11

ANALISA YURIDIS PROSES PENGADAAN TANAH BAGIANALISA YURIDIS PROSES PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUSPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS KPEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS KOTA SEMARANG-SOLO)OTA SEMARANG-SOLO)

Oleh:Oleh:

Justitia Avila VedaJustitia Avila Veda

11060564661106056466

Fakultas Hukum Universitas IndonesiaFakultas Hukum Universitas Indonesia

DepokDepok

20132013

  

22

BAB IBAB I

PENDAHULUANPENDAHULUAN

A. Latar BelakangA. Latar Belakang

Dewasa ini, kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakinDewasa ini, kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin

kompleks pula aktivitas yang berkembang di masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebutkompleks pula aktivitas yang berkembang di masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebuttentunya membutuhkan tanah sebagai wadah pelaksanaannya. Di atas tanah tersebuttentunya membutuhkan tanah sebagai wadah pelaksanaannya. Di atas tanah tersebut

akan dibangung gedung-gedung, bangunan, dan segala jenis infrastruktur yangakan dibangung gedung-gedung, bangunan, dan segala jenis infrastruktur yang

ditujukan sebagai sarana pendukung aktivitas manusia. Dalam konteks ini, fungsi danditujukan sebagai sarana pendukung aktivitas manusia. Dalam konteks ini, fungsi dan

 peran  peran tanah tanah dalam dalam berbagai berbagai sektor sektor kehidupan kehidupan manusia manusia memiliki memiliki tiga tiga aspek aspek yangyang

sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial.sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial. 11 Tanah Tanah

menjadi suatu objek penggerak ekonomi negara yang pengunaannya tidak dapatmenjadi suatu objek penggerak ekonomi negara yang pengunaannya tidak dapat

dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkandipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkan

kemanfaatan bersama.kemanfaatan bersama.

 Namun yang menjadi  Namun yang menjadi masalah, jumlah tmasalah, jumlah tanah yang anah yang ada tada tidak seimbang denganidak seimbang dengan besarnya  besarnya kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat untuk untuk melakukan melakukan pembangunan depembangunan demi mi terlaksananyaterlaksananya

aktivitas-aktivitas tadi. Kondisi ini yang menjadi ironi, karena di satu sisi tanahaktivitas-aktivitas tadi. Kondisi ini yang menjadi ironi, karena di satu sisi tanah

 berharga  berharga sangat sangat tinggi tinggi karena karena permintaannya permintaannya ((demand demand ), tapi di lain pihak jumlah), tapi di lain pihak jumlah

tanah tidak sesuai dengan penawarannya (tanah tidak sesuai dengan penawarannya ( supply supply).).22 Yang lebih buruk, tanah memiliki Yang lebih buruk, tanah memiliki

sifat permanen, yang artinya tidak dapat bertambah. Kondisi ini yang menyebabkansifat permanen, yang artinya tidak dapat bertambah. Kondisi ini yang menyebabkan

stagnansi jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus stagnansi jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat danmeningkat dan

masalah pemasalah pembangunanmbangunan..33  

Salah satu masalah kebutuhan tanah yang cukup krusial adalah dalam bidangSalah satu masalah kebutuhan tanah yang cukup krusial adalah dalam bidang

transportasi. Di masa sekarang, kebutuhan transportasi meningkat pesat seiringtransportasi. Di masa sekarang, kebutuhan transportasi meningkat pesat seiringdengan berkembang pula aktivitas manusia yang menuntut manusia untuk memilikidengan berkembang pula aktivitas manusia yang menuntut manusia untuk memiliki

mobilitas tinggi. Transportasi menghubungkan satu komponen kegiatan denganmobilitas tinggi. Transportasi menghubungkan satu komponen kegiatan dengan

komponen lainnya, sehingga tanpa transportasi, sulit komponen lainnya, sehingga tanpa transportasi, sulit dibayangkan kesulitan yang akandibayangkan kesulitan yang akan

dihadapi manusia. Sehubungan dengan kebutuhan transportasi tersebut, pemerintahdihadapi manusia. Sehubungan dengan kebutuhan transportasi tersebut, pemerintah

 banyak mencanangkan  banyak mencanangkan program program pembangunan japembangunan jalan lan tol. tol. Jalan Jalan tol tol adalah adalah jalan jalan umumumum

yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yangyang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang

11   Y. WY. Wartaya artaya Winangun, SWinangun, SJ,J, Tanah Sumber Nilai Hidup,Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal.Cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal.

21.21.

22   Bambang Bambang Tri Tri Cahyo,Cahyo, Ekonomi Pertanahan Ekonomi Pertanahan, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta: Liberty, 1983, , 1983, hal. 16hal. 16

33   Effendi Effendi Perangin,Perangin, Praktek Permohona Praktek Permohonan Hak Atas Tanahn Hak Atas Tanah, Jakarta:Rajawali Press, 1991, hal. 55, Jakarta:Rajawali Press, 1991, hal. 55

  

33

 penggunany penggunanya a diwajibkan diwajibkan membayar membayar tol.tol.44  Jalan tol ini banyak dikenal sebagai jalan  Jalan tol ini banyak dikenal sebagai jalan

lintas wilayah yang kondisinya baik dan bebas dari macet. Oleh karenanya, dewasa inilintas wilayah yang kondisinya baik dan bebas dari macet. Oleh karenanya, dewasa ini

kebutuhan atas jalan tol terus meningkat. Di daerah Pulau Jawa saja, kebutuhan tanahkebutuhan atas jalan tol terus meningkat. Di daerah Pulau Jawa saja, kebutuhan tanah

untuk jalan tol bertambah 31,7%, yakni 1.510,88 Ha dari sebelmnya 4.761,96 Hauntuk jalan tol bertambah 31,7%, yakni 1.510,88 Ha dari sebelmnya 4.761,96 Ha

menjadi 6.272,84 Ha. Sedangkan angka tanah yang dapat dimanfaatkan tidakmenjadi 6.272,84 Ha. Sedangkan angka tanah yang dapat dimanfaatkan tidak

mencapai angka tersebut.mencapai angka tersebut.Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah membentuk suatu mekanismeDalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah membentuk suatu mekanisme

 pengadaan  pengadaan tanah tanah bagi bagi kepentingan kepentingan umum umum yang yang selanjutnya selanjutnya diatur diatur dalam dalam UU UU No. No. 22

Tahun 2012. Undang-undnag tersebut mengatur bahwa demi kepentingan umum,Tahun 2012. Undang-undnag tersebut mengatur bahwa demi kepentingan umum,

tanah perlu dibebaskan dari hak perseorangan yang membebaninya melaluitanah perlu dibebaskan dari hak perseorangan yang membebaninya melalui

serangkaian prosedur dan berujung pada pemberian ganti-rugi bagi pihak pengembanserangkaian prosedur dan berujung pada pemberian ganti-rugi bagi pihak pengemban

hak atas tanah sebelumnya. Hal ini bersesuaian dengan semangat hukum pertanahanhak atas tanah sebelumnya. Hal ini bersesuaian dengan semangat hukum pertanahan

Indonesia yang menyatakan bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial.Indonesia yang menyatakan bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial.55 Fungsi sosial Fungsi sosial

ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan denganini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan

kepentingan umum. Adanya keseimbangan natara kedua kepentingan tersebutkepentingan umum. Adanya keseimbangan natara kedua kepentingan tersebutdiharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

66  Hal tersebut  Hal tersebut

yang kemudian menjadi justifikasi untuk melakukan pengadaan tanah, dalam konteksyang kemudian menjadi justifikasi untuk melakukan pengadaan tanah, dalam konteks

memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan sehubunganmemprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan sehubungan

dengan penggunaan tanah. Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan dengan caradengan penggunaan tanah. Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan dengan cara

musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yangmusyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang

tanahnya diperlukan untuk kegiatan petanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunanmbangunan..77  

 Namun sayangnya UU No.  Namun sayangnya UU No. 2 Tahun 2012 ter2 Tahun 2012 tersebut belum dapat sebut belum dapat berlaku secaraberlaku secara

efektif karena masih banyak penyelewengan dalam pelaksanaannya. Praktik serupaefektif karena masih banyak penyelewengan dalam pelaksanaannya. Praktik serupa

munculnya calo-calo pembeli tanah masyarakat, penentuan besaran ganti-rugi yangmunculnya calo-calo pembeli tanah masyarakat, penentuan besaran ganti-rugi yangdirasa tidak adil, pembayaran yang tidak tepat waktu, eksekusi pembebasan tanahdirasa tidak adil, pembayaran yang tidak tepat waktu, eksekusi pembebasan tanah

dengan cara koersif, dan sebagainya, adalah hal-hal yang mudah ditemukan dalamdengan cara koersif, dan sebagainya, adalah hal-hal yang mudah ditemukan dalam

 praktik  praktik pengadaan pengadaan tanah. tanah. Sehubungan Sehubungan dengan dengan hal hal tersebut, tersebut, makalah makalah ini ini disusundisusun

 bertujuan  bertujuan untuk untuk mencari mencari tau tau bagaimana bagaimana persisnya persisnya praktik praktik pengadaan pengadaan tanah tanah didi

44   Pasal 1 angka 2 Peraturan PemePasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. PP No. 15 Tahun 2005rintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. PP No. 15 Tahun 2005

ini telah mengalami perubahan yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2ini telah mengalami perubahan yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2009.009.

55   Pasal 6 UPasal 6 UU U No. 5 No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok AgrariaTahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

66   Sudargo Sudargo Gautama,Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria,Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Alumni, 1984, hal 21Bandung: Alumni, 1984, hal 21

77

   Maria S.W. Sumardjono,Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaTanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta:, Jakarta:Kompas, 2008, hal. 280.Kompas, 2008, hal. 280.

  

44

lapangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan. Denganlapangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan

mengetahui titik masalah dalam pengadaan tanah, diharapkan dapat ditemukan jalanmengetahui titik masalah dalam pengadaan tanah, diharapkan dapat ditemukan jalan

keluar yang solutif supaya pengadaan tanah yang awalnya bertujuan mulia, tidakkeluar yang solutif supaya pengadaan tanah yang awalnya bertujuan mulia, tidak

 berubah menjadi m berubah menjadi momok bagi masyarakat.omok bagi masyarakat.

B. Perumusan MasalahB. Perumusan Masalah  

1.1.   Bagaimana kondisi dari proses pengadaan tanah untuk Jalan Tol Semarang-Bagaimana kondisi dari proses pengadaan tanah untuk Jalan Tol Semarang-

Solo?Solo?

2.2.   Bagaimanakah kesesuaian praktik pengadaan tanah untuk Jalan ToBagaimanakah kesesuaian praktik pengadaan tanah untuk Jalan Tol Semarang-l Semarang-

Solo dengan ketentuan perundang-undangan?Solo dengan ketentuan perundang-undangan?

C. Konstruksi Gagasan/Ide PokokC. Konstruksi Gagasan/Ide Pokok

Di tengah tingginya kebutuhan atas tanah bagi pembangunan jalan tol,Di tengah tingginya kebutuhan atas tanah bagi pembangunan jalan tol,

 pengadaan tanah  pengadaan tanah adalah adalah suatu suatu hal yang hal yang memang harus memang harus ditempuh. Haditempuh. Hal ini l ini bersesuaianbersesuaian

dengan konsep tanah yang memiliki fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam UU No.dengan konsep tanah yang memiliki fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam UU No.

5 Tahun 1960. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hak atas tanah apapun yang ada5 Tahun 1960. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hak atas tanah apapun yang ada

 pada  pada seseorang seseorang tidaklah tidaklah dapat dapat dibenarkandibenarkan, , bahwa bahwa tanahnya tanahnya akan akan dipergunakan dipergunakan (atau(atau

tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya.tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya.88  Keberadaan tanah  Keberadaan tanah

tersebut juga harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dantersebut juga harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan

negara. Namun prinsip tanah berfungsi sosial ini harus diinterpretasikan bahwa tanahnegara. Namun prinsip tanah berfungsi sosial ini harus diinterpretasikan bahwa tanah

harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi siharus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si

 pemegang hak dan bagi  pemegang hak dan bagi masyarakat, sertmasyarakat, serta bahwa kepenta bahwa kepentingan perseorangan itu diakuiingan perseorangan itu diakui

dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secaradan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara

keseluruhan.keseluruhan.99  

Oleh karenanya, pengadaan tanah dengan alasan kepentingan umum tidakOleh karenanya, pengadaan tanah dengan alasan kepentingan umum tidak

 boleh  boleh secara secara serta-merta serta-merta menginjak-injak menginjak-injak hak hak perorangan perorangan begitu begitu saja. saja. MeskipunMeskipun

memang perlu diakui, pengadaan tanah yang notabene adalah pembebasan hak atasmemang perlu diakui, pengadaan tanah yang notabene adalah pembebasan hak atas

tanah karena permintaan pemerintah disertai ganti rugi menjadikan hak perorangantanah karena permintaan pemerintah disertai ganti rugi menjadikan hak perorangan

lebih inferior daripada kepentingan umum. Namun potensi terinjak-injaknya haklebih inferior daripada kepentingan umum. Namun potensi terinjak-injaknya hak

 perorangan  perorangan atas atas tanah tanah harus harus diminimalisasi diminimalisasi setidak-tidaknya setidak-tidaknya dengan dengan mematuhimematuhi

88   PenjelasPenjelasan Umum Ian Umum II angka 4 I angka 4 UU UU No. 5 Tahun 1960 teNo. 5 Tahun 1960 tentanntang Pg Pokok-Pokokok-Pokok Agrariaok Agraria

99 Maria S.W.  Maria S.W. SumardjoSumardjono,no, Kebijakan Pertanahan An Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Imtara Regulasi dan Implementasi,plementasi, Jakarta: Kompas,Jakarta: Kompas,2006. Hal.97.2006. Hal.97.

  

55

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji kondisiketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji kondisi

masyarakat yang bersangkutan.masyarakat yang bersangkutan.

D. Tujuan dan Manfaat PenulisanD. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Umum1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji titik permasalahan dalam pengadaanPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji titik permasalahan dalam pengadaantanah bagi kepentingan umum, khususnya dalam pembangunan jalan toltanah bagi kepentingan umum, khususnya dalam pembangunan jalan tol

sehingga nantinya dapat ditemukan penyelesaiannya supaya pengadaan tanahsehingga nantinya dapat ditemukan penyelesaiannya supaya pengadaan tanah

untuk waktu berikutnya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.untuk waktu berikutnya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

2. Tujuan Khusus2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan dua tujuan khusus dariBerdasarkan tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan dua tujuan khusus dari

 penelitian ini, yaitu: penelitian ini, yaitu:

a. Menunjukkan tidak sinkronnya ketentuan yang tertuang dalam peraturana. Menunjukkan tidak sinkronnya ketentuan yang tertuang dalam peraturan

 perundang-undang perundang-undangan dengan implementasinya dalam dunian dengan implementasinya dalam dunia praktika praktik

 b.  b. Menggambarkan Menggambarkan kondisi kondisi sosiologis sosiologis dari dari masyarakat masyarakat yang yang tanahnyatanahnyamenjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunmenjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tolan jalan tol

c. c. Merumuskan Merumuskan langkah langkah awal dawal dari pari penyelesaian masalah enyelesaian masalah yang yang bersangkutanbersangkutan

3. Manfaat 3. Manfaat PenulisaPenulisann

Manfaat dari penulisan maaklah ini meliputi:Manfaat dari penulisan maaklah ini meliputi:

a.a.   Memberikan rekomendasi dalam melaksanakan pengadaan tanah untukMemberikan rekomendasi dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehinggakepentingan umum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga

 pengadaan tanah dap pengadaan tanah dapat berjalan dengan baikat berjalan dengan baik

 b. b.   Memberikan gambaran penyelesaian proses pengadaan tanah dalam halMemberikan gambaran penyelesaian proses pengadaan tanah dalam hal

mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang kurang dapat berjalanmekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang kurang dapat berjalansecara efektifsecara efektif

E. Metode PenulisanE. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif,Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif,

dengan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanahdengan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah

 bagi  bagi kepentingan kepentingan umum, umum, berdasarkan berdasarkan bahan bahan yang yang berhasil berhasil dihimpun dihimpun dari dari referensireferensi

 berupa buku, j berupa buku, jurnal, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.urnal, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.

  

66

BAB IIBAB II

TINJAUAN PUSTAKATINJAUAN PUSTAKA

A. A. Filosofi Filosofi Hukum Tanah Hukum Tanah di Indonesiadi Indonesia

Hukum tanah Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960Hukum tanah Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria mengandung semangat hukum adat yang telah lamatentang Pokok-Pokok Agraria mengandung semangat hukum adat yang telah lama berlaku  berlaku di di Indonesia.Indonesia.

1010   Hukum tanah yHukum tanah yang diatur dalang diatur dalam UU No. 5 am UU No. 5 Tahun Tahun 1960 ini1960 ini

merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai yang telah lama berkembang di tengahmerupakan wujud aktualisasi nilai-nilai yang telah lama berkembang di tengah

masyarakat berupa hukum adat yang telah diubah berdasarkan kreasi negara sesuaimasyarakat berupa hukum adat yang telah diubah berdasarkan kreasi negara sesuai

dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern.dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern.1111

 Keberadaan UU No 5 Keberadaan UU No 5

Tahun 1960 sendiri selain menegaskan keberlakuan hukum adat tentang tanah, secaraTahun 1960 sendiri selain menegaskan keberlakuan hukum adat tentang tanah, secara

otomatis menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum tanah Barat yang digunakanotomatis menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum tanah Barat yang digunakan

ada masa penjajahan Belanda.ada masa penjajahan Belanda.

