Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH
KECAMATAN CAKUNG
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)
SURYANI TAHER 1070 8200 3361
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011 M/1432 H
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH
KECAMATAN CAKUNG
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
SURYANI TAHER 1070 8200 3361
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011 M/1432 H
i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Suryani Taher
2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 07 April 1990
3. Alamat : Rawa Terate 005/05 Cakung, Jaktim
4. Telepon : 0818 06 777 228
II. PENDIDIKAN
1. TK : TK Islam Al-Istiqomah
2. SD : SD Negeri Rawa Terate 01 Pagi
3. SMP : SMP Negeri 144 Jakarta Timur
4. SMA : SMA Negeri 107 Jakarta Timur
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Tabroni
2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 10 Desember 1963
3. Alamat : Rawa Terate- Cakung, Jakarta Timur
4. Ibu : Herawati
5. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1968
6. Alamat : Rawa Terate–Cakung, Jakarta Timur
7. Anak Ke : Satu dari tiga bersaudara
ii
ANALYSIS OF FACTORS THAT CAUSE UNCOMPLIANCE TAXPAYER IN THE CAKUNG REGION
(Empiric Study at Taxpayer In the Cakung Region)
By : Suryani Taher ABSTRACT
The aim of analysis in this research has answered the desired problem’s what are the factors cause uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The unit of analysis of this research is in the Cakung taxpayer within the scope of micro, small and medium enterprises. Of the variables are level of education, the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and the rule of law have been known what is the variables are causal factors in uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The results of this research indicate that the variable education level has no significant effect on uncompliance variables. But for the other variables are the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and rule of laws have a significant impact on uncompliance tax payers in the Cakung region. Keywords: taxpayer uncompliance factor, educational level, perceptions of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, rule of law.
iii
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN
CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)
Oleh : Suryani Taher
ABSTRAK
Analisis pada penelitian ini telah menjawab masalah yang dikehendaki yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung. Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah Cakung dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah. Dari variabel-variabel yang di teliti yaitu tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku telah diketahui variabel apa saja yang menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan. Tetapi untuk variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memilki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kata kunci : Faktor ketidakpatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi
segenap kekuatan dan pelajaran berharga kepada penulis sehingga skripsi
akhirnya dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan syarat buat penulis
untuk bisa memperoleh gelar sarjana ekonomi.
Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung” penulis
berkeinginan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab
timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung .
Studi empiris ini penting untuk melihat secara ilmiah faktor yang
mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung.
Karena selama ini terdapat pandangan pesimis yang menimbulkan sikap
ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kondisi masyarakat kebanyakan
masih bersikap tidak peduli dengan kewajiban perpajakan dan bahkan mereka
merasa tidak merasakan dampak positif secara langsung yang dapat mereka
rasakan dari pajak yang dibayarkan.
Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan
kepada:
1. Kedua orang tua saya, Bapak Tabroni dan Ibu Herawati, yang sangat
berjasa baik tenaga maupun biaya untuk keperluan skripsi saya sehingga
kuliah saya dapat berjalan lancar. Terima kasih juga atas doa, pengajaran
serta nasehat yang diberikan selama pembuatan skripsi ini.
v
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Rahmawati SE, Ak,Msi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Prof. Dr. Azzam Jasin, selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan
waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh
kesabaran.
5. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, Msi. selaku Dosen Pembimbing II atas kesedian
waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh
kesabaran.
6. Seluruh Dosen FEB atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
7. Adik-adikku Nur Azizah Taher dan Nabilah Wardah Taher yang selalu
kasih semangat dan memberikan banyak dukungan moril dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang tidak pernah bosan memberi motivasi dengan
pertanyaan “kapan lulus kuliahnya”.
9. Perusahaan Jo-Lado, Bapak Edi Eko, Bapak Iqbal, Bapak Husain, dan
seluruh staff Jo-Lado terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan
untuk bimbingan ke kampus, kesempatan, motivasinya.
10. Untuk Kak Dwi Suciayu yang tidak bosan untuk membantu dan memberi
masukan sampai skripsi ini akhirnya selesai.
11. Saudaraku di kampus Faiza Khayrani, ‘Niemaz’ Sumarni, dan abang Alif
Ridwan yang mau melewatkan suka dan duka bersama waktu masih
ngekos, Ani sangat beruntung memiliki saudara seperti kalian.
12. Untuk Elen Setiyaning, Dinar Khomsah, ayu Silvy Ramalia terima kasih
atas kebersamaannya selama kuliah semoga kita dapat terus komunikasi
vi
dan bersilahturahmi. Buat Dina Kartika yang jauh disana semoga kita tetap
menjadi teman baik.
13. Teman-teman Akuntansi C angkatan 2007, Akuntansi Pajak A 2007 satu
perjuangan, semangat untuk masa depan yang menunggu untuk digapai.
14. Untuk para responden yang telah bersedia membantu mengisikan
kuesioner, sampai akhirnya skripsi ini selesai.
Dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,
terima kasih untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kesuksesan selalu
menyertai kita semua, amin.
Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama
pihak yang menaruh perhatian terhadap kemajuan di bidang perpajakan di wilayah
kecamatan Cakung. Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan penulis dalam
penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya
untuk kritik, saran, serta masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat
menjadi inspirasi untuk karya yang lebih baik lagi.
Jakarta, Mei 2011
Suryani Taher Penulis
vii
DAFTAR ISI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... i
ABSTRACT ....................................................................................................... ii
ABSTRAKSI ...................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................... 1
B. Perumusan Masalah .............................................................. 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 9
BAB II Tinjauan Pustaka
A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ........................ 13
1. Wajib Pajak ................................................................... 13
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ............................ 20
a. Fungsi NPWP ............................................................ 20
b. Yang wajib mendaftarkan diri dan melaporkan diri . 21
c. Cara Mendaftarkan diri ............................................. 22
viii
d. Lampiran yang diperlukan pada formulir pendaftaran
NPWP ...................................................................... 22
3. Surat Pemberitahuan (SPT) .......................................... 24
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) ....................................... 25
B. Sanksi Pajak ......................................................................... 26
C. Sistem Pemungutan Pajak ..................................................... 26
D. Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................................................ 27
E. Variabel- Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................. 28
F. Penelitian Sebelumnya ......................................................... 35
G. Kerangka Pemikiran ............................................................. 38
H. Hipotesis ............................................................................... 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 41
B. Metode Penentuan Sampel .................................................... 42
C. Metode Pengumpulan Data ................................................... 42
D. Metode Analisis .................................................................... 43
1. Statistik Deskriptif .......................................................... 45
2. Uji Realibilitas dan Validitas .......................................... 45
a. Uji realibilitas ............................................................ 45
b. Uji validitas ............................................................... 46
3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 46
a. Uji Normalitas ............................................................. 46
ix
b. Uji Multikolonearitas .................................................. 48
d. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 48
4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis) ........................... 49
a. Koefisien Determinasi (R²) ......................................... 49
b. Uji Statistik t ............................................................... 50
c. Uji Statistik F .............................................................. 54
E. Operasional Variabel Penelitian ............................................ 54
1. Tingkat Pendidikan ......................................................... 54
2. Persepsi Wajib Pajak ...................................................... 55
3. Lingkungan Usaha .......................................................... 55
4. Pengetahuan Perpajakan ................................................. 56
5. Tarif Pajak ...................................................................... 56
6. Profitabilitas .................................................................... 56
7. Pemeriksaan Pajak .......................................................... 57
8. Kualitas Pelayanan ......................................................... 57
9. Kondisi Perekonomian ................................................... 57
10. Hukum yang Berlaku ........................................................ 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ..................................... 58
B. Persiapan dan Pengumpulan Data ......................................... 59
C. Statistik Deskriptif ............................................................... 61
D. Hasi Uji Instrumen Penelitian .............................................. 63
x
1. Uji Reabilitas .................................................................... 63
a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 63
b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 64
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 64
d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 65
e. Variabel Profitabilitas ................................................. 66
f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 66
g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 67
h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 67
i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 68
j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 68
2. Uji Validitas .................................................................... 69
a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 70
b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 70
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 71
d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 71
e. Variabel Profitabilitas ................................................. 72
f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 72
g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 72
h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 73
i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 73
j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 74
3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 74
xi
a. Uji Normalitas ............................................................. 74
b. Uji Multikolonearitas .................................................. 76
c. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 78
4. Uji Hipotesis .................................................................... 79
a. Koefisien Determinasi (Adjusted R²) ......................... 79
b. Uji Individu (Uji t) ...................................................... 80
c. Uji Regresi Simultan (Uji F Statistik) ......................... 88
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan .......................................................................... 89
B. Implikasi ............................................................................... 93
C. Rekomendasi ........................................................................ 94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95
LAMPIRAN........................................................................................................ 97
xii
DATAR TABEL
Nomor Keterangan Hal
2.1 Perbedaan Pelaksanaan Penelitian .................................................... 37
3.1 Pengukuran dengan skala likert 5 poin ............................................. 43
4.1 Luas Kelurahan di Kecamatan Cakung ............................................. 58
4.2 Distribusi Penyebaran Kuesioner ...................................................... 60
4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 61
4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia ........................................... 62
4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 62
4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha ............................... 63
4.7 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak ...................................... 63
4.8 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Usaha .......................................... 64
4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan ................................. 65
4.10 Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak ...................................................... 65
4.11 Hasil Uji Reliabilitas Profitabilitas ................................................... 66
4.12 Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak .......................................... 66
4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan ......................................... 67
4.14 Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Perekonomian ................................... 67
4.15 Hasil Uji Reliabilitas Hukum yang Berlaku ..................................... 68
4.16 Hasil Uji Reliabilitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .......................... 69
4.17 Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak .......................................... 70
4.18 Hasil Uji Validitas Lingkungan Usaha ............................................. 70
xiii
4.19 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan..................................... 71
4.20 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak .......................................................... 71
4.21 Hasil Uji Validitas Profitabilitas ....................................................... 72
4.22 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak ............................................. 72
4.23 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan ............................................. 73
4.24 Hasil Uji Validitas Kondisi Perekonomian ....................................... 73
4.25 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku ......................................... 73
4.26 Hasil Uji Validitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .............................. 74
4.27 Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 76
4. 28 Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 77
4.29 Uji Adjusted R Square ...................................................................... 79
4.30 Hasil Uji t Statistik ............................................................................ 81
4.31 Uji Simultan (F) ................................................................................ 88
xiv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Hal
2.1 Kerangka Pemikiran ………………………………………….. 39
4.1 Hasil Uji Normalitas ……...………………………………….. 75
4.2 Hasil Uji Normalitas ……...………………………………….. 75
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ………………………………..... 78
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Hal
1 Lembar Kuesioner ……………………………………………. 98
2 Hasil Skoring Kuesioner ……………………………………... 104
3 t tabel ……………………………………………………….... 105
4 F tabel statistik ………………………………………………. 106
5 Hasil hitung t tabel dan r tabel .................................................. 107
6 Tabel Item- Total statistik Variabel .......................................... 108
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus
dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan
mengenai perpajakan sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang
Ketentuan Umum Perpajakan, awalnya peraturan mengenai perpajakan ini
diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali
perubahan dan perubahan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2007.
Didalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang
terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Jelasnya peraturan yang
telah dibuat tersebut, mengartikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan
kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Apabila kewajiban tersebut
diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan
pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan
ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.
Penilaian wajib pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan
yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi wajib pajak
untuk berniat melakukan ketidakpatuhan pajak. Begitu juga dengan perasaan
tidak bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak. Jika wajib pajak tidak
merasa bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan
2
memunculkan niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.
Pada dasarnya timbulnya sikap tidak patuh berasal dari diri pribadi wajib
pajak itu sendiri. Awal munculnya sikap ketidakpatuhan ini sangat tergantung
dari niat untuk tidak patuh terhadap peraturan. Sepertinya belum ada sosialisasi
ataupun tindakan penyelesaian yang mampu secara nyata dan besar
pengaruhnya untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan ini. Karena yang
sebenarnya adalah penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan besar untuk
kelangsungan pembangunan negara ini. Jika negara tidak atau sedikit
memperoleh pendapatan dari pajak lalu dari mana lagi negara harus
mengandalkan pembiayaannya.
