AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERIbadilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/Sosialisas... · Tim Akreditasi Penjaminan ... dan Badan Akreditasi Rumah Sakit

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

2

1. Latar Belakang

1) Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 Pengadilan Negeri Bau

Bau, Pengadilan Negeri Mempawah dan terakhir Pengadilan Negeri

Jakarta, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri

Sleman.

2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI memberikan

apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan dari

lembaga penilai indepanden melalui audit penjaminan mutu sesuai

standar internasional dengan menggunakan anggaran swadaya.

3) Tidak semua pengadilan negeri mampu untuk menyediakan

anggaran swadaya tersebut apabila tidak disediakan oleh DIPA

pengadilan negeri.



3

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi

Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015

untuk melalukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan

negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar

sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International

Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah

Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang

pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana

Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi

(BAN PT) dan Badan Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam

memberikan standar penilaian kepada pengadilan negeri dan juga

pengadilan tinggi.



4

2. Tujuan :

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk

mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang

Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –

ICPE)



5

3. Lingkup Kegiatan ini meliputi :

1) Perumusan standarisasi sistem manajemen mutu

pelayanan Pengadilan secara lengkap dan

menyeluruh.

2) Penyusunan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu

Badan Peradilan Umum.

3) Sosialisasi Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu

Badan Peradilan Umum ke seluruh pengadilan negeri

dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia.

4) Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada

pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh

Indonesia.

5) Penyusunan laporan seluruh kegiatan Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

ICPE DAPAT DICAPAI MELALUI :

1. EVALUASI DIRI (SELF EVALUATION)

Merupakan kegiatan refleksi terhadap keadaan diri

sendiri berdasarkan data maupun fakta yang ada, baik

itu kekuatan, keterbatasan, peluang/kesempatan dan

ancaman (strength, limitation, opportunity and threat)

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada

pengadilan dan ditindaklanjuti dengan membangun

semangat perubahan (Improvement to Change)

2. AKREDITASI (ACREDITATION)

Merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan

oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum

untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap

kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas

penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan

pengadilan negeri.

3. SERTIFIKASI (CERTIFICATION)

Merupakan keputusan Komite Pengambil Keputusan

Akreditasi Ditjen Badilum atas penilaian hasil

audit/assessment pengadilan tinggi atau pengadilan

negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.

PEMBINA

Dirjen Badilum

H. Herri Swantoro SH. MH.

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Dirjen Badilum

Dr. Zarof Ricar, SH, S.Sos, M.Hum KETUA TIM AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU

PERADILAN UMUM

Drs. Wahyudin M.Si

QUALITY

MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

Ahmad Hakir, SH, MH

WAKIL QMR

Fardi Faisal, SE

KOORDINATOR TEKNIKAL

Ingan Malem Sitepu, SH

WAKIL KOORDINATOR

TEKNIKAL

H. Maliki, SH

STAFF TECHNICAL

Nurbaeti, A.Md

Suwarni

KOORDINATOR

OPERATION

Partini, SH

WAKIL KOORDINATOR

OPERATION

Kurnia Arry S. SE, SH

STAFF OPERATION

Krisna Sofiadi, SH

Rudi Faizal

N. Andreas Purba, SE

Sigit Tri Nugroho, SE

Tati Hartati, SH

INTERNAL AUDITOR DOCUMENT CONTROL

Roslina Napitupulu, SH, MH

Edwin Ruliawan, SH. MH

Aris Priyanto, ST

Arif Hidayat, S.Kom

Nurlena, SH

Friska Viradiba, S.Psi

ASISTEN/ASESSOR

Marsudin Nainggolan

Agung Sulistiyono

Arif Sapto Nugroho

Syamsul Arief.

Sainal Akbar

Barita Sinaga

Auditor/Asessor Ditjen

Badilum

Struktur TAPM Badilum.