Ketentuan tentang hukum tanah Barat mengandung nilai yang sangat berbedaKetentuan tentang hukum tanah Barat mengandung nilai yang sangat berbeda

dengan ketentuan hukum adat. Dalam konsep Barat, yang diperkenalkan olehdengan ketentuan hukum adat. Dalam konsep Barat, yang diperkenalkan olehPemerintah Hindia Belanda, kepemilikan tanah didasarkan pada pembenaran yuridisPemerintah Hindia Belanda, kepemilikan tanah didasarkan pada pembenaran yuridis

secarasecara ipso jureipso jure melalui kontrak panjangmelalui kontrak panjang (lange contracten)(lange contracten) atau pernyataan pendekatau pernyataan pendek

(korte verklaringen)(korte verklaringen) antara penguasa dengan masyarakat pribumi.antara penguasa dengan masyarakat pribumi.1212  Sebagai  Sebagai

kelanjutan dari hukum barat ini, muncul Agrarische Wet (S.1870 No.55) yangkelanjutan dari hukum barat ini, muncul Agrarische Wet (S.1870 No.55) yang

menyatakan bahwa tanah-tanah di Jawa dan Madura yang tidak dapat dibuktikanmenyatakan bahwa tanah-tanah di Jawa dan Madura yang tidak dapat dibuktikan

status kepemilikannya secara yuridis, merupakan tanah Negara ataustatus kepemilikannya secara yuridis, merupakan tanah Negara atau

domeinverklaaring.domeinverklaaring. Selanjutnya, mSelanjutnya, masyarakat yang inasyarakat yang ingin menggunakgin menggunakan an tanah tersebuttanah tersebut

harus membuat kontra sewa-menyewa dengan pemerintah. Ketentuan yang seperti iniharus membuat kontra sewa-menyewa dengan pemerintah. Ketentuan yang seperti ini

yang membuat banyak masyarakat pribumi menjadi sengsara, karena praktik sewa-yang membuat banyak masyarakat pribumi menjadi sengsara, karena praktik sewa-menyewa itu pun mengharuskan adanya pembayaran darmenyewa itu pun mengharuskan adanya pembayaran dari penyewa.i penyewa.

Berlawanan dengan konsep hukum barat, hukum adat tentang pertanahanBerlawanan dengan konsep hukum barat, hukum adat tentang pertanahan

mengenal adanya hak ulayat, yaitu hak masyarakat sebagai suatu kesatuan hukum.mengenal adanya hak ulayat, yaitu hak masyarakat sebagai suatu kesatuan hukum.

Hak ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilikinya untuk menarikHak ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilikinya untuk menarik

manfaat dari tanah terseebut. Selain itu, hukum tanah adat mendasarkan kepemilikanmanfaat dari tanah terseebut. Selain itu, hukum tanah adat mendasarkan kepemilikan

tanah secaratanah secara ipso facto.ipso facto. Tanah tersebut dipandang sebagai milik seseorang apabilaTanah tersebut dipandang sebagai milik seseorang apabila

1010 Hal ini din Hal ini dinyatakan dalam Penjelasayatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1960 tn Umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrariaentang Pokok-Pokok Agraria

1111 Penjelasan Umum Angka III angka (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum Angka III angka (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

1212  Ade Saptomo,  Ade Saptomo,  Hukum  Hukum dan dan Kearifan Kearifan Lokal, Lokal, Revitalisasi Revitalisasi Hukum Hukum Adat Adat NusantaraNusantara, Jakarta: PT, Jakarta: PTGramedia Widiasarana IndoGramedia Widiasarana Indonesia, 20nesia, 2010, hal 14.10, hal 14.

  

77

orang yang bersangkutan mengusahakannya secara kasat mata. Penguasaan terus-orang yang bersangkutan mengusahakannya secara kasat mata. Penguasaan terus-

menerus yang intensif akan melahirkan hak individual atas tanah di tengah hak ulayat,menerus yang intensif akan melahirkan hak individual atas tanah di tengah hak ulayat,

yang akan kembali ke dalam kekuasaan hak ulayat itu sendiri apabila tanah tadiyang akan kembali ke dalam kekuasaan hak ulayat itu sendiri apabila tanah tadi

ditelantarkan.ditelantarkan.1313

  Pandangan hukum tanah adat yang demikian berangkat dari  Pandangan hukum tanah adat yang demikian berangkat dari

 pemahaman  pemahaman bahwa bahwa Tuhan Tuhan menciptakan menciptakan bumi, bumi, air, air, dan dan sumber sumber daya daya di di dalamnyadalamnya

sebagai sarana untuk membantu manusia hidup. Sehingga manusia harus berusahasebagai sarana untuk membantu manusia hidup. Sehingga manusia harus berusahauntuk memanfaatkan dan melestarikan bumi, air, dan sumber daya di dalamnyauntuk memanfaatkan dan melestarikan bumi, air, dan sumber daya di dalamnya

dengan sebaik-baiknya karena pada dasarnya, manusia memiliki hubungan religiusdengan sebaik-baiknya karena pada dasarnya, manusia memiliki hubungan religius

yang tidak dapat dipisahkan dari bumi itu sendiri.yang tidak dapat dipisahkan dari bumi itu sendiri.1414 Pendangan yang demikian berlaku Pendangan yang demikian berlaku

dan melekat dalam rasa hukum masarakat Indonesia semenjak lama dan telahdan melekat dalam rasa hukum masarakat Indonesia semenjak lama dan telah

diamalkan secara terus menerus, yang kemudian menjelma sebagaidiamalkan secara terus menerus, yang kemudian menjelma sebagai living lawsliving laws atauatau

hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.1515  

Berlakunya UUPA menegaskan bahwa hubungan banga Indonesia denganBerlakunya UUPA menegaskan bahwa hubungan banga Indonesia dengan

tanah adalah hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayahtanah adalah hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah

negara.negara.1616

 Hak ulayat ini mengahruskan adanya penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hak ulayat ini mengahruskan adanya penggunaan dan pemanfaatan tanah.Berlandaskan konsep tersebut, dalam UUPA dimunculkan fungsi sosial tanah, yangBerlandaskan konsep tersebut, dalam UUPA dimunculkan fungsi sosial tanah, yang

melarang seseorang menggunakan atau tidak menggunakan tanah sehingga merugikanmelarang seseorang menggunakan atau tidak menggunakan tanah sehingga merugikan

kepentingan rakyat.kepentingan rakyat.1717 Hak ulayat pada tingkat seluruh wilayah negara ini selanjutnya Hak ulayat pada tingkat seluruh wilayah negara ini selanjutnya

disebut sebagai hak bangsa Indoensia yang pelaksanaannya berada di tangan negaradisebut sebagai hak bangsa Indoensia yang pelaksanaannya berada di tangan negara

sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, negara berhaksebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, negara berhak

mengatur, menentukan, dan mengawasi penggunaan dari tanah Indonesia denganmengatur, menentukan, dan mengawasi penggunaan dari tanah Indonesia dengan

tetap mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Hukum tanah yang demikiantetap mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Hukum tanah yang demikian

dirasa sesuai dengan prinip masyarakat Indonesia yang cenderung bersifatdirasa sesuai dengan prinip masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat

komunalistik. Oleh karenanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Habermas bahwakomunalistik. Oleh karenanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Habermas bahwavaliditas hukum ditentukan oleh konsensus yang dibuat oleh elemen-elemenvaliditas hukum ditentukan oleh konsensus yang dibuat oleh elemen-elemen

1313 Achmad Sodiki, Penataan Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah  Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabdi Daerah Perkebunan Kabupaten Malang upaten Malang ,,Disertasi, PPs Universitas Airlangga, 1994, hal. 19.Disertasi, PPs Universitas Airlangga, 1994, hal. 19.

1414  Filosofi ini juga dimuat dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok  Filosofi ini juga dimuat dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-PokokAgrariaAgraria

1515  Freiderich Carl Von Savigny, mengatakan bahwa hukum itu bukan Freiderich Carl Von Savigny, mengatakan bahwa hukum itu bukan hanya dikeluarkan oleh penguasahanya dikeluarkan oleh penguasa public  public dalambentuk dalambentuk perundang-undangaperundang-undangan, n, namun namun hukum hukum adalah adalah jiwa jiwa bangsa bangsa ((Volkgeist Volkgeist ). Sumber:). Sumber:Satjipto Rahardjo,Satjipto Rahardjo,  Membedah  Membedah Hukum Hukum Progresif,Progresif, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2006, hal.Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2006, hal.164164

1616

   Penjelasan Umum Angka II Penjelasan Umum Angka II angka (1) UU angka (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok AgrariaNo. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria1717 Penjelasan Umum Angka II angka (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum Angka II angka (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

  

88

masyarakat,masyarakat,1818

  keberlakuan hukum tanah yang efektif berawal dari nilai-nilai yang  keberlakuan hukum tanah yang efektif berawal dari nilai-nilai yang

tumbuh dan diyakini oleh warga masyarakat serta disepakati masyarakat untuktumbuh dan diyakini oleh warga masyarakat serta disepakati masyarakat untuk

diamalkan secara bersama-sama.diamalkan secara bersama-sama.

B. B. Konsep NegarKonsep Negara a KesejahtKesejahteraan eraan ((WelfarWelfare State Statee) Indonesia) Indonesia

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatanPengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatanyang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya untukyang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk

memajukan kesejahteraan umum.memajukan kesejahteraan umum.1919 Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai Negara

kesejahteraan atau yang kerap disebut dengan istilahkesejahteraan atau yang kerap disebut dengan istilah welfare statewelfare state..2020   Welfare stateWelfare state

atauatau verzorgingstaatverzorgingstaat sering disebut sebagai negara berdasar atas hukum yangsering disebut sebagai negara berdasar atas hukum yang

material/sosial. Negara ini berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat,material/sosial. Negara ini berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat,

sehingga campur tangan pemerintah dalam mengurusi kepentingan ekonomi rakyat,sehingga campur tangan pemerintah dalam mengurusi kepentingan ekonomi rakyat,

kepentingan politik dan sosial, kepentingan budaya dan lingkungan hidupnya sertakepentingan politik dan sosial, kepentingan budaya dan lingkungan hidupnya serta

masalah-masalah lainnya tidak dapat dielakkan.masalah-masalah lainnya tidak dapat dielakkan.2121  Indonesia sebagai negara  Indonesia sebagai negara

kesejahteraan dapat diidentifikasi melalui semangat yang terkandung dalam Aline ke-kesejahteraan dapat diidentifikasi melalui semangat yang terkandung dalam Aline ke-Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi,Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi,

“.. membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi“.. membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi

 segenap  segenap bangsa bangsa Indonesia Indonesia dan dan seluruh seluruh tumpah tumpah darah darah Indonesia Indonesia dandan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanuntuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yangbangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”  

Semangat tersebut selanjutnya diejawentahkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRISemangat tersebut selanjutnya diejawentahkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI

1945 yang menyatakan bahwa,1945 yang menyatakan bahwa,

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung   di dalamnya harus  di dalamnya harus

dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurandikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”rakyat”  

1818  Lihat Reza A.A. Wattimena,  Lihat Reza A.A. Wattimena,  Melampaui  Melampaui Negara Negara Hukum Hukum Klasik, Klasik, Locke-RoussLocke-Rousseau-Habermaseau-Habermas,,

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal. 16-17.16-17.  

1919  Yanto Sufriadi,  Yanto Sufriadi,  Penyebab  Penyebab Sengketa Sengketa Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah untuk untuk Kepentingan Kepentingan Umum Umum (Studi (Studi KasusKasus

Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu),Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu), Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18Januari 2011, hal 42-62.Januari 2011, hal 42-62.

2020 Welfare state Welfare state adalah bentuk perkembangan terkahir dalam negara hukum yang sebelumnya melaluiadalah bentuk perkembangan terkahir dalam negara hukum yang sebelumnya melalui

tahapan: 1)tahapan: 1)  Polizeistaat, Polizeistaat, negara dengan kekuasaan monarki absolut yang menguasai seluruhnegara dengan kekuasaan monarki absolut yang menguasai seluruh

kehidupan masyarakat; 2)kehidupan masyarakat; 2) Rechstaat Rechstaat sempit/liberal, negara berfungsi sebagai „penjaga malam‟ yangsempit/liberal, negara berfungsi sebagai „penjaga malam‟ yanghanya akan bertindak apabila ada gangguan tehadap ketertiban dan ketenangan masyarakat; 3)hanya akan bertindak apabila ada gangguan tehadap ketertiban dan ketenangan masyarakat; 3) Rechstaat Rechstaat formal, negara melakukan pengaturan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalamformal, negara melakukan pengaturan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam

hal-hal yang memang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh rakyathal-hal yang memang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh rakyat2121   Maria FMaria Farida Iarida Indrati Sndrati S., Ilmu Perundang-Undagan., Ilmu Perundang-Undagan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal 240., Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal 240.

  

99

Dalam konteks pertanahan, negara diberi wewenang untuk menguasai tanah danDalam konteks pertanahan, negara diberi wewenang untuk menguasai tanah dan

menentukan bagaimana penggunaannya.menentukan bagaimana penggunaannya.2222  Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk  Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk

menyelenggarakan penyediaan tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara,menyelenggarakan penyediaan tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara,

 pemerintah  pemerintah dapat dapat mencabumencabut t hak-hak hak-hak atas atas tanah tanah dengan dengan memberikan memberikan ganti ganti kerugiankerugian

yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.2323  Hal ini juga  Hal ini juga

tergambarkan pada sila ke-5 Pancasila,tergambarkan pada sila ke-5 Pancasila, ““keadilan sosial bagi seluruh rakyatkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia””   yang memiliki makna bahwa harus ada pemerataan kesejahteraan danyang memiliki makna bahwa harus ada pemerataan kesejahteraan dan

kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak boleh adakemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak boleh ada

 penyedotan keuntungan dari warga yang st penyedotan keuntungan dari warga yang stau kepada warga au kepada warga yang lain.yang lain.2424 Kemanfaatan Kemanfaatan

tersebut harus dibagi sama rata tersebut harus dibagi sama rata demi keberlangsungan hidudemi keberlangsungan hidup bersama.p bersama.

C. C. Proses Proses Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah untuk untuk kepentingan Umumkepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan caraPengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 2525 karena telah karena telah

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yangmelepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yangtidak terpisahkan dengan tanah. Pengadaan ini ditujukan bagi terselenggaranyatidak terpisahkan dengan tanah. Pengadaan ini ditujukan bagi terselenggaranya

kepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat sebagai kesekepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memilikiluruhan yang memiliki

ciri-ciri ciri-ciri tertentu, antara tertentu, antara lain lain menyangkut pmenyangkut perlindungan erlindungan hak-hak ihak-hak individu ndividu sebagaisebagai

warga nwarga negara, dan egara, dan menyangkut menyangkut pengadaan pengadaan serta serta pemeliharaan pemeliharaan sarana publiksarana publik, dan, dan

 pelayanan  pelayanan kepada kepada publik.publik.2626

  Tujuan dari pengadaan tanah ini adalah untuk  Tujuan dari pengadaan tanah ini adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat denganmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan

tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.2727

  

2222   Wewenang ini terkandung dalam hak meWewenang ini terkandung dalam hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 2 aynguasai negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.at (2) UU No.

5 Tahun 1960 yang meliputi: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,5 Tahun 1960 yang meliputi: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

 persediaan,  persediaan, dan dan pemeliharaan pemeliharaan bumi, bumi, air, air, dan dan ruang ruang angkasa; angkasa; b) b) menentukan menentukan dan dan mengaturmengaturhubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c)hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c)menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbperbuatan-perbuatanuatanhukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

2323   Pasal 18 UPasal 18 UU U No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok AgrariaNo. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

2424   Kuntjoro Purbopranoto,Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Ha Hak-Hak Asasi Manusia dan Panck Asasi Manusia dan Pancasila,asila, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982,Jakarta: Pradnya Paramita, 1982,

hal 37.hal 37.2525

   Pasal 1 angka 2 UPasal 1 angka 2 UU No. 2 TahuU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tan 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunah bagi Pembangunan untuknan untukKepentingan UmumKepentingan Umum

2626   Maria S.W. Sumardjono,Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaBudaya, Jakarta:, Jakarta:

Kompas, 2008, hal. 282.Kompas, 2008, hal. 282.2727   Pasal 3 UU Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang PengadaaNo. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangun Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingannan untuk Kepentingan

UmumUmum

  

1010

Mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012Mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012

menyempurnakan mekanisme yang sebelumnya diatur Peraturan Presiden No. 36menyempurnakan mekanisme yang sebelumnya diatur Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukTahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang PerubahanKepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahunatas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Dalam2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Dalaminstrumen hukum sebelumnya, pengadaan tanah dapat dilakukan melalui pencabutaninstrumen hukum sebelumnya, pengadaan tanah dapat dilakukan melalui pencabutan

hak atau secara paksa dan melalui musyawarah untuk mencapai persetujuan antarahak atau secara paksa dan melalui musyawarah untuk mencapai persetujuan antara

 pemegang  pemegang hak hak dengan dengan calon calon penerima penerima hak. hak. Pengadaan Pengadaan tanah tanah untuk untuk kepentingankepentingan

umum melalui pencabutan hak merupakan kewenangan Presiden yang diwujudkanumum melalui pencabutan hak merupakan kewenangan Presiden yang diwujudkan

melalui Keputusan Presiden. Mekanisme ini cenderung bersifat koersif dan kurangmelalui Keputusan Presiden. Mekanisme ini cenderung bersifat koersif dan kurang

memberikan rasa keadilan bagi pihak pemegang hak atas tanah, meskipunmemberikan rasa keadilan bagi pihak pemegang hak atas tanah, meskipun

 penggunaannya seb penggunaannya sebagaiagai ultimum remediumultimum remedium atau jalan terakhir.atau jalan terakhir.

Dalam pengaturan yang baru, pengadaan tanah ini dilakukan oleh pemerintahDalam pengaturan yang baru, pengadaan tanah ini dilakukan oleh pemerintah

dengan dana yang juga disediakan oleh pemerintah untuk pembayaran ganti rugi.dengan dana yang juga disediakan oleh pemerintah untuk pembayaran ganti rugi.2828

  Pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentinganPelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

 pembangun pembangunan an dan dan kepentingan kepentingan masyarakatmasyarakat2929, sehingga harus melaui proses, sehingga harus melaui proses

 perencanaan  perencanaan dengan dengan melibatkan melibatkan para para pemangku pemangku kepentingan. kepentingan. Selain Selain perencanaan,perencanaan,

 pengadaan  pengadaan tanah tanah harus harus melalui melalui tahapan tahapan persiapan, persiapan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan dan penyerahanpenyerahan

hasil.hasil.3030

  

Perencanaan harus dibuat berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Tata WilayahPerencanaan harus dibuat berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah

dengan membuat dokueman perencanaan yang mengandung data terperinci mengenaidengan membuat dokueman perencanaan yang mengandung data terperinci mengenai

 pengadaan tanah  pengadaan tanah yang akan yang akan dilakukan. Setdilakukan. Setelah elah melalui tahap melalui tahap perencanaan, perencanaan, dilakukandilakukan

tahap persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awaltahap persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awallokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik.lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik.

