PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM

PERDAGANGAN BARANG

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar belakang

1. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan

kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya

melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri

Perdagangan Tahun 2011).

2. Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional oleh

Kementerian Perdagangan terdapat 21.814 UTTP. Ditemukan UTTP yang tidak

bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149 UTTP di setiap

pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP yang di

gunakan walaupun tidak bertanda tera sah yang berlaku.

3. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk

mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera

mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan

hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen

melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

4. Data mengenai alat UTTP yang dipergunakan di pasar tradisional tersebut perlu

dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut diharapkan bisa dianalisis

penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional. Analisis

mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional

berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong terciptanya

perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional.

5. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan analisis ini adalah untuk (i)

mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;

(ii) menganalisis gap pelayanan tera/tera ulang UTTP dengan perkembangan

penggunaan alat UTTP di pasar tradisional; (iii) merumuskan usulan kebijakan

tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

6. Sebagian besar data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, seperti

menggunakan perhitungan proporsi, distribusi frekuensi, grafik, dan penyajian

dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang (crosstab). Pada beberapa

bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial, terutama untuk melihat

ii

pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas UPT metrologi

daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-square, dan uji

beda dua rata-rata melalui ANOVA.

Pembahasan dan Kesimpulan

7. Secara umum pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagai bagian dari Metrologi

Legal di Indonesia mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah,

akibat: (i) kurangnya kepedulian pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dalam

mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang

kurang memadai, (ii) adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata

sebagai sumber retribusi PAD, (iii) penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau

rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM

metrologi daerah, (iv) peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika

dibandingkan dengan perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat,

serta (v) kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat

rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling

pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

8. Terdapat beberapa gap antara penggunaan UTTP, khususnya timbangan,

dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah, terutama pada bagian-bagian:

Pemahaman dan dukungan dari pembuat kebijakan

Keterbatasan Anggaran untuk operasional dan pengadaan standar

Kondisi sarana memerlukan banyak perbaikan seperti peralatan uji lab kurang,

sehingga tidak seluruh jenis UTTP dapat ditera/tera ulang

Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang

menjadi lebih luas

Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal

hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang.

Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Pelanggaran

besar dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pemerintah daerah dan UPT tidak memiliki data Wajib Tera dan UTTP di wilayah

kerjanya. Perhitungan potensi dan perencanaan didasarkan pada data pelayanan

tahun sebelumnya.

Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan.

iii

9. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah

Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah

dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera/tera ulang.

Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut, karena

semata-mata hanya sebagai sumber PAD bukan tugas yang sifatnya mandatory

dalam rangka perlindungan konsumen.

10. Pengamatan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian

menunjukkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP masih lebih kecil

dibandingkan potensi jumlah pelayanan tera/tera ulang yang seharusnya

dilaksanakan setiap tahun Secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang

hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang

ada.

Rekomendasi kebijakan

11. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota bahwa pelayanan

tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen.

12. Perlu mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera

ulang UTTP khususnya timbangan antara lain : membentuk UPT dan UPTD-

UPTD yang dilengkapi jumlah dan kompetensi SDM (penera dan pegawai yang

berhak) yang memadai; ketersediaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan

standar, alat transportasi, dll), kegiatan pengawasan dan penyuluhan tera/tera

ulang. Sedangkan koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan pengelola pasar

adalah dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang

termasuk update data UTTP yang valid di pasar tradisional.

13. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP

agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di pasar tradisional

melalui:

1) Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang yang

lebih baik dan teratur sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan

dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain timbangan rusak sesudah

di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan diketahui kebutuhan jumlah hari

pelayanan tera ulang di setiap pasar.

2) Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota ;

iv

3) Menambah dan memperbaiki kondisi sarana/prasara pelayanan relatif sudah

tua.

14. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang

merugikan konsumen.

15. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung kepada

pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan, pos ukur ulang,

bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur dan konsumen cerdas

termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga

laporan Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) Dalam Perdagangan Barang dapat diselesaikan. Analisis ini dilatarbelakangi

akan pemahaman mengenai pentingnya penguatan pasar dalam negeri. Sejalan

dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang

bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang

beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.

Namun dari hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar

tradisional oleh Kementerian Perdagangan menemukan bahwa sekitar 45,1% UTTP

yang digunakan di pasar tradisional tidak bertanda tera sah, yang menunjukkan tidak

adanya jaminan terhadap akurasi dan reliabilitas UTTP yang digunakan dalam

perdagangan barang di pasar tradisional. Padahal akurasi dan reliabilitas alat-alat

UTTP ini diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara

Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi

massa atau volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian

karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari massa atau volume yang

diminta/dibayarkannya. Analisis ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim penelitian yang terdiri dari Yudha Hadian Nur

sebagai koordinator dan peneliti terdiri dari Heny Sukesi, Bagus Wicaksena, Erizal

Mahatama dan Azis Muslimin. Penelitian ini dibantu oleh tenaga ahli Lomi Hija.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan baik ditinjau

dari aspek substansi, analisa, maupun data-data yang sifatnya pendukung, oleh

karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam

kesempatan ini tim peneliti menyampaikan terima kasih terhadap semua pihak yang

membantu terselesaikannya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga penelitian ini

dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan di bidang

standardisasi dan perlindungan konsumen.

Jakarta, September 2013 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

vi

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................i KATA PENGANTAR .................................................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 1.2. Tujuan Analisis ..................................................................................................................... 3 1.3. Keluaran Analisis ................................................................................................................. 4 1.4. Dampak Analisis .................................................................................................................. 4 1.5. Ruang Lingkup ..................................................................................................................... 4 1.6. Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 5 1.7. Organisasi ............................................................................................................................ 6 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................... 7 2.1. Kalibrasi Dan Peneraan ....................................................................................................... 8 2.2. Otoritas Metrologi ............................................................................................................... 10 2.3. SDM Metrologi ................................................................................................................... 11 2.4. Penelitian Terdahulu .......................................................................................................... 13 BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................................................. 17 3.1. Kerangka Pemikiran ........................................................................................................... 17 3.2. Data dan Sumber Data....................................................................................................... 20 3.3. Responden dan Sampling .................................................................................................. 20 3.4. Sampling ............................................................................................................................ 21 3.5. Metode Pengumpulan Data ................................................................................................ 22 3.6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data ...................................................................... 23

a. Tabulasi dan Metode Pengolahan Data ........................................................... 23

b. Analisis Data ..................................................................................................... 23

3.7. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ....................................................................................... 25

vii

BAB IV. GAMBARAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP DI DAERAH ANALISIS ........ 27 4.1. Gambaran Responden Survey ........................................................................................... 27 4.2. Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah ............................................................. 36

a. Denpasar-Bali ................................................................................................... 36

b. Bandung-Jawa Barat ........................................................................................ 46

c. Ternate-Maluku Utara ....................................................................................... 51

BAB V. EVALUASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP .................................................. 56 BAB VI. GAP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN PERKEMBANGAN

