ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL …

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN

ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

TESIS

OLEH :

ZUHRA AFIANDA 1602011167

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN

2018


ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.)

Pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi KMPK

Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia

Oleh:

ZUHRA AFIANDA

1602011167

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

MEDAN 2018

Telah diuji pada Tanggal : 12 Januari 2019 PANITIA PENGUJI Ketua : Dr. dr. Hj, Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes Anggota : 1. Jitasari Tarigan Sibero, SST., S.Pd., M.Kes 2. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, P.hD 3. Endang Maryanti, S.KM., M.Si

i

ii

ABSTRAK


ANAK DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2018

ZUHRA AFIANDA

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diterapkan untuk mendukung

penyelenggaraan operasional Puskesmas bersifat promotif/preventif kepada masyarakat. Minimnya dana BOK yang diberikan Pemerintah Pusat ke Kabupaten sampai Puskesmas sehingga sering kali Puskesmas meminimalisir pembiayaan kegiatan.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu sebanyak 46 orang. Data kualitatif menggunakan 5 orang sampel. Instrumen data kuantitatif berupa kuesioner yang sudah divalidasi sedangkan data kualitatif berupa wawancara terbuka. Analisis data kuantitatif secara univariat dan bivariat sedangkan analisis data kualitatif dianalisis secara triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan komunikasi = 0,016, sumber daya = 0,000, disposisi = 0,000 dan struktur birokrasi = 0,008. Variabel Sumber Daya dan Disposisi dominan memiliki hubungan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan nilai p (sig) sebesar 0,000.

Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya hubungan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan implementasi kegiatan BOK dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Disarankan kepada bidan untuk mempersiapkan program dan sumber daya yang baik sehingga tujuan meningkatkan kualitas masyarakat dapat tercapai. Dan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Samalanga lebih aktif termasuk kader posyandu untuk memberikan informasi kesehatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Operasional Kesehatan,

Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan

anugerah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang

berjudul “Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas

Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.) pada Program

Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan

berbagai pihak, baik dukungan moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk

itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. dr. Hj. Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes., selaku Pembina Yayasan

Helvetia Medan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan dan mencurahkan waktu, perhatian, ide motivasi selama penyusunan

tesis ini.

2. Iman Muhammad, SE, S.Kom, M.M, M.Kes, selaku Ketua Yayasan Institut

Helvetia Medan.

3. Dr. H. Ismail Efendi, M.Si., selaku Rektor Institut Kesehatan Helvetia.

4. Dr. Asriwati, S.Kep., Ns., S.Pd., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia.

5. Anto, S.K.M, M.Kes, M.M selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia.

iv

6. Jitasari Tarigan Sibero, SST., S.Pd., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing II

yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam

membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.

7. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, P.hD selaku penguji I yang telah

memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

8. Endang Maryanti, S.KM., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan

masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini

9. Kepala Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

yang telah memberikan izin dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian.

10. Seluruh Dosen Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah

mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Teristimewa kepada suami tercinta dan anak-anak yang selalu memberikan

pandangan, mendukung baik moril maupun materil, mendoakan dan selalu

memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan.

Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan Hidayah-Nya atas segala

kebaikan yang telah diberikan.

Medan, Januari 2019 Penulis,

Zuhra Afianda

v

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Zuhra Afianda lahir di Samalanga, pada tanggal 31

Desember 1970. Merupakan anak ke delapan dari sepuluh bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Nyak Husin dan Cut Fatimah. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Sp. Matang Desa Matang Jareueng Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Neg. No 03 Samalanga dan lulus pada tahun 1983, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Neg. 01 Samalanga dan lulus pada tahun 1986, dan kemudian melanjutkan pendidikan sekolah SPK Depkes Banda Aceh dan lulus pada tahun 1989, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Diploma I Kebidanan Almuslim Bireuen dan lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma III Kebidanan dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan strata I Ilmu Hukum Jabal Ghafur Sigli dan lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan Program Studi S-2 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Pada penulisan Tesis ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S2 Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Medan.

vi

DAFTAR ISI Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ABSTRACT ................................................................................................ i ABSTRAK ................................................................................................. ii KATA PENGANTAR ............................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ................................................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR ................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................... 8 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................... 9 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................ 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu ......................................... 11 2.2. Telaah Teori................................................................... 15

2.2.1 Kebijakan Publik ................................................. 15 2.2.1.1 Kebijakan Kesehatan ............................ 18 2.2.1.2 Implementasi Kebijakan ....................... 22 2.2.1.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan ..... 22 2.2.1.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan . 25 2.2.2 Bantuan Operasional Kesehatan ........................... 36 2.2.2.1 Definisi BOK ........................................... 36 2.2.2.2 Tujuan BOK ............................................ 37 2.2.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan BOK ............... 38 2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan BOK ................... 43 2.2.2.5 Indikator Keberhasilan BOK ................... 44 2.2.3 Puskesmas ........................................................... 45 2.2.3.1 Pengertian Puskesmas ......................... 45 2.2.3.2 Manajemen Puskesmas ......................... 50

2.2.3.3 Upaya Kesehatan di Puskesmas ........... 54 2.2.4 Kesehatan Ibu dan Anak ...................................... 55 2.2.4.1 Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak ...... 55 2.2.4.2 Tujuan Kesehatan Ibu dan Anak .......... 57 2.2.4.3 Prinsip Pengelolaan Program KIA ........ 58 2.2.4.4 Program Peningkatan Status KIA .......... 59

2.3. Landasan Teori ............................................................. 63 2.4. Kerangka Konsep ......................................................... 64 2.5. Hipotesis ....................................................................... 65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian .......................................................... 67

vii

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................ 68 3.2.1 Lokasi Penelitian .................................................. 68 3.2.2 Waktu Penelitian .................................................. 69

3.3. Populasi dan Sampel .................................................... 69 3.3.1 Populasi ............................................................. 69 3.3.2 Sampel ............................................................... 69

3.4. Metode Pengumpulan Data .......................................... 70 3.4.1 Jenis Data .......................................................... 70 3.4.2 Teknik Pengumpulan Data ............................... 71 3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas............................. 72

3.5. Variabel Dan Definisi Operasional .............................. 74 3.5.1 Variabel Penelitian ........................................... 74 3.5.2 Definisi Operasional ......................................... 74

3.6. Metode Pengukuran ...................................................... 75 3.6.1 Metode Pengukuran Kualitatif .......................... 75 3.6.2 Metode Pengukuran Kuantitatif ........................ 75

3.7. Metode Pengolahan Data .............................................. 76 3.8. Analisa Data ................................................................. 77 3.8.1. Analisis Data Kuantitatif .................................. 77 3.8.2. Analisis Data Kualitatif .................................... 78

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran umum Lokasi Penelitian ............................. 80 4.2. Analisis Univariat .......................................................... 82

4.2.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga ......................................... 82

4.2.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Independen .......................................................... 84

4.2.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Dependen ............................................................. 87

4.3. Analisis Bivariat ........................................................... 89 4.3.1 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ......................................................... 89 4.3.2 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Tahun 2018 ....................................................... 90

4.3.3 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 .......................................................... 91 4.3.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga

viii

Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ........................................................... 92

4.4. Hasil Penelitian Kualitatif ........................................... 93 4.5 Hasil Analisa Penelitian Kualitatif .................................. 108

BAB V PEMBAHASAN 5.1 Implementasi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ................................... 111

5.1.1 Hubungan Komunikasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 112 5.1.2 Hubungan Sumber Daya Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 114 5.1.3 Hubungan Disposisi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 116 5.1.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ....................................................... 117 5.2 Implikasi Hasil Penelitian ............................................. 119 5.3 Keterbatasan Penelitian ................................................. 119 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan .................................................................... 120 6.2 Saran .............................................................................. 120 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar Judul Halaman 1.1. Grafik Pencapaian PWS Tahun 2017 ...................................... 3 2.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan George C Edward III ..... 32

2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn .......................................................................................... 34

2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Miriam S Grindle ......... 35 2.4 Kerangka Teori ......................................................................... 64 2.5 Kerangka Konsep .................................................................... 64 2.6 Kerangka Pemikiran ................................................................ 65 4.1 Peta Fasilitasi Kesehatan Kecamatan Samalanga .................... 81

x

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman 3.1. Hasil Uji Validitas ........................................................................... 72 3.2. Hasil Uji Reliabilitas ....................................................................... 73 3.3. Aspek Pengukuran .......................................................................... 75 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas

Samalanga ....................................................................................... 82 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Komunikasi Dalam

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 83 4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Sumber Daya Dalam

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 84 4.4. Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Disposisi Dalam

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 85 4.5. Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Struktur Birokrasi

Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..................... 86 4.6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dalam Upaya

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak .............................................. 87 4.7. Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ...................................................... 88

4.8. Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan

Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ................................... 89

4.9 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ...................................................... 90

4.10 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan

Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 .................................... 91

xi

4.11 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apakah puskesmas ibu mendapatkan bantuan BOK) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 92

4.12 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apa dana bantuan BOK berhubungan dengan peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................. 92

4.13 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Cara

memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 93

4.14 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Media

yang digunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 93

4.15 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kesulitan

yang ditemui ketika berkomunikasi dengan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 94

4.16 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan

(Keberhasilan dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 95

4.17 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam penyampaian informasi) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 95

4.18 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan

(Penyampaian informasi terhadap masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 96

4.19 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Rencana

Kegiatan) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 96

xii

4.20 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Target dalam penyampaian informasi) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ...................................... 97

4.21 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (SDM

berhubungan dalam kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 97

4.22 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Alasan

SDM diperlukan dalam pemanfaatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .............. 98

4.23 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Pihak yang

bertanggung jawab dalam pemilihan SDM pada kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 98

4.24 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kriteria

Petugas Kesehatan yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ............................................................ 99

4.25 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Masalah

terkait pemilihan SDM) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................ 99

4.26 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (kecukupan

dana menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan BOK) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 100

4.27 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apakah

dana BOK sudah sesuai dengan yang diharapkan) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....... 100

4.28 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Yang

berhak menerima insentif dari BOK) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 101

4.29 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Bentuk

insentif yang diterima pihak puskesmas) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 102

4.30 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Dampak

insentif) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 102

xiii

4.31 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Struktur Birokrasi dalam puskesmas) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 103

4.32 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Fungsi dan

peran puskesmas tentang kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....... 103

4.33 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Fungsi dan

peran puskesmas tentang kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........ 104

4.34 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Peran Instansi dalam hal peningkatan kualitas KIA) Tentang Struktur

Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........ 104 4.35 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kendala

dalam pembagian fungsi instansi dalam kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ............................................................ 105

4.36 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung

Tentang Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .......... 105 4.37 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung

Tentang Materi Yang Disampaikan Saat Kegiatan BOK................. 106 4.38 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung

Tentang Manfaat Yang Diperoleh Dari Kegiatan BOK ................... 106

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul

1 : Surat Permohonan Pengajuan Judul Tesis 2 : Surat Izin Survei Awal 3 : Surat Balasan Izin Survei Awal 4 : Surat Izin Uji Validitas dan Reliabilitas 5 : Surat Balasan Uji Validitas dan Reliabilitas 6 : Surat Izin Penelitian 7 : Surat Balasan Izin Penelitian 8 : Kuesioner Penelitian 9 : Pedoman Wawancara 10 : Hasil Wawancara Terhadap Informan 11 : Master Tabel 12 : Hasil Pengolahan Data 13 : Lembar Bimbingan Tesis Pembimbing I 14 : Lembar Bimbingan Tesis Pembimbing II 15 : Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan di dalam

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2012 adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang

mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasil guna

dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah agar peran dan fungsi puskesmas sebagai

fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah

bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi puskesmas. Melalui dukungan BOK yang telah diselenggarakan sejak tahun

2010, Pemerintah berupaya untuk mendukung penyelenggaraan operasional

Puskesmas sehingga semakin mendorong petugas Puskesmas melaksanakan

kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif/preventif kepada masyarakat

(1).

Namun pelaksanaan Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

masih banyak terjadi permasalahan. Seperti penelitian pada Puskesmas Samalanga

Kabupaten Bireuen masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) tersebut. Hasil dari wawancara prariset dengan

2

Kepala Puskesmas Samalanga pada tanggal 6 Februari 2018 yang peneliti

dapatkan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

yang dihadapi oleh Puskesmas Samalanga dalam upaya meningkatkan kesehatan

masyarakat di wilayah kerjanya, masalah tersebut adalah keterbatasan dana BOK

untuk melaksanakan kegiatan di Puskesmas dan jaringannya. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pada implementasinya, dana BOK masih kurang mampu

mendukung kegiatan operasional Puskesmas yang difokuskan pada upaya

promotif dan preventif karena masih minimnya dana BOK yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat ke Kabupaten sampai Puskesmas sehingga sering kali

Puskesmas meminimalisir pembiayaan kegiatan.

Berdasarkan hasil survei awal permasalahan dalam pemanfatan bantuan

operasional kesehatan (BOK) antara lain adalah:

a. Kurangnya pemahaman tentang proses memahami juknis yang baru dan tata

cara pengelolaan keuangan BOK Puskesmas sehingga terkadang menemui

kesulitan dalam pengelolaan keuangan Puskesmas.

b. Kurangnya pemahaman Puskesmas dalam memberikan kontribusi dalam

penyusunan RKA dan POA tahunan, dikarenakan adanya batasan program

prioritas untuk pelaksanaan BOK tahun 2016, sehingga ada kegiatan yang

dilaksanakan diluar program Prioritas.

c. Tidak ada pelatihan keuangan dan aplikasi untuk pengelolaan Keuangan di

Puskesmas di awal tahun berjalan, sehingga ada kebingungan dari pengelolaan

keuangan.

3

d. Kurang pemahaman pengelolaan Keuangan BOK Puskesmas dan Dinas

Kesehatan di Kabupaten Bireuen, tentang cara membuat laporan keuangan

BOK (2).

Hal tersebut juga didukung dengan temuan terdahulu survei awal

penelitian di Puskesmas Samalanga data periode Januari-Agustus 2017, angka

pencapaian cakupan kesehatan Ibu dan Anak (KIA), rata-rata belum mencapai

target.

Sumber : Puskesmas Samalanga, 2017

Gambar 1.1. Grafik Pencapian PWS Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa hasil yang mendekati target

K1 dan Fe1, sedangkan pencapaian terendah pada Rujukan Resti Neonatal. Dari

hasil survey awal penelitian di Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen total

anggaran dana kesehatan BOK pada tahun 2015 sebesar Rp.22.950.000,- 2016-

sebesar Rp.22.950.000,- 2017 sebesar Rp.24.300.000,-. dari hasil survey juga

terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target dari tahun ketahun

diantaranya kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

100% 95% 100% 95% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 90%

80%71%58%

71%58%

32%9%

19%

55% 55% 55% 55% 47%35%

0%20%40%60%80%

100%120%

TARGET 2017 PENCAPAIAN

4

Seharusnya anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) ini diharapkan

dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen organisasi dan

mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat serta dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya. Bantuan

operasional kesehatan (BOK) hanya dapat dipergunakan untuk seluruh program

kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Maka setelah adanya bantuan

operasional kesehatan (BOK) dapat menambah kelancaran program kerja dari

setiap puskesmas khususnya yang bersifat promotif dan preventif, karena telah

memiliki alokasi anggaran tersendiri.

Mengingat bantuan operasional kesehatan (BOK) hanyalah bantuan

pemerintah pusat yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan kesehatan

semakin kompleks, diharapkan pemerintah daerah semakin meningkatkan alokasi

dana bagi pembangunan kesehatan, khususnya operasional puskesmas dalam

rangka pelaksanaan kegiatan promotif preventif dari upaya kesehatan masyarakat.

Sumber pendanaan puskesmas juga berasal dari dana APBD, dana kapitasi JKN

serta sumber lainnya. Saat ini BOK cenderung menjadi anggaran utama untuk

operasional program promotif dan preventif kesehatan di puskesmas (3).

Pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan bermaksud

untuk mendongkrak kinerja puskesmas dan jejaringnya, Poskesdes dan Posyandu.

Dana ini diharapkan dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen

organisasi dan mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat. Beberapa

program rutin puskesmas yang senantiasa harus digalakkan adalah lokakarya

mini. Lokakarya mini ini bisa dilakukan puskesmas setiap bulan dan setiap tiga

5

bulan. Dalam lokakarya ini diharapkan puskesmas dapat mengevaluasi pelayanan

baik kuratif , promotif dan preventif yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa

kegiatan evaluasi juga bisa dimasukkan dalam lokakarya mini ini seperti, evaluasi

kinerja bidan desa oleh bidan koordinator, evaluasi kinerja kader oleh bidan desa

atau evaluasi isi dan format laporan.

Setelah diluncurkannya dana Bantuan Operasional Kesehatan, dana BOK

ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan dibeberapa daerah akan

kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan

pengendalian penyakit.Ini dikarenakan besarnya dana yang belum termanfaatkan

secara efesien. Kenyataan dilapangan tidak semulus yang direncanakan, berbagai

hambatan muncul dan ini tentu saja berimbas pada pemanfaatan BOK.

Pemanfaatan BOK yang baik untuk kegiatan preventif dan promotif akan

berdampak pada peningkatan cakupan program.

Berdasarkan Plan Of Action BOK Puskesmas Samalanga Kabupaten

Bireuen, kegiatan promotif yang bersumber dana dari BOK meliputi Pelayanan

Promosi Kesehatan kegiatannya penyuluhan kesehatan, dan kunjungan rumah,

promosi ASI eksklusif dan IMD. Pelayanan KIA dan KB kegiatannya meliputi

Penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

kegiatannya meliputi penyuluhan sanitasi lingkungan dan rumah sehat. Pelayanan

Gizi kegiatannya penyuluhan gizi seimbang. Pelayanan pencegahan dan

pengendalian penyakit kegiatannya meliputi penyuluhan penyakit tidak menular.