3131  Dalam hal tercapai  Dalam hal tercapai

kesepakatan, maka pengadaan tanah berlanjut pada tahap pelaksanaan. Apabila masihkesepakatan, maka pengadaan tanah berlanjut pada tahap pelaksanaan. Apabila masih

ada keberatan, akan dibentuk tim pengkaji yang nantinya akan menghasilkan segalaada keberatan, akan dibentuk tim pengkaji yang nantinya akan menghasilkan segala

2828  Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan UmumKepentingan Umum2929

  Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan UmumKepentingan Umum3030

 Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

UmumUmum3131 Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

UmumUmum

  

1111

 pertimbangan se pertimbangan sebagai dbagai dasar asar dikeluarkannya pedikeluarkannya penetapan netapan lokasi ulokasi untuk ntuk pengadaan tpengadaan tanahanah

oleh Gubernur.oleh Gubernur.3232  

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan yang meliputi kegiatan inventarisasiTahapan selanjutnya adalah pelaksanaan yang meliputi kegiatan inventarisasi

dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,

 penilaian  penilaian ganti ganti kerugian, kerugian, musyawarah musyawarah penetapan penetapan ganti ganti rugi, rugi, dan dan pelepasan pelepasan tanahtanah

instansi.instansi.3333

  Apabila musyawarah tidak mencapai hasil, pihak-pihak pemangku  Apabila musyawarah tidak mencapai hasil, pihak-pihak pemangkukepentingan dapat mengajukan keberatan hingga akhrnya muncul penetapan darikepentingan dapat mengajukan keberatan hingga akhrnya muncul penetapan dari

 pemerintah. Set pemerintah. Setelahnya, dilakukan elahnya, dilakukan pembayaran ganti-rpembayaran ganti-rugi kepada ugi kepada pihak pihak yang berhak.yang berhak.

Apabila pihak yang berhak tidak mau menerimanya, pembayaran ganti rugi dapatApabila pihak yang berhak tidak mau menerimanya, pembayaran ganti rugi dapat

dititipkan kepada pengadilan negeri setempat atau konsinyiasi.dititipkan kepada pengadilan negeri setempat atau konsinyiasi.3434

  Setelahnya, tanah  Setelahnya, tanah

harus dilepaskan dan statusnya berubah menjadi tanah negara. Instansi yangharus dilepaskan dan statusnya berubah menjadi tanah negara. Instansi yang

membutuhkan tanah tersebut harus mengajukan permohonan hak terlebih dahulumembutuhkan tanah tersebut harus mengajukan permohonan hak terlebih dahulu

sebelum dapat menggunakan tanah hasil pengadaan tanah.sebelum dapat menggunakan tanah hasil pengadaan tanah.

Pada dasarnya, ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tidak banyak berbedaPada dasarnya, ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tidak banyak berbeda

dengan ketentuan yang dimuat dalam instrumen hukum tentang pengadaan tanahdengan ketentuan yang dimuat dalam instrumen hukum tentang pengadaan tanahhukum terdahulu yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaanhukum terdahulu yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PeraturanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan

Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PeratPresiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahunuran Presiden No. 36 Tahun

2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Ketentuan-ketentuan tersebut banyakPeraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Ketentuan-ketentuan tersebut banyak

mengalami perkembangan dan penyempurnaan jika dibandingkan dengan ketentuanmengalami perkembangan dan penyempurnaan jika dibandingkan dengan ketentuan

dalam UU No. 20 Tahun 1961 yang memperbolehkan dilakukannnya pencabutandalam UU No. 20 Tahun 1961 yang memperbolehkan dilakukannnya pencabutan

tanah secara serta-merta dengan Keputusan Presiden meskipun terjadi penolakan ditanah secara serta-merta dengan Keputusan Presiden meskipun terjadi penolakan di

tengah masyarakat pemegang hak.tengah masyarakat pemegang hak.PP No. 65 tahun 2006 mengatur bahwa mekanisme pengadaan tanahPP No. 65 tahun 2006 mengatur bahwa mekanisme pengadaan tanah

dilakukan dengan cara pembebasan disertai dengan pembayraan ganti rugi dalamdilakukan dengan cara pembebasan disertai dengan pembayraan ganti rugi dalam

 bentuk  bentuk uang, uang, tanah tanah pengganti, pengganti, pemukiman pemukiman kembali, kembali, gabungna gabungna dari dari dua dua atau atau lebihlebih

3232  Pasal 21 dan 22 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  Pasal 21 dan 22 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan UmumKepentingan Umum3333

 Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

UmumUmum3434  Pasal 42 ay  Pasal 42 ayat (1) at (1) UU NUU No. 2 Tahun 2012 tentang Peo. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukmbangunan untuk

Kepentingan UmumKepentingan Umum

  

1212

 pilihan-pilihan  pilihan-pilihan tersebut, tersebut, atau atau bentuk bentuk lain lain yang yang disepakati disepakati oleh oleh pihak-pihak pihak-pihak yangyang

 bersangkutan. Ganti rugi b bersangkutan. Ganti rugi besarannya ditentukan berdasarkanesarannya ditentukan berdasarkan3535::

a.a.    Nilai  Nilai Jual Jual Objek Objek Pajak Pajak atau atau nilai nilai nyata/sebenarnya nyata/sebenarnya dengandengan

memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkanmemperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan

 penetapan Lembaga  penetapan Lembaga atau atau Tim Penilai Tim Penilai Harga THarga Tanah yang anah yang ditunjuk olehditunjuk oleh

 panitia. panitia. b. b.    Nilai  Nilai jual jual bangunan bangunan yang yang ditaksir ditaksir oleh oleh perangkat perangkat daerah daerah yangyang

 bertanggungjawab di bi bertanggungjawab di bidang bangunan.dang bangunan.

c.c.    Nilai  Nilai jual jual tanaman tanaman yang yang diatur diatur oleh oleh instansi instansi perangkat perangkat daerah daerah yangyang

 bertanggungjawab dibid bertanggungjawab dibidang pertanian.ang pertanian.

Penetapan ganti rugi ini dilakukan setelah dilakukan musyawarah untukPenetapan ganti rugi ini dilakukan setelah dilakukan musyawarah untuk

mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak, Panitiamencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak, Panitia

Pengadaan Tanah dapat menitipkan ganti rugi ke pengadilan negeri atau konsinyasi.Pengadaan Tanah dapat menitipkan ganti rugi ke pengadilan negeri atau konsinyasi.

Meskipun lembaga ini dikenal dalam instrumen hukum pengadaan tanah dari waktuMeskipun lembaga ini dikenal dalam instrumen hukum pengadaan tanah dari waktu

ke waktu, tetapi pada dasarnya konsinyasi agak bertentangan dengan asas-asas yangke waktu, tetapi pada dasarnya konsinyasi agak bertentangan dengan asas-asas yang berlaku mengenai penguas berlaku mengenai penguasaan tanah. Hukum tanah nasional menyatakan bahaan tanah. Hukum tanah nasional menyatakan bahwa dalamwa dalam

keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, perolehan tanahkeadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, perolehan tanah

yang dibebani hak seseorang harus melalui musyawarah baik mengenai penyerahanyang dibebani hak seseorang harus melalui musyawarah baik mengenai penyerahan

tanahnya maupun mengenai imbalan yang merupakan hak pemegang hak atas tanahtanahnya maupun mengenai imbalan yang merupakan hak pemegang hak atas tanah

yang bersangkutan.yang bersangkutan.3636

  Oleh karenanya, dalam keadaan biasa, penggunaan lembaga  Oleh karenanya, dalam keadaan biasa, penggunaan lembaga

konsinyasi sebagaimana diatur dalam pasal 1404 KUHPerdata pun seharusnyakonsinyasi sebagaimana diatur dalam pasal 1404 KUHPerdata pun seharusnya

dihindari karena tegrolong dalam bentuk pemaksaan kepada peemgang hak atas tanah.dihindari karena tegrolong dalam bentuk pemaksaan kepada peemgang hak atas tanah.

D. D. Kerangka Kerangka KonseptualKonseptualKerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubunganKerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. 3737 Beberapa definisi yang Beberapa definisi yang

dirumuskan untuk mempermudah penggambaran konsep-konsep dalam penelitiandirumuskan untuk mempermudah penggambaran konsep-konsep dalam penelitian

meliputi:meliputi:

3535  Pasal 15 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36Pasal 15 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005Tahun 20053636

  Boedi Harsono,Boedi Harsono,  Hukum Agraria  Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Indonesia (Sejarah Pembentukan Undnag-Undang Pokok Pembentukan Undnag-Undang Pokok Agraria,Agraria,

 Isi dan Pelaksanaannya, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 3.Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 3.

3737 Soerjono Soekanto (b), Soerjono Soekanto (b), Pengantar Penelitian  Pengantar Penelitian Hukum,Hukum, Cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia(UI-P(UI-Press), 1986, ress), 1986, hal.132.hal.132.

  

1313

1. Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan1. Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkancara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan

tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda berkaitan dengan ttanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda berkaitan dengan tanah.anah.3838  

2. 2. Kepentingan Umum adKepentingan Umum adalah kepentalah kepentingan sebagian ingan sebagian besar besar lapisanlapisan

masyarakat.masyarakat.3939  

3. 3. Pelepasan atau penyPelepasan atau penyerahan hak atas tanah erahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskanadalah kegiatan melepaskan

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yanghubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang

dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.4040  

4. 4. Panitia PengadPanitia Pengadaan Tanah adaan Tanah adalah panitia yang alah panitia yang dibentuk undibentuk untuk membantutuk membantu

 pengadaan  pengadaan tanah tanah bagi bagi pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan untuk untuk kepentingankepentingan

umum.umum.4141  

5. 5. Musyawarah Musyawarah adalah kegiatan yadalah kegiatan yang mang mengandung pengandung proses saling roses saling mendengar,mendengar,

saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuksaling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi danmencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan

masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasarmasalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar

kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah,kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah,

 bangunan,  bangunan, tanaman, tanaman, dan dan benda-benda benda-benda lain lain yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan tanahtanah

dengan pihak yang memerlukan tanah.dengan pihak yang memerlukan tanah.4242  

6. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik6. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik

dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yangdan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau bendabenda lain yangmempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau bendabenda lain yang

 berkaitan dengan  berkaitan dengan tanah tanah yang dapat yang dapat memberikan kelangsungan hidup memberikan kelangsungan hidup yangyang

lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkenalebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena

 pengadaan tanah. pengadaan tanah.4343

  

3838   Pasal 1 angka 3 Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005Pasal 1 angka 3 Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005

tentang tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunaanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.n untuk Kepentingan Umum.3939

   Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Umum.4040

   Pasal 1 angka 6 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPasal 1 angka 6 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Pembangunan untuk Kepentingan Umum.4141

   Pasal 1 angka 9 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPasal 1 angka 9 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Umum.4242

   Pasal 1 angka 10 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPasal 1 angka 10 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  4343

   Pasal 1 angka 11 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPasal 1 angka 11 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  

  

1414

BAB IIIBAB III

PEMBAHASANPEMBAHASAN

A. Kondisi A. Kondisi Pengadaan Tanah Untuk KepentingPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan an Pembangunan Jalan TolTol

Semarang-SoloSemarang-Solo

Jalan tol Semarang-Solo merupakan salah satu program pemerintah dalamJalan tol Semarang-Solo merupakan salah satu program pemerintah dalam

 bidang pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Program ini dilaksanakan bidang pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Program ini dilaksanakan

oleh PT. Jasa Marga melalui penunjukkan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalanoleh PT. Jasa Marga melalui penunjukkan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan

Tol (BPJT) dengan memberikan Hak Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo padaTol (BPJT) dengan memberikan Hak Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo pada

tahun 2005 kepada persero yang bersangkutan. Dalam praktiknya, PT. Jasa Margatahun 2005 kepada persero yang bersangkutan. Dalam praktiknya, PT. Jasa Marga

 bekerja  bekerja sama sama dengan dengan PT. PT. Sarana Sarana Pembangunan Pembangunan Jawa Jawa Tengah Tengah (PT. (PT. SPJT) SPJT) yangyang

merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Propinsi Jawa Tengahmerupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

untuk membentuk perusahaan gabungan bernama PT. Trans Mega Jawa Tengah yanguntuk membentuk perusahaan gabungan bernama PT. Trans Mega Jawa Tengah yang

merupakan perusahaan swasta untuk melaksanakan pengelolaan Jalan Tol Semarang-merupakan perusahaan swasta untuk melaksanakan pengelolaan Jalan Tol Semarang-

Solo.Solo.4444

  

Program pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari Rencana TataProgram pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari Rencana Tata

Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam pasal 20 ayatRuang dan Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam pasal 20 ayat

(6) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 untuk kurun(6) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 untuk kurun

waktu 2009 hingga 2029. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, sebanyak 625 bidangwaktu 2009 hingga 2029. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, sebanyak 625 bidang

tanah di Kecamatan Banyumanik dan Tembalang akan dibebaska. Bidang-bidangtanah di Kecamatan Banyumanik dan Tembalang akan dibebaska. Bidang-bidang

tanah tersebut meliputi tanah yang terletak di Kelurahan Sumurboto sbanyak 45tanah tersebut meliputi tanah yang terletak di Kelurahan Sumurboto sbanyak 45

 bidang tanah, d bidang tanah, di daerah Pedai daerah Pedalangan sebanyak 162 langan sebanyak 162 bidang tanah, dbidang tanah, di daerah Padangsari daerah Padangsarii

sebanyak 76 bidang tanah, di daerah Gedawang sebanyak 185 bidang tanah, di daerahsebanyak 76 bidang tanah, di daerah Gedawang sebanyak 185 bidang tanah, di daerah

Pudakpayung sebanyak 140 bidang tanah, dan di daerah Kramas sebanyak 17 bidangPudakpayung sebanyak 140 bidang tanah, dan di daerah Kramas sebanyak 17 bidangtanah. Lima kelurahan pertama berada di wilayah Kecamatan Banyumanik,tanah. Lima kelurahan pertama berada di wilayah Kecamatan Banyumanik,

sedangkan Kelurahan Kramas berada dalam wilayah Kecamatan Tembalang.sedangkan Kelurahan Kramas berada dalam wilayah Kecamatan Tembalang.4545  

Setidak-tidaknya pembangunan jalan tol ini membutuhkan tanah seluas 804,4 Ha.Setidak-tidaknya pembangunan jalan tol ini membutuhkan tanah seluas 804,4 Ha.

Untuk wilayah Semarang sendiri, luas tanah yang terkena proyek yang bersangkutanUntuk wilayah Semarang sendiri, luas tanah yang terkena proyek yang bersangkutan

adalah 480.340 m2. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dipersiapkan kegiatanadalah 480.340 m2. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dipersiapkan kegiatan

4444   Profil PProfil PT. T. Trans Mega Trans Mega Jawa Jawa Tengah,Tengah,  http://transmargajateng.com/index.php/info-perusahaanhttp://transmargajateng.com/index.php/info-perusahaan,,  

4545   Dinyatakan oleh AsDinyatakan oleh Asisten Tata Praja Seisten Tata Praja Setda Kota Semtda Kota Semarang, Drs Sarang, Drs Soemarmo Hoemarmo HS dalam suatuS dalam suatu

kesempatan. Sumber: Budiman,kesempatan. Sumber: Budiman, 625 Bidang Tanah Akan Dibebaskan,625 Bidang Tanah Akan Dibebaskan,  suaramerdeka.com (23  suaramerdeka.com (23Agustus 2005),Agustus 2005), http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/23/kot08.htmhttp://www.suaramerdeka.com/harian/0508/23/kot08.htm,,  diundug tanggal 4 Juni  diundug tanggal 4 Juni2013.2013.

  

1515

 pemasangan  pemasangan patok, patok, sosialisasi, sosialisasi, inventarisasi inventarisasi tanah, tanah, pengukuran, pengukuran, rapat rapat hasilhasil

 pengukuran, m pengukuran, musyawarah, pembayaran, dan administrasi pembayaran.usyawarah, pembayaran, dan administrasi pembayaran.

Jalan tol sepanjang 75,70 km ini nantinya akan melintasi wilayah KotaJalan tol sepanjang 75,70 km ini nantinya akan melintasi wilayah Kota

Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali dan KabupatenSemarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten

Karanganyar yang pembangunannya terbagi menjadi 5 seksi. Kelima seksi tersebutKaranganyar yang pembangunannya terbagi menjadi 5 seksi. Kelima seksi tersebut

meliputimeliputi4646

::

1.1.   Seksi I, pembangunan dari Tembalang hingga Ungaran dengan panjangSeksi I, pembangunan dari Tembalang hingga Ungaran dengan panjang

 jalan tol 16,3 km. S jalan tol 16,3 km. Status saat ini adalah operasi terbatas.tatus saat ini adalah operasi terbatas.

2.2.   Seksi II, pembangunan dari Ungaran-Bawen dengan panjang jalan tolSeksi II, pembangunan dari Ungaran-Bawen dengan panjang jalan tol

13,33 km. Status saat ini adalah sedang dalam konstruksi.13,33 km. Status saat ini adalah sedang dalam konstruksi.

3.3.   Seksi III, pembangunan dari Bawen hingga Kota Salatiga denganSeksi III, pembangunan dari Bawen hingga Kota Salatiga dengan

 panjang jalan tol 18,2 km panjang jalan tol 18,2 km. Status saat ini adalah persiapan konstruksi.. Status saat ini adalah persiapan konstruksi.

4.4.   Seksi IV, pembangunan dari Kota Salatiga hingga Kabupaten BoyolaliSeksi IV, pembangunan dari Kota Salatiga hingga Kabupaten Boyolali

dengan panjang jalan tol 22,4 km. Status saat ini adalah sedang dalamdengan panjang jalan tol 22,4 km. Status saat ini adalah sedang dalam

tahap pembebasan lahan.tahap pembebasan lahan.

5.5.   Seksi V, pembanguna dari Kabupaten Boyolali hingga KabupatenSeksi V, pembanguna dari Kabupaten Boyolali hingga Kabupaten

Karanganyar dengan panjang jalan tol 11,1 km. Status saat ini adalahKaranganyar dengan panjang jalan tol 11,1 km. Status saat ini adalah

sedang dalam tahap pembebasan lahan.sedang dalam tahap pembebasan lahan.