PENGGUNAAN ALAT UTTP DI PASAR TRADISIONAL .................................................. 61 6.1. Gambaran Komponen Gap Pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP di Pasar Tradisional ...... 62 6.2. Pengelompokan Masalah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP ............................................ 76 6.3. Analisis Gap ....................................................................................................................... 79 BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................................ 84 7.1. Kesimpulan ........................................................................................................................ 84 7.2. Rekomendasi ..................................................................................................................... 85 DAFTAR PUSTAKA

viii

DAFTAR TABEL Tabel Halaman 3. 1. Key Person/Responden, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data ................................. 20 3. 2. Daftar Pasar Sampel ........................................................................................................... 22 3. 4. Metode Analisis dan Sumber Data ...................................................................................... 24 4. 1. Proporsi Sudah dan Belum Tera Ulang, Menurut Wilayah Survey ...................................... 31 4. 2. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Meja Beranger32 4. 3. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Pegas........... 32 4. 4. Tabulasi Silang Hasil Ukur Ulang vs Apakah Sudah Tera Ulang, Pada Timbangan Meja

Beranger dan Pegas Dengan Persentasi Menurut Kolom dan Baris. .................................. 33 4. 5. Rata-Rata Waktu Pemilikan Timbangan (Tahun) ............................................................... 36 4. 6. Jumlah Jenis UTTP Bali, Tahun 2012 ................................................................................ 38 4. 7. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Provinsi Bali ................................................................. 38 4. 8. Gambaran Sarana UPT Metrologi Legal Bali, Tahun 2013 ................................................. 40 4. 9. Komposisi Pegawai di Balai Kemetrologian Bandung ......................................................... 47 4. 10. Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung Terhadap Jenis UTTP ....................................... 48 4. 11. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang Maluku Utara tahun 2012 .............................................. 51 4. 12. Jenis UTTP Yang Mendapatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2012 .......................... 52 4. 13. Tabel Estimasi Jumlah UTTP di Prov. Maluku Utara ......................................................... 53 4. 14. Komposisi SDM Menurut Jabatan UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara, Tahun

2011-2013 .......................................................................................................................... 53 4. 15. Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Pendidikan,

Tahun 2011-2013 ............................................................................................................... 54 4. 16. Tabel Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Umur ...... 54 6. 1. Lembaga Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Daerah Survey ........................ 63 6. 2. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, Ternate Tahun 2013 ...... 68 6. 3. Gap SDM Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, dan Ternate ............................... 69 6. 4. Catatan Mengenai Sarana UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ............................................. 72 6. 5. Catatan Mengenai Anggaran UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ......................................... 74 6. 6. Jangkauan Pelayanan Tera Ulang Timbangan ................................................................... 75 6. 7. Analisis Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Dengan Perkembangan Penggunaan

Alat UTTP Di Pasar Tradisional .......................................................................................... 80

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 2. 1. Rantai Ketertelusuran ........................................................................................................... 9 2. 2. Tanda Peneraan ................................................................................................................. 11 3. 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................................................ 18 4. 1. Jenis Kelamin, Usia Pedagang dan Lama Berdagang ......................................................... 27 4. 2. Tempat Berdagang, Status Tempat Berdagang, dan Lokasi Berdagang ............................ 28 4. 3. Penggunaan Timbangan di Denpasar, Bandung, dan Ternate ........................................... 30 4. 4. Alasan Penggunaan Timbangan ........................................................................................ 32 5. 1. Pelayanan dan Pengawasan Tera Ulang UTTP ................................................................. 56 5. 2. Faktor Penyumbang Gap Pelayanan UTTP Timbangan Meja dan Pegas........................... 58 5. 3. Posisi Reparatur Timbangan Dalam Prosedur Tera Ulang ................................................. 60 6. 1. Faktor Pendorong Supply dan Demand Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pada

Timbangan ......................................................................................................................... 62 6. 2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali............................ 64 6. 3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ................ 65 6. 4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ............ 66 6. 5. Pohon Masalah Pelayanan UTTP ...................................................................................... 78

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian

nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya

peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Untuk meningkatkan peranannya dalam

perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran

strategis, salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam

negeri.Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada

konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui

peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri Perdagangan

Tahun 2011).

Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar merupakan salah satu

faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual

beli barang bagi kebutuhan masyarakat.Keberadaan pasar juga menjadi salah satu

indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.Dalam

perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar

modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding

dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai

konsumen. Konsumen terutama di perkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di

pasar modern dibanding dengan pasar tradisional.

Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan

program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu

tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan

sehat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisionaldan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun

Anggaran 2013.

2

Salah satu indikator pasar yang tertib tersebut adalah penggunaan alat UTTP

yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan

tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. Sedangkan tujuan

pembentukan Pasar Tertib Ukur tersebut adalah: (1) Meningkatkan citra pasar

tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam

membangun kepercayaan masyarakat; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen.

Untuk saat ini tujuan pembentukan pasar tertib ukur belum tercapai. Hal ini

dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat UTTP yang digunakan sejumlah pelaku

usaha terutama pedagang pasar tradisional sudah ditera. Hasil pengawasan UTTP

pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional terdapat 21.814 UTTP.Ditemukan

UTTP yang tidak bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149

UTTP di setiap pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP

yang di gunakan walaupuntidak bertanda tera sah yang berlaku

(http://citraindonesia.com/43313/). Padahal, kesalahan hasil pengukuran atau

penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat

UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu,

yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan.

Tahun 2012 telah terbentuk 4 Daerah Tertib Ukur (Kota Singkawang, Kota

Surakarta, Kota Balikpapan dan Kota Batam) serta 91 Pasar Tertib Ukur yang

tersebar di 57 kabupaten/kota. Untuk tahun 2013, direncanakan akan dibentuk tiga

DaerahTertib Ukur dan 30 Pasar Tertib Ukur1.

Untuk tercapainya pasar tertib ukur pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib

dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya,dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

1http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-

detail/berita/92)

3

dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor

01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara

langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai

untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib

ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk

mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera

mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil

pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan

juga akan merugikan pelaku usaha.

Jenis alat UTTP yang paling banyak digunakan di pasar tradisional adalah

timbangan pegas dan timbangan meja beranger serta anak timbangan. Jenis alat

UTTP yang banyak digunakan di 66 pasar tradisional yang menggunakan timbangan

pegas sebanyak 9,5%, timbangan meja 15,15% dan anak timbangan sebesar 69,9

% (Sucofindo, 2011).

Data mengenai alat UTTP khususnya timbangan yang banyak dipergunakan di

pasar tradisional tersebut perlu dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut

diharapkan bisa dianalisis penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar

tradisional.Analisis mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di

pasar tradisional berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong

terciptanya perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional. Analisis tersebut

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penyebab belum optimalnya penggunaan

alat-alat UTTP apakah erat kaitannya dengan kapasitas pelayanan kemetrologian,

rendahnya kesadaran pedagang dan rendahnya kepedulian konsumen.

1.2. Tujuan Analisis Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis

dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional

4

b. Menganalisis gap pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dengan

perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional.

c. Merumuskan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan

konsumen.

1.3. Keluaran Analisis Analisis yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai

beruikut :

a. Evaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTPdi pasar tradisional;

b. Analisis gap pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dengan

perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional;

c. Rumusan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

1.4. Dampak Analisis Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil

kebijakan dan lembaga terkait dalam membantu tercapainya perdagangan yang adil

bagi pedagang dan perlindungan konsumen melalui penerapan tera dan tera ulang

alat-alat UTTP.

1.5. Ruang Lingkup a. Jenis UTTP yang dianalisis adalah timbangan pegas dan timbangan meja

beranger serta anak timbangan. Alasan pemilihan alat tersebut adalah alat

timbangan yang paling banyak digunakan dalam perdagangan di pasar

tradisional.

b. Aspek yang dianalisis :

1) Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai metrologi

legal, tera dan tera ulang UTTP;

2) Kapasitas instansi yang membawahi Metrologi Legal di daerah dalam

melakukan pelayanan tera/tera ulang timbangan, penyuluhan, dan

pengawasannya;

3) Implementasi wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;

4) Kesadaran dan pemahaman pedagang pasar tradisional dalam tertib ukur.