Sikap ketidakpatuhan lebih rentan timbul pada diri wajib pajak orang
pribadi dibandingkan dengan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat
dikarenakan oleh belum tertanamnya kesadaran yang tinggi untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak
juga dapat menjadi penyebab mereka menjadi tidak patuh. Apalagi sejak
beralihnya sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi
Self Assessment system dimana wajib pajak dituntut untuk lebih mandiri dan
harus lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Karena pada sistem
pemungutan pajak Self Assessment System wajib pajak dituntut untuk dapat
menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.
Namun timbulnya sikap tidak patuh tersebut tidak sepenuhnya merupakan
kesalahan dari wajib pajak. Sikap petugas pajak yang kurang memberikan
3
sosialisasi dan penjelasan kepada wajib pajak juga mempengaruhi sikap patuh
atau tidaknya wajib pajak. Kelancaran dan keberhasilan dari sistem
pemungutan pajak ini sangat tergantung dari diri pribadi wajib pajaknya.
Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan maka penerimaan dari sektor pajak akan tinggi tapi jika
wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang rendah maka penerimaan dari
sektor pajak juga akan rendah. Namun peran aktif dari petugas pajak dengan
memberikan penjelasan dan sosialisasi secara lebih merata ke seluruh lapisan
masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari sistem pemungutan
pajak ini.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi
terbesar dalam pembangunan negara. Negara sangat bergantung kepada
penerimaan dari sektor pajak untuk dapat meningkatkan pembangunannya.
Apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka kelangsungan pembangunan negara akan terhambat. Keberhasilan
pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari peranan partisipasi warga
negaranya. Oleh karena itu, sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan sudah
seharusnya tertanam dalam diri setiap warga negara. Namun sepertinya cukup
sulit untuk dapat menerapkan sikap patuh tersebut. Terutama bagi masyarakat
yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Masih banyak yang menutup mata
untuk kewajiban yang satu ini. Apalagi di tambah dengan maraknya kasus
korupsi yang terjadi. Belum lagi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh
mafia pajak yang sangat menghebohkan yang belum dapat terselesaikan
4
sampai saat ini. Di tambah lagi keadaan perekonomian yang semakin
mengancam kelangsungan hidup perusahaan, Banyaknya tindakan PHK yang
dilakukan, pemberlakuan sistem kontrak di berbagai perusahaan yang sangat
mengancam masyarakat dalam mendapatkan penghasilan yang mencukupi
kebutuhan hidupnya. Keadaan yang membuat masyarakat lebih memilih untuk
beralih memilih membuka lapangan pekerjaannya sendiri dengan menjadi
wirausaha. Diantara mereka ada membuka rumah makan, bengkel, membuka
jasa layanan angkutan, usaha konveksi dan lain sebagainya.
Masalah lain yang juga sangat mengkhawatirkan yaitu berlakunya sistem
pasar bebas (ACFTA / Asean – China Free Trade Area) yang menimbulkan
dampak tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi mungkin negara
akan memperoleh pajak dari bea masuk barang-barang impor yang datang,
namun di sisi lain berlakunya sistem pasar bebas ini akan menjadikan
pengusaha-pengusaha lokal terutama para pengusaha kecil, mikro dan
menengah terancam gulung tikar. Masuknya barang-barang dari Cina yang
memiliki harga jauh lebih murah dari barang-barang lokal menyebabkan
produk dalam negeri semakin sedikit di lirik oleh konsumen, di tambah lagi
harga bahan baku yang naik yang berakibat makin tingginya biaya produksi
yang menyebabkan barang lokal belum mampu bersaing dengan produk-
produk dari Cina.
Hal-hal tersebut mungkin dapat menjadi salah satu pemicu masyarakat
menjadi tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Akibatnya adalah akan
timbul dalam diri mereka rasa takut dan sia-sia untuk membayar pajak karena
5
pajak yang mereka bayarkan mungkin saja tidak akan sampai ke negara
melainkan akan di korupsi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Atau mungkin
akan timbul perasaan cemas akan berkurangnya profit usaha yang diperoleh
jika harus membayar pajak di tengah kondisi tingginya biaya produksi dan
semakin menurunnya jumlah penghasilan karena ada persaingan dengan
barang-barang dari luar negeri.
Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti sikap
ketidakpatuhan ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu
Santoso (2008) dalam peneliannya yang berjudul “Analisis Risiko
Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib
Pajak”, dimana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa risiko
ketidakpatuhan dapat dikelompokkan kedalam risiko rendah, menengah, dan
tinggi. Penelitian tersebut juga berhasil mengidentifikasi variabel-variabel yang
berpengaruh kepada ketidakpatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini
menggunakan wajib pajak badan sebagai objek penelitian. Variabel-variabel
yang digunakan adalah tarif pajak, penalti, status pemerikasaan, struktur
permodalan (debt to equity ratio), pemegang saham, jenis usaha, skala usaha,
pajak relatif terhadap penjualan, dan kompensasi kerugian. Didalam penelitian
ini dikatakan bahwa pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan
kelompok risiko ketidakpatuhan akan dapat memperbaiki efektivitas
pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian lain yang juga meneliti masalah ketidakpatuhan adalah
penelitian yang dilakukan oleh Devia Agustriana Mandiri, Tarjo, dan Nurul
6
Herawati (2009) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang
mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Bangkalan”. Dimana dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sikap
tentang ketidakpatuhan, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keprilakuan
yang dipersepsikan, dan niat berperilaku tidak patuh. Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa sikap tentang ketidakpatuhan,norma subjektif, dan
kewajiban bermoral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat
berperilaku tidak patuh yang dilakukan, sedangkan kontrol keprilakuan tidak
berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti
sikap ketidakpatuhan yang timbul pada wajib pajak orang pribadi di Bangkalan
dipengaruhi oleh; pertama, sikap dari dirinya sendiri untuk tidak patuh. Kedua,
norma subyektif terhadap ketidakpatuhan dimana sikap ketidakpatuhan ada
tergantung dari kekuatan kepribadian diri wajib pajak untuk melakukan
tindakan tidak patuh. Dan ketiga kontrol keprilakuan yang dipersepsikan yang
diyakini wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam
menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.
Dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian terkait dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak
orang pribadi dari skala usaha mikro, kecil dan menengah, dimana peneliti
ingin melihat apakah faktor-faktor yang menjadi risiko ketidakpatuhan wajib
pajak badan juga akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang
pribadi. Penelitian yang akan dilakukan ini akan melihat perilaku wajib orang
pribadi di wilayah Kecamatan Cakung. Alasan peneliti memilih populasi di
7
wilayah Cakung adalah karena wilayah kecamatan Cakung merupakan wilayah
yang terdata sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi ke dua
dari 44 kecamatan di DKI Jakarta berdasarkan hasil sensus penduduk 2010.
Selain itu karena wilayah Cakung merupakan wilayah pinggiran di Jakarta
Timur yang berbatasan dengan kota penyanggah DKI Jakarta yaitu wilayah
administrasi kota Bekasi, Jawa Barat. Wilayah Cakung sendiri merupakan
wilayah pemukiman padat dan sekaligus merupakan wilayah industri, baik
industri bagi perusahaan maupun industri perorangan. Hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di wilayah
Kelurahan Rawa Terate - Cakung yang mencakup berbagai perusahaan
manufaktur, dan adanya PIK (Pusat Industri Kecil) di wilayah kelurahan
Penggilingan – Cakung yang mencakup industri perorangan.
Disini peneliti akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
ketidakpatuhan di wilayah Cakung berdasarkan beberapa variabel yang
sebelumnya digunakan oleh Wahyu Santoso dalam penelitiannya untuk wajib
pajak badan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui apakah faktor-faktor
tersebut juga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah
Cakung. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian
yang sebelumnya dilakukan oleh Wahyu Santoso terletak pada objek
penelitiannya, dimana Wahyu Santoso menggunakan wajib pajak badan
sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan wajib pajak orang
pribadi dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Selain itu penelitian
ini juga akan menambahkan dua variabel baru yang terkait dengan kondisi
8
negara saat ini yaitu variabel kondisi perekonomian dan variabel hukum yang
berlaku.
Dari uraian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul
“Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib
Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung”. Diharapkan dengan penelitian ini
akan diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan pembenahan dalam
pelaksanaan perpajakan. Artinya bahwa apabila faktor-faktor tersebut telah
diketahui dan terbukti menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, maka
akan membantu aparat pajak khususnya di wilayah kecamatan Cakung untuk
dapat lebih fokus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk penyelesaian
masalah ketidakpatuhan. Namun apabila penelitian ini tidak membuktikan
adanya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketidakpatuhan maka akan
dapat di lihat bahwa apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan
ketidakpatuhan di wilayah Cakung. Sehingga akan dapat ditemukan upaya
penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan tersebut.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, permasalahan-permasalahan
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib
pajak.
2. Apakah persepsi wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.
9
3. Apakah lingkungan usaha wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi sikap
ketidakpatuahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Apakah tarif pajak yang berlaku mempengaruhi sikap ketidakpatuhan
wajib pajak.
6. Apakah tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib pajak berpengaruh
terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
7. Apakah pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap
sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
8. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak
mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
9. Apakah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini mempengaruhi sikap
ketidakpatuhan wajib pajak.
10. Apakah penegakan hukum yang berlaku di Indonesia berpengaruh
terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki wajib
pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
10
b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak di daerah tersebut
terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan.
c. Untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak
dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki
oleh wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib
pajak.
e. Untuk mengetahui pengaruh besarnya tarif pajak yang berlaku
terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
f. Untuk mengetahui pengaruh besarnya profitabilitas yang diperoleh
wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
g. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak yang dilakukan
terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
h. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh
petugas pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
i. Untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomiaan saat ini terhadap
timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
j. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum yang diberlakukan
pemerintah terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
11
2. Manfaat Penelitian
Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk:
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di
bidang perpajakan khususnya tentang faktor-faktor yang
menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori
perpajakan dan teori yang berkaitan dengan keperilakuan tentang
bagaimana aspek perilaku yang ada pada wajib pajak dapat
mempengaruhi tingkat kepatuhan/ ketidakpatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya yang hasilnya dapat dijadikan pembelajaran
untuk dapat meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan..
b. Manfaat praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib
pajak orang pribadi, para penasehat atau konsultan pajak, para
pembuat Undang-undang dan peraturan perpajakan dalam
pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi
pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya. Selain itu
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat
pajak khususnya aparat pajak di wilayah Cakung untuk lebih
memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya
ketidakpatuhan pada diri wajib pajak. Sehingga dapat lebih fokus
12
dalam penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan yang terjadi serta
dapat dijadikan pertimbangan atas kinerja yang telah dilakukan yang
pada akhirnya akan timbul perbaikan-perbaikan kinerja untuk dapat
menyelesaikan masalah ketidakpatuhan yang akan berakibat baik bagi
penerimaan pajak di wilayah Cakung.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983,
yang diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 1994, lalu di perbaharui kembali
dengan UU No. 16 Tahun 2000, dan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun
2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah
untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, yang akan mendukung tujuan
pemerintah dalam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak
yang optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak.
Dengan adanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka hukum
formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil
perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus.
Dalam UU KUP diantaranya dijelaskan mengenai:
1. Wajib Pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (Pasal 1 butir 2 UU KUP).
Wajib pajak dikelompokkan menjadi:
a. Wajib pajak orang pribadi
b. Wajib pajak badan
14
c. Wajib pajak pemungut/pemungut.
Adapun hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban wajib pajak
1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk
mendapatkan NPWP.
2) Mengambil sendiri blanko SPT dan blanko perpajakan lainnya
ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.
3) Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas,
dan menandatanganinya.
4) Bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan untuk melengkapi
SPT Tahunan dengan laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba.
Hal ini ditetapkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan
kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas di Indonesia harus
mengadakan pembukuan.
Ketentuan-ketentuan dalam menyusun pembukuan adalah
sebagai berikut:
(a) Harus diselenggarakan di Indonesia.
(b) Harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(c) Harus disusun berdasarkan suatu sistem tertentu yang lazim
dipakai di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.