Untuk mewujudkan jalan tol yang memang kini dirasa Untuk mewujudkan jalan tol yang memang kini dirasa sebagai kebutuhan yangsebagai kebutuhan yang

mendesak, dilakukanlah pengadaan tanah dengan cara pembebasan hak aats tanahmendesak, dilakukanlah pengadaan tanah dengan cara pembebasan hak aats tanah

disertai dengan pembayaran ganti rugi. Hal ini juga banyak diterapkan di wilayah-disertai dengan pembayaran ganti rugi. Hal ini juga banyak diterapkan di wilayah-

wilayah lain untuk pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Hamper di semuawilayah lain untuk pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Hamper di semua

wilayah pula, pengadaan tanah selalu menimbulkan masalah dan ketidakadilan yangwilayah pula, pengadaan tanah selalu menimbulkan masalah dan ketidakadilan yang

 berakibat sepert berakibat seperti:i: pertama, pertama, munculnya calo-calo tanah;munculnya calo-calo tanah; kedua,kedua, pemilik tanah  pemilik tanah tergusurtergusur

dan dirugikan karena harus pindah;dan dirugikan karena harus pindah; ketiga,ketiga,  pemilik  pemilik tanah tanah yang yang semula semula di di belakangbelakang

menjadi di pinggir jalan dan dapat keuntungan tanpa berkeringat karena harga tanahmenjadi di pinggir jalan dan dapat keuntungan tanpa berkeringat karena harga tanah

meningkat signifikan;meningkat signifikan; keempat,keempat, sisa tanah di pinggir jalan tidak teratur bentuknya;sisa tanah di pinggir jalan tidak teratur bentuknya;

kelima,kelima, pembebasan tanah memb pembebasan tanah membebani anggara pemerintah.ebani anggara pemerintah.4747  

4646 Departemen Pekerjaan Umum, Pembangunan Jalan Tol  Departemen Pekerjaan Umum, Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Perkembangan, Hambatan, dandi Indonesia: Perkembangan, Hambatan, dan

Kendala.Kendala.  http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw240311din.htmhttp://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw240311din.htm,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

4747 Yudhi Setiawan, Yudhi Setiawan,  Instrumen Hukum Campuran  Instrumen Hukum Campuran (gemeensch(gemeenschapelijkerecht) dalam apelijkerecht) dalam Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah,,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 3.3.

  

1616

Seperti ulasan di atas, pembangunan jalan tol Semarang-Solo melaluiSeperti ulasan di atas, pembangunan jalan tol Semarang-Solo melalui

 pengadaan tanah ini juga menemui beberapa masalah. Beberapa konflik d pengadaan tanah ini juga menemui beberapa masalah. Beberapa konflik dan hambatanan hambatan

tersebut meliputitersebut meliputi4848::

1.1.   Biaya yang sangat tinggiBiaya yang sangat tinggi

2.2.   Masalah pengadaan tanah/pembebasan tanahMasalah pengadaan tanah/pembebasan tanah

3.3.   Sosialisasi yang memakan waktu lamaSosialisasi yang memakan waktu lama

4.4.   Sikap masyarakat yang kurang medukungSikap masyarakat yang kurang medukung

5.5.   Spekulan (calo) tanah yang ikut bermainSpekulan (calo) tanah yang ikut bermain

Dari beberapa masalah tersebut, yang berkenaan langsung dengan temaDari beberapa masalah tersebut, yang berkenaan langsung dengan tema

 penulisan  penulisan kali kali ini ini adalah adalah proses proses pengadaan pengadaan tanah tanah yang yang didalamnya didalamnya mencakupmencakup

tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaantahapan-tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan

tanah untuk pembangtanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini di bagi ke dalaunan jalan tol Semarang-Solo ini di bagi ke dalam 9 tahapan:m 9 tahapan:

1.1.   SosialisasiSosialisasi

2.2.   Pematokan ROWPematokan ROW

3.3.   Pengukuran ricikanPengukuran ricikan

4.4.   Inventarisasi bangunan dan tanamanInventarisasi bangunan dan tanaman

5.5.   Pengumuman hasil ukurPengumuman hasil ukur

6.6.   Musyawarah hargaMusyawarah harga

7.7.   Pembayaran ganti rugiPembayaran ganti rugi

Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah yangTahapan-tahapan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah yang

memang dibentuk untuk membuat dan menyusun pengadaan tanah bagi pelaksanaanmemang dibentuk untuk membuat dan menyusun pengadaan tanah bagi pelaksanaan

 pembangun pembangunan an dengan dengan melakukan melakukan berbagai berbagai kegiatan kegiatan pendahuluan pendahuluan dalamdalam

 pelepasan/penyerahan hak atas tanah. pelepasan/penyerahan hak atas tanah.4949  

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini asihProses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini asih

menggunakan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahunmenggunakan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PeraturanUmum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentangPresiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Sehubungan denganKetentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Sehubungan dengan

 pelaksanaan  pelaksanaan tahapan-tahapan tahapan-tahapan tersebut, tersebut, masalah-masalah masalah-masalah yang yang berhasil berhasil ditemukanditemukan

4848   Bahan Bahan Seminar,Seminar,  Perkembangan  Perkembangan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah Untuk Untuk Jalan Jalan Tol Tol Semarang-Solo, Semarang-Solo, Tahap Tahap II

Semarang-BawenSemarang-Bawen, disajikan oleh Panitia , disajikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota SemaraPengadaan Tanah Kota Semarang, 3 Mei 2ng, 3 Mei 2007.007.

4949  Abdurrahman,  Abdurrahman,  Pengadaan  Pengadaan Tanah Tanah Bagi Bagi Pelaksanan Pelaksanan Pembangunan Pembangunan Untuk Untuk Kepentingan Kepentingan UmumUmum,,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal 7Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal 79.9.

  

1717

 banyak  banyak berkaitan berkaitan dengan dengan proses proses penentuan penentuan dan dan pembayaran pembayaran ganti ganti rugi rugi kepada kepada pihakpihak

yang berhak. Banyak artikel di media yang memberitakan bahwa musyawarahyang berhak. Banyak artikel di media yang memberitakan bahwa musyawarah

 penentuan ga penentuan ganti-rugi nti-rugi bagi bagi Warga Warga Terkena Terkena Proyek Proyek (WTP) (WTP) tidak tidak berjalan berjalan dengan dengan baikbaik

sehingga sehingga tak jarang tak jarang ditempuh ditempuh jalan jalan konsinyasikonsinyasi5050

. Sebelunya terdapat 47 WTP yang. Sebelunya terdapat 47 WTP yang

 pemenuhan  pemenuhan ganti ganti rugi-nya rugi-nya dilakukan dilakukan secara secara konsinyasi, konsinyasi, 10 10 orang orang di di antaranya antaranya telatelahh

mengambil uang yang dititipkan pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilanmengambil uang yang dititipkan pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan

 Negeri  Negeri setempat.setempat.5151

  Total nilai konsinyasi kesepuluh WTP tersbeut mencapai Rp  Total nilai konsinyasi kesepuluh WTP tersbeut mencapai Rp

1.046.433.000. Namun 37 WTP lainnya masih solid untuk melanjutkan upaya hukum1.046.433.000. Namun 37 WTP lainnya masih solid untuk melanjutkan upaya hukum

di PN Kabupaten Semarang yang sampai sekaradi PN Kabupaten Semarang yang sampai sekarang masih berjalan.ng masih berjalan.5252  

Sebelum dipilih jalan konsinyasi, pihak Tim Pengadaan Tanah telah berusahaSebelum dipilih jalan konsinyasi, pihak Tim Pengadaan Tanah telah berusaha

melakukan musyawarah dengan pihak setempat, khususnya melalui media negosiatormelakukan musyawarah dengan pihak setempat, khususnya melalui media negosiator

dan tokoh masyarakat. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Bahkan pada haridan tokoh masyarakat. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Bahkan pada hari

Senin, Tanggal 29 Oktober 2012 masyarakat merencanakan aksi protes atas proyekSenin, Tanggal 29 Oktober 2012 masyarakat merencanakan aksi protes atas proyek

 pengadaan tanah un pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebtuk pembangunan jalan tol tersebut.ut.5353  

Masalah perbedaan besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah denganMasalah perbedaan besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah dengan

 besaran  besaran yang yang diterima diterima oleh oleh masyarakat masyarakat adalah adalah salah salah satu satu hal hal yang yang cukupcukup

memprihatinkan. Setidak-tidaknya terdapat 99 warga pemilik tanah di daerah wilayahmemprihatinkan. Setidak-tidaknya terdapat 99 warga pemilik tanah di daerah wilayah

Pringapus, Kabupaten Semarang, yang hanya memperoleh ganti rugi sebesar RpPringapus, Kabupaten Semarang, yang hanya memperoleh ganti rugi sebesar Rp

20.000,00/m tanah. Padahal besaran yang ditentukan oleh pemerintah mencapai20.000,00/m tanah. Padahal besaran yang ditentukan oleh pemerintah mencapai

Rp50.000,00/m. Total hanya Rp 13,2 milyar untuk 27,8 Ha tanah yang diperolehRp50.000,00/m. Total hanya Rp 13,2 milyar untuk 27,8 Ha tanah yang diperoleh

warga. Belakangan baru diketahui bahwa sisa uang ganti rugi yang diberikanwarga. Belakangan baru diketahui bahwa sisa uang ganti rugi yang diberikan

 pemerintah justru dikorupsi ol pemerintah justru dikorupsi oleh Tim Pengadaan Tanah.eh Tim Pengadaan Tanah.5454

  

5050

   Ketentuan meKetentuan mengenai konsinyasngenai konsinyasi diatur dalam i diatur dalam Pasal 42 Pasal 42 ayat ayat (1) (1) UU UU No. 2 TaNo. 2 Tahun 2012 tentahun 2012 tentangngPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi ini pada dasarnyaPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi ini pada dasarnya

merupakan suatu bentuk pemenuhan prestasi melalu cara „koersif‟ karena prestasi tersebut padamerupakan suatu bentuk pemenuhan prestasi melalu cara „koersif‟ karena prestasi tersebut padadasarnya tidak diinginkan pdasarnya tidak diinginkan pemenuhaemenuhannya oleh masyarakat.nnya oleh masyarakat.

5151 Ranin Agung, Ranin Agung, WTP WTP    Jalan  Jalan Tol Semarang-Solo Tersisa 37 Tol Semarang-Solo Tersisa 37 Orang Orang , suaramerdeka.com (06 Mei 2013),, suaramerdeka.com (06 Mei 2013),

http://wwwhttp://www.suaramerdeka.co.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/newm/v1/index.php/read/news/2013/05/06/155846/WTP-Jalas/2013/05/06/155846/WTP-Jalan-Tol-n-Tol-Semarang-Solo-Tersisa-37-OrangSemarang-Solo-Tersisa-37-Orang,, diunduh 3 Juni 2013. diunduh 3 Juni 2013.

5252   Diungkapkan dalam suatu keseDiungkapkan dalam suatu kesempatan oleh Heri Sulistympatan oleh Heri Sulistyono, SH, sebagai kuasa hukum daono, SH, sebagai kuasa hukum dari WTPri WTP

wilayah Lemah Ireng,wilayah Lemah Ireng, ibid.ibid.

5353   Ranin Ranin AgungAgung ,  , SesiSesi   II  II Tol Tol Ungaran-BawUngaran-Bawen, en, Poleres Poleres Semarang Semarang Siap Siap Amankan Amankan Eksekusi Eksekusi Lahan,Lahan,suaramerdeka.com (28 Oktober 2012)suaramerdeka.com (28 Oktober 2012)  http://wwwhttp://www.suaramerdeka.com.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/v1/index.php/read/news/2012

/10/28/133961/Sesi-II-To/10/28/133961/Sesi-II-Tol-Ungaran-Bawl-Ungaran-Bawen-Polres-Semaen-Polres-Semarang-Siap-Arang-Siap-Amankan-Eksekusi-Lmankan-Eksekusi-Lahan-ahan-,,  diunduh 4 Juni 2013diunduh 4 Juni 2013

5454 Dalam suatu kesempatan, Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah yang kala itu menjabat menyatakan Dalam suatu kesempatan, Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah yang kala itu menjabat menyatakan

 bahwa  bahwa terdapat terdapat indikasi indikasi korupsi korupsi yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh panita panita pengadaan pengadaan tanah tanah pada pada proyekproyek pembangunan  pembangunan jalan jalan tol tol Semarang-SoSemarang-Solo. lo. Panitia Panitia ini ini sebelumnya sebelumnya diduga diduga keras keras melakukan melakukan korupsikorupsidana ganti-rugi pada proyek pembebasan hutan Jatirunggo. Sumber: Budi Purwanto,dana ganti-rugi pada proyek pembebasan hutan Jatirunggo. Sumber: Budi Purwanto, GubernurGubernur

  

1818

Masalah pembayaran ganti rugi tak hanya berhenti pada adanya calo-caloMasalah pembayaran ganti rugi tak hanya berhenti pada adanya calo-calo

tanah seperti yang dikemukakan di atas, namun juga muncul dari Panitia Pengadaantanah seperti yang dikemukakan di atas, namun juga muncul dari Panitia Pengadaan

Tanah itu sendiri. Panitia yang bersangkutan mengutarakan adanya pemotongan uangTanah itu sendiri. Panitia yang bersangkutan mengutarakan adanya pemotongan uang

ganti rugi tanah sebesar 10%ganti rugi tanah sebesar 10%5555

. Namun ironisnya, tindakan tersebut tidak disertai. Namun ironisnya, tindakan tersebut tidak disertai

surat atau pemberitahuan resmi dari bagian pusat. Kepada masyarakat, Timsurat atau pemberitahuan resmi dari bagian pusat. Kepada masyarakat, Tim

Pengadaan Tanah menyatakan bahwa sebenarnya tanah warga tersebut merupakanPengadaan Tanah menyatakan bahwa sebenarnya tanah warga tersebut merupakan

tanah negara dan pemotongan uang ganti rugi digunakan untuk biaya sertifikasi tanahtanah negara dan pemotongan uang ganti rugi digunakan untuk biaya sertifikasi tanah

yang tidak terkena pengadaan proyek jalan tol. Masyarakat yang kurang memahamiyang tidak terkena pengadaan proyek jalan tol. Masyarakat yang kurang memahami

aturan hukum, menerima saja alasan tersebut. Mereka menyerahkan kembali uangaturan hukum, menerima saja alasan tersebut. Mereka menyerahkan kembali uang

sebesar Rp 100.000 hingga Rp 24.000.000 kepada pihak panitia. Tak hanya itu,sebesar Rp 100.000 hingga Rp 24.000.000 kepada pihak panitia. Tak hanya itu,

 penelitian penelitian5656  menemukan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dalam  menemukan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dalam

 pelaksanaan  pelaksanaan pengadaan pengadaan tanah tanah sempat sempat tertunda tertunda di di tiga tiga kelurahan kelurahan yaitu yaitu KelurahanKelurahan

Pedalangan, Kelurahan Pudak Payung, dan Kelurahan Kramas. Warga kelurahanPedalangan, Kelurahan Pudak Payung, dan Kelurahan Kramas. Warga kelurahan

tersebut mengalami keterlambatan pemberitahuan keputusan besaran ganti rugi ketikatersebut mengalami keterlambatan pemberitahuan keputusan besaran ganti rugi ketika

tahapan pengadaan tanahnya tetap berjalan.tahapan pengadaan tanahnya tetap berjalan.

Hal-hal tersebut terjadi karena prosedur pengadaan tanah bagi kepentinganHal-hal tersebut terjadi karena prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan

umum pada tahap musyawarah tidak berjalan dengan lancar. Pihak Tim Pengadaanumum pada tahap musyawarah tidak berjalan dengan lancar. Pihak Tim Pengadaan

Tanah tidak menjelaskan secara komperhensif komponen-komponen dari pembayaranTanah tidak menjelaskan secara komperhensif komponen-komponen dari pembayaran

ganti rugi. Selain itu, musyawarah antara panitia disinyalir banyak direkayasa, dimanaganti rugi. Selain itu, musyawarah antara panitia disinyalir banyak direkayasa, dimana

dalam pembicaraan hal-hal tertentu sebenarnya masyarakat tidak dilibatkandalam pembicaraan hal-hal tertentu sebenarnya masyarakat tidak dilibatkan5757

. Namun. Namun

seolah-olah masyarakat dan pihak Tim Pengadaan Tanah telah mencapai kesepakatan.seolah-olah masyarakat dan pihak Tim Pengadaan Tanah telah mencapai kesepakatan.

Berkaitan dengan hal ini, banyak ditemukan pula sertifikat jual beli palsu dan kembar,Berkaitan dengan hal ini, banyak ditemukan pula sertifikat jual beli palsu dan kembar,

yang menyebabkan ketidakpastian atas pelaksanaan tyang menyebabkan ketidakpastian atas pelaksanaan transaksi.ransaksi.

 Jateng  Jateng Minta Minta Tim Tim Pembebasan Pembebasan Tanah Tanah Tol Tol Semarang-Solo Semarang-Solo DigantiDiganti, Tempo, Tempo   (26 Agustus 2010),(26 Agustus 2010),

http://wwwhttp://www.tempo.co/read/new.tempo.co/read/news/2010/08/26/177274208/Gubernur-Jates/2010/08/26/177274208/Gubernur-Jateng-Minta-Tim-Pembng-Minta-Tim-Pembebasan-ebasan-Tanah-Tol-Semarang-Solo-DigantiTanah-Tol-Semarang-Solo-Diganti,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

5555   Hal ini dikemukakan dalam suaHal ini dikemukakan dalam suatu kesempatan oleh Suyotu kesempatan oleh Suyoto (Ketua Panitia Pengadaan Tanato (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) denganh) dengan

didampingi Tata Pemerintahan Pemkab Semarang. Sumber: Puthut Ami Luhur,didampingi Tata Pemerintahan Pemkab Semarang. Sumber: Puthut Ami Luhur, Kasus Pemotongan Kasus PemotonganYang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Semarang-SoloYang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Semarang-Solo, tribunjateng.com (11, tribunjateng.com (11Oktober 2011),Oktober 2011), http://jateng.tribunnews.com/2011/10/11/kasus-pemotongan-uang-ganti-rugi-http://jateng.tribunnews.com/2011/10/11/kasus-pemotongan-uang-ganti-rugi-

 pengadaan-tanah-proy pengadaan-tanah-proyek-jalan-tol-semaraek-jalan-tol-semarang-solong-solo,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

5656   Penelitian dilakukan olePenelitian dilakukan oleh Rahmania Fitriah Rahmania Fitria, Sumber:, Sumber: Pelaksanaan Pember Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Tahapian Ganti Kerugian Tahap I-III Dalam Pengadaan  I-III Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-SoloTol Semarang-Solo, Thesis, Universitas, Thesis, Universitas

Diponegoro, 2009.Diponegoro, 2009.5757   Den Den Gal,Gal, Ada Rekayasa Musyaw Ada Rekayasa Musyawarah Hargaarah Harga, kompas.com (26 Agustus 2010),, kompas.com (26 Agustus 2010),

http://nasional.kompas.cohttp://nasional.kompas.com/read m/read /2010/08/26/11115285//2010/08/26/11115285/  diunduh pada 4 Juni 2013.diunduh pada 4 Juni 2013.