5

c. Daerah Analisis

Analisis ini dilakukan di tiga kota, yaitu di Bandung, Denpasar, dan Ternate.

Dipilihnya daerah penelitian tersebut dengan pertimbangan, antara lain

perkembangankegiatan usaha perdagangan di pasar tradisional dan jumlah UTTP

yang beredar relatif besar yaitu Bandung dan menengah yaitu Denpasar.

Sedangkan Ternate dipilih sebagai representasi daerah dengan jumlah penggunaan

alat UTTP relatif rendah.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan analisis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan, keluaran, dampak dan ruang lingkup analisis yang dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tinjauan literatur yang digunakan sebagai referensi dalam analisis ini.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam analisis ini meliputi kerangka pemikiran, kebutuhan informasi,

responden dan sampling, metode pengumpulan data, metode analisis

data, sumber data, dan tahapan pelaksanaan analisis.

BAB IV Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang. Bab ini menguraikan hasil temuan-temuan lapangan/survey di daerah analisis

BAB V Evaluasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP. Pada bab ini memuat hasil temuan lapangan, analisis deskriptif dan kuantitatif dari

pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah analisis.

BAB VI Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Dengan Perkembangan Penggunaan Alat UTTP di Pasar Tradisional. Menjelaskan mengenai perbedaan yang terjadi antara pelaksanaan pelayanan

kemetrologian dan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional dan

menganalisisnya dengan menggunakan alat analisis gap BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi. Memberikan kesimpulan dan saran

untuk usulan kebijakan terkait upaya peningkatan pelayanan tera/tera

ulang UTTP di pasar tradisional.

6

1.7. Organisasi Analisis ini dilaksanakan oleh peneliti dan staf Pusat Kebijakan Perdagangan

Dalam Negeri yang terdiri dari peneliti pertama, peneliti non fungsional, dan

pembantu peneliti.

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum masyarakat masih belum memahami arti metrologi walaupun

manfaatnya telah dirasakan secara luas. Menurut studi UNCTAD (2004) masih

banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan pengertian metrologi (ilmu

pengetahuan tentang ukur-mengukur) dengan meteorologi (ilmu mengenai cuaca

dan prakiraan cuaca).Walau begitu dalam transaksi perdagangan misalnya

masyarakat menggunakan pengukuran sebagai dasar penentuan kuantitas

transaksi.

Dalam studinya UNCTAD (2004) menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu

tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya,

instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam

aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan

menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi,

pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan,

persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen dan jaminan

terselenggaranya perdagangan yang terbuka.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal, definisi dari metrologi adalah ilmu pengetahuan

tentang ukur mengukur secara luas. Metrologi meliputi semua aspek pengukuran

praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran di bidang aplikasinya.

Manfaat Metrologi dalam kehidupan manusia seperti yang diungkapkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP,

Departemen Perdagangan dan Arah Cipta Guna (2007) dapat dijumpai dalam

berbagai bidang antara lain perdagangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan2.

Dalam bidang perdagangan, kegiatan metrologi sangat erat terkait didalamnya.

Dalam transaksi jual beli. Dalam bidang kesehatan misalnya penggunaan monitor

klinis, termometer, alat tekanan darah, electrocardiographs, alat untuk mengukur

irama denyut nadi. Alat-alat ukur kesehatan tersebut harus benar karena

2 Dikutip dari: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP,

Departemen Perdagangan dan Arah Cipta Guna. 2007. Kajian Sistem Metrologi Legal.

8

akanberdampak pada hasil diagnosis yang dilakukan yang pada akhirnya akan

berdampak pada jiwa manusia. Peran Metrologi Legal dalam keselamatan publik

antar lain dalam bidang lalu lintas, yaitu ketepatan ukuran tekanan ban, sistem

kemudi, sistem pengereman, sistem elektrik, isyarat keadaan darurat, dan lain-

lain.Metrologi dapat berperan dengan menyediakan alat ukur yang dapat mengukur

tingkat polusi yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut di atas sehingga pengendalian

polusi dapat lebih efektif dilakukan.

2.1. Kalibrasi Dan Peneraan

Gambar 2.1.Rantai Ketertelusuran

Sumber: Puslitbang Dagri (2007)

Gambar 2.1. memperlihatkan bahwa alat ukur yang digunakan sebagai alat

bantu (misalnya alat bantu transaksi perdagangan) harus mengacu pada standar

tertentu yang lebih akurat. Puncak piramida adalah standard Internasional dimana

Standar Internasional

Standard Primer Nasional

Standard Sekunder

Standard Kerja

Alat Ukur

Standard Primer Negara Lain

Ketidakpastian Pengukuran semakin besar

9

seluruh alat ukur yang ada di dunia ini seharusnya mengacu pada standar tertinggi

ini. Dari standar ini standar yang ada di setiap negara diturunkan. Standar Nasional

digunakan sebagai acuan alat ukur yang ada di suatu negara.

Untuk menjamin ketertelusuran suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan

bahan ukur yang digunakan harus dikalibrasi. Kalibrasi adalah proses

membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan hasil pengukuran alat

ukur standard/acuan. Proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan

dengan kinerja suatu alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan

perbandingan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat.

Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat, biasanya juga ada

label atau stiker yang disematkan pada alat yang sudah dikalibrasi.

Ada tiga alasan penting mengapa sebuah alat ukur perlu dikalibrasi:

a. Memastikan bahwa penunjukkan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran

lain.

b. Menentukan akurasi penunjukkan alat.

c. Mengetahui keandalan alat, yaitu bahwa alat tersebut dapat dipercayai.

Gambar 2.2.Tanda Peneraan

Sumber: http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/home/info-linkmetrologi/

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal,

atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda

tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera

10

batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau

tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,takar, timbang dan

perlengkapannya yang telah ditera. Jika alat ukur tersebut memenuhi syarat tertentu

maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera

sah. Sebaliknya, jika alat ukur tersebut tidak memenuhi syarat tertentu maka

pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera batal.

Bentuk tanda tera dapat dilihat di Gambar 2.2.

2.2. Otoritas Metrologi Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar telah ditetapkan Otoritas

Metrologi yang diakui sebagai rujukan. Otoritas metrologi terbagi dalam tiga bidang:

bidang metrologi ilmiah dalam hal kebenaran ilmiah menjadi tanggung jawab Pusat

Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (Puslit KIM-LIPI); bidang metrologi legal dalam hal pengukuran yang

berkaitan dengan regulasi menjadi tanggung jawab Direktorat Metrologi Kementerian

Perdagangan, dan bidang akreditasi laboratorium dalam hal menentukan

kompetensi suatu laboratorium untuk melakukan pengukuran (baik pengujian

maupun kalibrasi) menjadi wewenang Komite Akreditas Nasional (KAN).

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan

bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Kemetrologian. Adapun

fungsinya meliputi3: a) penyiapan perumusan kebijakan; b) penyiapan perumusan

standar, norma, kriteria, dan prosedur; c) bimbingan dan pelaksanaan teknis; d)

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan tenaga, standar

ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama

kemetrologian; e) pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga Direktorat.

Dengan demikian secara garis besar, tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi

adalah mengelola standar ukuran dan satuan ukuran, melaksanakan tera dan tera

3www.djpdn.go.id.Tupoksi Direktorat Metrologi.

