Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
TESIS
OLEH :
ZUHRA AFIANDA 1602011167
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN
2018
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.)
Pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi KMPK
Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia
Oleh:
ZUHRA AFIANDA
1602011167
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
MEDAN 2018
Telah diuji pada Tanggal : 12 Januari 2019 PANITIA PENGUJI Ketua : Dr. dr. Hj, Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes Anggota : 1. Jitasari Tarigan Sibero, SST., S.Pd., M.Kes 2. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, P.hD 3. Endang Maryanti, S.KM., M.Si
i
ii
ABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2018
ZUHRA AFIANDA
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diterapkan untuk mendukung
penyelenggaraan operasional Puskesmas bersifat promotif/preventif kepada masyarakat. Minimnya dana BOK yang diberikan Pemerintah Pusat ke Kabupaten sampai Puskesmas sehingga sering kali Puskesmas meminimalisir pembiayaan kegiatan.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu sebanyak 46 orang. Data kualitatif menggunakan 5 orang sampel. Instrumen data kuantitatif berupa kuesioner yang sudah divalidasi sedangkan data kualitatif berupa wawancara terbuka. Analisis data kuantitatif secara univariat dan bivariat sedangkan analisis data kualitatif dianalisis secara triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan komunikasi = 0,016, sumber daya = 0,000, disposisi = 0,000 dan struktur birokrasi = 0,008. Variabel Sumber Daya dan Disposisi dominan memiliki hubungan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan nilai p (sig) sebesar 0,000.
Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya hubungan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan implementasi kegiatan BOK dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Disarankan kepada bidan untuk mempersiapkan program dan sumber daya yang baik sehingga tujuan meningkatkan kualitas masyarakat dapat tercapai. Dan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Samalanga lebih aktif termasuk kader posyandu untuk memberikan informasi kesehatan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Operasional Kesehatan,
Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan
anugerah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang
berjudul “Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas
Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018”.
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.) pada Program
Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan
berbagai pihak, baik dukungan moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk
itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Dr. dr. Hj. Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes., selaku Pembina Yayasan
Helvetia Medan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dan mencurahkan waktu, perhatian, ide motivasi selama penyusunan
tesis ini.
2. Iman Muhammad, SE, S.Kom, M.M, M.Kes, selaku Ketua Yayasan Institut
Helvetia Medan.
3. Dr. H. Ismail Efendi, M.Si., selaku Rektor Institut Kesehatan Helvetia.
4. Dr. Asriwati, S.Kep., Ns., S.Pd., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia.
5. Anto, S.K.M, M.Kes, M.M selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia.
iv
6. Jitasari Tarigan Sibero, SST., S.Pd., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing II
yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam
membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
7. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, P.hD selaku penguji I yang telah
memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Endang Maryanti, S.KM., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan
masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini
9. Kepala Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
yang telah memberikan izin dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian.
10. Seluruh Dosen Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah
mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Teristimewa kepada suami tercinta dan anak-anak yang selalu memberikan
pandangan, mendukung baik moril maupun materil, mendoakan dan selalu
memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan.
Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan Hidayah-Nya atas segala
kebaikan yang telah diberikan.
Medan, Januari 2019 Penulis,
Zuhra Afianda
v
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Zuhra Afianda lahir di Samalanga, pada tanggal 31
Desember 1970. Merupakan anak ke delapan dari sepuluh bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Nyak Husin dan Cut Fatimah. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Sp. Matang Desa Matang Jareueng Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen.
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Neg. No 03 Samalanga dan lulus pada tahun 1983, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Neg. 01 Samalanga dan lulus pada tahun 1986, dan kemudian melanjutkan pendidikan sekolah SPK Depkes Banda Aceh dan lulus pada tahun 1989, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Diploma I Kebidanan Almuslim Bireuen dan lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma III Kebidanan dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan strata I Ilmu Hukum Jabal Ghafur Sigli dan lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan Program Studi S-2 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Pada penulisan Tesis ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S2 Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Medan.
vi
DAFTAR ISI Halaman
LEMBAR PENGESAHAN ABSTRACT ................................................................................................ i ABSTRAK ................................................................................................. ii KATA PENGANTAR ............................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ................................................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR ................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................... 8 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................... 9 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................ 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu ......................................... 11 2.2. Telaah Teori................................................................... 15
2.2.1 Kebijakan Publik ................................................. 15 2.2.1.1 Kebijakan Kesehatan ............................ 18 2.2.1.2 Implementasi Kebijakan ....................... 22 2.2.1.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan ..... 22 2.2.1.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan . 25 2.2.2 Bantuan Operasional Kesehatan ........................... 36 2.2.2.1 Definisi BOK ........................................... 36 2.2.2.2 Tujuan BOK ............................................ 37 2.2.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan BOK ............... 38 2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan BOK ................... 43 2.2.2.5 Indikator Keberhasilan BOK ................... 44 2.2.3 Puskesmas ........................................................... 45 2.2.3.1 Pengertian Puskesmas ......................... 45 2.2.3.2 Manajemen Puskesmas ......................... 50
2.2.3.3 Upaya Kesehatan di Puskesmas ........... 54 2.2.4 Kesehatan Ibu dan Anak ...................................... 55 2.2.4.1 Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak ...... 55 2.2.4.2 Tujuan Kesehatan Ibu dan Anak .......... 57 2.2.4.3 Prinsip Pengelolaan Program KIA ........ 58 2.2.4.4 Program Peningkatan Status KIA .......... 59
2.3. Landasan Teori ............................................................. 63 2.4. Kerangka Konsep ......................................................... 64 2.5. Hipotesis ....................................................................... 65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian .......................................................... 67
vii
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................ 68 3.2.1 Lokasi Penelitian .................................................. 68 3.2.2 Waktu Penelitian .................................................. 69
3.3. Populasi dan Sampel .................................................... 69 3.3.1 Populasi ............................................................. 69 3.3.2 Sampel ............................................................... 69
3.4. Metode Pengumpulan Data .......................................... 70 3.4.1 Jenis Data .......................................................... 70 3.4.2 Teknik Pengumpulan Data ............................... 71 3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas............................. 72
3.5. Variabel Dan Definisi Operasional .............................. 74 3.5.1 Variabel Penelitian ........................................... 74 3.5.2 Definisi Operasional ......................................... 74
3.6. Metode Pengukuran ...................................................... 75 3.6.1 Metode Pengukuran Kualitatif .......................... 75 3.6.2 Metode Pengukuran Kuantitatif ........................ 75
3.7. Metode Pengolahan Data .............................................. 76 3.8. Analisa Data ................................................................. 77 3.8.1. Analisis Data Kuantitatif .................................. 77 3.8.2. Analisis Data Kualitatif .................................... 78
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran umum Lokasi Penelitian ............................. 80 4.2. Analisis Univariat .......................................................... 82
4.2.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga ......................................... 82
4.2.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Independen .......................................................... 84
4.2.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Dependen ............................................................. 87
4.3. Analisis Bivariat ........................................................... 89 4.3.1 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ......................................................... 89 4.3.2 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018 ....................................................... 90
4.3.3 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 .......................................................... 91 4.3.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
viii
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ........................................................... 92
4.4. Hasil Penelitian Kualitatif ........................................... 93 4.5 Hasil Analisa Penelitian Kualitatif .................................. 108
BAB V PEMBAHASAN 5.1 Implementasi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ................................... 111
5.1.1 Hubungan Komunikasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 112 5.1.2 Hubungan Sumber Daya Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 114 5.1.3 Hubungan Disposisi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..... 116 5.1.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ....................................................... 117 5.2 Implikasi Hasil Penelitian ............................................. 119 5.3 Keterbatasan Penelitian ................................................. 119 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan .................................................................... 120 6.2 Saran .............................................................................. 120 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar Judul Halaman 1.1. Grafik Pencapaian PWS Tahun 2017 ...................................... 3 2.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan George C Edward III ..... 32
2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn .......................................................................................... 34
2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Miriam S Grindle ......... 35 2.4 Kerangka Teori ......................................................................... 64 2.5 Kerangka Konsep .................................................................... 64 2.6 Kerangka Pemikiran ................................................................ 65 4.1 Peta Fasilitasi Kesehatan Kecamatan Samalanga .................... 81
x
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman 3.1. Hasil Uji Validitas ........................................................................... 72 3.2. Hasil Uji Reliabilitas ....................................................................... 73 3.3. Aspek Pengukuran .......................................................................... 75 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas
Samalanga ....................................................................................... 82 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Komunikasi Dalam
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 83 4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Sumber Daya Dalam
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 84 4.4. Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Disposisi Dalam
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ................................. 85 4.5. Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner Struktur Birokrasi
Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ..................... 86 4.6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dalam Upaya
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak .............................................. 87 4.7. Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ...................................................... 88
4.8. Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ................................... 89
4.9 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ...................................................... 90
4.10 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018 .................................... 91
xi
4.11 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apakah puskesmas ibu mendapatkan bantuan BOK) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 92
4.12 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apa dana bantuan BOK berhubungan dengan peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................. 92
4.13 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Cara
memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 93
4.14 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Media
yang digunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 93
4.15 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kesulitan
yang ditemui ketika berkomunikasi dengan masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 94
4.16 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan
(Keberhasilan dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 95
4.17 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dalam penyampaian informasi) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 95
4.18 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan
(Penyampaian informasi terhadap masyarakat) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .................................................................................................. 96
4.19 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Rencana
Kegiatan) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 96
xii
4.20 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Target dalam penyampaian informasi) Tentang Komunikasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ...................................... 97
4.21 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (SDM
berhubungan dalam kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 97
4.22 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Alasan
SDM diperlukan dalam pemanfaatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .............. 98
4.23 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Pihak yang
bertanggung jawab dalam pemilihan SDM pada kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 98
4.24 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kriteria
Petugas Kesehatan yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ............................................................ 99
4.25 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Masalah
terkait pemilihan SDM) Tentang Sumber Daya Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................ 99
4.26 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (kecukupan
dana menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan BOK) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ................................................................................... 100
4.27 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Apakah
dana BOK sudah sesuai dengan yang diharapkan) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....... 100
4.28 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Yang
berhak menerima insentif dari BOK) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 101
4.29 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Bentuk
insentif yang diterima pihak puskesmas) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 102
4.30 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Dampak
insentif) Tentang Disposisi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........................................................... 102
xiii
4.31 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Struktur Birokrasi dalam puskesmas) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....................... 103
4.32 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Fungsi dan
peran puskesmas tentang kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ....... 103
4.33 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Fungsi dan
peran puskesmas tentang kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........ 104
4.34 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Peran Instansi dalam hal peningkatan kualitas KIA) Tentang Struktur
Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ........ 104 4.35 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan (Kendala
dalam pembagian fungsi instansi dalam kegiatan BOK) Tentang Struktur Birokrasi Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA ............................................................ 105
4.36 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung
Tentang Kegiatan BOK Dalam Meningkatkan Kualitas KIA .......... 105 4.37 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung
Tentang Materi Yang Disampaikan Saat Kegiatan BOK................. 106 4.38 Tabel Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung
Tentang Manfaat Yang Diperoleh Dari Kegiatan BOK ................... 106
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Judul
1 : Surat Permohonan Pengajuan Judul Tesis 2 : Surat Izin Survei Awal 3 : Surat Balasan Izin Survei Awal 4 : Surat Izin Uji Validitas dan Reliabilitas 5 : Surat Balasan Uji Validitas dan Reliabilitas 6 : Surat Izin Penelitian 7 : Surat Balasan Izin Penelitian 8 : Kuesioner Penelitian 9 : Pedoman Wawancara 10 : Hasil Wawancara Terhadap Informan 11 : Master Tabel 12 : Hasil Pengolahan Data 13 : Lembar Bimbingan Tesis Pembimbing I 14 : Lembar Bimbingan Tesis Pembimbing II 15 : Dokumentasi
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan di dalam
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2012 adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasil guna
dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah agar peran dan fungsi puskesmas sebagai
fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah
bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
bagi puskesmas. Melalui dukungan BOK yang telah diselenggarakan sejak tahun
2010, Pemerintah berupaya untuk mendukung penyelenggaraan operasional
Puskesmas sehingga semakin mendorong petugas Puskesmas melaksanakan
kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif/preventif kepada masyarakat
(1).
Namun pelaksanaan Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
masih banyak terjadi permasalahan. Seperti penelitian pada Puskesmas Samalanga
Kabupaten Bireuen masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) tersebut. Hasil dari wawancara prariset dengan
2
Kepala Puskesmas Samalanga pada tanggal 6 Februari 2018 yang peneliti
dapatkan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
yang dihadapi oleh Puskesmas Samalanga dalam upaya meningkatkan kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya, masalah tersebut adalah keterbatasan dana BOK
untuk melaksanakan kegiatan di Puskesmas dan jaringannya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pada implementasinya, dana BOK masih kurang mampu
mendukung kegiatan operasional Puskesmas yang difokuskan pada upaya
promotif dan preventif karena masih minimnya dana BOK yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat ke Kabupaten sampai Puskesmas sehingga sering kali
Puskesmas meminimalisir pembiayaan kegiatan.
Berdasarkan hasil survei awal permasalahan dalam pemanfatan bantuan
operasional kesehatan (BOK) antara lain adalah:
a. Kurangnya pemahaman tentang proses memahami juknis yang baru dan tata
cara pengelolaan keuangan BOK Puskesmas sehingga terkadang menemui
kesulitan dalam pengelolaan keuangan Puskesmas.
b. Kurangnya pemahaman Puskesmas dalam memberikan kontribusi dalam
penyusunan RKA dan POA tahunan, dikarenakan adanya batasan program
prioritas untuk pelaksanaan BOK tahun 2016, sehingga ada kegiatan yang
dilaksanakan diluar program Prioritas.
c. Tidak ada pelatihan keuangan dan aplikasi untuk pengelolaan Keuangan di
Puskesmas di awal tahun berjalan, sehingga ada kebingungan dari pengelolaan
keuangan.
3
d. Kurang pemahaman pengelolaan Keuangan BOK Puskesmas dan Dinas
Kesehatan di Kabupaten Bireuen, tentang cara membuat laporan keuangan
BOK (2).
Hal tersebut juga didukung dengan temuan terdahulu survei awal
penelitian di Puskesmas Samalanga data periode Januari-Agustus 2017, angka
pencapaian cakupan kesehatan Ibu dan Anak (KIA), rata-rata belum mencapai
target.
Sumber : Puskesmas Samalanga, 2017
Gambar 1.1. Grafik Pencapian PWS Tahun 2017
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa hasil yang mendekati target
K1 dan Fe1, sedangkan pencapaian terendah pada Rujukan Resti Neonatal. Dari
hasil survey awal penelitian di Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen total
anggaran dana kesehatan BOK pada tahun 2015 sebesar Rp.22.950.000,- 2016-
sebesar Rp.22.950.000,- 2017 sebesar Rp.24.300.000,-. dari hasil survey juga
terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target dari tahun ketahun
diantaranya kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
100% 95% 100% 95% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 90%
80%71%58%
71%58%
32%9%
19%
55% 55% 55% 55% 47%35%
0%20%40%60%80%
100%120%
TARGET 2017 PENCAPAIAN
4
Seharusnya anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) ini diharapkan
dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen organisasi dan
mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat serta dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya. Bantuan
operasional kesehatan (BOK) hanya dapat dipergunakan untuk seluruh program
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Maka setelah adanya bantuan
operasional kesehatan (BOK) dapat menambah kelancaran program kerja dari
setiap puskesmas khususnya yang bersifat promotif dan preventif, karena telah
memiliki alokasi anggaran tersendiri.
Mengingat bantuan operasional kesehatan (BOK) hanyalah bantuan
pemerintah pusat yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan kesehatan
semakin kompleks, diharapkan pemerintah daerah semakin meningkatkan alokasi
dana bagi pembangunan kesehatan, khususnya operasional puskesmas dalam
rangka pelaksanaan kegiatan promotif preventif dari upaya kesehatan masyarakat.
Sumber pendanaan puskesmas juga berasal dari dana APBD, dana kapitasi JKN
serta sumber lainnya. Saat ini BOK cenderung menjadi anggaran utama untuk
operasional program promotif dan preventif kesehatan di puskesmas (3).
Pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan bermaksud
untuk mendongkrak kinerja puskesmas dan jejaringnya, Poskesdes dan Posyandu.
Dana ini diharapkan dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen
organisasi dan mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat. Beberapa
program rutin puskesmas yang senantiasa harus digalakkan adalah lokakarya
mini. Lokakarya mini ini bisa dilakukan puskesmas setiap bulan dan setiap tiga
5
bulan. Dalam lokakarya ini diharapkan puskesmas dapat mengevaluasi pelayanan
baik kuratif , promotif dan preventif yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa
kegiatan evaluasi juga bisa dimasukkan dalam lokakarya mini ini seperti, evaluasi
kinerja bidan desa oleh bidan koordinator, evaluasi kinerja kader oleh bidan desa
atau evaluasi isi dan format laporan.
Setelah diluncurkannya dana Bantuan Operasional Kesehatan, dana BOK
ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan dibeberapa daerah akan
kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan
pengendalian penyakit.Ini dikarenakan besarnya dana yang belum termanfaatkan
secara efesien. Kenyataan dilapangan tidak semulus yang direncanakan, berbagai
hambatan muncul dan ini tentu saja berimbas pada pemanfaatan BOK.
Pemanfaatan BOK yang baik untuk kegiatan preventif dan promotif akan
berdampak pada peningkatan cakupan program.
Berdasarkan Plan Of Action BOK Puskesmas Samalanga Kabupaten
Bireuen, kegiatan promotif yang bersumber dana dari BOK meliputi Pelayanan
Promosi Kesehatan kegiatannya penyuluhan kesehatan, dan kunjungan rumah,
promosi ASI eksklusif dan IMD. Pelayanan KIA dan KB kegiatannya meliputi
Penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
kegiatannya meliputi penyuluhan sanitasi lingkungan dan rumah sehat. Pelayanan
Gizi kegiatannya penyuluhan gizi seimbang. Pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit kegiatannya meliputi penyuluhan penyakit tidak menular.
Kemudian kegiatan preventif yang bersumber dana dari BOK meliputi
pelayanan promosi kesehatan kegiatannya meliputi cuci tangan pakai sabun dan
6
promkes disekolah. Pelayanan KIA dan KB kegiatannya meliputi pendataan ibu
hamil dan balita, posyandu, pemantauan resiko tinggi kehamilan, pamantauan
resiko tinggi balita, pelayanan nifas. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi
pemantauan kualitas air bersih dan air minum. Pelayanan gizi meliputi surveilans
dan pelacakan gizi kurang dan gizi buruk dan pemantauan tumbuh kembang bayi.
Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi pemberian kapsul
vitamin A, penjaringan kasus penyakit DM dan hipertensi, konseling dan
pencegahan penyakit menular (2).