Kemudian kegiatan preventif yang bersumber dana dari BOK meliputi

pelayanan promosi kesehatan kegiatannya meliputi cuci tangan pakai sabun dan

6

promkes disekolah. Pelayanan KIA dan KB kegiatannya meliputi pendataan ibu

hamil dan balita, posyandu, pemantauan resiko tinggi kehamilan, pamantauan

resiko tinggi balita, pelayanan nifas. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi

pemantauan kualitas air bersih dan air minum. Pelayanan gizi meliputi surveilans

dan pelacakan gizi kurang dan gizi buruk dan pemantauan tumbuh kembang bayi.

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi pemberian kapsul

vitamin A, penjaringan kasus penyakit DM dan hipertensi, konseling dan

pencegahan penyakit menular (2).

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan

pembiayaan agar upaya kesehatan secara menyeluruh berjenjang dan terpadu

dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan

diantaranyadengan mewujudkan pembangunan puskesmas dan jaringan.

Puskesmas selain merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di

masyarakat, juga sebagai pusat pembangunan di masyarakat di wilayah kerjanya

yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat,

sehingga dapat mengurangi beban pembiayaan pada sisi kuratif dan rehabilitatif.

Untuk itu secara manajerial diperlukan pola kepemimpinan di Puskesmas dan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Provinsi dari pasif menunggu masalah

kesehatan timbul menjadi aktif, merespons dan mengantisipasi permasalahan yang

ada. Pada bagian lain, tata kelola program dan manajemen harus terus menerus

ditingkatkan ke arah yang lebih baik, melalui sinergitas pusat dan daerah, satu

kesatuan siklus manajemen yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

7

pemantauan dan evaluasi sampai pada pertanggungjawaban serta

pengadministrasiannya.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukanUlma Putri Septyantie

menunjukkan bahwadana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikanterhadap cakupan kunjungan neonatus

pertama(KN1) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun2012. Artinya,

semakin tinggi realisasi dana BOKmaka semakin tinggi pula cakupan KN1.Dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatanterlatih (Pn) di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengahtahun 2012. Artinya, semakin tinggi

realisasi dana BOK maka semakin tinggi pula cakupan Pn.Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikanterhadap cakupan balita ditimbang berat badannya(D/S) di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun2012. Artinya, semakin tinggi

realisasi dana BOKmaka semakin tinggi pula cakupan D/S (4).

Demikian pula penelitian dilakukan oleh Siti Indrayani, dkk yang

menunjukan bahwa perencanaan dilakukan pada awal tahun dalam mini

lokakarya. Pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu jadwal kegiatan disesuaikan

dengan jadwal di POA, target SPM. Pencatatan dan pelaporan meliputi hasil

pencapaian target kegiatan yang dilakukan, penggunaan dana, waktu pelaksanaan

serta dilengkapi bukti penggunaan dana. Namun dalam pelaksanaannya masih ada

keterlambatan programmer dalam pembuatan SPJ, serta masyarakat yang tidak

peduli dengan lingkungan dan kesehatannya (5).

8

Berdasarkan pemaparan di atas karena masih banyaknya penelitian yang

menyatakan belum optimalnya penggunaan dana BOK dan masih banyak

ditemukan kendala dan hambatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan

Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Upaya

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan

Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hubungan Komunikasi Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di

Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Tahun 2018

2. Bagaimana Hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional Kesehatan



Tahun 2018

3. Bagaimana Hubungan Disposisi Bantuan Operasional Kesehatan



Tahun 2018

4. Bagaimana Hubungan Struktur Birokrasi Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

9

di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Tahun 2018

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hubungan Komunikasi Bantuan Operasional



Tahun 2018

2. Untuk mengetahui Hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional



Tahun 2018

3. Untuk mengetahui Hubungan Disposisi Bantuan Operasional



Tahun 2018

4. Untuk mengetahui Hubungan Struktur Birokrasi Bantuan Operasional



Tahun 2018

10

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada puskesmas

dalam rangka penyusunan perencanaan BOK dan dapat mengetahui

penerapan perencanaan yang lebih efektif.

2. Bagi Dinas Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan mengenai implementasi dana Bantuan Operasional Kesehatan

sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perbaikan.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Kebijakan

Manajemen dan Pelayanan Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya pembahasan mengenai implementasi kebijakan kesehatan

dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti

selanjutnya.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ema Mawarni dengan

judulOperasional Kesehatan (BOK) Terhadap Pembangunan Kesehatan

Masyarakatdi Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan pemerintah melalui dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) terhadap upaya Pembangunan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini

menggunakan data sekunderberupa data panel yang diperoleh dari 8 puskesmas di

Kabupaten Aceh Besar (6).

Metode Analisis yang digunakan adalah uji T Paired dan uji Regresi.

Hasil analisis datamenggunakan uji T Paired menunjukkan perbedaan yang

signifikan tingkat ketercapaiaan program yang meliputi bidang Kesehatan Ibu dan

Anak, Imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, dan kesehatan lingkungan sebelum

dan sesudah adanya BOK. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa

adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen yang meliputi

cakupan kesehatan ibu dan anak sebesar 0,825, cakupan imunisasi sebesar 0,244,

cakupan perbaikan gizi masyarakat gizi sebesar 0,659 dan cakupan kesehatan

lingkungan sebesar 0,863 yang dibiayai oleh dana BOK dengan variabel dependen

(pembangunan Kesehatan).

Secara parsial menunjukkan bahwa setiap peningkatan cakupan sebesar

1% dari masing-masing variabel independen (KIA, Imunisasi, Gizi dan Kesling)

12

maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan kesehatan

di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu diharapkan kepada instansi

kesehatan dan puskesmas untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan inovatif yang

memiliki daya ungkit tinggi terhadap MDGs sehingga target dalam menurunkan

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), kasus balita dengan

gizi buruk dan peningkatan akses air bersih segera dapat tercapai (6).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aridewi, dkk dengan judul

Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Upaya Peningkatan

Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah dimanfaatkan

untuk penyelenggaraan upaya promotif dan preventif termasuk peningkatan

kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus, namun kasus kematian ibu dan anak di Kabupaten Kudus

cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan

BOK dalam upaya peningkatan KIA di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan membandingkan antara Puskesmas serapan tinggi yang berhasil menekan

kasus kematian ibu dan bayi dengan Puskesmas serapan rendah dan kurang

berhasil dalam menekan kasus kematian ibu dan bayi. Pengambilan data dengan

wawancara mendalam terhadap informan utama Kepala Puskesmas serta informan

triangulasi bidan koordinator KIA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (7).

13

Hasil penelitian menunjukkan pada Puskesmas dengan serapan tinggi dan

berhasil menekan kasus, pemahaman tentang juknis BOK jelas, pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan laporan dan dilaksanakan secara tim, ada keterlibatan

pelaksana dalam penyusunan Plan of Action (POA) serta ada evaluasi pelaksanaan

kegiatan. Selain itu pada Puskesmas yang berhasil, pelaksana kegiatan juga

menyusun kelengkapan data pendukung sehingga pembuatan laporan tidak hanya

dibebankan kepada Tim Pengelola BOK Puskesmas. Demi keberhasilan

implementasi kebijakan pemanfaatan BOK untuk peningkatan kesehatan ibu dan

anak, perlu penerapan fungsi manajemen yang benar di Puskesmas yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (7).

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Detty Kurnia, dengan judul

Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Di Puskesmas

Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan

Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari

pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari presentase kenaikan atau penurunan

cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi

kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar

organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, Kondisi sosial,

politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semi terstruktrur dan telaah

14

dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan triangulasi sumber dan

teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti

melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi

Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih,

Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana

secara optimal. Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik

Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana,

Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal. Di lihat dari

empat aspek tersebut, diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat

keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (1).

Penelitian terdahulu juga dilakukan Siti, dengan judul Hubungan

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Peningkatan

Cakupan Kunjungan Antenatal K4 Di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016.

Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang

dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% dengan alokasi dana untuk kegiatan

KIA lebih dari 30% setiap tahunnya, namun tidak berbanding lurus dengan

capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan

antenatal K4 yang justru semakin tahun menunjukkan penurunan dari target yang

ditetapkan (75%) sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas

Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Banten Girang, Curug, Sawah

Luhur dan Serang Kota dengan studi kasus bersifat retrospektif dan

15

mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana

dalam mengelola program KIA, ketersediaan dana operasional untuk kegiatan

preventif dan promotif dari APBD tidak ada dan hanya mengandalkan dana BOK,

kurangnya pengawasan pencatatan pelaporan bidan, serta putusnya kontak dengan

kader (8).

2.2. Telaah Teori

Teori yang digunakn pada penelitian ini adalah teori keberhasilan

kebijakan menurut Edward III dalam Agustino antara lain:

2.2.1 Kebijakan

2.2.1.1. Kebijakan Publik

Untuk memahami secara komprehensif mengenai kebijakan kesehatan,

baik prinsip maupun praktiknya, penjelasan tentang rangkaian atau tahapan

pengembangan kebijakan diperlukan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah

suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, yang

dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa (9).

Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses

penyelenggaraan pemerintahan, di samping pelayanan publik, barang publik, dan

regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu

berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan

bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan (10).

16

Robert Eyestone mendefinsikan kebijakan publik sebagai hubungan antara

unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa

definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud

dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Ada dua karakteristik dari

kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena

maknanya ada hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya

jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh (11).

Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah,

seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan

(militer), serta fasilitas-fasiltas umum lainnya (air bersih, listrik). Beberapa

konsep kunci yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik

sebagaimana yang dikemukan oleh Young dan quinn dalam Dumilah antara lain:

a. Kebijakan publik adalah tindakan yang kuat dan implementasikan oleh badan

pemerintah dan perwakilan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan

hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya.

b. Kebijakan publik merupakan sebuah reaksi terhadap keputusan dan masalah

dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespons masalah atau kebutuhan

konkret yang berkembang di masyarakat.

c. Merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan

publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

17

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan

tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Juga merupakan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu (9).

James E, Anderson sebagaimana dikutip dalam Darmawan menyimpulkan

kategori kebijakan publik sebagai berikut :

a. Kebijakan Substansip dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substansip yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan di

lakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana

kebijakan substansip itudapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan kemanfaatan pada

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang

berupa pembatasan atau pelarangan terhadap prilaku individu atau kelompok

masyarakat. Sedangan kebijakan redistributif pendapatan merupakan

kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak diantara

berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber

daya komplit pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah

kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasarannya.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan

barang privat (privat goods)

18

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang

atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privad goods adalah kebijakan

yang mengatur penyediaan barang pelayanan untuk pasar bebas (12).

Dari uraian diatas bahwa pengertian kebijakan publik bisa cukup luas.

Namun demikian, penulis mencoba menyimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah suatu arahan untuk melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan

seluruh sektor atau perangkat pemerintah dan menciptakan perubahan pada

kehidupan yang terkena dampak tersebut. Membicarakan kebijakan berarti

membicarakan semua kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

(publik red), termaksud bidang kesehatan yang tidak luput dari kehidupan

masyarakat.

2.2.1.2 Kebijakan Kesehatan

Melihat berbagai pengertian mengenai kebijakan publik, definisi tersebut

dapat diaplikasikan untuk memahami pengertian kebijakan kesehatan. Kebijakan

publik bertransformasi menjadi kebijakan kesehatan ketika pedoman yang

ditetapkan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun begitu,

tidak mudah sebenarnya untuk mendefiniskan kebijakan kesehatan (12).

Kebijakan kesehatan adalah salah satu komponen sistem kesehatan yang

didefinisikan sebagai suatu jaringan keputusan untuk melakukan sesuatu yang

berpengaruh terhadap komponen-komponen sistem kesehatan lainnya. Kebijakan

kesehatan bertujuan untuk merancang program-program di masyarakat agar

mempengaruhi determinan-determinan kesehatan (13).

19

Kebijakan-kebijakan kesehatan dapat dibuat oleh siapa saja, meskipun

seringnya kebijakan kesehatan merupakan produk pemerintah yang melibatkan

pihak lain sejak proses penyusunannya. Kebijakan kesehatan menekankan pada

hal-hal yang dianggap penting di masyarakat, bertujuan jangka panjang untuk

mencapai sasaran tertentu, dan menyediakan rekomendasi praktis untuk

keputusan-keputusan penting.

Menurut Walt, merangkum pengertian-pengertian kebijakan kesehatan

melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi

aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik

pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta,

LSM dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada

kesehatan. Secara sederhana kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik

yang berlaku untuk bidang kesehatan. Urgensi kebijakan kesehatan sebagai bagian

dari kebijakan publik semakin menguat mengingat karakteristik unik yang ada

pada sektor kesehatan sebagai berikut :

a. Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang

banyak dan kepentingan masyarakat luas.

b. Consumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi

“masyarakat tenaga medis” menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola

paternalistik. Artinya masyarakat, atau dalam hal ini pasien, tidak memiliki

posisi tawar yang baik, bahkan hampir tanpa daya tawar ataupun daya pilih.

20

c. Kesehatan memiliki sifat unccertainty atau ketidakpastian kebutuhan akan

pelayanan kesehatan sama sekali tidak berkait dengan kemampuan ekonomi

rakyat.

d. Kebijakan kesehatan tidak saja terdiri dari dokumen-dokumen resmi, tetapi

juga bagaimana kebijakan itu diimplementasikan secara praktis di

masyarakat.

e. Karakteristik lain dari sektor kesehatan adalah adanya eksternalitas, yaitu

keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita oleh sebagian

masyarakat karena tindakan kelompok masyarakat lainnya (13).

Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola

pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan

penyakit, perlindungan terhadap kaum rentan, serta menilai dampak dari

lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan (13).

Karena begitu strategisnya dan pentingnya sektor kesehatan, Word Health

Organization (WHO) menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan

menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yaitu:

a. Pendekatan holistik, kesehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang

dinamis dan lengkap dari dimensi fisik mental, sosial dan spritual. Artinya,

pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak semata-mata mengandalkan

upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif,

promotif dan rehabilitatif.

b. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan

efektifitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun

21

collective action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadikan kekuatan

pendorong dalam pengimplementasian kebijakan dan penyelesaian masalah.

c. Kebijakan pubik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk

mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan

berorientasi kepada masyarakat.

d. Ekuitas, yaitu harus terdapat distribusi yang merata dari layanan kesehatan.

Ini berarti negara wajib menjamin pelayanan kesehatan setiap warga negara

tanpa memandang status ekonomi maupun status status sosialnya karena

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan peran negara yang

paling minimal dalam melindungi warga negaranya.

e. Efisiensi, yaitu layanan kesehatan harus berorientasi proaktif dengan

mengoptimalkan biaya dan teknologi.

f. Kualitas artinya pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang

berkualitas bagi seluruh warga negara. Disamping itu dalam sektor kesehatan,

pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan setara dengan

peayanan kesehatan bertaraf internasional.

g. Self-reliant, kebijakan kesehatan yang ditetapkan sebisa mungkin dapat

memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan

di wilayah sendiri.

Kebijakan yang memihak pada kepentingan orang banyak akan

mempunyai pengaruh yang menyebabkan berubahnya prilaku seseorang.

Kebijakan tersebut bisa bersifat mengikat secara religius, psikologis, sosial atau

22

hukum. Adapun kekuatan kebijakan tergantung pada reward (manfaat) dan

punishment (sanksi) yang melekat.

2.2.1.3. Implementasi Kebijakan

2.2.1.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program,

ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen,

khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi

kebijakan tak jarang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Bahkan, jika

tak dilakukan secara hati-hati alias ceroboh, maka dalam implementasinya akan

jadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Nugroho sebuah kebijakan publik harus melalui proses

perencanaan hingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan

teori/konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi menjadi

23

begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuannya. Implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya (14).

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses

menejermahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijkan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan

tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya sebagai intervensi berbagai

kepentingan (15).

Pengimplementasikan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn adalah pelaksanaan pengendalian

aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Lester dan Stewart

memandang implementasi secara luas sebagai pelaksanaan undang-undang atau

kebijakan yang melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur serta aspek teknis

untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Ada dua alternatif

dalam implementasi kebijakan, mengimplementasikan dalam bentuk program atau

membuat kebijakan turunannya (9).

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik

yang memiliki peran kedua setelah formulasi kebijakan. Implementasi sering

diartikan sebagai pelaksanaan atau pengaplikasian dari suatu kebijakan publik.

Konsep implementasi banyak disumbangkan oleh para pakar diantaranya yaitu

output dan outcomes seperti direncanakan. Tahap implementasi kebijakan pada

24

posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu

ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi

implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara

lain mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R.

Terry dalam Mulyadi antara lain sebagai berikut :

a. Men (Human Resources), dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini

tidak akan hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.

b. Money (finances), dalam manejemen publik, money sangat terkait dengan

ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.

c. Material (Logistik)

d. Machine (Information), manajemen publik dikelola melalui informasi yang

berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.

e. Methods (legitimate), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat

penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau

sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

25

f. Market (Participation), partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula

berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlakukan dari

proses dan implementasi kebijakan publik (16).

2.2.1.3.2 Model-Model (Faktor) Implementasi Kebijakan

Banyak ahli mencoba merumuskan berbagai macam variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Edwards mengemukakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi

kebijakan, kita memulainya dengan membuat gambaran dan pertanyaan, apa yang

menjadi syarat untuk kesuksesan implementasi kebijakan? apa tantangan utama

dalam kesuksesan sebuah implementasi kebijakan? Untuk menjawab pertanyaan

penting itu, maka Edwards menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor

dalam mengimplementasikan Kebijakan Publik, yakni : komunikasi, sumber daya,

disposisi, struktur birokrasi (16).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau

pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami

dengan mudah. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Edward, komunikasi

diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu

disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat

mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan

kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai

dengan yang diharapkan.

26

Edward dalam, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara

lain dimensi Transmisi (Transmission), Kejelasan (clarity), dan Konsistensi

(consistency).

a. Dimensi transmisi (transmission)menghendaki agar kebijakan publik

disamping tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors)

kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan

pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas

sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan

sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-

masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan

untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efesien.