11

ulang UTTP, melakukan pengawasan UTTP dan BDKT serta penyuluhan

kemetrologian.

Pada era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan dalam pelaksanaan dan

pengawasan metrologi legal berada di daerah (Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

Kota). Untuk memfasilitasi pelayanan kemetrologian legal di daerah dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sebagai unsur pelaksana tugas

teknis di bidang metrologi legal di daerah.

Pada era otonomi ini terdapat permasalahan umum pelayanan metrologi legal.

Pemerintah Daerah menganggap kegiatan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD,

sehingga penganggaran untuk dinas atau UPT yang membidangi metrologi legal

didasarkan pada besarnya penerimaan retribusi dari kegiatan tera ulang UTTP. Hal

ini mengakibatkan investasi dan pemeliharaan laboratorium atau peralatan menjadi

sangat terbatas, dan pada akhirnya akan menurunkan kapasitas institusi tersebut

untuk melakukan pengawasan penggunaan UTTP yang digunakan oleh pelaku

usaha di wilayahnya. Perlu ada perubahan paradigma dari pemerintah Propinsi/

Kabupaten/ Kota bahwa kegiatan Metrologi Legal harus ditekankan pada upaya

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sekaligus menumbuhkan

iklim berusaha yang sehat4.

2.3. SDM Metrologi Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima di bidang kemetrologian

perlu didukung pengembangan sumber daya manusia kemetrologian yang kompeten

dan memadai. Menurut Suparno (2001:27), Kompetensi adalah kecakapan yang

memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki ketrampilan dan kecakapan

yang disyaratkan. Dikaitkan dengan kemetrologian, SDM kemetrologian yang

kompeten adalah SDM yang memiliki kecakapan yang memadai untuk melakukan

suatu tugas atau memiliki ketrampilan dan kecakapan kemetrologian yang

disyaratkan. SDM kemetrologian yang memadai diartikan upaya untuk memenuhi

persyaratan kuantitas dan kualitas pelayanan kemetrologian.

4Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007

12

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

48/M.DAG/PER/12/2010 tentang pengelolaan sumber daya kemetrologian jenis

SDM kemetrologian meliputi: Penera, Pegamat Tera, Pranata Laboratorium

Kemetrologian dan Penyidik Pegawai Negerei Sipil (PPNS) Metrologi Legal. penera

adalah pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda

tera batal yang berlaku ataumemberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah

atau tanda terabatal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas

UTTP. Pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP,BDKT, dan

SI. Pranata laboratorium kemetrologian bertugas melakukan pengelolaan standar

ukuran dan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaian dengan

peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat

nasional atau internasional.PPNS Metrologi Legal bertugas melakukan penyidikan

tindak pidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal5.

Kompetensi SDM dinilai memadai untuk melaksanakan tugas rutin

kemetrologian, tapi sulit untuk melakukan inovasi dalam rangka pengembangan

sistem Metrologi Legal. Hal ini disebabkan pola rekruitmen tenaga fungsional kurang

maksimal, karena direkruit dari pegawai dinas yang ada, sehingga pilihan kandidat

menjadi sangat terbatas. Untuk itu, pada masa mendatang pola rekruitmen tenaga

fungsional dilakukan dari kandidat umum dengan kualifikasi yang tinggi, sehingga

tenaga penera yang dihasilkan memiliki daya inovasi yang lebih baik

Pengembangan SDM metrologi selama ini dinilai kurang memadai, baik diukur

dari jumlah dan intensitasnya. Kurangnya pengembangan SDM disertai

berkurangnya jumlah SDM fungsional karena memasuki usia pensiun

mengakibatkan kinerja unit metrologi daerah relatif mengalami penurunan. Hal inilah

yang menjadi penyebab para pemangku kepentingan menilai pengembangan SDM

metrologi sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah

Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Permasalahan SDM dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang tentu

akan berdampak pada layanan yang sanggup diberikan. Sebagai informasi bahwa di

tahun 1998 kemampuan penera dalam menera atau tera ulang mencapai 19.000 5Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M.DAG/PER/12/2010 tentang

pengelolaan sumber daya kemetrologian.

13

UTTP per penera per tahun sedangkan tahun 2006 turun menjadi 6.739 UTTP per

penera per tahun6.

2.4. Penelitian Terdahulu Di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan populasi masih cukup

besar. Pertumbuhan ini akan berdampak pada perdagangan dan pasar sebagai

fasilitas untuk mempertemukan pedagang dan konsumen.

Di daerah perkotaan, pertumbuhan akibat urbanisasi juga menambah

kontribusi bagi pertumbuhan penduduk. Pendapatan penduduk perkotaan relatif

didominasi oleh bertumbuhnya pendapatan penduduk golongan menengah atas.

Pertumbuhan golongan menengah atas ini telah memberikan insentif bagi para

pelaku usaha untuk mengembangkan pasar modern. Bagi golongan menengah atas

pasar modern lebih menarik karena alasan kualitas, keamanan, dan pelayanan yang

lebih baik (Mc Cullough et al, 2009).

Walaupun saat ini perkembangan pasar tradisional relatif lebih kecil

dibandingkan pasar modern namun hampir 80% rumah tangga Indonesia

memperoleh bahan kebutuhan pokoknya melalui transaksi perdagangan barang di

pasar tradisional (KPPU dikutip dari AC Nielsen, 2009). Kontribusi yang besar untuk

pemenuhan kebutuhan konsumen ini memberikan alasan bagi pemerintah untuk

tetap mendukung keberadaan pasar tradisional. Dukungan ini dapat dilihat dari

dikeluarkannya beberapa kebijakan di sektor perdagangan terutama yang terkait

dengan pasar tradisional, serta program-program yang ditujukan untuk

merealisasikan regulasi yang dibuat.

Salah satu kebijakan yang mendukung pasar tradisional yaitu kebijakan

Kementerian Perdagangan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Sarana Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 86/M-

DAG/PER/12/2012). Realisasi kebijkan ini adalah dibuatnya beberapa program

perkuatan sarana perdagangan seperti program Pasar Tertib Ukur, pasar

percontohan, dan program peningkatan sarana Metrologi Legal.

6Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007

14

Pelaksanaan tertib ukur akan memberikan dampak positif bagi perkembangan

pasar tradisional. Sucofindo (2013) sedikitnya menyebutkan ada tiga manfaat yang

diperoleh dari pembentukan pasar tertib ukur antara lain: (1) Meningkatkan citra

pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan

pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola

pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan (3) Mendorong pemerintah

daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan

konsumen.

Untuk tercapainya pasar tertib ukur pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib

dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor

01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara

langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai

untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib

ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dari peraturan tersebut di atas secara tersirat terlihat bahwa peran metrologi

untuk mendukung peningkatan pelayanan di pasar tradisional adalah hal yang

penting. Pasar Tertib Ukur, serta peningkatan sarana Metrologi Legal sebagai

program kerja membuktikan hal tersebut. Pada sebuah pasar (khususnya pasar

tradisional) perlindungan tertib ukur arahnya bukan hanya ke konsumen namun juga

ke produsen. Untuk itu pelayanan pemerintah untuk mendukung terciptanya tertib

ukur harus terlaksana. Pemerintah yang memangku tugas kemetrologian baik pusat

maupun daerah tentu harus memiliki kapasitas yang cukup dan dapat mengikuti

perkembangan UTTP di pasar tradisional sebagai salah satu beban kerjanya.