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan
pembiayaan agar upaya kesehatan secara menyeluruh berjenjang dan terpadu
dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan
diantaranyadengan mewujudkan pembangunan puskesmas dan jaringan.
Puskesmas selain merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di
masyarakat, juga sebagai pusat pembangunan di masyarakat di wilayah kerjanya
yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat,
sehingga dapat mengurangi beban pembiayaan pada sisi kuratif dan rehabilitatif.
Untuk itu secara manajerial diperlukan pola kepemimpinan di Puskesmas dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Provinsi dari pasif menunggu masalah
kesehatan timbul menjadi aktif, merespons dan mengantisipasi permasalahan yang
ada. Pada bagian lain, tata kelola program dan manajemen harus terus menerus
ditingkatkan ke arah yang lebih baik, melalui sinergitas pusat dan daerah, satu
kesatuan siklus manajemen yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
7
pemantauan dan evaluasi sampai pada pertanggungjawaban serta
pengadministrasiannya.
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukanUlma Putri Septyantie
menunjukkan bahwadana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikanterhadap cakupan kunjungan neonatus
pertama(KN1) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun2012. Artinya,
semakin tinggi realisasi dana BOKmaka semakin tinggi pula cakupan KN1.Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatanterlatih (Pn) di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengahtahun 2012. Artinya, semakin tinggi
realisasi dana BOK maka semakin tinggi pula cakupan Pn.Dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikanterhadap cakupan balita ditimbang berat badannya(D/S) di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun2012. Artinya, semakin tinggi
realisasi dana BOKmaka semakin tinggi pula cakupan D/S (4).
Demikian pula penelitian dilakukan oleh Siti Indrayani, dkk yang
menunjukan bahwa perencanaan dilakukan pada awal tahun dalam mini
lokakarya. Pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu jadwal kegiatan disesuaikan
dengan jadwal di POA, target SPM. Pencatatan dan pelaporan meliputi hasil
pencapaian target kegiatan yang dilakukan, penggunaan dana, waktu pelaksanaan
serta dilengkapi bukti penggunaan dana. Namun dalam pelaksanaannya masih ada
keterlambatan programmer dalam pembuatan SPJ, serta masyarakat yang tidak
peduli dengan lingkungan dan kesehatannya (5).
8
Berdasarkan pemaparan di atas karena masih banyaknya penelitian yang
menyatakan belum optimalnya penggunaan dana BOK dan masih banyak
ditemukan kendala dan hambatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan
Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Upaya
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Hubungan Komunikasi Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di
Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
2. Bagaimana Hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di
Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
3. Bagaimana Hubungan Disposisi Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di
Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
4. Bagaimana Hubungan Struktur Birokrasi Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
9
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Hubungan Komunikasi Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
3. Untuk mengetahui Hubungan Disposisi Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
4. Untuk mengetahui Hubungan Struktur Birokrasi Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
10
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada puskesmas
dalam rangka penyusunan perencanaan BOK dan dapat mengetahui
penerapan perencanaan yang lebih efektif.
2. Bagi Dinas Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan mengenai implementasi dana Bantuan Operasional Kesehatan
sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perbaikan.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Kebijakan
Manajemen dan Pelayanan Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya pembahasan mengenai implementasi kebijakan kesehatan
dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti
selanjutnya.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dilakukan Ema Mawarni dengan
judulOperasional Kesehatan (BOK) Terhadap Pembangunan Kesehatan
Masyarakatdi Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan pemerintah melalui dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) terhadap upaya Pembangunan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan data sekunderberupa data panel yang diperoleh dari 8 puskesmas di
Kabupaten Aceh Besar (6).
Metode Analisis yang digunakan adalah uji T Paired dan uji Regresi.
Hasil analisis datamenggunakan uji T Paired menunjukkan perbedaan yang
signifikan tingkat ketercapaiaan program yang meliputi bidang Kesehatan Ibu dan
Anak, Imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, dan kesehatan lingkungan sebelum
dan sesudah adanya BOK. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa
adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen yang meliputi
cakupan kesehatan ibu dan anak sebesar 0,825, cakupan imunisasi sebesar 0,244,
cakupan perbaikan gizi masyarakat gizi sebesar 0,659 dan cakupan kesehatan
lingkungan sebesar 0,863 yang dibiayai oleh dana BOK dengan variabel dependen
(pembangunan Kesehatan).
Secara parsial menunjukkan bahwa setiap peningkatan cakupan sebesar
1% dari masing-masing variabel independen (KIA, Imunisasi, Gizi dan Kesling)
12
maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan kesehatan
di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu diharapkan kepada instansi
kesehatan dan puskesmas untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan inovatif yang
memiliki daya ungkit tinggi terhadap MDGs sehingga target dalam menurunkan
Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), kasus balita dengan
gizi buruk dan peningkatan akses air bersih segera dapat tercapai (6).
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aridewi, dkk dengan judul
Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Upaya Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah dimanfaatkan
untuk penyelenggaraan upaya promotif dan preventif termasuk peningkatan
kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus, namun kasus kematian ibu dan anak di Kabupaten Kudus
cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan
BOK dalam upaya peningkatan KIA di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan membandingkan antara Puskesmas serapan tinggi yang berhasil menekan
kasus kematian ibu dan bayi dengan Puskesmas serapan rendah dan kurang
berhasil dalam menekan kasus kematian ibu dan bayi. Pengambilan data dengan
wawancara mendalam terhadap informan utama Kepala Puskesmas serta informan
triangulasi bidan koordinator KIA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
Analisis data menggunakan metode analisis isi (7).
13
Hasil penelitian menunjukkan pada Puskesmas dengan serapan tinggi dan
berhasil menekan kasus, pemahaman tentang juknis BOK jelas, pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan laporan dan dilaksanakan secara tim, ada keterlibatan
pelaksana dalam penyusunan Plan of Action (POA) serta ada evaluasi pelaksanaan
kegiatan. Selain itu pada Puskesmas yang berhasil, pelaksana kegiatan juga
menyusun kelengkapan data pendukung sehingga pembuatan laporan tidak hanya
dibebankan kepada Tim Pengelola BOK Puskesmas. Demi keberhasilan
implementasi kebijakan pemanfaatan BOK untuk peningkatan kesehatan ibu dan
anak, perlu penerapan fungsi manajemen yang benar di Puskesmas yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (7).
Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Detty Kurnia, dengan judul
Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Di Puskesmas
Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan
Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari
pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari presentase kenaikan atau penurunan
cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi
kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar
organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, Kondisi sosial,
politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semi terstruktrur dan telaah
14
dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan triangulasi sumber dan
teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti
melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi
Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih,
Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana
secara optimal. Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik
Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana,
Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal. Di lihat dari
empat aspek tersebut, diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat
keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (1).
Penelitian terdahulu juga dilakukan Siti, dengan judul Hubungan
Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Peningkatan
Cakupan Kunjungan Antenatal K4 Di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016.
Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang
dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% dengan alokasi dana untuk kegiatan
KIA lebih dari 30% setiap tahunnya, namun tidak berbanding lurus dengan
capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan
antenatal K4 yang justru semakin tahun menunjukkan penurunan dari target yang
ditetapkan (75%) sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas
Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Banten Girang, Curug, Sawah
Luhur dan Serang Kota dengan studi kasus bersifat retrospektif dan
15
mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana
dalam mengelola program KIA, ketersediaan dana operasional untuk kegiatan
preventif dan promotif dari APBD tidak ada dan hanya mengandalkan dana BOK,
kurangnya pengawasan pencatatan pelaporan bidan, serta putusnya kontak dengan
kader (8).
2.2. Telaah Teori
Teori yang digunakn pada penelitian ini adalah teori keberhasilan
kebijakan menurut Edward III dalam Agustino antara lain:
2.2.1 Kebijakan
2.2.1.1. Kebijakan Publik
Untuk memahami secara komprehensif mengenai kebijakan kesehatan,
baik prinsip maupun praktiknya, penjelasan tentang rangkaian atau tahapan
pengembangan kebijakan diperlukan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah
suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, yang
dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa (9).
Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses
penyelenggaraan pemerintahan, di samping pelayanan publik, barang publik, dan
regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu
berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan
bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan (10).
16
Robert Eyestone mendefinsikan kebijakan publik sebagai hubungan antara
unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa
definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud
dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Ada dua karakteristik dari
kebijakan publik, yaitu :
1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya ada hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya
jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh (11).
Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah,
seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan
(militer), serta fasilitas-fasiltas umum lainnya (air bersih, listrik). Beberapa
konsep kunci yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik
sebagaimana yang dikemukan oleh Young dan quinn dalam Dumilah antara lain:
a. Kebijakan publik adalah tindakan yang kuat dan implementasikan oleh badan
pemerintah dan perwakilan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan
hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya.
b. Kebijakan publik merupakan sebuah reaksi terhadap keputusan dan masalah
dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespons masalah atau kebutuhan
konkret yang berkembang di masyarakat.
c. Merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan
publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari
17
beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan
tertentu demi kepentingan orang banyak.
d. Juga merupakan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (9).
James E, Anderson sebagaimana dikutip dalam Darmawan menyimpulkan
kategori kebijakan publik sebagai berikut :
a. Kebijakan Substansip dan Kebijakan Prosedural
Kebijakan substansip yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan di
lakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana
kebijakan substansip itudapat dijalankan.
b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan kemanfaatan pada
masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang
berupa pembatasan atau pelarangan terhadap prilaku individu atau kelompok
masyarakat. Sedangan kebijakan redistributif pendapatan merupakan
kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak diantara
berbagai kelompok dalam masyarakat.
c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik
Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber
daya komplit pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah
kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasarannya.
d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan
barang privat (privat goods)
18
Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang
atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privad goods adalah kebijakan
yang mengatur penyediaan barang pelayanan untuk pasar bebas (12).
Dari uraian diatas bahwa pengertian kebijakan publik bisa cukup luas.
Namun demikian, penulis mencoba menyimpulkan bahwa kebijakan publik
adalah suatu arahan untuk melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan
seluruh sektor atau perangkat pemerintah dan menciptakan perubahan pada
kehidupan yang terkena dampak tersebut. Membicarakan kebijakan berarti
membicarakan semua kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
(publik red), termaksud bidang kesehatan yang tidak luput dari kehidupan
masyarakat.
2.2.1.2 Kebijakan Kesehatan
Melihat berbagai pengertian mengenai kebijakan publik, definisi tersebut
dapat diaplikasikan untuk memahami pengertian kebijakan kesehatan. Kebijakan
publik bertransformasi menjadi kebijakan kesehatan ketika pedoman yang
ditetapkan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun begitu,
tidak mudah sebenarnya untuk mendefiniskan kebijakan kesehatan (12).
Kebijakan kesehatan adalah salah satu komponen sistem kesehatan yang
didefinisikan sebagai suatu jaringan keputusan untuk melakukan sesuatu yang
berpengaruh terhadap komponen-komponen sistem kesehatan lainnya. Kebijakan
kesehatan bertujuan untuk merancang program-program di masyarakat agar
mempengaruhi determinan-determinan kesehatan (13).
19
Kebijakan-kebijakan kesehatan dapat dibuat oleh siapa saja, meskipun
seringnya kebijakan kesehatan merupakan produk pemerintah yang melibatkan
pihak lain sejak proses penyusunannya. Kebijakan kesehatan menekankan pada
hal-hal yang dianggap penting di masyarakat, bertujuan jangka panjang untuk
mencapai sasaran tertentu, dan menyediakan rekomendasi praktis untuk
keputusan-keputusan penting.
Menurut Walt, merangkum pengertian-pengertian kebijakan kesehatan
melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi
aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik
pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta,
LSM dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada
kesehatan. Secara sederhana kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik
yang berlaku untuk bidang kesehatan. Urgensi kebijakan kesehatan sebagai bagian
dari kebijakan publik semakin menguat mengingat karakteristik unik yang ada
pada sektor kesehatan sebagai berikut :
a. Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang
banyak dan kepentingan masyarakat luas.
b. Consumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi
“masyarakat tenaga medis” menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola
paternalistik. Artinya masyarakat, atau dalam hal ini pasien, tidak memiliki
posisi tawar yang baik, bahkan hampir tanpa daya tawar ataupun daya pilih.
20
c. Kesehatan memiliki sifat unccertainty atau ketidakpastian kebutuhan akan
pelayanan kesehatan sama sekali tidak berkait dengan kemampuan ekonomi
rakyat.
d. Kebijakan kesehatan tidak saja terdiri dari dokumen-dokumen resmi, tetapi
juga bagaimana kebijakan itu diimplementasikan secara praktis di
masyarakat.
e. Karakteristik lain dari sektor kesehatan adalah adanya eksternalitas, yaitu
keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita oleh sebagian
masyarakat karena tindakan kelompok masyarakat lainnya (13).
Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola
pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan
penyakit, perlindungan terhadap kaum rentan, serta menilai dampak dari
lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan (13).
Karena begitu strategisnya dan pentingnya sektor kesehatan, Word Health
Organization (WHO) menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan
menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yaitu:
a. Pendekatan holistik, kesehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang
dinamis dan lengkap dari dimensi fisik mental, sosial dan spritual. Artinya,
pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak semata-mata mengandalkan
upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif,
promotif dan rehabilitatif.
b. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun
21
collective action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadikan kekuatan
pendorong dalam pengimplementasian kebijakan dan penyelesaian masalah.
c. Kebijakan pubik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk
mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan
berorientasi kepada masyarakat.
d. Ekuitas, yaitu harus terdapat distribusi yang merata dari layanan kesehatan.
Ini berarti negara wajib menjamin pelayanan kesehatan setiap warga negara
tanpa memandang status ekonomi maupun status status sosialnya karena
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan peran negara yang
paling minimal dalam melindungi warga negaranya.
e. Efisiensi, yaitu layanan kesehatan harus berorientasi proaktif dengan
mengoptimalkan biaya dan teknologi.
f. Kualitas artinya pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang
berkualitas bagi seluruh warga negara. Disamping itu dalam sektor kesehatan,
pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan setara dengan
peayanan kesehatan bertaraf internasional.
g. Self-reliant, kebijakan kesehatan yang ditetapkan sebisa mungkin dapat
memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan
di wilayah sendiri.
Kebijakan yang memihak pada kepentingan orang banyak akan
mempunyai pengaruh yang menyebabkan berubahnya prilaku seseorang.
Kebijakan tersebut bisa bersifat mengikat secara religius, psikologis, sosial atau
22
hukum. Adapun kekuatan kebijakan tergantung pada reward (manfaat) dan
punishment (sanksi) yang melekat.
2.2.1.3. Implementasi Kebijakan
2.2.1.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program,
ke proyek dan ke kegiatan.
Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen,
khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program
program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya
berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi
kebijakan tak jarang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Bahkan, jika
tak dilakukan secara hati-hati alias ceroboh, maka dalam implementasinya akan
jadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.
Menurut Nugroho sebuah kebijakan publik harus melalui proses
perencanaan hingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan
teori/konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi menjadi
23
begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuannya. Implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya (14).
Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses
menejermahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya
implementasi kebijkan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan
tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya sebagai intervensi berbagai
kepentingan (15).
Pengimplementasikan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn adalah pelaksanaan pengendalian
aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Lester dan Stewart
memandang implementasi secara luas sebagai pelaksanaan undang-undang atau
kebijakan yang melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur serta aspek teknis
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Ada dua alternatif
dalam implementasi kebijakan, mengimplementasikan dalam bentuk program atau
membuat kebijakan turunannya (9).
Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik
yang memiliki peran kedua setelah formulasi kebijakan. Implementasi sering
diartikan sebagai pelaksanaan atau pengaplikasian dari suatu kebijakan publik.
Konsep implementasi banyak disumbangkan oleh para pakar diantaranya yaitu
output dan outcomes seperti direncanakan. Tahap implementasi kebijakan pada
24
posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu
ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi
implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai
aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara
lain mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R.
Terry dalam Mulyadi antara lain sebagai berikut :
a. Men (Human Resources), dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini
tidak akan hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
b. Money (finances), dalam manejemen publik, money sangat terkait dengan
ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
c. Material (Logistik)
d. Machine (Information), manajemen publik dikelola melalui informasi yang
berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
e. Methods (legitimate), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat
penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau
sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
25
f. Market (Participation), partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula
berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlakukan dari
proses dan implementasi kebijakan publik (16).
2.2.1.3.2 Model-Model (Faktor) Implementasi Kebijakan
Banyak ahli mencoba merumuskan berbagai macam variabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Edwards mengemukakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi
kebijakan, kita memulainya dengan membuat gambaran dan pertanyaan, apa yang
menjadi syarat untuk kesuksesan implementasi kebijakan? apa tantangan utama
dalam kesuksesan sebuah implementasi kebijakan? Untuk menjawab pertanyaan
penting itu, maka Edwards menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor
dalam mengimplementasikan Kebijakan Publik, yakni : komunikasi, sumber daya,
disposisi, struktur birokrasi (16).
1. Komunikasi
Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau
pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami
dengan mudah. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Edward, komunikasi
diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada
komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat
mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan
kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai
dengan yang diharapkan.
26
Edward dalam, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara
lain dimensi Transmisi (Transmission), Kejelasan (clarity), dan Konsistensi
(consistency).
a. Dimensi transmisi (transmission)menghendaki agar kebijakan publik
disamping tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors)
kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan
pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan
kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas
sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan
sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-
masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan
untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efesien.
c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil
tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target
grup dan pihak-pihak yang berkepentingan (15).
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi yaitu :
a. Pengetahuan
Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi.
Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki
pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat
pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata (diksi) untuk
menyampaikan informasi baik verbal maupun non verbal kepada komunikan.
27
Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat
merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator
dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan.
b. Perkembangan
Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu:
1. Pertumbuhan Manusia
Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikan
menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator
menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-
masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang
diinginkan. Misalnya cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan
remaja tentu saja berbeda. Ada cara-cara tersendiri yang dapat kita sesuaikan
dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya.
2. Keterampilan menguasai bahasa
Keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat
terkait dengan pertumbuhan. Misalnya jika kita menghadapi remaja maka kita
lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau
disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian kita dapat menjalin komunikasi
dengan baik. Begitu pula dengan bayi, bayi memiliki keterampilan bahasa hanya
dengan isyarat (non verbal) seperti menangis jika sakit, haus, atau lapar.
3. Persepsi
Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau
menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan
28
persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses
pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki
padangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga
dapat menjadi penghambat untuk komunikasi.
4. Peran dan hubungan
Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung
dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan termasuk cara
menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum
menjalin hubungan dekat dengan komunikan maka akan terjadi komunikasi secara
formal.
5. Lingkungan
Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan
yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses
komunikasi.
