17 11

Pada saat Hindia Belanda di ambil alih kekuasaanya oleh pemerintahan Jepang, para

tentara Jepang membangun “Rumah Kuning”, yaitu tempat penampungan para perempuan yang

didatangkan dari luar untuk melayani hasrat seksual serdadu Jepang kala itu. Oleh karenanya

orang-orang pribumi sangatlah khawatir terhadapnya sikap tentara Jepang yang tidak senonoh.

Mereka khawatir jika anak-anak perempuan mereka akan diperlakukan tidak baik bahkan

dijadikan pelayan kebuasan tentara Jepang pada saat itu. 12

H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.9.

39

Setelah lulus di Diniyah Putri Bahagian B kemudian Aisyah melanjutkan ke

KMI Diniyah Putri pimpinan Rahmah el-Yunusiah pada tahun 1946 dan selesai

pada tahun 1948. Sebetulnya sekolahnya tersebut belumlah tamat, namun pada

saat tersebut tepat di bulan Desember Belanda melancarkan serangannya kembali

ke Indonesia yang disebut dengan Agresi Militer Belanda II13

sehingga ia tidak

bisa menamatkan sekolahnya akibat kejadian tersebut. Pada saat perang

kemerdekaan tersebut Aisyah yang juga aktif di Keputrian Republik Indoensia

(KRI) dipercaya menjadi ketua Badan Penolong Kecelakaan Korban Perang

(BKKP), ia bertugas menolong orang-orang korban perang dan menyediakan

makanan di dapur umum untuk para korban perang bersama para tentara kala itu.

Lalu pada tahun 1949 ia melanjutkan sekolahnya di Kulliyatul Mubalighien (KM)

Muhamadiyah bersama 35 orang siswa lainnya dan Aisyah lulus pada tahun

1950.14

Setelah lulus ia berniat meneruskan pendidikannya tersebut, namun pada

saat itu ijazahnya tidak diakui sehingga ia harus bersekolah lagi dan melakukan

ujian Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah satu tahun ia kemudian lulus dan

diterima di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Lalu

ia menjadi mahasiswa rantauan dari Padang Panjang ke Yogyakarta. Ia tinggal

bersama keluarga mertua dari kakaknya yakni Adnan, ia juga sempat tinggal di

rumah Buya A.R Sutan Mansur15

bersama anak-anaknya yang sudah ia anggap

sebagai saudaranya sendiri. Disanalah ia mendapatkan bimbingan agama Islam

yang menurutnya sangat bermanfaat bagi kehidupannya di perantauan.

Semasa kuliah Aisyah juga dikenal sebagai mahasiswi yang aktif dalam

berbagai organisasi. Antara lain, ia aktif dalam organisasi kedaerahan yang

bernama Baringin Mudo, dibantu oleh pemerintah Sumatera Barat organisasi ini

mampu membangun asrama untuk mahasiswa/i yang berasal dari Minangkabau.

14

H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.16. 15

Ia merupakan seorang tokoh dan pemimpin Muhamadiyah asal Agam Sumatera Barat,

serta seorang da‟i terkenal di Yogyakarta. Pada tahun 1920 ia pindah ke pulau Jawa kemudian

hidup dan mengembangkan organisasi Muhamadiyah disana. Selama hidupnya ia juga menulis

beberapa karya seperti Pokok-pokok Pergerakan Muhamadiyah, Penerangan Asas Muhamadiyah,

dan sebagainya.

40

Selain itu ia juga aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Yogyakarta, ia sempat

menjadi pengurus dan menjadi ketua Keputrian (1951-1953). Aisyah juga aktif di

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi pengurus HMI cabang

Yogyakarta (1953-1957).

Tidak hanya organisasi di dalam kampus, selama kuliah ia juga aktif

mengajar di Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAAN) Puteri Yogyakarta

(1954-1956) dan pada tahun 1956 ia juga menjadi pengajar di SMA Puteri

Yogayakarta. Lalu pada masa akhir kuliahnya ia sempat menjadi dosen di

Universitas Tjokroaminoto (1957-1958). Sebetulnya kakak Aisyah yakni Djam‟an

ingin Aisyah konsentrasi pada kuliahnya, tetapi ia tetap aktif dalam berbagai

kegiatan. Namun niat awalnya untuk berkuliah tidak ia abaikan, ia lulus dan

mendapatkan gelar Mester in de Rechten (Sarjana Hukum) dan menjadi

perempuan pertama yang lulus dari UII.

C. Aktifitas Organisasi

Sudah di singgung di atas bahwa Aisyah merupakan perempuan yang aktif

di berbagai organisasi. Keikutsertaannya di dalam organisasi bukan hanya sebatas

mengisi waktu belaka, tapi ia mempunyai alasan dan pemikiran yang kuat

terhadap keterlibatannya tersebut. Menurut Aisyah aktifnya ia di dalam organisasi

sosial-kemasyarakatan merupakan usahanya untuk memperbaiki kualitas hidup

masyarakat.16

Aisyah beranggapan bahwa turut serta dalam pemecahan masalah-

masalah sosial di dalam masyarakat adalah tugas seorang Muslim.

Seperti yang sudah dsebutkan di atas juga Aisyah pernah bergabung dalam

perjuangan Agresi Militer Belanda II pada bulan Dessember tahun 1948. Ia

menolong masyarakat yang luka pada saat perang dan mengurus dapur umum,

serta menyediakan makanan untuk masyarakat. Memasak dan membagikan

makanan bukanlah hal yang mudah pada saat itu, karena tidak boleh ada makanan

yang tersisa sedikitpun. Jika ada makanan yang tersisa dan Belanda melihatnya

maka ia akan marah dan membabi buta dengan cara membakar rumah-rumah

16

Nurlena Rifa‟i, ““Muslim Women In Indonesia‟s Politics an Historical Examination of

the Political Career of Aisyah Aminy”, h.90.

41

warga dan menembakkan pelurunya dengan sembarangan. Sehingga butuh

kehati-hatian dalam melakukannya. Selain itu Aisyah juga bergabung dalam

Palang Merah Indonesia (PMI) dan ditugaskan menjadi mata-mata karena mampu

berbahasa Belanda. Guna memperoleh informasi dari kolonial Belanda,

penyamaranpun dilakukan olehnya, ia berpura-pura menjadi penjual makanan atau

petani dengan pakaian yang kotor agar tidak di curigai. Oleh karenanya ketika

para gadis yang lain mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti desa lain,

Aisyah tetap tinggal di rumahnya untuk memperolah informasi yang lebih.17

Pamannya pun menyarankan ia untuk segera mengungsi ke desa yang lebih aman

tetapi ia tetap bertahan disana.

Akhirnya suatu hari tentara Belanda mengobrak-abrik kampungnya, rumah

Aisyah pun di geledah. Orang-orang banyak yang berlindung di balik semak-

semak dan ilalang namun akhirnya tertangkap oleh pesawat tentara Belanda,

tercatat 35 orang gugur dalam peristiwa tersebut.18

Semua keluarga Aisyah sudah

melarikan diri, namun Aisyah masih tertinggal di rumah akhirnya ia bersembunyi

di balik pintu, ketika tentara Belanda mendobrak kamar, melirik ke dalam dan

mengambil sebuah lampu senter kemudian keluar lagi, Aisyah kemudian bernafas

lega karena bisa terbebas dari Belanda. Kejadian tersebut menjadi salah satu

pengalaman berharga untuk seorang Aisyah muda.19

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya selama kuliah Aisyah aktif di

beberapa organisasi, seperti di PII Yogyakarta (1951-1953) dan HMI (1953-

1957). Di tengah kekacauan dan ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi

Terpimpin, Aisyah pada waktu sudah lulus di UII memutuskan untuk pindah ke

Jakarta pada tahun 1958 dan memulai aktfitasnya disana. Di tahun itu pula Aisyah

berkesempatan ke India untuk mengikuti Leadership Training selama tiga bulan

yang diselenggarakan oleh World Assembly of Youth. Di tahun berikutnya Aisyah

aktif di GPII, keaktifannya di GPII jug merupakan ajakan dari kakaknya yakni

17

Tokoh Indonesia, “Perempuan Baja Vokalis Senayan”. Artikel ini diakses pada 14 April

2017 dari http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopeedia/348-peerempuan-

baja-vokalis-senayan, h.2. 18

Tokoh Indonesia, “Perempuan Baja Vokalis Senayan”, h.3. 19


Political Career of Aisyah Aminy”, h.91.

http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopeedia/348-peerempuan-baja-vokalis-senayan


42

Adnan Syamni dan istrinya Maryati Adnan. Kemudian Aisyah di percaya menjadi

anggot Pengurus Pusat GPII Puteri periode 1959-1963.20

Ketika ia memutuskan untuk memulai karirnya di Jakarta, ia dihadapkan

pada dua pilihan. Menjadi pegawai negeri yang sesuai dengan budaya berkarir di

lingkungan keluarganya atau justru mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelar

yang didapatnya.

Keaktifan kakak Aisyah dalam GPII juga membawanya mengenal tokoh-

tokoh Masyumi seperti Muhamad Roem, tidak mengherankan karena GPII

merupakan organisasi yang berafiliasi dengan tokoh Masyumi oleh karenanya

banyak anggotanya yang masuk ke dalam Masyumi. Disinilah karir Aisyah

sebagai seorang advokat dimulai. Aisyah dikenalkan dengan Muhamad Roem,

dengan pengarahan dari kakaknya Aisyah langsung di terima dalam tim Muhamad

Roem, Djamaluddin Datuk Singo Mangkuruto dan Maduratna.21

Disinilah

berbagai petualangannya sebagai seorang advokat dimulai. Aisyah yang bisa di

kategorikan sebagai junior dalam tim ini sering diajak untuk menangani berbagai

kasus besar. Seperti kasus Mr.Kasman Singodimejo, merupakan salah seorang

tokoh Masyumi yang dituduh melakukan makar terhadap pemerintahan Soekarno,

Aisyah ke Yogyakarta bersama Muhamad Roem untuk menangani kasus ini.

Namun relasi Aisyah dengan para kliennya, memperluas hubungan Aisyah dengan

berbagai orang termasuk tokoh-tokoh besar dan pejabat pemerintahan.

Misalnya pada kasus H.Abdul Ajid, Aisyah menghadapi aparat Kodim yang

semena-mena menahan warga yang tidak mau menjual tanahnya untuk dijadikan

real estate. Akibatnya H.Abdul Ajid di panggil karena dianggap menghalangi

pembangunan. Aisyah diminta menangani kasus ini, ia bersitegang dengan

anggota Kodim dan sempat diminta untuk tidak usah mendampingi H.Abdul Ajid

dalam kasus ini, tetapi Aisyah menolaknya dan tetapi mendampingi H.Abdul

20

Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau disingkat GPII merupakan organisasi kepemudaan

yang berideoologikan Islam, didirikan pada tanggal 02 Oktober 1945 di Jakarta dengan

Harsonosebagai ketuanya. Tujuan gerakan ini adalah membela membela agama Islam dan

menentukan perjuangan pemuda Islam Indonesia, serta mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasakan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Lihat Subagio LN, Harsono

Tjokroaminoto Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah,(Jakarta; Gunung Agung, 1985) h.83. 21


43

Ajid. Karena Aisyah mempunyai relasi juga dengan peejabat Kodim akhirnya

H.Abdul Ajid di bebaskan dan tanahnya berhasil di pertahankan.

Kedekatan Aisyah dengan kalangan militer bermula dari keaktifan Aisyah di

kesatuan-kesatuan aksi. Aisyah sering di undang oleh Pangdam Amir Mahmud

untuk mendiskusikan berbagai masalah, pada saat diskusi tersebut Aisyah sering

menanggapi pernyataan Amir Mahmud. Puncaknya ketika Amir berkeinginan

untuk membentuk KOKAR Mendagri yang tidak boleh masuk partai politik

kecuali dalam GOLKAR karena menurutnya GOLKAR merupakan kelompok

karya bukan partai. PPP menentang kebijakan tersebut dan perjuangan PPP pada

saat itu di berlangsung selama bertahun-tahun.