Untuk mengetahui seberapa besar layanan yang harus dilakukan pemerintah

yang dalam hal ini kemetrologian, dalam melayani kemetrologian untuk pasar

tradisional, tentu harus didukung data perkembangan UTTP di daerah. Namun yang

15

menjadi kendala hingga saat ini ternyata tidak ada data perkembangan UTTP di

pasar tradisional.

Namun demikian survey yang dilakukan oleh Sucofindo di tahun 2011 telah

menghasilkan perhitungan dugaan jumlah UTTP yang beredar di pasar tradisional.

Informasi survey Sucofindo menyatakan bahwa dari 11 jenis UTTP diperkirakan

sebanyak 7.737.904 UTTP terdapat di pasar tradisional. Dugaan jumlah UTTP

terbanyak dapat dijumpai pada pasar tradisional di wilayah Jawa Barat yakni

2.007.397 unit atau sekitar 26% dari dugaan nasional. Jenis UTTP yang paling

banyak beredar adalah anak timbangan dengan dugaan berjumlah 5.411.338 unit

atau sekitar 69,93% dari total UTTP. Jenis kedua yang banyak beredar yakni

timbangan meja beranger dengan hasil dugaan sebanyak 1.172.042 unit atau sekitar

15.15% dari total UTTP dan paling banyak beredar pada pasar tradisional di Jawa

(Sucofindo; 2013).

Dari 7.737.904 UTTP yang beredar di pasar tradisional, hasil sucofindo

menunjukkan 53% tanda tera dari UTTP ditemukan dalam kondisi bagus. Sementara

selebihnya dalam kondisi tidak tampak (38.67%), rusak (3.74%), bahkan ada

beberapa yang sudah putus (1.67%) dan sekitar 3% tidak ada keterangan.

Berdasarkan tanda tera akhir, hanya sekitar 40% UTTP yang bertanda tera sah

(bertanda setahun terakhir), sementara sisanya ditera lebih dari setahun yang lalu

(Sucofindo; 2013).

Penerbitan sejumlah regulasi di bidang kemetrologian secara tersirat

menunjukkan bahwa metrologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung

peningkatan pelayanan di pasar tradisional. Dengan demikian, pemerintah yang

memangku tugas kemetrologian baik pusat maupun daerah tentu harus memiliki

kapasitas yang cukup dan dapat mengikuti perkembangan UTTP di pasar

tradisional.

Namun, Secara umum pelayanan unit Metrologi Legal di Indonesia (khususnya

di luar Jawa) mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah, akibat:

a. Kurangnya kepedulian pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dalam

mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang

kurang memadai,

b. Adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata sebagai sumber

retribusi PAD,

16

c. Penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau rotasi kerja lintas instansi, dan

keterbatasan pengembangan kompetensi SDM metrologi daerah,

d. Peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika dibandingkan dengan

perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat, serta

e. Kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat rendah,

padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling

pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

Banyaknya kelembagaan metrologi daerah yang berbentuk UPTD mendorong

unit metrologi daerah lebih fokus pada layanan tera dan tera ulang UTTP, dan

meminimalkan kegiatan pengawasan terhadap pelanggaran UUML. Pemerintah

daerah berkecenderungan melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan PAD

secara langsung daripada kegiatan yang hanya membebani keuangan daerah,

seperti: penyuluhan, bimtek, dan pengawasan kemetrologian.

Penurunan kegiatan pengawasan ini dipicu oleh berbagai faktor antara lain: (1)

interpretasi terhadap SK Menteri PAN Nomor 106 yang membatasi UPTD

melakukan kegiatan pengawasan, (2) interpretasi terhadap SK Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembinaan PPNS Daerah yang hanya

mengijinkan untuk menyidik pelanggaran Peraturan Daerah, bukan pelanggaran

undang-undang, (3) adanya eforia reformasi yang membuat masyarakat merasa

lebih berdaya dan aparat menjadi ragu bertindak, (4) pimpinan daerah dan kepala

dinas yang lebih menekankan sisi penerimaan PAD yang dapat dihasilkan oleh

kegiatan tera dan tera ulang UTTP, sehingga kurang memprioritaskan kegiatan

pengawasan, (5) keterbatasan personil, sarana dan anggaran untuk kegiatan

pengawasan kemetrologian, dan (6) tidak adanya tupoksi pengawasan dalam UPTD

Metrologi di banyak daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dinilai berdampak besar

terhadap kelembagaan unit metrologi daerah pada masa mendatang. Peraturan

pemerintah ini memberikan kemungkinan bagi pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

membentuk unit metrologinya, sehingga penataan kelembagaan metrologi daerah

sangat strategis dalam pengembangan sistem metrologi legal di Indonesia pada

masa mendatang (Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007).

17

BAB III METODOLOGI

3.1. Kerangka Pemikiran Kendati jumlah pasar modern dan retail modern semakin banyak, terutama di

kota-kota besar Indonesia, namun Pasar Tradisional masih merupakan tempat

berbelanja barang yang utama bagi masyarakat Indonesia. AC Nielsen, seperti

dikutip oleh KPPU pada tahun 2009 menunjukkan bahwa masih sekitar 80% rumah

tangga Indonesia terlibat dengan pasar tradisional untuk memperoleh barang dan

bahan kebutuhan pokoknya. Hal ini menunjukkan besarnya peran pasar tradisional

dalam transaksi perdagangan barang dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-

hari.

Jika kenyataan ini dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal yang mewajibkan kebenaran ukuran, takaran, timbangan

atau jumlah barang yang diperdagangkan untuk umum7 , dan Peraturan Menteri

Perdagangan R.I. Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,

Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 6 yang mewajibkan mengenai tera/tera ulang dari UTTP yang

digunakan untuk kepentingan umum8 , maka akan tampak bahwa masalah-masalah

yang berhubungan dengan pelayanan tera/tera ulang, penggunaan, dan

pengawasan alat UTTP di pasar tradisional, masih amat relevan untuk terus

diamati/dikaji dalam kerangka perdagangan barang dan perlindungan konsumen.

7Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun

juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya

8UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau f. melaksanakan peraturan perundang-undangan

18

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

Pasar Tradisional

Perdagangan Barang

Pembeli/ Konsumen

Pedagang

Penggunaan UTTP

Tera, Tera Ulang, Pengawasan, Kebenaran

Akurasi dan Reliabilitas UTTP

Tujuan: Keadilan

Tujuan: Perlindungan

konsumen

UPTD Provinsi/ UPTD Kabupaten/Kota

Pengetahuan Kesadaran

Pengetahuan Kepedulian

Kapasitas: Peralatan/ Sarana

Prasarana Kecukupan UTTP

Pengganti Jumlah dan kompetensi

SDM

Sanksi dan penegakan

aturan

UU no. 2/81 tentang Metrologi Legal

Peraturan perundangan lain

Permintaan terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

Pasokan terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

GAP Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

Hambatan hambatan

Faktor pasokan

Faktor permintaan

Permendag no. 86/2012 tentang DAK Sarana Perdagangan; mengenai peningkatan sarana metrologi legal

19

Sesuai dengan tujuan analisis yang ingin mengevaluasi dan menganalisis gap

pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP di pasar tradisional, maka analisis ini

diharapkan memperoleh gambaran-gambaran mengenai:

1. Jumlah UTTP, khususnya timbangan meja dan timbangan pegas, di pasar

tradisional. Informasi ini digunakan untuk menggambarkan jumlah dan

perkembangan timbangan yang digunakan oleh pedagang di pasar

tradisional.Informasi-informasi ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari

Dinas Perdagangan, UPTD metrologi legal, dan pengelola pasar setempat.