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN TINGGI

KPT

INTERNAL AUDITOR (IA) DOCUMENT CONTROL

(DC)

HAKIM TINGGI YANG

DITUGASKAN SBG AUDITOR

INTERNAL

KABAG UMUM &

KEUANGAN PT

ASISTEN/ASESSOR

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

SEKRETARIS PT

PANITERA PT

KOORDINATOR OPERASIONAL

SEKRETARIS PT

QUALITY MANAGER

REPRESENTATIVE (QMR)

WKPT

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT)

KOORDINATOR TEKNIK

PANITERA PT

KETUA TIM PENJAMINAN

MUTU PENGADILAN NEGERI

(PMPN)

KPN

INTERNAL AUDITOR (IA) TIM SURVEI KEPUASAN

PELANGGAN

DOCUMENT CONTROL

(DC)

HAKIM PENGAWAS BIDANG

SEKRETARIS PN

PANMUD HUKUM

QUALITY MANAGER

REPRESENTATIVE (QMR)

WKPN

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)

Tugas Top Manager adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.

2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Tinggi.

3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.

4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.

6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan

7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian.

8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

9. Top Manager memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu.

10. Berkoordinasi dengan TAPM Badilum dalam menjalankan tugasnya.

Tugas Management Representative adalah:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu PT.

2. Sebagai penanggung jawab kegiatan Internal Audit

3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.

4. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.

5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan

berkesinambungan.

6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem

manajemen mutu

7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan

dengan sistem manajemen mutu.

8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim.

9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim.

10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu PT tentang kinerja

Tim Penjaminan Mutu PT sebagai bahan koreksi/perbaikan.

KOORDINATOR TEKNIK :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu

PT.

2. Menunjuk/menentukan teknikal (Assessor atau Assistensi) ke

setiap project audit Akreditasi Penjaminan Mutu dengan mengacu

pada kompetensi, bebas dari konflik kepentingan dan ketersediaan

sumber daya yang ada .

3. Memastikan pelaksanaan audit Akreditasi Penjaminan Mutu

berjalan sesuai prosedur

4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh project audit

Akreditasi Penjaminan Mutu.

5. Merencanakan dan membuat program audit satu siklus Akreditasi

Penjaminan Mutu dan mengevaluasi keefektifannya.

6. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap

teknikal (Assessor atau Assistensi) .

7. Melaksanakan proses rekrutmen dan evaluasi awal Teknikal

(Assessor atau Assistensi).

8. Melakukan Review terhadap laporan hasil audit Akreditasi

Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Assessor.

9. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akreditasi

Penjaminan Mutu

10. Membuat laporan kepada ketua Tim Penjaminan Mutu PT tentang

kegiatan Teknikal secara periodik.

KOORDINATOR OPERASIONAL :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu PT.

2. Membuat kebijakan kebutuhan operasional proses Akreditasi Penjaminan Mutu PN.

3. Memastikan proses pendataan Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan sesuai prosedur

4. Bertanggungjawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi Tim dalam melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.

5. Membuat program/jadwal pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.

6. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.

7. Membuat laporan kepada ketua Tim Penjaminan Mutu tentang kegiatan operasional secara periodik.

Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem

manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan

hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara

sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta

mengedepankan integritas dan independensi.

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan

tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah

ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.

4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management

Representative.

Tugas Document Control adalah:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Quality Management

Representative (QMR)/wakil.

2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi

penjaminan mutu.

3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang

beredar.

4. Menjadi pusat data dokumentasi tim akreditasi

penjaminan mutu.

5. Memastikan kecukupan dokumentasi.

6. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik.

7. Membuat laporan kepada wakil atau Quality Management

Representative (QMR) tentang kegiatan dokumentasi Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu .

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.

2) Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung

jawab untuk mengkomunikasikan kepada

seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.

3) Melakukan survei kepuasan pelanggan secara

periodik.

4) Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan.

5) Membuat laporan hasil survei kepuasan

pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representative.

PENJAMINAN MUTU :

Serangkaian proses yang saling berhubungan untuk

mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data

mengenai kinerja dan pelayanan untuk

ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu

secara berkelanjutan.