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil

tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target

grup dan pihak-pihak yang berkepentingan (15).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi yaitu :

a. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi.

Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki

pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat

pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata (diksi) untuk

menyampaikan informasi baik verbal maupun non verbal kepada komunikan.

27

Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat

merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator

dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan.

b. Perkembangan

Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu:

1. Pertumbuhan Manusia

Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikan

menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator

menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-

masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang

diinginkan. Misalnya cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan

remaja tentu saja berbeda. Ada cara-cara tersendiri yang dapat kita sesuaikan

dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya.

2. Keterampilan menguasai bahasa

Keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat

terkait dengan pertumbuhan. Misalnya jika kita menghadapi remaja maka kita

lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau

disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian kita dapat menjalin komunikasi

dengan baik. Begitu pula dengan bayi, bayi memiliki keterampilan bahasa hanya

dengan isyarat (non verbal) seperti menangis jika sakit, haus, atau lapar.

3. Persepsi

Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau

menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan

28

persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses

pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki

padangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga

dapat menjadi penghambat untuk komunikasi.

4. Peran dan hubungan

Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung

dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan termasuk cara

menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum

menjalin hubungan dekat dengan komunikan maka akan terjadi komunikasi secara

formal.

5. Lingkungan

Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan

yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses

komunikasi.

2.Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tentang apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting

untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya

tinggal kertas menjadi dokumen saja.

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan

penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa sumberdaya tersebut meliputi

29

sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan

sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumberdaya Anggaran

Bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan

optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan

rendah.

c. Sumberdaya Peralatan

Bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk

operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah,

dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan

dalam implentasi kebijakan.

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (authority) yang

cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga

akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewenangan itu menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah

dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan (15).

30

Oleh karena itu, bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenangan

yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan

yang menjadi kewenangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh

implementor seperti, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif (17).

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan,

keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan

kebijakan dapat diwujudkan“.Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif

dan efesien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang

harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan

tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan

kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang

sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat

formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen

fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan

31

keputusan yang mengikuti rantai komando. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh

Ripley dan Franklin dalam mengidentifikasikan enam karakteristik birokrasi

sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu :

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan

publik (public affair).

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implemntasi kebijakan

publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap

hierarkinya.

c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang

ditemukan birokrasi yang mati.

f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak

luar.

Meskipun sumber-sumber untuk implementasikan suatu kebijakan cukup

dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara

melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi

kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefesienan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur

birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan

sebagainya.

Menurut Edward III terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni :

“Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Standard Operational

32

Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian

waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang

kompleks dan luas”.

Adapun hubungan diantara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2.1. Pendekatan Implementasi kebijakan George C Edward III (Sumber: Edward III dalam Agustino, 2016)

Dari gambar 2.1 setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat

hubungan keterkaitan diantara variabel-variabel sehingga pada akhirnya memiliki

pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai contoh,

komunikasi yang baik merupakan faktor penting dalam kegiatan penyediaan

sumber daya, pemilihan birokrasi, serta menetapkan disposisi seperti apa yang

diharapkan dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan.

33

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diajukan oleh Edward III, Donald

Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip Mulyana Dedi mengajukan enam

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan

standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan interpretasi

yang akhirnya berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

b. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya

non-manusia diperlukan guna mendukung implementasi kebijakan.

c. Hubungan antarorganisasi diperlukan guna mengembangkan jalinan

hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk

mendukung implementasi kebijakan.

d. Karakteristik agen pelaksana yang meliputi struktur birokrasi, norma-norma,

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu

akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya lingkungan,

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagiimplementasi

kebijakan; karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak);

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik

mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal penting, yaitu :

1) Respon implementor terhadap kebijakan yang berimplikasi pada kemauan

untuk melaksanakan kebijakan;

34

2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan;

3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki

implementor (16).

Adapun hubungan diantara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2.2. Pendekatan Implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Agustino, 2016)

Merilee S. Grindle sebagaimana dikutip oleh Mulyana Dedi menyatakan

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar,

yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi

kebijakan (context of implementation). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa

hal, diantaranya:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam

isi kebijakan

35

2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target groups, tentunya sebuah

kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan target groups

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

4. Apakah institusi/ implementor sebuah program sudah tepat

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya (finansial maupun

kompetensi implementor) yang memadai (16).

Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan meliputi tiga

aspek yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

2. karakteristik institusi rejim yang berkuasa

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Gambar 2.3. Pendekatan Implementasi kebijakan Miriam S Grindle

Menurut Mazmanian dan Sabastier ada tiga kelompok variabel yang

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah,

36

karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Karakteristik masalah meliputi

beberapa faktor berikut:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

4. cakupan perilaku yang diharapkan (16).

2.2.2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2.2.2.1. Definisi BOK

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Anggaran dan Pendapatan

Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme

tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas

nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan

kinerja puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskesdes/Polindes,

Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan

kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (3).

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk mendukung operasional Puskesmas. Pada periode Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun 2010–2014, BOK telah

banyak membantu dan sangat dirasakan manfaatnya oleh Puskesmas dan kader

kesehatan di dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya

kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat (3).

37

Pemerintah menyadari bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah yang

bersumber dari APBD dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Indonesia secara signifikan karena sebagian besar masih

dibawah dari kesepakatan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang menetapkan

anggaran kesehatan daerah sebesar 10% dari APBD. Selanjutnya di dalam

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka diupayakan modal

pembiayaan baru yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan langsung dari

Pusat ke pusat pelayanan kesehatan berbasis komunitas di tingkat Puskesmas.

Upaya pembiayaan ini diwujudkan melalui program Bantuan Operasional

Kesehatan.

2.2.2.2 Tujuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dalam petunjuk Teknis BOK 2015 tujuan Bantuan Operasional Kesehatan

adalah meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam

mencapai target kesehatan tahun 2015.

1. Tujuan Umum:

Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif

dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional

khususnya kesehatan.

2. Tujuan Khusus

a. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk

pencapaian program kesehatan prioritas nasional.

38

b. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen

Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam

pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional.

c. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari

perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan

evaluasi.

Selain tujuan Bantuan operasional Kesehatan juga memiliki beberapa

sasaran yaitu:

1. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling).

2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

3. Dinas Kesehatan provinsi.

2.2.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan BOK

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan untuk

kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan

jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu

pencapaian target SPM bidang kesehatan di Kabupaten/kota guna mempercepat

pencapaian target MDGs.

Selain itu dana BOK juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

manajemen BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kegiatan

yang boleh didanai dari BOK menurut Buku Petunjuk Teknis BOK 2015, adalah

sebagai berikut :

39

1. Dinas Kesehatan Provinsi

Dinas Kesehatan Provinsi memperoleh dana dukungan manajemen BOK

yang digunakan untuk kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan,

evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan Kabupaten/Kota/Puskesmas,

lintas program dan lintas sektor.

b. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.

c. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK

lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

Puskesmas dan jaringannya serta UKBM.

d. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memperoleh dana dukungan manajemen

BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan,

evaluasi) tingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan Puskesmas, lintas

program dan lintas sektor.

b. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.

c. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK

lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta

UKBM.

d. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke Provinsi.

40

e. Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Negara (Kanwil DJPBN).

f. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat (berdasarkan

undangan).

3. Puskesmas

a. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk

program kesehatan prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya

ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan.

b. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk

program kesehatan lainnya dan manajemen Puskesmas.

Rincian ruang lingkup program kesehatan dan manajemen Puskesmas

meliputi :

1. Program Kesehatan Prioritas

Program kesehatan prioritas yang terkait pencapaian MDGs diarahkan pada

pencapaian target :

a. MDG 1

Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.

b. MDG 4

Upaya menurunkan angka kematian balita.

c. MDG 5

Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan mewujudkan akses

kesehatan reproduksi bagi semua.

41

d. MDG 6

1) Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune

Deficiency Syndrome).

2) Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua

yang membutuhkan.

3) Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru

malaria dan TB.

Adapun kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

a. Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).

b. Pelayanan Gizi

c. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

d. Pelayanan kesehatan lingkungan.

Program kesehatan lainnya ruang lingkup kegiatan program bantuan

operasional kesehatan (BOK) lainnya meliputi :

a. UKM esensial di luar kegiatan prioritas MDGs berdaya ungkit tinggi antara

lain pelaksanaan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dan tindak

lanjutnya dalam UKS, kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon

pengantin, penyuluhan gizi bagi pekerja perempuan termasuk kelompok

resiko tinggi, senam nifas, pelaksanaan senam ibu hamil, pelaksanaan

pemantauan kebugaran jasmani anak sekolah, remaja dan pekerja,

pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga.

42

b. Upaya kesehatan lainnya sesuai dengan UKM pengembangan berdasarkan

Permenkes Nomor 75 tahun 2014, pelacakan kasus kematian ibu dan bayi,

autopsi verbal kematian ibu dan bayi.

c. Penyegaran/refreshing kader kesehatan.

d. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat local spesifik.

Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas

1. Dana Manajemen

a. Pembelian ATK untuk kegiatan pendukung BOK.

b. Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat

memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup

rekening bank Puskesmas.

c. Pembelian materai

d. Pengadaan/fotocopy laporan

e. Pengiriman surat/laporan dan

f. Pembelian konsumsi rapat

2. Dana Operasional di Puskesmas

a. Perjalanan dinas sampai dengan delapan jam Digunakan untuk membiayai

transport bagi : Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan, PKK, Dukun Bayi,

Guru, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama :

1) Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung.

2) Pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa.

3) Menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain

yang berkaitan dengan BOK di Kabupaten/Kota.

43

4) Kegiatan refreshing/penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan

oleh Puskesmas.

b. Perjalanan dinas lebih dari delapan jam Membiayai transport, uang harian

dan biaya akomodasi (bila diperlukan) petugas kesehatan untuk melakukan

kegiatan yang memerlukan waktu perjalanan dan penyelesaian pekerjaan

terkait kegiatan BOK.

c. Pembelian barang

1) Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

penyuluhan/pemulihan.

2) Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing.

3) Penggandaan pedoman/juklak/juknis program, media/bahan penyuluhan

pada masyarakat.

2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan BOK

Besaran alokasi dana untuk tiap Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan

SK Menteri Kesehatan, sementara alokasi dana per Puskesmas ditetapkan

berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

situasi dan kondisi antara lain :

1. Jumlah penduduk

2. Luas wilayah

3. Kondisi geografis

4. Kesulitan wilayah

5. Cakupan program

6. Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas dan jaringannya

44

7. Jumlah Poskesdes dan Posyandu

8. Situasi dan kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

bersangkutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dana BOK

di Puskesmas :

1. Pembukaan rekening Puskesmas

2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau POA tahunan dan

rencana penarikan dana

3. Permintaan dana

4. Pencairan dana dari bank

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOK

6. Pencatatan/pembukuan

2.2.2.5 Indikator Keberhasilan BOK

Untuk mengetahui keberhasilan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

di Puskesmas ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi :

1. Indikator Input, presentase Puskesmas yang menerima dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) dari SKPD.

2. Indikator Proses, presentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini.

3. Indikator Output, presentase pencapaian target SPM bidang kesehatan,

dengan indikator :

a. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

45

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki

kompetensi kebidanan.

d. Cakupan pelayanan nifas.

e. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani.

f. Cakupan kunjungan bayi.

g. Cakupan desa UCI.

h. Cakupan pelayanan anak balita.

i. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.

j. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan

dari keluarga miskin.

k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

l. Cakupan peserta KB aktif.

m. Cakupan desa siaga aktif.

2.2.3 Puskesmas

2.2.3.1. Pengertian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan di puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah

kerja puskesmas tersebut (18).

Puskesmas (Health Centre) adalah suatu kesatuan organisasi fungsional

yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

46

kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha usaha

kesehatan pokok. Menyeluruh, dimana pelayanan yang diberikan oleh puskesmas

secara menyeluruh yang meliputi jenjang pelayanan-pelayanan promotif,

preventif, kuratif, dan rahabilitatif. Sedangkan terpadu yaitu pelayanan mencakup

berbagai kegiatan upaya pokok (upaya pelayanan kesehatan dasar) (19).

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di

Kecamatan-Kecamatan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaaan rumah sakit

dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggungjawab atas kesehatan rakyat.

Puksemas juga merupakan instansi pemerintah yang wajib bertanggungjawab atas

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak setiap kecamatan,

terlebih lagi pada daerah-daerah pedalaman yang sulit untuk menjangkau wilayah

rumah sakit dikarenakan akses terhadap infra struktur desa yang masih sangat

kurang (20).

Puskesmas adalah unit pelaksananan teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di

Wilayah Kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian

Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan

kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan

kesehatan strata pertama.

Pengertian puskesmas menurut Permenkes No 75 tahun 2014 Puskesmas

yang disebut dengan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan

47

kesehatan yang menyelengarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang

memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Selain itu, puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama yang menjadi tolak ukur dari pembangunan kesehatan. Puskesmas

memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk dapat mencapai

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung

terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan

kecamatan sehat, puskesmas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM

(Upaya kesehatan Masyarakat) tingkat pertama, dan penyelenggaraan UKP

(Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat pertama di wilayah kerjanya (18).

Adapun tujuan puskesmas itu sendiri yaitu mendukung tercapaianya

pembangunan kesehatan Nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan,

kemampuan untuk hidup yang sehat bagi orang bertempat tinggal di Wilayah

kerja Puskesmas itu, agar dapat terwujud derajat kesehatan yang merata. Berikut

wilayah kerja puskesmas yaitu :

1. Kecamatan

2. Kepadatan Penduduk

3. Luas Daerah

4. Keadaan Geografik

48

5. Infrastruktur

6. Sasaran penduduk 30.000 jiwa.

Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh puskesmas pusat maka didirikan

puskesmas pembantu (PusBan). Pelayanan kesehatan yang bersifat sederhana dan

berfasilitas menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas yang

ruang lingkupnya kecil, seperti 2-3 desa. Fungsi Puskesmas sebagai pusat

penggerak pembangunan yang berwawasasn kesehatan, yaitu lebih

mengutamakan pemeliaraan kesehatan dan mencegah penyakit tanpa

mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.

Visi dan Misi Puskesmas:

Puskesmas mempunyai visi dan misi yaitu sebagai berikut :

1. Visi Puskesmas

Terwujudnya masyarakat kecamatan yang sehat.

2. Misi Puskesmas

a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah

kerjanya.

b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat

diwilayahnya.

c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan.

d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan perorangan, keluarga

dan masyarakat beserta lingkungan.

49

Puskesmas Memiliki 3 fungsi Pokok, yakni:

1. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Puskesmas berada di tengah-tengah masyarakat yang dengan cepat dapat

mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam kondisi daerah

kerjanya.

a. Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha wilayah kerjanya

agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

b. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelengara

setiap pembangunan di wilayah kerjanya.

2. Sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Puskesmas berfungsi membina peran serta masyarakat di Wiliayah kerjanya

dalam meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua masyarakat.

Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan

masyarakat:

a. Memiliki kesadaran dan kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri

dan masyarakat untuk hidup sehat.

b. Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk

pembiayaan.

c. Ikut menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program

kesehatan.

d. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.

50

e. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan

dalam rangka menolong dirinya sendiri.

f. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali

dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

3. Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama

Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya. Maksudnya adalah pelayanan kesehatan

diberikan kepada semua orang tanpa memandang golongan, suku, jenis

kelamin, baik sejak dalam kandungan hingga tutup usia (20).

Adapun kedudukan puskesmas sebagai sistem Nasional yang

merupakan sebagai sarana pelayanan kesehatan Nasional perorangan dan

masyarakat. Sebagai sistem kesehatan Kabupaten/kota yang bekerja sebagai unit

pelaksana teknis dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas

pembangunan kesehatan kabupaten/kota.

2.2.3.2 Manajemen Puskesmas

Manajemen puskesmas adalah serangkaian kegiatan yang bekerja secara

sistimatik untuk menghasilkan kinerja puskesmas yang efektifi efisien.

Perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan tingkat puskesmas,

pelaksanaan pengendalian, adalah rangkaian kegiatan mulai dari

pengorganisasian, penyelenggaraan, pemantauan, antara lain :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana Puskesmas untuk mengatasi

masalah kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas. Rencana Puskesmas

51

dibedakan atas dua macam yaitu Rencana usulan kegatan (RUK) untuk

kegiatan pada setahun mendatang dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)

pada tahun berjalan. Perencanaan puskemas disusun meliputi upaya kesehatan

wajib, upaya kesehatan pilihan, dan upaya inovatif baik terkait dengan

pencapaian target maupun mutu puskesmas. Istilah RUK dan RPK

merupakan istilah umum, adapun istilah terminologi yang dipergunakan

dalam perencanaan disesuaikan dengan pedoman penganggaran di daerah

(19). Proses perencanaan Puskesmas harus disesuaikan dengan mekanisme

perencanaan yang ada baik perencanaan sektoral maupun lintas sektoral

melalui musrenbang di setiap tingkat administrasi.

a. Rencanan usulan kegiatan (RUK)

Rencanan usulan kegiatan (RUK) adalah usulan rencana kegiatan

Puskesmas yang disusun dengan memperhatikan pencapaian periode

sebelumnya, permasalahan serta rencana kegiatan kedepan dengan

mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.

b. Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)

RPK disebut juga Plant of Action (POA), rencana pelaksanaan kegiatan

disusun setelah puskesmas mendapat alokasi anggaran. Penyusunan RPK

berdasarkan RUK tahun yang lalu dengan dilakukan penyesuaian

(adjusment) terhadap target sasaran dan sumberdaya.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan,

pemantauan serta penilaian terhadap kinerja penyelengaraan, rencana

52

tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun

rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi

masalah kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas (19).