2. Kapasitas UPTD metrologi legal daerah untuk melaksanakan pelayanan

tera/tera ulang UTTP, pengawasan, dan penyuluhan di pasar tradisional.

Informasi ini diperoleh dari UPTD Metrologi Legal.

3. Gap/Selisih antara permintaan dan kapasitas pelayanan tera/tera Ulang UTTP di

pasar tradisional.

Gap pelayanan tera/tera ulang UTTP pada suatu wilayah ditentukan oleh

selisih antara Permintaan dan Pasokan terhadap pelayanan tera/tera ulang UTTP di

wilayah tersebut. Secara umum, Permintaan pelayanan tera/tera ulang ditentukan

oleh jumlah UTTP yang ada di wilayah tersebut, sedangkan jumlah pasokan

pelayanan tera/tera ulang ditentukan oleh kapasitas instansi UPTD Metrologi Legal

dan Dinas Perdagangan di daerah dalam menyediakan pelayanan tera/tera ulang

tersebut.

Disamping ketiga informasi tersebut, analisis juga diarahkan untuk

memperoleh informasi-informasi tambahan mengenai:

1. Hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam upaya pelayanan, pengawasan dan

penegakan aturan metrologi legal, khususnya berkenaan dengan kegiatan

tera/tera ulang UTTP timbangan di daerah.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan dan kapasitas

pasokan pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah.

3. Pendapat UPTD Metrologi Legal terhadap implementasi Peraturan Menteri

Perdagangan RI No. 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sarana Perdagangan di daerah sampel.

Apakah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan ini dinilai meningkatkan

20

kapasitas daerah dalam melakukan pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan

metrologi legal (khususnya tera/tera ulang UTTP) di daerahnya.

3.2. Data dan Sumber Data Data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis ini kemudian diolah

menjadi petunjuk dalam melakukan: Menurunkan butir pertanyaan yang akan

muncul dalam instrumen analisis; Mengidentifikasikan sumber informasi yang perlu

didatangi; dan Menyusun strategi untuk memperoleh data/informasi tersebut. Hasil

penurunan butir kuesioner kemudian didokumentasikan dalam 3 buah kuesioner

yaitu: 1) Kuesioner UPTD Metrologi Legal, 2) Kuesioner Pengelola Pasar, dan 3)

Kuesioner Pedagang.

3.3. Responden dan Sampling Memperhatikan elaborasi kebutuhan informasi diatas, tampak bahwa sumber

informasi adalah UPTD Metrologi Legal di daerah Kajian, Pengelola Pasar

Tradisional yang diamati di daerah kajian, dan Pedagang Pasar Tradisional

pengguna timbangan yang ada di pasar yang diamati.

Tabel 3.1. Key Person/Responden, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data

Key Person/Responden

Instrumen Metode

Unit pelayanan teknis daerah (UPTD) pelayanan metrologi legal Provinsi

Kuesioner UPTD Metrologi Legal

Wawancara

FGD

Instansi/Lembaga yang membawahi pengelolaan Pasar tradisional di Kabupaten/Kota

Kuesioner Pengelola Pasar Wawancara

FGD

Pedagang pasar Kuesioner pedagang Wawancara

Uji ulang timbangan menggunakan anak timbangan standar 1 kg

21

3.4. Sampling

a. Daerah Sampel Analisis ini dilakukan di tiga daerah, yaitu di Bandung, Denpasar, dan Ternate.

Dipilihnya daerah penelitian tersebut dengan pertimbangan, antara lain

perkembangan kegiatan usaha perdagangan di pasar tradisional dan jumlah UTTP

yang beredar relatif besar yaitu Bandung dan Denpasar. Sedangkan Ternate dipilih

sebagai representasi daerah dengan jumlah penggunaan alat UTTP relatif rendah.

b. Metode sampling

Daerah sampel ditentukan secara purposive dengan memperhatikan ragam dan

jumlah UTTP di masing-masing daerah. Secara umum, daerah sampel dipilih

mewakili daerah dengan kapasitas perdagangan dan jumlah UTTP relatif tinggi

(Bandung), menengah (Denpasar), dan daerah dengan kapasitas perdagangan

dan jumlah UTTP relatif rendah (Ternate).

Key Person Unit Pelayanan Teknis Daerah dan Pengelola Pasar dipilih secara

purposive.

Responden Pedagang, jika pengelola pasar memiliki data yang lengkap, maka

responden Pedagang akan dipilih secara proporsional acak. Dimana proporsi

pedagang diharapkan mewakili jumlah kategori barang daging, ikan, sayur, dan

bahan kering. Responden pedagang dalam masing-masing kategori kemudian

dipilih menggunakan angka acak. Namun jika pengelola pasar tidak ada, atau

tidak memiliki data pedagang, maka responden pedagang akan dipilih secara

purposive dengan tetap memperhatikan keterwakilan kategori barang tersebut.

c. Ukuran Sampel

Key Person Instansi: Diwakili oleh Direktur/ Kepala/ perwakilan yang ditunjuk

dari instansi yang bersangkutan.

Responden Pasar: Pada satu Kota akan dipiih 2 pasar tradisional. Jika di

daerah tersebut telah ada pasar dengan predikat Pasar Tertib, maka salah satu

pasar diupayakan merupakan perwakilan dari pasar tertib tersebut. Pasar yang

dipilih merupakan pasar yang tetap (memiliki pengelola pasar, bukan pasar

22

berpindah, pasar kaget, atau pasar sementara).Daftar pasar terpilih pada masing-

masing wilayah survey dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Responden Pedagang: Jumlah pedagang pasar tradisional amat bervariasi

antara 50 hingga bisa lebih dari 3000 pedagang, dengan status pedagang yang

berbeda-beda (Kios, Los/Emper, dan Pedagang Kaki Lima-PKL). Untuk itu, mungkin

pasar perlu dibagi menurut ukuran jumlah pedagang menjadi pasar kecil (jumlah

pedagang kurang dari 200), pasar menengah (jumlah pedagang antara 200-600,

dan pasar besar (jumlah pedagang antara 600-1000), dan pasar Induk (jumlah

pedagang lebih dari 1000). Pada pasar Kecil dan Menengah, ukuran sampel

ditetapkan 10% dari populasi pedagang yang menjual ikan, daging, sayur, dan

bahan kering, yang ada di Kios, Los, dan PKL. Sedangkah pada pasar Besar dan

Induk, ukuran sampel ditetapkan 5% dari populasi.

Tabel 3.2. Daftar Pasar Sampel

Daerah Nama Pasar Kategori Pasar Jumlah sampel pedagang

Denpasar-Bali 1. Pasar Agung Pasar Tertib 11 2. Pasar Badung Pasar Biasa 37

Bandung-Jawa Barat 1. Pasar Kosambi Pasar Biasa 20 2. Pasar Anyar Pasar Biasa 22

Ternate-Maluku Utara 1. Pasar Kie Raha Pasar Tertib 18 2. Pasar Bastiong Pasar Tertib 35

3.5. Metode Pengumpulan Data Data terdiri dari data sekunder dan data primer. Sebagian data yang

menjelaskan dimensi Kapasitas UPT Metrologi dalam melakukan penyuluhan,

pengawasan, dan tera timbangan merupakan data sekunder yang diambil dari profil

kelembagaan UPTD metrologi di daerah.

Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey

(pengamatan atau wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dipersiapkan

terlebih dahulu) langsung kepada responden. Data primer yang dikumpulkan

meliputi (1) dari UPT Metrologi Legal Daerah: update terhadap data kapasitas UPT

Metrologi Legal daerah terutama dari sisi kapasitas SDM dan sarana, serta informasi

23

mengenai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan

metrologi legal di wilayah kerjanya; (2) Dari Pedagang: profil identitas pedagang,dan

kondisi, status, dan pemenuhan standar timbangan milik pedagang; (3) Dari

Pengelola Pasar: profil pasar.

Untuk menjamin data yang dikumpulkan mudah ditabulasi, diolah dan

dianalisis, maka digunakan instrumen pengumpulan data berupa wawancara dengan

panduan Kuesioner dan pengamatan langsung terhadap penggunaan alat UTTP di

pasar tradisional. Data primer juga dikumpulkan melalui pelaksanaan FGD (focus

group discussion) di daerah kajian yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (1)

UPT Metrologi Legal Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyedia layanan, (2) Dinas

Perdagangan sebagai mitra penyedia pengawasan dan penyuluhan serta urusan

perdagangan secara umum, (3) Pengelola pasar, (4) Konsumen yang diwakili oleh

Yauasan Lembaga Konsumen setempat.

3.6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Tabulasi dan Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori

responden, daerah penelitian dan wilayah penelitian, dan selanjutnya dilakukan

tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan. Tabulasi dilakukan dengan

bantuan spreadsheet untuk memudahkan pengolahan data lebih lanjut

b. Analisis Data

Memperhatikan kebutuhan informasi yang ada, maka sebagian besar data

diolah secara deskriptif, seperti menggunakan perhitungan proporsi, distribusi

frekuensi, grafik, dan penyajian dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang

(crosstab). Pada beberapa bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial,

terutama untuk melihat pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas

UPT metrologi daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-

square, dan uji beda dua rata-rata melalui ANOVA.

24

Tabel 3.3. Metode Analisis dan Sumber Data

Tujuan Analisis Sumber Informasi Sumber Keluaran Alat Bantu/Analisis

Mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP.di pasar tradisional

Pedagang Data primer: Pengamatan, wawancara, Pengamatan tanda tera sah, hasil uji beban

Jenis timbangan yang digunakan.

Status tera timbangan saat pengamatan

Proporsi timbangan sudah ditera namun tidak memenuhi standar

Hambatan dalam melakukan tera ulang timbangan

Statistik deskriptif (distribusi frekuensi, diagram batang, tabel, tabulasi silang)

Statistik inferensial uji beda 2 rata-rata, uji Chi Square.

UPTD metrologi legal daerah

Data primer Survey-wawancara: kuesioner bagi pengelola UPTD metrologi legal

Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan di daerah.

Data sekunder profil kelembagaan UPT Metrologi daerah pada Dir Metrologi dan Balai Metrologi

Gambaran kapasitas SDM, anggaran, sarana prasarana pelayanan tera/tera ulang UTTP

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang UTTP

Pendapat berhubungan dengan kelembagaan, harmonisasi peraturan, kapasitas UPT, koordinasi

Hambatan dalam pelayanan tera/tera ulang

Menganalisis gap pelaksanaan metrologi legal dengan perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional.

Hasil Evaluasi Hasil pengolahan data

Diskusi

Gambaran pertumbuhan UTTP di daerah

Gambaran arah pertumbuhan kapasitas UPTD dalam melaksanakan tera/tera ulang UTTP

Perbandingan kapasitas dengan pertumbuhan UTTP

Matriks Analisis gap antara populasi dan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah kajian

25

Tujuan Analisis Sumber Informasi Sumber Keluaran Alat Bantu/Analisis

Merumuskan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

Analisis gap Masukan dari survey-wawancara: kuesioner bagi pengelola UPT metrologi legal dan dinas yang membawahi urusan perdagangan di daerah.

Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan di daerah.

Hasil analisis gap

Usulan solusi, kebijakan, yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap pelaksanaan tera/tera ulang UTTP

3.7. Tahapan Pelaksanaan Analisis Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran di

atas, maka langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Tahap persiapan mencakup rangkaian kegiatan: melakukan koordinasi tim peneliti, melakukan pendalaman kajian literaratur sebagai landasan teoritis dan

akademis pelaksanaan penelitian, dan perumusan dan mempertegas tujuan

penelitian dengan berkonsultasi dengan Direktorat Metrologi serta inventarisasi

permasalahan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP.

b. Tahap penyusunan desain analisis dan penyusunan instrumen penelitian, termasuk melakukan uji kuesioner dan uji kesesuaian instrumen dengan tujuan

penelitian serta melakukan pembahasan desain analisis.

c. Tahap pengumpulan data, baik data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan di 6 kota yang memiliki unit pelayanan metrologi

daerah di 6 propinsi yang dipilih berdasarkan potensi ekonomi, klasifikasi unit

metrologi daerah (besar, menengah dan kecil) yang dapat merepresentasikan

kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia (barat, tengah dan timur).

d. Tahap pengolahan data, yang mencakup kegiatan tabulasi dan pengolahan data observasi dan survei lapangan, data dan informasi hasil diskusi kelompok,

serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi.

26

e. Tahap analisis dan interpretasi data. Hasil pengolahan data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif

serta melakukan interpretasi dan pembahasan hasil analisis data.

f. Tahap perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasinya ditarik kesimpulan serta penyusunan rekomendasi.

27

BAB IV GAMBARAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP

4.1.Gambaran Responden Survey Secara umum, responden pedagang berimbang antara yang berjenis kelamin

laki-laki (45,5%) dan yang perempuan (54,5%). Sebagian besar pedagang di pasar

tradisional berusia diatas 35 tahun (86%). Dan lebih dari separuhnya sudah

berdagang lebih dari 10 tahun (66,3%).

Dari sisi jenis kelamin, meskipun secara umum, jumlah responden pedagang

laki-laki realtif sama dengan pedagang perempuan, namun pandangan kepada

masing-masing pasar menunjukkan bahwa di Denpasar pedagang didominasi oleh

perempuan, di Bandung relatif lebih banyak pedagang Laki-laki, sedangkan di

Ternate relatif seimbang jumlahnya.

Sumber: Data diolah

Gambar 4.1. Jenis Kelamin, Usia Pedagang, dan Lama Berdagang

28

Barang dagangan responden adalah ikan (14,3%), daging ayam, sapi, dan

babi (17,9%), sayuran (25,7%) dan bahan kering lainnya seperti bumbu, ikan kering,

beras, kerupuk, dll sebesar (42,1%).

Tempat berjualan responden secara umum ada di kios dan los, status tempat

berjualan ini kebanyakan adalah sewa (72%) dan sisanya adalah milik.Semua

responden berada di dalam lingkungan pasar (100%).

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.2. Tempat Berdagang, Status Tempat Berdagang, dan Lokasi Berdagang

a. Penggunaan Timbangan

Secara umum, timbangan yang paling populer untuk digunakan di pasar

tradisional adalah Timbangan Meja Beranger dan Timbangan Pegas. Namun jika

dilihat data per daerah, maka akan tampak bahwa masing-masing daerah memiliki

karakteristik sendiri-sendiri. Pedagang di Denpasar dan Bandung tampak lebih

29

menyukai timbangan meja beranger, sedangkan pedagang di Ternate tidak

menggunakan timbangan meja beranger dan lebih memilih timbangan pegas.

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.3. Penggunaan Timbangan di Denpasar, Bandung, dan Ternate

Alasan penggunaan timbangan dapat dilihat dalam gambar 4.6.Secara umum,

faktor yang mempengaruhi pemilihan timbangan adalah (1) kemudahan

pengoperasian dan (2) kesesuaian/ kecukupan kapasitas.