15
(d) Minimal terdiri dari catatan tentang keadaan kas dan bank,
daftar utang piutang, daftar persediaan barang.
(e) Pada setiap akhir tahun pajak, pembukuan ditutup dengan
membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang konsisten
dengan tahun sebelumnya.
(f) Pembukuan atau pencatatan, dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pembukuan serta dokumen-dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
harus disimpan selama sepuluh tahun.
Pengecualian
Wajib pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan apabila:
(a) Peredaran bruto usaha dari pekerjaan bebas yang dilakukan
kurang dari Rp 600.000.000,00 setahun.
(b) Wajib Pajak memilih menggunakan Norma Perhitungan (untuk
menghitung Penghasilan Kena Pajak), dan memberitahukan
hal tersebut kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Walaupun wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan,
wajib pajak tetap diwajibkan untuk membuat catatan peredaran
usaha ataupun penerimaan bruto dan pekerjaan bebas tersebut.
5) Apabila ada pemeriksaan maka wajib pajak yang diperiksa harus:
(a) Memperhatikan dan meminjamkan pembukuan atau
pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen
16
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas wajib pajak.
(b) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memberikan
kelancaran.
(c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
b. Hak wajib pajak
Adapun hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:
1) Mempunyai hak untuk mengajukan penundaan pemasukan SPT
dengan syarat-syarat sebagai berikut:
(a) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan alasan yang cukup
kuat dan tepat.
(b) Permohonan harus disertai penyertaan mengenai besarnya
pajak yang dibayar atas dasar perhitungan sementara yang
terutang dalam satu tahun pajak beserta bukti pelunasan
kekurangan pembayaran pajak.
2) Mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri SPT yang sudah
dimasukkan ke Kantor Inspeksi Pajak, dengan syarat:
(a) Permohonan diajukan secara tertulis.
(b) Diajukan kepada Dirjen Pajak.
3) Mempunyai hak melakukan permohonan penundaan dan
pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya,
dengan syarat pengajuan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo
17
pembayaran pajak dan disertai dengan alasan yang tepat serta
jumlah pajak yang di mohon untuk ditunda.
4) Mempunyai hak mengajukan permohonan perhitungan atau
perubahan kelebihan pajak (kompensasi) serta hak memperoleh
kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak
dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Adapun prosesnya sebagai berikut:
(a) Meminta kembali kelebihan pembayaran dengan mengisi
kolom yang tersedia pada SPT atau dengan Surat Permohonan
sendiri.
(b) Dalam waktu dua belas bulan akan diterbitkan Surat
Keputusan Kelebihan Pembayaran.
(c) Kelebihan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran
langsung dikompensasikan dengan hutang pajak lainnya yang
sudah jatuh tempo pembayarannya, atau hutang pajak yang
belum jatuh tempo.
(d) Sisanya, dalam waktu satu bulan, diterbitkan Surat perintah
Membayar Kelebihan pajak (SPMKP).
5) Mempunyai hak mempeoleh bunga karena terlambat pengembalian
pembayaran pajak.
Wajib Pajak berhak untuk memperoleh bunga sebesar 2%
setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu
18
sampai dengan berlakunya pembayaran kelebihan pajak atau
dihitung sejak lewat satu bulan dari tanggal Surat Keputusan
Kelebihan Pembayaran Pajak dan sampai dengan saat
diberlakukannya pembayaran kelebihan pajak tersebut.
6) Mempunyai hak untuk tidak dikenakan tambahan 100% atas Surat
Ketetapan Pajak Tambahan, apabila:
(a) Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang dikeluarkan diakibatkan
oleh keterangan tertulis dari wajib pajak.
(b) Sepanjang Dirjen Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan.
7) Mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan
ketetapan pajak, apabila ditemui keadaan-keadaan berikut:
(a) Kesalahan tulis atau hitung
(b) Kekeliruan dalam penetapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
8) Mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan.
Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
yang telah diterbitkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat
mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak dalam
waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan, dengan persyaratan
bahwa Surat Keberatan ini diajukan untuk:
(a) Surat Ketetapan Pajak penghasilan.
(b) Surat Ketetapan Tambahan atas Pajak Penghasilan.
19
(c) Surat ketetapan Kelebihan Pembayaran dan Surat Pemberitaan
atas Pajak Penghasilan.
(d) Permohonan oleh pihak ketiga atas dasar Undang-Undang
Pajak Penghasilan.
9) Mempunyai hak untuk mengajukan naik banding kepada Badan
Peradilan Pajak atas keputusan yang ditetapkan Dirjen Pajak atas
Surat Keberatan yang diajukan dengan syarat:
(a) Dalam waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan.
(b) Permohonan banding tidak menunda pembayaran pajak yang
terutang.
Apabila dalam praktek pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
wajib pajak telah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
peraturan perpajakan yang ada, maka wajib pajak tersebut termasuk
kedalam “Wajib Pajak Patuh”. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Direktur Jenderal Pajak
menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak
patuh setiap bulan Januari. Bagi wajib pajak orang pribadi, Direktur
Jenderal Pajak berwenang secara jabatan (ex-officio) menetapkan status
wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak
orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan. Sedangkan bagi Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan
20
diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penetapan wajib pajak patuh
berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 butir 6 UU
KUP).
Wajib pajak yang telah wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak
(penghasilan). Jadi, orang atau badan yang yang bertempat tinggal di
Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan
yang jumlahnya setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak
dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.
a. Fungsi NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
21
3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
harus mencantumkan NPWP.
4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya,
dokumen impor, dokomen ekspor).
5) Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau
tahunan.
6) Sebagai salah satu syarat dalam permintaan permohonan kredit di
bank.
b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha
Wajib pajak yang telah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan
diri dan melaporkan usahanya adalah sebagai berikut:
1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP.
2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
3) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di
beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
4) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula bagi wanita kawin
yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
a) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
22
b) Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta.
5) Wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, Firma, Kongsi,
Yayasan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas,
Orsospol wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP).
c. Cara Mendaftarkan Diri
1) Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir
pendaftaran wajib pajak.
2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh
wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi
dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau
orang lain yang diberi kuasa penuh.
d. Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftaran NPWP.
1) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas:
a) Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;
b) Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi
wajib pajak Orang Asing.
23
2) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas:
a) Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;
b) Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi
wajib pajak Orang Asing;
c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau
kepala desa.
3) Bendaharawan sebagai wajib pajak pemungut/pemotong:
a) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
b) Fotokopi KTP bendaharawan.
4) Wajib Pajak Badan:
a) Fotokopi akta pendiri;
b) Fotokopi KTP salah satu pengurus;
c) Fotokopi SIUP/SITU dari instansi yang berwenang;
d) Surat kuasa apabila dikuasakan.
5) Joint Operation:
a) Melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama sebagai join
operation;
b) Fotokopo NPWP masing-masing anggota join operation.
Apabila telah terdaftar diberikan surat ketrangan terdaftar (KP
PDIP 42-00); jika dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
24
maka diberi surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP PDIP
43-00).
3. Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 butir 11 UU
KUP). Jenis surat pemberitahuan ada dua macam, yaitu:
6) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang
dalam masa pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah
akhir masa pajak.
7) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun
pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah:
a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena
pajak.
b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak
25
lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak
penghasilan).
d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).
e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah
(PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah suatu keputusan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memuat besarnya pajak yang terutang,
jumlah pengurangan pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
oleh wajib pajak.
Adapun hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya SKP, adalah:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
b. Apabila SPT tidak disampaikan, setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
Teguran.
c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPh dan PPnBM,
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak
seharusnya dikenakan tarif 0%, atau tidak seharusnya dikenakan
pengembalian pajak.
26
d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, sehingga tidak diketahui besarnya
pajak yang terutang.
Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau atau
pada saat diperiksa tidak memenuhi yang diminta, sehingga tidak diketahui
besarnya pajak yang terutang, maka Dirjen Pajak bewenang menerbitkan
SKP dengan perhitungan secara jabatan, yaitu perhitungan pajak yang
didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh wajib pajak saja.
B. Sanksi Pajak
Sanksi pajak terdiri atas:
a. Sanksi Administrasi, yaitu hukuman yang diberikan dalam bentuk
tindakan administratif. Misalnya berupa denda, bunga, ataupun kenaikan.
b. Sanksi Pidana, yaitu hukuman yang diberikan atas kejahatan kriminal.
Contohnya pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan.
C. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Official assesment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang. Dari definisi tersebut berarti wajib pajak
bersifat pasif dan utang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya Surat
ketetapan pajak oleh fiskus.
27
2. Self assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar bagi wajib pajak bersifat aktif, sedangkan peranan
fiskus hanya mengawasi.
3. Witholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (pihak selain fiskus ataupun wajib pajak)
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak.
D. Ketidakpatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti
suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang
biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam
suatu bidang tertentu. Maka kata ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai
tindakan penolakan/ penyimpangan/ penyelewengan secara sengaja dari
standar, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya
diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian ketidakpatuhan wajib pajak
merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara
sengaja oleh wajib pajak dalam melaksansakan kewajiban perpajakannya
yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap ketidakpatuhan pajak
akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi
28
yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian tentang perilaku
ketidakpatuhan pajak terdahulu membuktikan bahwa terdapat pengaruh
antara sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
E. Variabel -Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak
1. Tingkat pendidikan Formal
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara (UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional).
Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan SDM
yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang agar dapat
dihasilkan manusia-manusia berkualitas yang akan dapat memberikan
manfaat dan sekaligus meningkatkan kualitas dan. Adapun tingkatan
pendidikan formal antara lain:
a. Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 6
(enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi
jenjang pendidikan menengah.
29
b. Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan
pendidikan dasar (SMP/SMA).
c. Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan
spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Persepsi Wajib Pajak
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi
dan menafsirkan pesan (Jalaludin Rakhmat, 1998: 51). Proses
pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang
diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap
selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation",
begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada
saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses
penyeleksian pesan tentang pesan mana yang dianggap penting dan
tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan
disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna,
sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi
tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.
Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang
berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk
30
yang disebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55).
Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsl bukan
jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi
respon terhadap stimuli. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor
utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.
3. Lingkungan usaha
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup
keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral,
serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam
lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti
keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dari
pengertian tersebut berarti lingkungan usaha merupakan kombinasi
antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi
yang mengelolanya. Secara garis besar lingkungan usaha dapat dibagi
atau dikenali sebagai lingkungan pasar (market environment) dan
lingkungan bukan pasar (non-market environment). Lingkungan pasar
dicirikan oleh struktur pasar dan pola persaingan antara para pelaku
pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar yaitu semua faktor
legal/pemerintah, politik, sosial, demografi dan lain-lain dicirikan oleh
isu-isu yang berkembang, interest perusahaan terhadap isu-isu tersebut,
institusi yang terkait dengan setiap isu dan informasi yang tersedia
untuk penanganan isu.
31
Karena sifat yang saling mempengaruhi antara perusahaan dengan
lingkungan maka pemahaman terhadap perubahan lingkungan serta
kecenderungannya sangat membantu manajemen perusahaan dalam
menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan
dan sasaran perusahaan.
4. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau
disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah
berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui
pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan
akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum
pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.
Dengan demikian pengetahuan perpajakan berarti informasi yang di
ketahui oleh individu tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut
tidak hanya berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan
dari pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan.
5. Tarif pajak
Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :
1. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif
pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar
pengenaan pajak.
2. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak
menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
32
3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak
akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan
pajak.
4. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan
persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan
pajaknya semakin meningkat.
Tarif pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia
adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-
undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai
berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.
6. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan
suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya
dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang
menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Rasio profitabilitas
adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan selama periode tertentu. Dalam rasio profitabilitas ini dapat
dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen
dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.
7. Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
33
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan yaitu untuk:
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
1) SPT lebih bayar
2) SPT rugi
3) SPT tidak atau terlambat disampaikan.
4) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak
untuk diperiksa.
b. Tujuan lain, yaitu:
1) Pemberian NPWP (secara jabatan)
2) Penghapusan NPWP
3) Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan
Pengukuhan PKP
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding
5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil
8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
8. Kualitas pelayanan
Menurut Thorik G. dan Utus H. (2006:77) pentingnya memberikan
34
pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya
sebatas mengantarkan atau melayani. Service berarti mengerti,
memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya pun akan mengenai
heart share konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam
mind share konsumen. Dengan adanya heart share dan mind share yang
tertanam, loyalitas seorang konsumen pada produk atau usaha perusahaan
tidak akan diragukan.
Kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari responsiveness (daya
tanggap) karyawan, yang mana karyawan memiliki kemauan dan
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan.
Memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat menunjukkan pelaku bisnis
yang profesional.
9. Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian merupakan keadaan atau kondisi
perekonomian yang sedang terjadi di dalam negara yang nantinya akan
memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.
Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oreh perilaku atau
tingkah laku dari warga negaranya.
10. Hukum yang Berlaku
Hukum yang berlaku sama dengan proses pelaksanaan penegakan
hukum, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas
kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan
hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada
35
hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang
mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan
yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak
dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum
sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum
mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena
dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.
Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa
problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema
“law in action” bukan pada “law in the books”.
F. Penelitian Sebelumnya
Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi
dalam penelitiannya yang meneliti hubungan kausal antara kesadaran,
pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja
penerimaan pajak, dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa
kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat
muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya
pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu karakteristik
dari wajib pajak yang dapat dilihat melalui kondisi, budaya, dan ekonomi
masyarakat akan dapat membentuk perilaku wajib pajak yang nantinya
akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
36
Hasil penelitian juga menunjukkan, kesadaran wajib pajak yang
diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik
wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur
dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan sistem informasi
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan
pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak,
penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja penerimaan pajak. Demikian juga ternyata ditemukan
bahwa ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan
kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak besar
ternyata lebih tinggi kesadaran dan kepatuhannya dibandingkan wajib
pajak kecil (Suryadi, Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No. 1).
Dalam penelitian lain dikatakan bahwa peningkatan pelayanan
perpajakan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Seperti yang
diungkapkan oleh Ni Luh Supadmi dalam penelitiannya yang
mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus
ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus
diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan,
kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu Wahyu Santoso juga mengatakan dalam penelitiannya
yang meneliti tentang risiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar
37
peningkatan kepatuhan wajib pajak dimana Wahyu Santoso meneliti
pada Wajib Pajak Badan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut
dikatakan bahwa risiko ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi
oleh variabel-variabel, yaitu tarif efektif, penalti, pemegang saham, debt
to equity ratio, status industri, skala usaha, profitabilitas, status
kompensasi, dan status pemeriksaan, dimana dari variabel-variabel
tersebut dapat dikelompokkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak kedalam
resiko tinggi, menengah dan rendah.
Untuk dapat lebih jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya dapat dilihat pada tabel
2.1 berikut:
Tabel 2.1 Perbedaan Palaksanaan Penelitian
Poin perbedaan
Wahyu Santoso Suryadi Devia Agustriana Mandiri, dkk
Penelitian Selanjutnya
Judul penelitian
Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bangkalan
Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cakung
Ruang Lingkup
Wajib pajak badan di Indonesia
KPP dalam lingkungan kerja kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan
Wajib Pajak di Kecamatan Cakung
38
G. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis
faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1
Poin perbedaan
Wahyu Santoso Suryadi Devia Agustriana Mandiri, dkk
Penelitian Selanjutnya
Populasi Seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Dirjen Pajak pada tahun 2001
Wajib Pajak di Jawa Timur
Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di wilayah Bangkalan
Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Jakarta Cakung Satu dan Dua(Lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah)
Variabel yang digunakan
a. Tarif pajak b. Penalty c. Pemegang
saham d. Debt to eqity
ratio e. Status industri f. Skala usaha g. Profitabilitas h. Pejak per
penjualan i. Status
kompensasi j. Status
pemeriksaan
a. Persepsi wajib pajak
b. Pengetahuan perpajakan
c. Karakteristik wajib pajak
d. Penyuluhan perpajakan
e. Kualitas SDM f. Ketentuan
perpajakan g. Sistem
Informasi Perpajakan
h. Pemeriksaan pajak
i. Penegakan hukum
j. Kompensasi pajak
a. sikap tentang ketidakpatuhan pajak (SKP)
b. norma subyektif (NRM)
c. kewajiban moral (MRL)
d. kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (KTR)
e. niat berperilaku tidak patuh (NIA)
f. ketidakpatuhan pajak (KPT)
a. Tingkat pendidikan
b. Persepsi wajib pajak
c. Lingkungan usaha
d. Pengetahuan perpajakan
e. Tarif pajak f. Profitabilitas g. Pemeriksaan
pajak h. Kualitas
pelayanan i. Kondisi
perekonomian Negara
j. Penegakan hokum
Metode Penentuan sample
Random sampling
Multi stage random sampling
Simple random sampling
Purposive sampling
Metode analisis data
Multivarat Discriminant Analysis
Struktural Equasion Modelling (SEM)
Teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM)
Analisis regresi berganda
39
menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada
penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan 11 variabel yang terdiri dari 10 variabel
independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut
adalah variabel idependent (X), yang terdiri dari tingkat pendidikan, persepsi
wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak,
profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian
Negara, dan penegakan hukum. Dan variable dependent (Y) yaitu
ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1 akan menggambarkan kerangka
pemikiran dari penilitian ini.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Tingkat pendidikan
Pengetahuan perpajakan
Hukum yang Berlaku
Profitabilitas
Lingkungan usaha
Pemeriksaan pajak
Kondisi perekonomian negara
Persepsi wajib pajak
Tarif pajak
Kualitas pelayanan
K E T I D A K P A T U H A N
40
H. Hipotesis
Berkaitan dengan masalah pokok yang ada maka hipotesis yang akan
diambil adalah sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan wajib pajak terhadap
ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak terhadap sikap
ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak terhadap
ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan wajib pajak tehadap
sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
5. Terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak yang berlaku dengan sikap
ketidakpatuhan wajib pajak.
6. Terdapat pengaruh antara tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib
pajak dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
7. Terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap
sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
8. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan
terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
9. Terdapat pengaruh antara kondisi perekonomian yang terjadi terhadap
sikap ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.
10. Terdapat pengaruh hukum yang berlaku terhadap sikap ketidakpatuhan
yang dilakukan oleh wajib pajak.
41
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah
kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pembagian wilayah kerja, wilayah
kecamatan Cakung terbagi atas dua Kantor Penerimaan Pajak, yaitu KPP
Pratama Jakarta Cakung Satu dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.
Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terdiri dari tiga kelurahan,
yaitu kelurahan Penggilingan, kelurahan Rawa Terate, dan kelurahan
Jatinegara. Sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
teridiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Cakung Barat, kelurahan
Cakung Timur, kelurahan Pulo Gebang, dan kelurahan Ujung Menteng.
Peneliti ini juga akan lebih melihat kepada wajib pajak dalam skala usaha
mikro, kecil, dan menengah, dimana dalam usaha yang berskala tersebut
tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rentan. Penelitian yang dilakukan
akan lebih memperhatikan dari sisi variasi tingkat pendidikan wajib pajak,
persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan yang
dimiliki oleh wajib pajak, tarif pajak yang berlaku, tingkat profitabilitas,
pemeriksaan pajak yang dilakukan, kualitas pelayanan yang diberikan,
kondisi perekonomian negara, dan penegakan hukum yang diberlakukan.
42
B. Metode Penentuan Sample
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling
atau judgment sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat
dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian
(Jogiyanto, 2004). Yaitu masyarakat yang memperoleh penghasilan dari
usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan di wilayah kecamatan
Cakung, Jakarta Timur.
C. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu
data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah
yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa
informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar (Azwar, 1997).
Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan
kuesioner.
Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus di jawab dan atau daftar
isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebarkan ke
beberapa wajib pajak yang memenuhi kriteria di wilayah kecamatan Cakung.
Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert
5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju, setuju,
tidak setuju, ragu-ragu, setuju ataupun sangat setuju yang ada dalam
kuesioner.
43
Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala likert 5 poin
Keterangan Jawaban Bobot
Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Ragu-ragu (R) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tahap pertama, peneliti akan menyebar 30 kuesioner guna pengujian
pendahuluan (pretest), tujuan dari pretest adalah confirmatory kuesioner.
Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable, kuesioner tersebut layak
untuk disebarkan pada sampel besar.
Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode personnally administrated qustonnaires, yaitu peneliti
menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri
kuesioner kepada responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian
kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang relatif pendek (Sekaran,
2003: 236).
D. Metode Analisis
Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti
untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 1997).
Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.
Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan
yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang
digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan
44
cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka
dengan menggunakan skala Likert 5 poin (5 poin Likert Scale).
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda yaitu melihat pengaruh faktor apa saja yang menyebabkan
ketidakpatuhan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan
dengan persamaan sebagai berikut :
Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8+β9X9+β10X10+e
Keterangan:
Y = ketidakpatuhan Wajib Pajak
α = Bilangan konstanta
β1…βn = Koefisien arah regresi
X1 = Tingkat pendidikan
X2 = Persepsi wajib pajak
X3 = lingkungan usaha
X4 = pengetahuan perpajakan
X5 = tarif pajak
X6 = profitabilitas
X7 = pemeriksaan pajak
X8 = kualitas pelayanan
X9 = kondisi perekonomian
X10 = penegakan hukum
e = kesalahan pengganggu (disturbance’s error)
45
Nilai koefisien regresi atau β diperoleh dengan menggunakan
program SPSS 17.0.
Alat analisis yang digunakan salam penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows,
alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi
berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Beberapa langkah
yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan umum
demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel
penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang
menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median, dan
penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel
penelitian.
2. Uji Reliabilitas dan Validitas
Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan
valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.
a. Uji Reliabilitas
Adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut
Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran
46
dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda
apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
one shot (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya
dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan
pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyan.
Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,600 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2005).
b. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh
mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya (Azwar, 1997).
Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur
maka dilakukan pembandingan antara koefisien r hitung dengan
koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Dan
sebaliknya apabila r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid
(gugur).
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka
47
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak
yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2005)
Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi
dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya
melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah
sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat
normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif
dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi
normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability
plot adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2005)
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak
mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-
hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa
sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi
dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji
48
normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolgomorov-
Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
H0 : Data residual berdistribusi normal
HA : Data residual tidak berdistribusi normal
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variabel independen sama dengan nol.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan
ke pengamatan yang lain dengan menggunakan grafik Scatterplot.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar
pengambilan keputusannya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik
yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan
telah terjadi heterosdastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125-126).
49
4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)
Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara
dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara
variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen
diasumsikan random atau stokastik, yang berarti mempunyai distribusi
probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap
(dalam pengambilan sampel yang berulang).
Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Koefisien Determinasi (R²)
Nilai R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tetapi, karena
R² mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap
jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh
karena itu, pada penelitian ini yang digunakan adalah adjusted R²
berkisar antara nol dan satu. Nilai adjusted R² dapat naik dan turun
apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. Nilai
adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat bebas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009:87).
50
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen secara individual
dan menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh
tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel
dengan nilai t hitung. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t
tabel maka variabel independen secara individual mempengaruhi
variabel dependen, sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil daripada
t tabel maka variabel independen secara individual tidak
mempengaruhi variabel dependen. Tahap-tahap yang digunakan:
1) Merumuskan Hipotesa
a) Ho : b1 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
H1 : b1 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
b) Ho : b2 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b2 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
51
c) Ho : b3 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel lingkungan usaha terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b3 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel lingkungan usaha terhadap variabel dependen
ketidakpatuhan wajib pajak.
d) Ho : b4 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b4 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
e) Ho : b5= 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
H1 : b5 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
f) Ho : b6 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
52
H1 : b6 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
g) Ho : b7= 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b7 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
h) Ho : b8 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel kualitas pelayanan terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b8 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel kualitas pelayanan terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
i) Ho : b9 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel kondisi perekonomian terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b9 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada
variabel kondisi perekonomian terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
53
j) Ho : b10 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel hukum yang berlaku terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : b10 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan
pada variabel hukum yang berlaku terhadap variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
2) Menentukan taraf nyata
α = 5 % atau 0.05
df = n – 1 – k
3) Mencari t hitung
Koefisien β
t hitung = Standar Error
4) Kriteria Pengujian
t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan menerima H1
t hitung < t tabel berarti Ho diterima dan menolak H1
Uji t juga bisa dilihat pada tingkat signifikan 5% :
a) Jika tingkat signifikasi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1
diterima.
b) Jika tingkat signifikasi > 0.05 maka Ho diterima dan H1
ditolak.