Adapun langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai

berikut:

a. Pengorganisasian

Untuk dapat terlaksananya kegiatan Puskesmas perlu dilakukan

pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus

dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para

penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk

setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh

petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang

dimilikinya. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama

tim secara lintas sektoral.

b. Penyelenggaraan

Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya

adalah menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para

penanggung jawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada

penggorganisasian.

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh

kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan

Puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta

53

berbagai kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan

dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Pengawasan

Pengawasan dibedakan menjadi internal dan eksternal. Pengawasan

internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung, adapun

pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan,

kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait.

b. Pertanggungjawaban

Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat

laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan

kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya

termasuk keuangan dan laporan akuntabilitas (LAKIP). Laporan

tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta

pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui forum masyarakat.

Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas ataupun

penanggungjawab program, maka Kepala Puskesmas dan

penanggungjawab program yang lama diwajibkan membuat laporan

pertanggungjawaban masa jabatannya (19).

Untuk dapat melaksanakan usaha pokok Puskesmas secara efisien, efektif

dan produktif, dan berkualitas, pimpinan puskesmas perlu menerapkan prinsip-

prinsip manajemen. Manajemen bermanfaat untuk membantu para pelaksana

program agar programnya dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Penerapan

manajemen di Puskesmas dijabarkan melalui berbagai jenis kegiatan manajemen

54

praktis seperti Micro Planning (MP) yaitu perencanaan tingkat Puskesmas yang

dilaksanakan setiap lima tahun (21).

2.2.3.3 Upaya Kesehatan di Puskesmas

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari upaya

kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib

merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di

Indonesia, upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan

pembangunan kesehatan melalui peningkatan indeks pembangunan manusia

(IPM), serta merupakan kesepakatan global maupun Nasional. Dalam upaya

kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas

secara terpadu yaitu azas pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan

masyarakat keterpaduan dan rujukan.

a) Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib di Puskesmas meliputi:

a. Upaya promosi kesehatan.

b. Upaya kesehatan lingkungan

c. Upaya pelayanan KIA dan KB

d. Upaya perbaikan gizi masyarakat

e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P3M)

f. Upaya pelayanan pengobatan.

b) Usaha kesehatan dan pengembangan

Upaya kesehatan dan pengembangan yang dilaksanakan di Puskesmas

adalah:

55

a. Upaya kesehatan sekolah (UKS)

b. Upaya kesehatan Olahraga

c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat (PKM/Perkesmas)

d. Usaha kesehatan kerja

e. Upaya kesehatan gigi dan mulut.

f. Usaha kesehatan jiwa

g. Usaha kesehatan mata

h. Usaha kesehatan usia anjut (Lansia)

i. Upaya pembinaan pengobatan tradisonal (Batra) (21).

2.2.4 Kesehatan Ibu dan Anak

2.2.4.1 Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang

menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui

dan balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA

masyarakat dalam upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait

kehamilan dan persalinan. Pemberdayaan masyaraat dalam bidang KIA dalam

upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait kehamilan dan

persalinan (22).

Upaya kesehatan Ibu dan Anak melayani pemeriksaan kesehatan ibu, bayi,

dan anak sampai dengan umur 5 tahun. Di Indonesia, diperkirakan jumlah ibu

yang menyusui dan yang hamil berjumlah kurang lebih 7%, dan anak berumur 0-5

tahun kurang lebih sebanyak 18%. Jadi, jumlah yang harus dilayani oleh dinas

kesehatan ibu dan anak kurang lebih sebesar 25% dari keseluruhan penduduk

56

Indonesia. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak yang bergerak dalam pendidikan

kesehatan dan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan penting sekali

untuk meningkatkan kesehatan umum bagi masyarakat (23).

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud

dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa tenaga KIA merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan di bidang KIA (24).

Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan

jangkauan serta mutu pelayannan KIA secara efektif dan efisien. Pemantauan

pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil.

b. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

c. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar.

d. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar.

e. Peningkatan deteksi dini faktor resiko dan komplikasi kebidanan dan

neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat.

f. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara

adekuat dan pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan.

g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar.

h. Peningkatan pelayanan KB sesuai standart (19).

57

2.2.4.2 Tujuan Kesehatan Ibu dan Anak

Tujuan program kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya

kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi

ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

(NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses

tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas

manusia secara seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus program KIA adalah :

a. Meningkatkan kemampuan ibu (pengetahuan ibu, sikap dan prilaku), dalam

mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi

tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, penguyuban 10

keluarga, posyandu dan sebagainya.

b. Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara

mandiri didalam lingkungan keluarga, panguyuban 10 keluarga, posyandu dan

karang balita serta di sekolah taman kanak-kanak atau TK.

c. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu

bersalin, dan ibu meneteki, bayi dan anak balita.

d. Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat keluarga dan seluruh

anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah,

terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya (22).

Adapun tujuan usaha kesehatan ibu dan anak adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu secara teratur dan

terus menerus pada waktu sakit dan sembuh pada masa aptepartum,

58

intrapartum, postpartum, dan masa menyusui serta pemeliharaan anak-anak

mulai dari lahir sampai masa prasekolah.

b. KB diberikan pada ibu-ibu atau suami-suami yang membutuhkannya.

c. Usaha KIA mengadakan Interaksi ke dalam “general health services”

(Pelayanan kesehatan menyeluruh) dan mengadakan kerja sama serta

koordinasi dengan dinas kesehatan.

d. Usaha KIA mencari dan mengumpulkan masalah-masalah mengenai ibu,

bayi, dan anak untuk dicari penyelesaiannya (22).

2.2.4.3 Prinsip Pengelolaan Program KIA

Prinsip pengelolaan program KIA adalah memantapkan dan peningkatan

jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA

diutamakan pada kegiatan Pokok:

a. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu

yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya.

b. Peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditujukan kepada

peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur-angsur.

c. Peningkatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga

kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta

penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.

d. Peningkatan pelayanan neonatal (bayi berumur kurang dari 1 bulan)

dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi-tingginya (22).

59

2.2.4.4 Program Peningkatan Status Kesehatan Ibu dan Anak

Adapun program peningkatan status kesehatan ibu dan anak adalah

sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang KIA

Proses pemberdayaan masyarakat bidang KIA ini tidak hanya proses

memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan sistem kesiagaan itu saja,

tetapi juga merupakan proses fasilitasi yang terkait dengan upaya

perubahan prilaku. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA merupakan

upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan

masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non

klinis terkait kehamilan dan persalinan. Sistem Kesiagaan merupakan

sistem tolong menolong yang dibentuk dari, dan oleh masyarakat, dalam

hal penggunaaan alat transportasi/komunikasi (telepon genggam, telepon

rumah), pendanaan pendonor darah pencatatan pemantauan dan informasi

KB.

b. Kesehatan Calon Ibu

Adapun kesehatan calon ibu dilakukan dengan :

a. Promosi Kesehatan Pranikah

b. Promosi Kesehatan Saat hamil

c. Promosi Kesehatan Persalinan

d. Promosi Kesehatan Nifas

e. Promosi Kesehatan Menyusui

Beberapa program KIA menurut Madya adalah sebagai berikut :

60

1. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan

standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan

Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis,

pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan

khusus, serta intervensi umum dan khusus (sesuai resiko yang ditemukan

dalam pemeriksaan).

Dalam penerapannya terdiri atas:

a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan dengan alat timbangan dan

mikrotois.

b. Ukur tekanan darah dengan alat tensimeter.

c. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas) dengan meteran.

d. Ukur tinggi fundus uteri.

e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin dengan alat steteskop.

f. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid

(TT) bila diperlukan dengan alat form skrining.

g. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.

h. Test laboratorium (rutin dan khusus).

i. Tatalaksana kasus.

j. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

61

Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4

kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan

yang dianjurkan sebagai berikut :

a. Minimal 1 kali pada triwulan pertama.

b. Minimal 1 kali pada triwulan kedua.

c. Minimal 2 kali pada triwulan ketiga.

Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin

perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan

dan penanganan komplikasi. Tenaga kesehatan yang berkompeten

memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil adalah : dokter spesialis

kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

2. Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan

yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada

kenyataan di lapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan

tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Pada

prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Pencegahan infeksi.

b. Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar.

c. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang

lebih tinggi.

d. Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini.

62

e. Memberikan Injeksi Vit K1 dan salep mata pada bayi baru lahir.

Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan pertolongan

persalinan adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter dan bidan (25).

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar

pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga

kesehatan.Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan

pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dan meningkatkan cakupan KB

pasca melahirkan. Pelayanan yang diberikan adalah :

a. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu dengan alat

tensimeter, jam dan termometer.

b. Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus).

c. Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya.

d. Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan.

e. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali , pertama

segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian

kapsul Vitamin A pertama.

f. Pelayanan KB pasca salin adalah pelayanan yang diberikan kepada Ibu

yang mulai menggunakan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan

(sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan) (25).

4. Pelayanan Kesehatan Neonatus

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar

yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus

63

sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik

di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Pelaksanaan

pelayanan kesehatan neonatus :

a. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 Jam

setelah lahir.

b. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3

sampai dengan hari ke 7 setelah lahir.

c. Kunjungan Neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8

sampai dengan hari ke 28 setelah lahir (25).

2.3 Landasan Teori

Setelah diluncurkannya dana Bantuan Operasional Kesehatan, dana BOK

ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan dibeberapa daerah akan

kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan

pengendalian penyakit. Termasuk Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga,

Kabupaten Bireuen penggunaan dana BOK dan masih banyak ditemukan kendala

dan hambatan.

Dalam menganalisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga

Tahun 2018. Teori yang digunakan adalah teori keberhasilan kebijakan menurut

Edward III (1974) dalam Agustino (15).

64

Gambar 2.4 Kerangka Teori Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun kerangka pemikiran

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga

Komunikasi 1. Kejelasan dan konsistensi kebijakan 2. Penyaluran (transmisi) tujuan dan sasaran kebijakan pada kelompok sasaran

INPUT Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Sumber daya 1. Kompetensi

implementor 2. Ketepatan alokasi

anggaran 3. Pendapatan yang

cukup untuk pengeluaran

4. Instrumen kebijakan (pedoman, peraturan pelaksana)

Struktur Birokrasi

Disposisi 1. Watak, sikap dan karakter implementor Insentif

Informan Pertama (Bendahara BOK) Kebijakan:

1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi

Informan Ketiga (Bidan Desa) Kebijakan :


Informan Kedua (Koordinator KIA) Kebijakan :


Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

65

Implementasi Bantuan Operasional Kesehtan :


2.4. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah alur penelitian yang memperlihatkan variabel-

variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel independen (X) dalam

penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasidan

variabel (Y) adalahUpaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak:

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.6. Kerangka Konsep

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara. Hipotesis sebagai pernyataan

antar pernyataan tentative antar satu variabel, dua variabel atau lebih. Hipotesis

dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Setiap melakukan hipotesis yang

disimbolkan H (26).

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat hubungan Komunikasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga

Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan

Anak

66

2. Terdapat hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



3. Terdapat hubungan Disposisi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan


4. Terdapat hubungan Struktur Birokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



67

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

campuran (mix methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada

penelitian kuantitatif menggunakan penelitian observational analitik dengan

rencana potong lintang (cross sectional) yaitu penelitian hanya melihat frekuensi

karekter serta indikator paparan masalah yang diteliti pada suatu populasi yang

diteliti oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif dilakukan dengan indepth interview

menggunakan wawancara yang direkam dengan tape recorder bertujuan untuk

menggali lebih dalam implementasi kebijakan BOK. Bobot penekanan antar

metode kualitatif dan kuantitatif relatif seimbang (27).

Bryman dalam Siswanto, menyodorkan sejumlah alasan dilakukannya

penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu : (28).

1. Logika Triangulasi, yaitu temuan-temuan dari satu jenis studi dapat dicek

pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis studi lain.

2. Penelitian kualitatif membantu penelitian kuantitatif

3. Penelitian kuantitatif membantu penelitian kualitatif

4. Penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk memberikan

gambaran umum

5. Struktur dan proses

68

6. Penelitian kuantitatif terutama efisien pada penelusuran ciri-cici struktural

kehidupan sosial, sementara studi kualitatif lebih kuat daripada aspek

operasional.

7. Prespektif peneliti dan prespektif subjek, penelitian kuantitatif dikemudian

oleh perhatian peneliti, sementara penelitian kualitatif mengambil prespektif

subjek sebagai titik tolak

8. Masalah kegeneralisasian, kelebihan beberapa fakta kuantitatif dapat

membantu menyederhanakan fakta ketika seringkali tidak ada kemungkinan

menggeneralisasikan.

9. Penelitian kualitatif dapat membantu interprestasi hubungan antara ubahan

variabel.

10. Hubungan antara tingkat makro dan mikro

11. Tahap dalam proses penelitian

12. Cangkokan, hal ini cenderung terjadi apabila penelitian kualitatif dilakukan

dalam desain penelitian kuasa eksperimental.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi dan

pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan

mendeskripsikan suatu masalah. Penggunaan desain penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memahami

dan mengetahui masalah apa yang menjadi hambatan.

69

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen

yang beralamat Jl. Simpang Matang Desa Sangso Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai Maret sampai dengan Mei Tahun 2018.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (28).

Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bidan di Puskesmas

Samalanga Kabupaten Bireuen sebanyak 46 Bidan KIA.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dapat didefinisikan

sebagai suatu dari bagian adalah suatu populasi yang dianggap dapat mewakili

secara keseluruhan dari sifat dan karakter dari populasi tersebut. Sampel ini

menjadi hal yang terpenting dalam suatu penelitian bidang kesehatan karena

populasi yang diperoleh dalam jumlah besar tentunya tidak mungkin diseleksi

semua menjadi sampel (28).

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari total populasi yaitu

70

seluruh bidan di Puskesmas Samalanga sebanyak 46 orang bidan KIA, sampel

diambil dengan total populasi atau sampel jenuh.

Informan Penelitian Kualitatif

Yang berperan sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti

sendiri dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Karena

peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri, kevaliditasan data tergantung

pada kesiapan peneliti di dalam turun kelapangan untuk mencari data, selain itu

penguasaan peneliti terhadap teori yang digunakan dan ketepatan memilih desain

penelitian juga mempengaruhi di dalam kevaliditasan data.

Informan terkait di dalam penelitian ini adalah 3 informan umum dan 2

informan Triangulasi.

Informan Umum yaitu :

1. Bendahara BOK

2. Bidan Koordinator KIA

3. Bidan Desa

Informan Triangulasi yaitu :

1. Ibu hamil

2. Ibu yang bayi

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang penulis

pergunakan dalam penelitian yaitu :

71

a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan

berhadapan langsung dengan responden.

b. Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang

relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup yang

diajukan. Dalam daftar pertanyaan tersebut telah ditentukan alternatif

jawaban.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari catatan-catatan

atau dokumen dari bantuan staf di Puskesmas Samalanga Kecamatan

Samalanga Kabupaten Bireuen.

3. Data Tersier

Penelitian dilakukan melalui penelaahan buku-buku/ referensi, jurnal

ilmiah, yang berguna secara teoritis, peraturan perundang-undangan,

peraturan pemerintah dan dokumen-dokumen.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan pengisian

lembar checklist dengan studi dokumentasi berupa data deskriptif seperti

profil Puskesmas dan catatan rekam medik.

2. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai secara

mendalam kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Kegiatan wawancara tersebut direkam menggunakan alat perekam.

72

3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu

benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah

kuesioner yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak

diukur, maka perlu diuji dengan korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item

(pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut. Bila semua pertanyaan

itu mempunyai korelasi yang bermakna (construct validity). Apabila

kuesioner tersebut telah memiliki validitas konstruk, berarti semua item

(pertanyaan) yang ada di dalam kuesioner tersebut mengukur konsep yang

kita ukur. Pengujian validitas konstruk dengan SPSS adalah menggunakan

korelasi, instrumen valid apabila nilai korelasi (pearson correlation)

adalah positif dan nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] ≤ taraf

signifikan (α) sebesar 0,05 (29). Uji validitas dilakukan kepada 30

responden dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas

No. Instrumen Pertanyaan Nilai Signifikan Keterangan Variabel Komunikasi

1. Pertanyaan Komunikasi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Komunikasi 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Komunikasi 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Komunikasi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Komunikasi 5 0,000 Valid

Variabel Sumber Daya 1. Pertanyaan Sumber Daya 1 0,001 Valid 2. Pertanyaan Sumber Daya 2 0,016 Valid 3. Pertanyaan Sumber Daya 3 0,012 Valid 4. Pertanyaan Sumber Daya 4 0,016 Valid 5. Pertanyaan Sumber Daya 5 0,005 Valid

73

Variabel Disposisi 1. Pertanyaan Disposisi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Disposisi 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Disposisi 3 0,048 Valid 4. Pertanyaan Disposisi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Disposisi 5 0,000 Valid

Variabel Struktur Birokrasi 1. Pertanyaan Struktur Birokrasi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Struktur Birokrasi 2 0,014 Valid 3. Pertanyaan Struktur Birokrasi 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Struktur Birokrasi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Struktur Birokrasi 5 0,000 Valid

Variabel Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 5 0,000 Valid

2. Uji Reliabilitas

Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur untuk gejala-gejala sosial

(non fisik) harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Untuk itu, sebelum

digunakan untuk penelitian harus dites (diuji coba) sekurang-kurangnya

dua kali. Uji coba tersebut kemudian diuji dengan tes menggunakan

rumus korelasi pearson (Pearson Correlation). Perhitungan reliabilitas

harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memiliki

validitas. Dengan demikian harus menghitung validitas terlebih dahulu

sebelum menghitung reliabilitas (29).