  

1919

B. Kesesuaian Praktik Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-SoloB. Kesesuaian Praktik Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo

Dengan Ketentuan Perundang-UndanganDengan Ketentuan Perundang-Undangan

Sebelum melakukan analisa terhadap pengadaan tanah bagi pembangunanSebelum melakukan analisa terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan

 jalan tol Semarang-Solo, perlu ditentukan terlebih dah jalan tol Semarang-Solo, perlu ditentukan terlebih dahulu instrumen hukum yang akulu instrumen hukum yang akanan

digunakan sebagai pisau analisa. Proyek pengadaan tanah untuk pembanguan jalan toldigunakan sebagai pisau analisa. Proyek pengadaan tanah untuk pembanguan jalan tol

ini telah dimulai semenjak tahun 2005, yang mana pada saat itu instrumen hukumini telah dimulai semenjak tahun 2005, yang mana pada saat itu instrumen hukum

tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umu adalah Peraturan Presiden No. 36tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umu adalah Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukTahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang PerubahanKepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahunatas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.

Sedangkan, pada masa sekarang ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diaturSedangkan, pada masa sekarang ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur

dengan UU No.2 Tahun 2012. Untuk menentukan instrumen hukum mana yang dengan UU No.2 Tahun 2012. Untuk menentukan instrumen hukum mana yang harusharus

dijadikan dasar, perlu dilihat ketentuan dalam pasal 58 UU No. 2 Tahun 2012 tentangdijadikan dasar, perlu dilihat ketentuan dalam pasal 58 UU No. 2 Tahun 2012 tentang

ketentuan peralihan. Pada huruf a dinyatakan bahwa,ketentuan peralihan. Pada huruf a dinyatakan bahwa, “pro“pro ses pengadaan  ses pengadaan tanah yangtanah yang

 sedang  sedang dilaksanakan dilaksanakan sebelum sebelum berlakunya berlakunya Undang-Undang Undang-Undang ini ini diselesaikandiselesaikan

berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini”Undang ini”. Kemudian pada. Kemudian pada

huruf b dinyatakan bahwa,huruf b dinyatakan bahwa, “sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam“sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam

 proses  proses pengadaan pengadaan tanah tanah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam huruf huruf a, a, pengadaannyapengadaannya

diselesaikan berdasarkan ketentan yang diatur dalam undang-diselesaikan berdasarkan ketentan yang diatur dalam undang-undang ini.”undang ini.”

Dari uraian tersebut, baik instrumen hukum yang lama ataupun yang baruDari uraian tersebut, baik instrumen hukum yang lama ataupun yang baru

sehubungan dengan pengadaan tanah tetaplah berlaku, disesuaikan dengan kurunsehubungan dengan pengadaan tanah tetaplah berlaku, disesuaikan dengan kurun

waktu pelaksanaannya. Saat ini, jalan tol Seksi I telah beroperasi dengan baik. Jalanwaktu pelaksanaannya. Saat ini, jalan tol Seksi I telah beroperasi dengan baik. Jalan

tol Seksi II sedang menjalani proses penyempurnaan dan bersiap untuk beroperasi.tol Seksi II sedang menjalani proses penyempurnaan dan bersiap untuk beroperasi.

Sedangkan jalan tol Seksi III, IV, dan V sedang dalam proses pembebasan lahanSedangkan jalan tol Seksi III, IV, dan V sedang dalam proses pembebasan lahan

 proyek  proyek yang yang direncanakan direncanakan akan akan selesai selesai pada pada Bulan Bulan Maret Maret 2013.2013.5858  Namun terdapat  Namun terdapat

sedikit kendala dalam Seksi IV yang pelaksanaanya tidak selancar pelaksanaan padasedikit kendala dalam Seksi IV yang pelaksanaanya tidak selancar pelaksanaan pada

seksi lain. Seksi IV masih terus melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekanseksi lain. Seksi IV masih terus melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan

sertifikat-sertifikat tanah milik masyarakat sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi.sertifikat-sertifikat tanah milik masyarakat sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi.

Dalam kondisi ini, maka instrumen hukum yang digunakan sebagai pisau analisaDalam kondisi ini, maka instrumen hukum yang digunakan sebagai pisau analisa

adalah ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaanadalah ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

5858

   Royce Wijaya, “Salatiga Hampir Rampung, Boyolali 70 Persen” suaramerdeka.com (26 JanuariRoyce Wijaya, “Salatiga Hampir Rampung, Boyolali 70 Persen” suaramerdeka.com (26 Januari2013),2013), http://wwwhttp://www.suaramerdeka.com/v1/inde.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/newx.php/read/news/2013/01/26/143055/Salatiga-s/2013/01/26/143055/Salatiga-Hampir-Rampung-Boyolali-70-PersenHampir-Rampung-Boyolali-70-Persen,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

  

2020

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PeraturanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan

Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PeratPresiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahunuran Presiden No. 36 Tahun

2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana2005, juga Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.

Untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tolUntuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

Semarang-Solo ini telah sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku, maka perluSemarang-Solo ini telah sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku, maka perlu

dilakukan dilakukan analisa analisa terhadap terhadap setiap setiap komponen komponen pelaksanaan pelaksanaan dari dari kegiatan ykegiatan yangang

 bersangkutan.  bersangkutan. Menurut Menurut pasal pasal 1 1 angka angka 3 3 PP PP No. No. 65 65 Tahun Tahun 2006, 2006, pengadaan pengadaan tanahtanah

adalahadalah ““ setiap  setiap kegiatan kegiatan untuk untuk mendapatkan mendapatkan tanah tanah dengan dengan cara cara memberikan memberikan gantiganti

rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, danrugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan

benda-benda yang berkaitanbenda-benda yang berkaitan dengan tanah.”dengan tanah.”  Definisi tersebut tidak dapat dilepaskanDefinisi tersebut tidak dapat dilepaskan

dari tujuan proses pengadaan tanah, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaandari tujuan proses pengadaan tanah, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan

kepentingan umum yang diberikan oleh Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005kepentingan umum yang diberikan oleh Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005

yaituyaitu ““kepentingan sebagian besar lapisankepentingan sebagian besar lapisan masyarakat”masyarakat”..  Dalam kasus di atas,  Dalam kasus di atas,

 pengadaan  pengadaan tanah tanah dilakukan dilakukan dalam dalam rangka rangka mewujudkan mewujudkan kepentingan kepentingan umum umum berupaberupa

 pembangun pembangunan an jalan tojalan tol trans-nasional l trans-nasional sebagai sarana sebagai sarana dan pra dan pra sarana tsarana transportasi ransportasi yangyang

sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Tanpa jalan tol, niscaya kegiatansangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Tanpa jalan tol, niscaya kegiatan

masyarakat akan terganggu dan dampat berdampak pada terhambatnya kegiatanmasyarakat akan terganggu dan dampat berdampak pada terhambatnya kegiatan

 pembangun pembangunan an di di bidang bidang ekonomi, ekonomi, sosial, sosial, pendidikan, pendidikan, kesehatan, kesehatan, dan dan bidang-bidangbidang-bidang

kehidupan lainnya. Kemungkinan tersbeut dapat terjadi mengingat transportasi adalahkehidupan lainnya. Kemungkinan tersbeut dapat terjadi mengingat transportasi adalah

hal yang tak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan manusia.hal yang tak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan manusia.

Hal ini juga bersesuaian dengan pedoman umum penentuan kepentinganHal ini juga bersesuaian dengan pedoman umum penentuan kepentingan

umum yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaanumum yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan

Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Pasal 1 ayatPencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Pasal 1 ayat

(1) Inpres yang bersangkutan menyatakan bahwa suatu kegaiatn dalam rangka(1) Inpres yang bersangkutan menyatakan bahwa suatu kegaiatn dalam rangka

 pelaksanaan  pelaksanaan pembangunan pembangunan mempunyai mempunyai sifat sifat kepentingan kepentingan umum umum apabila apabila kegiatankegiatan

tersebut menyangkut:tersebut menyangkut:

a. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/ataua. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau

 b. Kepenting b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atauan masyarakat luas, dan/atau

c. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atauc. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau

d. Kepentingan pembangunand. Kepentingan pembangunan

Dalam konteks ini, pembangunan jalan tol Semarang-Solo tergolong dalamDalam konteks ini, pembangunan jalan tol Semarang-Solo tergolong dalam

 jenis kepent jenis kepentingan umum ingan umum sebagaimana dsebagaimana dinyatakan dalam inyatakan dalam pasal pasal 5 a5 ayat yat (2) Per(2) Perpres No.pres No.

36 tahun 2005 hruuf a, yang 36 tahun 2005 hruuf a, yang berbunyiberbunyi,, ““ Pembangunan untuk kepentingan um Pembangunan untuk kepentingan umum yangum yang

  

2121

dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamdilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal  Pasal 2, 2, yang yang selanjutnya selanjutnya dimiliki dimiliki atau atau akan akan dimiliki dimiliki oleh oleh Pemerintah Pemerintah atauatau

 Pemerintah  Pemerintah Daerah, Daerah, meliputi meliputi : : a. a. jalan jalan umum umum dan dan jalan jalan tol, tol, rel rel kereta kereta api api (di (di atasatas

tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/airtanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air

bersih, saluran pembuangan air dan sanitasbersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;..”i;..”  

Selanjutnya, pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan cara pelepasan hakSelanjutnya, pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan cara pelepasan hak

atau penyerahan hak atau penyerahan hak 5959

  dengan memperoleh ganti rugi. Mekanisme pelepasan atau  dengan memperoleh ganti rugi. Mekanisme pelepasan atau

 penyerahan  penyerahan hak hak ini ini dilakukan dilakukan apabila apabila tanah tanah yang yang dibutuhkan dibutuhkan adalah adalah tanah tanah yangyang

dibebani hak, sedangkan subjek calon pemakai tanah tersebut tidak memenuhi syaratdibebani hak, sedangkan subjek calon pemakai tanah tersebut tidak memenuhi syarat

sebagai pemegang hak.sebagai pemegang hak.6060

  Dalam kasus tersebut, tanah yang akan digunakan untuk  Dalam kasus tersebut, tanah yang akan digunakan untuk

membangun sebelumnya adalah tanah milik masyarakat sebagaimana dibuktikanmembangun sebelumnya adalah tanah milik masyarakat sebagaimana dibuktikan

dengan sertifikat hak milik. Di samping itu, ada pula tanah negara yang sebelumnyadengan sertifikat hak milik. Di samping itu, ada pula tanah negara yang sebelumnya

tidak dipergunakan untuk kegiatan apapun, lalu dimanfaatkan oleh masyarakattidak dipergunakan untuk kegiatan apapun, lalu dimanfaatkan oleh masyarakat

setempat untuk dijadikan tempat tinggal tanpa didahui dengan permohonan hak atassetempat untuk dijadikan tempat tinggal tanpa didahui dengan permohonan hak atas

tanah yang bersangkutan. Pada dasarnya, untuk kondisi yang demikian, tanahnyatanah yang bersangkutan. Pada dasarnya, untuk kondisi yang demikian, tanahnya

 perlu dimohonkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah. Ha perlu dimohonkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah. Hall

ini penting, mengingat perolehan hak atas tanah di Indonesia menggunakan sistemini penting, mengingat perolehan hak atas tanah di Indonesia menggunakan sistem

 pendaftaran hak atau pendaftaran hak atau registration of titlesregistration of titles6161, yang artinya hak tersebut tidak akan lahir, yang artinya hak tersebut tidak akan lahir

apabila belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentangapabila belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Namun, pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalanPendaftaran Tanah. Namun, pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

tol Semarang-Solo, tanah yang demikian dipersamakan dengan tanah hak miliktol Semarang-Solo, tanah yang demikian dipersamakan dengan tanah hak milik

 bersertifikat  bersertifikat lainnya lainnya karena karena kepada kepada pihak-pihak pihak-pihak pengguna pengguna tanah tanah tersebut tersebut nantinyanantinya

 juga akan dibayarkan gan juga akan dibayarkan ganti rugi.ti rugi.

Dalam kondisi ini, untuk pembangunan jalan tol, tanah yang dapat digunakanDalam kondisi ini, untuk pembangunan jalan tol, tanah yang dapat digunakan

adalah tanah berstatus hak pengelolaan yang berada di bawah yurisdiksi negara. Hakadalah tanah berstatus hak pengelolaan yang berada di bawah yurisdiksi negara. Hak

 pengelolaan  pengelolaan adalah adalah hak hak menguasai menguasai dari dari negara negara yang yang kewenangan kewenangan pelaksanaannyapelaksanaannya

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.6262  Dalam kasus ini, tanah untuk  Dalam kasus ini, tanah untuk

5959   Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006

6060   Ny. Arie S. Hutagalung, Ny. Arie S. Hutagalung, Asas-Asas H Asas-Asas Hukum Agrariaukum Agraria, Buku Ajar, percetakan FHUI, Depo, Buku Ajar, percetakan FHUI, Depok, 2012, k, 2012, halhal

140.140.

6161 Dari hasil pendaftaran hak, pemegang hak akan memperoleh bukti berupa: 1) Buku tanah dan surat Dari hasil pendaftaran hak, pemegang hak akan memperoleh bukti berupa: 1) Buku tanah dan surat

ukur; 2) sertipikat sebagai tanda bukti hak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 dan ukur; 2) sertipikat sebagai tanda bukti hak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 PP No.Pasal 31 PP No.24 Tahun 1997 tentang 24 Tahun 1997 tentang PendafaPendafataran Hak.taran Hak.  Ibid, Ibid, hal 123.hal 123.  

6262   Pasal 1 angka 2 PP Pasal 1 angka 2 PP No. 40 Tahun 1996 No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Haktentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan HakPakai.Pakai.

  

2222

 pembangun pembangunan an jalan tojalan tol di atl di atas tas tanah hak peanah hak pengelolaan dilakukan ongelolaan dilakukan oleh PT. leh PT. Trans MegaTrans Mega

Jawa Tengah berdasarkan pelimpahan wewenang pemerintah. Untuk mendapatkanJawa Tengah berdasarkan pelimpahan wewenang pemerintah. Untuk mendapatkan

hak pengelolaan ini, maka tanah harus bebas dari segala hak individu yanghak pengelolaan ini, maka tanah harus bebas dari segala hak individu yang

membebaninya. Baru setelahnya, kepada tanah tersebut membebaninya. Baru setelahnya, kepada tanah tersebut dibebankan hak pengelolaan.dibebankan hak pengelolaan.

Tanah yang demikian tidak dapat diperoleh dengan cara pemindahan hakTanah yang demikian tidak dapat diperoleh dengan cara pemindahan hak

melalu tindakan jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan sebagainya. Hal ini disebabkanmelalu tindakan jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan sebagainya. Hal ini disebabkan

 pemindahan hak akan menjadikan tanah tersebut tetap berstat pemindahan hak akan menjadikan tanah tersebut tetap berstatus hak milik. Hanya sajaus hak milik. Hanya saja

 pemegang  pemegang haknya haknya berbeda. berbeda. Padahal Padahal telah telah dinyatakan dinyatakan sebelumnya, sebelumnya, tanah tanah untukuntuk

 pembangun pembangunan jalan tol tersebut haruslah tanah hak pengelolaan.an jalan tol tersebut haruslah tanah hak pengelolaan.

Rencana pengadaan tanah tersebut sebelumnya telah diatur dalam RencanaRencana pengadaan tanah tersebut sebelumnya telah diatur dalam Rencana

Tata Ruang Tata WilayahTata Ruang Tata Wilayah6363. Dalam kasus di atas, rencana pembangunan jalan tol. Dalam kasus di atas, rencana pembangunan jalan tol

Semarang-Solo telah diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah ProvinsiSemarang-Solo telah diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi

Jawa Tengah yang dituangkan dalam pasal 20 ayat (6) huruf a Peraturan DaerahJawa Tengah yang dituangkan dalam pasal 20 ayat (6) huruf a Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 untuk kurun waktu 2009 hingga 2029.Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 untuk kurun waktu 2009 hingga 2029.

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo, lebihPengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo, lebih

lanjutnya, dilakukan melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan dalam Peraturanlanjutnya, dilakukan melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Kepala BPN No. 3 Tahun 2007.Kepala BPN No. 3 Tahun 2007.

1.1.   Tahap I adalah tahap perencanaan dan tahap penetapan lokasi:Tahap I adalah tahap perencanaan dan tahap penetapan lokasi:

a. Tahap Perencanaana. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, instansi pemerintah harus menyusun rencanaPada tahap ini, instansi pemerintah harus menyusun rencana

 pembangun pembangunan an yang yang di di dalamnya dalamnya tercantum tercantum datadata-data -data penting penting meliputimeliputi

maksud dan tujuan; letak dan lokasi; luasan tanah; sumber dana dan analisismaksud dan tujuan; letak dan lokasi; luasan tanah; sumber dana dan analisis

kelayakan lingkungan.kelayakan lingkungan.

 b. Tahap Penetapan L b. Tahap Penetapan Lokasiokasi

Setelah rencana pembangunan disusun, instansi terkait mengajukanSetelah rencana pembangunan disusun, instansi terkait mengajukan

 permohonan penetapan  permohonan penetapan lokasi lokasi yang yang akan akan ditelaah ditelaah lebih lebih lanjut lanjut oleh oleh Bupati/Bupati/

Walikota/ Gubernur DKI berdasarkan pertimbangan tata ruang,Walikota/ Gubernur DKI berdasarkan pertimbangan tata ruang,

 penatagunaan  penatagunaan tanah, tanah, sosial-ekonomi, sosial-ekonomi, lingkunglingkungan, an, penguasaan, penguasaan, pemilikanpemilikan

dan pemanfaatan tanah. Dalam kasus pembangunan jalan tol Semarang-dan pemanfaatan tanah. Dalam kasus pembangunan jalan tol Semarang-

Solo, Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) JalanSolo, Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Jalan

Tol SemarangTol Semarang  –  –   Solo diajukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga  Solo diajukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga

Departemen Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor UM.0103-DB/457,Departemen Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor UM.0103-DB/457,

6363   Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 35 Tahun 2006 tPerpres No. 35 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaanentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Umum.