Sikap pemerintahan Orde Lama yang sering menangkap orang-orang yang

dianggap makar lalu dibiarkan ditahan dan tidak diproses secara hukum dengan

adil menurut Aisyah sangatlah bertentangan dengan prinsip demokrasi, UUD

1945, dan norma-norma hukum membuatnya berniat mendirikan sebuah Lembaga

Pembela Hak Asasi Manusia (LP HAM) dengan rekan-rekannya seperti Anwar

Haryono, Djamaludin Datuk Singo Mangkuto, Hasim Mahdan, Haryono

Tjitrosubono, Sjarif Usman, dan lain sebagainya. Lembaga ini didirikan untuk

menegakkankeadilan dan membela hak asasi manusia dan melakukan segala

usaha untuk mengangkat martabat manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya. Meskipun dalam anggota tersebut banyak yang lebih senior dari Aisyah

tapi Aisyah yang ditunjuk menjadi ketuanya. Untuk mewujudkkan tujuan awal

berdirinya LP-HAM langkah pertama yang dimbil adalah melakukan tuntunan

untuk pembebasan para tokoh Masyumi dan PSI yang ditangkap Soekarno secara

terang-terangan. Akhirnya usaha Aisyah dan rekan-rekannya tersebut

membuahkan hasil seiring dengan dibebaskannya para tahanan seperti M.Nastir,

Muhamad Roem, Buya Hamka, Syafrudin Prawir Negara, Sutan Syahrir, dan lain-

lain.22

Tidak hanya dalam bidang hukum, pada tahun 1975 Aisyah juga aktif di

Wanita Islam. Kegiatan organisasi ini pada waktu itu antara lain mengadakan

kegiatan sosial dan pendidikan. Aisyah sempat menjadi ketua pengurus pusat

22


44

Wanita Islam sampai tahun 1985. Untuk mewakili Wanita Islam, Aisyah juga

aktif di KOWANI. Penglaman Aisyah sebagai advokat selama 28 tahun

membuatnya dipercaya menjadi ketua bidang hukum tahun 1978 sampai tahun

1988.23

KOWANI yang beerafiliasi dengan Golkar pada saat itu memiliki

kecendrungan untuk menjadikan anggota-anggotanya yang non-Golkar tidak

berkesempatan untuk menjadi ketua umum KOWANI, meskipun perarturan

tersebut tidak tertulis akan tetapi hal tersebut sudah lumrah dan manjadi budaya

pada saat itu, karena itulah Aisyah mulai merasa PPP pada saat itu sangatlah di

pinggirkan. Menrutnya, jangankan kader PPP menjadi menteri, menjadi kepala

desa juga tidak bisa. Dari sinilah ia merasa perjuangannya di PPP harustetap

dilanjutkan. Ini adalah masalah dan juga tantangan yang harus segera diselesaikan

olehnya.

Dalam organisasi seni juga ia turut berkontribusi, misalnya ketika Aisyah

aktif di organisasi HSBI yang waktu itu dikuati oleh Yunan Helmi Nasution. Pada

tahun 1979 ia juga aktif menjadi Dewan Film Nasional. Tujuan terbentuknya

Dewan Film Nasional untuk memajukan perfilman Indonesia dan membangun

insan manusia yang lebih kreatif dan maju agar bisa menjadi tuan rumah bagi

daerahnya sendiri.24

Aisyah juga aktif dalam pelestarian daerah asalnya yakni Minang. Itu

terlihat dari dibentuknya Gerakan Seribu Minang. Lembaga tersebut berdiri untk

membantu dan menggiatkan usaha-usaha dan taraf hidup orang-orang Minang

yang ada di daerah asalnya atau di perantauan.25

Setahun setalah dibentuknya Gebu Minang, dibentuklah Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh B.J Habibie. ICMI

merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keislamab dan bercirikan

kebudayaan, keilmuan. Dan kecendekiawanan. Pada saat kepemimpinan Adi

Sasono, Aisyah aktif dalam Dewan Penasihat ICMI.

23

Suara Pembangunan, “Perempuan Pejuang yang tak kenal lelah” artikel ini dikases pada

15 April 2017 dari: http://suarapembangunan.net/index.php/option=xom

_conten&view=article&id=15&limited=5 24

H.M Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.36. 25

Lembaga Gebu Minang,Panduan Musyawarah Besar III dan Semiloka Gebu Minang,

(Bukittinggi: Yayasan Gebu Minang, 2001) h.17.

45

Kegiatan Aisyah juga merambah ke bidang yang lebih luas. Tahun 1980-

10982 Aisyah menjadi Pimpinan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk

Wanita dan Keluarga yang didirikan oleh MUI bersama Humaika. Lembaga ini

bertujuan untuk membantu wanita-wanita, baik sebagai pribadi, ibu, istri, maupun

menantu yang sering mengalami masalah yang kompleks. Ia juga aktif dari tahun

1987 sampai sekarang di Badang Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan.

Dari mulai menjadi aktifis organisasi Islam di kampusnya, bahkan setelah ia lulus

ia juga aktif dalam berbagai organisasi dari mulai hukum, sosial, kesenian dan

agama.

Pembahasan pada bab tiga ini menemukan gambaran bahwa,latar belakang

keluarga dan lingkungan sosial-budaya dimana ia tumbuh dan berkembang sangat

menunjang keberhasilannya di kemudian hari. Kemampuan finansial keluarganya

yang cukup mumpuni menjadikan Aisyah Aminy mudah untuk melanjutkan

sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga tidak heran jika ia bisa

menyelsaikan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia. Kepribadiannya

yang agamis juga tak luput dari peran serta keluarga yang menanamnkan nilai-

nilai Islam sejak dini.

Selain dari itu kontribusi Aisyah Aminy dalam berbagai organisasi yang

diikutinya, merupakan hal yang paling menonjol dalam memperlacar jalannya

menuju seorang politisi perempuan. Relasi yang ia bangun dengan para akifis

organisasi yang lebih senior menjadi jembatan baginya untuk melngkah maju

menjadi seorang anggota dewan. Lalu bagaimana ia akan tetap mampu bertahan

dan konsisten menyuarakan pandangan-pandangannya di lembaga legislatif

sebagai seorang perempuan muslim dari partai Islam, akan dibahas pada bab

selanjutnya.

46

BAB IV

PERJALANAN POLITIK DAN PIMIKIRAN AISYAH AMINY

Menjadi seorang politisi perempuan melalui partai Islam bukanlah hal yang

mudah ketika berada dalam kekuasaan Orde Baru. Sebagai seorang anggota

parlemen dari partai Islam, ia mengalami berbagai kesulitan. Namun tetap

konsisten dengan berbagai pendapatnya dan mampu cukup lama berada di bangku

legislatif. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa berperan aktif di dunia politik

tanpa harus meninggalkan perannya sebagai seorang istri. Pada bab inilah akan

dibahas mengenai apa saja yang ia suarakan dari awal karirnya di partai Islam

sampai akhir jabatannya di parlemen, serta pandangannya terhadap perempuan.

A. Aisyah Aminy dari Parmusi ke PPP

Dengan naiknya pemerintahan Orde Baru banyak aktifis politik Islam yang

berharap besar terhadapnya. Petinggi Masyumi yang disudutkan dan tidak

mendapat peradilan pada saat Soekarno memimpin, agaknya berharap bahwa

pemerintahan yang baru dapat memperbaiki kondisi yang tengah dihadapi oleh

umat Islam pada saat itu. Apalagi ketika beberapa tokoh Masyumi dapat

pembebasan dari pemerintah Orde Baru, ini menjadi angin segar bagi aktifis

Masyumi untuk membangun partainya kembali yang sempat dibubarkan oleh

pemerintah sebelumnya.1 Harapan itu bukan tanpa sebab, mereka merasa sudah

ikut andil dalam keberhasilannya membasmi PKI dan pemberhentian kekuasaan

Soekarno pada masa Orde Lama. Sehingga mereka memperkirakan akan

kembalinya Islam dalam diskursus politik nasional.2

Soeharto tampil menjadi pemegang kekuasaan negara dengan

mengedepankan program pembangunan nasional. Babak baru demokrasi

Indonesia yang disebut olehnya sebagai Demokrasi Pancasila menjadi alasan

baginya untuk menjadikan pembangunan nasional sebagai fokus utama. Konflik

ideologi yang sempat terjadi pada masa Soekarno dijadikan alasan atas

1Din Syamsudin, Islam dan Politik Era Orde Baru (Jakarta:Logos,2001),h.37.

2Al-Chaidir, Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total ,

(Jakarta:Darul Falah,1998) h.32.

47

terhambatnya kemajuan pembangunan disegala bidang karena perdebatan ideologi

yang tak berkesudahan. Demokrasi pancasila dianggap sebagai koreksi total atas

sistem demokrasi terpimpin yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun sebetulnya hal tersebut dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan atas

politik ideologi yang dikendalikan penuh oleh pemerintah Orde Baru dan ini

merupakan bentuk kepentingan Orde Baru demi terciptanya stabilitas politik agar

tidak ada kekuatan yang mampu mengusik kursi kekuasaanya.

Sebab pada kenyataannya para aktifis Masyumi sangatlah diawasi dan

pemerintah Orde Baru keberatan untuk merehabilitasi Masyumi ke dalam

panggung perpolitikan Orde Baru. Harapan hanya sebatas harapan, apa yang

diperkirakan tidak bisa terwujud. Irinonya lagi kegiatan-kegiatan yang berbau

Islam sangatlah dicurigai, seperti misalnya para khatib yang akan berceramah di

masjid atau majelis taklim selalu dikontrol dan isi ceramahnya harus disensor

terlebih dahulu sebelum diberikan izin kepada aparat yang berwenang.

Itu tidak mengherankan karena ABRI sebagai pendukung Orde Baru pada

tanggal 21 Desember 1966 telah menyatakan bahwa Masyumi sama dengan PKI,

yakni sam-sama mempunyai ideologi yang ekstrim (ekstrim kanan dan ekstrim

kiri) yang berrtentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya ABRI

akan menindak tegas bagi individu atau kelompok yang menyimpang dari dua hal

tersebut.3 Dengan dalih tersebut Soeharto menolak menghidupkan kembali

Masyumi, sehingga Masyumi tidak bisa lagi menjadi partai politik yang menjadi

wadah aspirasi umat Islam. Soeharto menganggap apabila Masyumi

diperbolehkan naik lagi ke dalam kancah polik nasional itu sama saja kita

mengulang sejarah pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu Masyumi

dianggap sebagai oposisi pemerintah dan menolak pancasila.

Sebagai jalan tengahnya, Soeharto meminta agar dibuat partai baru yang

dapat menampung aspirasi umat Islam dan keluarga Bulan Bintang. Melalui

prakarsa Amal Muslimin dan Keputusan Presiden No.70 tahun 1968 Pejabat

3Faisal Ismail, Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana,

1999), h.122.

48

Presiden Seoharto mengesahkan berdirinya Parmusi tanggal 20 Febuari 1968.4

Dengan demikian muncullah partai politik baru menggantikan Masyumi.

Aisyah Aminy sejak awal terlibat dalam kepengurusan terbentuknya

Parmusi. Ia masuk ke dalam kepengurusan pusat Parmusi sampai tahun 1970.

Apalagi ketika muktamar pertama Parmusi dilaksanakan dan Muhamad Roemlah

yang terpilih menjadi ketua umum Parmusi secara aklamasi. Seperti yang sudah

dijelaskan dalam bab sebelumnya, Aisyah sangatlah dekat dengan Muhamad

Roem sehingga tidak mengherankan jika pada saat Roem memimpin ia meminta

Aisyah untuk menjadi sekretarisnya, tidak hanya dengan Roem, Aisyah juga

dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya seperti Prowoto Mangunsasmito, Kasman

Sangudimejo, Muhamad Natsir dan Rahma el-Yunusiyah. Aisyah sering

berdiskusi dengan mereka tentang banyak hal. Kedekatan dan intensnya

pertemuan-pertemuan diskusi dengan mereka secara tidak langsung berpengaruh

terhadap kepribadian Aisyah sehingga tidah heran ia menjadi anggota dewan yang

aktif di parlemen.

