ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELIS … · ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELIS PAPUA KOTA JAYAPURA TA.HUN 2OII-20I5 (Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELIS RAKYAT PAPUA

KOTA JAYAPURA TAHUN 2011-2015

(Studi kasus pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Ignatia Avianti Matutina

NIM : 122114070

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2017

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELISPAPUA KOTA JAYAPURA TA.HUN 2OII-20I5(Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua)

SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana EkonomiProgram Studi Akuntansi

Oleh:Ignatia Avianti Matutina

NIM: 122114070

PROGRAM STUDI AIONTAI\SI JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI

T'.u'*'flTfflffHARMA2017

RAKYAT

i


II

LI}Z req{Jt4o Le'u.r?lun) usllo'Y

lsuB|un{Y u8snJsE In{ud

rrrB"rEOJd

Isdlr{S sllnrrel/|JurBJe0 ur,{n[EItr

(uride6 ]Bdlp5 sylaletrrq i?pu]sr)as epud snsu4 pnts)SIOZ-IIOZ N|IHYT

YUNdYAYT YIOX YNdYd IY,{YVl{ SIT'TfVT{H VU gYO Yf NiV'lUg triY tNYnflX yfUgfiilx SI Sn vNV

rSdIU-YS

BruJBr{c


Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

S}iRiFSI

ANALISIS KINERJA KEI-]ANGAN BELANJA DAERAHMAJELIS &{KYAT PAPUA KOTA JAYAPURA

TAHUN 20tr1-201s

(Studi t usm pudu Sekretariat Majeiis Rakyat Papua)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:Ignatia Avianti &latutina

NIM: 122114070

Telah dipertahankan di depar: Delvan PengujiPada Tanggal 7 Desernber 2*17

Dan dfuyxakan ffiemefinhi s5,'arat

Hue*aari t]*wsn Fenguji

Nama Lengkap

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA

Lisia Apriani, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

A. Diksa Kuntara, SE., MFA., QIA

M.'lrisnawati Rahay*, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

Dra. YFh{. Gien Agustin&wansari, MtuI., Ak., CA

Yogyakarta, 31 Jaauan 2018Fakultas EkanomiUniversitas Dharura

iii

Tanda Tangan

G*uniarto, S.E.,M.B.A


iv

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Berdirilah teguh dan bertekunlah sekarang walaupun dalam kesukaran yang hebat.

Tuhan telah merencanakan, bila saatnya tiba Ia akan menolong anda.”

(Ibu Basilea Schlink)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan

menerimanya.”

(Matius 21:22)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan

dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan

Allah dari awal sampai akhir.”

(Pengkhotbah 3:11)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Allah Bapa Yang Maha Kuasa

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Bapak Yoseph dan Mama Nuning Tercinta

Opa dan Oma yang kusayangi

Kakakku Sebas dan Adikku Princess Calista

Keluarga dan Sahabat.

Terima Kasih banyak atas doa, dukungan,

motivasi dan kasih sayang yang diberikan

untuk menyelesaikan skripsi ini.


LINTVERSITAS SANATA DHARMAFAKULTAS EKONOMI

JIIRUSAN AKLINTANSI - PROGRAM STUDI AKLINTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAII

MAJELIS RAKYAT PAPUA KOTA JAYAPURATAHLTN 20tl-2015

(Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan catamenyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang

menunjukan gagasan atau pendap at atau pemikiran dari penulis lain yang saya akuiseolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagiin atau

keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, ata:u yang saya ambil dari tulisan orang

lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisansaya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakanmenyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Januari 2018Yang mer.rbuat p ernyataan,

\,/tn(\ ,\\'i

Ignatia AVianti Matutina

v


I,EMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma

Nama : Ignatia Avianti Matutina

NIM :122114070

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan karya ilmiah saya yang

beg'udul "Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Kota

Jayapura Tahun 20ll-2015 Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua"

kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma beserta perangkat yang diperlukan.

Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Sanata Dharma hak untuk

menimpan, mengalihkan dalam bentuk lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan

data, mendistribusikan secara terbatas, dan tidak mempublikasikannya di intemet atau

media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izn dat', saya maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 31- Januari 2018

\glgnatia Avianti Matutina

vi


vii

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur bagi Tuhan Yesus dan Allah Bapa karena atas kuasa Roh-Nya

penulis diberikan kekuatan serta berkat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi

ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan serta arahan dari

beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan

kepribadian kepada penulis.

2. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., CA., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

3. A. Diksa Kuntara, S.E., M.FA., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang telah

membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Yoseph Matutina selaku sekretaris di Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

yang telah memberikan izin penelitian dan bimbingannya selama penelitian

berlangsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan

bantuan dan bimbingan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.


6.

7.

B.

Bapak dan Mama Tercinta, tenmakasih atas segala doa dan cinta yang se1alu

kalian berikan untukku, terimakasih rnama selalu mengingatkan saya untuk cepat

nrenyelesaikan skripsi ini.

Opa dan Oma yang kusayangi, Kakak Sebas, Adik Caiista, Dita Tokede, Roby

Chandra.

Untuk keluarga dan sahabat-sahabat tersayang Gana, Anggraini, Dhini Anggraeni,

Chatrin, Ryanti, Melani Pakasi, Rima, Nitha, Nursyafitri, Debby Putri Herlita,

Novi Milenium, Ester, Melan Sitangang, Ida, Ester Sahara, Maria, Dikta,

Adventia, Osi, Ena Mistika, Rani, Vinsen, Aan, Wieke, Tami, Yohana, Prima,

Teguh, Anastasya.

Selumh pihak yang telah membantu penulis dalarn menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena

itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran. Semoga tulisan ini dapat

bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

1fl,.

9.

v111


ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN ……………………………. ii

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………….. iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………….. iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ……………………... v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH . vi

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… vii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………... ix

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………... xii

DAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………. xiii

ABSTRAK …………………………………………………………………….. xiv

ABSTRACT ………………………………………………………………….... xv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1

A. Latar Belakang ………………………………………………….. 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………. 3

C. Batasan Masalah ………………………………………………... 3

D. Tujuan Penelitian ……………………………………………….. 4

E. Manfaat Penelitian ……………………………………………... 4

F. Sistematika Penulisan ………………………………………….. 5

BAB II LANDASAN TEORI ……………………………………………..... 6

A. Otonomi Khusus ………………………………………………... 6

B. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah …………………..... 6

1. Pengertian APBD …………………………………………….. 6

2. Penyusunan APBD …………………………………………… 7


x

3. Fungsi APBD …………………………………………………. 8

4. Komponen APBD …………………………………………….. 9

C. Belanja Daerah …………………………………………………. 10

D. Pengukuran Kinerja …………………………………………….. 15

E. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah ……………………. 16

1. Analisis Varians Belanja ……………………………………... 17

2. Analisis Pertumbuhan Belanja ……………………………….. 18

3. Analisis Keserasian Belanja ………………………………….. 19

4. Rasio Efisiensi Belanja ………………………………………. 25

5. Rasio Belanja terhadap PDRB ……………………………….. 26

F. Penelitian Terdahulu …………………………………………... 27

BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………….. 29

A. Jenis Penelitian ……………………………………………….. 29

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian …………………….. 29

1. Tempat Penelitian ………………………………………….. 29

2. Waktu Penelitian …………………………………………… 29

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian ……………………….. 29

D. Data yang Dibutuhkan ………………………………………… 29

E. Metode Pengumpulan Data ……………………………………. 30

F. Sumber Data …………………………………………………… 37

BAB IV GAMBARAN UMUM ……………………………………………... 38

A. Sejarah ………………………………………………………… 38

B. Visi dan Misi Sekretariat Majelis Rakyat Papua ……………… 38

C. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua …………………….. 40

D. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua .......... 41

E. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua ……. 42

F. Hubungan Antara MRP dengan Pemerintahan ………………… 43

G. Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Rakyat Papua ………… 45


xi

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ………………………………… 46

A. Deskripsi Data ………………………………………………… 46

B. Analisis Data ………………………………………………….. 46

C. Pembahasan …………………………………………………… 60

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………... 67

A. Kesimpulan ……………………………………………………… 67

B. Keterbatasan Penelitian ………………………………………….. 68

C. Saran ……………………………………………………………... 68

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 70

LAMPIRAN ………………………………………………………………….... 72

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 ……………………….. 73

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 …………………….… 78

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 ………………………. 83




Lampiran 7 Pertanyaan Wawancara …………………………………………. 100


xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Kriteria Varians Belanja …………………………………..…. 18