  

2323

tanggal 29 Juli 2005 kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam konteks ini,tanggal 29 Juli 2005 kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam konteks ini,

 permohonan  permohonan diajukan diajukan kepada kepada gubernur gubernur karena karena pembangunan pembangunan yang yang akanakan

dilakukan bersifat lintas kota/kabupaten dalam provinsi yang sama.dilakukan bersifat lintas kota/kabupaten dalam provinsi yang sama.

Dalam permohonan tersebut, dicantumkan bahwa lokasiDalam permohonan tersebut, dicantumkan bahwa lokasi

 pembangun pembangunan an jalan jalan tol tol sepanjang sepanjang 75,6 75,6 Km Km meliputi meliputi Kota Kota Semarang,Semarang,

Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, KabupatenKabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo dengan luas tanah total kurangKaranganyar, dan Kabupaten Sukoharjo dengan luas tanah total kurang

lebih 804,4 Ha. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No. 3lebih 804,4 Ha. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No. 3

Tahun 2007, untuk permohonan dengan luas tanah lebih dari 50 Ha, dapatTahun 2007, untuk permohonan dengan luas tanah lebih dari 50 Ha, dapat

dikeluarkan keputusan penetapan lokasi yang sekaligus berlaku sebagai izindikeluarkan keputusan penetapan lokasi yang sekaligus berlaku sebagai izin

 perolehan  perolehan tanah tanah untuk untuk jangka jangka waktu waktu 3 3 tahun. tahun. Untuk Untuk menindaklmenindaklanjutianjuti

 permohonan  permohonan melalui melalui Surat Surat Nomor Nomor UM.0103-DB/457, UM.0103-DB/457, Gubernur Gubernur JawaJawa

Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 620/13/2005, tanggal 9Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 620/13/2005, tanggal 9

Agustus 2005 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan JalanAgustus 2005 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan

Tol Semarang-Solo.Tol Semarang-Solo.

Pada praktiknya, ditemukan kesalahan dalam melakukan pemetaanPada praktiknya, ditemukan kesalahan dalam melakukan pemetaan

tanah sehingga terdapat beberapa bidang tanah yang turut menjaid objektanah sehingga terdapat beberapa bidang tanah yang turut menjaid objek

 pengadaan tanah  pengadaan tanah namun tnamun tidak tercakup idak tercakup dalam dalam Surat Surat Persetujuan penetapaPersetujuan penetapann

Lokasi Pembangunan (SP2LP) Jalan Tol Semarang-Solo. Bidang-bidangLokasi Pembangunan (SP2LP) Jalan Tol Semarang-Solo. Bidang-bidang

tanah ini berada dalam wilayah Kelurahan Jabangan. Oleh karenanya, pihaktanah ini berada dalam wilayah Kelurahan Jabangan. Oleh karenanya, pihak

Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SP2LP susulan terkait dengan bidangGubernur Jawa Tengah mengeluarkan SP2LP susulan terkait dengan bidang

tanah tersebut.tanah tersebut.6464

  

2. Tahap II2. Tahap II

Setelah tahap I terselesaikan, proses pengadaan tanah dilanjutkan denganSetelah tahap I terselesaikan, proses pengadaan tanah dilanjutkan dengan

tahap II yang meliputi:tahap II yang meliputi:

a.a.   Pembentukan Panitia Pengadaan TanahPembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Pembentukan panitia pengadaan tanah bertujuan untukPembentukan panitia pengadaan tanah bertujuan untuk

membantu pelaksanaan proses pengadaan tanah. Dalam kasusmembantu pelaksanaan proses pengadaan tanah. Dalam kasus

 pengadaan  pengadaan tanah tanah untuk untuk pembanpembangunan gunan jalan jalan tol tol Semarang-Solo,Semarang-Solo,

dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) beranggotakan 9 orangdibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) beranggotakan 9 orang

 berdasarkan  berdasarkan Surat Surat Keputusan Keputusan Walikota Walikota Semarang Semarang Nomor Nomor 593.05/241,593.05/241,

6464

  Dinyatakan dalam suatu kesempatan oleh Yuwantoro, Staff Sub Seksi Pengaturan Tanah PemerintahDinyatakan dalam suatu kesempatan oleh Yuwantoro, Staff Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada  pada Kantor Kantor Pertanahan Pertanahan Kota Kota Semarang Semarang yang yang juga juga merangkap merangkap sebagai sebagai anggota anggota Satuan Satuan TugasTugas(SATGAS) Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen, Kota Semarang.(SATGAS) Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen, Kota Semarang.

  

2424

tertanggal 24 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaantertanggal 24 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmumTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kota Semarang. Pembentukan P2T ini telah sesuai dengan PeraturanKota Semarang. Pembentukan P2T ini telah sesuai dengan Peraturan

Kepala BPN No.3 Tahun 2007. Selain P2T, dibentuk pula Satuan TugasKepala BPN No.3 Tahun 2007. Selain P2T, dibentuk pula Satuan Tugas

untuk membantuk tugas P2T berdasarkan Surat Keputusan Panitiauntuk membantuk tugas P2T berdasarkan Surat Keputusan Panitia

Pengadaan tanah Nomor Pengadaan tanah Nomor 593.05/293.593.05/293.

 b.  b. PenyuluhanPenyuluhan

P2T yang telah dibentuk harus melakukan sosialisasiP2T yang telah dibentuk harus melakukan sosialisasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007

tentang rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang akantentang rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang akan

menggunakan tanah hasil pembebasan hak dari warga setempat. Dalammenggunakan tanah hasil pembebasan hak dari warga setempat. Dalam

 penyuluhan  penyuluhan ini ini dijelaskan dijelaskan pula pula manfaat, manfaat, maksud maksud dan dan tujuantujuan

 pembangun pembangunan an jalan jalan tol tol Solo-Semarang. Solo-Semarang. Pada Pada pelaksanaannya, pelaksanaannya, munculmuncul

 banyak  banyak penolakan penolakan dari dari warga warga masyarakat. masyarakat. Oleh Oleh karenanya, karenanya, sosialisasisosialisasi

tetap digalakkan sampai memperoleh persetujuan dari warga setempat.tetap digalakkan sampai memperoleh persetujuan dari warga setempat.

Ketentuan mengatur bahwa pengadaan tanah harus dipindahkan apabilaKetentuan mengatur bahwa pengadaan tanah harus dipindahkan apabila

75% pemegang hak atas tanah menolak. Namun dalam proses75% pemegang hak atas tanah menolak. Namun dalam proses

 pengadaan  pengadaan tanah tanah untuk untuk pembangunpembangunan an jalan jalan tol tol Semarang-Solo, Semarang-Solo, jumlahjumlah

masyarakat yang menolak pengadaan tanah tidaklah mencapai batasmasyarakat yang menolak pengadaan tanah tidaklah mencapai batas

yang ditetapkan, sehingga pengadaan tanah dilanjutkan.yang ditetapkan, sehingga pengadaan tanah dilanjutkan.

c. c. Identifikasi Identifikasi dan dan InventarisasiInventarisasi

Setelah melakukan penyuluhan dan memperoleh persetujuanSetelah melakukan penyuluhan dan memperoleh persetujuan

dari sebagian besar anggota masyarakat, proses pengadaan tanah masukdari sebagian besar anggota masyarakat, proses pengadaan tanah masuk

ke dalam tahap identifikasi dan inventarisasi sebagaimana diatur dalamke dalam tahap identifikasi dan inventarisasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Kepala BPN No. 3 TahunPasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun

2007. Tahapan ini meliputi:2007. Tahapan ini meliputi:

1. Penunjukan batas;1. Penunjukan batas;

2. Pengukuran bidang tanah dan/atau 2. Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;bangunan;

3. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas3. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas

 bidang tanah; bidang tanah;

4. Penetapan batas-batas 4. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;bidang tanah dan/atau bangunan;

5. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;5. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

6. 6. Pendataan status tanah dan/atau bangPendataan status tanah dan/atau bangunan;unan;

  

2525

7. Pendataan penguasaan dan pemilikian tanah dan/atau bangunan7. Pendataan penguasaan dan pemilikian tanah dan/atau bangunan

dan/atau tanaman;dan/atau tanaman;

8. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau8. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau

 bangunan d bangunan dan/atau tanaman.an/atau tanaman.

Dalam pengadaan taanh untuk jalan tol Semarang-Solo,Dalam pengadaan taanh untuk jalan tol Semarang-Solo,

dilakukan pengukuran yang dilanjutkan dengan pematokandilakukan pengukuran yang dilanjutkan dengan pematokan  Right  Right ofof

WayWay (ROW) atau ruang milik jalan yang akan digunakan untuk(ROW) atau ruang milik jalan yang akan digunakan untuk

melaksanakan proyek. Pengukuran tanah cukup terganggu karenamelaksanakan proyek. Pengukuran tanah cukup terganggu karena

adanya penolakan dari sebagian warga khsusunya di wilayah Kelurahanadanya penolakan dari sebagian warga khsusunya di wilayah Kelurahan

Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Masalah tersebut diselesaikanPedalangan, Kecamatan Banyumanik. Masalah tersebut diselesaikan

dengan cara musyawarah dengan warga setempat, hingg akhirnyadengan cara musyawarah dengan warga setempat, hingg akhirnya

 pengukuran  pengukuran dapat dapat dilanjutkan. dilanjutkan. Selain Selain itu, itu, dalam dalam tahap tahap ini ini jugajuga

ditemukan beberapa bidang tanah tempat tinggal warga yang tidakditemukan beberapa bidang tanah tempat tinggal warga yang tidak

dilekati oleh hak individu. Tanah tersebut masih merupakan tanahdilekati oleh hak individu. Tanah tersebut masih merupakan tanah

negara. Setelahnya, dilakukan inventarisasi terhadap bangunan dannegara. Setelahnya, dilakukan inventarisasi terhadap bangunan dan

tanaman untuk mengetahui pemiliknya, jenis, kondisi, supaya dapattanaman untuk mengetahui pemiliknya, jenis, kondisi, supaya dapat

dicocokkan dnegan sertifikat kepemilikan (untuk bangunan). Hasildicocokkan dnegan sertifikat kepemilikan (untuk bangunan). Hasil

inventarisasi dan pengukuran dituangkan dalam bentuk Peta Bidanginventarisasi dan pengukuran dituangkan dalam bentuk Peta Bidang

Tanah dan daftar objek ganti rugi masyarakat.Tanah dan daftar objek ganti rugi masyarakat.

d. d. Penunjukan Penunjukan Lembaga/ TiLembaga/ Tim m Penilai Penilai Harga tanahHarga tanah

Selanjutnya, P2T harus menunjuk lembaga/tim penilai harga tanah. P2TSelanjutnya, P2T harus menunjuk lembaga/tim penilai harga tanah. P2T

untuk proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo menunjuk PT.untuk proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo menunjuk PT.

Wadantara Nilaitama, Lembaga Penilai Harga TanahWadantara Nilaitama, Lembaga Penilai Harga Tanah6565 untuk menaksir untuk menaksir

harga tanah yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah.harga tanah yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah.

e. Penilaiane. Penilaian

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala BPN No. 3Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala BPN No. 3

tahun 2007, PT. Wadantara Nilaitama melakukan penilaian harga tanahtahun 2007, PT. Wadantara Nilaitama melakukan penilaian harga tanah

 berdasarkan  berdasarkan Nilai Nilai Jual Jual Objek Objek Pajak Pajak (NJOP) (NJOP) NJOP NJOP dengandengan

memerhatikan NJOP tahun berjalan.memerhatikan NJOP tahun berjalan.

f. Musyawarahf. Musyawarah

6565

 Lembaga ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memperoleh lisensi dari BPN RI. Ketentuan Lembaga ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memperoleh lisensi dari BPN RI. Ketentuanmengenai penunjukkan lembaga penilai harga tanah diatur dalam Pasal 25, 26, 27, dan 28 Perkamengenai penunjukkan lembaga penilai harga tanah diatur dalam Pasal 25, 26, 27, dan 28 PerkaBPN No. 3 Tahun 2007.BPN No. 3 Tahun 2007.

  

2626

Setelah segala keperluan administrasi pengadaan tanah selesai,Setelah segala keperluan administrasi pengadaan tanah selesai,

dilakukan musyawarah membicarakan rencana pembangunan untukdilakukan musyawarah membicarakan rencana pembangunan untuk

kepentingan umum pada tanah yang masih dibebani hak warga, bentukkepentingan umum pada tanah yang masih dibebani hak warga, bentuk

serta besaran pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemegang hak.serta besaran pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemegang hak.

Pelaksanaan musyawarah harus dilakukan dengan berpedoman padaPelaksanaan musyawarah harus dilakukan dengan berpedoman pada

kesepakatan para pihak, hasil penialian, dan tenggat waktu penyelesaiankesepakatan para pihak, hasil penialian, dan tenggat waktu penyelesaian

 proyek  proyek pembangunan. pembangunan. Musyawarah Musyawarah ini ini diatur diatur dalam dalam Pasal Pasal 31 31 sampaisampai

dengan Pasal 38 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Dalamdengan Pasal 38 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Dalam

 pelaksanaannya, musyawarah  pelaksanaannya, musyawarah dipimpin odipimpin oleh leh Ketua P2T Ketua P2T kota kota SemarangSemarang

dengan memperttemukan instansi pemerintah yang memerlukan tanahdengan memperttemukan instansi pemerintah yang memerlukan tanah

dan masyarakat secara langsung. Karena cakupan area yang akandan masyarakat secara langsung. Karena cakupan area yang akan

digunakan untuk membangun jalan tol Semaran-Solo terhitung luas,digunakan untuk membangun jalan tol Semaran-Solo terhitung luas,

musyawarah dilakukan dalam beberapa tahap.musyawarah dilakukan dalam beberapa tahap.

Dalam praktiknya, P2T dan warga saling mengajukanDalam praktiknya, P2T dan warga saling mengajukan

 penawaran  penawaran besaran besaran ganti ganti rugi rugi dalam dalam bentuk bentuk uang. uang. Pada Pada beberapabeberapa

kecamatan dikecamatan ditemukan bahwa htemukan bahwa harga yang arga yang ditawarkan oleh P2T ditawarkan oleh P2T kurangkurang

lebih Rp 1.000.000-1.800.000/m2 sedangkan penawaran harga darilebih Rp 1.000.000-1.800.000/m2 sedangkan penawaran harga dari

masyarakat berkisar antara Rp. 3.000.000-7.500.00/m2 disesuaikanmasyarakat berkisar antara Rp. 3.000.000-7.500.00/m2 disesuaikan

dengan jenis tanahnya. Selanjutnya, P2T akan mengajukan harga tanahdengan jenis tanahnya. Selanjutnya, P2T akan mengajukan harga tanah

maksimal yang akan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Setelahmaksimal yang akan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Setelah

diberitahukan dan dilakukan pengarahan atas besaran maksimaldiberitahukan dan dilakukan pengarahan atas besaran maksimal

tersebut, tidak terdapat pembicaraan lebih lanjut tentang tawar-menawartersebut, tidak terdapat pembicaraan lebih lanjut tentang tawar-menawar

harga tanah dan masyarakat diberikan blangko untuk pemberkasanharga tanah dan masyarakat diberikan blangko untuk pemberkasan

 pengadaan tanah. Dalam  pengadaan tanah. Dalam kondisi tersebut, kondisi tersebut, dengan diisinya blangko odengan diisinya blangko olehleh

warga masyarakat, maka telah tercapailah suatu kesepakatan, yaituwarga masyarakat, maka telah tercapailah suatu kesepakatan, yaitu

 persesuaian  persesuaian kehendak kehendak dari dari kedua kedua belah belah pihak pihak 6666. Meskipun akhirnya. Meskipun akhirnya

harga yang disepakati jauh dari harga penawaran yang diajukan wargaharga yang disepakati jauh dari harga penawaran yang diajukan warga

masyarakat, namun masyarakat tetap melakukan penerimaanmasyarakat, namun masyarakat tetap melakukan penerimaan6767  dengan  dengan

mengisi blangko yang telah diberikan. Pada tahap musyawarah ini, P2Tmengisi blangko yang telah diberikan. Pada tahap musyawarah ini, P2T

6666   Subekti,Subekti, Hukum Perjan Hukum Perjanjian,jian, Jakarta: IntermasJakarta: Intermasa, 2005, ha, 2005, hal 26.al 26.

6767   Perjanjian lahir pada pada detik diterimanya suatu penawaranPerjanjian lahir pada pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte).(offerte). Apabila seseorangApabila seseorang

melakukan penawaran (melakukan penawaran (offferteoffferte), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, dapat), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, dapat

diasumsikan bahwa orang tersebut menulis bahwa ia menerima penawarn tersebut. Lebihdiasumsikan bahwa orang tersebut menulis bahwa ia menerima penawarn tersebut. Lebihlengkapnya lihat Subekti,lengkapnya lihat Subekti, Hukum Per Hukum Perjanjian,janjian, Jakarta: IntermasJakarta: Intermasa, 2005, hal a, 2005, hal 28.28.

  

2727

tidak pernah menjelaskan adanya rencana pemotongan ganti rugi yangtidak pernah menjelaskan adanya rencana pemotongan ganti rugi yang

telah diberikan kepada masyarakat untuk keperluan pendaftaran tanahtelah diberikan kepada masyarakat untuk keperluan pendaftaran tanah

yang masih berstatus sebagai tanah negara. Selain itu, baik dalamyang masih berstatus sebagai tanah negara. Selain itu, baik dalam

Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, dan PeraturanPerpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, dan Peraturan

Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, tidak pernah diatur adanya ketentuanKepala BPN No. 3 Tahun 2007, tidak pernah diatur adanya ketentuan

 pemotongan  pemotongan besaran besaran ganti ganti rugi rugi untuk untuk keperluan keperluan pendaftaran pendaftaran tanah.tanah.