Saat Aisyah dipilih oleh Muhamad Roem untuk menjadi sekretarisnya,

Aisyah secara halus menolak permintaan tersebut, sebab banyak dari organisasi

lain yang juga menginginkan posisi tersebut, seperti misalnya Muhamadiyah dan

Wanita Islam yang mencalonkan anggotanya untuk menjadi sekretaris, akhirnya

Aisyah mengembalikan keputusan tersebut kepada forum dan terpilihlah

Drs.Hasbullah dari Muhamadiyah yang menjadi Sekjen mendampingi Muhamad

Roem.5

Namun campur tangan pemerintah terhadap partai ini semakin terlihat

ketika diawasinya aktifis Masyumi agar tidak mendapatkan kedudukan yang

penting di Parmusi. Misalnya ketika pengangkatan Muhamad Roem di Parmusi

dimentahkan oleh pemerintah dengan tidak memberikan clearance6 Pemerintah

bisa kapan saja mencopot-pasang Ketua Umum sesuai kemamuan pemerintah.

Sehingga seperti yang sudah direkomendasikan sebelumnya oleh pemerintah,

4 Ramly H.M Yusuf, h.47.



49

Djarnawi H dan Lukman Harun menjadi Ketua Umum dan Sekjen Parmusi.7

Namun kembali lagi kursi ini digoyang oleh pemerintah dan mengajukan Jailani

Naro sebagai Ketua Umum dengan Imran Kadir sebagai Sekjen. Ini

memperlihatkan bahwa pemerintah sangat mengintervensi parti ini, kapan saja

pemimpinnya bisa digantikan sesuai kepentingan pemerintah. Maka sejak saat

itulah banyak kelompok “penjilat” di dalam tubuh partai.8

Menurut Utrech sebagaimana yang dikutip oleh Rusli Karim, kemunculan

Parmusi tidak semata-mata karena menampung aspirasi keluarga Bulan Bintang

tetapi untuk mengekang pengaruh politik NU yang cukup besar pada saat itu,

Angkatan Darat membantu bekas pendukung orang yang bersimpati, dalam hal ini

anggota Masyumi untuk membentuk partai baru.9 Kemudian pada

perkembagannya, pemerintah juga membaca bahwa ada dukungan yang besar

terhadap Parmusi dari kalangan Bulan Bintang dan umat Islam. Dalam hal ini

pemerintah mendukung manuver politik yng dilakukan Jailani Naro dan

Sekjennya untuk melakukan pembajakan partai dan yaitu dengan menuduh

Parmusi menentang ABRI sehingga timbul kemelut dalam tubuh partai dan

kembali pemerintah menunjuk orang untuk menggantikan HM. Mintadireja

sebagai ketua umum baru. Kemudian Naro berusaha menyingkirkan kalangan

Bulan Bintang dan menarik masa pendukungnya.10

Tidak sampai disitu, strategi politik Orde Baru mendepolitiasasi setiap

kelompok-kelompok yang dianggap mempunyai potensi besar untuk menentang

pemerintah, terutama di kalangan umat Islam. Penyerderhanaan partai misalnya,

dilakukan Orde Baru untuk menjinakkan potensi politik umat Islam yaitu NU,

PSII, Perti yang difusikan pada PPP, PNI, Partai Krsiten Indonsia, Partai Katolik,

Partai Murba,IPKI difusikan pada PDI. Rencana Undang-Undang kepartaian an

7 al-Chaidir, Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total, h.32

8 M.Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik,(Yogyakarta: Tiara Wacana,

1999) h,111. 9 M.Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik,h.112.

10 Abdul Munir Mulkham, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-

1987, (Jakarta: Rajawali Cet-1,1989) h.133.

50

Golkar ini diajukan pada Desember 1974, kemudian disahkan pada 14 Agustus

1975 sebagai Undang-UndangNo.3 1975.11

Ini merupakan strategi politik yang dilakukan Soeharto untuk semakin

menjinakan partai politik Islam, serta menjadi salah satu taktik agar pemerintah

Orde Baru dapat memenangkan pemilu secara mutlak, karena dalam

kenyataannya penyederhanaan partai ini telah menimbulkan persoalan di dalam

tubuh partai itu sendiri. Pemerintah semakin mengontrol PPP dan para aktifisnya.

Sebagai satu-satunya partai Islam yang dalam perjalanannya tidak terlepas dari

konflik internal, telah mengundang campur tangan pemerintah sebagai

“penengah” antara NU dan Muslimin Indonesia, dua pendukung PPP yang

berujung pada keluarnya NU dari tubuh PPP pada tahun 1984.12

Tidak sampai disitu, pucak restukturisasi yang dilakukan pemerintah

adalah ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan

sosial dan politik. Asas Tunggal Pancasila sebagai sau-satunya asas dalam

berbangsa dan bernegara di tetapkan melalui Undang-Undang No.3/1985.

Penerapan Asas Tunggal tersebut agaknya tidak saja berlaku bagi partai-partai

politik, melainkan juga berlaku bagi semua organisasi apapun sesuai dengan nafas

Islam.13

B. Kiprah Aisyah Aminy Selama Menjadi Anggota Legislatif

Pasca Parmusi di fusi-kan ke PPP maka sudah barang tentu Aisyah Aminy

masuk ke dalam kepengurusan partai. Keaktifan Aisyah di Parmusi dan kemudian

di PPP menghantarkannya menjadi anggota MPR RI periode 1977-1987. Selama

menjadi anggot MPR yang paling menonjol dari apa yang disuarakan Aisyah

antara lain membahas tentang rancangan ketetapaan MPR No.2 tahun 1978

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, menurut fraksinya

dengan ditetapkannya hal itu menjadi Tap MPR akan menimbulkan kecendrungan

11

Muh Syamsudin, “Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru”, Jurnal Dakwah. vol.XI No.2

(Juli-Desember 2010): h.150. 12

Rusli Karim, Negara dan Peminggiran, h,152-158. 13

Faisal Ismail, Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana,

1999), h.205-207.

51

mengkaramatkan pancasila secara berlebihan dan masyarakat Indonesia

kemungkinan akan lebih mempercayai pancasila daripada agamanya sendiri.

Tetapi usaha ini gagal karena rantap tersebutsudah menjadi Tap MPR No.2 tahun

1978. F-PP melakukan walk out sebagai bentuk penolakan.

Selain itu F-PP juga menolak asas tunggal Pancasila dengan berbagi alasan,

meskipun akhirnya menerima juga demi eksistensinya. Dengan syarat bahwa

penggunaan asas hanya untuk partai. Namun hal tersebut juga tidaklah sesuai,

sebab ketika sudah masuk GBHN bukan hanya partai yang berasas tunggal tetapi

juga seluruh organisasi yang ada. Ini menimbulkan reaksi yang cukup serius di

kalangan organisasi Islam, salah satunya adalah Wanita Islam. Tapi pada

akhirnyapun Wanita Islam setuju dengan hal tersebut. Aisyah menganggap bahwa

hal tersebut adalah “kesuksesan” Soeharto dalam membuat strategi agar apa yang

diinginkannya terwujud.

Setelah periode 1978-1987 ia menjadi anggota MPR, kemudian terpilihlah

ia sebagai anggota DPR/MPR RI di Komisi II yang membidangi masalah politik

dalam negeri dan pertanahan. Di kursi inilah Aisyah Aminy mulai banyak

mengecam dan mengkritik pemerintah yang tidak sejalan dengan UUD 1945.14

Pertama, Aisyah mengkritisi soal pelaksanaan pemilu. Meskipun secara

sistem demokrasi telah di laksanakan, namun pada masa Orde Baru demokrasi

secara nilai belumlah diterapkan sepenuhnya. Itu terlihat dari kemenangan Golkar

dalam beberapa kali Pemilu. Ia berdialog dengan Mentri Dalam Negeri bahwa

seharusnya pemerintah tidak usah memaksa masyarakat untuk memilih Golkar,

karena itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945. Kebebasan

memilih harusnya dilindungi oleh pemerintah bukan malah pemerintah yang

mengharuskan masyarkat untuk berbuat tidak demokratis seperti yang sudah

dijelaskan dalam sub-bab di atas dari mulai penyederhanaan partai dan politik

sampai dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berpartai dan

berorganisasi merupakan usaha pemerintah untuk merestukturisasi partai-partai

yang bersaing dengan Golkar, khususnya partai Islam. Dalam hal ini PPP

mendapatkan situasi yang amat sulit dihadapi. Di deskriditkannya Islam oleh

14

HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.55.

52

pemerintahan Orde Baru berampak tidak hanya di panggung politik, tetapi juga

dalam aspek kehidupan lainnya. Seperti yang juga dikritisi oleh Aisyah

Aminy,banyak kader PPP yang dipersulit untuk mengambil rapor anaknya di

sekolah. Padahal sesungguhnya hal ini tidak sangkut pautnya dengan dunia

politik. Jika dalihnya adalah agar stabilitas politik tetap terjaga, lantas apa

hubungannya antara tetap terjaganya situasi dan kondisi politik dengan rapor

anak. Aisyah Aminy sangat tidak bisa menerima perlakuan pemerintah yang

dianggapnya berlebihan ini.15

Hal ini juga berpengaruh terhadap kedudukan kader-kader PPP yang berada

di Pemda tingkat II, mereka di bersihkan sampai ke tingkat desa. Bahkan yang

hanya sebatas simpatisan PPP juga di teror oleh sejumlah orang. Menurut Aisyah,

ini merupakan cara pengerdilan dari pemerintah terhadap PPP. Seperti apa yang

sudah dijelaskan di bab II, pembersihan atas kampanye yang dilakukan PPP di

tingkatan desa juga di tentang oleh Aisyah. Masyarajat desa di khawatirkan akan

terlibat konflik jika ada partai politik yang memasuki ranah pedesaan sehingga

menganggu keamanan dan menjadi beban ABRI. Hal tersebut kemudian di bantah

oleh Aisyah, berdasarkan fakta kampanye tahun 1955 ada banyak partai politik

yang berkampanye di desa-desa dan dibebaskan untuk berargumen dan bahkan

mengkritisi partai lain. Seperti Masyumi yang mengkritisi PKI, namun tidak ada

konflik apapun. Masyarakat tidak terlibat konflik fisik dengan masyarakat lain

yang bertentangan secara pemikiran dan perbedaan hak memilih. Aisyah menjadi

semakin yakin bahwa peralangan berkiprahnya partai di desa-desa merupakan

strategi rezim Soeharto untuk memangkas masa partai lain selain Golkar di desa-

desa. Buktinya Golkar masih saja berseliweran di desa-desa melalui kegiatan PKK

misalnya, sementara partai lain di larang. Sehingga ini merupakan alasan

pemerintah untuk tetap menjaga kekuasaan agar tetap utuh. Alasan stabilitas

politik inilah yang dipakai untuk membuat Undang-Undang Subversif yang sudah

sejak lam di teentang oleh F-PP, peralangan ini dalam rangka mempertahankan

kekuasaan bukan keamanan.16

15

HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.58 16


53

, Selanjutnya yang di soroti Aisyah selama periode ini adalah mengenai

GBHN. Pada masa Orde Baru GBHN menjadi salah stau tema yang amat penting

diperbincangkan. Pada prosesnya Aisyah sering di undang oleh sekjen

Wanhamkamnas untuk merancang GBHN yang nantinya akan disampaikan

Presiden ke MPR. Aisyah berusaha keras menuangkan gagasannya ke dalam

GBHN. Namun Aisyah menemukan berbagai kesulitan dalam proses penuangan

ide-idenya. Jika di terimpun itu hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum

saja.17

Kedua, Aisyah menyoroti masalah GBHN. Materi GBHN adalah trilogi

pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Sementara F-PP ingin

menitikberatkan pada pemerataan tetapi pemerintah menekankan keapada

pertumbuhan yang didukung oleh stabilitas. Pada kenyataannya pertumbuhan

hanya memfokuskan di daerah pulau Jawa saja dan ini sangat kontras dengan apa

yng terjadi di daerah-daerah. Pembangunan sarana ekonomi kurang di perhatikan,

jalan dan penunjang sarana ekonomi belum cukup. Misalnya hal kecil yang terjadi

di daerah Sumatera Barat, Djamaludin Malik pernah berupaya mendirikan indutri

tekstil di Sumatera Barat, tetapi tidak berlanjut karena prasarana yang tidak

memadai. Suatu ketika menjelang Pemilu didirikan tiang listrik di desanya,

kemudian PPP memperoleh suara terbanyak pada Pemilu tersebut dan tiang listrik

yang sudah di pasang kemudian dicabut kembali. Hal kecil seperti ini saja sangat

dipolitisi oleh pemerintahan saat itu, Aisyah merasa lucu sekaligus menyakitkan

melihat hal ini terjadi.18

Ketiga, Aisyah mengangkat masalah transmigrasi. Masih berhubungan

dengan pemerataan pembangunan. Apa yng tertuang di materi GBHN yang

menekankan pada pertumbuhan yang di dukung oleh stabilitas tidak serta merta

bisa dilaksanakan tanpa pemerataan pertumbuhan. Sentralisasi pebangunan di

pulau Jawa menurut Aisyah seperti gula yang dikerumuni semut. Atau seperti

lampu yang dikejar dan diburu laron. Oleh karennya, program transmigrasi tidak

akan berhasil dilaksanakan jika penduduk yang dikirim ke luar Jawa lebih sedikit

17

Wawancara Pribadi dengan Aisyah Aminy. 18


54

daripada penduduk yang berdatangan ke pulau Jawa. Menurut Aisyah hal itu

disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

sehingga Jawa menjadi pulau yang menjanjikan untuk mengadu nasib orang-orang

di daerah dan terjadilah kesenjangan antar masyarakat.19

Ke-empat Aisyah bersama fraksinya mengangkat gaji pegawai negeri sipil

yang rendah. Gaji kecil jelas tidak akan memenuhi kebuutuhan keluarga, inilah

salah satu penyebab korupsi. Masalah ini dibicarakan dengan pemerintah namun

tetap saja tidak pernah berhasil. Kebocoran dana pembangunan karena KKN yang

mencapai 30% juga diingatkan olehnya namun Aisyah merasa pemerintah

menganggap serius persoalan korupsi ini. Dengan dalih bahwa, jika ada

kebocoran 30% dana pembanguunan maka negara akan bangkrut. Jadi pemerintah

terkesan “menggampangkkan” hal ini,akibatnya korupsi teruslah berjalan dan

sudah menjadi budaya yang sulit di musnahkan.

Satu lagi maslaah korupsi yang ia kritisi adalah besarnya gaji pegawai

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang cukup besar dibandingkan dengan

pegawai negeri lainnya. Ini tentu tidak hanya menimbulkan kecemburuan tetapi

juga menimbulkan langkah yang menyimpang diantara mereka.

Ke-lima, masalah pertanahanan yang tidak kalah pentingnya. Dengan dalih

“demi kepentingan umum” pemerintah mengambil paksa tanah milik warga

tanpaganti rugi. Aisyah kemudian mempertanyakan maksud demi kepentingan

umum, dan demi kepentingan umum siapa. Misalnya, tanah milik warga cimacan

Jawa Barat di paksa untuk menjadi lapangan Golf tanpa ganti rugi yang jelas dan

kasus yang sama terjadi di Pulau Bintan. Pertanahan menjadi masalah seirus kala

itu, bahkan sampai Aisyah menjadi anggota Komnas HAM tahun 1993. Demi

pembangunan daerah pemerintah merampas tanah milik warga dan dijadikan

bangunan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah seehingga banyak di

kritisi namun tetap saja belum ada jalan keluar yang mendasar dari pemerintah.20

Pada tahun 1992, Aisyah kembali terpililh menjadi angggota DPR/MPR RI

bahkan dipercaya menjadi ketua komisi I yang membidangi pertanahan,

19

HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.66. 20


55

keamanan, luar negeri dan penerangan. Bahkan pada 1997 ia kembali dipercaya

menjadi ketua komisi I. Ini merupakan pencapaian yang memberikan kesan

tersendiri bagi Aisyah karena sebelumnya tidak pernah ada seorang perempuan

yang menjadi ketua komisi I DPR RI. Apalagi perempuan tersebut datang daru

partai Islam. Ruang geraknya terbatas apabil aberasal daru partai Islam. Pada sata

itu perempun yang berada di pemerintahan dikesankan hanya bisa membidangi

aslaah peranan wanita, sosial, kesehatan, pendidikan dan agama. Kemudian

Aisyah tampil sebagai seorang politisi muslim dari partai Islam yang

menghilangkan kesan tersebut.

Pada masa di komisi ini, banyak kritik, gugatan dan juga saran yang

dikemukakan oleh Aisyah. Pertama, tentang tindakan represif ABRI. Tempat

hiburan yang di-backing oleh pejabat atau aparat keamanan, tempat hiburan

dijadikan sebagai tempat pengedaran narkoba, sert Undang-Undang yang bisa

disalahgunakan untuk kepentingan penguas. Misalnya Undang-Undang Pers

khususnya peraturan Menteri Penerangan No.01 tahun 2984 yang dapat

mematikan media massa dan peratiran pemerintah tentang Undang-Undang

perfileman yang bisa mempersulit sineas perfileman di Indonesia.21

Kedua, bidang luar negeri juga ia kritisi karena kurang aktifnya para

diplomat Indonesia di luar negeri. Menurut Aisyah hal itu karena kurangnya

rekrutment, pelatihan dan pendidikan bagi calon diplomat khususnya dalam

meenangani tenaga kerja wanita yang sering mengalami perlakuan yang tidak

manusiawi majikannya. 22

Ketiga, apabila ia berkunjung ke daerah-daerah banyak menerima keluhan

dari masyarakat tentang kinerja para penegak hukum. Menurutnya banyak sekali

penegak hukum yang melakukan penyimpangan hukum oleh aparat hukum utu

sendiri, misalnya polisi, jaksa, hakim dan bahkan pengacara. Perkara hukum

sering diselesaikan dengan uang, sehingga sudah menjadi sangat berbudaya.23

21




HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.3.al 71.

56

Setelah tidaklagi meenjadi komisi I pada periode 1999-2004 Aisyah

dipercaya menjadi sebagai wakil ketua panitia Ad Hoc II Badan Pekrja MPR yang

mempersiapkan rancangan ketetapan-ketetapan selain GBHN dan perubahan

UUD 1945.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru TAP MPRS No XX/MPRS/1966

sebagai landasan penyusunan peraturan perundang-undangan menimbulkan

kerncuan pengertian dan penafsiran. Kerancuan ini dimanfaatkan oleh penguasa

untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karenan dalam siding tahunan MPR RI 7-18

Agustus 2000, MPR menghasilkan TAP MPR RI No.III/MPR2000 tentang

sumber hukum dan Tata Aturan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 2

TAP ini dijelaskan tentang Tata Urutan Perundang-udangan sebagai pedoman

pembuatan hukum di bawahnya. Tata urutanya adalah Undang-Undang Dasar

1945, ketetpan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan

Daerah.24

Dengan TAP ini sesuai dengan pasal 4 TAP RI No.III/MPR/2000

dinyatakan bahwa “sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini,

maka aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan

hukum yang lebih tinggi”.

Hal ini sempat di perdebatkan di tengah-tengah masyarakat, namun Aisyah

berpendapat Perpu berada di bawah Undang-Undang dengan alasan pertama,

proses pembuatannya berbeda karena Undang-Undang dibuat oleh DPR dan

pemerintah sementara Perpu hanya dibuat oleh pemerintah. Kedua, perpu harus

mendapatkan persetujuan pemerintah jika ditolak ya harus dicabut. Ketiga, bila

status Perpu persis sama dengan Undang-Undang maka akan menimbulkan

kepastian hukum karena Undang-Undang sewaktu-waktu dapat diubah.25

TAP MPR lain yang dihasilkan pada Sidang Tahunan 2000 adalah TAP

tentang peran TNI dan polri. Akibat penggabungan TNI dan Polri terjadi tumpang

tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan

peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan

24

.HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h.3.al 71. 25

HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas,h.80.

57

keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan pelayan masyarakat. Serta

peran sosial politik yang sesuai dengan dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya

penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah kita membahas mengenai apa saja yang disoroti Aisyah Aminy

seama menjadi anggota legislatif, selama hampir tiga periode ternyata

diperjuangkan lagi pada masa reformasi. Lewat siding istimewa MPR 1998

sehingga kemudian berhasil diyakini sebagai kebenaran bersama adalah sebagai

berikut:

1. Rantap tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.

2. Rantap tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1983 tentang

Referendum.

3. Rantap tentang Perubahan dan tambahan atas Ketetapan MPR RI

No.1/MPR/1998 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

4. Rantap tentang Pencabutan Ketatapan MPR RI No.II/MPR/1998 tentang

Garis Bsar Haluan Negara.

5. Rantap tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.III/MPR/1998 tentang

Pemilihan Umum.

6. Rantap tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.V/MPR/1998 tentang

Pemberian Tuga sdan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris

MPR dalam rangkapenyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

sebagai Pengalaman Pancasila.

7. Rantap tentang Pemilihan Umum.

8. Rantap tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia.

9. Rantap tentang Demokrasi Ekonomi.

10. Rantap tentang Penugasan kepada Presiden untuk Melaksanakan Program

Penyelamatan, Rehabilitasi, dan Stabilitasi Kehidupan berbangsa dan

Bernegara.

58

11. Rantap tentang Penugasan Kepada Presiden untuk memerika Kekayaan

Mantan Presiden Soeharto dan Pejabat Pemerintah Negara beserta keluarga

dan krooni-kroninya.

12. Rantap tentang hak asasi manusia.

Apa yang selalu diperjuangkan F-PP dahulu akhirnya mendapatkan

angina segar setalah rezim Soeharto tumbang. Beberapa yang di sarakan

akhirnya dapat benar-benar disuarakan dan diyakini menjadi kebenaran

bersama.

C. Perempuan dalam Pandangan Aisyah Aminy

Sebagai seorang politisi perempuan, selama hampir 17 tahun malang

melintang di dunia perpolitikan Indonesia, tentu banyak pengalaman yang

melahirkan pemikiran-pemikiran yang dituangkan ke dalam setiap tindakan-

tindakannya. Perjalanannya dari masa kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde

Baru sampai masa reformasi sudah dilalui. Ia juga banyak mencermati betul apa

yang seharusnya dipebaiki dalam sistem pemerintahan Indonesia, itu tertuang

dalam sebuah karya yang berjudul “Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945 sampai

masa reformasi” di dalam buku tersebut ia menuliskan keadaan yang terjadi

dalam tubuh legislatif dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi dan juga

mengkritik apa yang menurutnya tidak sesuai dengan Undang-Undang dan

kepentingan masyarakat banyak. Tidak hanya dalam buku tersebut, bahkan dalam

beberapa kesempatan sebagai seorang perumus kebijakan di lembaga legislatif,

Aisyah juga sering menyuarakan berbagai pendapatnya apabila menurutnya apa

yang dilakukan pemerintah sudah tidak berpihak terhadap kepentingan

masayarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Berikut beberapa

pandangan Aisyah Aminy:

A. Perempuan dan Islam

Menurut Aisyah Aminy, perempuan sangat mulia dalam ajaran agama

Islam. Adanya hadist Nabi “Surga ada di telapak kaki ibu” merupakan isyarat

tentang peran dan fungsi perempuan sebagai penerus kehidupan manusia dan

59

orang yang akan mencetak generasi penerus bangsa dan negara. Menjadi seorang

perempuan tidak hanya mengenai melahirkan, menyusui dan mengurus suami

akan tetapi membentuk anak manusia yang akan merajut bangunan peradaban

manusia. Oleh sebab itu, di dalam Islam diajarkan bahwa pada saat seorang ibu

sedang mengandung seorang bayi dianjurkan untuk mengkonsumsi maknana yang

halal dan baik bukan yang bergizi. Itu sebabnya makanan yang halal dan baik

akan mempengaruhi anaknya dalam beramal shalih dikemudian hari. Sehingg

ibulah yang pertama kali menanamkan nilai-nilai luhur kepada seorang

anak.Dengan demikian menjadi seroang permpuan, harus mempunyai pendidikan

yang baik. Aisyah Aminy mengutip hadist Nabi tentang jawaban Nabi atas

pertanyaan siap tentang seharusnya di hormati dan jawaban Nabi selama tiga kali

adalah Ibu, baru seteah itu bapak.