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

No. Kuesioner Nilai Cronbach’s Alpha

r tabel Keterangan

1. Komunikasi 0,781 0,361 Reliabilitas 2. Sumber Daya 0,482 0,361 Reliabilitas 3. Disposisi 0,694 0,361 Reliabilitas

74

4. Struktur Birokrasi 0,829 0,361 Reliabilitas 5. Upaya Peningkatan

KIA 0,805 0,361 Reliabilitas

3.5. Variabel dan Definisi Operasional

3.5.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan

variabel terikat (dependen). Adapun yang menjadi variabel bebas (independen)

yaitu Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi (Komunikasi,

Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) yang ditandai dengan simbol x

sedangkan variabel yang terikat (dependen) yaitu (Upaya Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak) yaitu variabel yang berhubungan yang ditandai simbol y.

3.5.2. Definisi Operasional

1. Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan adalah Pelaksanaan

Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dapat dilihat

menurut Edward III antara lain adalah :

a. Komunikasi (X1) adalah Kebijakan dikomunikasikan kepada publik

melalui saluran berbagai sarana seperti sosialisasi langsung, media

massa dan media komunikasi lainnya.

b. Sumber daya (X2) adalah kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas

pendukung, keuangan, informasi dan kewenangan dalam mendukung

terlaksananya implementasi kebijakan.

c. Disposisi (X3) adalah komitmen pelaksana dalam melaksanakan

pemanfataan Bantuan Operasional Kesehatan, penempatan staf sesuai

dengan pekerjaan dan pemberian insentif dalam pelaksanaan kebijakan.

75

d. Struktur Birokrasi (X4) adalah Standart Operating Procedure (SOP)

dan pembagian tugas serta pertanggungjawabannya.

2. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang

kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu

bersalin, ibu menyusui dan balita serta anak prasekolah.

3.6 Metode Pengukuran

3.6.1 Metode Pengukuran Kualitatif

Pengukuran dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam kepada

informan dengan menggunakan pedoman wawancara.Kegiatan wawancara

mendalam tersebut direkam menggunakan alat perekam,selanjutnya hasil rekaman

tersebut dituliskan dalam bentuk verbatim.

3.6.2 Metode Pengukuran Kuantitatif

Aspek pengukuran untuk melihat, cara ukur, hasil ukur dan skala ukur.

Tabel 3.1 Aspek Pengukuran

Variabel Bebas Alat Ukur Kategori Value Skala Ukur Komunikasi Kuesioner

5 Pernyataan

Baik : 3-5 Kurang Baik : < 3

1 0

Ordinal

Sumber Daya Kuesioner 5 Pernyataan


1 0

Ordinal

Disposisi Kuesioner 5 Pernyataan

Baik : 3-5 Kurang Baik : <3

1 0

Ordinal

Struktur Birokrasi

Kuesioner 5 Pernyataan


1 0

Ordinal

Variabel Terikat Alat Ukur Kategori Value Skala UkurUpaya Peningkatan Kesehatan Ibudan Anak

Kuesioner 5 Pernyataan


1 0

Ordinal

76

3.7. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data kembali dengan

memeriksa semua lembar kuesioner apakah jawaban sudah lengkap dan benar.

Menurut Iman, data yang terkumpul diolah dengan cara komputerisasi dengan

langkah-langkah sebagai berikut : (29).

1. Collecting

Mengumpulkan data yang berasal dari kuesioner, angket maupun

observasi.

2. Checking

Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban kuesioner atau lembar

observasi dengan tujuan agar data diolah secara benar sehingga

pengolahan data memberikan hasil yang valid.

3. Coding

Pada langkah ini peneliti melakukan penelitian pemberian kode pada

variabel-variabel yang diteliti, misalnya nama responden dirubah menjadi

nomor 1,2,3,…42.

4. Entering

Data entry, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang

masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam

aplikasi SPSS.

5. Dataprocessing

Semua data yang telah di input ke dalam aplikasi komputer akan diolah

sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

77

3.8. Analisa Data

3.8.1. Analisis Data Kuantitatif

Analisa data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan

program SPSS (Statistical Product And Service Solution) dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan data yang dilakukan pada

tiap variabel dari hasil penelitian. Data yang dikumpul disajikan dalam bentuk

tabel distribusi frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau

berkorelasi. Untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara

variabel terikat di gunakan analisis chi-square, pada batas kemaknaan

perhitungan statistik p value (0,05) maka dikatakan (H0) ditolak, artinya kedua

variabel secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan (29).

3.8.2. Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan, maka

diperlukan adanya kegiatan menganalisis data. Analisis data adalah Proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar kedalam unit-unit,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

78

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain (27).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada

saatpengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam

menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono

bahwa adanya analisis data di lapangan model sebagai berikut :

1. Reduksi data (data reduction)

Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

2. Penyajian data (data display)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat

dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami

3. Verifikasi (conclusion drawing)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan

temuan baru yang selama ini belum pernah ada.

79

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Data Geografis

Puskesmas Samalanga merupakan Puskesmas yang berada di wilayah

Kecamatan Samalanga, terletak diujung barat Kota Kabupaten Bireuen, dengan

jarak 42 KM dari Kecamatan. Kecamatan Samalangaberdasarkangeorafis

berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat Malaka

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah

c. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Simpang Mamplam

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya

Luas wilayah Kecamatan Samalanga secara administrasi tercatat 183.16

km2 yang merupakan daerah tropis sebagian besar wilayahnya terdiri daerah

pegunungan dan pesisir pantai serta sebagian wilayahnya masih merupakan

daerah terpencil dan tertinggal dan jarak tempuh untuk mencapai ibu kota

Kabupaten adalah lebih kurang 40 km, serta membutuhkan waktu 1 jam

perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, sementara jarak tempuh dalam

wilayah Kecamatan untuk mencapai Ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan

Kecamatan Samalanga serta pusat-pusat pendidikan dan pusat kegiatan olah raga

Kecamatan adalah berada dalam radius 5 km Arah Timur, 3 km Arah Selatan, 5

km Arah Barat dan 6 km Arah Utara. Kecamatan Samalanga terbagi dalam 5

Kemukiman dan 46 Gampong Definitif serta 150 dusun.

80

Visi Puskesmas Samalanga adalah Menjadikan puskesmas sebagai pilihan

pertama untuk mendapatkan pelayananan kesehatan dasar yang optimal dengan

bernuansa Islami.

Misi Puskesmas Samalanga adalah :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai

dengan standar pelayanan.

2. Memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berkualitas dan

merata.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas yang

berkompetensi.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kesehatan untuk

meningkatkan derajat kesehatannya.

5. Memberikan reward kepada pegawai dan staf yang berhasil menjalankan

program.

6. Meningkatkan kerjasama antar lintas program dan sektor

81

Gambar 4.1 Peta Fasilitas Kesehatan Kec.Samalanga

82

4.2 Analisis Univariat 4.2.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan responden dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga

No. Variabel Penelitian f % 1. Pendidikan

D3 D4

41 5

89,1 10,9

Jumlah 46 100 2. Golongan

2c 2d 3a 3d

14 9 19 4

30,4 19,6 41,3 8,7

Jumlah 46 100 3. Lama Kerja

<10 tahun >10 tahun

31 15

67,4 32,6

Jumlah 46 100 4. Usia

<30 tahun >30 tahun

29 17

63,0 37,0

Jumlah 46 100 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di

Puskesmas Samalanga Tahun 2018 yang berpendidikan D3 sebanyak 41 orang

(89,1%) dan yang berpendidikan D4 sebanyak 5 orang (10,9%).

Berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di

Puskesmas Samalanga yang memiliki golongan 2c sebanyak 14 orang (30,4%),

yang memiliki golongan 2d sebanyak 9 orang (19,6%), yang memiliki golongan

3a sebanyak 19 orang (41,3%), dan yang memiliki golongan 3d sebanyak 4 orang

(8,7%).

83

Berdasarkan lamanya bekerja, dapat diketahui bahwa dari 46 responden

bidan di Puskesmas Samalanga yang bekerja selama < 10 tahun sebanyak 31

orang (67,4%) dan yang bekerja selama >10 tahun sebanyak 15 orang (32,6%).

Berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di

Puskesmas Samalanga yang berusia < 30 tahun sebanyak 29 orang (63,0%) dan

yang berusia > 30 tahun sebanyak 17 orang (37,0%).

4.2.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Independen Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jawaban responden pada

variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner KomunikasiDalam UpayaPeningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

No. Pernyataan Pilihan Jawaban

Total Ya Tidak

f % f % f % 1. Ibu diinformasikan tentang

petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

21 45,7 25 54,3 46 100

2. Ibu diinformasikan tentang besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk masing-masing program kegiatan

25 54,3 21 45,7 46 100

3. Ibu mengetahui tentang berapa capaian program yang ditetapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

21 45,7 25 54,3 46 100

4. Ibu menyampaikan saran dan masukan bila ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan

27 58,7 19 41,3 46 100

5. Ibu melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan tentang pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bantuan Operasional Kesehatan

22 47,8 24 52,2 46 100

84

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi

responden jawaban tentang komunikasi, mayoritas jawaban responden yang

menjawab Ya sebanyak 27 orang (58,7%) yaitu pada pernyataan nomor 4 dan

yang menjawab Tidak sebanyak 25 orang (54,3%) yaitu pada pernyataan nomor 1

dan 3.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Sumber Daya Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak


Total Ya Tidak

f % f % f % 1. Program kegiatan yang

dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan kompetensi Ibu

30 65,2 16 34,8 46 100

2. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mendukung dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak

30 65,2 16 34,8 46 100

3. Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan terhadap program peningkatan kesehatan ibu dan anak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

25 54,3 21 45,7 46 100

4. Ibu mempunyai tim dalam pelaksanaan program kegiatan di lapangan

28 60,9 18 39,1 46 100

5. Ibu mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak

21 45,7 25 54,3 46 100


responden jawaban tentang sumber daya, mayoritas jawaban responden yang

menjawab Ya sebanyak 30 orang (65,2%) yaitu pada pernyataan nomor 1 dan 2

85

dan yang menjawab Tidak sebanyak 25 orang (54,3%) yaitu pada pernyataan

nomor 5.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Disposisi Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak


Total Ya Tidak

f % f % f % 1. Ibu setuju bahwa dengan adanya

dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat meningkatkan capaian program kegiatan

33 71,7 13 28,3 46 100

2. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) cukup untuk mengganti transport dalam melaksanakan kegiatan di lapangan

22 47,8 24 52,2 46 100

3. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan hanya dialokasi untuk beberapa kegiatan dan tidak merata untuk semua wilayah kerja

22 47,8 24 52,2 46 100

4. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan yang ada di Puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

25 54,3 21 45,7 46 100

5. Penggunaan anggaran dari Bantuan Operasional Kesehatan dalam melakukan kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan POA kegiatan

28 60,9 18 39,1 46 100


responden jawaban tentang disposisi, mayoritas jawaban responden yang


86


dan 3.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak


Total Ya Tidak

f % f % f % 1. Ibu dalam melaksanakan kegiatan

sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

33 71,7 13 28,3 46 100

2. Ibu sudah menjalankan fungsi jabatannya dengan baik dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk program KIA

37 80,4 9 19,6 46 100

3. Uraian tugas Ibu sebagai pelaksana program yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat pendidikan ibu

21 45,7 25 54,3 46 100

4. Pembagian fungsi tugas dalam melaksanakan kegiatan di Puskesmas Samalanga terhadap Bantuan Operasional Kesehatan sudah baik

25 54,3 21 45,7 46 100

5. Hubungan antara ibu dengan pengelola keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan berjalan dengan baik

21 45,7 25 54,3 46 100


responden jawaban tentang struktur birokrasi, mayoritas jawaban responden yang



dan 5.

87

4.2.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Dependen

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jawaban responden pada

variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak


Total Ya Tidak

f % f % f % 1. Puskesmas Samalanga

mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dan informasi dengan baik dan jelas mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak

29 63,0 17 37,0 46 100

2. Program Kesehatan Ibu dan Anak yang telah dilaksanakan di Puskesmas Samalanga dan berjalan dengan baik

28 60,9 18 39,1 46 100

3. Jumlah tenaga petugas pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga sudah memadai untuk menjalankan program-program

21 45,7 25 54,3 46 100

4. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan pada petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak sudah baik

22 47,8 24 52,2 46 100

5. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Samalanga sudah efektif dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

17 37,0 29 63,0 46 100


responden jawaban tentang upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, mayoritas

jawaban responden yang menjawab Ya sebanyak 29 orang (63,0%) yaitu pada

88

pernyataan nomor 1 dan yang menjawab Tidak sebanyak 29 orang (63,0%) yaitu

pada pernyataan nomor 5.

4.3 Analisis Bivariat

4.3.1 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu danAnak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Bireuen Tahun 2018 Berdasarkan hasil penelitian, hubungan komunikasi dengan upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

BireuenTahun 2018

No. Komunikasi Upaya Peningkatan KIA

Total p(Sig) Kurang Baik Baik

f % f % f % 1. Kurang Baik 23 50,0 9 19,6 32 69,6

0,016 2. Baik 4 8,7 10 21,7 14 30,4 Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0

Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara komunikasi dengan upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak sebanyak 46 responden menunjukkan bahwa

responden yang memiliki upaya kurang baik dalam peningkatan KIA sebanyak 27

orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki komunikasi baik

sebanyak 4 orang (8,7%) dan yang memiliki komunikasi kurang baik sebanyak 23

orang (50,0%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik dalam

peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden, diantaranya

yang memiliki komunikasi baik sebanyak 10 orang (21,7%) dan yang memiliki

komunikasi kurang baik sebanyak 9 orang (19,6%). Hasil uji statistik diperoleh

nilai p(sig) = 0,016.

89

4.3.2 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten BireuenTahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan sumber daya dengan upaya


Tabel 4.8 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

No. Sumber

Daya

Upaya Peningkatan KIA Total

p(Sig) Kurang Baik Baik f % f % f %

1. Kurang Baik 22 47,8 4 8,7 26 56,5 0,000 2. Baik 5 10,9 15 32,6 20 43,5

Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0

Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara sumber daya dengan upaya



orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki sumber daya yang

baik sebanyak 5 orang (10,9%) dan yang memiliki komunikasi kurang baik

sebanyak 22 orang (47,8%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik

dalam peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden,

diantaranya yang memiliki sumber daya baik sebanyak 15 orang (32,6%) dan

yang memiliki sumber daya kurang baik sebanyak 4 orang (8,7%). Hasil uji

statistik diperoleh nilai p(sig) = 0,000.

90

4.3.3 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan disposisi dengan upaya


Tabel 4.9 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

No. Disposisi Upaya Peningkatan KIA

Total p(Sig) Kurang Baik Baik

f % f % f % 1. Kurang Baik 23 50,0 1 2,2 24 52,2

0,000 2. Baik 4 8,7 18 39,1 22 47,8 Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0

Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara disposisi dengan upaya



orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki disposisi yang

baik sebanyak 4 orang (8,7%) dan yang memiliki disposisi kurang baik sebanyak

23 orang (50,0%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik dalam

peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden, diantaranya

yang memiliki disposisi baik sebanyak 18 orang (39,1%) dan yang memiliki

disposisi kurang baik sebanyak 1 orang (2,2%). Hasil uji statistik diperoleh nilai

p(sig) = 0,000.

91

4.3.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan struktur birokrasi dengan upaya


Tabel 4.10 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Bireuen Tahun 2018

No. Struktur Birokrasi

Upaya Peningkatan KIA Total

p(Sig) Kurang Baik Baik f % f % f %

1. Kurang Baik 19 41,3 5 10,9 24 52,2 0,008 2. Baik 8 17,4 14 30,4 22 47,8

Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0

Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara struktur birokrasi dengan upaya



orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memilikistruktur birokrasi

yang baik sebanyak 8 orang (17,4%) dan yang memiliki struktur birokrasi kurang

baik sebanyak 19 orang (41,3%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik

dalam peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden,

diantaranya yang memiliki struktur birokrasi baik sebanyak 14 orang (30,4%) dan

yang memiliki struktur birokrasi kurang baik sebanyak 5 orang (10,9%). Hasil uji

statistik diperoleh nilai p(sig) = 0,008.

92

4.4 Hasil Penelitian Kualitatif

Tabel 4.11 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah puskesmas ibu mendapatkan bantuan BOK) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu dapat” 2. Informan 2 “Iya bu” 3. Informan 3 “Benar bu”

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwapuskesmas mendapatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan

ibu dan anak yang diberikan oleh pemerintah. Hal serupa juga dikatakan oleh

informan 2 dan dan informan 3 bahwa puskesmas simalunggu.

Tabel 4.12 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu dana bantuan BOK berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu, karena dana tersebut menjadi penunjang

setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak”

2. Informan 2 “Tentu dong bu BOK memiliki hubungan yang besar terkait peningkatan kualitas masyarakat”

3. Informan 3 “Iya bu” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwadengan adanya dana BOK berpengaruh dengan meningkatnya kualitas

kesehatan masyarat khususnya ibu dan anak. Informan 2 juga mengatakan dana

BOK yang memiliki pengaruh besar dibidang peningkatan kualitas masyarakat.

Hal tersebut juga dikatakan informan 3.

93

Tabel 4.13 Matriks hasil wawancara dengan informan (Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Cara kami memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu

menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak”

2. Informan 2 “Biasa kami mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat dari tiap desa, dan biasanya pertemuan itu berupa penyuluhan”

3. Informan 3 “Dengan melakukan kegiatan BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing- masing informan

mengatakan dana BOK yang diterima pihak puskesmas diterima dan digunakan

dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat khususnya ibu dan anak.

Tabel 4.14 Matriks hasil wawancara dengan informan (Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Biasanya Kami menggunakan berbagai media, seperti

flip chart, Lcd, sebaran kertas yang bertema program dan manfaat materi yang kami berikan, sejauh ini itulah yang kami lakukan.”

2. Informan 2 “Kami biasanya memakai LCD projektor, flip chart, spanduk.”

3. Informan 3 “LCD, flipchaart, spanduk, dll” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan

mengatakan bahwa media yang digunakan pihak puskesmas saat melakukan

penyuluhan tentang kesehatan masyarakat yaitu LCD, flip chart, spanduk, dll.