54
c. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah
keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghozali
(2009:88), dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan > 0,05 maka
Ho diterima.
E. Operasional Variabel Penelitian
Variabel merupakan segala yang akan menjadi objek pengamatan dalam
penelitian yang berupa konsep yang mempunyai variabel nilai. Dalam
Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri atas sepuluh variabel laten,
yaitu tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha,
pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak,
kualitas pelayanan, kondisi perekonomian Negara, dan penegakan hukum.
Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tingkat pendidikan
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.
55
Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan SDM
yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang agar dapat
dihasilkan manusia-manusia berkualitas yang akan dapat memberikan
manfaat dan sekaligus meningkatkan kualitas dan martabatnya (Hasan,
2005: 136.
2. Persepsi wajib pajak
Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan. Pesepsi ada sebagai pemaknaan hasil dari pengamatan
yang diawali dengan adanya stimuli.
Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup
penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang
bersangkutan. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni
pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.
3. Lingkungan usaha
Lingkungan usaha merupakan kombinasi antara kondisi fisik tempat
melakukan usaha dengan kelembagaan resmi yang mengelolanya. Secara
garis besar lingkungan usaha dapat dibagi atau dikenali sebagai
lingkungan pasar (market environment) dan lingkungan bukan pasar (non-
market environment). Lingkungan pasar dicirikan oleh struktur pasar dan
pola persaingan antara para pelaku pasar, sedangkan lingkungan bukan
pasar yaitu semua faktor legal/pemerintah, politik, sosial, demografi dan
lain-lain dicirikan oleh isu-isu yang berkembang, interest perusahaan
56
terhadap isu-isu tersebut, institusi yang terkait dengan setiap isu dan
informasi yang tersedia untuk penanganan isu.
4. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan berarti informasi yang di ketahui oleh
individu tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut tidak hanya
berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan dari
pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan.
5. Tarif pajak
Tarif pajak merupakan bobot beban yang dikenakan kepada wajib
pajak sebagai besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Secara struktural
tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :
a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure)
b. Tarif regresif (a regresive tax rate structure)
c. Tarif progresif (a progresive tax rate structure)
d. Tarif degresif (a degresive tax rate structure)
6. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan
suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari
laporan laba rugi perseroan (income statement) yang menunjukkan
laporan hasil kinerja perseroan.
57
7. Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan.
8. Kualitas pelayanan
Tindakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak
dalam hal membantu proses pelaksanaan pelunasan kewajban perpajakan.
Dengan kuaalitas pelayanan yang baik para wajib pajak akan lebih
memahami tentang aturan perpajakan yang sebenarnya.
9. Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian merupakan keadaan atau kondisi
perekonomian yang sedang terjadi di dalam negara yang nantinya akan
memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.
10. Hukum yang Berlaku
Hukum yang berlaku merupakan cerminan dari seluruh aktivitas
kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan
hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Pemberlakuan hukum
pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia
yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai
aturan yang telah disepakati bersama.
58
BAB IV
HASIL DAN ANALISIS
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Cakung merupakan salah satu bagian dari Jakarta Timur. Secara umum
kecamatan Cakung merupakan kawasan industri, karena kegiatan di sektor
industri sangat dominan. Di kecamatan ini terdapat pabrik-pabrik besar
(berat) maupun kecil (ringan dan industri rumah tangga) yang menghasilkan
berbagai macam produk. Kegiatan industri terbesar terdapat di kawasan
industri Pulogadung (JIEP) dan kegitan indutri lain yang berada di wilayah
kelurahan lainnya.
Secara administrasi Kecamatan Cakung terdiri atas tujuh kelurahan.
Masing-masing kelurahan mempunyai luas yang sangat bervariasi. Secara
rinci luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Cakung adalah:
Tabel 4.1 Luas Kelurahan di kecamatan Cakung
Sumber: BPS Jakarta Timur
Masyarakat di wilayah kecamatan Cakung merupakan masyarakat yang
kebanyakan berprofesi sebagai wirausaha. Mereka lebih memanfaatkan lahan
dan modal yang mereka miliki untuk dijadikan usaha penopang kehidupan.
No Kelurahan Luas Wilayah (Km²) 1 Kelurahan Rawa Terate 4,10 2 Kelurahan Jatinegara 6,60 3 Kelurahan Penggilingan 4,48 4 Kelurahan Cakung Barat 6,19 5 Kelurahan Cakung Timur 9,81 6 Kelurahan Ujung Menteng 4,47 7 Kelurahan Pulo Gadung 6,86
59
Hal tersebut dikarenakan oleh tuntutan keadaan perekonomian yang semakin
tidak stabil. Wilayah kecamatan Cakung memang merupakan wilayah yang di
dominasi oleh sektor industri, namun semakin sulitnya untuk memperoleh
pekerjaan tetap di berbagai perusahaan membuat mereka menjadi lebih
memilih untuk berwirausaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Para wiraswasta yang berada di wilayah Cakung sendiri dapat
digolongkan kedalam kelompok pengusaha besar, yaitu pengusaha yang
sudah memiliki karyawan lebih dari 100 pekerja. Kelompok pengusaha kecil,
yaitu pengusaha yang memiliki pekerja sebanyak 5-19 orang. Kelompok
pengusaha menengah, yaitu pengusaha yang memiliki jumlah pekerja
sebanyak 20-29 orang.
B. Persiapan dan pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan
kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada para wajib pajak yang
berdomisili di wilayah kecamatan Cakung. Kuesioner diberikan secara
langsung kepada pedagang maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner adalah 5 hari
terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan 18 Mei 2011.
Distribusi kuesioner yang disebarkan kepada masing-masing wilayah
objek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
60
Tabel 4.2 Distribusi Penyebaran Kuesioner
Wilayah Kuesioner disebar Kuesioner dianalisis
Rawa Terate 6 6 Jatinegara 4 4 Cakung Barat 6 6 Cakung Timur 5 5 Penggilingan 4 4 Pulo Gebang 2 2 Ujung Menteng 3 3 Jumlah 30 30 Sumber: Data primer
Kuesioner yang disebarkan merupakan kuesioner dengan pertanyaan
terbuka yang dipakai untuk mengetahui bagaimana pendapat responden
tentang penelitian ini. Kuesioner tersebut terdiri dari 10 bagian yang
diuraikan berdasarkan variabel yang diteliti dimana dari masing-masing
bagian terdiri dari 3 pertanyaan.
Kendala utama yang sering dihadapi oleh kebanyakan peneliti yang
melakukan survey adalah rendahnya respond rate dari responden. Begitu pula
yang dihadapi oleh penulis di lapangan. Untuk itu, pada penelitian ini peneliti
lebih melakukan pendekatan secara personal kepada setiap responden yang
dituju dengan cara tatap muka langsung dengan responden sebelum pada
akhirnya responden bersedia untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner.
Selama di lapangan, ketika peneliti menyebar kuesioner banyak calon
responden yang enggan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner.
Kebanyakan dari mereka beralasan malas, sedang banyak pekerjaan, tidak
bisa, merasa tidak paham dan tidak mengerti dengan masalah perpajakan.
61
C. Statistik Deskriptif
Dari semua responden, peneliti juga mengumpulkan data-data pribadi
mereka seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis usaha. Data
tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai responden
dalam penelitian ini. Deskripsi responden tersebut akan dijelaskan pada
bagian berikut.
1. Jenis Kelamin
Tabel 4.3 akan menunjukkan distribusia responden berdasarkan jenis
kelamin. Dalam penelitian ini, kebanyakan responden adalah laki-laki (24
orang/80%), dengan perbedaan yang begitu besar dengan responden
perempuan yang haya terdapat 6 responden atau hanya 20% dari total
responden.
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Keterangan Jumlah Persentase
Laki-Laki 24 80% Perempuan 6 20% Jumlah 30 100%
Sumber: data primer
2. Usia
Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia. Dalam
penelitian ini, responden yang paling banyak adalah yang berusia 41-45
tahun yaitu sebanyak 8 orang (26,67%). Tabel 4.4 menunjukkan
perhitungan ini.
62
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia
Kelompok usia Laki-laki Perempuan Jumlah
30 – 35 6 0 6 36 – 40 4 3 7 41 – 45 5 3 8 46 – 50 4 0 4 51 – 55 5 0 5 Jumlah 24 6 30
Sumber: data primer
3. Tingkat Pendidikan
Untuk variabel tingkat pendidikan, responden dikategorikan ke dalam
kategori pendidikan tinggi dan rendah. Responden yang tamat Perguruan
Tinggi dikategorikan ke dalam kelompok responden yang memiliki
pendidikan tinggi sedangkan responden yang tamat Non Perguruan Tinggi
dikategorikan kedalam kelompok responden yang berpendidikan rendah.
Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keterangan Jumlah Persentase
Pendidikan Tinggi 9 30 % Pendidikan Rendah 21 70 % Total 30 100 %
Sumber: data primer yang diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan wajib pajak dalam
hal ini yang menjadi responden merupakan kelompok responden yang
memiliki pendidikan rendah (tamat non perguruan tinggi) yaitu sebanyak
21 responden (70%).
63
4. Jenis usaha
Tabel 4.6 akan menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis
usaha yang mereka lakukan. Hasil distribusi frekuensi berdasarkan jenis
usaha dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha
Jenis Usaha Perempuan Laki-laki Total
Toko Bangunan 0 5 5 Pengusaha meubel 2 4 6 Konveksi tas 1 2 3 Konveksi sepatu 0 5 5 Konveksi pakaian 3 2 5 Dealer motor 0 2 2 Bengkel 0 2 2 Pembuatan cinderamata 0 2 2 Total 6 24 30
Sumber: data primer
D. Hasil Uji Intrumen Penelitian
1. Uji Reliabilitas
a. Variabel Persepsi Wajib Pajak
Tabel 4.7 berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari uji
coba kuesioner dari variabel persepsi wajib pajak.
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.686 .687 3 Sumber: data primer yang diolah
64
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,86 (86%). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner sudah
reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu
0,86. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Nunnally (1967)
dalam Gozali (2005), yang menyatakan bahwa suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach’s Alpha >
0,600.
b. Variabel Lingkungan Usaha
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari uji coba
kuesioner dari variabel lingkungan usaha.
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Usaha
Reliability Statistics
Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on
Standardized Items N of Items
.605 .611 3 Sumber: Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel lingkungan usaha sebesar 0,605 (60,5%). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner
sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600
yaitu 0,605.
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
pengetahuan perpajakan.
65
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan
Sumber : Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,733 (73,3%). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner
sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600
yaitu 0,645.
d. Variabel Tarif Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
tarif pajak.
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items N of Items
.664 .652 3 Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel tarif pajak sebesar 0,664 (66,4%). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel
karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,664.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items N of Items.733 .739 3
66
e. Variabel Profitabilitas
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
profitabilitas.
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Profitabilitas
Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel profitabilitas sebesar 0,724 (72,4%). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel
karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,724.
f. Variabel Pemeriksaan Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
pemeriksaan pajak.
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.620 .702 3 Sumber: Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel profitabilitas sebesar 0,620 (62%). Dengan demikian dapat
Reliability Statistics
Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.724 .761 3
67
disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel
karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,620.
g. Variabel Kualitas Pelayanan
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
kualitas pelayanan
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan
Reliability Statistics
Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on
Standardized Items N of Items
.691 .680 3 Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel kualitas pelayanan sebesar 0,691 (69,1%). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner
sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600
yaitu 0,691.
h. Variabel Kondisi Perekonomian
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
kondisi perekonomian.