KEBIJAKAN MUTU :

1. Kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan

organisasi tentang komitmen dalam

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-

aspek mutu dalam aktifitas keseharian

organisasi.

2. Tujuan dan arahan sebuah organisasi secara

menyeluruh yang terkait dengan mutu yang

dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak

(ISO 9001:2008)

3. Kebijakan mutu merupakan bentuk komitmen

organisasi kepada para pelanggannya terkait

kualitas, perbaikan berkesinambungan, capaian

sasaran mutu dan kebutuhan pelanggan.

CONTOH KEBIJAKAN MUTU :

1. Kami PT ABCD akan konsisten menyediakan

produk dan layanan yang dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan dari pelanggan.

2. Pengadilan Negeri Mempawah bertekad

mengoptimalkan kualitas pelayanan yang

berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah.

SASARAN MUTU :

Goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan

suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu

tertentu.

Metode yang sering digunakan dalam menyusun sasaran

mutu adalah SMART (specific, measurable, Achievable,

Relevan, Time-Bound).

Contoh Sasaran Mutu :

Mengurangi produk reject untuk hasil proses produksi

sebesar 2 % dalam waktu 3 bulan.

PT /

PN

Submit

Doc

Assistens

Tinjauan

persyaratan

doc

Audit

Lapangn

Laporan

Audit

Komite

Keputusan

Akreditasi

Surveillanc

Surv 1

Surv 2

Re Akdreditasi

Siklus Akreditasi selama 3 tahun

N

Y

Skema Akreditasi ALUR AKREDITASI PENGADILAN

Kriteria 1 : Leadership --------------------200

Kriteria 2 : Strategic Planning -----------100

Kriteria 3 : Customer Focus -------------200

Kriteria 4 : Document System -----------100

Kriteria 5 : Resource Management -----100

Kriteria 6 : Process Management -------200

Kriteria 7 : Performance Results --------100

--------------------------------------------------------------

Total : 1000

KRITERIA PENILAIAN INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT

Kriteria 1 : Leadership

Komitmen Manajemen

Kebijakan Mutu

TJ, Wewenang dan Komunikasi

Tinjauan Manajemen

Kriteria 3 : Customer Focus

Proses berkait dg pelanggan

Komunikasi pelanggan

Produk milik pelanggan

Kriteria 6 : Proses Manajemen

Pengendalian proses


Kriteria 2 : Strategic Planning

Perencanaan sist manajemen mutu

Realisasi Produk

Analisa dan perbaikan

Kriteria 4 : Document System

Persyaratan Dokumen

Pengelolaan Dokumen

Kriteria 5 : Resource Management

Sumberdaya manusia

Sumberdaya Infrastruktur

Sumberdaya lingkungan


Kriteria 7 : Performance Result.

Pengawasan dan Pengendalian

Analisis data dan Perbaikan


DITITIKBERATKAN PADA :

QM 9004 Scoring & Hierarchy

• DISCLAIMER (0-299) = D

• Improvement Commitment (300-499) = C

• Performance Management (500-699) =B

• Business Excellence (700-1000) = A

4 5 6

7 9 8

1 2 3

1

0

1

0 1

0

Approach

Deployment

Results & Improvement

Excellence

0 1 2 3 10 5 4 8 6 7 9

T

P

National Quality Award Level

• Above 300 Points on 1000 scale

• One significant improvement project completed

• Assessment of Category 1,2 & 7 are optional

Improvement Commitment Level

Performance Management Level

Business Excellence Level


• Min 30% is required in each Category

• All Category to be assessed




3 Levels of ICPE

T

P

National Quality Award Level


• One significant improvement project completed

• Assessment of Category 1,2 & 7 are optional

Improvement Commitment Level

Performance Management Level

Business Excellence Level







Documents

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERIbadilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/Sosialisas... · Tim Akreditasi Penjaminan ... dan Badan Akreditasi Rumah Sakit