94

Tabel 4.15 Matriks hasil wawancara dengan informan (Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan mayarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Faktor pendidikan, karena tidak mudah bagi kami

pihak tenaga kesehatan berkomunikasi dengan bahasa yang formal dalam tanda kutip kami harus mampu menjadi dan membaur dengan penyampaian yang setidaknya dapat dimengeti dari masyarakat yang kami berikan penyuluhan.”

2. Informan 2 “Masyarakat yang sibuk bekerja susah meluangkan waktunya untuk pertemuan, pendidikan masyarakat yang rendah serta lokasi tempuh untuk kegiatan penyuluhan.”

3. Informan 3 “Jarak lokasi penyuluhan dan daya tangkap masyarakat yang kurang menerima materi karena pendidikan yang rendah, juga waktu masyarakat yang sulit disesuaikan untuk mengkadiri pertemuan tersebut.”


bahwakesulitan yang ditemukan pada saat berkomunikasi dengan masyarakat

adalah sulitnya masyarakat memahami apa yang disampaikan karena keterbatasan

pendidikan. Informan 2 mengatakan faktor pekerjaan menjadi alasan untuk tidak

dapat menghadiri kegiatan penyuluhan atau pertemuan yang diadakan. Sedangkan

informan 3 mengatakan jarak lokasi penyuluhan menjadi faktor pemicu

masyarakat tidak dapat hadir di temapat kegiatan penyuluhan.

95

Tabel 4.16 Matriks hasil wawancara dengan informan (Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Biasanya setiap di akhir sesi pertemuan kami dengan

masyarakat, kami memberikan evaluasi lewat pertanyaan seputar yang kami sampaikan tadi dan siapa yang berani memaparkan kembali apa yang kami sampaikan secara singkat, akan kami berikan reward kepada mereka sehingga kami mengetahui seberapa paham masyarakat tentang materi kami..”

2. Informan 2 “Adanya evaluasi setiap akhir sesi.”

3. Informan 3 “Kami melakukan evaluasi di akhir pemeberian materi.”


bahwacara puskesmas mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang materi

yang disampaikan yaitu dengan melakukan evaluasi kembali dengan membagikan

reward kepada masyarakat yang dapat memaparkan kembali materi yang

disampaikan secara singkat. Hal serupa juga dikatakan informan 2 dan 3 bahwa

cara mereka mengetahui pemahaman tentang materi yang disampaikan yaitu

dengan cara evaluasi kembali kepada masyarakat.

4.17 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu, karena tempat yang nyaman mempermudah

kami tenaga kesehatan dan masyarakat untuk lebih fokus menerima materi.”

2. Informan 2 “Pasti, terkadang masyarakat suka pilih pilih tempat pettemuan, kalau jauh gak ada yang datang.”

3. Informan 3 “Penting lokasi dan tempat yang nyaman.”

96

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan

mengatakan lokasi dan tempat yang nyaman merupakan faktor penting untuk

berkomunikasi dengan masyarakat.

4.18 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Ya, termasuk.”

2. Informan 2 “Ya.”

3. Informan 3 “Benar.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan

mengatakan bahwa menyampaikan materi dan berkomunikasi dengan masyarakat

di puskesmas termasuk kegiatan BOK.

4.19 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat memerlukan rancangan program terlebih dahulu) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu saja, kita harus memiliki rancangan program

dan fokus apa yang akan kita sampaikan, sehingga setiap pertemuan sudah lebih terfokuskan kepada setiap peencanaan kita..”

2. Informan 2 “Tentu supaya pelaksanaannya lebih tersusun rapi.”

3. Informan 3 “Perlu.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwarancangan program sangat diperlukan, sehingga membuat pertemuan lebih

fokus kepada setiap perencanaan. Hal tersebut juga dikatakan informan 2 dan 3

bahwa rancangan program sangat diperlukan sebelum dilakukan pertemuan

dengan masyarakat.

97

4.20 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Untuk menjadi target kami yaitu seluruh anggota

keluarga dari ibu yang hamil maupun yang memiliki bayi dan balita, setidaknya dalam satu keluarga kami mampu mengundang dan mengajak 2 anggota keluarga.”

2. Informan 2 “Seluruh anggota keluarga dari ibu yang memiliki bayi, balita, dan anak-anak juga ibu hamil.”

3. Informan 3 “Seluruh keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu yang memiliki bayi, anak dan balita.”


mengatakan seluruh keluarga menjadi target dari penyampaian materi atau

penyuluhan agar tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya

kesehatan ibu dan anak dapat tercapai.

4.21 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu sumber daya manusia berhubungan dalam kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Pasti, karena SDM yang baik berhubungan dengan

cara penyampaian materi.” 2. Informan 2 “Tentu.”

3. Informan 3 “Iya bu.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwasumber daya manusia sangat diperlukan dengan penyampaian materi. Hal

tersebut juga dikatakan informan 2 dan informan 3.

98

4.22 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan BOK) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Seperti yang saya katakan tadi, SDM yang baik,

materi dapat diterima, sehingga masyarakat mampu melakukan dan menyadari tentang pentingnya kualitas kesehatan sehingga masyarakat mau menerapkan hidup sehat di keluarga mereka, kan tercapai tujuan kita... hehehe.”

2. Informan 2 “Kalau SDM nya baik, masyarakat lebih paham maksud tujuan kita..”

3. Informan 3 “Untuk mendorong lancarnya kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.”


bahwasumber daya manusia sangat diperlukan untuk penyampaian materi agar

mudah diterima masyarakat. Informan 2 mengatakan jika SDM baik maka

masyarakat akan lebih paham tujuan dari penyuluhan tersebut. Sedangakan

informan 3 mengatakan bahwa SDM sangat diperlukan untuk melancarkan

kegiatan BOK.

4.23 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia pada kegiatan BOK) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Saya sebagai koordinator BOK yang bekerja sama

dengan kepala puskesmas.”

2. Informan 2 “Kepala Puskesmas dan Koordinator BOK.”

3. Informan 3 “Koordinator BOK dan Kepala Puskesmas.”

99


mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam pemilihan SDM yaitu kepala

puskesmas dan koordinator BOK.

Tabel 4.24 Matriks hasil wawancara dengan informan (Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Yang kompeten di bidang kesehatan ibu dan anak dan

didukung dengan tokoh masyarakat sebagai cara kita untuk mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat.”

2. Informan 2 “Yang Kompeten.”

3. Informan 3 “Yang cerdas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.”

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 dan 2

mengatakan bahwayang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK adalah

petugas kesehatan yang kompeten. Sedangkan informan 3 mengatakan yang

menjadi komunikator dalam kegiatan BOK adalah petugas kesehatan yang cerdas

dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tabel 4.25 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini tidak.”

2. Informan 2 “Kalau saat ini tidak.”

3. Informan 3 “Tidak ada.”

100


mengatakan tidak ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan

kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4.26 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan BOK dengan baik) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu.”

2. Informan 2 “Pasti, kalau dana cukup kegiatan terlaksana dengan

baik.” 3. Informan 3 “Tentu.”


mengatakan kecukupan dana merupakan faktor penting terlaksannya kegiatan

BOK dengan baik.

Tabel 4.27 Matriks hasil wawancara dengan informan (Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang diharapkan pihak puskesmas) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Kalau menurut saya masih kurang, karena banyaknya

yang harus diatasi.”

2. Informan 2 “Tidak, masih kurang.”

3. Informan 3 “Tidak, karena masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, karena terkadang masalah insentif dari petugas kesehatan terpotong dengan biaya tranportasi dan sarana serta prasana kita untuk melakukan kegiatan BOK terkait kiesehatan ibu dan anak.


mengatakan dana BOK yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak

101

puskesmas karena banyaknya masalah kesehatan ibu dan anak yang harus diatasi.

Hal tersebut diperjelas informan 3 bahwa masalah insentif petugas terpotong

biaya transportasi, sarana dan prasana kegiatan penyulukan kesehatan ibu dan

anak.

Tabel 4.28 Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK puskesmas ibu) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan BOK,

petugas kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas masyarakat, sejauh ini seperti itu.”

2. Informan 2 “Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan BOK

tersebut.”

3. Informan 3 “Pelaksana Kegiatan BOK.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwayang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK adalah petugas

kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas

masyarakat. Informan 2 mengatakan yang berhak menerima insentif dari kegiatan

BOK adalah siapa saja petugas kesehatan yang terlibat dalam hal tersebut.

Sedangkan informan 3 mengatakan yang berhak menerima insentif dari dana

BOK adalah pelaksana kegiatan BOK.

102

Tabel 4.29 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini dalam bentuk dana atau uang.”

2. Informan 2 “Berupa uang.”

3. Informan 3 “Uang.”


mengatakan dana BOK yang diterima pihak puskesmas saat ini adalah uang.

Tabel 4.30 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat sangat mempunyai peran penting) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Jika insentif sesuai, petugas diberikan reward yang

sepantasnya, maka petugas kesehatan itu akan semakin rajin untuk mengemban tugasnya dan dampak dari semua itu tujuan kita untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak akan tercapai.”

2. Informan 2 “Insentif membuat petugas lebih bersemangat menjalankan tugasnya sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat tercapai.”

3. Informan 3 “Petugas lebih semangat dalam menjalankan tugas.”


bahwainsentif mempunyai peran penting dalam kegiatan BOK. Informan 2 dan

informan 3 mengatakan bahwa insentif membuat petugas kesehatan semakin

semangat dalam menjalankan kegiatan BOK.

103

Tabel 4.31 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sudah.”

2. Informan 2 “Sudah.”



mengatakan struktur birokrsi di puskesmas sudah memiliki dasar yang kuat dalam

hal kegiatan BOK.

Tabel 4.32 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Peran puskesmas adalah induk dari pemecah masalah

kesehatan yang dipercaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.”

2. Informan 2 “Sebagai pelaksana.”

3. Informan 3 “Sebagai koordinator dari penyelenggaran kegiatan

BOK.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan

bahwafungsi dan peran puskesmas sebagai induk dari pemecahan masalah

kesehatan. Informan 2 mengatakan fungsi dan peran puskesmas sebagai pelaksana

kegiatan BOK. Sedangkan informan 3 mengatakan bahwa fungsi dan peran

puskesmas dari kegiatan BOK adalah sebagai koordinator.

104

Tabel 4.33 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Dinas kesehatan sebagai koordianator puskesmas

dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.”

2. Informan 2 “Sebagai koordinator pihak puskesmas.”

3. Informan 3 “Sebagai koordinator pihak puskesmas.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan

mengatakan bahwa dinas kesehatan memiliki peran sebagai koordinator

puskesmas.

Tabel 4.34 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sudah.”

2. Informan 2 “Sesuai karena sudah terencana terlebih dahulu.”



mengatakan bahwa antar instansi dan puskesmas sudah memiliki fungsi dan peran

yang sesuai.

105

Tabel 4.35 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini tidak karena sudah ada perencanaan dari

kami terlebih dahulu.”

2. Informan 2 “Tidak ada.”

3. Informan 3 “Tidak ada.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan

mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pembagian fungsi dan peran antar

instansi dalam kegiatan BOK dalam hal untuk meningkatkan kualitas kesehatan

ibu dan anak.

Tabel 4.36 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan penyuluhan bu) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu saya pernah ikut kok.”

2. Informan 2 “Iya bu, tahu kok,, kemarin aku juga diundang.”


mengatakan bahwa mengetahui kegiatan BOK dalam hal untuk meningkatkan

kualitas kesehatan ibu dan anak dan sudah pernah mengetahuinya.

106

Tabel 4.37 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang disampaikan dapat ibu mengerti) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Jeut buk hai, kareuna mangat bak geupeugah.”

(Bisa kok bu karena enak jelasinnya)

2. Informan 2 “Jeut buk, bagah meuphom teuh.” (Bisa kok bu karena enak jelasinnya)


mengatakan bahwa mampu memahami materi penyuluhan di kegiatan BOK

dalam hal untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4.38 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan dari kegiatan tersebut) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “meunyoe loen ka loen tuepue lah buk.. kiban bahaya

watei hamil jadi leubeh hati-hati mantoeng.” (kalau saya jadi tahu lah bu kekmana bahaya

waktuhamil jadi lebih hati-hati aja) 2. Informan 2 “meunyoe loen ka loen tuepue koen buk cara tarawat

aneuk teuh ngat pertumbuhan jieh geut..dan bek bagah saket.” (kalau saya jadi tahu lah bu kekmana cara merawat anak saya supaya pertumbuhannya bagus dan gak gampang sakit)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Informan 1menjadi lebih

mengetahui bahaya saat kehamilan. Sedangkan Informan 2 mengatakan bahwa

kegiatan BOK menambah penegetahuan tentang cara merawat bayi agar tidak

mudah sakit.

107

4.5 Hasil Analisa Penelitian Kualitatif

1. Informan 1

Informan1 bependidikan D3 umur 34 tahun bekerja sehari-hari di

puskesmas Samalanga sebagai bendahara BOK. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan peneliti tentang pengaruh komunikasi implementasi BOK adalah

sebagai penunjang setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan

khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak..

Berdasarkan Cara untuk memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu

menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan

pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak

sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama dari BOK sendiri. Dalam hal

pemilihan petugas kesehatan Sumber Daya Manusia yang paling baik dalam

kegiatan penyuluhan BOK tersebut yang memiliki kriteria kompeten dalam

bidangnya.

Untuk struktur birokrasi BOK diberikan kepada puskesmas sebagai induk

dari pemecah masalah kesehatan yang dibawah wewenang dinas kesehatan

melalui berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

2. Informan 2

Informan2 bependidikan D3 kebidanan umur 40 tahun bekerja sehari-hari

di puskesmas Samalanga sebagai Koordinator KIA. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan peneliti tentang pengaruh komunikasi implementasi BOK adalah

menjadi penunjang setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan

108

khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan berbagai

macam media antara lain LCD, flip chart, spanduk, dll.

Dengan sumber daya yang baik dan kompeten informan 2 mengatakan

kegiatan BOK akan berjalan sesuai tujuan karena masyarakat mudah memahami

apa yang disampaikan petugas kesehatan. Petugas yang ikut berpartisipasi di

kegiatan BOK akan diberikan insentif sebagai hasil kerja dari petugas kesehatan

tersebut. Struktur birokrasi antara instansi dan puskesmas harus sesuai yang

dengan fungsi dan peran masing-masing.

3. Informan 3

Informan 3 bependidikan D3 umur 29 tahun bekerja sehari-hari sebagai

bidan desa. Penyuluhan yang diperoleh dari dana BOK sering dilakukan di

desanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang pengaruh

komunikasi implementasi BOK adalah sebagai menjadi penunjang setiap kegiatan

yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu

dan anak.

Dalam hal pemilihan sumber daya BOK informan 3 biasanya juga ikut

berpartisipasi sebagai komunikator kegiatan tersebut. Informan 3 mengatakan

dana yang diterima dari BOK masih kurang, hal ini dikarenakan banyaknya

keperluan yang harus dipenuhi baik sarana, prasarana dan transportasi petugas

kesehatan maupun masyarakat.

Informan 3 mengatakan bahwa struktur birokrasi yang baik sangat

diperlukan dalam kegiatan BOK ini. Oleh karena itu pembagian fungsi dan peran

dari pihak instansi dan puskesmas sangat diperlukan. Informan 3 mengatakan

109

pembagian peran dan fungsi di puskesmas Simalanga saat ini sudah berjalan

sangat baik.

116

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas

Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang

menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui

dan balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA


kehamilan dan persalinan. Pemberdayaan masyaraat dalam bidang KIA


kehamilan dan persalinan (22).

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud

dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa tenaga KIA merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan di bidang KIA (24).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Samalanga Kecamatan

Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018, dari 46 responden yang memiliki

upaya yang baik dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) sebanyak 27

orang (58,7%) , sedangkan responden yang memiliki upaya kurang baik dalam

peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) sebanyak 19 orang (41,3%). Hal ini

117

menunjukkan bahwa responden sebagai petugas kesehatan sekaligus koordinator

program masih berupaya baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan

anak (KIA).

5.1.1 Hubungan Komunikasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Komunikasi merupakan variabel pertama yang berhubungan dengan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III yang dikutip oleh

Agustino (adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Informasi mengenai

kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan

agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan

dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (15).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi dalam program

kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga masih berjalan dengan

baik, karena informasi selalu disampaikan kepada implementor. Pelaksanaan

program kesehatan ibu dan anak (KIA) seperti penyuluhan, posyandu, kunjungan

rumah terhadap ibu hamil juga dilaksanakan akan tetapi masyarakat masih ada

yang belum mengerti prosedur dan juga fasilitas yang didapatkan.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 46 responden yang

memiliki komunikasi yang baik sebanyak 14 orang (30,4%), sedangkan responden

yang memiliki komunikasi kurang baik sebanyak 32 orang (69,6%). Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki komunikasi yang kurang

118

baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,016(P < 0,05), maka terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan upaya peningkatan

kesehetan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen Tahun 2018. Komunikasi juga variabel yang paling dominan

dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) karena

memiliki nilai p-value yang lebih tinggi daripada variabel yang lain. Hal ini

sejalan dengan penelitian Duma, dimana banyaknya pembiayaan kesehatan tidak

menentukan efektivitasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) namun yang

terpenting adalah komitmen pelayanan dan kerjasama lintas program dan sektoral

yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai target MDGs

(30).