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Perekonomian
Reliability Statistics
Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on
Standardized Items N of Items
.826 .819 3 Sumber: Data Primer yang diolah
68
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel kondisi perekonomian yaitu sebesar 0,826 (82,6%).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam
kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha >
0,600 yaitu 0,826.
i. Variabel Hukum Yang Berlaku
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
hukum yang berlaku.
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Hukum yang Berlaku
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.643 .641 3 Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas
variabel hukum yang berlaku yaitu sebesar 0,643 (64,3%). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner
sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600
yaitu 0,643.
j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
69
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.650 .700 3Sumber: Data primer diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Cronbach’s Alpha atas
variabel ketidakpatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,650 (65,0%).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam
kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha >
0,600 yaitu 0,650.
2. Uji Validitas
Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung
dengan r tabel dengan degree of freedom (df) = n – 2, dimana n adalah
jumlah sample. Pada kasus ini jumlah sample (n) = 30, maka besarnya
df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df 28 dan alpha 0,05 (tarif
signifikansi 5%). Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir
atau pertanyaan atau indikator tersebut dapat dinyatakan valid.
Sebaliknya jika r hitung < r tabel berarti item dinyatakan tidak valid
(gugur).
Nilai r hitung dapat diambil dari nilai salah satu indikator pada
Correlated Item-Total Correlation pada Item Total Statistics.
Sedangkan r tabel diperoleh dari hasil perhitungan statistik yaitu
dengan mengukur tingkat keyakinan/taraf keyakinan (level of
70
confidence) dimana taraf keyakinan = 1 – α. Nilai α (alpha) itu sendiri
adalah tingkat/taraf signifikansi (level of significance).
a. Variabel Persepsi Wajib Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
persepsi wajib pajak.
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel diatas seluruh indikator atau pernyataan yang
disajikan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel.
b. Variabel Lingkungan Usaha
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
lingkungan usaha.
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Lingkungan Usaha
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel diatas, indikator atau pernyataan yang disajikan
sudah dapat dikatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel.
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.604 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.433 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.489 0.306 r hitung > r tabel (valid)
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.489 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.380 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.380 0.306 r hitung > r tabel (valid)
71
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
pengetahuan perpajakan.
Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan sudah
dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel.
d. Variabel Tarif Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Tarif
Pajak.
Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan
sudah dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel,
kecuali untuk petanyaan 1 (P 1) yang memiliki r hitung < r tabel
(tidak valid).
e. Variabel Profitabilitas
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.711 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.409 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.579 0.306 r hitung > r tabel (valid)
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.302 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid) P 2 0.533 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.640 0.306 r hitung > r tabel (valid)
72
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
profitabilitas.
Tabel 4.21 Hasil Uji Validitas Profitabilitas
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan sudah
dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel,
f. Variabel Pemeriksaan Pajak
Tabel 4.22 menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
pemeriksaan pajak.
Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan tidak
dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali
untuk petanyaan 3 (P 3) yang memilki r hitung < r tabel (tidak
valid).
g. Variabel Kualitas Pelayanan
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
pemeriksaan pajak.
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.658 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.694 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.483 0.306 r hitung > r tabel (valid)
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.440 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.699 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.302 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid)
73
Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan dinyatakan valid
karena memiliki nilai r hitung > r tabel.
h. Variabel Kondisi Perekonomian
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
kondisi perekonomiian.
Tabel 4.24 Hasil Uji Validitas Kondisi Perekonomian
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas indikator atau pernyataan sudah dapat
dikatakan valid karena r hitung > r tabel,
i. Variabel Hukum yang Berlaku
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
hukum yang berlaku.
Tabel 4.25 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku
Sumber : Data primer yang diolah
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.670 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.334 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.522 0.306 r hitung > r tabel (valid)
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.507 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 2 0.691 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.962 0.306 r hitung > r tabel (valid)
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.295 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid) P 2 0.605 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.488 0.306 r hitung > r tabel (valid)
74
Dari tabel diatas, seluruh indikator atau pernyataan dinyatakan
valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk indicator atau
pertanyaan 1 (P 1) yang memiliki nilai r hitung < r tabel (tidak
valid).
j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
Tabel 4.26 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas, seluruh indikator atau pernyataan dinyatakan
valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk indikator
atau pertanyaan 1 (P 1) yang memiliki nilai r hitung < r tabel (tidak
valid).
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode
Probability-Plot (P-Plot). Pengujian ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau
residual mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas yang
dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
r hitung r tabel Keterangan P 1 0.188 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid) P 2 0.679 0.306 r hitung > r tabel (valid) P 3 0.644 0.306 r hitung > r tabel (valid)
75
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa residual terdistribusi
secara normal dan berbentuk simetris tidak melenceng ke kanan
atau ke kiri.
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah
76
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan
berhimpit disekitar garis diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa
residual terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolonearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independent variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi antar variabel independen. Berikut akan
ditampilkan hasil uji multikolinearitas.
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel pada Tabel 4.27
menunjukkan untuk VIF dan Tolerance mengindikasikan tidak
Tabel 4.27
Hasil Uji Multikolonearitas Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -.679 2.047 -.332 .744 persepsi wajib pajak
-.251 .388 -.195 -.647 .525 .399 2.504
lingkungan usaha .263 .430 .183 .613 .547 .403 2.481
pengetahuan perpajakan
.015 .150 .022 .099 .922 .700 1.429
tarif pajak -.029 .193 -.036 -.152 .881 .646 1.548
Profitabilitas .288 .569 .158 .507 .618 .370 2.703
pemeriksaan pajak .236 .226 .217 1.047 .308 .843 1.186
kualitas pelayanan .163 .209 .183 .779 .445 .656 1.523
kondisi perekonomian
.166 .319 .129 .523 .607 .593 1.688
Hukum yang berlaku .228 .209 .266 1.094 .287 .609 1.641a. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak Sumber: Data diolah
77
terdapat multikolinearitas yang serius. Nilai VIF tidak ada yang
melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10.
Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius
dalam model regresi penelitian.
Tabel 4.28 Hasil Uji Multikolonearitaas
Coefficient Correlationsa
Model HkmKond.eko kp
Peng.pjk
Pem.pjk Tp Pwp Lu Profit
1 Correlations hukum yang berlaku 1.000 .307 -.392 -.235 .298 .115 -.140 -.452 -.041
kondisi perekonomian .307 1.000 -.288 -.263 .180 .190 -.030 -.443 -.242
kualitas pelayanan -.392 -.288 1.000 .115 -.136 -.161 .377 .261 .004
pengetahuan perpajakan -.235 -.263 .115 1.000 -.157 -.340 -.267 .207 .342
pemeriksaan pajak .298 .180 -.136 -.157 1.000 .214 -.020 -.261 .061
tarif pajak .115 .190 -.161 -.340 .214 1.000 -.103 -.366 -.101
persepsi wajib pajak -.140 -.030 .377 -.267 -.020 -.103 1.000 .048 -.556
lingkungan usaha -.452 -.443 .261 .207 -.261 -.366 .048 1.000 -.222
Profitabilitas -.041 -.242 .004 .342 .061 -.101 -.556 -.222 1.000
Covariances hukum yang berlaku .044 .020 -.017 -.007 .014 .005 -.011 -.041 -.005
kondisi perekonomian .020 .101 -.019 -.013 .013 .012 -.004 -.061 -.044
kualitas pelayanan -.017 -.019 .044 .004 -.006 -.007 .031 .023 .001
pengetahuan perpajakan -.007 -.013 .004 .022 -.005 -.010 -.016 .013 .029
pemeriksaan pajak .014 .013 -.006 -.005 .051 .009 -.002 -.025 .008
tarif pajak .005 .012 -.007 -.010 .009 .037 -.008 -.030 -.011
persepsi wajib pajak -.011 -.004 .031 -.016 -.002 -.008 .151 .008 -.123
lingkungan usaha -.041 -.061 .023 .013 -.025 -.030 .008 .185 -.054
Profitabilitas -.005 -.044 .001 .029 .008 -.011 -.123 -.054 .324a. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer diolah
Data tabel 4.28 juga menunjukkan bahwa hasil korelasi antar
variabel independen tidak ada korelasi yang cukup serius. Korelasi
tertinggi hanya sebesar 0.337 atau 33,7% antara persepsi wajib
pajak dan kualitas pelayanan. Oleh karena korelasi ini masih jauh
78
dibawah 95% maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas
yang serius pada penelitian ini.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasdisitas dilakukan untuk menguji apakah
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu
pengamatan ke pengamatan lain. Gambar dibawah ini merupakan
hasil uji heteroskedasdisitas untuk variabel independen yaitu:
persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan,
tarif pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hokum
yang berlaku terhadap variabel dependen yaitu: ketidakpatuhan
wajib pajak.
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah
79
Gambar 4.3 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola, baik diatas maupun dibawah
angka 0 (nol) pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedasdisitas pada model regresi. Dapat disimpulkan bahwa
instrumen penelitian ini memenuhi asumsi heterokedastisitas.
4. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)
Koefisien determinasi (R²) pada intinya hanya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel independen.
Tabel 4.29 Uji Adjusted R Square
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .527a .278 -.047 .45398a. Predictors: (Constant), hukum yang berlaku, kondisi perekonomian, kualitas
pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, profitabilitas
b. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel 4.30 diatas kolom keempat merupakan
nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar -0,047 yang
berarti bahwa persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan
perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas
pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku belum
mampu menjelaskan variabel ketidakpatuhan karena hanya
mendapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 4,7%. Dengan nilai
R² yang kecil artinya bahwa kemampuan dari variabel-variabel
80
independen yang diteliti memilki kemampuan terbatas dalam
menjelaskan variasi variabel dependen. Kemungkinan masih ada
variabel lain yang mampu menjelaskan variabel ketidakpatuhan
yang tidak masuk kedalam model regresi ini. Namun karena nilai
R² yang diperoleh bernilai negatif, maka nilai Adjusted R² bernilai
nol. Terjadinya nilai R² yang negatif ini bisa saja disebabkan oleh
jumlah variabel yang terlalu banyak atau jumlah data yang terlalu
sedikit.
b. Uji Individu (Uji t)
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel independen berpengaruh terhadap varibel
independen. Dimana variabel independennya yaitu: tingkat
pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan
perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas
pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku.
Sedangkan variabel dependen nya yaitu: ketidakpatuhan wajib
pajak. Pada penelitan ini uji t yang dilakukan adalah dua arah.
Untuk analisis uji t ini dilakukan dengan cara melihat tingkat
signifikansinya. Apabila sig. > 0,05 maka Ho diterima dan H1
ditolak.
81
Tabel 4.30 Hasil Uji t Statistik
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.30 tersebut
maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y=0,679+0X1+(-0,251)X2+0,256X3+0,15X4+(-0,29)X5+0,288X6+0,236X7+0,163X8+0,166X9+0,228X10+e
Untuk penarikan kesimpulan dengan jumlah sampel sebanyak 30
responden, dan jumlah variabel sebanyak 9 variabel dilakukan
dengan membandingkan angka signifikan t dengan taraf signifikan,
yang dalam penelitian ini sebesar 5 %.
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -.679 2.047 -.332 .744 persepsi wajib pajak
-.251 .388 -.195 -.647 .525 .399 2.504
lingkungan usaha
.263 .430 .183 .613 .547 .403 2.481
pengetahuan perpajakan
.015 .150 .022 .099 .922 .700 1.429
tarif pajak -.029 .193 -.036 -.152 .881 .646 1.548
Profitabilitas .288 .569 .158 .507 .618 .370 2.703
pemeriksaan pajak
.236 .226 .217 1.047 .308 .843 1.186
kualitas pelayanan
.163 .209 .183 .779 .445 .656 1.523
kondisi perekonomian
.166 .319 .129 .523 .607 .593 1.688
hukum yang berlaku
.228 .209 .266 1.094 .287 .609 1.641
a. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak Sumber: Data primer diolah
82
Penjelasan analisis uji t yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Variabel tingkat pendidikan
Variabel tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan
skor signifikansi koefisien korelasi, namun diasumsikan
bahwa tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat
merupakan tingkat pendidikan rendah dengan jumlah 70%
dari jumlah responden. Hal tersebut dapat mengartikan bahwa
nilai signifikansi koefisien untuk variabel ini sebesar 0,00
(0,00 < 0,05). Artinya bahwa Ho ditolak dan H1 di terima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat
pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
Dengan demikian karena H1 yang diterima maka artinya
tidak ada pengaruh signifikan antara variabel tingkat
pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
2. Variabel Persepsi Wajib Pajak
Dari hasil uji t untuk variabel persepsi wajib pajak
mempunyai angka signifikan sebesar 0,525 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
83
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel persepsi
wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
persepsi wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi
wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan.