2.Sumber Daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tentang apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting
untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya
tinggal kertas menjadi dokumen saja.
Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan
penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa sumberdaya tersebut meliputi
29
sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan
sumberdaya kewenangan.
a. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
b. Sumberdaya Anggaran
Bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan
optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan
rendah.
c. Sumberdaya Peralatan
Bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah,
dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan
dalam implentasi kebijakan.
d. Sumberdaya Kewenangan
Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu
implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (authority) yang
cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga
akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Kewenangan itu menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah
dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan (15).
30
Oleh karena itu, bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenangan
yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan
yang menjadi kewenangan.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh
implementor seperti, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor
memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif (17).
Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan,
keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan
kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan
kebijakan dapat diwujudkan“.Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif
dan efesien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang
harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan
tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang
sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat
formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen
fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan
31
keputusan yang mengikuti rantai komando. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh
Ripley dan Franklin dalam mengidentifikasikan enam karakteristik birokrasi
sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu :
a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan
publik (public affair).
b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implemntasi kebijakan
publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap
hierarkinya.
c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang
ditemukan birokrasi yang mati.
f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak
luar.
Meskipun sumber-sumber untuk implementasikan suatu kebijakan cukup
dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara
melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefesienan struktur birokrasi.
Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur
birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan
sebagainya.
Menurut Edward III terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni :
“Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Standard Operational
32
Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian
waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang
kompleks dan luas”.
Adapun hubungan diantara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 2.1. Pendekatan Implementasi kebijakan George C Edward III (Sumber: Edward III dalam Agustino, 2016)
Dari gambar 2.1 setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat
hubungan keterkaitan diantara variabel-variabel sehingga pada akhirnya memiliki
pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai contoh,
komunikasi yang baik merupakan faktor penting dalam kegiatan penyediaan
sumber daya, pemilihan birokrasi, serta menetapkan disposisi seperti apa yang
diharapkan dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan.
33
Tidak jauh berbeda dengan apa yang diajukan oleh Edward III, Donald
Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip Mulyana Dedi mengajukan enam
variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:
a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan
standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan interpretasi
yang akhirnya berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.
b. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya
non-manusia diperlukan guna mendukung implementasi kebijakan.
c. Hubungan antarorganisasi diperlukan guna mengembangkan jalinan
hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk
mendukung implementasi kebijakan.
d. Karakteristik agen pelaksana yang meliputi struktur birokrasi, norma-norma,
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu
akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya lingkungan,
yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana
kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagiimplementasi
kebijakan; karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak);
bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik
mendukung implementasi kebijakan.
f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal penting, yaitu :
1) Respon implementor terhadap kebijakan yang berimplikasi pada kemauan
untuk melaksanakan kebijakan;
34
2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan;
3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki
implementor (16).
Adapun hubungan diantara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 2.2. Pendekatan Implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Agustino, 2016)
Merilee S. Grindle sebagaimana dikutip oleh Mulyana Dedi menyatakan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar,
yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi
kebijakan (context of implementation). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa
hal, diantaranya:
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam
isi kebijakan
35
2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target groups, tentunya sebuah
kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan target groups
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah institusi/ implementor sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya (finansial maupun
kompetensi implementor) yang memadai (16).
Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan meliputi tiga
aspek yaitu:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para
aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. karakteristik institusi rejim yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
Gambar 2.3. Pendekatan Implementasi kebijakan Miriam S Grindle
Menurut Mazmanian dan Sabastier ada tiga kelompok variabel yang
memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah,
36
karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Karakteristik masalah meliputi
beberapa faktor berikut:
1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
4. cakupan perilaku yang diharapkan (16).
2.2.2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2.2.2.1. Definisi BOK
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme
tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas
nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan
kinerja puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskesdes/Polindes,
Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (3).
BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mendukung operasional Puskesmas. Pada periode Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun 2010–2014, BOK telah
banyak membantu dan sangat dirasakan manfaatnya oleh Puskesmas dan kader
kesehatan di dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya
kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat (3).
37
Pemerintah menyadari bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah yang
bersumber dari APBD dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia secara signifikan karena sebagian besar masih
dibawah dari kesepakatan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang menetapkan
anggaran kesehatan daerah sebesar 10% dari APBD. Selanjutnya di dalam
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka diupayakan modal
pembiayaan baru yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan langsung dari
Pusat ke pusat pelayanan kesehatan berbasis komunitas di tingkat Puskesmas.
Upaya pembiayaan ini diwujudkan melalui program Bantuan Operasional
Kesehatan.
2.2.2.2 Tujuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dalam petunjuk Teknis BOK 2015 tujuan Bantuan Operasional Kesehatan
adalah meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam
mencapai target kesehatan tahun 2015.
1. Tujuan Umum:
Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif
dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional
khususnya kesehatan.
2. Tujuan Khusus
a. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk
pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
38
b. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen
Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam
pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional.
c. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari
perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan
evaluasi.
Selain tujuan Bantuan operasional Kesehatan juga memiliki beberapa
sasaran yaitu:
1. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling).
2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
3. Dinas Kesehatan provinsi.
2.2.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan BOK
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan untuk
kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan
jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu
pencapaian target SPM bidang kesehatan di Kabupaten/kota guna mempercepat
pencapaian target MDGs.
Selain itu dana BOK juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
manajemen BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kegiatan
yang boleh didanai dari BOK menurut Buku Petunjuk Teknis BOK 2015, adalah
sebagai berikut :
39
1. Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi memperoleh dana dukungan manajemen BOK
yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
a. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan,
evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan Kabupaten/Kota/Puskesmas,
lintas program dan lintas sektor.
b. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.
c. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK
lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
Puskesmas dan jaringannya serta UKBM.
d. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memperoleh dana dukungan manajemen
BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
a. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan,
evaluasi) tingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan Puskesmas, lintas
program dan lintas sektor.
b. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.
c. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK
lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta
UKBM.
d. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke Provinsi.
40
e. Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Negara (Kanwil DJPBN).
f. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat (berdasarkan
undangan).
3. Puskesmas
a. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk
program kesehatan prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya
ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan.
b. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk
program kesehatan lainnya dan manajemen Puskesmas.
Rincian ruang lingkup program kesehatan dan manajemen Puskesmas
meliputi :
1. Program Kesehatan Prioritas
Program kesehatan prioritas yang terkait pencapaian MDGs diarahkan pada
pencapaian target :
a. MDG 1
Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.
b. MDG 4
Upaya menurunkan angka kematian balita.
c. MDG 5
Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan mewujudkan akses
kesehatan reproduksi bagi semua.
41
d. MDG 6
1) Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune
Deficiency Syndrome).
2) Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua
yang membutuhkan.
3) Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru
malaria dan TB.
Adapun kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
a. Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).
b. Pelayanan Gizi
c. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
d. Pelayanan kesehatan lingkungan.
Program kesehatan lainnya ruang lingkup kegiatan program bantuan
operasional kesehatan (BOK) lainnya meliputi :
a. UKM esensial di luar kegiatan prioritas MDGs berdaya ungkit tinggi antara
lain pelaksanaan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dan tindak
lanjutnya dalam UKS, kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon
pengantin, penyuluhan gizi bagi pekerja perempuan termasuk kelompok
resiko tinggi, senam nifas, pelaksanaan senam ibu hamil, pelaksanaan
pemantauan kebugaran jasmani anak sekolah, remaja dan pekerja,
pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga.
42
b. Upaya kesehatan lainnya sesuai dengan UKM pengembangan berdasarkan
Permenkes Nomor 75 tahun 2014, pelacakan kasus kematian ibu dan bayi,
autopsi verbal kematian ibu dan bayi.
c. Penyegaran/refreshing kader kesehatan.
d. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat local spesifik.
Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas
1. Dana Manajemen
a. Pembelian ATK untuk kegiatan pendukung BOK.
b. Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat
memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup
rekening bank Puskesmas.
c. Pembelian materai
d. Pengadaan/fotocopy laporan
e. Pengiriman surat/laporan dan
f. Pembelian konsumsi rapat
2. Dana Operasional di Puskesmas
a. Perjalanan dinas sampai dengan delapan jam Digunakan untuk membiayai
transport bagi : Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan, PKK, Dukun Bayi,
Guru, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama :
1) Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung.
2) Pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa.
3) Menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain
yang berkaitan dengan BOK di Kabupaten/Kota.
43
4) Kegiatan refreshing/penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan
oleh Puskesmas.
b. Perjalanan dinas lebih dari delapan jam Membiayai transport, uang harian
dan biaya akomodasi (bila diperlukan) petugas kesehatan untuk melakukan
kegiatan yang memerlukan waktu perjalanan dan penyelesaian pekerjaan
terkait kegiatan BOK.
c. Pembelian barang
1) Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
penyuluhan/pemulihan.
2) Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing.
3) Penggandaan pedoman/juklak/juknis program, media/bahan penyuluhan
pada masyarakat.
2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan BOK
Besaran alokasi dana untuk tiap Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan
SK Menteri Kesehatan, sementara alokasi dana per Puskesmas ditetapkan
berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
situasi dan kondisi antara lain :
1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Kondisi geografis
4. Kesulitan wilayah
5. Cakupan program
6. Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas dan jaringannya
44
7. Jumlah Poskesdes dan Posyandu
8. Situasi dan kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
bersangkutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dana BOK
di Puskesmas :
1. Pembukaan rekening Puskesmas
2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau POA tahunan dan
rencana penarikan dana
3. Permintaan dana
4. Pencairan dana dari bank
5. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOK
6. Pencatatan/pembukuan
2.2.2.5 Indikator Keberhasilan BOK
Untuk mengetahui keberhasilan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
di Puskesmas ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi :
1. Indikator Input, presentase Puskesmas yang menerima dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) dari SKPD.
2. Indikator Proses, presentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini.
3. Indikator Output, presentase pencapaian target SPM bidang kesehatan,
dengan indikator :
a. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.
45
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki
kompetensi kebidanan.
d. Cakupan pelayanan nifas.
e. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani.
f. Cakupan kunjungan bayi.
g. Cakupan desa UCI.
h. Cakupan pelayanan anak balita.
i. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.
j. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan
dari keluarga miskin.
k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.
l. Cakupan peserta KB aktif.
m. Cakupan desa siaga aktif.
2.2.3 Puskesmas
2.2.3.1. Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan di puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerja puskesmas tersebut (18).
Puskesmas (Health Centre) adalah suatu kesatuan organisasi fungsional
yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
46
kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha usaha
kesehatan pokok. Menyeluruh, dimana pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
secara menyeluruh yang meliputi jenjang pelayanan-pelayanan promotif,
preventif, kuratif, dan rahabilitatif. Sedangkan terpadu yaitu pelayanan mencakup
berbagai kegiatan upaya pokok (upaya pelayanan kesehatan dasar) (19).
Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di
Kecamatan-Kecamatan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaaan rumah sakit
dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggungjawab atas kesehatan rakyat.
Puksemas juga merupakan instansi pemerintah yang wajib bertanggungjawab atas
kesejahteraan dan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak setiap kecamatan,
terlebih lagi pada daerah-daerah pedalaman yang sulit untuk menjangkau wilayah
rumah sakit dikarenakan akses terhadap infra struktur desa yang masih sangat
kurang (20).
Puskesmas adalah unit pelaksananan teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di
Wilayah Kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian
Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan
kesehatan strata pertama.
Pengertian puskesmas menurut Permenkes No 75 tahun 2014 Puskesmas
yang disebut dengan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan
47
kesehatan yang menyelengarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang
memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Selain itu, puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menjadi tolak ukur dari pembangunan kesehatan. Puskesmas
memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk dapat mencapai
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung
terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan
kecamatan sehat, puskesmas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM
(Upaya kesehatan Masyarakat) tingkat pertama, dan penyelenggaraan UKP
(Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat pertama di wilayah kerjanya (18).
Adapun tujuan puskesmas itu sendiri yaitu mendukung tercapaianya
pembangunan kesehatan Nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan,
kemampuan untuk hidup yang sehat bagi orang bertempat tinggal di Wilayah
kerja Puskesmas itu, agar dapat terwujud derajat kesehatan yang merata. Berikut
wilayah kerja puskesmas yaitu :
1. Kecamatan
2. Kepadatan Penduduk
3. Luas Daerah
4. Keadaan Geografik
48
5. Infrastruktur
6. Sasaran penduduk 30.000 jiwa.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh puskesmas pusat maka didirikan
puskesmas pembantu (PusBan). Pelayanan kesehatan yang bersifat sederhana dan
berfasilitas menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas yang
ruang lingkupnya kecil, seperti 2-3 desa. Fungsi Puskesmas sebagai pusat
penggerak pembangunan yang berwawasasn kesehatan, yaitu lebih
mengutamakan pemeliaraan kesehatan dan mencegah penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
Visi dan Misi Puskesmas:
Puskesmas mempunyai visi dan misi yaitu sebagai berikut :
1. Visi Puskesmas
Terwujudnya masyarakat kecamatan yang sehat.
2. Misi Puskesmas
a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah
kerjanya.
b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat
diwilayahnya.
c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan.
d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan perorangan, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungan.
49
Puskesmas Memiliki 3 fungsi Pokok, yakni:
1. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di Wilayah Kerjanya.
Puskesmas berada di tengah-tengah masyarakat yang dengan cepat dapat
mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam kondisi daerah
kerjanya.
a. Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha wilayah kerjanya
agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
b. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelengara
setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Puskesmas berfungsi membina peran serta masyarakat di Wiliayah kerjanya
dalam meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua masyarakat.
Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan
masyarakat:
a. Memiliki kesadaran dan kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri
dan masyarakat untuk hidup sehat.
b. Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk
pembiayaan.
c. Ikut menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program
kesehatan.
d. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
50
e. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan
dalam rangka menolong dirinya sendiri.
f. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali
dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
3. Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama
Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya. Maksudnya adalah pelayanan kesehatan
diberikan kepada semua orang tanpa memandang golongan, suku, jenis
kelamin, baik sejak dalam kandungan hingga tutup usia (20).
Adapun kedudukan puskesmas sebagai sistem Nasional yang
merupakan sebagai sarana pelayanan kesehatan Nasional perorangan dan
masyarakat. Sebagai sistem kesehatan Kabupaten/kota yang bekerja sebagai unit
pelaksana teknis dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas
pembangunan kesehatan kabupaten/kota.
2.2.3.2 Manajemen Puskesmas
Manajemen puskesmas adalah serangkaian kegiatan yang bekerja secara
sistimatik untuk menghasilkan kinerja puskesmas yang efektifi efisien.
Perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan tingkat puskesmas,
pelaksanaan pengendalian, adalah rangkaian kegiatan mulai dari
pengorganisasian, penyelenggaraan, pemantauan, antara lain :
1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses penyusunan rencana Puskesmas untuk mengatasi
masalah kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas. Rencana Puskesmas
51
dibedakan atas dua macam yaitu Rencana usulan kegatan (RUK) untuk
kegiatan pada setahun mendatang dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
pada tahun berjalan. Perencanaan puskemas disusun meliputi upaya kesehatan
wajib, upaya kesehatan pilihan, dan upaya inovatif baik terkait dengan
pencapaian target maupun mutu puskesmas. Istilah RUK dan RPK
merupakan istilah umum, adapun istilah terminologi yang dipergunakan
dalam perencanaan disesuaikan dengan pedoman penganggaran di daerah
(19). Proses perencanaan Puskesmas harus disesuaikan dengan mekanisme
perencanaan yang ada baik perencanaan sektoral maupun lintas sektoral
melalui musrenbang di setiap tingkat administrasi.
a. Rencanan usulan kegiatan (RUK)
Rencanan usulan kegiatan (RUK) adalah usulan rencana kegiatan
Puskesmas yang disusun dengan memperhatikan pencapaian periode
sebelumnya, permasalahan serta rencana kegiatan kedepan dengan
mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.
b. Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)
RPK disebut juga Plant of Action (POA), rencana pelaksanaan kegiatan
disusun setelah puskesmas mendapat alokasi anggaran. Penyusunan RPK
berdasarkan RUK tahun yang lalu dengan dilakukan penyesuaian
(adjusment) terhadap target sasaran dan sumberdaya.
2. Pelaksanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan,
pemantauan serta penilaian terhadap kinerja penyelengaraan, rencana
52
tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun
rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi
masalah kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas (19).
Adapun langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai
berikut:
a. Pengorganisasian
Untuk dapat terlaksananya kegiatan Puskesmas perlu dilakukan
pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus
dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para
penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk
setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh
petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang
dimilikinya. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama
tim secara lintas sektoral.
b. Penyelenggaraan
Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya
adalah menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para
penanggung jawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada
penggorganisasian.
3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh
kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan
Puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta
53
berbagai kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan
dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Pengawasan
Pengawasan dibedakan menjadi internal dan eksternal. Pengawasan
internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung, adapun
pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan,
kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait.
b. Pertanggungjawaban
Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat
laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan
kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya
termasuk keuangan dan laporan akuntabilitas (LAKIP). Laporan
tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta
pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui forum masyarakat.
Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas ataupun
penanggungjawab program, maka Kepala Puskesmas dan
penanggungjawab program yang lama diwajibkan membuat laporan
pertanggungjawaban masa jabatannya (19).
Untuk dapat melaksanakan usaha pokok Puskesmas secara efisien, efektif
dan produktif, dan berkualitas, pimpinan puskesmas perlu menerapkan prinsip-
prinsip manajemen. Manajemen bermanfaat untuk membantu para pelaksana
program agar programnya dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Penerapan
manajemen di Puskesmas dijabarkan melalui berbagai jenis kegiatan manajemen
54
praktis seperti Micro Planning (MP) yaitu perencanaan tingkat Puskesmas yang
dilaksanakan setiap lima tahun (21).
2.2.3.3 Upaya Kesehatan di Puskesmas
Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari upaya
kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib
merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di
Indonesia, upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan
pembangunan kesehatan melalui peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), serta merupakan kesepakatan global maupun Nasional. Dalam upaya
kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas
secara terpadu yaitu azas pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan
masyarakat keterpaduan dan rujukan.
a) Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib di Puskesmas meliputi:
a. Upaya promosi kesehatan.
b. Upaya kesehatan lingkungan
c. Upaya pelayanan KIA dan KB
d. Upaya perbaikan gizi masyarakat
e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P3M)
f. Upaya pelayanan pengobatan.
b) Usaha kesehatan dan pengembangan
Upaya kesehatan dan pengembangan yang dilaksanakan di Puskesmas
adalah:
55
a. Upaya kesehatan sekolah (UKS)
b. Upaya kesehatan Olahraga
c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat (PKM/Perkesmas)
d. Usaha kesehatan kerja
e. Upaya kesehatan gigi dan mulut.
f. Usaha kesehatan jiwa
g. Usaha kesehatan mata
h. Usaha kesehatan usia anjut (Lansia)
i. Upaya pembinaan pengobatan tradisonal (Batra) (21).
2.2.4 Kesehatan Ibu dan Anak
2.2.4.1 Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak
Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang
menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui
dan balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA
masyarakat dalam upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait
kehamilan dan persalinan. Pemberdayaan masyaraat dalam bidang KIA dalam
upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait kehamilan dan
persalinan (22).
Upaya kesehatan Ibu dan Anak melayani pemeriksaan kesehatan ibu, bayi,
dan anak sampai dengan umur 5 tahun. Di Indonesia, diperkirakan jumlah ibu
yang menyusui dan yang hamil berjumlah kurang lebih 7%, dan anak berumur 0-5
tahun kurang lebih sebanyak 18%. Jadi, jumlah yang harus dilayani oleh dinas
kesehatan ibu dan anak kurang lebih sebesar 25% dari keseluruhan penduduk
56
Indonesia. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak yang bergerak dalam pendidikan
kesehatan dan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan penting sekali
untuk meningkatkan kesehatan umum bagi masyarakat (23).
Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud
dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa tenaga KIA merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan di bidang KIA (24).
Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan
jangkauan serta mutu pelayannan KIA secara efektif dan efisien. Pemantauan
pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil.
b. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
c. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar.
d. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar.
e. Peningkatan deteksi dini faktor resiko dan komplikasi kebidanan dan
neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat.
f. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara
adekuat dan pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan.
g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar.
h. Peningkatan pelayanan KB sesuai standart (19).
57
2.2.4.2 Tujuan Kesehatan Ibu dan Anak
Tujuan program kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya
kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi
ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
(NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses
tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas
manusia secara seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus program KIA adalah :
a. Meningkatkan kemampuan ibu (pengetahuan ibu, sikap dan prilaku), dalam
mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi
tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, penguyuban 10
keluarga, posyandu dan sebagainya.
b. Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara
mandiri didalam lingkungan keluarga, panguyuban 10 keluarga, posyandu dan
karang balita serta di sekolah taman kanak-kanak atau TK.
c. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu
bersalin, dan ibu meneteki, bayi dan anak balita.
d. Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat keluarga dan seluruh
anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah,
terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya (22).
Adapun tujuan usaha kesehatan ibu dan anak adalah sebagai berikut:
a. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu secara teratur dan
terus menerus pada waktu sakit dan sembuh pada masa aptepartum,
58
intrapartum, postpartum, dan masa menyusui serta pemeliharaan anak-anak
mulai dari lahir sampai masa prasekolah.
b. KB diberikan pada ibu-ibu atau suami-suami yang membutuhkannya.
c. Usaha KIA mengadakan Interaksi ke dalam “general health services”
(Pelayanan kesehatan menyeluruh) dan mengadakan kerja sama serta
koordinasi dengan dinas kesehatan.
d. Usaha KIA mencari dan mengumpulkan masalah-masalah mengenai ibu,
bayi, dan anak untuk dicari penyelesaiannya (22).
2.2.4.3 Prinsip Pengelolaan Program KIA
Prinsip pengelolaan program KIA adalah memantapkan dan peningkatan
jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA
diutamakan pada kegiatan Pokok:
a. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu
yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya.
b. Peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditujukan kepada
peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur-angsur.
c. Peningkatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga
kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta
penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.
d. Peningkatan pelayanan neonatal (bayi berumur kurang dari 1 bulan)
dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi-tingginya (22).
59
2.2.4.4 Program Peningkatan Status Kesehatan Ibu dan Anak
Adapun program peningkatan status kesehatan ibu dan anak adalah
sebagai berikut :
a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang KIA
Proses pemberdayaan masyarakat bidang KIA ini tidak hanya proses
memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan sistem kesiagaan itu saja,
tetapi juga merupakan proses fasilitasi yang terkait dengan upaya
perubahan prilaku. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA merupakan
upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan
masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non
klinis terkait kehamilan dan persalinan. Sistem Kesiagaan merupakan
sistem tolong menolong yang dibentuk dari, dan oleh masyarakat, dalam
hal penggunaaan alat transportasi/komunikasi (telepon genggam, telepon
rumah), pendanaan pendonor darah pencatatan pemantauan dan informasi
KB.
b. Kesehatan Calon Ibu
Adapun kesehatan calon ibu dilakukan dengan :
a. Promosi Kesehatan Pranikah
b. Promosi Kesehatan Saat hamil
c. Promosi Kesehatan Persalinan
d. Promosi Kesehatan Nifas
e. Promosi Kesehatan Menyusui
Beberapa program KIA menurut Madya adalah sebagai berikut :
60
1. Pelayanan Antenatal
Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan
Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis,
pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan
khusus, serta intervensi umum dan khusus (sesuai resiko yang ditemukan
dalam pemeriksaan).
Dalam penerapannya terdiri atas:
a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan dengan alat timbangan dan
mikrotois.
b. Ukur tekanan darah dengan alat tensimeter.
c. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas) dengan meteran.
d. Ukur tinggi fundus uteri.
e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin dengan alat steteskop.
f. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid
(TT) bila diperlukan dengan alat form skrining.
g. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.
h. Test laboratorium (rutin dan khusus).
i. Tatalaksana kasus.
j. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.
61
Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4
kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan
yang dianjurkan sebagai berikut :
a. Minimal 1 kali pada triwulan pertama.
b. Minimal 1 kali pada triwulan kedua.
c. Minimal 2 kali pada triwulan ketiga.
Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin
perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan
dan penanganan komplikasi. Tenaga kesehatan yang berkompeten
memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil adalah : dokter spesialis
kebidanan, dokter, bidan dan perawat.
2. Pertolongan Persalinan
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan
yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada
kenyataan di lapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan
tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Pada
prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Pencegahan infeksi.
b. Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar.
c. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang
lebih tinggi.
d. Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini.
62
e. Memberikan Injeksi Vit K1 dan salep mata pada bayi baru lahir.
Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan pertolongan
persalinan adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter dan bidan (25).
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga
kesehatan.Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan
pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dan meningkatkan cakupan KB
pasca melahirkan. Pelayanan yang diberikan adalah :
a. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu dengan alat
tensimeter, jam dan termometer.
b. Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus).
c. Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya.
d. Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan.
e. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali , pertama
segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian
kapsul Vitamin A pertama.
f. Pelayanan KB pasca salin adalah pelayanan yang diberikan kepada Ibu
yang mulai menggunakan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan
(sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan) (25).
4. Pelayanan Kesehatan Neonatus
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus
63
sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik
di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Pelaksanaan
pelayanan kesehatan neonatus :
a. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 Jam
setelah lahir.
b. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3
sampai dengan hari ke 7 setelah lahir.
c. Kunjungan Neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8
sampai dengan hari ke 28 setelah lahir (25).
2.3 Landasan Teori
Setelah diluncurkannya dana Bantuan Operasional Kesehatan, dana BOK
ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan dibeberapa daerah akan
kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan
pengendalian penyakit. Termasuk Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga,
Kabupaten Bireuen penggunaan dana BOK dan masih banyak ditemukan kendala
dan hambatan.
Dalam menganalisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
Tahun 2018. Teori yang digunakan adalah teori keberhasilan kebijakan menurut
Edward III (1974) dalam Agustino (15).
64
Gambar 2.4 Kerangka Teori Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis
besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun kerangka pemikiran
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
Komunikasi 1. Kejelasan dan konsistensi kebijakan 2. Penyaluran (transmisi) tujuan dan sasaran kebijakan pada kelompok sasaran
INPUT Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Sumber daya 1. Kompetensi
implementor 2. Ketepatan alokasi
anggaran 3. Pendapatan yang
cukup untuk pengeluaran
4. Instrumen kebijakan (pedoman, peraturan pelaksana)
Struktur Birokrasi
Disposisi 1. Watak, sikap dan karakter implementor Insentif
Informan Pertama (Bendahara BOK) Kebijakan:
1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Informan Ketiga (Bidan Desa) Kebijakan :
1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Informan Kedua (Koordinator KIA) Kebijakan :
1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
65
Implementasi Bantuan Operasional Kesehtan :
1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.4. Kerangka Konsep
Kerangka konsep adalah alur penelitian yang memperlihatkan variabel-
variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel independen (X) dalam
penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasidan
variabel (Y) adalahUpaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak:
Variabel Independen Variabel Dependen
Gambar 2.6. Kerangka Konsep
2.5. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara. Hipotesis sebagai pernyataan
antar pernyataan tentative antar satu variabel, dua variabel atau lebih. Hipotesis
dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Setiap melakukan hipotesis yang
disimbolkan H (26).
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah :
1. Terdapat hubungan Komunikasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Anak
66
2. Terdapat hubungan Sumber Daya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
3. Terdapat hubungan Disposisi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
4. Terdapat hubungan Struktur Birokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
67
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
campuran (mix methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada
penelitian kuantitatif menggunakan penelitian observational analitik dengan
rencana potong lintang (cross sectional) yaitu penelitian hanya melihat frekuensi
karekter serta indikator paparan masalah yang diteliti pada suatu populasi yang
diteliti oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif dilakukan dengan indepth interview
menggunakan wawancara yang direkam dengan tape recorder bertujuan untuk
menggali lebih dalam implementasi kebijakan BOK. Bobot penekanan antar
metode kualitatif dan kuantitatif relatif seimbang (27).
Bryman dalam Siswanto, menyodorkan sejumlah alasan dilakukannya
penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu : (28).
1. Logika Triangulasi, yaitu temuan-temuan dari satu jenis studi dapat dicek
pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis studi lain.
2. Penelitian kualitatif membantu penelitian kuantitatif
3. Penelitian kuantitatif membantu penelitian kualitatif
4. Penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk memberikan
gambaran umum
5. Struktur dan proses
68
6. Penelitian kuantitatif terutama efisien pada penelusuran ciri-cici struktural
kehidupan sosial, sementara studi kualitatif lebih kuat daripada aspek
operasional.
7. Prespektif peneliti dan prespektif subjek, penelitian kuantitatif dikemudian
oleh perhatian peneliti, sementara penelitian kualitatif mengambil prespektif
subjek sebagai titik tolak
8. Masalah kegeneralisasian, kelebihan beberapa fakta kuantitatif dapat
membantu menyederhanakan fakta ketika seringkali tidak ada kemungkinan
menggeneralisasikan.
9. Penelitian kualitatif dapat membantu interprestasi hubungan antara ubahan
variabel.
10. Hubungan antara tingkat makro dan mikro
11. Tahap dalam proses penelitian
12. Cangkokan, hal ini cenderung terjadi apabila penelitian kualitatif dilakukan
dalam desain penelitian kuasa eksperimental.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi dan
pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan
mendeskripsikan suatu masalah. Penggunaan desain penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memahami
dan mengetahui masalah apa yang menjadi hambatan.
69
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen
yang beralamat Jl. Simpang Matang Desa Sangso Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen.
3.2.2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian dimulai Maret sampai dengan Mei Tahun 2018.
3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (28).
Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bidan di Puskesmas
Samalanga Kabupaten Bireuen sebanyak 46 Bidan KIA.
3.3.2. Sampel
Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian
jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dapat didefinisikan
sebagai suatu dari bagian adalah suatu populasi yang dianggap dapat mewakili
secara keseluruhan dari sifat dan karakter dari populasi tersebut. Sampel ini
menjadi hal yang terpenting dalam suatu penelitian bidang kesehatan karena
populasi yang diperoleh dalam jumlah besar tentunya tidak mungkin diseleksi
semua menjadi sampel (28).
Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari total populasi yaitu
70
seluruh bidan di Puskesmas Samalanga sebanyak 46 orang bidan KIA, sampel
diambil dengan total populasi atau sampel jenuh.
Informan Penelitian Kualitatif
Yang berperan sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti
sendiri dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Karena
peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri, kevaliditasan data tergantung
pada kesiapan peneliti di dalam turun kelapangan untuk mencari data, selain itu
penguasaan peneliti terhadap teori yang digunakan dan ketepatan memilih desain
penelitian juga mempengaruhi di dalam kevaliditasan data.
Informan terkait di dalam penelitian ini adalah 3 informan umum dan 2
informan Triangulasi.
Informan Umum yaitu :
1. Bendahara BOK
2. Bidan Koordinator KIA
3. Bidan Desa
Informan Triangulasi yaitu :
1. Ibu hamil
2. Ibu yang bayi
3.4. Metode Pengumpulan Data
3.4.1 Jenis Data
1. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang penulis
pergunakan dalam penelitian yaitu :
71
a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan
berhadapan langsung dengan responden.
b. Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang
relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup yang
diajukan. Dalam daftar pertanyaan tersebut telah ditentukan alternatif
jawaban.
2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari catatan-catatan
atau dokumen dari bantuan staf di Puskesmas Samalanga Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen.
3. Data Tersier
Penelitian dilakukan melalui penelaahan buku-buku/ referensi, jurnal
ilmiah, yang berguna secara teoritis, peraturan perundang-undangan,
peraturan pemerintah dan dokumen-dokumen.
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif
Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan pengisian
lembar checklist dengan studi dokumentasi berupa data deskriptif seperti
profil Puskesmas dan catatan rekam medik.
2. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif
Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai secara
mendalam kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Kegiatan wawancara tersebut direkam menggunakan alat perekam.
72
3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu
benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah
kuesioner yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak
diukur, maka perlu diuji dengan korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item
(pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut. Bila semua pertanyaan
itu mempunyai korelasi yang bermakna (construct validity). Apabila
kuesioner tersebut telah memiliki validitas konstruk, berarti semua item
(pertanyaan) yang ada di dalam kuesioner tersebut mengukur konsep yang
kita ukur. Pengujian validitas konstruk dengan SPSS adalah menggunakan
korelasi, instrumen valid apabila nilai korelasi (pearson correlation)
adalah positif dan nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] ≤ taraf
signifikan (α) sebesar 0,05 (29). Uji validitas dilakukan kepada 30
responden dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas
No. Instrumen Pertanyaan Nilai Signifikan Keterangan Variabel Komunikasi
1. Pertanyaan Komunikasi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Komunikasi 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Komunikasi 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Komunikasi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Komunikasi 5 0,000 Valid
Variabel Sumber Daya 1. Pertanyaan Sumber Daya 1 0,001 Valid 2. Pertanyaan Sumber Daya 2 0,016 Valid 3. Pertanyaan Sumber Daya 3 0,012 Valid 4. Pertanyaan Sumber Daya 4 0,016 Valid 5. Pertanyaan Sumber Daya 5 0,005 Valid
73
Variabel Disposisi 1. Pertanyaan Disposisi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Disposisi 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Disposisi 3 0,048 Valid 4. Pertanyaan Disposisi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Disposisi 5 0,000 Valid
Variabel Struktur Birokrasi 1. Pertanyaan Struktur Birokrasi 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Struktur Birokrasi 2 0,014 Valid 3. Pertanyaan Struktur Birokrasi 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Struktur Birokrasi 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Struktur Birokrasi 5 0,000 Valid
Variabel Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 1 0,000 Valid 2. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 2 0,000 Valid 3. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 3 0,000 Valid 4. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 4 0,000 Valid 5. Pertanyaan Upaya Peningkatan KIA 5 0,000 Valid
2. Uji Reliabilitas
Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur untuk gejala-gejala sosial
(non fisik) harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Untuk itu, sebelum
digunakan untuk penelitian harus dites (diuji coba) sekurang-kurangnya
dua kali. Uji coba tersebut kemudian diuji dengan tes menggunakan
rumus korelasi pearson (Pearson Correlation). Perhitungan reliabilitas
harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memiliki
validitas. Dengan demikian harus menghitung validitas terlebih dahulu
sebelum menghitung reliabilitas (29).
Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas
No. Kuesioner Nilai Cronbach’s Alpha
r tabel Keterangan
1. Komunikasi 0,781 0,361 Reliabilitas 2. Sumber Daya 0,482 0,361 Reliabilitas 3. Disposisi 0,694 0,361 Reliabilitas
74
4. Struktur Birokrasi 0,829 0,361 Reliabilitas 5. Upaya Peningkatan
KIA 0,805 0,361 Reliabilitas
3.5. Variabel dan Definisi Operasional
3.5.1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan
variabel terikat (dependen). Adapun yang menjadi variabel bebas (independen)
yaitu Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi (Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) yang ditandai dengan simbol x
sedangkan variabel yang terikat (dependen) yaitu (Upaya Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak) yaitu variabel yang berhubungan yang ditandai simbol y.
3.5.2. Definisi Operasional
1. Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan adalah Pelaksanaan
Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dapat dilihat
menurut Edward III antara lain adalah :
a. Komunikasi (X1) adalah Kebijakan dikomunikasikan kepada publik
melalui saluran berbagai sarana seperti sosialisasi langsung, media
massa dan media komunikasi lainnya.
b. Sumber daya (X2) adalah kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas
pendukung, keuangan, informasi dan kewenangan dalam mendukung
terlaksananya implementasi kebijakan.
c. Disposisi (X3) adalah komitmen pelaksana dalam melaksanakan
pemanfataan Bantuan Operasional Kesehatan, penempatan staf sesuai
dengan pekerjaan dan pemberian insentif dalam pelaksanaan kebijakan.
75
d. Struktur Birokrasi (X4) adalah Standart Operating Procedure (SOP)
dan pembagian tugas serta pertanggungjawabannya.
2. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang
kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu
bersalin, ibu menyusui dan balita serta anak prasekolah.
3.6 Metode Pengukuran
3.6.1 Metode Pengukuran Kualitatif
Pengukuran dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam kepada
informan dengan menggunakan pedoman wawancara.Kegiatan wawancara
mendalam tersebut direkam menggunakan alat perekam,selanjutnya hasil rekaman
tersebut dituliskan dalam bentuk verbatim.
3.6.2 Metode Pengukuran Kuantitatif
Aspek pengukuran untuk melihat, cara ukur, hasil ukur dan skala ukur.
Tabel 3.1 Aspek Pengukuran
Variabel Bebas Alat Ukur Kategori Value Skala Ukur Komunikasi Kuesioner
5 Pernyataan
Baik : 3-5 Kurang Baik : < 3
1 0
Ordinal
Sumber Daya Kuesioner 5 Pernyataan
Baik : 3-5 Kurang Baik : < 3
1 0
Ordinal
Disposisi Kuesioner 5 Pernyataan
Baik : 3-5 Kurang Baik : <3
1 0
Ordinal
Struktur Birokrasi
Kuesioner 5 Pernyataan
Baik : 3-5 Kurang Baik : < 3
1 0
Ordinal
Variabel Terikat Alat Ukur Kategori Value Skala UkurUpaya Peningkatan Kesehatan Ibudan Anak
Kuesioner 5 Pernyataan
Baik : 3-5 Kurang Baik : < 3
1 0
Ordinal
76
3.7. Metode Pengolahan Data
Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data kembali dengan
memeriksa semua lembar kuesioner apakah jawaban sudah lengkap dan benar.
Menurut Iman, data yang terkumpul diolah dengan cara komputerisasi dengan
langkah-langkah sebagai berikut : (29).
1. Collecting
Mengumpulkan data yang berasal dari kuesioner, angket maupun
observasi.
2. Checking
Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban kuesioner atau lembar
observasi dengan tujuan agar data diolah secara benar sehingga
pengolahan data memberikan hasil yang valid.
3. Coding
Pada langkah ini peneliti melakukan penelitian pemberian kode pada
variabel-variabel yang diteliti, misalnya nama responden dirubah menjadi
nomor 1,2,3,…42.
4. Entering
Data entry, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang
masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam
aplikasi SPSS.
5. Dataprocessing
Semua data yang telah di input ke dalam aplikasi komputer akan diolah
sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.
77
3.8. Analisa Data
3.8.1. Analisis Data Kuantitatif
Analisa data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan
program SPSS (Statistical Product And Service Solution) dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Analisis Univariat
Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan data yang dilakukan pada
tiap variabel dari hasil penelitian. Data yang dikumpul disajikan dalam bentuk
tabel distribusi frekuensi.
2. Analisis Bivariat
Analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau
berkorelasi. Untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara
variabel terikat di gunakan analisis chi-square, pada batas kemaknaan
perhitungan statistik p value (0,05) maka dikatakan (H0) ditolak, artinya kedua
variabel secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan (29).
3.8.2. Analisis Data Kualitatif
Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan, maka
diperlukan adanya kegiatan menganalisis data. Analisis data adalah Proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar kedalam unit-unit,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
78
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain (27).
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada
saatpengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam
menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono
bahwa adanya analisis data di lapangan model sebagai berikut :
1. Reduksi data (data reduction)
Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Penyajian data (data display)
Kegiatan ini bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat
dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami
3. Verifikasi (conclusion drawing)
Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan
temuan baru yang selama ini belum pernah ada.
79
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Data Geografis
Puskesmas Samalanga merupakan Puskesmas yang berada di wilayah
Kecamatan Samalanga, terletak diujung barat Kota Kabupaten Bireuen, dengan
jarak 42 KM dari Kecamatan. Kecamatan Samalangaberdasarkangeorafis
berbatasan dengan :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat Malaka
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
c. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Simpang Mamplam
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya
Luas wilayah Kecamatan Samalanga secara administrasi tercatat 183.16
km2 yang merupakan daerah tropis sebagian besar wilayahnya terdiri daerah
pegunungan dan pesisir pantai serta sebagian wilayahnya masih merupakan
daerah terpencil dan tertinggal dan jarak tempuh untuk mencapai ibu kota
Kabupaten adalah lebih kurang 40 km, serta membutuhkan waktu 1 jam
perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, sementara jarak tempuh dalam
wilayah Kecamatan untuk mencapai Ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan
Kecamatan Samalanga serta pusat-pusat pendidikan dan pusat kegiatan olah raga
Kecamatan adalah berada dalam radius 5 km Arah Timur, 3 km Arah Selatan, 5
km Arah Barat dan 6 km Arah Utara. Kecamatan Samalanga terbagi dalam 5
Kemukiman dan 46 Gampong Definitif serta 150 dusun.
80
Visi Puskesmas Samalanga adalah Menjadikan puskesmas sebagai pilihan
pertama untuk mendapatkan pelayananan kesehatan dasar yang optimal dengan
bernuansa Islami.
Misi Puskesmas Samalanga adalah :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai
dengan standar pelayanan.
2. Memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berkualitas dan
merata.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas yang
berkompetensi.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatannya.
5. Memberikan reward kepada pegawai dan staf yang berhasil menjalankan
program.
6. Meningkatkan kerjasama antar lintas program dan sektor
81
Gambar 4.1 Peta Fasilitas Kesehatan Kec.Samalanga
82
4.2 Analisis Univariat 4.2.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan responden dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Samalanga
No. Variabel Penelitian f % 1. Pendidikan
D3 D4
41 5
89,1 10,9
Jumlah 46 100 2. Golongan
2c 2d 3a 3d
14 9 19 4
30,4 19,6 41,3 8,7
Jumlah 46 100 3. Lama Kerja
<10 tahun >10 tahun
31 15
67,4 32,6
Jumlah 46 100 4. Usia
<30 tahun >30 tahun
29 17
63,0 37,0
Jumlah 46 100 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di
Puskesmas Samalanga Tahun 2018 yang berpendidikan D3 sebanyak 41 orang
(89,1%) dan yang berpendidikan D4 sebanyak 5 orang (10,9%).
Berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di
Puskesmas Samalanga yang memiliki golongan 2c sebanyak 14 orang (30,4%),
yang memiliki golongan 2d sebanyak 9 orang (19,6%), yang memiliki golongan
3a sebanyak 19 orang (41,3%), dan yang memiliki golongan 3d sebanyak 4 orang
(8,7%).
83
Berdasarkan lamanya bekerja, dapat diketahui bahwa dari 46 responden
bidan di Puskesmas Samalanga yang bekerja selama < 10 tahun sebanyak 31
orang (67,4%) dan yang bekerja selama >10 tahun sebanyak 15 orang (32,6%).
Berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa dari 46 responden bidan di
Puskesmas Samalanga yang berusia < 30 tahun sebanyak 29 orang (63,0%) dan
yang berusia > 30 tahun sebanyak 17 orang (37,0%).
4.2.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Independen Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jawaban responden pada
variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Kuesioner KomunikasiDalam UpayaPeningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
No. Pernyataan Pilihan Jawaban
Total Ya Tidak
f % f % f % 1. Ibu diinformasikan tentang
petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
21 45,7 25 54,3 46 100
2. Ibu diinformasikan tentang besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk masing-masing program kegiatan
25 54,3 21 45,7 46 100
3. Ibu mengetahui tentang berapa capaian program yang ditetapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
21 45,7 25 54,3 46 100
4. Ibu menyampaikan saran dan masukan bila ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan
27 58,7 19 41,3 46 100
5. Ibu melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan tentang pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bantuan Operasional Kesehatan
22 47,8 24 52,2 46 100
84
Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi
responden jawaban tentang komunikasi, mayoritas jawaban responden yang
menjawab Ya sebanyak 27 orang (58,7%) yaitu pada pernyataan nomor 4 dan
yang menjawab Tidak sebanyak 25 orang (54,3%) yaitu pada pernyataan nomor 1
dan 3.
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Sumber Daya Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
No. Pernyataan Pilihan Jawaban
Total Ya Tidak
f % f % f % 1. Program kegiatan yang
dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan kompetensi Ibu
30 65,2 16 34,8 46 100
2. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mendukung dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak
30 65,2 16 34,8 46 100
3. Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan terhadap program peningkatan kesehatan ibu dan anak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
25 54,3 21 45,7 46 100
4. Ibu mempunyai tim dalam pelaksanaan program kegiatan di lapangan
28 60,9 18 39,1 46 100
5. Ibu mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak
21 45,7 25 54,3 46 100
Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi
responden jawaban tentang sumber daya, mayoritas jawaban responden yang
menjawab Ya sebanyak 30 orang (65,2%) yaitu pada pernyataan nomor 1 dan 2
85
dan yang menjawab Tidak sebanyak 25 orang (54,3%) yaitu pada pernyataan
nomor 5.
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Disposisi Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
No. Pernyataan Pilihan Jawaban
Total Ya Tidak
f % f % f % 1. Ibu setuju bahwa dengan adanya
dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat meningkatkan capaian program kegiatan
33 71,7 13 28,3 46 100
2. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) cukup untuk mengganti transport dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
22 47,8 24 52,2 46 100
3. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan hanya dialokasi untuk beberapa kegiatan dan tidak merata untuk semua wilayah kerja
22 47,8 24 52,2 46 100
4. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan yang ada di Puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
25 54,3 21 45,7 46 100
5. Penggunaan anggaran dari Bantuan Operasional Kesehatan dalam melakukan kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan POA kegiatan
28 60,9 18 39,1 46 100
Berdasarkan Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi
responden jawaban tentang disposisi, mayoritas jawaban responden yang
menjawab Ya sebanyak 33 orang (71,7%) yaitu pada pernyataan nomor 1 dan
86
yang menjawab Tidak sebanyak 24 orang (52,2%) yaitu pada pernyataan nomor 2
dan 3.
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
No. Pernyataan Pilihan Jawaban
Total Ya Tidak
f % f % f % 1. Ibu dalam melaksanakan kegiatan
sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
33 71,7 13 28,3 46 100
2. Ibu sudah menjalankan fungsi jabatannya dengan baik dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk program KIA
37 80,4 9 19,6 46 100
3. Uraian tugas Ibu sebagai pelaksana program yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat pendidikan ibu
21 45,7 25 54,3 46 100
4. Pembagian fungsi tugas dalam melaksanakan kegiatan di Puskesmas Samalanga terhadap Bantuan Operasional Kesehatan sudah baik
25 54,3 21 45,7 46 100
5. Hubungan antara ibu dengan pengelola keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan berjalan dengan baik
21 45,7 25 54,3 46 100
Berdasarkan Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi
responden jawaban tentang struktur birokrasi, mayoritas jawaban responden yang
menjawab Ya sebanyak 37 orang (80,4%) yaitu pada pernyataan nomor 2 dan
yang menjawab Tidak sebanyak 25 orang (54,3%) yaitu pada pernyataan nomor 3
dan 5.
87
4.2.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Dependen
Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jawaban responden pada
variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
No. Pernyataan Pilihan Jawaban
Total Ya Tidak
f % f % f % 1. Puskesmas Samalanga
mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dan informasi dengan baik dan jelas mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak
29 63,0 17 37,0 46 100
2. Program Kesehatan Ibu dan Anak yang telah dilaksanakan di Puskesmas Samalanga dan berjalan dengan baik
28 60,9 18 39,1 46 100
3. Jumlah tenaga petugas pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga sudah memadai untuk menjalankan program-program
21 45,7 25 54,3 46 100
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan pada petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak sudah baik
22 47,8 24 52,2 46 100
5. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Samalanga sudah efektif dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
17 37,0 29 63,0 46 100
Berdasarkan Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi
responden jawaban tentang upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, mayoritas
jawaban responden yang menjawab Ya sebanyak 29 orang (63,0%) yaitu pada
88
pernyataan nomor 1 dan yang menjawab Tidak sebanyak 29 orang (63,0%) yaitu
pada pernyataan nomor 5.
4.3 Analisis Bivariat
4.3.1 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu danAnak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen Tahun 2018 Berdasarkan hasil penelitian, hubungan komunikasi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.7 Hubungan Komunikasi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten
BireuenTahun 2018
No. Komunikasi Upaya Peningkatan KIA
Total p(Sig) Kurang Baik Baik
f % f % f % 1. Kurang Baik 23 50,0 9 19,6 32 69,6
0,016 2. Baik 4 8,7 10 21,7 14 30,4 Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0
Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara komunikasi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak sebanyak 46 responden menunjukkan bahwa
responden yang memiliki upaya kurang baik dalam peningkatan KIA sebanyak 27
orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki komunikasi baik
sebanyak 4 orang (8,7%) dan yang memiliki komunikasi kurang baik sebanyak 23
orang (50,0%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik dalam
peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden, diantaranya
yang memiliki komunikasi baik sebanyak 10 orang (21,7%) dan yang memiliki
komunikasi kurang baik sebanyak 9 orang (19,6%). Hasil uji statistik diperoleh
nilai p(sig) = 0,016.
89
4.3.2 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten BireuenTahun 2018
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan sumber daya dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.8 Hubungan Sumber Daya Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
No. Sumber
Daya
Upaya Peningkatan KIA Total
p(Sig) Kurang Baik Baik f % f % f %
1. Kurang Baik 22 47,8 4 8,7 26 56,5 0,000 2. Baik 5 10,9 15 32,6 20 43,5
Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0
Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara sumber daya dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak sebanyak 46 responden menunjukkan bahwa
responden yang memiliki upaya kurang baik dalam peningkatan KIA sebanyak 27
orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki sumber daya yang
baik sebanyak 5 orang (10,9%) dan yang memiliki komunikasi kurang baik
sebanyak 22 orang (47,8%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik
dalam peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden,
diantaranya yang memiliki sumber daya baik sebanyak 15 orang (32,6%) dan
yang memiliki sumber daya kurang baik sebanyak 4 orang (8,7%). Hasil uji
statistik diperoleh nilai p(sig) = 0,000.
90
4.3.3 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan disposisi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.9 Hubungan Disposisi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
No. Disposisi Upaya Peningkatan KIA
Total p(Sig) Kurang Baik Baik
f % f % f % 1. Kurang Baik 23 50,0 1 2,2 24 52,2
0,000 2. Baik 4 8,7 18 39,1 22 47,8 Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0
Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara disposisi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak sebanyak 46 responden menunjukkan bahwa
responden yang memiliki upaya kurang baik dalam peningkatan KIA sebanyak 27
orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memiliki disposisi yang
baik sebanyak 4 orang (8,7%) dan yang memiliki disposisi kurang baik sebanyak
23 orang (50,0%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik dalam
peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden, diantaranya
yang memiliki disposisi baik sebanyak 18 orang (39,1%) dan yang memiliki
disposisi kurang baik sebanyak 1 orang (2,2%). Hasil uji statistik diperoleh nilai
p(sig) = 0,000.
91
4.3.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan struktur birokrasi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.10 Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Upaya Peningkatan KIA di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen Tahun 2018
No. Struktur Birokrasi
Upaya Peningkatan KIA Total
p(Sig) Kurang Baik Baik f % f % f %
1. Kurang Baik 19 41,3 5 10,9 24 52,2 0,008 2. Baik 8 17,4 14 30,4 22 47,8
Total 27 58,7 19 41,3 46 100,0
Berdasarkan tabel diatas, hubungan antara struktur birokrasi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak sebanyak 46 responden menunjukkan bahwa
responden yang memiliki upaya kurang baik dalam peningkatan KIA sebanyak 27
orang (58,7%) dari total responden, diantaranya yang memilikistruktur birokrasi
yang baik sebanyak 8 orang (17,4%) dan yang memiliki struktur birokrasi kurang
baik sebanyak 19 orang (41,3%). Sedangkan responden yang memiliki upaya baik
dalam peningkatan KIA sebanyak 19 orang (41,3%) dari total responden,
diantaranya yang memiliki struktur birokrasi baik sebanyak 14 orang (30,4%) dan
yang memiliki struktur birokrasi kurang baik sebanyak 5 orang (10,9%). Hasil uji
statistik diperoleh nilai p(sig) = 0,008.
92
4.4 Hasil Penelitian Kualitatif
Tabel 4.11 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah puskesmas ibu mendapatkan bantuan BOK) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu dapat” 2. Informan 2 “Iya bu” 3. Informan 3 “Benar bu”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwapuskesmas mendapatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan
ibu dan anak yang diberikan oleh pemerintah. Hal serupa juga dikatakan oleh
informan 2 dan dan informan 3 bahwa puskesmas simalunggu.
Tabel 4.12 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu dana bantuan BOK berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu, karena dana tersebut menjadi penunjang
setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak”
2. Informan 2 “Tentu dong bu BOK memiliki hubungan yang besar terkait peningkatan kualitas masyarakat”
3. Informan 3 “Iya bu” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwadengan adanya dana BOK berpengaruh dengan meningkatnya kualitas
kesehatan masyarat khususnya ibu dan anak. Informan 2 juga mengatakan dana
BOK yang memiliki pengaruh besar dibidang peningkatan kualitas masyarakat.
Hal tersebut juga dikatakan informan 3.
93
Tabel 4.13 Matriks hasil wawancara dengan informan (Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Cara kami memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu
menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak”
2. Informan 2 “Biasa kami mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat dari tiap desa, dan biasanya pertemuan itu berupa penyuluhan”
3. Informan 3 “Dengan melakukan kegiatan BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing- masing informan
mengatakan dana BOK yang diterima pihak puskesmas diterima dan digunakan
dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat khususnya ibu dan anak.
Tabel 4.14 Matriks hasil wawancara dengan informan (Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Biasanya Kami menggunakan berbagai media, seperti
flip chart, Lcd, sebaran kertas yang bertema program dan manfaat materi yang kami berikan, sejauh ini itulah yang kami lakukan.”
2. Informan 2 “Kami biasanya memakai LCD projektor, flip chart, spanduk.”
3. Informan 3 “LCD, flipchaart, spanduk, dll” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa media yang digunakan pihak puskesmas saat melakukan
penyuluhan tentang kesehatan masyarakat yaitu LCD, flip chart, spanduk, dll.
94
Tabel 4.15 Matriks hasil wawancara dengan informan (Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan mayarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Faktor pendidikan, karena tidak mudah bagi kami
pihak tenaga kesehatan berkomunikasi dengan bahasa yang formal dalam tanda kutip kami harus mampu menjadi dan membaur dengan penyampaian yang setidaknya dapat dimengeti dari masyarakat yang kami berikan penyuluhan.”
2. Informan 2 “Masyarakat yang sibuk bekerja susah meluangkan waktunya untuk pertemuan, pendidikan masyarakat yang rendah serta lokasi tempuh untuk kegiatan penyuluhan.”
3. Informan 3 “Jarak lokasi penyuluhan dan daya tangkap masyarakat yang kurang menerima materi karena pendidikan yang rendah, juga waktu masyarakat yang sulit disesuaikan untuk mengkadiri pertemuan tersebut.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwakesulitan yang ditemukan pada saat berkomunikasi dengan masyarakat
adalah sulitnya masyarakat memahami apa yang disampaikan karena keterbatasan
pendidikan. Informan 2 mengatakan faktor pekerjaan menjadi alasan untuk tidak
dapat menghadiri kegiatan penyuluhan atau pertemuan yang diadakan. Sedangkan
informan 3 mengatakan jarak lokasi penyuluhan menjadi faktor pemicu
masyarakat tidak dapat hadir di temapat kegiatan penyuluhan.
95
Tabel 4.16 Matriks hasil wawancara dengan informan (Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Biasanya setiap di akhir sesi pertemuan kami dengan
masyarakat, kami memberikan evaluasi lewat pertanyaan seputar yang kami sampaikan tadi dan siapa yang berani memaparkan kembali apa yang kami sampaikan secara singkat, akan kami berikan reward kepada mereka sehingga kami mengetahui seberapa paham masyarakat tentang materi kami..”
2. Informan 2 “Adanya evaluasi setiap akhir sesi.”
3. Informan 3 “Kami melakukan evaluasi di akhir pemeberian materi.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwacara puskesmas mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang materi
yang disampaikan yaitu dengan melakukan evaluasi kembali dengan membagikan
reward kepada masyarakat yang dapat memaparkan kembali materi yang
disampaikan secara singkat. Hal serupa juga dikatakan informan 2 dan 3 bahwa
cara mereka mengetahui pemahaman tentang materi yang disampaikan yaitu
dengan cara evaluasi kembali kepada masyarakat.
4.17 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu, karena tempat yang nyaman mempermudah
kami tenaga kesehatan dan masyarakat untuk lebih fokus menerima materi.”
2. Informan 2 “Pasti, terkadang masyarakat suka pilih pilih tempat pettemuan, kalau jauh gak ada yang datang.”
3. Informan 3 “Penting lokasi dan tempat yang nyaman.”
96
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan lokasi dan tempat yang nyaman merupakan faktor penting untuk
berkomunikasi dengan masyarakat.
4.18 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Ya, termasuk.”
2. Informan 2 “Ya.”
3. Informan 3 “Benar.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa menyampaikan materi dan berkomunikasi dengan masyarakat
di puskesmas termasuk kegiatan BOK.
4.19 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat memerlukan rancangan program terlebih dahulu) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu saja, kita harus memiliki rancangan program
dan fokus apa yang akan kita sampaikan, sehingga setiap pertemuan sudah lebih terfokuskan kepada setiap peencanaan kita..”
2. Informan 2 “Tentu supaya pelaksanaannya lebih tersusun rapi.”
3. Informan 3 “Perlu.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwarancangan program sangat diperlukan, sehingga membuat pertemuan lebih
fokus kepada setiap perencanaan. Hal tersebut juga dikatakan informan 2 dan 3
bahwa rancangan program sangat diperlukan sebelum dilakukan pertemuan
dengan masyarakat.
97
4.20 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak) tentang Komunikasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Untuk menjadi target kami yaitu seluruh anggota
keluarga dari ibu yang hamil maupun yang memiliki bayi dan balita, setidaknya dalam satu keluarga kami mampu mengundang dan mengajak 2 anggota keluarga.”
2. Informan 2 “Seluruh anggota keluarga dari ibu yang memiliki bayi, balita, dan anak-anak juga ibu hamil.”
3. Informan 3 “Seluruh keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu yang memiliki bayi, anak dan balita.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan seluruh keluarga menjadi target dari penyampaian materi atau
penyuluhan agar tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya
kesehatan ibu dan anak dapat tercapai.
4.21 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa menurut ibu sumber daya manusia berhubungan dalam kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Pasti, karena SDM yang baik berhubungan dengan
cara penyampaian materi.” 2. Informan 2 “Tentu.”
3. Informan 3 “Iya bu.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwasumber daya manusia sangat diperlukan dengan penyampaian materi. Hal
tersebut juga dikatakan informan 2 dan informan 3.
98
4.22 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan BOK) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Seperti yang saya katakan tadi, SDM yang baik,
materi dapat diterima, sehingga masyarakat mampu melakukan dan menyadari tentang pentingnya kualitas kesehatan sehingga masyarakat mau menerapkan hidup sehat di keluarga mereka, kan tercapai tujuan kita... hehehe.”
2. Informan 2 “Kalau SDM nya baik, masyarakat lebih paham maksud tujuan kita..”
3. Informan 3 “Untuk mendorong lancarnya kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwasumber daya manusia sangat diperlukan untuk penyampaian materi agar
mudah diterima masyarakat. Informan 2 mengatakan jika SDM baik maka
masyarakat akan lebih paham tujuan dari penyuluhan tersebut. Sedangakan
informan 3 mengatakan bahwa SDM sangat diperlukan untuk melancarkan
kegiatan BOK.
4.23 Tabel Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia pada kegiatan BOK) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Saya sebagai koordinator BOK yang bekerja sama
dengan kepala puskesmas.”
2. Informan 2 “Kepala Puskesmas dan Koordinator BOK.”
3. Informan 3 “Koordinator BOK dan Kepala Puskesmas.”
99
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam pemilihan SDM yaitu kepala
puskesmas dan koordinator BOK.
Tabel 4.24 Matriks hasil wawancara dengan informan (Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Yang kompeten di bidang kesehatan ibu dan anak dan
didukung dengan tokoh masyarakat sebagai cara kita untuk mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat.”
2. Informan 2 “Yang Kompeten.”
3. Informan 3 “Yang cerdas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 dan 2
mengatakan bahwayang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK adalah
petugas kesehatan yang kompeten. Sedangkan informan 3 mengatakan yang
menjadi komunikator dalam kegiatan BOK adalah petugas kesehatan yang cerdas
dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tabel 4.25 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak) tentang Sumber Daya kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini tidak.”
2. Informan 2 “Kalau saat ini tidak.”
3. Informan 3 “Tidak ada.”
100
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan tidak ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan
kesehatan ibu dan anak.
Tabel 4.26 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan BOK dengan baik) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Tentu.”
2. Informan 2 “Pasti, kalau dana cukup kegiatan terlaksana dengan
baik.” 3. Informan 3 “Tentu.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan kecukupan dana merupakan faktor penting terlaksannya kegiatan
BOK dengan baik.
Tabel 4.27 Matriks hasil wawancara dengan informan (Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang diharapkan pihak puskesmas) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Kalau menurut saya masih kurang, karena banyaknya
yang harus diatasi.”
2. Informan 2 “Tidak, masih kurang.”
3. Informan 3 “Tidak, karena masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, karena terkadang masalah insentif dari petugas kesehatan terpotong dengan biaya tranportasi dan sarana serta prasana kita untuk melakukan kegiatan BOK terkait kiesehatan ibu dan anak.
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan dana BOK yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak
101
puskesmas karena banyaknya masalah kesehatan ibu dan anak yang harus diatasi.
Hal tersebut diperjelas informan 3 bahwa masalah insentif petugas terpotong
biaya transportasi, sarana dan prasana kegiatan penyulukan kesehatan ibu dan
anak.
Tabel 4.28 Matriks hasil wawancara dengan informan (Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK puskesmas ibu) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan BOK,
petugas kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas masyarakat, sejauh ini seperti itu.”
2. Informan 2 “Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan BOK
tersebut.”
3. Informan 3 “Pelaksana Kegiatan BOK.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwayang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK adalah petugas
kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas
masyarakat. Informan 2 mengatakan yang berhak menerima insentif dari kegiatan
BOK adalah siapa saja petugas kesehatan yang terlibat dalam hal tersebut.
Sedangkan informan 3 mengatakan yang berhak menerima insentif dari dana
BOK adalah pelaksana kegiatan BOK.
102
Tabel 4.29 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini dalam bentuk dana atau uang.”
2. Informan 2 “Berupa uang.”
3. Informan 3 “Uang.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan dana BOK yang diterima pihak puskesmas saat ini adalah uang.
Tabel 4.30 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat sangat mempunyai peran penting) tentang Disposisi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Jika insentif sesuai, petugas diberikan reward yang
sepantasnya, maka petugas kesehatan itu akan semakin rajin untuk mengemban tugasnya dan dampak dari semua itu tujuan kita untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak akan tercapai.”
2. Informan 2 “Insentif membuat petugas lebih bersemangat menjalankan tugasnya sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat tercapai.”
3. Informan 3 “Petugas lebih semangat dalam menjalankan tugas.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwainsentif mempunyai peran penting dalam kegiatan BOK. Informan 2 dan
informan 3 mengatakan bahwa insentif membuat petugas kesehatan semakin
semangat dalam menjalankan kegiatan BOK.
103
Tabel 4.31 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sudah.”
2. Informan 2 “Sudah.”
3. Informan 3 “Sudah.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan struktur birokrsi di puskesmas sudah memiliki dasar yang kuat dalam
hal kegiatan BOK.
Tabel 4.32 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Peran puskesmas adalah induk dari pemecah masalah
kesehatan yang dipercaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.”
2. Informan 2 “Sebagai pelaksana.”
3. Informan 3 “Sebagai koordinator dari penyelenggaran kegiatan
BOK.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 mengatakan
bahwafungsi dan peran puskesmas sebagai induk dari pemecahan masalah
kesehatan. Informan 2 mengatakan fungsi dan peran puskesmas sebagai pelaksana
kegiatan BOK. Sedangkan informan 3 mengatakan bahwa fungsi dan peran
puskesmas dari kegiatan BOK adalah sebagai koordinator.
104
Tabel 4.33 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Dinas kesehatan sebagai koordianator puskesmas
dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.”
2. Informan 2 “Sebagai koordinator pihak puskesmas.”
3. Informan 3 “Sebagai koordinator pihak puskesmas.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa dinas kesehatan memiliki peran sebagai koordinator
puskesmas.
Tabel 4.34 Matriks hasil wawancara dengan informan (Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sudah.”
2. Informan 2 “Sesuai karena sudah terencana terlebih dahulu.”
3. Informan 3 “Sudah.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa antar instansi dan puskesmas sudah memiliki fungsi dan peran
yang sesuai.
105
Tabel 4.35 Matriks hasil wawancara dengan informan (Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri) tentang Struktur Birokrasi kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Sejauh ini tidak karena sudah ada perencanaan dari
kami terlebih dahulu.”
2. Informan 2 “Tidak ada.”
3. Informan 3 “Tidak ada.” Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pembagian fungsi dan peran antar
instansi dalam kegiatan BOK dalam hal untuk meningkatkan kualitas kesehatan
ibu dan anak.
Tabel 4.36 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan penyuluhan bu) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Iya bu saya pernah ikut kok.”
2. Informan 2 “Iya bu, tahu kok,, kemarin aku juga diundang.”
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa mengetahui kegiatan BOK dalam hal untuk meningkatkan
kualitas kesehatan ibu dan anak dan sudah pernah mengetahuinya.
106
Tabel 4.37 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang disampaikan dapat ibu mengerti) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “Jeut buk hai, kareuna mangat bak geupeugah.”
(Bisa kok bu karena enak jelasinnya)
2. Informan 2 “Jeut buk, bagah meuphom teuh.” (Bisa kok bu karena enak jelasinnya)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing informan
mengatakan bahwa mampu memahami materi penyuluhan di kegiatan BOK
dalam hal untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Tabel 4.38 Matriks hasil wawancara dengan informan pendukung (Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan dari kegiatan tersebut) tentang kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
No. Informan Hasil Wawancara 1. Informan 1 “meunyoe loen ka loen tuepue lah buk.. kiban bahaya
watei hamil jadi leubeh hati-hati mantoeng.” (kalau saya jadi tahu lah bu kekmana bahaya
waktuhamil jadi lebih hati-hati aja) 2. Informan 2 “meunyoe loen ka loen tuepue koen buk cara tarawat
aneuk teuh ngat pertumbuhan jieh geut..dan bek bagah saket.” (kalau saya jadi tahu lah bu kekmana cara merawat anak saya supaya pertumbuhannya bagus dan gak gampang sakit)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Informan 1menjadi lebih
mengetahui bahaya saat kehamilan. Sedangkan Informan 2 mengatakan bahwa
kegiatan BOK menambah penegetahuan tentang cara merawat bayi agar tidak
mudah sakit.
107
4.5 Hasil Analisa Penelitian Kualitatif
1. Informan 1
Informan1 bependidikan D3 umur 34 tahun bekerja sehari-hari di
puskesmas Samalanga sebagai bendahara BOK. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan peneliti tentang pengaruh komunikasi implementasi BOK adalah
sebagai penunjang setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan
khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak..
Berdasarkan Cara untuk memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu
menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan
pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak
sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama dari BOK sendiri. Dalam hal
pemilihan petugas kesehatan Sumber Daya Manusia yang paling baik dalam
kegiatan penyuluhan BOK tersebut yang memiliki kriteria kompeten dalam
bidangnya.
Untuk struktur birokrasi BOK diberikan kepada puskesmas sebagai induk
dari pemecah masalah kesehatan yang dibawah wewenang dinas kesehatan
melalui berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Informan 2
Informan2 bependidikan D3 kebidanan umur 40 tahun bekerja sehari-hari
di puskesmas Samalanga sebagai Koordinator KIA. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan peneliti tentang pengaruh komunikasi implementasi BOK adalah
menjadi penunjang setiap kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan
108
khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan berbagai
macam media antara lain LCD, flip chart, spanduk, dll.
Dengan sumber daya yang baik dan kompeten informan 2 mengatakan
kegiatan BOK akan berjalan sesuai tujuan karena masyarakat mudah memahami
apa yang disampaikan petugas kesehatan. Petugas yang ikut berpartisipasi di
kegiatan BOK akan diberikan insentif sebagai hasil kerja dari petugas kesehatan
tersebut. Struktur birokrasi antara instansi dan puskesmas harus sesuai yang
dengan fungsi dan peran masing-masing.
3. Informan 3
Informan 3 bependidikan D3 umur 29 tahun bekerja sehari-hari sebagai
bidan desa. Penyuluhan yang diperoleh dari dana BOK sering dilakukan di
desanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang pengaruh
komunikasi implementasi BOK adalah sebagai menjadi penunjang setiap kegiatan
yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu
dan anak.
Dalam hal pemilihan sumber daya BOK informan 3 biasanya juga ikut
berpartisipasi sebagai komunikator kegiatan tersebut. Informan 3 mengatakan
dana yang diterima dari BOK masih kurang, hal ini dikarenakan banyaknya
keperluan yang harus dipenuhi baik sarana, prasarana dan transportasi petugas
kesehatan maupun masyarakat.
Informan 3 mengatakan bahwa struktur birokrasi yang baik sangat
diperlukan dalam kegiatan BOK ini. Oleh karena itu pembagian fungsi dan peran
dari pihak instansi dan puskesmas sangat diperlukan. Informan 3 mengatakan
109
pembagian peran dan fungsi di puskesmas Simalanga saat ini sudah berjalan
sangat baik.
116
BAB V
PEMBAHASAN
5.1 Implementasi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas
Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang
menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui
dan balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA
masyarakat dalam upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait
kehamilan dan persalinan. Pemberdayaan masyaraat dalam bidang KIA
masyarakat dalam upaya mengatasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait
kehamilan dan persalinan (22).
Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud
dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa tenaga KIA merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan di bidang KIA (24).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Samalanga Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018, dari 46 responden yang memiliki
upaya yang baik dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) sebanyak 27
orang (58,7%) , sedangkan responden yang memiliki upaya kurang baik dalam
peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) sebanyak 19 orang (41,3%). Hal ini
117
menunjukkan bahwa responden sebagai petugas kesehatan sekaligus koordinator
program masih berupaya baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan
anak (KIA).
5.1.1 Hubungan Komunikasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Komunikasi merupakan variabel pertama yang berhubungan dengan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III yang dikutip oleh
Agustino (adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Informasi mengenai
kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan
agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan
dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran
kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (15).
Dari hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi dalam program
kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga masih berjalan dengan
baik, karena informasi selalu disampaikan kepada implementor. Pelaksanaan
program kesehatan ibu dan anak (KIA) seperti penyuluhan, posyandu, kunjungan
rumah terhadap ibu hamil juga dilaksanakan akan tetapi masyarakat masih ada
yang belum mengerti prosedur dan juga fasilitas yang didapatkan.
Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 46 responden yang
memiliki komunikasi yang baik sebanyak 14 orang (30,4%), sedangkan responden
yang memiliki komunikasi kurang baik sebanyak 32 orang (69,6%). Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki komunikasi yang kurang
118
baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,016(P < 0,05), maka terdapat
hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan upaya peningkatan
kesehetan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen Tahun 2018. Komunikasi juga variabel yang paling dominan
dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) karena
memiliki nilai p-value yang lebih tinggi daripada variabel yang lain. Hal ini
sejalan dengan penelitian Duma, dimana banyaknya pembiayaan kesehatan tidak
menentukan efektivitasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) namun yang
terpenting adalah komitmen pelayanan dan kerjasama lintas program dan sektoral
yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai target MDGs
(30).
Menurut asumsi peneliti, yang menjadi penghambat terjadinya komunikasi
yang kurang baik yaitu jumlah koordinator yang kurang, jarak yang relatif jauh
dari kota ke kabupaten, pihak dinas kesehatan yang jarang turun untuk melakukan
sosialisasi ke puskesmas, informasi yang disampaikan belum seluruhnya
tersampaikan sehingga masih banyak baik dari petugas maupun masyarakat belum
memahami program bantuan operasional kesehatan dalam pelayanan kesehatan
ibu dan anak (KIA).
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iswarno, dimana advokasi dan
komunikasi yang efektif dapat berhasil bila dapat berhubungan dengan pembuatan
kebijakan dan implementasinya terhadap para stakeholder primer, mitra maupun
pelaksana. Identifikasi dan analisis kepentingan stakeholders merupakan langkah
awal dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi. Hasil dari analisis stakeholder
119
ini dapat memberikan asupan untuk teknik yang akan dipilih dalam memberikan
advokasi dan komunikasi. Pemilihan bahan yang digunakan dalam melakukan
advokasi dan komunikasi juga merupakan hal yang menentukan keberhasilan
pelaksanaan advokasi dan komunikasi (31).
5.1.2 Hubungan Sumber Daya Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tentang apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting
untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya
tinggal kertas menjadi dokumen saja. Edward III mengemukakan bahwa faktor
sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik dari
sumber daya manusia, sumber daya finansial, sarana dan prasarana, peraturan/
pedoman, sasaran tujuan dan isi kebijakan. Walaupun sudah dikomunikasikan
secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik (32).
Berdasarkan sumber daya, dari 46 responden yang sumber dayanya baik
sebanyak 20 orang (43,5%), sedangkan responden yang sumber dayanya kurang
baik sebanyak 26 orang (56,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
responden bersumber daya kurang baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-
value 0,000(P < 0,05), maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
120
sumber daya dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di
Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Telah diketahui bahwa sumber daya pengelola BOK di Puskesmas
Samalanga hanya terdapat tiga orang. Demikian juga untuk mengatasi
permasalahan tersebut sebaiknya agar ditambahkan lagi jumlah koordinator
pengelola BOK dan juga diberikan pelatihan yang dapat menunjang kompetensi
tersebut. Sumber daya keuangan tidak kalah penting dengan sumber daya
manusia. Untuk alokasi dana BOK di puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan
yang ditetapkan oleh Pengelola BOK Tingkat Dinas. Umumnya dana BOK
digunakan untuk program MDG’s khususnya KIA, gizi dan kesehatan lingkungan,
kegiatan-kegiatan terkait program KIA. Begitu juga dengan sumber daya
peralatan dan kewenangan juga perlu disesuaikan kembali agar tujuan dari
program BOK terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat
terealisasikan dengan baik.
Agustino menyatakan keberhasilan proses implementasi tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan
sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam proses
implementasi, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi juga
merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (15).
Sebagaimana dalam Wahid yang dikutip oleh Subekti, menjelaskan bahwa
titik sentral dari jalan tidaknya implementasi kebijakan terletak pada sumber daya.
121
Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi
apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi
tidak akan berjalan efektif. Disamping itu, sesuai dengan pendapat Edward III,
bahwa sumber-sumber penting dalam mendukung pelaksanaan implementasi
kebijakan pemerintah antara lain staf atau SDM, anggaran, fasilitas dan
wewenang. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa sumber daya manusia,
anggaran maupun sarana dan prasarana dapat berhubungan dengan efektivitas
implementasi kebijakan (33).
5.1.3 Hubungan Disposisi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh
implementor seperti, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor
memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif (17).
Berdasarkan disposisi, dari 46 responden yang berdisposisi baik sebanyak
22 orang (47,8%), sedangkan responden yang berdisposisi kurang baik sebanyak
24 orang (52,2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden
berdisposisi kurang baik. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,000(P <
0,05), maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel disposisi dengan
upaya peningkatan kesehetan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
122
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahid yang menjelaskan bahwa
disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat, demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi
yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga
menjadi tidak efektif (34). Komitmen menurut Budi adalah salah satu faktor yang
menyebabkan konsekuensi pada implementasi suatu kebijakan. Komitmen yang
baik dari implementor merupakan dukungan terhadap implementasi. Sebaliknya
implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila implementor memiliki sikap
dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan (32).
5.1.4 Hubungan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Struktur Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang
sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat
formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen
fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan
keputusan yang mengikuti rantai komando.
Dalam suatu program kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penting dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah program tersebut
sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Salah satu
hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah antara lain kurangnya
123
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota (32).
Berdasarkan struktur birokrasi, dari 46 responden yang memiliki struktur
birokrasi yang baik sebanyak 22 orang (47,8%) dan responden yang memiliki
struktur birokrasi kurang baik sebanyak 24 orang (52,2%). Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki struktur birokrasi yang kurang baik.
Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,008(P < 0,05), maka terdapat
hubungan yang signifikan antara variabel struktur birokrasi dengan upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018.
Menurut Pratiwi, pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui
puskesmas hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan
RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas. Dukungan pemerintah
provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/ kota
dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui
penguatan SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan
penerapan tata kelola yang baik di tingkat kabupaten/ kota (35).
Pelaksaanaan kebijakan perlu dilakukan pembagian tanggung jawab
kegiatan masing-masing pihak. Tata laksana pemerintahan yang baik merupakan
proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintah dalam melaksanakan
kebijakan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat
menjamin pelaksanaan program kebijakan berjalan dengan tepat, namun apabila
dipatuhi dengan jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan (15).
124
5.2 Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini memberikan implikasi untuk kemampuan petugas
puskesmas dalam memahami program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Diharapkan agar diadakannya pelatihan keuangan dan aplikasi untuk pengelolaan
keuangan sehingga dapat berkontribusi dalam penyusunan RKA dan POA
Tahunan (36).
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, namun masih
ditemui keterbatasan. Pada penelitian ini tidak dilakukan observasi langsung
hanya dilakukan wawancara pada informan yang merupakan petugas kesehatan
sekaligus koordinator program BOK.
125
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan untuk penelitian ini yaitu :
1. Ada hubungan komunikasi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan
anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,016.
2. Ada hubungan sumber daya terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,000.
3. Ada hubungan disposisi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan
anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen Tahun 2018dengan nilai p(sig) = 0,000.
4. Ada hubungan struktur birokrasi terhadap upaya peningkatan kesehatan
ibu dan anak (KIA) di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen Tahun 2018 dengan nilai p(sig) = 0,008.
6.2. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut :
126
1. Kepada Bidan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sumber daya
berhubungan dengan implementasi BOK. Oleh karena itu diharapkan kepada
bidan untuk mempersiapkan program dan sumber daya yang sebaik baiknya
sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dapat tercapai.
2. Kepada Puskesmas
Diharapkan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas
Samalanga lebih aktif untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu yang
memiliki bayi sehingga kualitas kesehatan ibu dan anak meningkat.
3. Kepada Institut Kesehatan Helvetia
Diharapkan hasil penelitian menjadi sumber perpustakaan untuk
penyusunan tesis selanjutnya di prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut
Kesehatan Helvetia.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi tentang
implementasi BOK terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, Selain
itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain penelitian lainnya untuk
pengembangan penelitian khususnya di bidang kesehatan.
127
DAFTAR PUSTAKA 1. Kurnia D. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
di Puskesmas Pangarsih, Ibrahim Adjie, dan Padasuka Kota Bandung. J Ilmu Adm [Internet]. 2016;Volume XII. from: http://stialanbandung.ac.id
2. Profil Puskesmas Samalanga. 2017. 3. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2015 Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI; 2016. In. 4. Ulma PS MC. Hubungan Antara Realisasi Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Dengan Indikator Gizi KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. J Kebijak Kesehat Indones [Internet]. 2013;vol.2. from: https://journal.ugm.ac.id
5. Siti I, Ambo S P. Studi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Andowia Kabupaten Konawe Utara. J Ilm Mhs Kesehat Masy [Internet]. 2017;vol.2. from: (ISSN 2502-731)
6. Ema M, Abubakar H I. Operasional Kesehatan (BOK) Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Besar. J Ilmu Ekon [Internet]. 2014;vol.2. from: ISSN 2302-0172
7. Andini , Aridewi , Martha IK AS. Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. urnal Manaj Kesehat Indones [Internet]. 2013; from: https://media.neliti.com
8. Siti NL MN. Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016. J Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2017;Vol.6 no.3.
9. Ayuningtyas D. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo; 2014.
10. Hamdi M. Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Pastisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia; 2014.
11. Taufiqurohman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan Jakarta. In Fisip Universitas Moestofo Beragama; 2014.
12. Darmawan SA. Administrasi Kesehatan Masyarakat Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo; 2016.
13. Gani A. KEBIJAKAN KESEHATAN (Konsep, Formulasi dan Evaluasi). 2012; from: https://dokteryoseph.com/2018/01/01/bagaimana-cara-melakukan-analisis-kebijakan-kesehatan
14. Nugroho R. Public Policy. Jakarta: PT.Gramedia; 2012. 15. Agustino L. Dasar-Dasar Kebijakan. Bandung: Alfabeta; 2016. 16. Mulyadi D. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In Bandung:
Alfabeta; 2015. 17. Suhadi RK. Perencanaan Puskesmas. Jakarta: Trans Info Media; 2015. 18. Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. Jakarta; 2015. 19. Masruroh. Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Kebidanan Dilengkapi Dengan Contoh Soal. In Yogyakarta: Nuha Medika;
128
2014. 20. Purwoastuti WSE. Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kebidanan Konsep,
Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka baru press; 2015. 21. Prasetyawati EA. Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Kebidanan Holistik
(Integrasi Community Ke Family Oriented). Yogyakarta: Nuha Medika; 2011.
22. Permenkes RI. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 23. Ekarini SMB. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam
Kebidanan. Yogyakarta: Thema Publishing; 2016. 24. Teori Faktor Persepsi. 2007;9–45. from:
https://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html
25. Rakhmat J. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2011. 26. DTJ D. Metodologi Penelitian Keperawatan. Yogyakarta: Pustaka baru
press; 2016. 27. Hidayat AAA. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data
Contoh Aplikasi Studi Kasus. Jakarta: Salemba Medika; 2014. 28. Siswanto SS. Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif
Kedokteran & Kesehatan Pedoman Penyusunan Disertasi, Tesis & Skripsi Klaten. In Bossscript; 2017.
29. Muhammad I. Pemanfaatan SPSS Dalam Bidang Kesehatan. Bandung: Cita pustaka Media Perintis; 2017.
30. Duma K. Pembiayaan Kesehatan Dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kalimantan Timur. J Kebijak Kesehat Indones. 2016;
31. Iswarno dkk. Analisis Untuk Penerapan Kebijakan : Analisis Stakehoder Dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Kapahiang. J Kebijak Kesehat Indones. 2013;
32. W B. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS; 2012.
33. Subekti M. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. IJPA-The Indones J Public Adm. 2017;vol.3 no.2.
34. Wahid A. Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu. Univ Tabulako. 2014;
35. Pratiwi LN. Pratiwi LN. Prevalensi Rasio Pelayanan Kesehatan Maternal dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Era JKN/KIS di Indonesia. J Kebijak Kesehat Indones. 2014;Vol.5.
36. IR T. The Implementation Of Maternal And Child Health Program In The Era National Health Insurance In Nias Barat Regency In 2016. University Of Sumatera Utara; 2016.
129
DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
(KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGA KECAMATAN SAMALANGA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018
I. Identitas Responden
a. Nama :
b. Pendidikan :
c. Golongan :
d. Lama Bekerja :
e. Usia :
II. Petunjuk Pengisian
Berikan tanda checklist (√) yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini
III. Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Dalam Upaya
Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Di Puskesmas
Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018
Komunikasi
No. Pernyataan Jawaban
Ya Tidak
1. Ibu diinformasikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
2. Ibu diinformasikan tentang besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk masing-masing program kegiatan
3. Ibu mengetahui tentang berapa capaian program yang ditetapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
4. Ibu menyampaikan saran dan masukan bila ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan
5. Ibu melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan tentang pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bantuan Operasional Kesehatan
130
Sumber Daya
No. Pernyataan Jawaban
Ya Tidak
1. Program kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan kompetensi Ibu
2. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat mendukung dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak
3. Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan terhadap program peningkatan kesehatan Ibu dan Anak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Ibu mempunyai Tim dalam pelaksanaan program kegiatan di lapangan
5. Ibu mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
Disposisi
No. Pernyataan Jawaban
Ya Tidak
1. Ibu setuju bahwa dengan adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat meningkatkan capaian program kegiatan
2. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) cukup untuk mengganti transport dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
3. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan hanya dialokasi untuk beberapa kegiatan dan tidak merata untuk semua wilayah kerja
4. Ibu setuju bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan yang ada di Puskesmas Samalanga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Menggunakan anggaran dari Bantuan Operasional Kesehatan dalam melakukan kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan POA kegiatan
131
Struktur Birokrasi
No. Pernyataan Jawaban
Ya Tidak
1. Ibu dalam melaksanakan kegiatan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Ibu sudah menjalankan fungsi jabatannya dengan baik dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk program KIA
3. Uraian tugas Ibu sebagai pelaksana program yang menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat pendidikan Ibu
4. Pembagian fungsi tugas dalam melaksanakan kegiatan di Puskesmas Samalanga terhadap Bantuan Operasional Kesehatan sudah baik
5. Hubungan antara Ibu dengan pengelola keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan berjalan dengan baik
IV. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga
No. Pernyataan Jawaban
Ya Tidak
1. Puskesmas Samalanga mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dan informasi dengan baik dan jelas mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Kesehatan Ibu dan Anak yang telah dilaksanakan di Puskesmas Samalanga sudah berjalan dengan baik
3. Jumlah tenaga petugas pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Samalanga sudah memadai untuk menjalankan program-program
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan pada petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak sudah baik
5. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Samalanga efektif dalam upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
132
PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS SAMALANGKA KECAMATAN SAMALANGKA
KABUPATEN BIREUN TAHUN 2018
Identitas
1. No. Responden : 1. Umur :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
2. Komunikasi :
1. Apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)?
2. Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat?
3. Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas masyarakat?
4. Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat? 5. Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan masyarakat? 6. Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu
mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat? 7. Menurut ibu dalam hal menyampaikan materi untuk memulai
berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu?
8. Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK ?
9. Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat memerlukan rancangan program terlebih dahulu?
10. Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak?
3. SUMBER DAYA
1. Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas ?
2. Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam pemanfaatan BOK? 3. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia
pada kegiatan BOK?
133
4. Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ?
5. Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak?
4. Disposisi 1. Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung terlaksana
nya kegiatan BOK dengan baik? 2. Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang diharapkan
pihak puskesmas? 3. Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK
puakesmas ibu? 4. Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? 5. Apa dampak insentif dengan tercapinya kualitas masyarakat sangat
mempunyai peran penting?
5. Struktur Birokrasi 1. Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah memiliki
dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? 2. Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang kegiatan
BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anakt? 3. Menurut ibu apa peran dinas kesehatan (BOK) dalam upaya peningkatan
kesehatan ibu dan anak? 4. Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal
peningkatan kesehatan ibu dan anak? 5. Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian fungsi
antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?
134
TRANSKRIP WAWANCARA
Identitas
No. Responden : 1 1. Nama : Fazillah 2. Alamat : Desa Namploh Manyang Kec. Samalanga 3. Pekerjaan : Bendahara BOK Puskesmas Samalanga
1. Komunikasi
Peneliti : Assalamualaikum bu Informan : Waalaikum salam warrahmatullahi wabarakatu Peneliti : Begini bu, boleh saya minta waktunya sedikit bu, saya ingin
wawancara dengan ibu ? Informan : Silahkan bu, mau tanya apa itu bu ? kebetulan waktu saya agak
sedikit luang kok ini bu Peneliti : Begini bu, saya mau tanya, Apakah puskesmas ibu mendapatkan
Bantuan Operasional Kesehatan ? Informan : Iya bu dapat Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Pengaruh bu, karena dana tersebut menjadi penunjang setiap
kegiatan yang berbasis peningkatan kualitas kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.
Peneliti : Selanjutnya bu, dapatkah ibu sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk meningkatkan kualitas masyarakat ?
Informan : Cara kami memanfaatkan dana BOK tersebut yaitu menggunakan dana tersebut sebaik baiknya sehingga dana yang diberikan pemerintah terlihat hasilnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak
Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan masyarakat ?
Informan : Biasanya Kami menggunakan berbagai media, seperti flip chart, Lcd, sebaran kertas yang bertema program dan manfaat materi yang kami berikan, sejauh ini itulah yang kami lakukan.
Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan mayarakat ?
Informan : Faktor pendidikan, karena tidak mudah bagi kami pihak tenaga kesehatan berkomunikasi dengan bahasa yang formal dalam tanda kutip kami harus mampu menjadi dan membaur dengan penyampaian yang setidaknya dapat dimengeti dari masyarakat yang kami berikan penyuluhan.
135
Peneliti : Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat ?
Informan : Biasanya setiap di akhir sesi pertemuan kami dengan masyarakat, kami memberikan evaluasi lewat pertanyaan seputar yang kami sampaikan tadi dan siapa yang berani memaparkan kembali apa yang kami sampaikan secara singkat, akan kami berikan reward kepada mereka sehingga kami mengetahui seberapa paham masyarakat tentang materi kami.
Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?
Informan : Tentu, karena tempat yang nyaman mempermudah kami tenaga kesehatan dan masyarakat untuk lebih fokus menerima materi.
Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?
Informan : Ya, termasuk Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat
memerlukan rancangan program terlebih dahulu ? Informan : Tentu saja, kita harus memiliki rancangan program dan fokus apa
yang akan kita sampaikan, sehingga setiap pertemuan sudah lebih terfokuskan kepada setiap peencanaan kita.
Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak?
Informan : Untuk menjadi target kami yaitu seluruh anggota keluarga dari ibu yang hamil maupun yang memiliki bayi dan balita, setidaknya dalam satu keluarga kami mampu mengundang dan mengajak 2 anggota keluarga.
2 Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam
kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Pasti, karena SDM yang baik berpengaruh dengan cara
penyampaian materi. Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan
BOK ? Informan : Seperti yang saya katakan tadi, SDM yang baik, materi dapat
diterima, sehingga masyarakat mampu melakukan dan menyadari tentang pentingnya kualitas kesehatan sehingga masyarakat mau menerapkan hidup sehat di keluarga mereka, kan tercapai tujuan kita... hehehe
Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya manusia pada kegiatan BOK?
Informan : Saya sebagai koordinator BOK yang bekerja sama dengan kepala puskesmas
136
Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ?
Informan : Yang kompeten di bidang kesehatan ibu dan anak dan didukung dengan tokoh masyarakat sebagai cara kita untuk mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat.
Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ?
Informan : Sejauh ini tidak 3 Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung
terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Tentu Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang
diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Tidak, karena masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan
kita, karena terkadang masalah insentif dari petugas kesehatan terpotong dengan biaya tranportasi dan sarana serta prasana kita untuk melakukan kegiatan BOK terkait kiesehatan ibu dan anak.
Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK puskesmas ibu?
Informan : Petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan BOK, petugas kesehatan yang mampu memberikan ide terkait cara peningkatan kualitas masyarakat, sejauh ini seperti itu.
Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat?
Informan : Sejauh ini dalam bentuk dana atau uang. Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat
sangat mempunyai peran penting? Informan : Jika insentif sesuai, petugas diberikan reward yang sepantasnya,
maka petugas kesehatan itu akan semakin rajin untuk mengemban tugasnya dan dampak dari semua itu tujuan kita untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak akan tercapai.
4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah
memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang
kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Peran puskesmas adalah induk dari pemecah masalah kesehatan
yang dipercaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Dinas kesehatan sebagai koordianator puskesmas dalam upaya
peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
137
Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ?
Informan : Sudah Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian
fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?
Informan : Sejauh ini tidak karena sudah ada perencanaan dari kami terlebih dahulu.
Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama bu
138
TRANSKRIP WAWANCARA
Identitas
No. Responden : 2 1. Nama : Rosmalawati 2. Alamat : Desa Namploh Papeun Kec. Samalangga 3. Pekerjaan : Koordinator KIA Puskesmas Samalanga
1. Komunikasi Peneliti : Assalamualaikum bu, permisi bu , apa boleh saya minta waktunya
sebentar untuk wawancara ? Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu, boleh bu, mau
tanya tentang apa ya bu ? Peneliti : Begini bu. apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan ? Informan : Iya bu Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Tentu dong bu BOK memiliki pengaruh besar terkait peningkatan
kualitas masyarakat Peneliti : Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk
meningkatkan kualitas masyarakat ? Informan : Biasa kami mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat
dari tiap desa, dan biasanya pertemuan itu berupa penyuluhan Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan
masyarakat ? Informan : Kami biasanya memakai LCD projektor, flip chart, spanduk. Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan
mayarakat ? Informan : Masyarakat yang sibuk bekerja susah meluangkan waktunya
untuk pertemuan, pendidikan masyarakat yang rendah serta lokasi tempuh untuk kegiatan penyuluhan
Peneliti : Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat ?
Informan : Adanya evaluasi setiap akhir sesi Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai
berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?
Informan : Pasti , terkadang masyarakat suka pilih pilih tempat pettemuan, kalau jauh gak ada yang datang
139
Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?
Informan : Ya Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat
memerlukan rancangan program terlebih dahulu ? Informan : Tentu supaya pelaksanaannya lebih tersusun rapi Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan
BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak? Informan : Seluruh anggota keluarga dari ibu yang memiliki bayi, balita, dan
anak-anak juga ibu hamil 2. Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam
kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Tentu Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan
BOK ? Informan : Kalau SDM nya baik, masyarakat lebih paham maksud tujuan
kita. Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya
manusia pada kegiatan BOK? Informan : Kepala Puskesmas dan Koordinator BOK Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi
komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ? Informan : Yang kompeten Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam
hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Kalau saat ini tidak 3. Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung
terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Pasti, kalau dana cukup kegiatan terlaksana dengan baik Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang
diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Tidak, masih kurang Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK
puskesmas ibu? Informan : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan BOK tersebut Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Informan : Berupa uang Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat
sangat mempunyai peran penting?
140
Informan : Insentif membuat petugas lebih bersemangat menjalankan tugasnya sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat tercapai.
4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah
memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK? Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang
kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sebagai pelaksana Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Sebagai koordinator pihak puskesmas Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai
dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sesuai karena sudah terencana terlebih dahulu Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian
fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?
Informan : Tidak ada Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk
menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama bu
141
TRANSKRIP WAWANCARA
Identitas
No. Responden : 3
1 Nama : Mulyani 2 Alamat : Desa Batee Iliek Kecamatan Samalanga 3 Pekerjaan : Koordinator Bides
1. Komunikasi Peneliti : Assalamualaikum bu, permisi bu, bisa minta waktunya sebentar
bu untuk wawancara ? Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Peneliti : Apakah puskesmas ibu mendapatkan Bantuan Operasional
Kesehatan ? Informan : Benar bu Peneliti : Apa menurut ibu dana bantuan BOK berpengaruh dengan
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ? Informan : Berpengaruh Peneliti : Sebutkan cara puskesmas ibu memanfaatkan dana BOK untuk
meningkatkan kualitas masyarakat ? Informan : Dengan melakukan kegiatan BOK untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat Peneliti : Media apa yang ibu gunakan saat berkomunikasi dengan
masyarakat ? Informan : LCD, flipchaart, spanduk, dll Peneliti : Kesulitan apa yang ibu temui ketika berkomunikasi dengan
mayarakat ? Informan : Jarak lokasi penyuluhan dan daya tangkap masyarakat yang
kurang menerima materi karena pendidikan yang rendah, juga waktu masyarakat yang sulit disesuaikan untuk mengkadiri pertemuan tersebut.
Peneliti : Saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa apa yang ibu sampaikan diterima oleh masyarakat ?
Informan : Kami melakukan evaluasi di akhir pemeberian materi Peneliti : Menurut ibu, dalam hal menyampaikan materi untuk memulai
berkomunikasi kepada masyarakat memerlukan tempat dan lokasi yang nyaman, coba beri alasan ibu ?
Informan : Penting lokasi dan tempat yang nyaman Peneliti : Menyampaikan materi atau berkomunikasi di masyarakat yang
dilakukan di puskesmas setiap kali pertemuan, apa menurut ibu itu termasuk kegiatan BOK?
Informan : Benar Peneliti : Apa menurut ibu sebelum berkomunikasi dengan masyarakat
memerlukan rancangan program terlebih dahulu ?
142
Informan : Perlu Peneliti : Siapa saja yang menjadi target komunikasi ibu dalam kegiatan
BOK dalam hal peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak? Informan : Seluruh keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu yang memiliki
bayi, anak dan balita 2. Sumber Daya Peneliti : Apa menurut ibu sumber daya manusia berpengaruh dalam
kegiatan BOK dalam meningkatkan kualitas kegiatan ? Informan : Berpengaruh Peneliti : Mengapa sumber daya manusia diperlukan dalam Pemanfaatan
BOK ? Informan : Untuk mendorong lancarnya kegiatan BOK dalam hal
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peneliti : Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemilihan sumber daya
manusia pada kegiatan BOK? Informan : Koordinator BOK dan Kepala Puskesmas Peneliti : Kriteria petugas kesehatan yang bagaimana yang menjadi
komunikator dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu ? Informan : Yang cerdas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik Peneliti : Menurut ibu apakah ada masalah terkait pemilihan SDM dalam
hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Tidak ada 3. Disposisi Peneliti : Menurut ibu apakah kecukupan dana menjadi faktor pendukung
terlaksananya kegiatan BOK dengan baik ? Informan : Pasti Peneliti : Saat ini apa dana BOK yang diterima ibu sesuai dengan yang
diharapkan pihak puskesmas ? Informan : Kalau menurut saya masih kurang, karena banyaknya yang harus
diatasi Peneliti : Siapa saja yang berhak menerima dana insentif dari kegiatan BOK
puskesmas ibu? Informan : Pelaksana Kegiatan BOK Peneliti : Apa saja bentuk insentif yang diterima puskesmas ibu dalam hal
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Informan : Uang Peneliti : Apa dampak insentif dengan tercapainya kualitas masyarakat
sangat mempunyai peran penting? Informan : Petugas lebih semangat dalam menjalankan tugas 4. Struktur Birokrasi Peneliti : Menurut ibu apakah struktur birokrasi di puskesmas ibu sudah
memiliki dasar yang kuat dalam hal kegiatan BOK?
143
Informan : Sudah Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi dan peran dari puskesmas tentang
kegiatan BOK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sebagai koordinator dari penyelenggaran kegiatan BOK Peneliti : Menurut ibu apa peran dinas kesehatan ( BOK ) dalam upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak? Informan : Sebagai koordinator pusat dari penyelenggaran kegiatan BOK Peneliti : Apakah fungsi antar instansi dengan puskesmas ibu sudah sesuai
dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak ? Informan : Sudah Peneliti : Menurut ibu apa ada hal yang menjadi kendala dalam pembagian
fungsi antar instansi dalam kegiatan BOK di puskesmas ibu sendiri?
Informan : Tidak ada Peneliti : Baiklah kalau begitu bu, untuk waktu dan ketersediaan untuk
menjawab pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih bu, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Informan : Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama bu
144
WAWANCARA ( Ibu hamil)
1. Identitas Nama : Lenny Alamat : Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Wawancara
Peneliti : Assalamualaikum bu, bu bisa minta waktunya sebentar saya mau wawancara ibu sedikit ?
Informan : Waalaikumsalam bu, bisa bu, mau tanya apa ya bu? Peneliti : Begini bu , apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan
penyuluhan bu ? Informan : Iya bu, saya pernah ikut kok Peneliti : Oiya bu,, Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang
disampaikan dapat ibu mengerti? Informan : Bisa bu, karna enak jelasinnya Peneliti : Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan
dari kegiatan tersebut? Informan : kalau saya jadi tahu lah bu kekmana bahaya waktu hamil jadi
lebih hati-hati aja Peneliti : Kalau begitu terima kasih banyak ya bu atas waktunya .
Assalamualaikum Informan : Waalaikum salam, sama sama bu
145
WAWANCARA ( Ibu yang memiliki anak bayi)
1. Identitas Nama : Fatimah Alamat : Desa Batee Iliek Kecamatan Samalanga Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Wawancara
Peneliti : Assalamualaikum bu, bu bisa minta waktunya sebentar saya mau wawancara ibu sedikit ?
Informan : Waalaikumsalam bu, iya bu gak papa? Peneliti : Oiya bu, apa ibu tahu bahwa puskesmas ini melakukan kegiatan
penyuluhan bu ? Informan : Iya bu, tahu kok,, kemarin aku juga diundang Peneliti : Oiya bu,, Saat mengikuti kegiatan tersebut apakah materi yang
disampaikan dapat ibu mengerti? Informan : Bisa kok bu, karna enak jelasinnya Peneliti : Setelah ibu mengikuti penyuluhan, apa manfaat yang ibu dapatkan
dari kegiatan tersebut? Informan : kalau saya jadi tahu lah bu kekmana cara merawat anak saya
supaya pertumbuhannya bagus dan gak gampang sakit Peneliti : Kalau begitu terima kasih banyak ya bu atas waktunya .
Assalamualaikum Informan : Waalaikum salam, sama sama bu
146
147
UJI VALIDITAS
VARIABEL KOMUNIKASI
Correlations
K1 K2 K3 K4 K5 total_K
K1 Pearson Correlation 1 .745** .293 .135 .293 .616**
Sig. (2-tailed) .000 .116 .477 .116 .000
N 30 30 30 30 30 30
K2 Pearson Correlation .745** 1 .267 .302 .267 .637**
Sig. (2-tailed) .000 .154 .105 .154 .000
N 30 30 30 30 30 30
K3 Pearson Correlation .293 .267 1 .428* 1.000** .863**
Sig. (2-tailed) .116 .154 .018 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
K4 Pearson Correlation .135 .302 .428* 1 .428* .650**
Sig. (2-tailed) .477 .105 .018 .018 .000
N 30 30 30 30 30 30
K5 Pearson Correlation .293 .267 1.000** .428* 1 .863**
Sig. (2-tailed) .116 .154 .000 .018 .000
N 30 30 30 30 30 30
total_K Pearson Correlation .616** .637** .863** .650** .863** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.781 5
148
VARIABEL SUMBER DAYA
Correlations
SD1 SD2 SD3 SD4 SD5
TOTAL_SD
SD1 Pearson Correlation 1 .259 .667** .259 -.045 .566**
Sig. (2-tailed) .167 .000 .167 .812 .001
N 30 30 30 30 30 30
SD2 Pearson Correlation .259 1 .111 .630** .181 .434*
Sig. (2-tailed) .167 .559 .000 .337 .016
N 30 30 30 30 30 30
SD3 Pearson Correlation .667** .111 1 .389* -.238 .454*
Sig. (2-tailed) .000 .559 .034 .205 .012
N 30 30 30 30 30 30
SD4 Pearson Correlation .259 .630** .389* 1 -.045 .434*
Sig. (2-tailed) .167 .000 .034 .812 .016
N 30 30 30 30 30 30
SD5 Pearson Correlation -.045 .181 -.238 -.045 1 .500**
Sig. (2-tailed) .812 .337 .205 .812 .005
N 30 30 30 30 30 30
TOTAL_SD Pearson Correlation .566** .434* .454* .434* .500** 1
Sig. (2-tailed) .001 .016 .012 .016 .005
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.482 5
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
149
Correlations
D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL_D
D1 Pearson Correlation 1 .509** .171 .267 .408* .753**
Sig. (2-tailed) .004 .366 .154 .025 .000
N 30 30 30 30 30 30
D2 Pearson Correlation .509** 1 .196 .630** .802** .875**
Sig. (2-tailed) .004 .299 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
D3 Pearson Correlation .171 .196 1 -.131 -.105 .364*
Sig. (2-tailed) .366 .299 .491 .581 .048
N 30 30 30 30 30 30
D4 Pearson Correlation .267 .630** -.131 1 .802** .679**
Sig. (2-tailed) .154 .000 .491 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
D5 Pearson Correlation .408* .802** -.105 .802** 1 .781**
Sig. (2-tailed) .025 .000 .581 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
TOTAL_D Pearson Correlation .753** .875** .364* .679** .781** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .048 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
VARIABEL DISPOSISI
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.694 5
150
VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI
Correlations
SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 TOTAL_SB
SB1 Pearson Correlation 1 .196 1.000** .614** .523** .880**
Sig. (2-tailed) .299 .000 .000 .003 .000
N 30 30 30 30 30 30
SB2 Pearson Correlation .196 1 .196 .149 .259 .444*
Sig. (2-tailed) .299 .299 .432 .167 .014
N 30 30 30 30 30 30
SB3 Pearson Correlation 1.000** .196 1 .614** .523** .880**
Sig. (2-tailed) .000 .299 .000 .003 .000
N 30 30 30 30 30 30
SB4 Pearson Correlation .614** .149 .614** 1 .745** .828**
Sig. (2-tailed) .000 .432 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
SB5 Pearson Correlation .523** .259 .523** .745** 1 .791**
Sig. (2-tailed) .003 .167 .003 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
TOTAL_SB Pearson Correlation .880** .444* .880** .828** .791** 1
Sig. (2-tailed) .000 .014 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.829 5
151
VARIABEL UPAYA PENINGKATAN KIA
Correlations
KIA1 KIA2 KIA3 KIA4 KIA5 TOT_KIA
KIA1 Pearson Correlation 1 1.000** .053 .539** .429* .727**
Sig. (2-tailed) .000 .782 .002 .018 .000
N 30 30 30 30 30 30
KIA2 Pearson Correlation 1.000** 1 .053 .539** .429* .727**
Sig. (2-tailed) .000 .782 .002 .018 .000
N 30 30 30 30 30 30
KIA3 Pearson Correlation .053 .053 1 .404* .537** .608**
Sig. (2-tailed) .782 .782 .027 .002 .000
N 30 30 30 30 30 30
KIA4 Pearson Correlation .539** .539** .404* 1 .829** .872**
Sig. (2-tailed) .002 .002 .027 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
KIA5 Pearson Correlation .429* .429* .537** .829** 1 .871**
Sig. (2-tailed) .018 .018 .002 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
TOT_KIA Pearson Correlation .727** .727** .608** .872** .871** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.805 5
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
152
DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK RESPONDEN
Statistics
N Valid 46
Missing 0
Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid D3 41 89.1 89.1 89.1
D4 5 10.9 10.9 100.0
Total 46 100.0 100.0
Golongan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid 2C 14 30.4 30.4 30.4
2D 9 19.6 19.6 50.0
3A 19 41.3 41.3 91.3
3D 4 8.7 8.7 100.0
Total 46 100.0 100.0
Lama Kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid <10 31 67.4 67.4 67.4
>10 15 32.6 32.6 100.0
Total 46 100.0 100.0
153
Usia
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid <30 29 63.0 63.0 63.0
>30 17 37.0 37.0 100.0
Total 46 100.0 100.0
154
HASIL ANALISIS BIVARIAT
VARIABEL KOMUNIKASI * UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
KAT_K * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%
KAT_KOMUNIKASI * KAT_KIA Crosstabulation
kat_kia
Total kurang baik baik
KAT_K KURANG BAIK
Count 23 9 32
% within KAT_K 71.9% 28.1% 100.0%
% of Total 50.0% 19.6% 69.6%
BAIK Count 4 10 14
% within KAT_K 28.6% 71.4% 100.0%
% of Total 8.7% 21.7% 30.4%
Total Count 27 19 46
% within KAT_K 58.7% 41.3% 100.0%
% of Total 58.7% 41.3% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 7.533a 1 .006
Continuity Correctionb 5.853 1 .016
Likelihood Ratio 7.595 1 .006
Fisher's Exact Test .009 .008
Linear-by-Linear Association
7.369 1 .007
N of Valid Cases 46
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.78.
b. Computed only for a 2x2 table
155
Risk Estimate
Value
95% Confidence Interval
Lower Upper
Odds Ratio for KAT_K (KURANG BAIK / BAIK)
6.389 1.588 25.708
For cohort kat_kia = kurang baik
2.516 1.069 5.922
For cohort kat_kia = baik .394 .207 .751
N of Valid Cases 46
VARIABEL SUMBER DAYA * UPAYA PENINGKATAN KIA
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
KAT_SD * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%
KAT_SUMBER_DAYA * KAT_KIA Crosstabulation
kat_kia
Total kurang baik baik
KAT_SD KURANG BAIK
Count 22 4 26
% within KAT_SD 84.6% 15.4% 100.0%
% of Total 47.8% 8.7% 56.5%
BAIK Count 5 15 20
% within KAT_SD 25.0% 75.0% 100.0%
% of Total 10.9% 32.6% 43.5%
Total Count 27 19 46
% within KAT_SD 58.7% 41.3% 100.0%
% of Total 58.7% 41.3% 100.0%
156
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 16.571a 1 .000
Continuity Correctionb 14.204 1 .000
Likelihood Ratio 17.553 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear Association
16.211 1 .000
N of Valid Cases 46
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.26.
b. Computed only for a 2x2 table
Risk Estimate
Value
95% Confidence Interval
Lower Upper
Odds Ratio for KAT_SD (KURANG BAIK / BAIK)
16.500 3.796 71.725
For cohort kat_kia = kurang baik
3.385 1.557 7.358
For cohort kat_kia = baik .205 .080 .523
N of Valid Cases 46
VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI * UPAYA PENINGKATAN KIA
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
KAT_SB * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%
157
KAT_STRUKTUR_BIROKRASI * KAT_KIA Crosstabulation
kat_kia
Total kurang baik baik
KAT_SB KURANG BAIK
Count 19 5 24
% within KAT_SB 79.2% 20.8% 100.0%
% of Total 41.3% 10.9% 52.2%
BAIK Count 8 14 22
% within KAT_SB 36.4% 63.6% 100.0%
% of Total 17.4% 30.4% 47.8%
Total Count 27 19 46
% within KAT_SB 58.7% 41.3% 100.0%
% of Total 58.7% 41.3% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 8.674a 1 .003
Continuity Correctionb 6.998 1 .008
Likelihood Ratio 8.966 1 .003
Fisher's Exact Test .006 .004
Linear-by-Linear Association
8.486 1 .004
N of Valid Cases 46
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.09.
b. Computed only for a 2x2 table
Risk Estimate
Value
95% Confidence Interval
Lower Upper
Odds Ratio for KAT_SB (KURANG BAIK / BAIK)
6.650 1.788 24.730
For cohort kat_kia = kurang baik
2.177 1.207 3.926
For cohort kat_kia = baik .327 .141 .759
N of Valid Cases 46
158
VARIABEL DISPOSISI * UPAYA PENINGKATAN KIA
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
KAT_D * kat_kia 46 100.0% 0 .0% 46 100.0%
KAT_DISPOSISI * KAT_KIA Crosstabulation
kat_kia
Total kurang baik baik
KAT_D KURANG BAIK
Count 23 1 24
% within KAT_D 95.8% 4.2% 100.0%
% of Total 50.0% 2.2% 52.2%
BAIK Count 4 18 22
% within KAT_D 18.2% 81.8% 100.0%
% of Total 8.7% 39.1% 47.8%
Total Count 27 19 46
% within KAT_D 58.7% 41.3% 100.0%
% of Total 58.7% 41.3% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 28.548a 1 .000
Continuity Correctionb 25.435 1 .000
Likelihood Ratio 33.195 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear Association
27.927 1 .000
N of Valid Cases 46
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.09.
b. Computed only for a 2x2 table
159
Risk Estimate
Value
95% Confidence Interval
Lower Upper
Odds Ratio for KAT_D (KURANG BAIK / BAIK)
103.500 10.624 1008.308
For cohort kat_kia = kurang baik
5.271 2.164 12.840
For cohort kat_kia = baik .051 .007 .350
N of Valid Cases 46
160
161
162
163
164
165
166
167
168
DOKUMENTASI
Gambar : Wawancara dengan Bendahara BOK
Gambar : Wawancara dengan Koordinator KIA
170
Gambar : Wawancara dengan Bidan Desa
Gambar : Wawancara dengan Ibu Hamil