Dalam pandangannya, ini menandakan bahwa kedudukan perempuan

dalam Islam sangatlah di hormati. Seorang perempuan harus menjadi pendidik

yang baik terhadap anak-anaknya, karen yang dipertaruhkan adalah generasi muda

penerus bangsa.

Namun ada banyak penafsiran ayat al-Qur‟an yang dipahami dengan tidak

komperhensif namun sudah menyebar luas dan menjadi sebuah presepsi yang

menimbulkan kontruksi sosial masyarakat atas rendahnya perempuan disbanding

dengan laki-laki. Aisyah Aminy kemudian mengutip salahsatu ayat al-Qur‟an

yang mengatakn bahwa “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan” dan kata

pemimpin yang terkandung dalam ayat tersebut diartikan sebagai pemimpin dalam

segala bidangkehidupan. Menurut Aisyah Aminy:

“Interpretasi semacam ini pada gilirannya amenggiring umat kepada pemaknaan umum bahwa

kaum laki-laki adalah pemimpin dan superior yang pendapatnya tidak bisa ditentang, ayat al-

Qur‟an juga sering digunakan sebagai basis legitimasi pensubordinasian perempuan ini adalah

dalam hal warisan dan budaya”26

26


60

Jadi,berbagai penafsiran yang sudah banyak mencokol di kepala masyarakat

umum menjadi salah satu patokan bahwa perempuan berada jauh di bawah laki-

laki. Sementara menurut Aisyah, kata “pemimpin” dalam hadist tersebut banyak

penafsiran lainnya yang berpendapat bahwa kata pemimpin itu bukan dalam

segala bidang. Aisyah menganggap bahwa perempuan di dalam Islam sangatlah

dimuliakan, derajat perempuan terutama ibu juga sangat tinggi. Jadi perempuan

dan laki-laki dapat hidup berdampingan di ranah publik tanpa saling ingin merasa

ditinggikan satu sama lain karena perbedaan jenis kelamin.

B. Perempuan dan Politik

Menurutnya demokrasi tanpa kehadiran perempuan tidaklah dapat dikatakan

sebagai sebuah demokrasi. Wujud demokrasi merupakan keikutsertaan perempuan

dan laki-laki untuk menentukan kebijakan bangsa dan negaranya. Meskipun

keikutsertaan tersebut tidak selamanya dapat diikuti secara langsung oleh setiap

warga negara, namun ada lembaga perwakilan yang bertugas menyampaikan

aspirasi rakyat. Tapi dalam hal tersebut, keterwakilan perempuan di ranah

pemerintahan di rasa Aisyah masih sangatlah rendah. Padahal posisi penentu

kebijakan bagi wanita saat ini sangat penting dalam menentukan kehidupan

bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.27

Menurut penulis, Aisyah membagi dua hal yang menyebabkan rendahnya

keterwakilah perempuan di ranah pemerintahan. Pertama, Aisyah melihat

ketimpangan ini salah satu faktornya adalah budaya. Adanya adat pingitan untuk

para perempuan seperti yang tergambar dalam buku “Habis Gelap Terbitlah

Terang” atau budaya “kawin paksa” yang menjodohkan seorang gadis dengan

seorang laki-laki yang tidak dikenalnya seperti dalam novel “Siti Nurbaya”

demikian juga dengan sasanti yang sering diucapkan “suorgonanut neroko katut”

bagi para isteri serta kodrat yang diartikan mengurus wanita untuk hamil,

melahirkan, menyusui dan mengurusi rumah tangga telah mengkondisikan wanita

untuk tinggal di rumah dan kemudian terbentuklah pandangan bahwa peran dan

fungsi wanita hanyalah mengurus rumah tangga. Itu salah satu penyebab

27


61

mengapa masih rendahnya tingkat keterwakilah perempuan di lembaga

pemerintahan.28

Dalam pandangan Aisyah Aminy, perempuan bisa melakukan berbagai

tugas di luar kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu. Misalnya menjadi

seorang politisi, guru, karyawan, atau apapun yang bisa membuat potensi

perempuan dapat diberdayakan di tengah masyarakat.29

Tapi itu bukan berarti

perempuan harus meninggalkan tugas domestiknya. Misalnya menjadi seorang

politisi perempuan, ia menceritakan bahwa ia bisa mengatur waktu antara

mengurus rumah tangga dan menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota

legislatif. 30

Hal itu kemudian mematahkan pandangan bahwa perempuan yang

bekerja di luar rumah tidak dapat lagi mengurus rumah tangga.

Kedua, pandangan bahwa dunia politik adalah dunia yang kejam dan kotor,

tidak sesuai dengan sikap perempuan yang lemah lembut dan anggun juga

mengasumsikan bahwa politik adalah dunia yang tidak cocok dengan kepribadian

seorang perempuan. Hal tersebut sangat bertolakbelakang dengan image

perempuan. Selama ini keengganan-keengganan pada wanita untuk aktif di arena

politik mungkin disebabkan karena praktek-praktek yang kurang baik dan

khawatir akan berimbas pada kehidupan keluarganya. Padahal menurutnya

Sehingga perempuan menjadi tidak tertarik dengan politik dan memilih untuk

tidak menjadi seorang politisi. Sedikitnya dua hal tersebut yang masih menjadi

penyebab tidak sejajarnya antara peran laki-laki dan perempuan dalam pandangan

Aisyah Aminy di Indonesia. Ia juga mengatakan

“Saat ini perempuan harus lebih maju dibandingkan dahulu, perempuan era ini dan harus

menempati posisi strategis di dunia politik”31

Meskipun berbagai upaya terobosan terus dilaukan untuk meningkatkan

peranan pemberdayaan perempuan, contohnya seperti yang tercermin dalam

GBHN, BAB IV, Pola umum Pelita ketiga tentang peranan wanita daam

pembangunan melalui Tap MPR No. IV/MPR/1978 yang mengandung arti

28


HM.Yusuf, Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, h. 113. 30


Wawancara Pribadi dengan Aisyah Aminy.

62

perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria

untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan dan pembinaan manusia

Indonesia.32

Kemudian diimplementasikan oleh pemerintah era Orde Baru dengan

diangkatnya seorang Mentri Muda Urusan Peranan Wanita denga tugas dan

kewajiban untuk mengkoordinir dan membina usaha usaha peningkatan peranan

dan partisipasi wanita dalam segala bidang pembangunan. Dengan upaya-upaya

untuk mncoba memberdayakan permpuan terlihat adanya paradigm dalam

menyikapi masalah gender. Apalagi seiring dengan diangkatnya tema-tema

emansipasi wanita, tidak heran jika pada saat ini sudah banyak perempuan-

perempuan dalam bidang sosial ekonomi khususnya dalam lapangan kerja kaum

perempuan sudah banyak memasuki lapangan pekerjaan yang dahulunya

dimonopoli oleh laki-laki. namun tenaga kerja permepuan hanya terbatas pada

tingkat menengah dan rendah adapun level yang lebih tinggi tetap di dominasi

oleh laki-laki.33

Oleh karenanya, ketika masa reformasi tiba dan muncul seorang Megawati

Soekarno Putri sebagai seorang Presiden Aisyah Aminy sangatlah mendukung hal

tersebut meskipun ini bertentangan dengan sikap PPP yang bersikap tidak setuju

terhadap adanya Presiden perempuan. Sebagai seorang perempuan tertentu ia

menganggap ini adalah sebuah kemjuan bagi kaum perempuan di Indonesia.34

Dalam hal ini, penulis mengkategorikan Aisyah Aminy ke dalam politisi

perempuan muslim yang moderat ketika berada di ranah pemerintah untuk

menyuarakan apa yang menurutnya pantas untuk diperjuangankan. Hanya saja

pada saat yang sama perannya tersebut masih dalam koridor peran domestik yang

mereka emban. Itu terlihat dari pernyataanya bahwa perempuan tidak harus

meningalkan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga.

Aisyah Aminy telah memudarkan asumsi bahwa perempuan harus

meninggalkan peran domestiknya sebagai seorang ibu dan istri apabila ingin aktif

di ranah publik. Menurutnya tetap menjalankan peran domestik dan terus

32



Wawancara Pribadi dengan Bachtyar Chamsyah.

63

mengembangkan potensi di ruang yang lebih luas bisa dilakukan oleh setiap

perempuan.

Sebagai seorang perempuan dan dari partai Islam, ternyata tidak serta merta

membuat Aisyah Amini menyuarakan soal keadilan dan hak-hak perempuan, serta

tidak semua pendapatnya berbasiskan Islam sebagaimana agama yang dianutnya,

tapi gagasannya selalu dilontarkan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Itu

artinya, meskipun sebagai seorang perempuan, ia tidak merepresentasikan gerakan

atau pandangan feminis namun ia seorang feminis muslim. Sehingga yang

diperlihatkan dari Aisyah adalah kiprahnya sebagai seorang anggota parlemen

perempuan muslim dari partai Islam. Secara tidak langsung ia menjadi tonggak

bagi perempuan muslim di ranah perpolitikan Indonesia.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah perjalanan karir politik Aisyah Aminy beserta

pemikirannya. Meski ia bukanlah satu-satunya perempuan yang aktif di

kancah perpolitikan Indonesia, namun sikapnya sebagai seorang politisi

perempuan muslim yang konsisten, serta pengalamannya di berbagai

organisasi mampu membawanya bertahan selama tujuh belas tahun di dunia

parlemen bahkan menjadi salah satu tokoh penting di partai Islam. Meskipun

jabatan yang diembannya tidak setinggi kaum laki-laki yang mendominasi

ranah politik tetapi ia membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing di

tengah dominasi laki-laki tanpa melupakan peran domestik yang di

embannya. Oleh karena itu, penulis memiliki temuan sebagai berikut:

1. Lingkungan keluarga, sosial dan ekonomi sangat berperan menunjang

keberhasilannya sebagai seorang politisi. Paling tidak ada tiga hal yang

melatarbelakangi Aisyah Aminy menjadi seorang yang berhasil sebagai

politisi perempuan yang religius. Pertama, keluarganya sudah menanamkan

nilai-nilai Islam sejak dini sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi

sosok yang religi. Kedua, keadaan ekonomi keluarganya yang mumpuni

telah membuatnya menjadi seorang sarjana hukum, hal itu tidak

mengherankan karena ayahnya adalah seorang pedagang terkemuka di

Padang Panjang. Ketiga, keaktifannya di berbagai organisasi juga menjadi

ciri yang paling dominan dalam menghantarkan karirnya. Hubungan yang

dibangun dengan para seniornya diberbagai organisasi telah menjembatani

ia untuk bisa masuk dan berkiprah di ranah politik.

2. Sebagai seorang politisi perempuan dari partai Islam, ia tidak melulu

menyatakan pendapat berdasarkan ide-ide keislaman. Pendapat yang selama

ini ia suarakan selalu berbasis pada UUD 1945 dan Pancasila. Hal tersebut

wajar saja dilakukannya karena sangat sesuai dengann keadaan pada masa

Orde Baru. Politik yang digunakan pemerintah Orde Baru bukanlah politik

65

keagamaan tetapi mengutamakan politik kebangsaan yang sekuler. Selain

dari pada itu, Aisyah juga tidak banyak menyuarakan pendapatnya tentang

hak-hak perempuan. Kondisi pada masa Orde Baru memang mendorong

perempuan untuk tidak aktif di ranah publik terutama di bidang politik. Jadi,

sebagai perempuan muslim ia bukanlah orang yang secar avokal

menyuarakan hak-hak perempuan tetapi ia menjadi model yang secara tidak

langsung merepresentasikan perempuan muslim yang cukup berhasil

menjadi politisi perempuan dari partai Islam pada masa Orde Baru dan

reformasi.

3. Pemikirannya mengenai perempuan dan politik . perempuan bisa melakukan

berbagai tugas di luar kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu.

Misalnya menjadi seorang politisi, guru, karyawan, atau apapun yang bisa

membuat potensi perempuan dapat diberdayakan di tengah masyarakat. Tapi

itu bukan berarti perempuan harus meninggalkan tugas domestiknya.

Misalnya menjadi seorang politisi perempuan, ia menceritakan bahwa ia

bisa mengatur waktu antara mengurus rumah tangga dan menjalankan

tugasnya sebagai seorang anggota legislatif. Dalam hal ini ia setuju bahwa

perempuan harus mampu berada di ranah publik. Aisyah Aminy menjadi

model yang mendobrak paradigma lama bahwa perempuan bisa berkarir di

luar rumah tanpa meninggalkan peran domestiknya. Ia menginisiasi secara

tidak langsung bahwa perempuan mampu aktif di ruang publik. Menjadi

seorang politisi yang menjabat cukup lama, bahkan menjadi salah satu tokoh

penting di partai politik Islam.

B. Saran

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyarakan beberapa hal yang

sekiranya dianggap penting, sebagai berikut:

1. Perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai tokoh-tokoh perempuan

muslim Indonesia. Agar peneliti selanjutnya tidak kesulitan mencari

literatur.

66

2. Perlu riset yang mendalam mengenai peran polik perempuan di

Indonesia,karena tidak banyak sumber mengenai hal tersebut.

3. Perlunya riset mengenai seberapa besar kontribusi perempuan muslim yang

duduk di ranah pemerintahan.

Wallohu‟alam bis showab.

67

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

cet. Ke-2 1999.

Alim, Saadah Minangkabau Beberapa Cukilan dari Kehidupan Masyarakat,

dalam Maria Ulfah Subadio, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia

Bunga Rampai Tulisan-Tulisan. Gadjah Mada University Press: 1986.

Aminy, Aisyah. Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004. Jakarta:Yayasan

Pancur Siwah,2004.

Andik,Wahyun Muqoyyid, “Feminisme Islam: Prespektif Islam Kontemporer.”

Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang, Wahana Akademia,

vol. 15, no. 2, Oktober 2013.

Asfar,Muhamad “Wanita dan Politik Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami”

dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, Jakarta: LP3S, 2002.

Azis, Asmaeni Feminisme Profetik, Yogjakarta:Kreasi Wacana, 2007.

Budiarjo,Miriam Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: GramediaPustaka, 2003.

Burhanudin,Jajat ed., Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: Gramedia

Pustaka,2002.

_____________, dan Oman Faturahman,.ed Tentang Perempuan Isam, Wacana

dan Gerakan, Jakarta: Gramdia Pustaka.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimantion against Women”,

Comitte on the Elimination of Desceimination Against Women:United

Nation, 02 Agustus 2000.

Effendy, Bachtyar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik

Politik di Indonesia. Jakarta : Paramadina 1998.

Fakih, Mansour Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995.

Fenita, Agustina.ed, 100 Great Women yang Menginspirasi Dunia, Yogyakarta:

Jogja Bangkit Publisher, 2010.

Gemble,Sarah ed., Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme atau The

Routledge Companion to Feminism and Postfeminism Yogyakarta:

Jalasutra, 2010.

Gottschalk, Louis Mengerti Sejarah, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto.

Jakarta: UI Press 2008.

H.M Rasyidi, Koreksi terhadap Drs.Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi.

Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

H.M.Yusuf, Ramli, ed., Aisyah Aminy Dedikasi Tanpa Batas, Jakarta:LASPI,

2002.

68

Hannam,June Feminism (Newyork: Pearson Education Limited, 2012.

Hasan, Riffat dan Fatima Mernisi. Setara di Hadapan Allah, Yogyakarta: LSPA,

2010.

Indiah, Ruth Rahayu, Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan

sejak 1980-an, dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru,

Jakarta: LP3S, 2002.

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. Yogya: Tiara Wacana Yogya, edisi ke-2 2003.

Lembaga Gebu Minang, Panduan Musyawarah Besar III dan Semiloka Gebu

Minang, Bukittinggi: Yayasan Gebu Minang, 2001.

LN, Subagio Harsono Tjokroaminoto Mengikuti Jejak Perjuangan Sang

Ayah,(Jakarta; Gunung Agung, 1985.

Majid, M.Din dan Johan Wahyudi. Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar.

Jakarta:Kencana, 2014.

Muchtar,Yanti Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru,

Jakarta:Institut Kapal Perempuan 2016.

Nugroho, Taufiq. Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila,

Yogyakarta: Padma Cet.1, 2003.

Puspitawati,Herlen Konsep, Teori dan Analisis Gender.Bogor: PT IPB Press,

2013

Reeve,David Golkar of Indonesia: an Alternative to Party System,

Singapura:Oxford University Press

Rifa‟i,Nurlena “Muslim Women In Indonesia‟s Politics an Historical Examination

of the Political Career of Aisyah Aminy”, Thesis Master Institute of Islamic

Studies McGill University Montreal,Canada 1993.

Rittzer, George. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan

Terakhir Post Modrnisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012.

Saptari, Ratna dan Bridge Holttzer. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial .

Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Sastriyani, Siti Hariti,ed. Gender and Politics, Pusat Studi Wanita Universitas

Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, 2008.

Sihite, Romani Perempuan Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Raja Grafindo,

2007.

Subhan, Arief Prof.Zakiah Daradjat: Pendidik dan Pemikir dalam Jajat

Burhanudin.,Edt Ulama Perempuan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka,

2002

Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi

1908-1945,(Yogyakarta: PustakaPelajar, 1994).

69

Suryakusuma ,Julia Seksualitas dalam Pengaturan Negara, dalam Perempuan

dan Wacana Politik Orde Baru, Jakarta:LP3S,2002.

Thaba, Abdul Azis. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Jakarta : Gema

Insani Press, 1996.

Tokoh Indonesia, “Perempuan Baja Vokalis Senayan”. Artikel ini diakses pada 14

April 2017 dari http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-

ensiklopeedia/348-peerempuan-baja-vokalis-senayan.

Umar, Nasarudin. Teologi Gender: Antara Mitos dan Kitab Suci. Jakarta: Pustaka

Cicero,2003.

Vreede-De, Cora Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian.

Depok:Komunitas Bambu,2008

Women Research Institute, “Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi

Indonesia, Studi Kasus: Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang dan

Lombok”,Afirmasi, vol.02 Januari, 2013.



70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

71

Lampiran 1: Karya Aisyah Aminy

Lampiran 2: Biodata Aisyah Aminy sebagai anggota legislatif

72

Sumber:

Buku Kenangan Anggota DPR/MPR RI TAHUN 1987-1992

Lampiran 3: Wawancara dengan Aisyah Aminy

73

Lampiran 4: Wawancara dengan Bachtyar Chamsyah

Lampiran 5: Majalah Tokoh Indonesia yang memuat AisyahAminy

74

Transkrip Wawancara

Wawancara I

Narasumber: Aisyah Aminy

Pertanyaan :Buku saya itu sudah pernah baca?

Jawaban :sudah

Pertanyaan :Udah memahami tuh? jadi itu adalah pendapat-pendapat saya

mengenai bagaimana peranan DPR-DPR dulu

Pertanyaan :dari masa sukarno sampai era reformasi yah kalau gak salah

didalam buku itu yah?

Jawaban :sampai 2004

Pertanyaan : ibu kan Sebagai Perempuaan , Bahkan Pernah Menjadi Ketua

Komisi I DPR dan Itu Dominasi nya itu Laki-Laki pada saat itu.

Gimana bu kesuliatan nya gimana bu ??

Jawaban :saya melihat Begini, yang penting kalau sudah memikirkan

sesuatu, kita arus tekuni betul, sampai menguasai masalahnya

kalauau kita sudah menguasai Berarti kita sudah bisa

Mengembangkan apa yang perlu kita perlukan, misalnya saya

pertama kali jadi anggota DPR tuh, dalam masih zaman Sukarno

oeau pindah ke Suharto kan ,nah itu berarti saya harus menguasi

apa sih DPR itu ? itu yang perlu kita kuasai .kadang-kadang orang

jadi anggota DPR tapi tidak memahami apa sih DPR, lalu sampai

disana cuman denger-denger aja,nah itu yang harus dikuasai,

seseorang yang mendalami yang masuk pada suatu Bidang dan

ingin menguasai dia harus pelajari apa sih bidang itu. Saya dulu

sebelum jadi Anggota DPR saya adalah advokat saya adalah

Pengacara, saya menguasai betul ,bagaimana menjadi pengacara ,

lalu apa yang harus saya perjuangkan segala macam. Dan itu

alhamdulliah selama saya menjadi advokat mulai tahun 60, saya

menjadi advokat itu bersama dengan pak. Rum Beliau adalah

seorang advokat ulung yang agung beliau itu pernah menjadi

75

menteri sebelum nya lalu beliau itu punya kantor lalu kakak saya

kenalan dengan beliau lalu menyampaikan saya punya ade dia

kepingin menjadi,bergabung dengan pak rum untuk bisa menjadi

pendamping bapak nah pada waktu itu lah saya langsung

mendalami bagaimana menjadi advokat itu.saya diajak pak. Rum

untuk menghadiri sidang pertama yang dihadiri oleh pak rum yang

penting itu adalah saya masih inget orang nya lupa nama nya yang

dulu pernah menjadi jaksa agung tau gak? tokoh masyumi,ga kenal

dengan tokoh-tokoh masyumi yah? kasmanjadi dituduh oleh

sukarno orang yang tidak sejalan dengan sukarno pikiran nya,jadi

dia diadli di jogja saya diajak oleh pak rumdan asya dipelakukkan

pak rum sebagai teman, saya itukan tidak hanya junior tetapi juga

anak bawang. Belia tu memperlakukan saya sebagai teman beliau

menunjukan gimana caranya jadi waktu say adiajak ke yogya saya

di dudukan di samping beliau dan say akaget juga saya harus bicara

tapi karena kita dipercaya ya beliau ngomong yak ta tiru aja. Klao

kit asudah berada pada satu bidang kita harus kuasai betul bidang

itu. Sampai waktu itu saya megang perkara. Saya diserahkan ole

Pak Rum untuk menangani kasus ahli waris Orang Belanda, dan

dalam perkara itu saya menang dan saya di beri mobil oleh orang

Belanda itu. Nah dari situlah saya punya mobil.

Setelah 1967 saya diajak oleh teman, bu Aisyah masuk DPR ajalah

kan sebagai advokat. Kalo tidak salah yan ngajak say aitu adalah

Pakk Hasan Matarium, Fakultas Hukum UI. Nah, disanalah saya

belajar politik karen assay ahru sngerti apasih yang dikrjakan

anggota DPR. Memang kita belum puny ailmu politik karena

bidang politik. Saya jadi anggota DPR karen adiajak ikut, tidak

pernah sebeumnya saya tidak jadi orang politik. Sehingga saya

harus pelajari betul. Di DPR itu ada komisi satu, dua, tiga dan lain

lain. Komisi VII misalnya itu adalah yang berhubungan dengan

76

Departemen Agama, Perempuan, atau apa nanti di liat. Jadi, ada

bidang bidang yang menangani.

Pertanyaan : Sebelum masuk di politik juga kan ibu aktif di berbagai organisasi,

misalnya HMI, GPII dan sebagainya?

Jawaban :Nah begini kalo orang-orang NU itu biasanya kalo mahasiswa itu ikut

PMII misalnya, kalo orang Muhamadiyah atau umum biasanya di

HMI. Nah itu macam-macam. Saya mulai dari kecil tu saya pernah

jadi PII pusat di Yogya, pengurus HMI Yogya, terakhir saya di

ICMI. Sebagai dewan kehormatan ICMI. Ketuanya adalah Pak

Habibie.

Disana saya sering dimintai pendapat soal perempuan, soal hak-hak

perempuan. Dulu itu di zaman Belanda perempuan mau sekolah itu

susuah. Ibu saya itu tidak pernah sekolah. Sekarang ini kita

bagaimana meningkatkan kulitas perempuan, dahulu dikatakan

dalam bahasa Jawa Jadi kalo datang tamu dia harus memasak, kalo

ada orang bicara laki-laki bidangnya. Tapi perjuangan wanita itu

harus maju. Sekarang Mentri Pemberdayaan Perempuan kan wanit

dari Papua, ketika memperingati Sumatera Barat di Padang nah di

aoergi kesana sesudah acara dia naik kapal terbang yang jadi

pilotnya perempuan tapi yang melayani di kapal terbangnya juga

perempuan. Di bilang baru sekali saya lihat yang jadi pilot dan co-

pilotny adalah perempuan, di negeri saya itu tidak ada kaya gitu.

Daerah masing kemajuannya tergantung dari masyarakatnya. Jadi

pengusah aja luarbiasa. Kalo ad apasar yang jual baju atau apa

yang jualnya adalah perempuan. Sekarang polisi tu tingkat

Kapoldanya uda ad aperempuan, Angkatan Laut jug ada

perempuan dan kepolisian juga. Kemajuan-kemajuan perempuan

sudah ada. Dan perempuan jug akita berharap mampu dipercaya.

Sekarang menteri perempuan itu ad adelapan orang, padahal yan

menteri kelautan itu hanya sampai SMP tidak sekolah. Seperti ap

ayang saya bilang jika kita ada dalam satu bidang maka kuasai

77

betulah bidnag itu sehingga memperlihatkan kemampuan baik laki-

laki maupun perempuan sama saja, yang penting kita berusaha

menjadi orang yang mampu untuk menginovasi sesuatu. Anda

harus berusah jadi orang yang inovatif menjadi orang yang hebat.

Jadilah orang –orang yang inovatif yang anda mau dengan begitu

anda maju jangan lalu anda hanya jadi pesuruhan orang. Anda bisa

dihargai karena anda itu punya kelebihan. Saya suka baca koran itu

banyak orang yang inovatif, sekarang banyak orang ke Bandung

karena ada sesuatu yang disajikan. Orang sunda juga begitu, lapis

talas Bogor. Nah itulah menjadi orang-orang yang inovatif.

Saya waktu muda itu tahun 1988, waktu perang Belanda-Indonesia

karena dikota Belanda yang berkuasa. Saya pulang kampong dan

membantu membuat makanan, nasi bungkus untuk orang-orang

tentara itu, membantu orang-orang yang kena tembakan. Saya juga

diangkat waktu oleh tentara menjadi wartawan perang. Kerja saya

ya mencari berita, menyampaikan berita, tapi ya itu itu aja kerja

saya sebagai wartawan perang. Waktu disini orang mendapatkan

jabatan, saya sampaikan orang-orang diberi penghargaan saya di

angkat menjadi apa namanya, saya sekarang sebagai pensiunan

DPR, pensiunan Tentara dan saya kalo bayar rumah ini dapet

karting 75% itu karena ada karya kita yang dihargai.

Saya waktu itu diminta sebagai ketua komisi satu, saya enggamau

itu berat. Orang-orang komisi satu itu orangnya keras-keras, tapi

waktu ketua PPP mau ajalah katanya, dan itu berat jadi komisi

satu. Dulu pak Anwar Harsono, tokoh masyumi di zaman dia . dia

bilang mulai dari saya menjadi anggot DPR sampai sekarang.

Saya sebelum menjadi ketua komisi I saya selalu membawa mobil.

Jadi sampai saya menadi anggota DPR pun saya masih bawa mobil

tapi suami say amengakatan anda jadi ketua komisi satu, pasangan

anda jendral semunya nanti nyuruuh anak buah. Saya gak boleh

lagi bawa mobil sendiri sama suami saya. Tapi bener juga saya

78

dihargai oleh tentara. Bahwa yang penting kita ini jadi sesuatu di

tengah tengah orang terutama orang-orang Islam tu yang terbanyak

yang miskin, coba lihat sekian persen orang miskin itu ya orang

Islam karena kekurangannya itu karena mempunyai

ketidakmampuan dalam berbagai bidang. Makanya kita harus

menolong orang-orang di lingkungan kita, apakah kita jadi sarjana

atau tidak. Memang tergantung nasib tapi ada usaha kita untuk

sesuatu, say aharus berjuang itu aj aintinya. Memang tidk ada

orang yang terlalu hebat pasti ada orang yang lebih dari kita tapi

minimal kita berusaha yang sesuai dengan lingkungan. Jadi intinya

apa/ anda sebagai manusia , diciptakan oleh Tuhan ada tenaga ada

akal. Jadi harus berusaha, say aini diciptakan Tuhan sebagai

manusia punya alat-alat yang diberi tangan aki, kaki, apa

kekurangan kita dari orang lain. Sekarang anda menyiapkan ujian

kan? Nah bacalah.

Pertanyaan :Saya juga pernah baca di tesisnya bu Nurlena, pemikiran ibu

tentang politik masa Soeharto, Orde Baru, menurut ibu apakah

susah menyuarakan pendapat-pendapat ibu sebagai anggota DPR

pada saat itu?

Jawaban : Ya, tapi kita mencari jalan keluar. saya tu dari

PPP dan PPP itu adalah syang paling dikucilkan oleh Soeharto.

Gaboleh ini gak boleh itu.saya kalo mau kampanye di daerah saya

anu saya disana . Kita itu tau kita selalu dikucilkan saya kampanye

di daerah laut, ini daerah saya, saya tidak izinkan ketika melakukan

kampanye disana. Kita tu susah mau kampanye susah, akhirnya

kita ke kampus aja, kita datang kesana ceritalah apa yang mau

ceritakan lalu mereka mau dengarkan. Lalu terjadi reformasi dan

yang dulu kita kampanyekan jurjil jurjil diketawakan oleh Golkar.

Dan ketika pemilu reformasi dikampanyekan opemilu yang jurjil,

itu darimana? Jadi apa yang kita perjuangkanj itu udah menjadi

perjuangan. Ketika saya di komisi satu saya kenalan dnegan

79

menteri-menteri. Di daerah saya susah tidak punya lampu lalu saya

perjuangkan, saya hubungi dia saya bilang kalo kita jalan pakai

monil, mobilnya itu terbenam di jalan karena jalannya rusak.

Akhirnya jalan tersebut dibetulkan dan di beri nama jalan aisyah

aminy karena kita punya kesemoatan aoa salahnya kita

perjuangkan apa salahnya. Jadi kenapa saya lalu bilang mereka

ada sesuat yang kita kepinginkan dan itu baik untuk kita

perjuangkan jadimereka lihat bu Aisyah itu bagus udah

memperjuangkan.

Ya itu, hanya itu saja. Perjuangan say asgitu saja. Saya

tidak minta tapi justru saya yang dipinta untuk menjadi ketua

komisi satu dan saat ini belum ada lagi perempuan yang duduk di

bangku itu.

Pertanyaan : ini bu saya sih melihat nya dari buku-buku ibu, saya baca ternyata

ibu itu unik nya tidak menampilkan keperempuanan nya gtu, gak

selalu bilang saya perempuan saya perempuan tapi berjalan aja

gitu berjalan saya berjuang gimana nanti hasil nya yah pokok nya

saya berjuang bermanfaat kira-kira betul gak bu tafsiran seperti itu

?

Jawaban : memang iya saya gak pernah mengatakan karna saya perempuan

,enggak, saya melakukan yang saya yakini itu adalah benar, saya

waktu perang dengan belanda itu, saya oleh orang-orang tua saya

disuruh minggir lagi lah bahaya tentara belanda nih klau dia

masuk, saya bilang engga gapapa dia suruh ano lagi ketempat yang

lebih aman sebab perumpuan itu bahaya biasa di ano oleh belanda

kan. Saya bilang gak takut biarin aja saya bilang saya masih

ngurusin nasi bungkus segala macem untuk tentara tapi dalam

kondisi seperti itu saya memang hadapi ini, belanda itu datang ke

rumah saya orang gak ada di rumah, orang sudah pada lari aduh

saya mau lari kemana saya rumah berumah tingkat di sana rumah

di bawah itu adalah untuk ayam untuk apa gitu yah, kita tinggal

80

diatas rumah dibawah rumah itu ada ayam kita pelihara saya masuk

ke lubang ke kadang ayam tuh, saya liat kaki belanda tuh disana

aduhh saya ngeri dia takut nanti dia liat kaki saya, saya lari lagi ke

atas rumah, saya ngumpet dikamar yang gelap ,aduhh mau masuk

dia ke kamar yang gelap tapi dia liat ada senter disana senter itu

dia bawa keluar dia kelaur , Alhamdullilah saya aman kalau engga

saya ketangkap sama belanda tapi akhirnya yah Cuma itu

kekuasaan tuhan, tuhan yang mengaman saya, ada saudara lelaki

saya di belakang rumah saya itu dibawa sama belanda pokok nya

anak muda di bawa ole belanda tapi Alhamdullilah saya aman gitu

yah, jadi akhirnya kita harus, saya Cuma baca ayat Qu‟ran aja Laa

haula walaa quwwata illa billahil „aliyyil „adziim itu aja saya baca,

yah Alhamdullilah saya aman padahal saya sudah liat kaki nya dan

dia sudah masuk ke rumah saya dia liat ada foto kakek saya besar

dia angkat tapi ga dia bawa tapi yah akhir nya yang penting adalah

kita yakin bahwa semua itu akhir nya tuhan yang menentukan jadi

keyakinan itu aja yang kita punyai bahwa akhir nya tuhan yang

tahu segala nya , saya gak pernah banggakan saya apa-apa ko saya

berjuang disana tapi saya yang dipilih jadi ketua nya, yang ibu-ibu

tuh semua nya saya ajak, yuu kita ngumpulkan nasi bungkus

mereka mau aja, ya kita beramal lah nama nya juga itu hanya

perintah Allah aja.

Pertanyaan :terus bu banyak juga nih tokoh-tokoh perempuan atau yang

mengaku mereka feminis lalu apa ya, pemikiran nya tuh seolah

perempuan itu harus meninggalkan pekerjaan domesitik untuk

terjun kebidang lain

Jawaban :saya pendidikan orangtua saya dari kecil, saya sudah saya tinggal

dengan kakak ipar saya, kakak ipar saya punya toko dikota saya

tinggal dengan dia , ngajar kita yang anak-anak masih smp di

ajarnya bagi waktu jadi saya dengan kakak saya itu umur nya

hampir sama kan, lalu dibagi . dia pagi-pagi bangun dia

81

membersihkan rumah bersihkan apa, saya masak nasi pagi-pagi

jadi saya itu masih ingat saya bangun tidur itu saya rumah saya di

atas lalu dapur nya dibawah saya mau wudhu saya turun tapi

malam nya sebelum tidur saya di sana belum ada listrik kompor

ya, saya sediakan tungku yah.tungku tempat masak ya saya sedia

kan kayu tuh sudah bersilang-silang gitu,saya sediakan apa yang

mau saya masak pagi, bangun tidur saya mau wudhu saya

hidupkan dulu api masak air dulu masak nasi saya masak air dan

lalu masak nasi saya terus sembayang, nah sesudah, sembayang tuh

kan gak lama. Kalau kita gak panjang-panjang bacaan nya, ya lima

menit juga selesai gak sampai sepuluh menit selesai, saya turun

kebawah itu nasi saya sudah mau masak jadi saya berangkat

sekolah itu nasi sudah ada. Kakak saya sudah bersihkan rumah, itu

sudah dilatih kita mulai dari kecil. Jadi sampai disini saya ditanya

wartawan ibu gimana cara bagi waktu ? saya sudah terlatih dari

kecil bagi waktu itu, oleh orangtua saya, saya dari kecil sudah

pandai masak saya bilang dan itu adalah ajaran orangtua, dan

bapak saya untuk belanja kepasar dia, anak laki-laki dia suruh

ngangkat dia belanja, tapi kalau masak, ibu saya dirumah kalau

misalnya kami main-main anak kecil main dia panggil ibu kamu

didapur bantu dulu ibu, nah itu kita sudah dilatih dari kecil jadi

membagi waktu itu sudah pintar kita dari kecil, bagaimana semua

nya biasa dikerjakan dalam waktu yang terbatas, Alhamdullilah

sampai sekarang pun saya pengalaman-pengalaman waktu masih

kecil tuh berguna betul

Pertanyaan : jadi factor keluarga juga mempengaruhi yah bu, factor keluraga

pendidikkan keluarga sangat berpengaruh sekali yah bu ?