3. Variabel Lingkungan Usaha
Dari hasil uji t untuk variabel lingkungan usaha
mempunyai angka signifikan sebesar 0,547 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
lingkungan usaha terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
lingkungan usaha terhadap variabel dependen ketidakpatuhan
wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel lingkungan
usaha terhadap variabel ketidakpatuhan.
84
4. Variabel Pengetahuan Perpajakan
Dari hasil uji t untuk variabel pengetahuan perpajakan
mempunyai angka signifikan sebesar 0,922 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
lingkungan usaha terhadap variabel dependen ketidakpatuhan
wajib pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
pengetahuan perpajakan terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan
perpajakan terhadap variabel ketidakpatuhan.
5. Variabel Tarif Pajak
Dari hasil uji t untuk variabel tarif pajak mempunyai
angka signifikan sebesar 0,881 artinya H1 ditolak dan Ho
diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tarif
pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel tarif
pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
85
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel tarif pajak
terhadap variabel ketidakpatuhan.
6. Variabel Profitabilitas
Dari hasil uji t untuk variabel profitabilitas mempunyai
angka signifikan sebesar 0,618 artinya H1 ditolak dan Ho
diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
profitabilitras terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel profitabilitas
terhadap variabel ketidakpatuhan.
7. Variabel Pemeriksaan Pajak
Dari hasil uji t untuk variabel pemeriksaan pajak
mempunyai angka signifikan sebesar 0,308 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
pemeriksaan pajak terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
86
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
pemeriksaan pajak terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel pemeiksaan
pajak terhadap variabel ketidakpatuhan.
8. Variabel Kualitas Pelayanan
Dari hasil uji t untuk variabel kualitas pelayanan
mempunyai angka signifikan sebesar 0,445 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas
pelayanan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1: tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas
pelayanan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel lingkungan
usaha terhadap variabel ketidakpatuhan.
9. Variabel Kondisi Perekonomian
Dari hasil uji t untuk variabel kondisi perekonomian
mempunyai angka signifikan sebesar 0,607 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
87
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kondisi
perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
H1: tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel kondisi
perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan wajib
pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel kondisi
perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan.
10. Variabel Hukum yang Berlaku
Dari hasil uji t untuk variabel hokum yang berlaku
mempunyai angka signifikan sebesar 0,287 artinya H1
ditolak dan Ho diterima.
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel hukum
yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 ; tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel hukum
yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang ditrima maka artinya
terdapat pengaruh signifikan antara variabel hukum yang
berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan.
88
c. Uji Regresi Simultan (Uji F Statistik)
Signifikansi model regresi pada penelitian ini diuji dengan
melihat nilai signifikan (pada kolom sig) dan nilai F-tabel. Nilai
signifikan dan nilai F-tabel dapat dilihat pada tabel 4.32 pada
halaman selanjutnya.
Tabel 4.31 Uji Simultan (F)
ANOVAb
Model Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
Regression 1. 9 .176 .854 .578a
Residual 4. 20 .206
Total 5. 29
a. Predictors: (Constant), hukum yang berlaku, kondisi perekonomian, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, profitabilitas
b. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak Sumber: Data primer diolah
Dari hasil regresi ini dapat dikatakan F-tabel 4.31 adalah 0.854
dengan tingkat signifikansi 0.578 artinya lebih besar dari 0,05. Dengan
demikian Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan
(bersama-sama) tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan
usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak,
profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pemeriksaan, kondisi
perekonomian, dan hukum yang berlaku berpengaruh signifikan dengan
variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
89
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah tingkat pendidikan,
persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan pajak, tarif pajak,
profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kodisi perekonomian,
dan hukum yang berlaku merupakan penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di
wilayah kecamatan Cakung, dari hasil penelitian diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
sikap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat atau jenjang pendidikan seseorang tidak dapat menjamin
akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini terlepas dari sikap
perilaku serta niat dari dalam diri wajib pajak untuk bersikap tidak patuh.
Kebanyakan wajib pajak di wilayah Cakung merupakan wajib pajak
dengan kategori pendidikan rendah, namun kebanyakan dari mereka
sudah menggunakan jasa profesional di bidang perpajakan untuk
menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya ke kantor pajak. Oleh
sebab itu tingkat pendidikan tidak terlalu berpengaruh. Namun tidak
berpengaruhnya tingkat pendidikan bukan berarti bahwa mereka telah
sadar pajak melainkan oleh karena rasa takut dan terpaksa membayar pajak
untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
90
2. Persepsi wajib pajak berpengaruh secara signifikan tehadap
ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mendeskripsikan bahwa persepsi
seseorang dapat menunjukkan seberapa jauh pemahamannya tentang
perpajakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tingkat
kepatuhannya. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Suryadi (2006)
yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa di
lingkungan dan keadaan yang berbeda persepsi mungkin saja
mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.
3. Lingkungan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dimana wajib pajak
melakukan usahanya sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang
untuk bersikap patuh atau tidak patuh. Semakin banyak orang di sekitar
yang patuh maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang akan patuh
terhadap kewajiban perpajakannya. Namun apabila orang di sekitar lebih
banyak yang tidak patuh maka wajib pajak yang tidak patuh juga akan
semakin banyak.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak. Seperti halnya dengan tingkat pendidikan,
seberapa banyak pengetahuan pajak seseorang juga dapat mempengaruhi
sikap patuh atau tidak patuhnya seseorang. Semakin banyak informasi
yang ia peroleh maka akan semakin banyak pemahamannya tentang
91
perpajakan. Dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh maka
seseorang akan semakin sadar akan pentingnya pajak untuk kelangsungan
pembangunan negara. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang
diakukan oleh Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
Karena karakteristik dari wajib pajak yang menentukan untuk menjadi
patuh atau tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang
dilakukan dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tergantung dari
tempat dimana wajib pajak menjalankan usahanya.
5. Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak. Anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa tarif pajak yang
berlaku saat ini belum adil merupakan salah satu pemicu tidak patuhnya
wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Wahyu Santoso ( 2008)
yang menyatakan bahwa tarif efektif merupakan fator yang dominan
dalam hal mempengaruhi resiko ketidakpatuhan wajib pajak.
6. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak di wilayah Cakung
masih merasa takut membayar pajak karea takut profit yang diperoleh
akan berkurang. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Wahyu Santoso yang menyatakan bahwa profitabilita merupakan
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap resiko timbulnya
ketidakpatuhan wajib pajak.
92
7. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak di wilayah cakung
masih merasa takut untuk menghadapi pemeriksaan pajak dikarenakan
oleh mereka belum melakukan pembukuan secara benar. Hal ini konsisten
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Santoso yang
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan mempengaruhi
sikap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah diperiksa pada tahun
tertentu akan cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi daripada
sebelumdiperiksa.
8. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak di wilayah Cakung masih sedikit
yang melaksanakan kewajiban pajaknya ke kantor pajak sehingga mereka
belum mengetahui secara benar bagaimana pelayanan yang diberikan oleh
petugas pajak di kantor pajak.
9. Kodisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan
wajb pajak. Hal ini di karenakan masyarakat merasa takut dengan kondisi
saat ini dimana harga biaya produksi yang semakin menjulah serta
persaingan dengan produsen pesaing dari luar (barang impor) yang
semakin marak yang membuat barang atau produk yang dihasilkan belum
dapat bersaing. Ketakutan yang menyebabkan ketidakpatuhan karena takut
apabila membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang seharusnya
diperoleh.
93
10. Hukum yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarat merasa takut untuk
membayar pajak karena kasus-kasus korupsi dan mafia pajak yang terjadi
belakangan ini tanpa berfikir bahwa sebenarnya mereka pun telah banyak
menikmati hasil dan fasilitas dari pajak.
B. Implikasi
Implikasi untuk penelitian ini bahwa tingkat pendidikan, persepsi wajib
pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas,
pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum
yang berlaku merupakan beberapa factor yang dapat menjadi penyebab sikap
ketidakpatuhan wajib pajak timbul.
Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya perhatian dari pemerintah
dalam hal mensosialisasikan fungsi pajak yang sebenarnya. Ditambah lagi
masih kurang transparannya pemerintah dalam mengelola dan menggunakan
pendapatan yang diperoleh dari pajak
Pada kenyatanya masyarakat secara umum masih sangat membutuhkan
perhatian dari pemerintah dan aparat pajak untuk lebih mengenalkan fungsi
pajak yang sebenarnya tanpa harus khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi
belakangan ini. Karena apabila perhatian lebih sering dilakukan seperti
dengan memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh lapisan masyarakat
diharapkan kesadaran pajak dari masyarakat akan tumbuh lebih baik.
94
Apabila sikap ketidakpatuhan ini dapat digantikan oleh sikap kepatuhan
maka akan berimbas baik terhadap penerimaan pajak, Upaya ini memang
membutuhkan waktu dan upaya yang panjang, tetapi apabila wajib pajak dan
aparat pajak dapat bekerjasama dan saling melengkapi maka akan sangat
tidak sulit untuk menumbuhkan sikap patuh dalam diri wajib pajak.
C. Rekomendasi
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Jumlah sampel penelitian perlu ditambah agar mendapatkan hasil yang
lebih akurat.
2. Lebih fokus meneliti pada beberapa variabel terkait agar dapat lebih
mendapatkan jawaban yang mendalam dari faktor yang dapat
menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih baik.
3. Memilih jenis usaha lain yang ada dan wilayah lain sebagai pembanding.
4. Mengamati variabel yang lain yang berhubungan dengan ketidakpatuhan
wajib pajak yang mungkin merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan
wajib pajak yang belum disajikan dalam penelitian ini.
95
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Sudan Fakrulloh. “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan
Keadilan”. Jurisprudence. Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 22-34 (http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._zudan.pdf) diakses tanggal 17 Februari 2011.
Devano, Sony. “Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu”. Edisi 1, Kencana, Jakarta,
2006. Dianawati, Susi. “Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak”. FEB UIN Jakarta.2008 Ghozali, Imam. “Aplikasi SPSS”. Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 2006. Handy, Indah. “Manajemen Resiko dalam Mengelola dan Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak”. Artikel. 28 Januari 2010, dari http//:www.indah.handy.blogspot.com di akses tanggal 22 januari 2011.
Hamid, Abdul. “Buku Panduan Penulisan Skripsi”. FEB UIN Jakarta. 2007 http://id.wikipedia.org/wiki/tarifpajak. diakses tanggal 17 Februari 2011 http://id54.wikispace.com/file/view/sm4007ANALISIS+PENGARUH+KUALIT
AS+PELAYANAN.pdf. Diakses tanggal 17 Februari 2011 http://resources.unpad.ac.id/unpad-
content/uploads/publikasi_dosen/No.30f%20BAB-3_Akhir%20riset%20astekno.pdf. Di unggah tanggal 24 Januari 2011.
http://usupress.usu.ac/file/Analisis Lingkungan Usaha Edisi 2-final cetak http://www.damandri.or.id/file/setiabudipbtinjauanpustaka.pdf. diakses tanggal 17
Februari 2011.awal.pdf. diakses tanggal 17 Februari 2011 http://www.klinik-pajak.com/2008/pemeriksaan.html. diakses tanggal 17 Februari
2011 http://zeamayshibrida.files.wordpress.com/2011/03/15-tabel-sebaran-peluang-
f.pdf. Diakses 19 Mei 2011 junaidichaniago.wordpress.com. Diakses 19 Mei 2011
96
Makmun. “Efisiensi Kinerja Asuransi Pemerintah”. Kajian Ekonomi dan
Keuangan.Vol. 6, No. 1, Maret 2002 Meliala, Tulis S dan Oetomo, Francisca Widianti. “Perpajakan dan Akuntansi
pajak”, Edisi 5, Semesta Media, Jakarta, 2008. Melidia, Novita. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance
Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
Palil, Mohd Rizal. “Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence on
Demographic Factor in Malaysia”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 1, Mei 2005: 11-21.