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja…………………..…. 19

Tabel 2.3 Kriteria Keserasian Belanja …………………………………. 25

Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Belanja ……………………………………. 26

Tabel 3.1 Kriteria Varians Belanja …………………………………...... 33

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja……………………... 33

Tabel 3.3 Kriteria Keserasian Belanja …………………………………. 35

Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Belanja ……………………………………. 36

Tabel 5.1 Perhitungan Varians Belanja Daerah ………………………… 48

Tabel 5.2 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah…………………… 51

Tabel 5.3 Perhitungan Rasio Belanja Operasi……………………….…. 54

Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Belanja Modal…………………………...... 56

Tabel 5.5 Perhitungan Efisiensi Belanja………………………………..... 59


xiii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 5.1 Ukuran Varians Belanja ……………………………………….. 49

Grafik 5.2 Ukuran Pertumbuhan Belanja………………………………….. 52

Grafik 5.3 Ukuran Belanja Operasi………………………………………... 54

Grafik 5.4 Ukuran Belanja Modal…………………………………………. 57

Grafik 5.5 Ukuran Efisiensi Belanja……………………………………….. 60


xiv

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA KOTA JAYAPURA TAHUN 2011-2015

(Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua)


122114070

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah daerah telah menggunakan

dana APBD secara baik, positif, seimbang, dan efisien pada Majelis Rakyat Papua Kota

Jayapura. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Majelis

Rakyat Papua yang ingin meningakatkan Kinerja Keuangan Belanja.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun

anggaran 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis varians belanja,

analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja Majelis

Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura dilihat dari Varians Belanja secara umum dapat

dikatakan baik, pertumbuhan belanja MRP secara umum menunjukkan pertumbuhan

yang positif, keserasian belanja MRP dinilai tidak seimbang disebabkan oleh sebagian

dana dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk

belanja modal, dan efisiensi belanja MRP secara umum telah melakukan efisiensi

belanja.

Kata kunci: Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis

Keserasian Belanja, Rasio Efisiensi Belanja


xv

ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF MAJELIS RAKYAT PAPUA

AT JAYAPURA CITY IN THE PERIOD 2011-2015

(A Case Study in Majelis Rakyat Papua)


122114070

Sanata Dharma University

Yogyakarta

The purpose of this research is to determine whether the region has used APBD

funds in a good, positively, balancely, and efecienly in Majelis Rakyat Papua (MRP)

Jayapura City. The results of this study are expected to provide input to the Majelis

Rakyat Papua Jayapura City who want to improve the Financial Performance.

Case study was used in this research and was analyzing the data between 2011-

2015. Spending analytic varians, spending growth varians, compatibility expenditure,

spending ratio efficiency were used as analytic technique.

The result of this research shows that MRP financial performance in Jayapura

City from spending varians side of view is good and with a positively grow of spending.

Compatibility expenditure of MRP was unbalance because some of the funds were

allocated for operational expenditure and only a few percent were allocated for capital

expenditures, and the efficiency of Majelis Rakyat Papua expenditure in general is

efficient.

Keywords: Spending analytic varians, spending growth varians, compatibility

analyzes expenditure, spending ratio efficiency


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan

khusus yang diakui dan diberikan bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk

mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kewenangan khusus yang dimaksud adalah memberikan tanggung

jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di

Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat

Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilar utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi

Papua terdiri atas tiga komponen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), Pemerintah Daerah (Gubernur beserta perangkat lainnya), dan Majelis

Rakyat Papua (MRP). Kelahiran otonomi khusus Papua, yang telah

memberikan kewenangan khusus bagi rakyat dan pemerintah Provinsi Papua

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi telah membuat suatu lembaga khusus

yang diberi nama Majelis Rakyat Papua (MRP).

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan badan representase kultural

orang asli Papua. MRP memiliki kewenangan melaksanakan fungsi tertentu


2

dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan

berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan

perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi khusus Papua secara

optimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, DPRD, dan MRP Provinsi Papua

dalam mencapai tujuan otonomi khusus Papua yang meliputi kewenangan

khusus, kelembagaan khusus dan pengelolaan dana otonomi khusus. Perlu

diterapkan suatu standar atau acuan pada sistem pengelolaan keuangan daerah

di otonomi khusus yaitu terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengetahui apakah pengelolaan

keuangan daerah tersebut sudah bisa dikatakan baik, positif, seimbang, dan

efisien. Untuk itu diperlukan suatu analisis kinerja keuangan otonomi khusus

sebagai perbandingan dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun

anggaran selanjutnya.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas

pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap

anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan


3

penggunaan sumber daya ekonomi dan informasi mengenai realisasi anggaran

secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah

Daerah dalam hal penggunaan anggaran.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi

apakah MRP telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dengan melihat uraian tersebut, maka penulis ingin menganalisis kinerja MRP

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan analisis

varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian

belanja daerah, dan rasio efisiensi belanja daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu :

Bagaimana Kinerja Keuangan MRP berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

selama lima tahun terakhir (2011-2015) dilihat dari analisis varians belanja,

analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi

belanja daerah ?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah periode Laporan Realisasi APBD adalah

tahun 2011-2015 dan analisis yang digunakan adalah analisis varians belanja,

analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja (analisis belanja


4

operasi terhadap total belanja, dan analisis belanja modal terhadap total

belanja), dan rasio efisiensi belanja.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi apakah daerah telah

menggunakan APBD secara baik, positif, seimbang, dan efisien.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak:

1. Bagi Majelis Rakyat Papua

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak keuangan Majelis

Rakyat Papua sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan

keputusan kinerja keuangan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan untuk kemajuan

penelitian di Universitas Sanata Dharma dan menjadi bahan acuan untuk

penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk sarana memperkaya pengetahuan dan berlatih

dalam meneliti suatu kasus untuk pengembangan ilmu akuntansi kedepannya.


5

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori yang menunjang penelitian dan

sebagai dasar dalam penelitian untuk mengolah dan menganalisis data.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang MRP Kota Jayapura berdasarkan data-data yang

diperoleh.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari

penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.


6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Khusus

Otonomi Khusus menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi

Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan

diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus yang

dimaksud memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat

Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan

kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007)

antara lain:


7

a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam

mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.

b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang di harapkan

terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang

lalu.

c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan

dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka Rupiah. APBD ini

merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah

yang ada dan disepakati yang akan dilakasanakan selama setahun.

2. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut

(Permendagri No 52 Tahun 2015):

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah;

b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

d. Transparan, untuk memudahkan masyarakata mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;


8

e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3. Fungsi APBD

Permedagri No. 13 Tahun 2006 pasal 15 dan pasal 16 menyebutkan bahwa

APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah

untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai

(mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan

tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.


9

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus

memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah.

4. Komponen APBD

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komponen APBD adalah sebagai

berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian

serta dasar hukum penerimanya. Komponen Pendapatan Daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah

Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang


10

ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen

Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen

pembiayaan daerah adalah Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran

Pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

C. Belanja Daerah

1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk

mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar

teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dapat

didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja

dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi

kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini


11

perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah.

Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang

menyebabkan berkurangnya kas di rekening Kas Umum Daerah dikategorikan

sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah

daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga

merupakan pengeluaran pembiayaan (Mahmudi 2016: 153).

2. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah:

a. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan

wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial. Belanja menurut urusan pilihan mancakup pertanian, kehutanan,

energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan,

perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

b. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan

dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari pelayanan umum,

ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan


12

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan

perlindungan sosial.

c. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

d. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

3. Kelompok Belanja Daerah

Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji

dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran

bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang


13

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menegah,

dan jangka panjang.

c. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat

yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu


14

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah

lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada daerah dan

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium atau

upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah.


15

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset

tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

pembangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

D. Pengukuran Kinerja

Mahsun (2009: 25) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapai pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning

suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau

tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria

keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan

atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target,


16

kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada

tolak ukurnya.

Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun, dkk (2013: 141), “pengukuran

kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,

termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan

barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa

diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan);

hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas

tindakan dalam mencapai tujuan”.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan

profitabilitas (Jumingan 2006: 239).

E. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016: 154), Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan

APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan belanja dapat

dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran belanja.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat

analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:


17

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisish antara realisasi

belanja dengan anggaran belanja. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja

melebihi jumlah yang dianggarkan maka dapat dikatakan memiliki Kinerja

Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang

(realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan

Daerah dapat dinilai baik (Mahmudi 2016: 155).

Menurut Mahmudi (2016: 155) Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi

dua jenis, yaitu:

a. Selisih disukai (flavourable variance) yaitu jika realisasi belanja lebih kecil

dari anggarannya.

b. Selisih tidak disukai (unfavourable variance) yaitu jika realisasi belanja

lebih besar dari anggarannya.

Menurut Mahmudi (2016: 157) rumus utnuk menghitung varians belanja

dijelaskan sebagai berikut:

Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Adapun kriteria penilaian varians belanja, perbandingan diukur dengan kriteria

pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel 2.1


18

Tabel 2.1 Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja Ukuran

Baik Realisasi Belanja < Anggaran

Belanja

Kurang Baik Realisasi Belanja > Anggaran

Belanja

Sumber: Mahmudi(2016: 155)

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui

pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya

belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya

dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah,

perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuain faktor makro ekonomi.

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang

seimbang (Halim, 2012).

Menurut Mahmudi (2016:158) pertumbuhan belanja adalah kenaikan

atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan

selain untuk menilai pos belanja dapat pula digunakan untuk menilai

pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan sebagainya. Analisis

pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja

dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan

untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi,


19

perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian

faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa

hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah

karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor

eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016: 158) rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja

daerah dijelaskan sebagai berikut:

Adapun kriteria penilaian pertumbuhan belanja, perbandingan diukur dengan

kriteria pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria Penilaian Pertumbuhan

Belanja

Ukuran Pertumbuhan Belanja

Naik Positif

Turun Negatif

Sumber: Mahmudi(2016:158)

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah merupakan analisis yang di mana titik fokus

analisis berada pada 3 (tiga) fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi,

Pertumbuhan Belanja Tahun t

=Realisasi Belanja Tahun t-Realisasi Belanja Tahun t-1

Realisasi Belanja Tahun t-1


20

alokasi, dan stabibilisasi. Menurut Mahmudi (2016:160) keserasian belanja

adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi pemerintah daerah

bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan

kebutuhan rencana kerja anggaran. Dengan adanya keserasian belanja maka

setiap pemerintah daerah dapat mengalokasi anggaran belanja yang menjadi

prioritas belanja sesuai peruntukkannya. Analisis Keserasian Belanja Daerah

meliputi:

a. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 160) Analisis belanja per fungsi terhadap total

belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi

terhadap total belanja dalam APBD. Dalam hal ini terdapat Sembilan fungsi,

yaitu:

1) Pelayanan Umum Pemerintahan

2) Ketertiban dan Keamanan

3) Ekonomi

4) Lingkungan Hidup

5) Perumahan dan Fasilitas Umum

6) Kesehatan

7) Pariwisata dan Budaya

8) Pendidikan

9) Perlindungan Sosial


21

Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai

berikut:

Rasio Belanja per Fungsi=Realisasi Belanja Fungsi…

Total Belanja Daerah

b. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 162) belanja operasi terhadap total belanja

merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah.

Menurut Mahmudi (2016: 162) rumus untuk menghitung belanja operasi

terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

=Realisasi Belanja Operasi


c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2011 adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja

modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan. Belanja Modal meliputi:


22

1) Belanja modal tanah,

2) Belanja modal peralatan dan mesin,

3) Belanja modal gedung dan bangunan,

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,

5) Belanja modal aset tetap lainnya,

6) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud).

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan

antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan

rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang

dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun

anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja barang dan jasa yang

bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan

saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang (Mahmudi

2016: 162).

Menurut Mahmudi (2016: 163) rumus untuk menghitung belanja modal


Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

=Realisasi Belanja Modal



23

d. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Menurut Mahmudi (2016: 163), Analisis proporsi belanja langsung dan

tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal

pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian

anggaran (cost & budgetary control). Belanja langsung dan belanja tidak

langsung tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun

informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal.

Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja langsung dan belanja tidak

langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan

pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal adalah

klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja

tersebut. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan

kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan

pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara

langsung. Dalam sektor bisnis jenis belanja ini dikenal sebagai biaya

langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Dilihat dari

sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, belanja

langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (engineered expense/

expenditure), sedangkan belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya

kebijakan (discretionary expense/expenditure). Belanja langsung dapat

dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan

standar harga unit. Sementara itu belanja tidak langsung dapat dikendalikan


24

melalui penetapan anggaran ketat (hard budget) dan efisiensi anggaran.

Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab

belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Rasio

belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

=Total Belanja Langsung


Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

=Total Belanja Tidak Langsung


Menurut Mahmudi (2016: 162), kriteria penilaian analisis keserasian

belanja operasi bersifat jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin

dan berulang (recurrent). Pada umumnya proporsi elanja operasi mendominasi

total belanja daerah yaitu antara 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan

tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih

tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatan rendah,

sedangkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapaan daerah rendah pada

umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi

dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Pada umumnya


25

proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20

persen.

Adapun kriteria penilaian belanja operasi terhadap total belanja, dan belanja

modal terhadap total belanja dapat dilihat dalam tabel 2.3

Tabel 2.3 Kriteria Penilain belanja operasi terhadap total belanja dan belanja

modal terhadap total belanja

Kriteria Penilaian proporsi Jika sesuai dengan

proporsi yang

ditentukan maka

dapat dikatakan

seimbang tetapi jika

lebih atau kurang

dari proporsi yang

ditentukan maka

dapat dikatakan tidak

seimbang.

Belanja Operasi

terhadap Total Belanja

60-90%

Belanja Modal terhadap

Total Belanja

5-20%

Sumber: Mahmudi ( 2016:162)

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016: 164), rasio efisiensi belanja merupakan

perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi

belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang

dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi

anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika lebih dari

100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.


26

Menurut Mahmudi (2016: 164) rumus untuk menghitung efisiensi belanja


Kriteria penilaian efisiensi belanja dapat dilihat dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Kriteria penilaian efisiensi belanja

Kriteria penilaian efisiensi belanja Keterangan

Kurang dari 100% Efisiensi

Lebih dari 100% Tidak efisiensi


5. Rasio Belanja terhadap PDRB

Menurut Mahmudi (2016: 164) Rasio belanja daerah terhadap PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) merupakan perbandingan antara total

belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini

menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

=Total Realisasi Belanja Daerah

Total PDRB

Rasio Efisiensi Belanja=Realisasi Belanja

Anggaran Belanja ×100%


27

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrun 2014 dari Universitas Negeri

Yogyakarta yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dengan

menggunakan Analisis Pendapatan dan Analisis Belanja, menghasilkan bahwa

kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2008-2012 dilihat dari Kinerja

Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, Meskipun

tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan

pajak daerah masih belum efisien. Sedangkan dilihat dari Kinerja Keuangan

Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian

belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja

Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh wahidah 2016 dari Universitas Sam Ratulangi

Manado yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten

Minahasa Utara tahun 2012-2014 menggunakan perhitungan Analisis Kinerja

Pendapatan dan Analisis Kinerja Belanja, menghasilkan kinerja pendapatan

pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai berada pada tingkat

kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil.

Pemerintah daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata

lain, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan kinerja belanja

pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai belum optimal dalam


28

keserasian belanja. Ini menunjukan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan

porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.


29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu

penelitian secara mendalam terhadap objek tertentu untuk memberikan

gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian ini

dilakukan secara langsung di Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura

sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku bagi objek yang diteliti.

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai April 2017.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti. Subjek pada penelitian ini

adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura khususnya bagian

Sekretaris. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran

Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura.

D. Data yang Dibutuhkan

1. Gambaran Umum

a) Sejarah Majelis Rakyat Papua


30

b) Visi dan Misi Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP)

c) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua

d) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP)

e) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP)

f) Hubungan antara MRP dengan pemerintahan

g) Bagan struktur organisasi MRP

2. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2015

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012: 137) wawancara yang digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk

menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden sedikit/kecil. Wawancara dapat

dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur

(peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan

secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui

media seperti telepon). Dari teknik ini penulis mengadakan tanya jawab

langsung kepada staff bagian keuangan Majelis Rakyat Papua untuk


31

mendapatkan Informasi mengenai gambaran umum dan seputaran Laporan

Realisasi Anggaran.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan,

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi

merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang

narasumber. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006: 231) yaitu

mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau menyalin

dokumen-dokumen maupun data lain yang terkait dengan masalah yang

diteliti oleh penulis dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan

penelitian seperti gambaran umum Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota

Jayapur serta Laporan realisasi Anggaran tahun 2011-2015.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

yaitu mendeskripsikan suatu organisasi atau lembaga dengan teknik

perbandingan antara laporan realisasi untuk beberapa periode waktu yang

berurutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan periode waktu year-

to-year change analysis dimana peneliti akan membandingkan laporan

realisasi anggaran tahun 2011 sampai 2015 untuk melihat setiap perubahan


32

yang terjadi. Teknik ini juga sebagai gambaran tentang arah perubahan yang

terjadi dan juga untuk memprediksi tentang kemungkinan-kemungkinan

yang akan terjadi pada tahun berikutnya.

Penelitian ini akan menggunakan Analisis Varians Belanja, Analisis

Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja (Analisis Belanja

Operasi Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal Terhadap Total

Belanja), dan Rasio Efesiensi Belanja. Penelitian ini juga akan menggunakan

teknik membandingkan Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2011-2015

dalam bentuk garis trend. Dalam penelitian ini, guna mengetahui kinerja

Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura yang akan dinilai dari Laporan

Realisasi tahun 2011 sampai tahun 2015, maka dilakukan pengukuran

sebagai berikut:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja

yang dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016: 157) rumus untuk

menghitung varians belanja dijelaskan sebagai berikut:

Varians belanja= Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Adapun kriteria penilaian varians belanja, perbandingan diukur dengan kriteria

pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel 3.1


33

Tabel 3.1 Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja Ukuran

Baik Realisasi Belanja < Anggaran Belanja

Kurang Baik Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: Mahmudi (2016: 155)

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja merupakan pertumbuhan belanja yang dialokasikan

pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Menurut Mahmudi (2016: 158) rumus

untuk menghitung pertumbuhan belanja daerah dijelaskan sebagai berikut:




Adapun kriteria penilaian pertumbuhan belanja, perbandingan diukur dengan

kriteria pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria Penilaian Pertumbuhan

Belanja

Ukuran Pertumbuhan Belanja

Naik Positif

Turun Negatif

Sumber: Mahmudi(2016: 158)


34

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan

antarbelanja. Agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik, maka

pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Dalam Analisis

Keserasian Belanja Daerah peneliti menggunakan 2 (dua) analisis, yaitu:

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 162) belanja operasi terhadap total belanja

merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah.

Menurut Mahmudi (2016: 162) rumus untuk menghitung belanja operasi


Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

=Realisasi Belanja Operasi


b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 163) rumus untuk menghitung belanja modal






35

Menurut Mahmudi (2016: 162) kriteria penilaian analisis keserasian belanja

operasi bersifat jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang

(recurrent). Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja

daerah yaitu antara 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan

tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan

pemerintah daerah yang tingkat pendapatan rendah, sedangkan pemerintah daerah

dengan tingkat pendapaan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi

tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan

pendapatan tinggi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja

daerah adalah antara 5-20 persen.

Tabel 3.3 Kriteria Penilain belanja operasi terhadap total belanja dan belanja


Tabel 3.3 Kriteria penilaian belanja operasi terhadap total belanja, dan belanja


Kriteria Penilaian proporsi Jika sesuai dengan

proporsi yang

ditentukan maka

dapat dikatakan

seimbang tetapi jika

lebih atau kurang

dari proporsi yang

ditentukan maka

dapat dikatakan tidak

seimbang.

Belanja Operasi

terhadap Total Belanja

60-90%

Belanja Modal terhadap

Total Belanja

5-20%

Sumber: Mahmudi( 2016:162)


36

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016: 164) rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan

antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini

digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah antara realisasi belanja dengan total belanja.

Menurut Mahmudi (2016: 164) rumus untuk menghitung efisiensi belanja




Menurut Mahmudi (2016: 164) pemerintah daerah dinilai telah melakukan

efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih

maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Kriteria penilaian efisiensi belanja dapat dilihat dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Kriteria penilaian efisiensi belanja

Kriteria penilaian efisiensi belanja Keterangan

Kurang dari 100% Efisiensi

Lebih dari 100% Tidak efisiensi



37

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan pada tahun

2011 sampai 2015 apakah menurun, stabil, atau meningkat, serta menganalisis

faktor penyebab penurunan, kestabilan, serta peningkatan kinerja dan memberikan

kesimpulan terhadap Kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura

berdasarkan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis

keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung pada Sekretaris Majelis

Rakyat Papua, data yang telah ada dari dokumen resmi MRP dan Laporan Realisasi

Anggaran MRP untuk tahun 2011-2015.


38

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah

Kelahiran otonomi khusus yang telah memberikan kewenangan khusus bagi

rakyat dan pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diatur dalam undang-

undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus telah membuat suatu

lembaga khusus pada tahun 2007 yang diberi nama Majelis Rakyat Papua di

Kota Jayapura. Majelis Rakyat Papua merupakan representasi kultural orang asli

Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak

orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan

budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

B. Visi dan Misi Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP)

Visi dari Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura adalah terwujudnya pelayanan

administrasi yang maksimal bagi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua, guna

perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada penghormatan

terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan

hidup beragama.


39

Misi MRP Kota Jayapura sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap pimpinan dan anggota MRP.

2. Memberikan pelayanan akomodasi terhadap pimpinan dan anggota MRP serta

sekretariat MRP.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mantap dan terkoordinasi dalam

penyelenggaraan administrasi sekretariat MRP.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana alat kelengkapan MRP.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana sekretariat MRP.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM anggota MRP dan aparatur

sekretariat MRP.

7. Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan MRP sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan urusan RT serta perjalanan dinas

pimpinan, anggota MRP, sekretariat dan tamu.

9. Meningkatkan dan mengembangkan penyusunan perencanaan dan

penganggaran serta penatausahaan keuangan MRP dan sekretariat MRP.

10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia anggota MRP dan aparatur sekretariat

MRP melalui pelatihan dan pendidikan formal, sosialisasi peraturan

perundang-undangan serta bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan.


40

C. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian

kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan

mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi

Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur

pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Kewenagan ini berarti pula kewenangan untuk

memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua,

termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui

para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut

serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan

tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua,

melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui

perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera

daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan

pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-

Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan Majelis Rakyat Papua

(MRP). MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki

wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan


41

berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan

perempuan dan pemantapan kerukunan hidup bersama.

D. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP)

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP

mempunyai hak dan kewajiban. Hak MRP tersebut mencakup :

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai

hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

2. Meminta peninjauan kembali Perdasi dan Keputusan Gubernur yang dinilai

bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

3. Mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu

kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua,

dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.

Kewajiban MRP tersebut mencakup :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua

2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati

peraturan perundang-undangan.

3. Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua.

4. Membina kerukunan kehidupan beragama dan mendorong pemberdayaan

perempuan.

Agar MRP dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara jelas, lancar dan

bertanggungjawab dalam hubungan kerja sama dengan Gubernur, DPRP,


42

Bupati/Walikota, DPRP Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk melaksanakan

kebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus

yang mengatur secara jelas dan sistematis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban

MRP.

E. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP)

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua MRP,

mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang mencakup pemberian:

1. Pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil

Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.

2. Pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan

oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.

3. Saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama

yang dibuat oleh Pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga

yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak

orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

4. Pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta

Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak

orang asli Papua.

Supaya MRP dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara jelas, lancar

dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah bersama Gubernur

dan DPRP, untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus Papua, maka


43

dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelas dan sistematis

tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.

F. Hubungan Antara MRP dengan Pemerintahan

Undang-Undang No. 21/ 2001, status Otonomi Khusus akan memberikan peran

besar kapada MRP, karena pada Bab V UU No.21/2001, disebutkan bahwa MRP

merupakan bagian dari pemerintahan daerah di Papua, yang atas dasar itu

pemerintahan di Papua didasarkan pada tiga lembaga yakni: legislatif (Dewan

Perwakilan Rakyat Papua), eksekutif (gubernur dan pemerintahan daerah) dan

MRP, yang menurut UU No.21/2001, posisi ketiga lembaga tersebut adalah setara

dan sederajat. MRP bersama dengan DPRP dan Gubernur merupakan 3 pilar

penyelenggaraan kepemerintahan di Papua. Namun, MRP dalam menjalankan

fungsinya harus memastikan agar hak-hak asli orang Papua terlindungi dan tidak

diabaikan dalam setiap keputusan yang diambil oleh DPRP sebagai kekuatan

legislatif dan Gubernur sebagai kekuatan eksekutif.

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, posisi MRP setara dan

sedejarat dengan DPRP dan Gubernur. Oleh karena itu keberadaan MRP tidak bisa

dikesampingkan. Jika MRP dikesampingkan maka keputusan legislatif dan

eksekutif di Papua tidak akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi

Khusus. Terpencarnya kekuasaan di Papua, akan membuat politik lokal lebih

dinamis dari pada daerah lainnya karena politik tidak lagi dimonopoli oleh partai

politik, tetapi juga dikembangkan oleh komunitas Adat dan Agama serta

perempuan dalam MRP. Sejalan dengan itu, juga terjadi demokratisasi politik lokal


44

di Papua karena Gubernur, DPRP mendapat imbangan dari MRP. Dalam kerangka

ini pemerintahan pusat tidak lagi menentukan secara otoriter, tetapi berkonsultasi

dengan kekuasaan di daerah Papua, yaitu MRP. Kehadiran MRP membuat Papua

menjadi otonom karena pemerintahan pusat dalam membuat kebijakan harus

melakuan konsultasi dengan MRP.


45

G. Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Rakyata Papua (MRP)

Gambar I: Struktur Organisasi

Sumber: Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura


46

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan belanja daerah tahun 2011-2015.

Data yang diperlukan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2011-2015.

Data diperoleh dari Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura. Data yang sudah

diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis varians belanja, analisis

pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi dengan

aplikasi Microsoft Excel.

B. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis belanja daerah yang terbagi atas

analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja,

dan rasio efisiensi belanja. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk

mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara

ekonomis, efisien, dan efektif.


Menurut Mahmudi (2016: 155) rumus untuk menghitung varians belanja

sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja= Realisasi Belanja-Anggaran Belanja


47

Perhitungan varians belanja untuk kegiatan Majelis Rakyat Papua pada tahun 2011-

2015 adalah

Varians Belanja tahun 2011

= Rp52.054.635.889 - Rp58.747.705.000 = Rp(6.693.069.111)


= Rp47.162.798.591 - Rp53.107.013.000 = Rp(5.944.214.409)


= Rp48.564.491.849 - Rp53.115.602.000 = Rp(4.551.110.151)


= Rp14.381.116.751- Rp63.594.300.000 = Rp(49.213.183.249)


= Rp63.231.970.895 - Rp7.710.140.000 = Rp(4.478.169.105)

Keterangan:

Realisasi Belanja: Realisasi belanja yang diperoleh Majelis Rakyat Papua Kota

Jayapura untuk semua kegiatan pada tahun 2011 adalah sebesar

Rp52.054.635.889.

Anggaran Belanja: Anggaran belanja yang diperoleh Majelis Rakyat Papua

Kota Jayapura untuk semua kegiatan pada tahun 2011 adalah sebesar

Rp58.747.705.000.

Hasil perhitungan pada Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura pada tahun 2011

menunjukkan angka sebesar Rp6.693.069.111 sehingga kinerja keuangan

Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura tersebut dikatakan baik, dikarenakan

realisasi lebih kecil dibandingkan anggaran begitupun pada tahun 2012, 2013,

2014, dan 2015.


48

Analisis varians belanja seluruh kegiatan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat di tabel 5.1

Tabel 5.1 Varians Belanja Tahun 2011-2015

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis varians belanja yang telah dilakukan oleh penulis

mengenai Kinerja Keuangan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura, maka dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 varians belanja

untuk menilai kinerja keuangan dapat dikatakan baik dikarenakan nilai realisasi

tahun 2011-2015 lebih kecil dari anggaran belanja (Mahmudi 2016: 155).

NO Tahun Realisasi

Belanja (Rp)

Anggaran

Belanja (Rp)

Varians Belanja

(Rp)

Persentase

Realisasi

APBD

Keterangan

1 2011 52.054.635.889 58.747.705.000 (6.693.069.111) 88,61% Baik

2 2012 47.162.798.591 53.107.013.000 (5.944.214.409) 88,81% Baik

3 2013 48.564.491.849 53.115.602.000 (4.551.110.151) 91,43% Baik

4 2014 14.381.116.751 63.594.300.000 (49.213.183.249) 22,61% Baik

5 2015 63.231.970.895 67.710.140.000 (4.478.169.105) 93,39% Baik


49

Grafik 5.1 Varians Belanja Tahun 2011 – 2015

Grafik 5.1 menunjukkan perubahan tingkat varians belanja yang terjadi pada

Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

Tingkat persentase varians belanja pada tahun 2011 adalah sebesar 88,61%, tahun

2012 adalah sebesar 88,81%, tahun 2013 adalah sebesar 91,39%, tahun 2014

adalah sebesar 22,61%, dan tahun 2015 adalah sebesar 93.39%.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 158) rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja

sebagai berikut:




88.61% 88.81% 91.43%

22.61%

93.39%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2011 2012 2013 2014 2015

VARIANS BELANJA

varians belanja


50

Perhitungan pertumbuhan belanja untuk kegiatan Majelis Rakyat Papua pada tahun

2011-2015 sebagai beriktut:

Pertumbuhan Belanja tahun 2011

=52.054.635.889 - 37.108.721.966

37.108.721.966 = 40,28%


=47.162.798.591 - 52. 054.635.889

52.054.635.889= (9,40%)


=48.564.491.849 - 47.162.798.591

47.162.798.591= 2,97%


=14.381.116.751 - 48.564.491.849

48.564.491.849= (70,39%)


=63.231.970.895 - 14.381.116.751

14.381.116.751= 339,69%

Analisis pertumbuhan belanja seluruh kegiatan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat di tabel 5.2


51

Tabel 5.2 Pertumbuhan Belanja Tahun 2011-2015

No Tahun Realisasi

Belanja (Rp)

Pertumbuhan

Belanja (%)

Keterangan

1 2010 37.108.721.966 - -

2 2011 52.054.635.889 40,28% positif

3 2012 47.162.798.591 (9,40%) negatif

4 2013 48.564.491.849 2,97% positif

5 2014 14.381.116.751 (70,39%) negatif

6 2015 63.231.970.895 339,69% positif

Rata-Rata 45.079.002.795 60,63% Positif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja yang telah dilakukan oleh penulis

mengenai Kinerja Keuangan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura, maka dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan

belanja mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan.


52

Grafik 5.2 Ukuran Pertumbuhan Belanja tahun 2011-2015

Grafik 5.2 menunjukkan perubahan tingkat pertumbuhan belanja pada Majelis

Rakyat Papua Kota Jayapura dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015.

Tingkat persentase pertumbuhan belanja tahun 2011 adalah sebesar 40,28%, tahun

2012 adalah sebesar -9,40%, tahun 2013 adalah sebesar 2,97%, tahun 2014 adalah

sebesar -70,39%, dan tahun 2015 adalah sebesar 339,69%.

3. Analisis Keserasian Belanja

a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi tehadap Total Belanja =Realisasi Belanja Operasi


40.28%

-9.40%2.97%

-70.39%

339.69%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

400.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PERTUMBUHAN BELANJA

PERTUMBUHAN BELANJA


53

Perhitungan Belanja Operasi terhadap Total Belanja untuk kegiatan Majelis Rakyat

Papua pada tahun 2011-2015 adalah

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja tahun 2011

=44.450.432.889

52.054.635.889 = 85,39%


=45.973.713.591

47.162.798.591= 97,48%


=47.774.185.849

48.564.491.849= 98,37%


=14.381.116.751

14.381.116.751= 100,00%


=63.024.930.895

63.231.970.895= 99,67%

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja seluruh kegiatan Majelis Rakyat

Papua Kota Jayapura tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat di tabel 5.3


54

Tabel 5.3 Rasio Belanja Operasi 2011-2015

No Tahun Total Belanja

Operasi (Rp)

Total Belanja (Rp) RasioBelanja

Operasi

1 2011 44.450.432.889 52.054.635.889 85,39%

2 2012 45.973.713.591 47.162.798.591 97,48%

3 2013 47.774.185.849 48.564.491.849 98,37%

4 2014 14.381.116.751 14.381.116.751 100,00%

5 2015 63.024.930.895 63.231.970.895 99,67%

Rata-rata 96,18%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis Belanja Operasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

Kinerja Keuangan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura, maka dapat disimpulkan

bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan belanja

mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan.

Grafik 5.3 Ukuran Belanja Operasi Tahun 2011-2015

85.39%

97.48%98.37%

100.00% 99.67%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

2011 2012 2013 2014 2015

BELANJA OPERASI

BELANJA OPERASI


55

Grafik 5.3 menunjukkan perubahan tingkat belanja operasi pada Majelis Rakyat

Papua Kota Jayapura dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Tingkat

persentase belanja operasi pada tahun 2011 adalah sebesar 85,39%, tahun 2012

adalah sebesar 97,48%, tahun 2013 adalah sebesar 98,37%, tahun 2014 adalah

sebesar 100,00%, dan tahun 2015 adalah sebesar 99,67%.

b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rumus untuk menghitung belanja modal terhadap total belanja sebagai berikut:




Perhitungan Belanja Modal terhadap Total Belanja untuk kegiatan Majelis Rakyat

Papua pada tahun 2011-2015 adalah

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2011

=7.604.203.000

52.054.635.889= 0,146081187 = 14,61%

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja tahun 2012

=1.189.085.000

47.162.798.591= 0,024212 = 2,52%


=790.306.000

48.564.491.849= 0,01627333 = 1,63%


=0

14.381.116.751= 0 = 0,00%


=207.040.000

63.231.970.895= 0,003274293 = 0,33%


56

Tabel 5.4 Rasio Belanja Modal tahun 2011-2015

No Tahun Total Belanja Modal

(Rp)

Total Belanja

(Rp)

Rasio

Belanja

Modal

1 2011 7.604.203.000 52.054.635.889 14,61%

2 2012 1.189.085.000 47.162798.591 2,52%

3 2013 790.306.000 48.564.491.849 1,63%

4 2014 0 14.381.116.751 0,00%

5 2015 207.040.000 63.231.970.895 0,33%

Rata-rata 3,82%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan belanja modal yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Kinerja

Keuangan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura, maka dapat disimpulkan bahwa

pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belanja modal mengalami penurunan

yang signifikan, akan tetapi pada tahun 2015 rasio keserasian belanja modal

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tidak terdapat belanja modal karena

pengeluaran belanja modal memberikan jangka menegah dan jangka panjang

sehingga belanja modal tidak secara rutin dilakukan setiap tahun.


57

Grafik 5.4 Ukuran Belanja Modal Tahun 2011-2015

Grafik 5.4 menunjukkan perubahan tingkat belanja modal pada Majelis Rakyat

Papua Kota Jayapura dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Tingkat

persentase belanja modal pada tahun 2011 adalah sebesar 14,61%, tahun 2012

adalah sebesar 2,52%, tahun 2013 adalah sebesar 1,63%, tahun 2014 adalah

sebesar 0,00%, dan tahun 2015 adalah sebesar 0,33%. Berdasarkan tabel 5.3 dan

tabel 5.4 dapat dilihat bahwa selama tahun 2011-2015 sebagian besar dana yang

dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan

dengan belanja modal sehingga rasio belanja operasi relatif lebih kecil. Selama

tahun 2011-2015 rata-rata belanja operasi sebesar 96,18% sedangkan untuk

belanja modal sebesar 3,82%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari

APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi yang manfaatnya habis

dikonsumsi dalam satu tahun anggaran sehingga belanja operasi ini sifatnya

14.61%

2.52%1.63%

0.00% 0.33%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2011 2012 2013 2014 2015

BELANJA MODAL

BELANJA MODAL


58

jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis

Rakyat Papua merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki

pendapatan tinggi.

4) Rasio Efisiensi Belanja

Rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja sebagai berikut:



Perhitungan Efisiensi Belanja untuk kegiatan Majelis Rakyat Papua pada tahun 2011-

2015 adalah

Rasio Efisiensi Belanja tahun 2011

=52.054.635.889

58.747.705.000 × 100% = 88,61%


=47.162.798.591

53.107.013.000 × 100% = 88,81%

Rasio Efisensi Belanja tahun 2013

=48.564.491.849

53.115.602.000 ×100% = 91,43%


=14.381.116.751

63.594.300.000 ×100% = 22,61%


=63.231.970.895

67.710.140.000 ×100% = 93,39%


59

Hasil perhitungan pada belanja Majelis Rakyat Papua pada tahun 2011

menunjukkan angka sebesar 88,61% sehingga dapat dikatakan efisien.

Analisis mengenai pengukuran Efisiensi Belanja Majelis Rakyat Papua Kota

Jayapura tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat di tabel 5.5

Tabel 5.5 Efisiensi Belanja Tahun 2011-2015

No Tahun Realisasi

Belanja (Rp)

Anggaran

Belanja (Rp)

Persentase

Efisiensi

Belanja

Keterangan

1 2011 52.054.635.889 58.747.705.000 88,61% Efisien

2 2012 47.162.798.591 53.107.013.000 88,81% Efisien

3 2013 48.564.491.849 53.115.602.000 91,43% Efisien

4 2014 14.381.116.751 63.594.300.000 22,61% Efisien

5 2015 63.231.970.895 67.710.140.000 93,39% Efisien

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa Efisiensi Belanja Majelis Rakyat

Papua Kota Jayapura telah efisien. Persentase tahun 2011-2015 ini masih di

bawah 100%, sehingga dapat dikatakan Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura telah

mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2011 sampai dengan 2015

(Mahmudi 2016: 164).


60

Grafik 5.5 Ukuran Efisiensi Belanja Tahun 2011-2015

Grafik 5.5 menunjukkan perubahan tingkat efisiensi belanja pada Majelis Rakyat

Papua Kota Jayapura dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Tingkat persentase

efisiensi belanja pada tahun 2011 adalah sebesar 88,61%, tahun 2012 adalah sebesar

88,81%, tahun 2013 adalah sebesar 91,43%, tahun 2014 adalah sebesar 22,61%, dan

tahun 2015 adalah sebesar 93,61%. Rasio efisiensi belanja paling rendah adalah pada

tahun 2014 hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal sehingga jumlah

realisasi belanja pada tahun 2014 cukup rendah.

B. Pembahasan

Hasil penelitian Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua

Kota Jayapura selama periode 2011-2015 yang meliputi:

1) Analisis Varians Belanja

88.61% 88.81% 91.43%

22.61%

93.61%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2011 2012 2013 2014 2015

EFISIENSI BELANJA

EFISIENSI BELANJA


61

Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum

Kinerja Keuangan Belanja Majelis Rakyat Papua dapat dikatakan baik. Hal ini

dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Grafik 5.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011

sampai tahun 2015 realisasi belanja selalu lebih kecil daripada anggaran belanja

dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2011-2015 yang mencapai rata-rata

76,08%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 93,39%, sedangkan

realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 22,61%. Realisasi belanja paling

rendah terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena tidak adanya belanja modal

pada tahun bersangkutan. Hasil ini mendukung pendapat yang dikemukankan oleh

Mahmudi (2016:155) yaitu pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya

apabila realisasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan Tabel 5.2 dan Grafik 5.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan

belanja dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat

signifikan. Pada tahun 2011 pertumbuhan belanja adalah sebesar 40,28%, pada

tahun 2012 persentase ini turun cukup signifikan menjadi -9,40% dengan selisih

sebesar 49,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 persentase

sebesar -9,40% hal ini disebabkan karena realisasi belanja tahun 2012 dikurangi

dengan realisasi belanja tahun 2011 lalu dibagi dengan realisasi tahun 2011

mendapatkan hasil minus. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja naik menjadi

2,97% atau mengalamai peningkatan sebesar 12,37% dibanding tahun 2012. Pada

tahun 2014 terjadi lagi penurunan pertumbuhan yang signifikan lagi seperti pada


62

tahun 2012 yaitu -70,39% atau terjadi penurunan sebesar 73,36% dibanding tahun

2013 atau penurunan sebesar 110,67 % jika dibanding dengan tahun 2011. Tahun

2015 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan

339,69% atau naik sebesar 410,08% dibanding tahun sebelumnya. Penaikan dan

penurunan yang signifikan ini sangat dipengaruhi oleh anggaran dan realisasi

belanja pada tahun 2013 dimana dengan anggaran Rp63.594.300.000 realisasi

belanja hanya sebesar Rp14.381.116.751.

Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2016: 160) pertumbuhan anggaran

belanja tentu bisa negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang

belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Secara umum Analisis

Pertumbuhan belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja

Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura mengalami pertumbuhan positif. Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang

positif yaitu 60,63%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar

-70,39% dan pada tahun 2012 yaitu sebesar -9,40% hal ini disebabkan oleh realisasi

belanja pada tahun tersebut cukup rendah dan pada tahun 2014 tidak terdapat

belanja modal sehingga realisasi belanja sangat rendah yaitu sebesar

Rp14.381.116.751 sedangkan yang dianggarkan adalah sebesar Rp63.594.300.000.

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

a) Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Pada tahun 2011 belanja operasi sebesar Rp44.450.432.889 atau sebesar

85,39% dari total realisasi belanja. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar


63

12,09% dengan angka realisasi belanja operasi sebesar Rp45.973.713.591 atau

97,48% dari total realisasi belanja, pada tahun 2013 terjadi lagi kenaikan tapi

tidak begitu signifikan yaitu sebesar 0,89% dibanding tahun sebelumnya atau

total Rp47.774.185.849 dari total realisasi belanja sebesar Rp48.564.491.849.

Tahun 2014 persentase realisasi belanja operasi mencapai angka 100% atau

mengalami kenaikan sebesar 1,63% dimana semua realisasi belanja pada tahun

tersebut yang sebesar Rp14.381.116.751 habis dipakai untuk belanja operasi

seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa, selain itu belanja modal

pada tahun 2014 adalah sebesar 0. Pada tahun 2014 belanja modal sebesar 0

disebabkan tidak adanya belanja modal pada tahun bersangkutan karena belanja

modal memberikan jangka menengah dan jangka panjang sehingga tidak rutin

untuk belanja modal setiap tahunnya. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan

persentase sebesar 0,33% tapi dengan jumlah realisasi anggaran yang lebih

besar yaitu jumlah belanja operasi sebesar Rp63.024.930.895 dari total realisasi

belanja senilai Rp63.231.970.895. Dari hasil tersebut belanja operasi Majelis

Rakyat Papua (MRP) dinilai tidak seimbang karena memprioritaskan sebagian

besar dana untuk belanja operasi. Selama tahun 2011-2015 rata-rata belanja

operasi sebesar 96,18%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016: 162)

pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi

belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat

pendapatannya rendah. Proporsi belanja operasi mendominasi total belanja


64

daerah, yaitu antara 60-90 persen sedangkan MRP melebihi proporsi belanja

operasi yaitu sebesar 96,18% maka dapat dikatakan tidak seimbang.

b) Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.4 dapat dilihat bahwa rasio belanja

modal terhadap total belanja pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan yang

signifikan, akan tetapi pada tahun 2015 rasio keserasian belanja modal

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rasio belanja modal sebesar 14,61%,

pada tahun 2012 rasio belanja modal yang dicapai adalah 2,52% mengalami

penurunan sebesar 12,09 %, pada tahun 2013 rasio belanja modal yang dicapai

adalah sebesar 1,63 %, juga mengalami penurunan sebesar 0,89% dari tahun

2012, pada tahun 2014 belanja modal sebesar 0 disebabkan oleh tidak adanya

belanja modal pada tahun bersangkutan karena belanja modal memberikan

jangka menengah dan jangka panjang sehingga tidak rutin untuk belanja modal

setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2015 rasio belanja modal mengalami

peningkatan dari tahun 2014 dan mengalami penurunan dari tahun 2011-2013.

Penurunan ini terjadi karena berkurangnya dana alokasi untuk belanja modal

dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2011 sebesar Rp7.604.203.000 tahun 2012

sebesar Rp1.189.085.000 tahun 2013 sebesar Rp790.306.000 tahun 2014

sebesar 0, dan tahun 2015 sebesar Rp207.040.000. Selama tahun 2011-2015

rata-rata belanja modal sebesar 3,82%.

Analisis Keserasian Belanja Daerah pada umumnya proporsi belanja

modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2016:


65

163). Rata-rata belanja modal sebesar 3,82% hal ini dapat dinilai tidak

seimbang karena MRP hanya memprioritaskan belanja operasi dibandingkan

belanja modal dan pada tahun 2014 tidak terdapat belanja modal sehingga

persentase yang dihasilkan lebih kecil yaitu sebesar 3,82 sedangkan proporsi

belanja modal sebesar 5-20%.

Berdasarkan kinerja belanja Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura dapat

dinilai tidak seimbang dalam keserasian belanja ini menunjukan bahwa

pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari

pada belanja modal.

4) Analisis Efisiensi Belanja

Persentase efisiensi belanja menunjukkan bahwa Majelis Rakyat Papua

Kota Jayapura telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2011-2015. Hal

ini ditunjukkan dengan realisasi belanja Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

tidak melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi

(2016: 164) jika rasio efisiensinya kurang dari 100% maka dinilai telah

melakukan efisiensi anggaran. Angka dari Rasio Efisiensi Belanja tidak bersifat

absolut tetapi relatif atau tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio

ini. MRP dapat dikatakan melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensi

dari tahun 2011 – 2015 selalu dibawah 100%. Persentase efisiensi belanja

paling rendah terjadi pada tahun 2014 belanja modal sebesar 0 disebabkan tidak

adanya belanja modal pada tahun bersangkutan karena belanja modal

memberikan jangka menengah dan jangka panjang sehingga tidak rutin untuk


66

belanja modal setiap tahunnya sehingga dana untuk belanja operasi akan

dianggarkan lagi pada tahun berikutnya.


67

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Majelis Rakyat Papua (MRP):


Kinerja Keuangan Belanja Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura dilihat

dari Varians Belanja MRP selama tahun 2011-2015 secara umum dapat

dikatakan baik. Artinya realisasi belanja Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

tidak melebihi anggaran yang diberikan.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kinerja Keuangan Belanja Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura dilihat

dari pertumbuhan belanja MRP selama tahun 2011-2015 secara umum

menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya MRP Kota Jayapura

mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 60,63%.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Kinerja Keuangan Belanja Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura dilihat dari

Keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana

belanja dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen

dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2011-2015 rata-rata Belanja

Operasi sebear 96,18% sedangkan Belanja Modal sebesar 3,82%. Berdasarkan


68

kinerja belanja Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura dapat dinilai tidak

seimbang dalam keserasian belanja ini menunjukan bahwa pemerintah lebih

memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja

modal.

4. Efisiensi Belanja Daerah

Kinerja Keuangan Belanja Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat dilihat dari

efisiensi Belanja Daerah bahwa realisasi anggaran belanja MRP Kota Jayapura

tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Artinya MRP Kota

Jayapura telah melalukan efisiensi belanja hal ini disebabkan dari tahun 2011-

2015 tidak terdapat persentase yang melebihi 100%.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah kurang lengkapnya data yang terdapat dalam

Laporan Realisasi Anggaran khususnya belanja operasi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai serta melihat keterbatasan dari

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Rakyat Papua

Kinerja Majelis Rakyat Papua pada tahun 2011-2015 dapat dikatakan telah

melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam arti realisasi lebih kecil dari

anggaran yang diberikan, maka diharapkan dapat dipertahankan atau

ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga kinerja keuangan belanja dapat


69

dikatakan baik, dan seimbangkan belanja operasi dengan belanja modal jangan

hanya memprioritaskan pada belanja operasi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebaiknya peneliti mampu menganalisis lebih baik mengenai kinerja belanja,

atau dapat menganalisis satu tahun anggaran saja untuk diteliti dengan tujuan

hasil lebih mendalam.


70

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta,

Jakarta.

Djayasinga, Marselina. 2007. Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus: APBD Kota

Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume XII No.1.

Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik. Penerbit Salemba

Empat, Jakarta.

Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan.Cetakan Pertama. PT. Bumi

Aksara,Jakarta.

Mahsun, Moh . 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta.

Mahsun, Moh., Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013.

Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.BPFE, Yogyakarta.

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisis

Ketiga,Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D). Alfabeta, Bandung.

________. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.


71

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.


72

LAMPIRAN


73

Lampiran 1


74


75


76


77


78

Lampiran 2


79


80


81


82


83

Lampiran 3


84


85


86


87


88

Lampiran 4


89


90


91


92

Lampiran 5


93


94


95


96

Lampiran 6


97


98


99


100

Lampiran 7


101

A. Pertanyaan Wawancara

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

b. Visi dan Misi Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

c. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua

d. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

e. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura

f. Hubungan antara Majelis Rakyat Papua dengan Pemerintahan

g. Bagan Struktur Organisasi Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura


Documents

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELIS … · ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH MAJELIS PAPUA KOTA JAYAPURA TA.HUN 2OII-20I5 (Studi Kasus Pada Sekretariat Majelis