Jawaban :oh iya dalam keluarga itu lah semua nya di olah mau jadi apa anak

kita mau jadi bagaimna anak itu, nah kepatuhan pada orangtua itu

juga di ajarkan. Bapak saya tuh rajin nya pergi dan ngaji ke masjid

mendengarkan pengajian, itu bapak nya buya hamka itu adalah

82

juga tokoh, dokter nama nya bapak nya buya hamka buya rasul

nama nya dia ngaji dimasjid-masjid ngajarin bapak-bapak yang

pengusaha kan kalau ada waktu ke mesjid mendengarkan kajian-

kajian gitu aja beliau dan itu yang dilatihkan ke anak-anak nya.

Dari kakak saya tuh pernah cerita kejujuran dalam berusaha kakak

saya dia punya usaha toko yang jadi anak buah nya anak-anak nya

ponakan nya, nah kakak saya ini cerita saya waktu jualan bapak

jualan dia jual apa waktu itu dia harus kembali uang nya tapi dia

sudah pergi aja dia panggil kakak saya eh agnan. Nama nya agnan,

itu kamu liat tadi gak orang yang belanja coba kejar dia kasihkan

uang kembalikan nya dia belum terima. Nah itu ngajar kejujuran

dia, dia kejar sudah masuk pasar tapi dia berdiri mau beli rokok,

tadi bapak yang ketoko saya yah ? oh yang sana iya tadi saya

belanja disana,bapak ini ada uangnya kelebihan bapak belum ambil

sisa nya itu di antarkan . masih ingat dia jadi anak-anak yang

membantu dia di toko itu di ajarnya jujur. Lalu ada orang yang

belanja, ahh sini ko harga nya mahal disana lebih murah katanya,

dia jual segala macam barang lah,jadi waktu dimana kamu

beli,disana !, berapa harga nya sekian berapa berat nya sekian,

bawa kesini dia timbang dengan timbangan, tuh kan barang yang

kamu beli kurang berat nya maka nya lebih murah harga saya gak

bias kurang karna modal nya juga mahal nah itu ngajar orang jujur,

dalam agama itu maka nya dalam agama kita itu banyak betul

pelajaran nya, ngajar orang jujur ngajar orang bisa berterimakasih

segala macam. Nah dasar itu harus dikuasi dalam keluarga dasar

agama itu diajarkan pada anak-anak misalnya Annadhoofatu minal

iimaan gitu yah, bersih lah itu diajarkan agama yang kecil-kecil

diajarkan agama . kenapa sih kita kotor ga ngerti aturan, yah

apalagi masih ada gak ada lagi yah, saya sudah sampaikan semua

yang saya alamin mulai dari kecil sampai saya tua

Pertanyaan :bagaimana ibu memandang partai islam bu terakhir paling itu?

83

Jawaban :soal nya begini sekarang orang banyak melihatnya dari segi materi

semata,semua nya dari uang semuanya dari uang akhir nya karakter

anak-anak sekarang itu yang punya uang yang ternyata bisa, nah

bagaimana merubah itu ? itu gak gampang memang harus

membutuhkan bagaimana orang-orang tua harus ngajarkan pada

anak nya, dan sekarang yang jadi anggota DPR tuh banyak orang-

orang yang tidak pernah ngerti apa itu DPR tapi dia punya duit

sekarang kan pemilu punya duit berapa baca aja Koran berapa

modal nya untuk itu,padahal anak dari P3 pinter dia bagus, dia

sudah keluar banyak duit di banten, dia yakin dia pasti menang dan

sudah banyak yang dia kasih duit juga ternyata ada yang ngasih

duit lebih banyak yahh itu yang maju, nahh itu lah kondisi yang

kita lihat sekarang nah itu harus diajarkan , semua nya tidak berasal

dari uang saja jadi harus dari ilmu dan amal.

Wawancara II

Narasumber: Bachtyar Chamsyah

Pertanyaan : Direkam gak apa apa ya pak ?

Jawaban : boleh - boleh

Pertanyaan : iya ya jadi saya butuh data untuk Penulisan*** saya tertarik sama

salah satu Tokoh P3

Jawaban : emm

Pertanyaan : Nama nya bu Siti Aisyah Amini gitu. Nah ketika saya Wawancara

dengan Beliau Beberapa kali beliau menyebut nama bapak gitu

sebagai rekan nya selama di p3 gitu, salah satu nya . apa namanya

84

Jawaban :apa saja sebut ?

Pertanyaan : iya waktu itu pernh di tv di pas lagi apa, mau *** kan bapak kalau

tidak salah ada bersama beliau gitu bapak yang ini nya

Jawaban : oh iya iya

Pertanyaan : heemmm nah saya juga liat di google oh iya ini ada bpk **

akhirnya saya cari informasi dan saya pikir bapak ini apa ee..

tempat untuk jadi narasumber saya gitu.

Jawaban : apa yang perlu kira-kira

Pertanyaan : iya pak sejauh yang bapak tahu selama

Jawaban : Judul ny apa nih ?

Pertanyaan : oh judulnya ini pak,

Jawaban : Judul skripsi nya apa ??

Pertanyaan : judul skripsi nya SITI AISYAH AMINI, TOKOH

PEREMPUAN, GERAKAN POLITIK dan PEMIKIRAN nya

Selama 1987 sampai 2004 jadi

Jawaban : iyaa

Pertanyaan : Saya mengakaji peran beliau selama beliau di Legislatif gitu pak.

Jawaban :heehm

Pertanyaan : Pak.. Bapak kan salah satu rekan nya gitu ya pak? menurut bapak

pandangan bapak mengenai sosok aisyah amini selama di Partai

P3 gimana nih pak ?

Jawaban : Eee.. di aapa ya.. bagaimana elimhat nya ya.. saya termasuk orang

yang mengagumi dia. wanita yang tangguh .

Pertanyaan : emmm

Jawaban : Usia dia dari saya dia lebih tua ya

Narasumber : Eee… Dia itu Bicara nya Terartur (suara angsa) Jangan di liat

sekarang, sekarang usia nya seperti itu (suara Angsa ), dia kalau

bicara berulang-ulang sekarang dia ya. pada waktu masa - masa

dia di DPR, eee… kalau dia berbicara teratur, susunan bahasa nya

teratur dan eee.. tajam. tajam tapi santun gitu. saya menilai

gambaran intelektual, orang yang intelektual itu ada pada diri dia.

85

di antara ciri-ciri intelektual itu menurut saya disamping sismatika

bagus ya, keteraturan bahasa, kemudian kesantuanan, dia tajam tapi

Santun, itu dia miliki ya, ini yang saya liat. ang kedua ee.. nih orng

tepat waktu disiplin sama waktu (bunyi notif HP ) Coba

Perhatikan mbak kalau dia berjanji dia tepati tuh. ga ada dia mau

gini - gitu dan dia ee.. pengagum tokoh tokoh *** sama dengan

saya mengagumi itu, yaa terutama pak nasir saya rasa dia pun juga

seperti itu ya. mengapa ee.. Akhlak nya akhlak , jadi ee Ibu

aisayah tipe nya Seperti itu ( Bunyi lantai Dipukul-pukul )

Pertanyaan : Ketika keliau di legislatif ( Bunyi lantai Dipukul-pukul ) pak ee..

apa yah kan banyak yang menyebutkan bahwa Beliau itu Singa

betina dari senayan gitu.

Jawaban : iya iya betul

Pertanyaan : Karna vocal sekali menyuarakan hal-hal yang menurut dia harus

di suarakan yahh dia suarakan gitu. Nah tapi kerap kali bertenta.

apa yah engga bertentangan maksudnya misalnya PPP Waktu itu

ee.. Ketika ada wacana presiden perempuan gtu nah PPP itu kan

mengambil sikap tidak setuju nah sementara sbu aisyah amini ini

malah apa ya maksud nya, setuju gtu malah itu kan keluar dari

arus mainstream nya gitu pak memang orang nya .

Jawaban : Tentu dia harus menghormati Gender nya ya ? aa.. dia itu tidak

mau hak-hak Politik Wanita ee.. seolah ee.. kurang dari Pria dia

gak mau dong dan Biasa nya dia dia sampaikan dengan Bahasa

yang, yang Menurut Saya Santun dan Biasa nya Argumentasi nya

itu jelas, itu membuat dia di komisi satu itu dikenal, kritis ya, dia

disegani ya, dia kan dikomisi satu . komisi satu. ketua komisi Satu

iya walaupun saya pimpinan praksi*** saya tau gitu, jadi dia

sangat itu, sangat apa, sangat sangat kritis gitu, apalagi ada

kebijakan-kebijakan yang secara apa dianggap itu merugikan umat

islam dia kritis itu, pasti ya, jadi bagi PPP sampai hari ini agak

sulit mencari pengganti seperti itu ya, agak sulit. Rajin, Tepat

86

Waktu, Cerdas ya, Tutur kata nya Teratur dan kemudian

Penyampaian nya Santun itu agak

Pertanyaan : Ngomong-ngomong soal komisi satu nih pak. kan beliau apa ya,

orang pertama lah yang menjadi ketua komisi satu sebagai

perempuan gitu sebelumnya kan gak Pernah

Jawaban :iya

Pertanyaan :di duduki oleh Perempaun kan, Beliau doang gitu dan sejumlah

media itu menyebutkan bahwa beliau ini pejuang gender gitu

Jawaban : iya

Pertanyaan : Kira-kira bapak setuju gak pak sama hal tersebut.

Jawaban : saya kira ee.. saya setuju saja yah ee.. bagi P3 masa itu dia tuh

termasuk apa ya ,bintang, bintang PPP ya Bintang PPP walaupun

bukan dia satu2 nya ya saya Anggota 10 Anggota Terbaik

Pertanyaan : hehehe

Jawaban : Diperiksa saja itu

Pertanyaan : oh iya

Jawaban : kita ini kan orang yang vocal, mengapa dia dekat sama saya

karena dia juga mengagumi saya dia tuh. Pasti itu

Pertanyaan :iya tentu pak hehehe

Jawaban : Karena dia sering liat statmen-Statmen saya di media, dia orang

nya seperti itu maka dia ingin PPP itu apa nya ee.. anggota DPR

nya itu Vocal karna anggota DPR itu itu kan etalese. Etalse

Partai apa dia tuh ingin itu, apa dia itu tidak dekat dengan orang-

orang Anggota DPR yang Kerja nya diam saja ( suara Burung) dia

gak deket gitu, pasti lah gak dekat, **alesan nya kemana nih, saya

punya pesantren pak . oh iy ee terus sampai apa ya, sampai beliau

udah se,se, apa ya sesepuh ini gitu istilahnya

Pertanyaan : Bahkan beliau masih Menyampatkan diri untuk Terus ini terus

beraktivitas gitu pak.

Jawaban : Iyaa

87

Pertanyaan : Jadi emang beliau ini memng sangat aktif gitu ya pak? Ketika P3

ketika beliau jadi legislatif gitu

Jawaban : Iya ee. Kalau di PPP dia tuh cinta ke PPP yah, walau dalam **

ada masa naik nya ada juga masa turun nya ya, ketika masa turun

nya nih saya kira banyak orang yang minta dia tapi dia gak mau.

Dia tetap di PPP

Pertanyaan : Loyalitas

Jawaban :Sampai sekarang dia gak akan mau, kenapa ? dia pernah bilang

sama saya. (Bunyi peluit) Harus kita perbaiki kata nya, kan kita

yang mendirikan PPP masa kita tinggalkan **

Pertanyaan : Emang loyal sekali ya pak

Jawaban : Heehmm

Pertanyaan : Dan dedikasi terhadap partai nya yah pak

Documents

AISYAH AMINY: KARIER POLITIK DAN PEMIKIRANNYA (1987 …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38063/1/... · AISYAH AMINY: KARIER POLITIK DAN PEMIKIRANNYA (1987-2004)