Menurut asumsi peneliti, yang menjadi penghambat terjadinya komunikasi

yang kurang baik yaitu jumlah koordinator yang kurang, jarak yang relatif jauh

dari kota ke kabupaten, pihak dinas kesehatan yang jarang turun untuk melakukan

sosialisasi ke puskesmas, informasi yang disampaikan belum seluruhnya

tersampaikan sehingga masih banyak baik dari petugas maupun masyarakat belum

memahami program bantuan operasional kesehatan dalam pelayanan kesehatan

ibu dan anak (KIA).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iswarno, dimana advokasi dan

komunikasi yang efektif dapat berhasil bila dapat berhubungan dengan pembuatan

kebijakan dan implementasinya terhadap para stakeholder primer, mitra maupun

pelaksana. Identifikasi dan analisis kepentingan stakeholders merupakan langkah

awal dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi. Hasil dari analisis stakeholder

119

ini dapat memberikan asupan untuk teknik yang akan dipilih dalam memberikan

advokasi dan komunikasi. Pemilihan bahan yang digunakan dalam melakukan

advokasi dan komunikasi juga merupakan hal yang menentukan keberhasilan

pelaksanaan advokasi dan komunikasi (31).

5.1.2 Hubungan Sumber Daya Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tentang apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting

untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya

tinggal kertas menjadi dokumen saja. Edward III mengemukakan bahwa faktor

sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik dari

sumber daya manusia, sumber daya finansial, sarana dan prasarana, peraturan/

pedoman, sasaran tujuan dan isi kebijakan. Walaupun sudah dikomunikasikan

secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik (32).

Berdasarkan sumber daya, dari 46 responden yang sumber dayanya baik

sebanyak 20 orang (43,5%), sedangkan responden yang sumber dayanya kurang

baik sebanyak 26 orang (56,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden bersumber daya kurang baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-

value 0,000(P < 0,05), maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel

120

sumber daya dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di

Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.

Telah diketahui bahwa sumber daya pengelola BOK di Puskesmas

Samalanga hanya terdapat tiga orang. Demikian juga untuk mengatasi

permasalahan tersebut sebaiknya agar ditambahkan lagi jumlah koordinator

pengelola BOK dan juga diberikan pelatihan yang dapat menunjang kompetensi

tersebut. Sumber daya keuangan tidak kalah penting dengan sumber daya

manusia. Untuk alokasi dana BOK di puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan

yang ditetapkan oleh Pengelola BOK Tingkat Dinas. Umumnya dana BOK

digunakan untuk program MDG’s khususnya KIA, gizi dan kesehatan lingkungan,

kegiatan-kegiatan terkait program KIA. Begitu juga dengan sumber daya

peralatan dan kewenangan juga perlu disesuaikan kembali agar tujuan dari

program BOK terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat

terealisasikan dengan baik.

Agustino menyatakan keberhasilan proses implementasi tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam proses

implementasi, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi juga

merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (15).

Sebagaimana dalam Wahid yang dikutip oleh Subekti, menjelaskan bahwa

titik sentral dari jalan tidaknya implementasi kebijakan terletak pada sumber daya.

121

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi

apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi

tidak akan berjalan efektif. Disamping itu, sesuai dengan pendapat Edward III,

bahwa sumber-sumber penting dalam mendukung pelaksanaan implementasi

kebijakan pemerintah antara lain staf atau SDM, anggaran, fasilitas dan

wewenang. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa sumber daya manusia,

anggaran maupun sarana dan prasarana dapat berhubungan dengan efektivitas

implementasi kebijakan (33).

5.1.3 Hubungan Disposisi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh

implementor seperti, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif (17).

Berdasarkan disposisi, dari 46 responden yang berdisposisi baik sebanyak

22 orang (47,8%), sedangkan responden yang berdisposisi kurang baik sebanyak

24 orang (52,2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden

berdisposisi kurang baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,000(P <

0,05), maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel disposisi dengan

upaya peningkatan kesehetan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga


122

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahid yang menjelaskan bahwa

disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat, demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi

yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif (34). Komitmen menurut Budi adalah salah satu faktor yang

menyebabkan konsekuensi pada implementasi suatu kebijakan. Komitmen yang

baik dari implementor merupakan dukungan terhadap implementasi. Sebaliknya

implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila implementor memiliki sikap

dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan (32).

5.1.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Struktur Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang

sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat

formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen

fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan

keputusan yang mengikuti rantai komando.

Dalam suatu program kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penting dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah program tersebut

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Salah satu

hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah antara lain kurangnya

123

koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota (32).

Berdasarkan struktur birokrasi, dari 46 responden yang memiliki struktur

birokrasi yang baik sebanyak 22 orang (47,8%) dan responden yang memiliki

struktur birokrasi kurang baik sebanyak 24 orang (52,2%). Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden memiliki struktur birokrasi yang kurang baik.

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,008(P < 0,05), maka terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel struktur birokrasi dengan upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan


Menurut Pratiwi, pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui

puskesmas hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan

RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas. Dukungan pemerintah

provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/ kota

dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui

penguatan SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan

penerapan tata kelola yang baik di tingkat kabupaten/ kota (35).

Pelaksaanaan kebijakan perlu dilakukan pembagian tanggung jawab

kegiatan masing-masing pihak. Tata laksana pemerintahan yang baik merupakan

proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintah dalam melaksanakan

kebijakan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat

menjamin pelaksanaan program kebijakan berjalan dengan tepat, namun apabila

dipatuhi dengan jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan (15).

124

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi untuk kemampuan petugas

puskesmas dalam memahami program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Diharapkan agar diadakannya pelatihan keuangan dan aplikasi untuk pengelolaan

keuangan sehingga dapat berkontribusi dalam penyusunan RKA dan POA

Tahunan (36).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, namun masih

ditemui keterbatasan. Pada penelitian ini tidak dilakukan observasi langsung

hanya dilakukan wawancara pada informan yang merupakan petugas kesehatan

sekaligus koordinator program BOK.

125

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan untuk penelitian ini yaitu :

1. Ada hubungan komunikasi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan

anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,016.

2. Ada hubungan sumber daya terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu

dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,000.

3. Ada hubungan disposisi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan

anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Bireuen Tahun 2018dengan nilai p(sig) = 0,000.

4. Ada hubungan struktur birokrasi terhadap upaya peningkatan kesehatan

ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,008.

6.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

126

1. Kepada Bidan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sumber daya

berhubungan dengan implementasi BOK. Oleh karena itu diharapkan kepada

bidan untuk mempersiapkan program dan sumber daya yang sebaik baiknya

sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dapat tercapai.

2. Kepada Puskesmas

Diharapkan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas

Samalanga lebih aktif untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu yang

memiliki bayi sehingga kualitas kesehatan ibu dan anak meningkat.

3. Kepada Institut Kesehatan Helvetia

Diharapkan hasil penelitian menjadi sumber perpustakaan untuk

penyusunan tesis selanjutnya di prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut

Kesehatan Helvetia.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi tentang

implementasi BOK terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, Selain

itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain penelitian lainnya untuk

pengembangan penelitian khususnya di bidang kesehatan.

127

DAFTAR PUSTAKA 1. Kurnia D. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

di Puskesmas Pangarsih, Ibrahim Adjie, dan Padasuka Kota Bandung. J Ilmu Adm [Internet]. 2016;Volume XII. from: http://stialanbandung.ac.id

2. Profil Puskesmas Samalanga. 2017. 3. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2015 Jakarta:

Kementerian Kesehatan RI; 2016. In. 4. Ulma PS MC. Hubungan Antara Realisasi Dana Bantuan Operasional

Kesehatan Dengan Indikator Gizi KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. J Kebijak Kesehat Indones [Internet]. 2013;vol.2. from: https://journal.ugm.ac.id

5. Siti I, Ambo S P. Studi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Andowia Kabupaten Konawe Utara. J Ilm Mhs Kesehat Masy [Internet]. 2017;vol.2. from: (ISSN 2502-731)

6. Ema M, Abubakar H I. Operasional Kesehatan (BOK) Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Besar. J Ilmu Ekon [Internet]. 2014;vol.2. from: ISSN 2302-0172

7. Andini , Aridewi , Martha IK AS. Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. urnal Manaj Kesehat Indones [Internet]. 2013; from: https://media.neliti.com

8. Siti NL MN. Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016. J Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2017;Vol.6 no.3.

9. Ayuningtyas D. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo; 2014.

10. Hamdi M. Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Pastisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia; 2014.

11. Taufiqurohman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan Jakarta. In Fisip Universitas Moestofo Beragama; 2014.

12. Darmawan SA. Administrasi Kesehatan Masyarakat Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo; 2016.

13. Gani A. KEBIJAKAN KESEHATAN (Konsep, Formulasi dan Evaluasi). 2012; from: https://dokteryoseph.com/2018/01/01/bagaimana-cara-melakukan-analisis-kebijakan-kesehatan

14. Nugroho R. Public Policy. Jakarta: PT.Gramedia; 2012. 15. Agustino L. Dasar-Dasar Kebijakan. Bandung: Alfabeta; 2016. 16. Mulyadi D. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In Bandung:

Alfabeta; 2015. 17. Suhadi RK. Perencanaan Puskesmas. Jakarta: Trans Info Media; 2015. 18. Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. Jakarta; 2015. 19. Masruroh. Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kebidanan Dilengkapi Dengan Contoh Soal. In Yogyakarta: Nuha Medika;

128

2014. 20. Purwoastuti WSE. Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kebidanan Konsep,

Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka baru press; 2015. 21. Prasetyawati EA. Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Kebidanan Holistik

(Integrasi Community Ke Family Oriented). Yogyakarta: Nuha Medika; 2011.

22. Permenkes RI. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 23. Ekarini SMB. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam

Kebidanan. Yogyakarta: Thema Publishing; 2016. 24. Teori Faktor Persepsi. 2007;9–45. from:

https://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html

25. Rakhmat J. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2011. 26. DTJ D. Metodologi Penelitian Keperawatan. Yogyakarta: Pustaka baru

press; 2016. 27. Hidayat AAA. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data

Contoh Aplikasi Studi Kasus. Jakarta: Salemba Medika; 2014. 28. Siswanto SS. Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif

Kedokteran & Kesehatan Pedoman Penyusunan Disertasi, Tesis & Skripsi Klaten. In Bossscript; 2017.

29. Muhammad I. Pemanfaatan SPSS Dalam Bidang Kesehatan. Bandung: Cita pustaka Media Perintis; 2017.

30. Duma K. Pembiayaan Kesehatan Dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kalimantan Timur. J Kebijak Kesehat Indones. 2016;

31. Iswarno dkk. Analisis Untuk Penerapan Kebijakan : Analisis Stakehoder Dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Kapahiang. J Kebijak Kesehat Indones. 2013;

32. W B. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS; 2012.

33. Subekti M. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. IJPA-The Indones J Public Adm. 2017;vol.3 no.2.

34. Wahid A. Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu. Univ Tabulako. 2014;

35. Pratiwi LN. Pratiwi LN. Prevalensi Rasio Pelayanan Kesehatan Maternal dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Era JKN/KIS di Indonesia. J Kebijak Kesehat Indones. 2014;Vol.5.

36. IR T. The Implementation Of Maternal And Child Health Program In The Era National Health Insurance In Nias Barat Regency In 2016. University Of Sumatera Utara; 2016.

129

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

(BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

(KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA

KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018

I. Identitas Responden

a. Nama :

b. Pendidikan :

c. Golongan :

d. Lama Bekerja :

e. Usia :

II. Petunjuk Pengisian

Berikan tanda checklist (√) yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini

III. Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Dalam Upaya

Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Di Puskesmas

Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018

Komunikasi

No. Pernyataan Jawaban

Ya Tidak

1. Ibu diinformasikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

2. Ibu diinformasikan tentang besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk masing-masing program kegiatan

3. Ibu mengetahui tentang berapa capaian program yang ditetapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

4. Ibu menyampaikan saran dan masukan bila ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan

5. Ibu melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan tentang pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bantuan Operasional Kesehatan

130

Sumber Daya


Ya Tidak

1. Program kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan kompetensi Ibu

2. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mendukung dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak

3. Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan terhadap program peningkatan kesehatan Ibu dan Anak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Ibu mempunyai Tim dalam pelaksanaan program kegiatan di lapangan

5. Ibu mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak

Disposisi


Ya Tidak

1. Ibu setuju bahwa dengan adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat meningkatkan capaian program kegiatan

2. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) cukup untuk mengganti transport dalam melaksanakan kegiatan di lapangan

3. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan hanya dialokasi untuk beberapa kegiatan dan tidak merata untuk semua wilayah kerja

4. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan yang ada di Puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. Menggunakan anggaran dari Bantuan Operasional Kesehatan dalam melakukan kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan POA kegiatan

131

Struktur Birokrasi


Ya Tidak

1. Ibu dalam melaksanakan kegiatan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Ibu sudah menjalankan fungsi jabatannya dengan baik dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk program KIA

3. Uraian tugas Ibu sebagai pelaksana program yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat pendidikan Ibu

4. Pembagian fungsi tugas dalam melaksanakan kegiatan di Puskesmas Samalanga terhadap Bantuan Operasional Kesehatan sudah baik

5. Hubungan antara Ibu dengan pengelola keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan berjalan dengan baik

IV. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga


Ya Tidak

1. Puskesmas Samalanga mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dan informasi dengan baik dan jelas mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak

2. Program Kesehatan Ibu dan Anak yang telah dilaksanakan di Puskesmas Samalanga sudah berjalan dengan baik

3. Jumlah tenaga petugas pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga sudah memadai untuk menjalankan program-program

4. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan pada petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak sudah baik

5. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Samalanga efektif dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

132

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGKA KECAMATAN SAMALANGKA

KABUPATEN BIREUN TAHUN 2018

Identitas

1. No. Responden : 1. Umur :

2. Alamat :

3. Pekerjaan :

2. Komunikasi :

1. Apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)?

2. Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat?

3. Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas masyarakat?

4. Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat? 5. Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan masyarakat? 6. Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu

mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat? 7. Menurut ibu dalam hal menyampaikan materi untuk memulai

berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu?

8. Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK ?

9. Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat memerlukan rancangan program terlebih dahulu?

10. Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak?

3. SUMBER DAYA

1. Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas ?

2. Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam pemanfaatan BOK? 3. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia

pada kegiatan BOK?

133

4. Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ?

5. Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak?

4. Disposisi 1. Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung terlaksana

nya kegiatan BOK dengan baik? 2. Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang diharapkan

pihak puskesmas? 3. Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK

puakesmas ibu? 4. Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? 5. Apa dampak insentif dengan tercapinya kualitas masyarakat sangat

mempunyai peran penting?

5. Struktur Birokrasi 1. Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah memiliki

dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? 2. Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan

BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anakt? 3. Menurut ibu apa peran dinas kesehatan (BOK) dalam upaya peningkatan

kesehatan ibu dan anak? 4. Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal

peningkatan kesehatan ibu dan anak? 5. Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian fungsi

antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?

134

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas

No. Responden : 1 1. Nama : Fazillah 2. Alamat : Desa Namploh Manyang Kec. Samalanga 3. Pekerjaan : Bendahara BOK Puskesmas Samalanga

1. Komunikasi

Peneliti : Assalamualaikum bu Informan : Waalaikum salam warrahmatullahi wabarakatu Peneliti : Begini bu, boleh saya minta waktunya sedikit bu, saya ingin

wawancara dengan ibu ? Informan : Silahkan bu, mau tanya apa itu bu ? kebetulan waktu saya agak

sedikit luang kok ini bu Peneliti : Begini bu, saya mau tanya, Apakah puskesmas ibu mendapatkan

Bantuan Operasional Kesehatan ? Informan : Iya bu dapat Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Pengaruh bu, karena dana tersebut menjadi penunjang setiap

kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Peneliti : Selanjutnya bu, dapatkah ibu sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas masyarakat ?

Informan : Cara kami memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak

Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat ?

Informan : Biasanya Kami menggunakan berbagai media, seperti flip chart, Lcd, sebaran kertas yang bertema program dan manfaat materi yang kami berikan, sejauh ini itulah yang kami lakukan.

Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan mayarakat ?

Informan : Faktor pendidikan, karena tidak mudah bagi kami pihak tenaga kesehatan berkomunikasi dengan bahasa yang formal dalam tanda kutip kami harus mampu menjadi dan membaur dengan penyampaian yang setidaknya dapat dimengeti dari masyarakat yang kami berikan penyuluhan.

135

Peneliti : Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat ?

Informan : Biasanya setiap di akhir sesi pertemuan kami dengan masyarakat, kami memberikan evaluasi lewat pertanyaan seputar yang kami sampaikan tadi dan siapa yang berani memaparkan kembali apa yang kami sampaikan secara singkat, akan kami berikan reward kepada mereka sehingga kami mengetahui seberapa paham masyarakat tentang materi kami.

Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?

Informan : Tentu, karena tempat yang nyaman mempermudah kami tenaga kesehatan dan masyarakat untuk lebih fokus menerima materi.

Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?

Informan : Ya, termasuk Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat

memerlukan rancangan program terlebih dahulu ? Informan : Tentu saja, kita harus memiliki rancangan program dan fokus apa

yang akan kita sampaikan, sehingga setiap pertemuan sudah lebih terfokuskan kepada setiap peencanaan kita.

Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak?

Informan : Untuk menjadi target kami yaitu seluruh anggota keluarga dari ibu yang hamil maupun yang memiliki bayi dan balita, setidaknya dalam satu keluarga kami mampu mengundang dan mengajak 2 anggota keluarga.

2 Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam

kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Pasti, karena SDM yang baik berpengaruh dengan cara

penyampaian materi. Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan

BOK ? Informan : Seperti yang saya katakan tadi, SDM yang baik, materi dapat

diterima, sehingga masyarakat mampu melakukan dan menyadari tentang pentingnya kualitas kesehatan sehingga masyarakat mau menerapkan hidup sehat di keluarga mereka, kan tercapai tujuan kita... hehehe

Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia pada kegiatan BOK?

Informan : Saya sebagai koordinator BOK yang bekerja sama dengan kepala puskesmas

136

Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ?

Informan : Yang kompeten di bidang kesehatan ibu dan anak dan didukung dengan tokoh masyarakat sebagai cara kita untuk mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat.

Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ?

Informan : Sejauh ini tidak 3 Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung

terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Tentu Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang

diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Tidak, karena masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan

kita, karena terkadang masalah insentif dari petugas kesehatan terpotong dengan biaya tranportasi dan sarana serta prasana kita untuk melakukan kegiatan BOK terkait kiesehatan ibu dan anak.

Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK puskesmas ibu?

Informan : Petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan BOK, petugas kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas masyarakat, sejauh ini seperti itu.

Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat?

Informan : Sejauh ini dalam bentuk dana atau uang. Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat

sangat mempunyai peran penting? Informan : Jika insentif sesuai, petugas diberikan reward yang sepantasnya,

maka petugas kesehatan itu akan semakin rajin untuk mengemban tugasnya dan dampak dari semua itu tujuan kita untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak akan tercapai.

4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah

memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang

kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Peran puskesmas adalah induk dari pemecah masalah kesehatan

yang dipercaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Dinas kesehatan sebagai koordianator puskesmas dalam upaya

peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak

137

Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ?

Informan : Sudah Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian

fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?

Informan : Sejauh ini tidak karena sudah ada perencanaan dari kami terlebih dahulu.

Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama bu

138

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas

No. Responden : 2 1. Nama : Rosmalawati 2. Alamat : Desa Namploh Papeun Kec. Samalangga 3. Pekerjaan : Koordinator KIA Puskesmas Samalanga

1. Komunikasi Peneliti : Assalamualaikum bu, permisi bu , apa boleh saya minta waktunya

sebentar untuk wawancara ? Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu, boleh bu, mau

tanya tentang apa ya bu ? Peneliti : Begini bu. apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan ? Informan : Iya bu Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Tentu dong bu BOK memiliki pengaruh besar terkait peningkatan

kualitas masyarakat Peneliti : Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk

meningkatkan kualitas masyarakat ? Informan : Biasa kami mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat

dari tiap desa, dan biasanya pertemuan itu berupa penyuluhan Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan

masyarakat ? Informan : Kami biasanya memakai LCD projektor, flip chart, spanduk. Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan

mayarakat ? Informan : Masyarakat yang sibuk bekerja susah meluangkan waktunya

untuk pertemuan, pendidikan masyarakat yang rendah serta lokasi tempuh untuk kegiatan penyuluhan


Informan : Adanya evaluasi setiap akhir sesi Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai

berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?

Informan : Pasti , terkadang masyarakat suka pilih pilih tempat pettemuan, kalau jauh gak ada yang datang

139

Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?

Informan : Ya Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat

memerlukan rancangan program terlebih dahulu ? Informan : Tentu supaya pelaksanaannya lebih tersusun rapi Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan

BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak? Informan : Seluruh anggota keluarga dari ibu yang memiliki bayi, balita, dan

anak-anak juga ibu hamil 2. Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam

kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Tentu Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan

BOK ? Informan : Kalau SDM nya baik, masyarakat lebih paham maksud tujuan

kita. Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya

manusia pada kegiatan BOK? Informan : Kepala Puskesmas dan Koordinator BOK Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi

komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ? Informan : Yang kompeten Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam

hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Kalau saat ini tidak 3. Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung

terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Pasti, kalau dana cukup kegiatan terlaksana dengan baik Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang

diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Tidak, masih kurang Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK

puskesmas ibu? Informan : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan BOK tersebut Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Informan : Berupa uang Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat

sangat mempunyai peran penting?

140

Informan : Insentif membuat petugas lebih bersemangat menjalankan tugasnya sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat tercapai.

4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah

memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang

kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sebagai pelaksana Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Sebagai koordinator pihak puskesmas Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai

dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sesuai karena sudah terencana terlebih dahulu Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian


Informan : Tidak ada Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk

menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh


141

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas

No. Responden : 3

1 Nama : Mulyani 2 Alamat : Desa Batee Iliek Kecamatan Samalanga 3 Pekerjaan : Koordinator Bides

1. Komunikasi Peneliti : Assalamualaikum bu, permisi bu, bisa minta waktunya sebentar

bu untuk wawancara ? Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Peneliti : Apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan Operasional

Kesehatan ? Informan : Benar bu Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Berpengaruh Peneliti : Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk

meningkatkan kualitas masyarakat ? Informan : Dengan melakukan kegiatan BOK untuk meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan

masyarakat ? Informan : LCD, flipchaart, spanduk, dll Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan

mayarakat ? Informan : Jarak lokasi penyuluhan dan daya tangkap masyarakat yang

kurang menerima materi karena pendidikan yang rendah, juga waktu masyarakat yang sulit disesuaikan untuk mengkadiri pertemuan tersebut.


Informan : Kami melakukan evaluasi di akhir pemeberian materi Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai

berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?

Informan : Penting lokasi dan tempat yang nyaman Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang

dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?

Informan : Benar Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat

memerlukan rancangan program terlebih dahulu ?

142

Informan : Perlu Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan

BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak? Informan : Seluruh keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu yang memiliki

bayi, anak dan balita 2. Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam

kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Berpengaruh Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan

BOK ? Informan : Untuk mendorong lancarnya kegiatan BOK dalam hal

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya

manusia pada kegiatan BOK? Informan : Koordinator BOK dan Kepala Puskesmas Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi

komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ? Informan : Yang cerdas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam

hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Tidak ada 3. Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung

terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Pasti Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang

diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Kalau menurut saya masih kurang, karena banyaknya yang harus

diatasi Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK

puskesmas ibu? Informan : Pelaksana Kegiatan BOK Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Informan : Uang Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat

sangat mempunyai peran penting? Informan : Petugas lebih semangat dalam menjalankan tugas 4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah

memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK?

143

Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang

kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sebagai koordinator dari penyelenggaran kegiatan BOK Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya

peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Sebagai koordinator pusat dari penyelenggaran kegiatan BOK Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai

dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sudah Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian


Informan : Tidak ada Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk

menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh


144

WAWANCARA ( Ibu hamil)

1. Identitas Nama : Lenny Alamat : Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Wawancara

Peneliti : Assalamualaikum bu, bu bisa minta waktunya sebentar saya mau wawancara ibu sedikit ?

Informan : Waalaikumsalam bu, bisa bu, mau tanya apa ya bu? Peneliti : Begini bu , apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan

penyuluhan bu ? Informan : Iya bu, saya pernah ikut kok Peneliti : Oiya bu,, Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang

disampaikan dapat ibu mengerti? Informan : Bisa bu, karna enak jelasinnya Peneliti : Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan

dari kegiatan tersebut? Informan : kalau saya jadi tahu lah bu kekmana bahaya waktu hamil jadi

lebih hati-hati aja Peneliti : Kalau begitu terima kasih banyak ya bu atas waktunya .

Assalamualaikum Informan : Waalaikum salam, sama sama bu

145

WAWANCARA ( Ibu yang memiliki anak bayi)

1. Identitas Nama : Fatimah Alamat : Desa Batee Iliek Kecamatan Samalanga Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Wawancara

Peneliti : Assalamualaikum bu, bu bisa minta waktunya sebentar saya mau wawancara ibu sedikit ?

Informan : Waalaikumsalam bu, iya bu gak papa? Peneliti : Oiya bu, apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan

penyuluhan bu ? Informan : Iya bu, tahu kok,, kemarin aku juga diundang Peneliti : Oiya bu,, Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang

disampaikan dapat ibu mengerti? Informan : Bisa kok bu, karna enak jelasinnya Peneliti : Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan

dari kegiatan tersebut? Informan : kalau saya jadi tahu lah bu kekmana cara merawat anak saya

supaya pertumbuhannya bagus dan gak gampang sakit Peneliti : Kalau begitu terima kasih banyak ya bu atas waktunya .

Assalamualaikum Informan : Waalaikum salam, sama sama bu

146

147

UJI VALIDITAS

VARIABEL KOMUNIKASI

Correlations

K1 K2 K3 K4 K5 total_K

K1 Pearson Correlation 1 .745** .293 .135 .293 .616**

Sig. (2-tailed) .000 .116 .477 .116 .000

N 30 30 30 30 30 30

K2 Pearson Correlation .745** 1 .267 .302 .267 .637**

Sig. (2-tailed) .000 .154 .105 .154 .000

N 30 30 30 30 30 30

K3 Pearson Correlation .293 .267 1 .428* 1.000** .863**

Sig. (2-tailed) .116 .154 .018 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

K4 Pearson Correlation .135 .302 .428* 1 .428* .650**

Sig. (2-tailed) .477 .105 .018 .018 .000

N 30 30 30 30 30 30

K5 Pearson Correlation .293 .267 1.000** .428* 1 .863**

Sig. (2-tailed) .116 .154 .000 .018 .000

N 30 30 30 30 30 30

total_K Pearson Correlation .616** .637** .863** .650** .863** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.781 5

148

VARIABEL SUMBER DAYA

Correlations

SD1 SD2 SD3 SD4 SD5

TOTAL_SD

SD1 Pearson Correlation 1 .259 .667** .259 -.045 .566**

Sig. (2-tailed) .167 .000 .167 .812 .001

N 30 30 30 30 30 30

SD2 Pearson Correlation .259 1 .111 .630** .181 .434*

Sig. (2-tailed) .167 .559 .000 .337 .016

N 30 30 30 30 30 30

SD3 Pearson Correlation .667** .111 1 .389* -.238 .454*

Sig. (2-tailed) .000 .559 .034 .205 .012

N 30 30 30 30 30 30

SD4 Pearson Correlation .259 .630** .389* 1 -.045 .434*

Sig. (2-tailed) .167 .000 .034 .812 .016

N 30 30 30 30 30 30

SD5 Pearson Correlation -.045 .181 -.238 -.045 1 .500**

Sig. (2-tailed) .812 .337 .205 .812 .005

N 30 30 30 30 30 30

TOTAL_SD Pearson Correlation .566** .434* .454* .434* .500** 1

Sig. (2-tailed) .001 .016 .012 .016 .005

N 30 30 30 30 30 30




Cronbach's

Alpha N of Items

.482 5


N %


Excludeda 0 .0

Total 30 100.0


149

Correlations

D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL_D

D1 Pearson Correlation 1 .509** .171 .267 .408* .753**

Sig. (2-tailed) .004 .366 .154 .025 .000

N 30 30 30 30 30 30

D2 Pearson Correlation .509** 1 .196 .630** .802** .875**

Sig. (2-tailed) .004 .299 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

D3 Pearson Correlation .171 .196 1 -.131 -.105 .364*

Sig. (2-tailed) .366 .299 .491 .581 .048

N 30 30 30 30 30 30

D4 Pearson Correlation .267 .630** -.131 1 .802** .679**

Sig. (2-tailed) .154 .000 .491 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

D5 Pearson Correlation .408* .802** -.105 .802** 1 .781**

Sig. (2-tailed) .025 .000 .581 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

TOTAL_D Pearson Correlation .753** .875** .364* .679** .781** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .048 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30




N %


Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

VARIABEL DISPOSISI


Cronbach's

Alpha N of Items

.694 5

150

VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI

Correlations

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 TOTAL_SB

SB1 Pearson Correlation 1 .196 1.000** .614** .523** .880**

Sig. (2-tailed) .299 .000 .000 .003 .000

N 30 30 30 30 30 30

SB2 Pearson Correlation .196 1 .196 .149 .259 .444*

Sig. (2-tailed) .299 .299 .432 .167 .014

N 30 30 30 30 30 30

SB3 Pearson Correlation 1.000** .196 1 .614** .523** .880**

Sig. (2-tailed) .000 .299 .000 .003 .000

N 30 30 30 30 30 30

SB4 Pearson Correlation .614** .149 .614** 1 .745** .828**

Sig. (2-tailed) .000 .432 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

SB5 Pearson Correlation .523** .259 .523** .745** 1 .791**

Sig. (2-tailed) .003 .167 .003 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

TOTAL_SB Pearson Correlation .880** .444* .880** .828** .791** 1

Sig. (2-tailed) .000 .014 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30




N %


Excludeda 0 .0

Total 30 100.0



Cronbach's

Alpha N of Items

.829 5

151

VARIABEL UPAYA PENINGKATAN KIA

Correlations

KIA1 KIA2 KIA3 KIA4 KIA5 TOT_KIA

KIA1 Pearson Correlation 1 1.000** .053 .539** .429* .727**

Sig. (2-tailed) .000 .782 .002 .018 .000

N 30 30 30 30 30 30

KIA2 Pearson Correlation 1.000** 1 .053 .539** .429* .727**

Sig. (2-tailed) .000 .782 .002 .018 .000

N 30 30 30 30 30 30

KIA3 Pearson Correlation .053 .053 1 .404* .537** .608**

Sig. (2-tailed) .782 .782 .027 .002 .000

N 30 30 30 30 30 30

KIA4 Pearson Correlation .539** .539** .404* 1 .829** .872**

Sig. (2-tailed) .002 .002 .027 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

KIA5 Pearson Correlation .429* .429* .537** .829** 1 .871**

Sig. (2-tailed) .018 .018 .002 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30

TOT_KIA Pearson Correlation .727** .727** .608** .872** .871** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30


*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability


Cronbach's Alpha N of Items

.805 5


N %


Excludeda 0 .0

Total 30 100.0


152

DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK RESPONDEN

Statistics

N Valid 46

Missing 0

Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid D3 41 89.1 89.1 89.1

D4 5 10.9 10.9 100.0

Total 46 100.0 100.0

Golongan


Cumulative Percent

Valid 2C 14 30.4 30.4 30.4

2D 9 19.6 19.6 50.0

3A 19 41.3 41.3 91.3

3D 4 8.7 8.7 100.0

Total 46 100.0 100.0

Lama Kerja


Cumulative Percent

Valid <10 31 67.4 67.4 67.4

>10 15 32.6 32.6 100.0

Total 46 100.0 100.0

153

Usia


Cumulative Percent

Valid <30 29 63.0 63.0 63.0

>30 17 37.0 37.0 100.0

Total 46 100.0 100.0

154

HASIL ANALISIS BIVARIAT

VARIABEL KOMUNIKASI * UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK


Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

KAT_K * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%

KAT_KOMUNIKASI * KAT_KIA Crosstabulation

kat_kia

Total kurang baik baik

KAT_K KURANG BAIK

Count 23 9 32

% within KAT_K 71.9% 28.1% 100.0%

% of Total 50.0% 19.6% 69.6%

BAIK Count 4 10 14

% within KAT_K 28.6% 71.4% 100.0%

% of Total 8.7% 21.7% 30.4%

Total Count 27 19 46

% within KAT_K 58.7% 41.3% 100.0%

% of Total 58.7% 41.3% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-sided)

Exact Sig. (2-sided)


Pearson Chi-Square 7.533a 1 .006

Continuity Correctionb 5.853 1 .016

Likelihood Ratio 7.595 1 .006

Fisher's Exact Test .009 .008

Linear-by-Linear Association

7.369 1 .007

N of Valid Cases 46

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.78.

b. Computed only for a 2x2 table

155

Risk Estimate

Value

95% Confidence Interval

Lower Upper

Odds Ratio for KAT_K (KURANG BAIK / BAIK)

6.389 1.588 25.708

For cohort kat_kia = kurang baik

2.516 1.069 5.922

For cohort kat_kia = baik .394 .207 .751

N of Valid Cases 46

VARIABEL SUMBER DAYA * UPAYA PENINGKATAN KIA


Cases

Valid Missing Total


KAT_SD * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%

KAT_SUMBER_DAYA * KAT_KIA Crosstabulation

kat_kia


KAT_SD KURANG BAIK

Count 22 4 26

% within KAT_SD 84.6% 15.4% 100.0%

% of Total 47.8% 8.7% 56.5%

BAIK Count 5 15 20

% within KAT_SD 25.0% 75.0% 100.0%

% of Total 10.9% 32.6% 43.5%


% within KAT_SD 58.7% 41.3% 100.0%

% of Total 58.7% 41.3% 100.0%

156

Chi-Square Tests

Value df









16.211 1 .000

N of Valid Cases 46



Risk Estimate

Value


Lower Upper

Odds Ratio for KAT_SD (KURANG BAIK / BAIK)

16.500 3.796 71.725


3.385 1.557 7.358


N of Valid Cases 46

VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI * UPAYA PENINGKATAN KIA


Cases

Valid Missing Total


KAT_SB * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%

157

KAT_STRUKTUR_BIROKRASI * KAT_KIA Crosstabulation

kat_kia


KAT_SB KURANG BAIK

Count 19 5 24

% within KAT_SB 79.2% 20.8% 100.0%

% of Total 41.3% 10.9% 52.2%

BAIK Count 8 14 22

% within KAT_SB 36.4% 63.6% 100.0%

% of Total 17.4% 30.4% 47.8%


% within KAT_SB 58.7% 41.3% 100.0%

% of Total 58.7% 41.3% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df









8.486 1 .004

N of Valid Cases 46



Risk Estimate

Value


Lower Upper

Odds Ratio for KAT_SB (KURANG BAIK / BAIK)

6.650 1.788 24.730


2.177 1.207 3.926


N of Valid Cases 46

158

VARIABEL DISPOSISI * UPAYA PENINGKATAN KIA


Cases

Valid Missing Total


KAT_D * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%

KAT_DISPOSISI * KAT_KIA Crosstabulation

kat_kia


KAT_D KURANG BAIK

Count 23 1 24

% within KAT_D 95.8% 4.2% 100.0%

% of Total 50.0% 2.2% 52.2%

BAIK Count 4 18 22

% within KAT_D 18.2% 81.8% 100.0%

% of Total 8.7% 39.1% 47.8%


% within KAT_D 58.7% 41.3% 100.0%

% of Total 58.7% 41.3% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df









27.927 1 .000

N of Valid Cases 46



159

Risk Estimate

Value


Lower Upper

Odds Ratio for KAT_D (KURANG BAIK / BAIK)

103.500 10.624 1008.308


5.271 2.164 12.840


N of Valid Cases 46

160

161

162

163

164

165

166

167

168

DOKUMENTASI

Gambar : Wawancara dengan Bendahara BOK

Gambar : Wawancara dengan Koordinator KIA

170

Gambar : Wawancara dengan Bidan Desa

Gambar : Wawancara dengan Ibu Hamil

Documents

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL …