TUGAS

ANALISIS JABATAN

DISUSUN OLEH:1. Septiana Pratiwi (01081001038)2. Yunita Anggraini (01081001061)3. Riyana Gustiani (01081001093)4. Indra Lesmana (01081001079)5. Nuari Yusuf (01081001009)6. Achmad Tito (01071001073)

Dosen Pembimbing :AFRIADI CAHYADI,SE,MM

FAKULTAS EKONOMIJURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2009/2010

SEJARAH/ PROFIL DARI KANTOR DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN KABUPATEN OGAN ILIR, INDRALAYA SUMATERA

SELATAN.

Dinas kehutanan, Perkebunan dan Pertanian kabupaten OI terbentuk pada tahun 2004

berdasarkan UU no. 37 tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Ogan Ilir .

Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 02 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Kemudian pada tahun 2005 terjadi pemisahan dinas . Dinas Pertanian digabung dengan

Badan Ketahanan Pangan sedangkan Dinas Kehutanan di gabung dengan Dinas

Perkebunan, dengan dasar Dinas HUTBUN th.2005 dasar Pembentukkan Perda Kabupaten

Ogan Ilir No.02 th.2005 tanggal 03 Februari 2005 tentang Pembentukan organisasi dan tata

kerja dinas daerah kabupaten Ogan Ilir.

Pada tahun 2008, Dinas Pertanian Kembali bergabung menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Perkebunan..

PENYELESAIAN DESKRIPSI PEKERJAAN

Desripsi pekerjaan jabatan pertama:

Jabatan pekerjaan : Kasubbag Umum

Gaji yang di rekomendasikan : Rp 3.000.000

Kelompok pekerjaan : -

Divisi : -

Departemen : Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Kehutanan

Kode pekerjaan :

Status bebas/tidak bebas dari

Pertanggung jawaban hukum : -

EEOC : -

Melapor kepada : Kepala Dinas

Lokasi : Inderalaya

Tanggal : 12/04/2010

Ringkasan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta

pendistribusian surat ke masing-masing bidang. Membuat nomor pengiriman serta

stempel surat dinas. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan. Membagi

tugas atau kegiatan pada bawahan. Menilai hasil kerja bawahan. Melaksanakan

perpustakaan dinas. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

Pengalaman dan pengetahuan yang di syaratkan

1) Pengalaman kerja terkait

2) Pendidikan formal/yang setara

Pendidikan sarjana(S1) dengan prestasi akademik yang baik

Keterampilan

Harus memiliki kemampuan organisasi yang baik.dan bisa berkomunikasi lisan.

Mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perkebunan,pertanian dan kehutanan.

Peralatan yang harus di pakai

1) Kendaraan

2) Komputer

3) Telepon

4) Printer

Tuntutan mental dari pekerjaan ini

Harus teliti dan sanggup bekerja di lapangan.

Tuntutan fisik dari pekerjaan ini

Harus berwibawa.

Tuntutan kesehatan dari pekerjaan ini

Tidak cacat anggota badan/ fisik sempurna

Hubungan pekerjaan ini dengan perusahaan

Internal: Sangat berpengaruh karena bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan

ini bisa menyalurkan hasil yang di dapat dari departemennya ke perusahaan-

perusahaan

Resiko : -

Tanggung jawab penting nya

1. Follow up kepada instansi pekerjaan untuk mengetahui apakah tanggung jawab

yang diberikan sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan atasan

SPESIFIKASI PEKERJAAN

Spesifikasi pekerjaan jabatan pertama:

1) Prediksi atau ciri manusia yang di butuhkan dalam pekerjaan ini:

Pendidikan formal S1

Berpendidikan di bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan

Wanita dan pria

Memiliki jiwa kepemimpinan

2) Indikator dan kriteria efektifitas pekerjaan:

Yaitu harus memiliki kemampuan organisasi yang baik dan bisa

berkomunikasi lisan maupun tulisan.

Adanya keterampilan dalam menggunakan komputer

3) Menganalisis pekerjaan dan memutuskan cara mengukur

prestasi pekerjaan :

Yaitu dengan cara melihat dan menilai bagaimana karyawan

menjalankan kewajiban,tanggung jawab serta wewenang yang telah

ditentukan

4) Memilih ciri-ciri pribadi:

Wanita dan pria

Berwibawa

Mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahan.

5) Mengukur prestasi pekerjaan dari kandidat:

Tergantung dari cara karyawan dalam menjalin hubungan relasi baik

dengan satu sama lain maupun relasi-relasi luar. Menjalin hubungan ini

supaya satu sama lain dapat melaksanakan sesuai dengan deskripsi

pekerjaan masing-masing

6) Menganalisis hubungan antara ciri manusia dan prestasi kerja:

Adanya penilaian terhadap tanggungjawab karyawan, contohnya :

kasubbag umum menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian

umum berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam meningkatkan karir.

PENYELESAIAN DESKRIPSI PEKERJAAN

Desripsi pekerjaan jabatan kedua :

Jabatan pekerjaan : Kasi Data Bidang Program

Gaji yang di rekomendasikan : Rp 3.000.000

Kelompok pekerjaan : -

Divisi : -

Departemen : Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Kehutanan

Kode pekerjaan :

Status bebas/tidak bebas dari

Pertanggung jawaban hukum : -

EEOC : -

Melapor kepada : Kepala Bidang Program

Lokasi : Inderalaya

Tanggal : 12/04/2010

Ringkasan

Bidang ini mempunyai tugas Mengolah data survei pertanian, data perkebunan dan

kehutanan. Menyediakan data untuk menyusun program. Membantu bidang untuk

penyusunan program, perencanaan kegiatan, evaluasi. Menyediakan data untuk

evaluasi program. Mengolah data survey pertanian, melaporkan dan mengevaluasi.

Menyediakan, mengolah dan mengkoordinasikan laporan hasil monitoring dan

evaluasi. Menyusun rencana kerja anggaran, rapat koordinasi. Melaksanakan tugas

khusus yang di berikan atasan

Pengalaman dan pengetahuan yang di syaratkan

3) Pengalaman kerja terkait

4) Pendidikan formal/yang setara

Pendidikan sarjana(S1) dengan prestasi akademik yang baik

Keterampilan

Menggunakan komputer dan dapat mengolah program

Peralatan yang harus di pakai

5) Pensil

6) Komputer

7) Kalkulator

8) Penghapus

Tuntutan mental dari pekerjaan ini

Mau kerja keras, Teliti, Tanggap dan suka menganalisis

Tuntutan fisik dari pekerjaan ini

Sehat fisik dan rohani

Tuntutan kesehatan dari pekerjaan ini

Tidak cacat anggota badan/ fisik sempurna

Hubungan pekerjaan ini dengan perusahaan

Internal : Sangat berhubungan karena penyediaan data untuk

perencanaan setiap bidang

Eksternal : Sangat berhubungan karena menyediakan data dan

laporan ke instansi terkait dan koordinasi dengan instansi

lain dan terkait

Resiko : Mata lelah dan beban fikiran

Tanggung jawab penting nya

3. Menyediakan data, Membuat laporan

4. Menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan atasan

SPESIFIKASI PEKERJAAN

Spesifikasi pekerjaan jabatan kedua:

7) Prediksi atau ciri manusia yang di butuhkan dalam pekerjaan ini:

Pendidikan formal S1

Berpendidikan di bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan

Wanita dan pria

Memiliki jiwa kepemimpinan

8) Indikator dan kriteria efektifitas pekerjaan:

Yaitu harus memiliki kemampuan organisasi yang baik dan bisa

berkomunikasi lisan maupun tulisan.

Adanya keterampilan dalam menggunakan komputer

9) Menganalisis pekerjaan dan memutuskan cara mengukur

prestasi pekerjaan :

Yaitu dengan cara melihat dan menilai bagaimana karyawan

menjalankan kewajiban,tanggung jawab serta wewenang yang telah

ditentukan

10) Memilih ciri-ciri pribadi:

Wanita dan pria

Berwibawa

Mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahan.

11) Mengukur prestasi pekerjaan dari kandidat:

Tergantung dari cara karyawan dalam menjalin hubungan relasi baik

dengan satu sama lain maupun relasi-relasi luar. Menjalin hubungan ini

supaya satu sama lain dapat melaksanakan sesuai dengan deskripsi

pekerjaan masing-masing

12) Menganalisis hubungan antara ciri manusia dan prestasi kerja:

Adanya penilaian terhadap tanggungjawab karyawan.

FOTO HASIL OBSERVASI LANGSUNG DI KANTOR DINAS PERTANIAN,

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN OGAN ILIR INDRALAYA,

SUMATERA SELATAN.

STRUKTUR ORGANISASI

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS

L

A

M

P

I

R

A

NPERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan

Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a. perlu diatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentan Pembentukan Kabupate Ogan Komring

Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komring Ilir

provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara 4389);

4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan

Lembaran Negara 4844);

5.Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,

tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan

antara pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741);

8. Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir nomor 20 tahun 2007 tentang urusan Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir 2007 nomor 20 seri E.

9.Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Ogan Ilir tahun 2008 nomor 04 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN

OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir

2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten Ogan Ilir

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir

4. Wakil bupati adalah wakil bupati Ogan Ilir

5. Sekretaris Daerah adaah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

6. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantu

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan daam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945.

7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan,

dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir.

8. Kepala Dinas adaah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Ogan Ilir

9. Unit Pelaksanan Teknis Dinas ( UPTD) adalah Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Defenitif, Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas Peredaran Hasil Hutan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pembibitan Lokal dalam Kebupaten Ogan Ilir.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1 ) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur

pelaksanaa Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

( 2 ) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan

Kewewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan

tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian.

Perkebunan dan Kehutanan;

c. Pembenaran terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lngkup dan tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Program membawahi :

1. Seksi Perencanaan;

2. Seksi Data;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura membawahi :

1. Seksi Pengembangan Produksi dan Kelembagaan Usaha Tanaman dan

Holtikultura;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Hasil Tanaman

Pangan dan

Hultikultura;

3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Tanaman Pangan dan Hultikultura;

e. Bidang Perkebunan membawahi :

1. Seksi Pengembangan Produksi dan Kelembagaan Usaha;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Hasil Perkebunan;

3. Seksi Penanggulangan Lahan dan Air Bidang Perkebunan.

f. Bidan Kehutanan membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

2. Seksi Pengembangan Usaha dan Usaha Hasil Hutan;

3. Seksi Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional membawahi :

1. Petugas Pengawasan Benih;

2. Petugas Pengamat Hama;

h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD ) membawahi :

1. Satuan Polisi Kehutanan (Jayawana);

2. Balai Benih;

3. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Bagian keempat

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi

penyelenggaraan kewewenangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

b. Memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan pada Bagian dan

Bidang agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dengan Perundang-

Undangan;

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan maupun program kerja dengan Dinas/instansi

yang terkait;

d. Menghimpun, mempelajari dan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan

kebijakan Teknis pedoman dan petunjuk serta revensi lain yang berhubungan erat

dengan kegiatan maupun program kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan;

e. Memeriksa hasil bawahan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas;

f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang telah di capai untuk di

pergunakan sebagai bahan meningkatkan karier;

g. Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan aparatur dan

kegiatan bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

h. Melaksanakan evaluasi serta laporan hasil kegiatan pada bupati;

i. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Bupati.

Paragraf Pertama

SEKRETARIAT

Pasal 7

( 1 ) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan uraian kepegawaian, urusan keuangan serta urusan umum dan

perlengkapan;

b. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang juga bertugas

sebagai Wakil Kepala Dinas;

c. Menyusun rencana kegiatan bagian ketatausahaan, mengkoordinasikan serta

mengelola sub kegiatan tahunan dan tata yang ada untuk menunjang kegiatan teknis

dinas pertanian,perkebunana dan kehutanan

d. Memberikan uraiaan dan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan pasa bagian dan

agar dalam melaksanakan tugas.

e. Melakukan koordinasi kegiatamn maupun program kerja dinas

pertanian,Perkebunan dan kehutanan dengan unit/dinas instansi vterkait

f. Menghimpun,mempelajari, dan mempedomani peraturan perundang-

undangan,kebijaksanaan teknis,pedoman dan petunjik teknis sertarefrensi lain yang

berhubungan erat dengan kegiatan maupun program kerja dinaa Pertanian.

g. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan dinas pertanian, perkebunan dan

kehutanan untuk menyempurnakan lebih lanjut.

2. Dalam melaksanankan tugas tersebut pada pasal 7 ayat(1) sekertariat membawahi :

a.Sub Bagian kepegawaiaan.

b.Sub bagian keuangan

c.Sub bagian umum

Pasal 8

Kepala sub bagian kepegawaiaan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaiaan berdasarkan kegiatan tahun

bersangkutan serta data yang baik rutin maupun pembangunan sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan dinas pertanian,perkebunan dan kehutanan.

b. Menyelenggarajan urusan administrasi kepegawaiaan.

c. Memberi tugas atau kegiatan pada bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaiaan

debgan memberikan arahan atau petunjuk baik secara lisan ataupun tulisan sesuai

denhan permasalahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan yang berlaku sehingga tecapai efektifitas kerja

d. Memerikas hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaiaan untuk

menyempurnakan lebih lanjut

e. Menilai hasil kerja bawahan dinlingkungan sub bagian kepegawaiaan berdasarkan

hasil yang telah dicapaib untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan

karir

f. Memberikan saran diminta maupun tidak diminta kepada atasan.

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

Pasal 9

Kepala sub bagian keuangan menpunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan administrasi umum

b. Melaksanakan/mengkoordinasikan urusan administrasi keuanhan kegiatan.

c. Menyusun rencana kegiatan sub bagaian keuangan berdasarkan kegiatan tahun

bersangkutan atau data yang ada baik rutin maupun pembangunan untuk

melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaiaan di lingkungan dinas

pertanian,perkebunan dan kehutanan

d. Mempelajari data atau bahan program kerja dan mengevaluasi hasil program kerja

yamg dilaksanakan.

e. Membuat rencana program kerja dan menyiapkan penetapan program kerja.

f. Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian/seksi/unitinstansi terkait dalam rangka

pengelolaan program kerja dinas pertanian,perkebunan dan perhutanan.

g. Membuat dan mengkoordinir laporan kegiatan dinas pertanian,perkebunan dan

perhutanan

h. Memberikan saran diminta mauoun tidak diminta kepada atasan

i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan

Pasal 10

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusian surat ke

masing-mmasing bidang.

b. Membuat nomor pengiriman serta stempel surat dinas.

c. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan

d. Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan di lingkungan sub bagian umum

dengan memberikan arahan atau petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai

dengan permasalahn agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan yang berlaku sehingga tecapai efektifitas kerja.

e. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sub baguan umum berdasrkan hasil yang

telah dicapai untuk dipergunakan senagai bahan dalam meningkatkan karier

f. Melaksanakan perpustakaan dinas

g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Bidang KelimaBIDANG PROGRAM

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Program Mempunyai tugas:

a. Melaksanakan perencanaan, Pengawasan,evaluasi dan pengendalian program

pembangunan bidang pertanian,perkebunan dan kehutanan

b. Menata dan memprogram sumber PAD yang berasal dari pertanian,perkebunan dan

kehutanan

c. Melaksanakan pendataan,pelaporan kegiatan dan laporan dinas

d. Menyusun rencana strategis dinas dengan memperhatikan rencana strategis

kabupaten dan dinas/instansi vertical terkait

e. Menyusun program bidang pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan

kehutanan jangka panjang, menengah dan jangka pendek,serta mengupayakan

sumber pembiayaan.

f. Menghimpun , menyiapkan dan menyusun program kegiatan yang baik yang

sifatnya rutin maupun pembnguna bidabg pertanian perkebunan dan perhutanan.

g. Mereumuskan kebijaksanaan pertanian,perkebunan dan kehutanan dalam bentuk

perencanaan pembanguna berdasarkan kebutuhan potensi wilayah dan skala

prioritas berkoordinasi dengan pihak terkait secara internal maupun external

h. Menyusun,mengelola dan menganalisis data statistik dan pertanian, perkebunan dan

kehutanan serta laporan dinas

i. Memantau pelaksanaan kinerja program dinas lapangan

j. Menyelenggarakan , mengerahkan ,mienyiapkan , merubah dan revisi kegiatan

meliputi lokasi anggaran dan sumber daya berdasarakan kebutuhan dan recana

strategis dinas

k. Memberikan saran diminta ataupun tidak diminta kepada atasan

l. Melaksanakan tugas khusus lain yang diberikan oleh atas

(2) dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 ayat (1) kepala bidan

program membawahi

a. seksi perencanaan

b. seksi data

c. seksi evaluasi dan laporan

Pasal 12

Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan pelaksanaan program dinas

b. Menyusun skala strategis dan skala prioritas pembangunan pertanian perkebunan

dan kehutanan

c. Melaksanakan penyusunan program dan mengkoordinasikannya kestiap lini yang

berkaitan dengan pertanian perkebunan dan kehutanan

d. Merumuskan kebijakan pertanian perkebunan dan kehutanan dalam bentuk program

pembangunan berdasarkan kebutuhan proensi wilayah dab skala prioritas

berkoordinasi dengan pihak terkait secara internal maupun eskternal

e. Menghimpun menyiapkan dan menyusun program kegiatan baik yang sifatnya rutin

maupun pembangunan

f. Menusun program pembangunan bidang pertanian perkebunan dan kehutanan

jangka panjang , menengah, dan jangka pandek serta pencarian sumber pembiayaan

g. Melaksanakan perencanaan pengawasan ( monitoring) evaluasi dan pengendalian

program pembangunan bidan pertanian perkebunan dan kehutanan

h. Dilakasanakan pendataaan dan pelaporan dinas menyusun rencana strategis dengan

memperhatikan rencana strategis kabupaten dan dinas atau instansi vertical terkait

i. Menyusun rencana strategis dan skala prioritas pembangunan pertanian perkebunan

dan kehutanan

j. Menyelenggarakan pengarahan penyiapan ,pengubahan dan merevisi meliputi lokasi

anggaran dan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan rencana strategi dinas

k. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan

l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan

Pasal 13Kepala seksi data mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan pengolahan penyajian data statistic pertanian

perkebunan dan kehutanan

b. Menyiapkan program dan bahan serta susunan dalam pelaksanaan kegiatan

c. Menyiapka laporan dari hasil monitoring dan evaluasi

d. Melaksaakan koordinasi dengan pihak terkait

e. Menyiapkan data sebagai bahan aturan dinas

f. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan pelaksanaan monitoring dan evalusi program

dinas

g. Memantau pengadaan barang-barang dan jasa sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan

h. Menyiapkan data statistic pertanian perkebunan dan kehutanan dan menyajikan data

setiap ada yang memerlukan

i. Melaksanakan tugas khusus yg diberikan oleh atasan

Pasal 14

Kepala seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

a. melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan

b. melaksanakan koordinasi kesetiap seksi untuk menyusun laporan setiap pelaksanaan

kegiatan

c. menyiapkan menyusun dan menyampaikan laporan

d. Memantau pelaksanaan kinerja dinas dan lapangan

e. Melaksanakan evaluasi kinerja dinas dan membuat laporan hasil evaluasi

f. Membuat rekapitulasi setiap hasil monev dan menyiapkan menyusun dan

menyampikan laporan setiap pihak yang memerlukan

g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

Bagian Keenam

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 15

(1).Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengembangan sumber daya dan produksi pertanian.

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan produksi pertanian

c .Mengumpulkan,mengelola dan mengkaji dat potensi sumber daya pertanian

d. Membina penggunaan atau pemanfaatan srana produksi pertamiam

e. Membina sertifikasi dan pengawasan mutu bibit dan pengelolaan hasil

f. Membimbing,mengevaluasi pengawasan dan penataan dalam rangka

pemanfaatansumber daya pertanian

g Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan

h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

(2) Dalam me;laksanakan tugas tersebut pada pasal 15 ayatv (1) kepala bidang seni budaya

membawahi;

a. Seksi Pengembanagn Produksi dan kelembagaan usaha

b. Seksi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan hasil

c. Seksi pengelolaan lahan dan air bidang tanaman pangan dan hortilkutura

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Kelembagaan Usaha Mempunyai tugas

a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan lusa lahan pembibitan dan teknologi.

b. Menginvetarisasi teknologi,identifikasi,pengelolaan data potensi bididaya

pertanain dan lahan budidaya lainnya.

c. Melaksanakan perguliran/pendistribusian petrtanian

d. Menyusun rencana kebutuhan pelembgaan dan usaha pembibitan.

e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis budidaya dan pembibitan

f. Melayani teknis dalam bidang budidatya dan pembibitan pertanian sesuai peraturan

undang-undang

g. Membina dan mengembangkan terhadap usaha pembibitan.

h. Menyebarlusakan induk dan bibit unggul serta perguliran pertanian

i. Menguji mutu bibit dan melaksanakn sertifikasi bibit sesuai dengan standar

pembibitan pertanian

j. Melaksanakan bimbingan evaluasi dan pengendalain penggunaan sarana produksi

budidaya pertanian.

k. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan

i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

Pasal 17

Kepala Seksi saran prasarana perlindungan dan pengelolaan hasil mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pembagian kegiatan pengusaha dan eksploitasi sumber dya

pertanian.

b. Menyusun petunjuk operasional pengawasan, identifikasi pelangaaran hak guna

usaha

c. Me;layani izin usaha,informasi pasar dan pengelolaan hasil komoditas pertanian

d. Membina analisis usaha bombingan permodalan pengelolaan program kemitraan

e. Menginventarisasi mengidentifikasikan dan analisis data penggunaan pemanfaata

sarana dan alat Bantu produksin pertanian.

f. Melayani teknis di bidang pengusaha pertanian sesuai peraturan yang berlaku.

g. Memberi rekomendasi teknis penggunaan sarana dan alat bantu produksi pertanian ;

h. Melaksanakan penelitian dan kaji terap serta pengembangan teknologi pertanian ;

i. Menginventarisasi dan mengevaluasi pertanian ;

j. Mencegah dan menanggulangi pencemaran hasil produksi pertanian ;

m. Memberikan saran diminta atau tidak diminta pada atasan ;

n. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 18

Kepala seksi pengelolaan lahan dan air bidang tanaman pangan dan Hortikultura

mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengelolaan Lahan dan Air Bidang tanaman pangan dan

Holtikultura ;

b. Menginventarisasi potensi dan luas lahan bidang Tanama pangan dan Holtikultura :

c. Menginventarisasi, mengindentifikasi potensi lahan bidang Tanaman Pangan dan

Holtikultura ;

d. Menyusun rencana pengembangan penggunaan lahan Tanaman pangan dan Holtikultura ;

e. Menyusun pengembangan dan pemanfaatan air irigasi Tanaman pangan dan Holtikultura ;

f. Memberikan saran diminta atau tidak diminta pada atasan ;

g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Ketujuh

BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 19

1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengembangan sumber daya dan produksi perkebunan ;

b. Mengkoordinator pelaksanaan teknis bidang perkebunan ;

c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan produksi perkebunan ;

d. Mengumpulkan, megelola dan menyajikan data potensi sumber daya perkebunan ;

e. Membina penggunaan atau pemanfaatan sarana produksi perkebunan ;

f. Menbina sertifikasi dan pengawasan mutu bibit dan pengolahan hasil (pasca panen);

g. Membimbing, Mengevaluasi pengawasan dan penataan dalam rangka pemanfaatan

sumber daya perkebunan;

h. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan;

i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 ayat (1) Kepala Bidang Perkebunan

membawahi:

a. Seksi pengembanan Produksi dan kelembagaan Usaha Perkebunan;

b. Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Hasil Perkebunan;

c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Perkebunan.

Pasal 20

Kepala Seksi Pengembanan Produksi dan Kelembagaan Usaha Perkebunan mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengusaha dan eksploitasi sumber daya Perkebunan;

b. Menyusun petunjuk operasional pengawasan, identifikasi pelanggaran hak guna usaha;

c. Menyusun rencana kebutuhan kelembagaan usaha dan produksi ;

d. Melayani izin usaha, informasi pasar dan pengelolaan hasil komuditas perkebunan ;

e. Membina analisis usaha bimbingan permodalan pengelolaan program kemitraan ;

f. Menginventarisasi, mengidentifikasi dn analisis data penggunaan/ pemanfaatan sarana dan

alat bantu produksi perkebunan ;

g. Melayani teknis dibidang pengusaha perkebunan sesuai peraturan yang berlaku ;

h. Memberi rekomendasi teknis penggunaan sarana dan alat bantu produksi perkebunan ;

i. Melaksanakan penelitian dan kaji terap serta pengembangan teknologi perkebunan ;

j. Menginventarisasi dan mengevaluasi sumber daya perkebunan ;

k. Mencegah dan menanggulangi pencemaran hasil produksi perkebunan ;

l. Memberi saran diminta atau saran tidak diminta kepada atasan ;

m. Melalksanakan tugas khusu yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 21

Kepala seksi sarana prasarana perlindungan hasil perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan luas lahan pembibitan dan teknologi pembibitan ;

b. Menginventarisasi teknologi, indetifikasi, pengelolaan data potensi budidaya perkebunan

dan lahan budidaya lainnya ;

c. Melaksanakan perguliran/ redistribusi perkebunan ;

d. Monitoring serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan ;

e. Menyusun rencana kebutuhan usaha program pembibitan dan budidaya

perkebunanberkoordinasi dengan seksi perencanaan ;

f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis budidaya dan pembibitan ;

g. Melayani teknis dalam bidang budidaya dan pembibitan perkebunan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

h. Membina dan mengembangkan terhadap usaha pembibitan ;

i. Menyebar luaskan induk dan bibit unggul, serta perguliran perkebunan ;

j. Menguji mutu bibit dan melaksanakan sertifikasi bibit sesuai standar pembibitan

perkebunan ;

k. Melaksanakan bimbingan evaluasi dan pengendalian penggunaan sarana produksi budidaya

perkebunan ;

l. Membina bimbingan evaluasi dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan ;

m. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan ;

n. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 22

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi potensi penggunaan lahan dan air;

b. Melaksanakan Pengembangan danpenggunaan lahan dan air;

c. Menerapkan teknologi dalam pengembangan dn penggunaan lahan dan air;

d. Menyusun rencana program pengembangan dan pengelolaan lahan dan air;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan lahan dan air;

f. Memberikan rekomendasi teknis penggunaan lahan dan air;

g. Menyelenggarakan pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan

lahan dan air;

h. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan;

i. Melaksanakan tuga khusus Yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

BIDANG KEHUTANAN

Pasal 23

(1) Kepala Bidang Kehuanan mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan dan merencanakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

bidang Kehutanan;

b. Mengkoordinator pelaksanaan teknis bidang Kehutanan;

c. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis, penghijauan, konservasi tanah,

rehabilitasi hutan, pengayaan hutan dan berbenihan;

d. Menyelenggarakan pengamanan hutan, tenaga dan sarana pengamanan hutan,

penanggulangan kebakaran hutan dan penyuluhan kebakaranhutan;

e. Menyelenggarakan pemanfaatan, pengembangan hutan alam, pengembangan aneka

usaha kehutanan dan penataan tebangan serta eksploitasi hutan;

f. Menyelengarakan kegiatan teknis bekaitan dengan pengolahan, pengujian hasil

hutan dan iuran kehutanan serta pengawasan dan bimbingan teknis peredaran hasil

hutan;

g. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan kebijakan pengendalian pembangunan

hutan;

h. Melaksankan tugas khusus yang dberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 ayat (1) Kepala Bidang Kehutanan

membawahi :

a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

b. Seksi Pengembangan Usaha dan Usaha Hasil Hutan ;

c. Seksi Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 24

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan teknis dalam melaksanakan kegiatan

Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Perlindungan Hutan;

b. Melaksanakan pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

c. Menyiapkan rancangan teknis dan melaksanakan rehabilitasi dan hutan produksi,

penghijauan dan konservasi tanah serta pembenihan dan pembibitan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pengendalian konservasi tanah,

rehabilitasi, reklamasi dan perbenihan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan bahan penyiapan bibit tanaman hutan

serta sarana dan prasarana;

f. Menyiapkan rencana operasional perlindungan dan pengamanan hutan;

g. Menyiapkan bahan bimbingan penanggulangan Kebakaran Hutan;

h. Melaksanan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan hutan;

i. Menginventarisasi dan memantau ketersediaan lahan sesuai peruntukkannya;

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengamanan hutan;

k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan rancangan teknis dalam melaksanakan kegiatan pengembangan

usaha pengelolaan peredaran hasil hutan, tanah dan Intensifikasi Hasil hutan (IHH);

b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan pemanfaatan, pemungutan dan jasa lingkungan

hutan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha kecil dan menengah di bidang

pengelolaan hutan;

d. Membina tenaga kerja kehutanan;

e. Mengendalikan investasi industri pengolahan hasil hutan;

f. Merencanakan pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan dan

pemanfaatan Bahan Baku Serpih (BBS);

g. Menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan

daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

h. Melaksanakan tugas khusus bibit dan benih oleh atasan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan mempunyai

tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan teknis dalam melaksanakan kegiatan

perlindungan Hutan dan Lahan ;

b. Melaksanakan pemantauan dan perlindungan Hutan dan Lahan;

c. Melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan hutan;

e. Memonitoring dan mengevaluasi, pengendalian dan pengelolaan hutan;

f. Menguji dan menerapkan teknologi;

g. Menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan;

h. Melakukan bimbingan, pengawasan atas pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil

hutan;

i. Merancang penentuan tarif dan pemungutan iuran hasil hutan

j. Melaksanakan pertimbangan teknis dan rekomendasi penentuan tarif iuran hasil hutan;

k. Menyelenggarakan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku;

l. Menyiapkan rencana rencana operasional perlindungan dan pengamanan hutan;

m. Menyiapkan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan;

n. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan hutan;

o. Menginventarisasi dan memantau ketersediaan lahan sesuai peruntukkannya;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB 4

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kecamatan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di wilayah

kerja kecamatan;

b. Membina, Menjaga dan mengamankan asset Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan yang berada di wilayah kerjanya;

c. Menyiapkan data dan informasi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang

berada di wilayah kerjanya;

d. Menyiapkan bahan usulan/masukan perencanaan pengembangan Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan yang berada di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan

seksi perencanaan;

e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis pembibitan dan produksi;

f. Menyusun data statistik Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang berada di wilayah

kerjanya;

g. Memantau dan mengamankan asset Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang

berada di wilayah kerjanya;

h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas unit pelaksanaan teknis

dinas;

i. Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Kepala UPTD Balai Benih mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan kegiatan teknis Pembibitan Hutan dan Perkembangan dalam

wilayah kerjanya;

b. Menerapkan dan menyebarluaskan teknologi Pembibitan;

c. Menyediakan dan menyalurkan bibit yang bermutu ;

d. Melaksanakan urusan teknis dan umum yang diberikan oleh Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir;

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan bidang Kehutanan dan Perkebunan dengan

unsur-unsur terkait;

f. Menjaga ketersediaan bibit untuk keperluan konsumen;

g. Melaksanakan bimbingan langsung terhadap penangkar di daerah kerjanya dalam

rangka peningkatan produksi dan mutu bibit serta peningkatan teknik pembibitan;

h. Menyediakan/memproduksi bibit yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat;

i. Menstabilitasi harga bibit yang bermutu pada tariff yang wajar;

j. Membantu BBI Sentral untuk pengadaan dan penyaluran bibit unggul kepada UPR

dalam rangka menunjang UPR, pengendalian dan standarisasi mutu bibit;

k. Menyalurkan bibit untuk keperluan penyebaran kepada masyarakat;

l. Membantu BBI Sentral dalam melaksanakan uji lapangan teknologi pembibitan

yang lebih baik;

m. Sumber PAD sektor Perkebunan.

Pasal 29

Kepala UPT Polisi Kehutanan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengawasan penatausahaan hasil hutan;

b. Melaksanakan pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

c. Melakukan kegiatan patroli daratan penjagaan;

d. Melakukan pemeriksaan dokumen hasil hutan;

e. Melakukan keamanan habitat;

f. Melakukan penyuluhan di bidang perlindungan, pelestarian hutan dan cinta alam;

g. Membantu melaksanakan penyelidikan;

h. Melakukan penangkapan, pemeriksaandan atau penyedikan;

i. Mendapatkan dan menyerahkan barang bukti;

j. Menghalau/menggiiring satwa;

k. Menyusun data keamanan;

l. Melakukan penanggulangan penyerobotan lahan hutan dan atau kebakaran hutan;

m. Mengawal tersangka.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan

mempunyai tugas :

a. Melakukan teknis, kaji terap, demonstrasi cara, demonstrasi plot dan penyuluahan

di bidang keahlian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sesuai ketentuan dan

peraturan yang berlaku;

b. Mengindentifikasi masalah pengembangan usaha Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan, serta mencari solusi pemecahannya sesuai kondisi lapangan;

c. Melaksanakan tugas khusus yang di berikan oleh atasan;

( 2 ) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 28 ayat ( 1 ) Kelompok Jabatan

Fungsional membawahi :

a. Pengamat Hama Penyakit;

b. Petugas Pengawasan Benih

Pasal 31

Pengamatan Hama Penyakit mempunyai tugas :

a. Melakukan pembinaan, menganalisa dan merekomendasi teknologi pengendalian

organisme pengganggu tanaman;

b. Memberikan rekomendasi tingkat serangan dan kerusakan tanaman yang di

sebabkan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana alam;

c. Melakukan pengamatan perkembangan serangan-serangan organisme pengganggu

tumbuhan dan keadaan bencana alam serta melaporkan hasil pengamatan;

Pasal 32

Petugas Pengawas Benih mempunyai tugas :

a. Menyiapkan pedoman bimbingan tentang pengadaan, perbanyakan , penyimpangan

dan pendistribusian benih;

b. Melaksanakan bimbingan tentang pengembangan benih dan pemanfaatan benih

serlabel;

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap produsen/penangkar benih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.