Santoso, Wahyu. “Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai dasar
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5, No.1, Oktober 2008: 85-137.
Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Supadmi, Ni Luh. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas
Pelayanan”, Artikel, Jurusan akuntansi, Univeersitas Udayana. Suryadi. “Model Hubungan kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib
Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”, Jurnal Keuangan Pubklik, Vol. a, No. 1, April 2006: 105-121.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2008. www.bps.go.id www.pajak.go.id www.wikipedia.com
97
LAMPIRAN
98
Lampiran 1 : Lembar kuesioner
KUISIONER
Jakarta, Mei 2011
Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak
Di Tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian studi saya
Nama : SURYANI TAHER
Nim : 107082003361
Fak/Jur/Smstr : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi/ VIII
Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Saya hendak melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor
yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan
Cakung”, untuk itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i/ agar sudi kiranya
mengisi angket ini.
Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah sangat
tergantung dari hasil jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, sehingga saya mengharapkan agar
dapat menjawab sejujurnya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan,
saya ucapkan terima kasih.
Peneliti,
SURYANI TAHER
99
DAFTAR PERTANYAAN
(Mohon di jawab dengan sebenarnya)
A. Identitas Responden
Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang anda pilih
Usia Responden : ……………………………………………
Jenis Kelamin : ( ) Laki-Laki
( ) Perempuan
Status Perkawinan : ( ) Kawin
( ) Belum Kawin
Tingkat Pendidikan : ( ) Perguruan Tinggi
( ) Non Perguruan Tinggi
Jenis Usaha :
Kepemilikan NPWP : ( ) Ya
( ) Tidak
100
B. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban
yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan,
pendapat, dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya.
Keterangan Jawaban:
Sangat Setuju (SS) : 5
Setuju (S) : 4
Ragu-ragu (R) : 3
Tidak Setuju (TS) : 2
Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
I. Variabel Independen (X)
1. Persepsi Wajib Pajak No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Bagi saya membayar pajak penghasilan untuk masyarakat yang sudah berpenghasilan diatas PTKP merupakan suatu kewajiban.
2 Pajak dapat membantu pembangunan yang secara tidak langsung saya telah merasakan manfaatnya.
3 Setiap Wajib Pajak harus melaporkan pajak terutangnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Lingkungan Usaha No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak.
2 Masyarakat di sekitar tempat usaha saya telah melaksanakan kewajiban perpajaknnya dengan benar.
101
3 Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.
3. Pengetahuan Perpajakan No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Saya pernah mengikuti kursus/brevet/seminar perpajakan
2 Saya mengetahui bahwa Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK/03/2003 jo. Keputusan Dirjen pajak No. 550 tahun 2000 diatur dalam pasal 17 C UU KUP adalah peraturan mengenai kriteria WP Patuh.
3 Internet (website pajak) merupakan media yang paling sering saya pergunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi perpajakan.
4. Tarif Pajak No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah menganut asas keadilan bagi masyarakat.
2 Saya telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3 Saya selalu mengikuti informasi tentang peraturan yang memuat tentang perubahan tarif pajak yang berlaku, untuk memantau apakah tarif pajak yang berlaku masih sama.
5. Profitabilitas No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Saya akan tetap membayar pajak walaupun keuntungan yang saya
102
peroleh menurun
2 Saya selalu membuat pelaporan keuntungan secara benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3 Saya telah membayar pajak sesuai dengan keuntungan.
6. Pemeriksaan Pajak No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya.
2 Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.
3 Saya tidak merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak.
7. Kualitas Pelayanan No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Mudahnya pengisisan penggunaan formulir dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
2 Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dipahami.
3 Petugas pajak telah memberikan pembinaan dan penyuluhan secara baik dan teratur.
8. Kondisi Perekonomian No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Saya akan tetap melaporkan dan melunasi pajak terutang saya walaupun kondisi ekonomi sering berfluktuasi.
103
2 Maraknya tindak korupsi tidak akan mempengaruhi saya dalam membayar pajak.
3 Semakin bersaingnya harga-harga dari produsen pesaing tidak akan mempengaruhi pembayaran pajak saya.
9. Hukum yang berlaku No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Adanya kasus Gayus tidak akan mempengaruhi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2 Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap para pelanggar pajak.
3 Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak.
II. Variabel Dependent (Y)
10. Ketidakpatuhan Wajib Pajak
No Pertanyaan SS S R TS STS
1 Sebagai wajib pajak, saya sudah melakukan pembukuan atau pencataan dengan benar.
2 Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT dan melaporkan dengan tepat waktu.
3 Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada.
☺ Terima Kasih ☺
104
Lampiran 2: Hasil Skoring Kuesioner
1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 Me1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2.67 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3.33 4 3 3 3.332 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2.67 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 3.67 4 4 3 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.673 4 5 4 4.33 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3.33 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3.334 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2.33 3 2 2 2.33 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3.33 4 4 4 4 4 3 3 3.33 3 3 3 35 4 4 4 4 3 2 3 2.67 2 3 2 2.33 3 2 2 2.33 4 4 4 4 4 4 3 3.67 2 4 2 2.67 4 4 4 4 4 2 2 2.67 3 2 2 2.336 4 4 4 4 3 2 3 2.67 2 3 2 2.33 3 2 2 2.33 4 4 4 4 5 4 4 4.33 2 3 3 2.67 4 3 3 3.33 3 2 2 2.33 3 2 2 2.337 4 4 4 4 3 2 3 2.67 4 4 5 4.33 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 3.67 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 2.33 3 2 2 2.338 4 4 4 4 3 3 2 2.67 2 3 2 2.33 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2.67 3 2 2 2.339 4 4 4 4 3 3 2 2.67 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.67 2 4 2 2.67 4 4 4 4 3 2 2 2.33 2 2 2 210 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 311 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2.67 4 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 2 3.33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3.67 3 3 3 312 5 4 5 4.67 3 3 3 3 3 1 4 2.67 4 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 2 3.33 3 2 4 3 3 3 5 3.67 3 3 2 2.67 3 3 3 313 4 5 5 4.67 3 3 3 3 4 4 3 3.67 2 4 4 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2.67 4 4 4 4 4 3 3 3.33 3 2 2 2.3314 5 4 4 4.33 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 3 3.67 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2.67 3 3 3 315 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2.33 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 1 1.67 4 3 3 3.3316 3 3 4 3.33 2 2 2 2 2 2 3 2.33 3 3 2 2.67 3 3 4 3.33 4 4 4 4 3 4 3 3.33 4 3 3 3.33 2 2 2 2 4 2 2 2.6717 4 4 4 4 3 2 3 2.67 2 2 4 2.67 3 4 3 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2.67 4 3 3 3.33 3 2 2 2.33 4 2 2 2.6718 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2.33 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2.67 4 4 4 4 3 1 2 2 4 2 2 2.6719 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2.67 4 4 4 4 3 2 2 2.33 4 3 3 3.3320 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3.33 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2.67 4 4 4 4 4 2 2 2.67 4 3 3 3.3321 4 4 4 4 3 3 2 2.67 2 3 2 2.33 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2.33 2 2 2 222 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.67 4 4 3 3.67 2 3 3 2.67 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 223 4 4 4 4 2 3 3 2.67 2 2 2 2 3 4 3 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2.33 4 3 3 3.33 3 2 2 2.33 2 3 3 2.6724 4 4 4 4 3 3 2 2.67 2 4 3 3 4 3 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 3.67 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 325 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2.67 4 4 4 4 3 3 2 2.67 3 3 3 326 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 4 3.67 2 3 3 2.67 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3.33 4 4 4 4 4 2 2 2.67 3 3 3 327 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2.67 3 3 3 328 3 4 3 3.33 2 3 3 2.67 3 3 3 3 3 4 3 3.33 3 3 4 3.33 3 4 4 3.67 4 3 3 3.33 3 4 3 3.33 4 3 2 3 3 3 3 329 3 3 4 3.33 2 2 2 2 2 2 3 2.33 3 3 2 2.67 3 3 4 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.33 2 2 2 2 2 3 3 2.6730 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2.67 3 3 3 3
Jml 119 120 121 85 83 83 73 84 85 95 107 97 120 116 120 120 118 104 89 100 89 119 115 116 102 73 67 94 80 79Mo 4 4 3 3 3 3 2 2, 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3
RespPersepsi WP L U P. PJK Tarif Pajak Profitabilitas Pem. PJK K P Kond Pereko HKM Ketidakpatuhan WP
105
Lampiran 3: t tabel (Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40))
Pr 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 Df 0,60 0,20 0,10 0,050 0,02 0,010 0,002 1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279
Sumber : http://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/24/download-tabel-durbin-watson-dw-lengkap/
106
Lampiran 4: Tabel F (p=0,05)
DB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,936 5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735 4,704 6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,027 7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,603 8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347 3,313 9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,102 10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,943 11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,818 12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,717 13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671 2,635 14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,565 15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,507 16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494 2,456 17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,450 2,413 18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 2,456 2,412 2,374 19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 2,423 2,378 2,340 20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348 2,310 21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420 2,366 2,321 2,283 22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297 2,259 23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275 2,236 24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255 2,216 25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,236 2,198 26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,265 2,220 2,181 27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204 2,166 28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,190 2,151 29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177 2,138 30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,126 31 4,160 3,305 2,911 2,679 2,523 2,409 2,323 2,255 2,199 2,153 2,114 32 4,149 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 2,313 2,244 2,189 2,142 2,103
Sumber: http://zeamayshibrida.files.wordpress.com/2011/03/15-tabel-sebaran-peluang-f.pdf
107
Lampiran 5: Hasil hitung t tabel dan r tabel
df t_0.05 r_0.05 1 6.314 0.9882 2.920 0.9003 2.353 0.8054 2.132 0.7295 2.015 0.6696 1.943 0.6217 1.895 0.5828 1.860 0.5499 1.833 0.521
10 1.812 0.49711 1.796 0.47612 1.782 0.45813 1.771 0.44114 1.761 0.42615 1.753 0.41216 1.746 0.40017 1.740 0.38918 1.734 0.37819 1.729 0.36920 1.725 0.36021 1.721 0.35222 1.717 0.34423 1.714 0.33724 1.711 0.33025 1.708 0.32326 1.706 0.31727 1.703 0.31128 1.701 0.306Sumber: Data diolah
108
Lampiran 6 Tabel Item – Total Statistik Variabel
a. Variabel Persepsi Wajib Pajak Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
p1 8.0333 .309 .604 .376 .446p2 8.0000 .414 .433 .205 .678p3 7.9667 .447 .489 .284 .617
b. Variabel Lingkungan Usaha
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 5.5333 .464 .489 .240 .406
p2 5.6000 .455 .380 .163 .556
p3 5.6000 .455 .380 .163 .556
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 5.6333 2.033 .711 .540 .475
p2 5.2667 2.409 .409 .205 .811
p3 5.2333 1.909 .579 .478 .621
109
d. Variabel Tarif Pajak Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 6.8000 1.821 .302 .120 .760
p2 6.4000 1.352 .533 .390 .493
p3 6.7333 .961 .640 .443 .311
e. Variabel Profitabilitas Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 7.8333 .213 .658 .447 .562
p2 7.9667 .309 .694 .481 .446
p3 7.8667 .533 .483 .243 .776
f. Variabel Pemeriksaan Pajak Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 7.4000 .800 .440 .529 .506
p2 7.4667 .878 .699 .592 .314
p3 7.9333 .685 .302 .186 .805
110
g. Variabel Kualitas Pelayanan Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 6.3000 .907 .670 .474 .355
p2 5.9333 1.582 .334 .146 .782
p3 6.3000 1.114 .552 .415 .537
h. Variabel Kondisi Perekonomian Negara Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 7.7333 .823 .507 .753 .916
p2 7.9000 .576 .691 .881 .750
p3 7.9000 .369 .962 .928 .424
i. Variabel Hukum Yang Berlaku Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
p1 4.6667 1.471 .295 .114 .747
p2 5.6333 .999 .605 .417 .304
p3 5.8333 1.316 .488 .364 .503