Selain itu, yang perlu diperhatikan, pembangunan jalan tol iniSelain itu, yang perlu diperhatikan, pembangunan jalan tol ini

merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhanmerupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat atas sarana dan pra sarana transportasi yang baik, karena halmasyarakat atas sarana dan pra sarana transportasi yang baik, karena hal

ini memang merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negaraini memang merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negara

kesejahteraan ataukesejahteraan atau welfare state.welfare state. Pihak penyelenggara adalahPihak penyelenggara adalah

 pemerintah, maka sulit d pemerintah, maka sulit diterima logika pemikiran iterima logika pemikiran bahwa terhadap tanahbahwa terhadap tanah

negara yang akan dibangun jalan tol ini, negara memungut lagi biayanegara yang akan dibangun jalan tol ini, negara memungut lagi biaya

untuk mengurus keperluan administrasinya. Dengan demikian,untuk mengurus keperluan administrasinya. Dengan demikian,

 pemotongan  pemotongan ganti ganti rugi rugi yang yang dilakukan dilakukan P2T P2T jelas jelas tidak tidak berdasar berdasar dandan

tidak beralasan.tidak beralasan.

Selain itu, melalui investigasi yang dilakukan oleh DPRD JawaSelain itu, melalui investigasi yang dilakukan oleh DPRD Jawa

Tengah, ditemukan bahwa terdapat oknum yang melakukan „jual beli‟Tengah, ditemukan bahwa terdapat oknum yang melakukan „jual beli‟

dengan setempat. Oknum ini telah mengetahui adanya rencanadengan setempat. Oknum ini telah mengetahui adanya rencana

 pembangun pembangunan an jalan jalan tol tol sebelumnya. sebelumnya. Ketika Ketika pengadaan pengadaan tanah tanah akanakan

dilakukan, oknum yang biasa disebut sebagai spekulan atau calo tanahdilakukan, oknum yang biasa disebut sebagai spekulan atau calo tanah

ini akan meminta ganti rugi kepada pemerintah lebih tinggi daripadaini akan meminta ganti rugi kepada pemerintah lebih tinggi daripada

 besaran  besaran harga harga tanah tanah yang yang dibelinya dibelinya dari dari masyarakat. masyarakat. Hal Hal ini ini sangatsangat

merugikan, karena selisih harga dasar yang berasal dari masyarakatmerugikan, karena selisih harga dasar yang berasal dari masyarakat

tadinya hanya sebesar Rp 20.000/m2, namun dengan adanya spekulan,tadinya hanya sebesar Rp 20.000/m2, namun dengan adanya spekulan,

angka tersebut naik menjadi Rp50.000/m2. Hal ini juga yangangka tersebut naik menjadi Rp50.000/m2. Hal ini juga yang

menyebabkan musyawarah tersendat karena spekulan tersebut tetapmenyebabkan musyawarah tersendat karena spekulan tersebut tetap

 bersikukuh deng bersikukuh dengan besaran uang yang diajukan besaran uang yang diajukannya.annya.

Secara umum, nilai ganti kerugian yang telah disepakatiSecara umum, nilai ganti kerugian yang telah disepakati

 pemerintah dan warga masyarakat sudah layak karena jauh di atas har pemerintah dan warga masyarakat sudah layak karena jauh di atas hargaga

 pasaran  pasaran disesuaikan disesuaikan dengan dengan jenis jenis tanah tanah masing-masing. masing-masing. P2T P2T sendirisendiri

dalam menawarkan harga tersebut telah mengacu pada NJOP berjalan.dalam menawarkan harga tersebut telah mengacu pada NJOP berjalan.

 Namun  Namun dalam dalam musyawarah musyawarah di di beberapa beberapa daerah, daerah, masih masih terdapat terdapat wargawarga

masyarakat yang belum menyepakati harga yang telah diajukan olehmasyarakat yang belum menyepakati harga yang telah diajukan oleh

  

2828

P2T. Beberapa warga menuturkan bahwa nilai dalam NJOP itu tidakP2T. Beberapa warga menuturkan bahwa nilai dalam NJOP itu tidak

mencerminkan nilai yang sebenarnya dan memiliki perbedaan yangmencerminkan nilai yang sebenarnya dan memiliki perbedaan yang

cukup signifikan dengan perkembangan harga di pasar. Hal inicukup signifikan dengan perkembangan harga di pasar. Hal ini

disebabkan pula oleh temuan bahw tidak ada transparansi antara P2Tdisebabkan pula oleh temuan bahw tidak ada transparansi antara P2T

dengan masyarakat. Tidak seluruh laporan penaksiran harga tanahdengan masyarakat. Tidak seluruh laporan penaksiran harga tanah

diberitahukan kepada masyarakat. Hal seperti ini yang menyebabkandiberitahukan kepada masyarakat. Hal seperti ini yang menyebabkan

adanya selisih paham antara kedua belah pihak. Sehingga masihadanya selisih paham antara kedua belah pihak. Sehingga masih

terdapat beberapa warga yang bersikeras untuk tidak menyepakati hargaterdapat beberapa warga yang bersikeras untuk tidak menyepakati harga

yang ditetapkan berdasarkan NJOP. Dalam hal warga yang masih belumyang ditetapkan berdasarkan NJOP. Dalam hal warga yang masih belum

 bersepakat  bersepakat ini ini berjumlah leberjumlah lebih darbih dari 25% i 25% dari dari total total pemegang hak pemegang hak aatasaatas

tanah, maka P2T melakukan musyawarah kembali. Mengacu padatanah, maka P2T melakukan musyawarah kembali. Mengacu pada

ketentuan tersebut, P2T Kota Semarang menjadwalkan musyawarahketentuan tersebut, P2T Kota Semarang menjadwalkan musyawarah

maksimal 9 kali untuk warga yang belum bersepakat. P2T terusmaksimal 9 kali untuk warga yang belum bersepakat. P2T terus

melakukan pendekatan dan pengarahan menegnai betapa pentingnyamelakukan pendekatan dan pengarahan menegnai betapa pentingnya

 pembangun pembangunan jalan tol yang bersangkutan.an jalan tol yang bersangkutan.

Dalam hal masih belum tecapai kesepakatan mengenai besaranDalam hal masih belum tecapai kesepakatan mengenai besaran

ganti rugi namun jangka waktu musyawarah telah berkahir, P2T dapatganti rugi namun jangka waktu musyawarah telah berkahir, P2T dapat

tetap menyerahkan ganti rugi dan dibuatkan Berita Acara Penyerahantetap menyerahkan ganti rugi dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan

Ganti Ganti Rugi. Rugi. Apabila Apabila pemegang pemegang hak hak masih masih menolaknya, menolaknya, makamaka

 berdasarkan  berdasarkan Berita Berita Acara Acara tersebut, tersebut, P2T P2T dapat dapat menitipkan menitipkan uang uang gantiganti

rugi ke pengadilan setempat atau konsinyasi dan proses pengadaanrugi ke pengadilan setempat atau konsinyasi dan proses pengadaan

tanah dapat dilanjutkan. P2T dapat mengeluarkan Putusan Panitiatanah dapat dilanjutkan. P2T dapat mengeluarkan Putusan Panitia

Pengadaan Tanah berisi tentang besaran daPengadaan Tanah berisi tentang besaran dan penyerahan ganti rugi yangn penyerahan ganti rugi yang

 bersangkutan.  bersangkutan. Kondisi Kondisi ini ini ditemukan ditemukan dalam dalam proses proses pengadaan pengadaan tanahtanah

untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo, dimana terhadap 47untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo, dimana terhadap 47

warga yang tanahnya terkena proyek pengadaan tanah, ganti rugiwarga yang tanahnya terkena proyek pengadaan tanah, ganti rugi

dilakukan secara konsinyasi. Berita terkahir menyatakan bahwadilakukan secara konsinyasi. Berita terkahir menyatakan bahwa

akhirnya, 10 dari 47 warag tersbeut mengambil pemenuhan ganti rugiakhirnya, 10 dari 47 warag tersbeut mengambil pemenuhan ganti rugi

yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Di sisi lain, beberapa warga masyarakat di wilayah LemahDi sisi lain, beberapa warga masyarakat di wilayah Lemah

Ireng yang masih tidak bersepakat dengan pemberian ganti rugi tersebutIreng yang masih tidak bersepakat dengan pemberian ganti rugi tersebut

mengajukan gugatan PTUN atas SK Gubernur Jawa Tengah No.mengajukan gugatan PTUN atas SK Gubernur Jawa Tengah No.

590/36/2012 tentang Pengukuhan Putusan P2T yang berisi penetapan590/36/2012 tentang Pengukuhan Putusan P2T yang berisi penetapan

  

2929

 bentuk  bentuk dan dan besraan besraan ganti ganti rugi rugi parsial parsial tanah, tanah, bangunan, bangunan, dan dan tanamantanaman

untuk pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo.untuk pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo.

Jika dikaji lebih lanjut, konsinyasi ini dirasa kurang tepat jikaJika dikaji lebih lanjut, konsinyasi ini dirasa kurang tepat jika

diterapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tolditerapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

Semarang-Solo. Dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah tidakSemarang-Solo. Dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah tidak

dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh siapapun.dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Termasuk juga dengan menggunakan lembaga konsinyasi. KonsinyasiTermasuk juga dengan menggunakan lembaga konsinyasi. Konsinyasi

ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemaksaan pula, karena padaini dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemaksaan pula, karena pada

dasarnya pemegang hak atas tanah belum bersedia untuk melepaskandasarnya pemegang hak atas tanah belum bersedia untuk melepaskan

tanahnya. Namun karena terdapat ganti rugi yang telah dititipkantanahnya. Namun karena terdapat ganti rugi yang telah dititipkan

kepada pihak Pengadilan Negeri, tanah dianggap telah dibebaskan olehkepada pihak Pengadilan Negeri, tanah dianggap telah dibebaskan oleh

 pemegang haknya  pemegang haknya dan pedan pengadaan tngadaan tanah tetanah tetap dilanjutkan. ap dilanjutkan. Kecuali, jikaKecuali, jika

instrumen hukum yang digunakan dalam pengadaan tanah ini adalahinstrumen hukum yang digunakan dalam pengadaan tanah ini adalah

UU No 20 tahun 1961 yang memperbolehkan mekanisme pencabutanUU No 20 tahun 1961 yang memperbolehkan mekanisme pencabutan

tanah secara paksa apabila sudah tidak terdapat jalan lain untuktanah secara paksa apabila sudah tidak terdapat jalan lain untuk

meperoleh tanah tersebut dan pembangunan tidak dapat dipindahkan kemeperoleh tanah tersebut dan pembangunan tidak dapat dipindahkan ke

tempat lain.tempat lain.

Yang lebih janggal lagi, terhadap pengukuhan putusan P2TYang lebih janggal lagi, terhadap pengukuhan putusan P2T

tentang penetapan besaran ganti rugi oleh Gubernur Jawa Tengah dapattentang penetapan besaran ganti rugi oleh Gubernur Jawa Tengah dapat

diajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteridiajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri

Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diaturDalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur

dalam pasal 17 Perpres No. 65 Tahun 2006. Putusan P2T tersebut jugadalam pasal 17 Perpres No. 65 Tahun 2006. Putusan P2T tersebut juga

masih dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, ketikamasih dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, ketika

upaya hukum tersebut dilaksanakan, pengadaan tanah tetap berjalan danupaya hukum tersebut dilaksanakan, pengadaan tanah tetap berjalan dan

tidak ditangguhkan. Hal ini akan menjadikantidak ditangguhkan. Hal ini akan menjadikan outputoutput dari upaya hukumdari upaya hukum

tersebut tidak berjalan dengan efektif, karena pada akhirnyatersebut tidak berjalan dengan efektif, karena pada akhirnya

 pembangun pembangunan an tetap tetap dijalankan. dijalankan. Pun Pun pihak pihak yang yang mengajukan kmengajukan keberataneberatan

dimenangkan, pembatalan terhadap pembangunan akan snagat sulitdimenangkan, pembatalan terhadap pembangunan akan snagat sulit

dilaksanakan serta cenderung membuang-buang biaya.dilaksanakan serta cenderung membuang-buang biaya.

Konsinyasi adKonsinyasi adalah cara yalah cara yang ang kurang tepat, kurang tepat, mengingmengingat bahwaat bahwa

masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatanmasyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan

 pembangun pembangunan, an, maka maka harus harus dijamin dijamin bahwa bahwa kesejahteraan kesejahteraan sosialsosial

ekonomimya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaaan semula.ekonomimya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaaan semula.

Ketika konsinyasi ini dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat justruKetika konsinyasi ini dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat justru

  

3030

menjadi dipertanyakan. Mekanisme ini telah melanggar asasmenjadi dipertanyakan. Mekanisme ini telah melanggar asas

kesepakatan, yaitu seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukankesepakatan, yaitu seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan

 berdasarkan  berdasarkan kesepakatan kesepakatan antara antara pihak pihak yang yang memerlukan memerlukan tanah tanah dandan

 pemegang  pemegang hak hak atas atas tanah. tanah. Kegiatan Kegiatan fisik fisik pembangunan pembangunan baru baru dapatdapat

dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan gantidilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti

kerugian telah diserahkan.kerugian telah diserahkan.6868

 Lebih jauh, konsinyasi justru menyebabkan Lebih jauh, konsinyasi justru menyebabkan

tidak terpenuhinya asas kemanfaatan, yaitu pengadaan tanah diharapkantidak terpenuhinya asas kemanfaatan, yaitu pengadaan tanah diharapkan

mendatangkan dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah,mendatangkan dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah,

masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat luas. Manfaat darimasyarakat yang terkena dampak dan masyarakat luas. Manfaat dari

hasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakathasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat

sebagai keseluruhan.sebagai keseluruhan.6969  Namun hal ini akan sangat sulit diwujudkan  Namun hal ini akan sangat sulit diwujudkan

apabila masyarakat sendiri masih menolak rencana pembangunan. Keapabila masyarakat sendiri masih menolak rencana pembangunan. Ke

depannya, disintegrasi antara pihak pemerintah dan masyarakatdepannya, disintegrasi antara pihak pemerintah dan masyarakat

 bukanlah hal y bukanlah hal yang mungkin terjadi.ang mungkin terjadi.

Konsinyasi ini juga menunjukka adanya kekuasaan dominanKonsinyasi ini juga menunjukka adanya kekuasaan dominan

 Negara. Menurut Pluto, kepentin Negara. Menurut Pluto, kepentingan negara selagan negara selalu melebihi kepentinganlu melebihi kepentingan

 pribadi  pribadi termasuk termasuk pula pula milik milik Negara. Negara. Individu Individu memiliki memiliki kecenderungankecenderungan

untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri tetapi negara harusuntuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri tetapi negara harus

mencegahnya.mencegahnya.7070

  Demikianlah gambaran yang terjadi dalam lembaga  Demikianlah gambaran yang terjadi dalam lembaga

konsinyasi. Seolah-olah, P2T sebagai waki negara berusahakonsinyasi. Seolah-olah, P2T sebagai waki negara berusaha

memengerdilkan kekuasaan pribadi pemegang tanah atas tanahnyamemengerdilkan kekuasaan pribadi pemegang tanah atas tanahnya

dengan alas an bahwa tanah tersebut digunakan untuk melaksanakandengan alas an bahwa tanah tersebut digunakan untuk melaksanakan

tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

g. g. Pembayaran Pembayaran ganti ganti rugirugi

Perihal pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 43 sampaiPerihal pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 43 sampai

dengan Pasal 47 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Ganti rugidengan Pasal 47 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Ganti rugi

yang telah disepakati dalam bentuk uang diberikan dalam waktu palingyang telah disepakati dalam bentuk uang diberikan dalam waktu paling

lambat 60 hari sejak tanggal keputusan. Namun pelaksanaanlambat 60 hari sejak tanggal keputusan. Namun pelaksanaan

 pembayaran ganti kerugian da pembayaran ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tlam pelaksanaan pengadaan tanah sempatanah sempat

tertunda di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pedalangan, Kelurahantertunda di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pedalangan, Kelurahan

Pudak Payung, dan Kelurahan Kramas. Masyarakat juga tidakPudak Payung, dan Kelurahan Kramas. Masyarakat juga tidak

6868

   Maria S. W, Sumardjono,Maria S. W, Sumardjono, Loc.cit., Loc.cit., hal 272hal 272  6969  Ibid.  Ibid.7070

   Soerojo Wignjodipoero,Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Azas-Az Pengantar Azas-Azas Hukum as Hukum Adat,Adat, Bandung: Alumni, 1973, hal 237Bandung: Alumni, 1973, hal 237

  

3131

diberitahu dengan pasti sampai kapan penundaan akan dilakukan,diberitahu dengan pasti sampai kapan penundaan akan dilakukan,

sehingga hal ini menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Padasehingga hal ini menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Pada

tahap ini, masih terdapat warga masyarakat yang menolak pembayarantahap ini, masih terdapat warga masyarakat yang menolak pembayaran

ganti rugi sehingga ditempuhlah jalan konsinyasi sebagaimana telahganti rugi sehingga ditempuhlah jalan konsinyasi sebagaimana telah

diulas sebelumnya.diulas sebelumnya.

h. Pelepasan Hakh. Pelepasan Hak

Pelepasan hak diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52Pelepasan hak diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Ketentuan tersebut mengaturPeraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Ketentuan tersebut mengatur

 bahwa  bahwa setelah setelah dilakukan dilakukan pembayaran pembayaran ganti ganti rugi, rugi, akan akan dibuat dibuat suratsurat

 pelepasan hak yang diik pelepasan hak yang diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pembayaranuti dengan pembuatan Berita Acara Pembayaran

Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah olehGanti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah oleh

P2T. P2T. Setelahnya, Setelahnya, akan akan dilakukan dilakukan prosedur prosedur administrasi administrasi sesuaisesuai

kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan setempat.kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan setempat.

Saat ini, proses pembangunan jalan tol sedang berjalan. Beberapa ruas jalanSaat ini, proses pembangunan jalan tol sedang berjalan. Beberapa ruas jalan

tol sudah mulai beroperasi dengan baik. Beberapa ruas jalan tol lainnya sedangtol sudah mulai beroperasi dengan baik. Beberapa ruas jalan tol lainnya sedang

dalam tahap pembangunan, dan beberapa lainnya masih emngalami masalah dalamdalam tahap pembangunan, dan beberapa lainnya masih emngalami masalah dalam

 proses pemebebasan tanahnya. proses pemebebasan tanahnya.

  

3232

BAB IVBAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIKESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KesimpulanA. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo1. Kondisi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo

 banyak  banyak mengalami mengalami masalah. masalah. Masalah Masalah ini ini dimulai dimulai dari dari hal-hal hal-hal yang yang bersifatbersifat

administratif seperti ketidakjelasan batas ukur tanah, pemberitahuanadministratif seperti ketidakjelasan batas ukur tanah, pemberitahuan

keputusan ganti rugi kepada masyarakat, hingga musyawarah yang tidakkeputusan ganti rugi kepada masyarakat, hingga musyawarah yang tidak

mencapai kata sepakat, adanya pemotongan besaran ganti rugi tanpamencapai kata sepakat, adanya pemotongan besaran ganti rugi tanpa

didahului pemberitahuan, munculnya spekulan tanah, hingga pelaksanaandidahului pemberitahuan, munculnya spekulan tanah, hingga pelaksanaan

konsinyasi yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.konsinyasi yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

2. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan pengadaan pengadaan tanah tanah untuk untuk pembangunan pembangunan jalan jalan tol tol Semarang-SoloSemarang-Solo

secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturansecara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

 perundang-undan perundang-undangan. gan. Hanya Hanya ditemukan ditemukan satu satu dua dua saja saja praktik praktik yang yang kurangkurang

sesuai dengan apa yang telah diatur. Permasalahan yang muncul dalamsesuai dengan apa yang telah diatur. Permasalahan yang muncul dalam

 proses  proses pengadaan pengadaan tanah tanah cenderung cenderung disebabkan disebabkan karena karena faktor faktor di di luarluar

 penerapan  penerapan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan seperti seperti kebuntuankebuntuan

dalam musyawarah, ketidaksesuaian nilai NJOP dengan harga pasar dandalam musyawarah, ketidaksesuaian nilai NJOP dengan harga pasar dan

sebagainya, adanya spekulan, dan sebagainya.sebagainya, adanya spekulan, dan sebagainya.

B. RekomendasiB. Rekomendasi

Atas kajian terhadap masalah-masalah yang banyak ditemukan dalamAtas kajian terhadap masalah-masalah yang banyak ditemukan dalam

 proses  proses pengadaan, pengadaan, dapat dapat diajukan diajukan rekomendasi. rekomendasi. Untuk Untuk masalah masalah banyaknybanyaknyaa

spekulan atau calo tanah, sekiranya pemerintah perlu melakukan pengawasan,spekulan atau calo tanah, sekiranya pemerintah perlu melakukan pengawasan,

 penyidikan, dan pe penyidikan, dan penertiban kepada nertiban kepada oknum-oknum oknum-oknum yang bersangkutan yang bersangkutan menginmengingatgat

keberadaan calo tanah ini keberadaan calo tanah ini justru menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untukjustru menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk

 pembangun pembangunan an jalan jalan tol tol Semarang-Solo. Semarang-Solo. Calo Calo tanah tanah cenderung cenderung membeli membeli tanahtanah

dengan harga murah dari masyarakat dan meminta ganti rugi dengan harga tinggidengan harga murah dari masyarakat dan meminta ganti rugi dengan harga tinggi

kepada pemerintah. Alhasil, baik masyarakat ataupun pemerintah sama-samakepada pemerintah. Alhasil, baik masyarakat ataupun pemerintah sama-sama

mengalami kerugian karena adanya sekelompok orang yang ingin mengurukmengalami kerugian karena adanya sekelompok orang yang ingin menguruk

keuntungan pribadi dari proyek yang bersangkutan.keuntungan pribadi dari proyek yang bersangkutan.

Pada tahap musyawarah, masalah yang bertendensi paling menghambatPada tahap musyawarah, masalah yang bertendensi paling menghambat

 pelaksanaannya  pelaksanaannya adalah adalah tidak tidak dicapainya dicapainya kata kata sepakat sepakat antara antara masyarakat masyarakat dengandengan

  

3333

P2T mengenai harga tanah, meskipun penawaran harga yang diajukan oleh P2TP2T mengenai harga tanah, meskipun penawaran harga yang diajukan oleh P2T

didasarkan pada NJOP berjalan. Kiranya perlu dilakukan pengecakan terhadapdidasarkan pada NJOP berjalan. Kiranya perlu dilakukan pengecakan terhadap

 NJOP  NJOP berjalan berjalan apakah apakah benar-benar benar-benar sesuai sesuai dengan dengan harga harga tanah tanah yang yang beredar beredar didi

 pasaran. Karena sebagian pihak menyatakan bahwa  pasaran. Karena sebagian pihak menyatakan bahwa harga tanah pada NJOP tidakharga tanah pada NJOP tidak

mencerminkan harga riil. Mendiskusikan besaran harga tanah yang akanmencerminkan harga riil. Mendiskusikan besaran harga tanah yang akan

dibayarkan memanglah bukan hal yang mudah, karena masyarakat pastidibayarkan memanglah bukan hal yang mudah, karena masyarakat pasti

mengajukan tawaran yang tinggi. Sedangkan pemerintah berusaha mengajukanmengajukan tawaran yang tinggi. Sedangkan pemerintah berusaha mengajukan

harga yang rendah mengingat masih ada banyak hal yang perlu dibiayai pula.harga yang rendah mengingat masih ada banyak hal yang perlu dibiayai pula.

 Namun  Namun bagaimana bagaimana pun pun pula pula jalan jalan musyawarah musyawarah harus harus ditempuh ditempuh supaya supaya pihakpihak

masyarakat pun tidak merasa dirugikan. Hal ini juga bertujuan untukmasyarakat pun tidak merasa dirugikan. Hal ini juga bertujuan untuk

menghindari konsinyasi yang pada dasarnya mengandung semangat pemaksaanmenghindari konsinyasi yang pada dasarnya mengandung semangat pemaksaan

supaya masyarakat mau melepaskan tanahnya. Selian itu, dalam musyawarahsupaya masyarakat mau melepaskan tanahnya. Selian itu, dalam musyawarah

harus dijamin transparansi antara kedua belah pihak. P2T harus memaparkanharus dijamin transparansi antara kedua belah pihak. P2T harus memaparkan

segala temuan yang diperoleh saat melakukan inventarisasi, juga tentangsegala temuan yang diperoleh saat melakukan inventarisasi, juga tentang

 penaksiran  penaksiran harga harga tanah tanah yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh Tim Tim Penaksir. Penaksir. P2T P2T juga juga harusharus

menjelaskan hal-hal sehubungan dengan ganti rugi yang tidak pernah disebutkanmenjelaskan hal-hal sehubungan dengan ganti rugi yang tidak pernah disebutkan

dalam peraturan perundang-undangan, seperti rencana pemotongan ganti rugidalam peraturan perundang-undangan, seperti rencana pemotongan ganti rugi

untuk biaya pendaftaran tanah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan jepastian diuntuk biaya pendaftaran tanah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan jepastian di

tengah masyarakat dan supaya masyarakat tidak merasa dihobongi. Pentingtengah masyarakat dan supaya masyarakat tidak merasa dihobongi. Penting

halnya untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari rakyat untukhalnya untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari rakyat untuk

memperlancar proyek yang sedang dikerjakan.memperlancar proyek yang sedang dikerjakan.

  

3434

DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA

BukuBuku

Abdurrahman.Abdurrahman. Pengadaan Ta Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanan Pembanah Bagi Pelaksanan Pembangunan Untuk Kepentinganngunan Untuk Kepentingan

Umum,Umum, (Bandun(Bandung: PT. Citra g: PT. Citra Aditya Bakti), 1994.Aditya Bakti), 1994.

Cahyo, Bambang Tri.Cahyo, Bambang Tri. Ekonomi Pertanahan Ekonomi Pertanahan, (Yogyakarta: Liberty), 1983., (Yogyakarta: Liberty), 1983.

Gautama, Sudargo.Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria,Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Alumni),(Bandung: Alumni),1984.1984.

Harsono, Boedi.Harsono, Boedi.  Hukum  Hukum Agraria Agraria Indonesia Indonesia (Sejarah (Sejarah Pembentukan Pembentukan Undang-UndangUndang-Undang

 Pokok Agraria, Isi dan Pelaksa Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,naannya, (Jakarta: Djambatan), 2003.(Jakarta: Djambatan), 2003.

Hutagalung, Ny. Arie S.Hutagalung, Ny. Arie S.  Asas-Asas  Asas-Asas Hukum Hukum AgrariaAgraria, Buku Ajar, (Depok: percetakan, Buku Ajar, (Depok: percetakan

FHUI), 2012.FHUI), 2012.

Kartosapoetra, G.Kartosapoetra, G.  Hukum Tanah  Hukum Tanah Jaminan UUPA Jaminan UUPA bagi Keberhasilan bagi Keberhasilan PendayagunaPendayagunaanan

Tanah,Tanah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Perangin, Effendi.Perangin, Effendi. Praktek  Praktek Permohonan Permohonan Hak Hak Atas Atas Tana,Tana, (Jakarta: Rajawali Press),(Jakarta: Rajawali Press),

1991.1991.

Purbopranoto, Kuntjoro.Purbopranoto, Kuntjoro.  Hak-Hak  Hak-Hak Azasi Azasi Manusia Manusia dan dan Pancasila,Pancasila, (Jakarta: Pradnya(Jakarta: Pradnya

Paramita), 1982.Paramita), 1982.

Rahardjo, Satjipto.Rahardjo, Satjipto.  Membedah  Membedah Hukum Hukum Progresif,Progresif, (Jakarta:PT Kompas Media(Jakarta:PT Kompas Media

 Nusantara), 2006. Nusantara), 2006.

SS.,., Maria Farida IndratiMaria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan. Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Penerbit, (Yogyakarta: PenerbitKanisius), 2007.Kanisius), 2007.

S.J, Y. Wartaya Winangun.S.J, Y. Wartaya Winangun. Tanah Sumber Nilai Hidup,Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan I, (Yogyakarta:Cetakan I, (Yogyakarta:

Kanisius), 2004.Kanisius), 2004.

Saptomo, Ade.Saptomo, Ade.  Hukum  Hukum dan dan Kearifan Kearifan Lokal, Lokal, Revitalisasi Revitalisasi Hukum Hukum Adat Adat NusantaraNusantara,,

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoensia), 2010.(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoensia), 2010.

Soekanto, Soerjono.Soekanto, Soerjono. Pengantar  Pengantar Penelitian Penelitian Hukum,Hukum,  Cet.3, (Jakarta: Penerbit  Cet.3, (Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Sumardjono, Maria S.W.Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaTanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,,(Jakarta: Kompas), 2008.(Jakarta: Kompas), 2008.

 __________ __________..  Kebijakan  Kebijakan Pertanahan Pertanahan Antara Antara Regulasi Regulasi dan dan Implementasi,Implementasi, (Jakarta:(Jakarta:

Kompas), 2006.Kompas), 2006.

Subekti.Subekti. Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa), 2005.(Jakarta: Intermasa), 2005.

Wattimena, Reza A.A.Wattimena, Reza A.A.  Melampaui  Melampaui Negara Negara Hukum Hukum Klasik, Klasik, Locke-Rousseau-Locke-Rousseau-

 Habermas Habermas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 2007., (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 2007.

Wignjodipoero, Soerojo.Wignjodipoero, Soerojo.  Pengantar  Pengantar Azas-Azas Azas-Azas Hukum Hukum Adat,Adat, (Bandung: Alumni),(Bandung: Alumni),

1973.1973.

  

3535

JurnalJurnal

Sufriadi, Yanto.Sufriadi, Yanto.  Penyebab  Penyebab Sengketa Sengketa Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah untuk untuk Kepentingan Kepentingan UmumUmum

(Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di(Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu), Bengkulu), Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari  Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011.2011.

Thesis dan DisertasiThesis dan Disertasi  

Rahmania Fitria,Rahmania Fitria,  Pelaksanaan  Pelaksanaan Pemberian Pemberian Ganti Ganti Kerugian Kerugian Tahap Tahap I-III I-III DalamDalam

 Pengadaan  Pengadaan Taah Taah Untuk Untuk PembangunaPembangunan n Jalan Jalan Tol Tol Semarang-SoloSemarang-Solo, Thesis,, Thesis,

Universitas Diponegoro, Juli 2008.Universitas Diponegoro, Juli 2008.

SodikiSodiki,, Achmad.Achmad.  Penataan  Penataan Kepemilikan Kepemilikan Hak Hak Atas Atas Tanah Tanah di di Daerah Daerah PerkebunanPerkebunan

 Kabupaten Malang  Kabupaten Malang , Disertasi, PPs Universitas Airlangga, 1994., Disertasi, PPs Universitas Airlangga, 1994.

Artikel, Media Massa, dan Sumber LainnyaArtikel, Media Massa, dan Sumber Lainnya

Agung, Ranin.Agung, Ranin. WTP WTP    Jalan Tol  Jalan Tol Semarang-Solo Tersisa Semarang-Solo Tersisa 37 O37 Orang rang , suaramerdeka.com, suaramerdeka.com

(06 Mei 2013),(06 Mei 2013),

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/06/155846/Whttp://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/06/155846/W

TP-Jalan-Tol-Semarang-Solo-Tersisa-37-OrangTP-Jalan-Tol-Semarang-Solo-Tersisa-37-Orang,, diunduh 3 Juni 2013. diunduh 3 Juni 2013.

 _________________  _________________ . Sesi. Sesi    II  II Tol Tol Ungaran-BawUngaran-Bawen, en, Poleres Poleres Semarang Semarang Siap Siap AmankanAmankan

 Eksekusi  Eksekusi Lahan,Lahan, suaramerdeka.com (28 Oktober 2012)suaramerdeka.com (28 Oktober 2012)

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012

/10/28/133961/Sesi-II-Tol-Ungaran-Bawen-Polres-Semarang-Siap-Amankan-/10/28/133961/Sesi-II-Tol-Ungaran-Bawen-Polres-Semarang-Siap-Amankan-

Eksekusi-Lahan-Eksekusi-Lahan-,, diunduh 4 Juni 2013 diunduh 4 Juni 2013

Budiman,Budiman, 625 Bidang Tanah Akan Dibebaskan,625 Bidang Tanah Akan Dibebaskan,  suaramerdeka.com (23 Agustus  suaramerdeka.com (23 Agustus

2005),2005), http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/23/kot08.htmhttp://www.suaramerdeka.com/harian/0508/23/kot08.htm,,  diundug  diundugtanggal 4 Juni 2013.tanggal 4 Juni 2013.

Gal, Den.Gal, Den.  Ada  Ada Rekayasa Rekayasa Musyawarah Musyawarah Harga,Harga,  kompas.com (26 Agustus 2010),  kompas.com (26 Agustus 2010),

http://nasional.kompas.com/read/2010/08/26/11115285/http://nasional.kompas.com/read/2010/08/26/11115285/   diunduh pada 4 Junidiunduh pada 4 Juni2013.2013.

Luhur, Puthut Ami.Luhur, Puthut Ami.  Kasus  Kasus Pemotongan Pemotongan Yang Yang Ganti Ganti Rugi Rugi Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah ProyekProyek

 Jalan  Jalan Tol Tol Semarang-Solo,Semarang-Solo,  tribunjateng.com (11 Oktober 2011),  tribunjateng.com (11 Oktober 2011),

http://jateng.tribunnews.com/2011/10/11/kasus-pemotongan-uang-ganti-rugi-http://jateng.tribunnews.com/2011/10/11/kasus-pemotongan-uang-ganti-rugi- pengadaan-tanah-proyek-jalan-tol-semarang-solo pengadaan-tanah-proyek-jalan-tol-semarang-solo,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

Purwanto, Budi.Purwanto, Budi. Gubernur Jateng Minta Tim Pembebasan Tanah Tol SemaranG SoloGubernur Jateng Minta Tim Pembebasan Tanah Tol SemaranG Solo

 Diganti Diganti, Tempo, Tempo   (26 Agustus 2010),(26 Agustus 2010),

http://www.tempo.co/read/news/2010/08/26/177274208/Gubernur-Jateng-http://www.tempo.co/read/news/2010/08/26/177274208/Gubernur-Jateng-

Minta-Tim-Pembebasan-Tanah-Tol-Semarang-Solo-DigantiMinta-Tim-Pembebasan-Tanah-Tol-Semarang-Solo-Diganti,,  diunduh 4 Juni  diunduh 4 Juni

2013.2013.

Wijaya, Royce.Wijaya, Royce. “Salatiga Hampir Rampung, Boyolali 70 Persen” suaramerdeka.com“Salatiga Hampir Rampung, Boyolali 70 Persen” suaramerdeka.com

(26 Januari 2013)(26 Januari 2013)  http://www.suaramhttp://www.suaramerdekerdeka.com/v1/index.pha.com/v1/index.php/read/news/2013/01/26/143055p/read/news/2013/01/26/143055/Salatiga-/Salatiga-

Hampir-Rampung-Boyolali-70-PersenHampir-Rampung-Boyolali-70-Persen,, diunduh 4 Juni 2013. diunduh 4 Juni 2013.

  

3636

Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan

Indonesia.Indonesia. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok AgrariaUndang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960.. UU No. 5 Tahun 1960.

Indonesia.Indonesia. Undang-Undang Undang-Undang    tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuktentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

 Kepentingan Umum. Kepentingan Umum. UUUU   No. 2 Tah No. 2 Tahun 2012.un 2012.

Indonesia.Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Jalan To Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol.l. PP No. 15 Tahun 2005. PP No. 15 Tahun 2005.

Indonesia.Indonesia.  Peraturan  Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang tentang Perubahan Perubahan Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah No. No. 1515Tahun 2005 tentang Jalan Tol.Tahun 2005 tentang Jalan Tol. PP No. 44 Tahun 2009. PP No. 44 Tahun 2009.

Indonesia.Indonesia.  Peraturan  Peraturan Presiden Presiden tentang tentang Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah Bagi Bagi PelaksanaanPelaksanaan

 Pembangun Pembangunan Untuk Kepentingan Umuan Untuk Kepentingan Umumm. PP No. 36 Tahun 2005.. PP No. 36 Tahun 2005.

Indonesia.Indonesia.  Peraturan  Peraturan Presiden Presiden tentang tentang Perubahan Perubahan atas atas Peraturan Peraturan Presiden Presiden No. No. 3636

Tahun 2005.Tahun 2005. PP No. 65 Tahun 2006.PP No. 65 Tahun 2006.

Indonesia.Indonesia. Peraturan  Peraturan Kepala BKepala BPN PN tentang tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksana Peraturan Pelaksana Peraturan PresidenPresiden

 No. 36 Tahun 2 No. 36 Tahun 2005.005. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007.

..