Jika dilihat masing-masing jenis timbangan, maka tampak bahwa:

Alasan pemilihan timbangan Meja beranger adalah (1) kemudahan pengoperasian, (2) kecukupan kapasitas, (3) keawetan, (4) harga, (5) sudah lebih dulu dimiliki.

Alasan pemilihan timbangan Pegas adalah (1) kemudahan pengoperasian. Alasan pemilihan timbangan Dacin adalah (1) kecukupan kapasitas. Alasan pemilihan timbangan Bobot Ingsut adalah (1) kecukupan kapasitas, (2)

keawetan.

Alasan pemilihan timbangan Sentisimal adalah (1) kecukupan kapasitas, (2) kemudahan pengoperasian.

Alasan pemilihan timbangan Elektronik adalah (1) kemudahan pengoperasian, (2) ketelitian, dan (3) kecukupan kapasitas.

Secara umum tampak bahwa pedagang telah menyesuaikan kebutuhan

dengan jenis timbangannya.

30

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.4. Alasan Penggunaan Timbangan

b. Jangkauan Pelayanan Tera Ulang Di Dalam Pasar

Hasil survey menunjukkan, secara umum, baru sekitar 77,9% timbangan yang

digunakan di pasar tradisional sudah ditera ulang. Keterangan langsung pedagang

memang menunjukkan hanya 66,2% timbangan yang sudah di tera ulang, namun

mempertimbangkan alasan belum tera ulang karena timbangan masih baru (dari

34,7% dari pedagang yang belum tera ulang), maka proprosi timbangan yang sudah

di tera ulang bertambah menjadi 77,9%.

31

Ada beberapa alasan pedagang mengapa timbangan mereka belum ditera

ulang, yaitu: (1) timbangan masih baru (dikonfirmasi dari tanda tera), sehingga

belum wajib di tera ulang (34,7%), (2) tidak ada petugas yang datang/pemberitahuan

(10,2%), (3) pada saat tera ulang berlangsung, pedagang sedang tidak berjualan

karena ada acara/upacara, dan lain-lain (10,2%), (4) tidak menjawab.

Tabel 4.1. Proporsi Sudah dan Belum Tera Ulang, Menurut Wilayah Survey

Sumber: Data Diolah

Hasil uji chi square menunjukkan tidak ada perbedaan dalam melakukan tera

ulang antara wilayah, jenis barang dagangan, lokasi berjualan, lama berjualan, dan

karakteristik personal pedagang lainnya. Artinya proporsi umum sudah tera ulang

sebesar 66,2% - 77,9% berlaku sama di semua tempat. Angka ini menunjukkan

jangkauan pelayanan tera ulang di pasar tradisional di kota kajian.

c. Uji Ulang Ketepatan Ukur Timbangan

Pengujian ketepatan ukur dilakukan dengan menguji keseimbangan timbangan

pada saat tanpa beban dan dengan menggunakan beban standar 1 kilogram. Hasil

uji ulang ketepatan dapat memberikan hasil (1) timbangan memberikan hasil

kurang, (2) tepat, (3) atau lebih. Timbangan yang memberikan hasil kurang

berarti menunjukkan sisi baki barang yang lebih berat, atau pembacaan hasil yang

lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini berarti berpotensi merugikan pembeli karena

berat barang yang diberikan kurang dari kesepakatan. Sedangkan jika hasilnya

lebih, maka sisi baki anak timbangan lebih berat, atau hasil pembacaan lebih

rendah dari seharusnya. Hal ini berarti merugikan penjual karena berat barang yang

diberikan melebihi kesepakatan.

Pengujian ketepatan ukur timbangan pada timbangan meja dan pegas

menunjukkan pentingnya kegiatan tera ulang. Dari hasil pemeriksaan ulang

76,6% 61,9% 60,4% 66,2%23,4% 38,1% 39,6% 33,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTable Total

Col %Denpasar

Col %Bandung

Col %Ternate

kode wilayah

Col %

TableTotal

32

timbangan, tampak bahwa timbangan yang telah ditera ulang, memiliki proporsi hasil

tepat ukur yang lebih tinggi dibandingkan timbangan yang belum ditera

ulang.Demikian pula pada timbangan yang belum ditera ulang, memberikan proporsi

hasil yang menyimpang yang lebih tinggi dibandingkan timbangan yang sudah ditera

ulang. Pada timbangan meja beranger 87,2% timbangan yang tepat ukur adalah

timbangan yang sudah ditera ulang, sedangkan yang memberikan hasil kurang,

52,0% nya belum ditera ulang. Pada timbangan pegas, 66,0% timbangan yang

tepat ukur sudah ditera ulang, sedangkan 75,0% timbangan yang belum ditera ulang

memberikan hasil kurang/menyimpang.

Tabel 4.2. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Meja Beranger

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.3. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Pegas

Sumber: Data Diolah

Hasil ini jika diuji dengan uji Chi Square, ternyata memberikan hasil yang

signifikan pada tingkat kepercayaan 95% bagi timbangan meja beranger, dan pada

tingkat kepercayaan 90% pada timbangan pegas. Hasil ini menunjukkan kegiatan

tera ulang memiliki pengaruh yang nyata terhadap ketepatan ukur timbangan yang

digunakan pedagang di pasar tradisional.

Crosstab

% within timbang ulang tmb

48,0% 87,2% 75,0% 72,1%52,0% 12,8% 25,0% 27,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

Chi-Square Tests

11,633a 2 ,00311,579 2 ,003

8,174 1 ,004

68

Pearson Chi-SquareLikelihood RatioLinear-by-LinearAssociationN of Valid Cases

Value dfAsymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. Theminimum expected count is 1,12.

a.

Crosstab

% within timbang ulang tp

25,0% 66,0% 25,0% 60,0%75,0% 34,0% 75,0% 40,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

Chi-Square Tests

4,778a 2 ,0924,750 2 ,093

,000 1 1,000

55

Pearson Chi-SquareLikelihood RatioLinear-by-LinearAssociationN of Valid Cases

Value dfAsymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. Theminimum expected count is 1,60.

a.

33

d. Kerusakan Sesudah Tera Ulang

Informasi dari tabel 3 dan 4 juga dapat menunjukkan proporsi timbangan yang

menjadi tidak tepat ukur setelah ditera ulang. Pada timbangan meja, ada 72,1%

timbangan yang sudah ditera ulang. Dari yang telah ditera ulang tersebut 30,6%

diantaranya ketika diperiksa ulang ternyata memberikan hasil ukur ulang yang tidak

tepat. Sedangkan dari timbangan yang belum ditera ulang, 57,4% diantaranya

ternyata memberikan hasil pengukuran yang tepat.

Pada timbangan pegas, dari 60% timbangan yang sudah ditera ulang, hanya

6,1% yang memberikan hasil tidak tepat. Sedangkan dari timbangan yang belum

ditera ulang, diketahui 85,5% diantaranya memberikan hasil pengukuran yang tepat.

Hal ini menunjukkan, proprosi timbangan meja yang menjadi rusak setelah

ditera adalah lebih banyak dibandingkan timbangan pegas.

Tabel 4.4.Tabulasi Silang Hasil Ukur Ulang vs Apakah Sudah Tera Ulang, Pada Timbangan Meja Beranger dan Timbangan Pegas, Dengan Persentasi Menurut

Kolom dan Baris. (a) Timbangan Meja Beranger

(b) Timbangan Pegas

Sumber: Data Diolah

Wawancara dengan pedagang menunjukkan beberapa hambatan dalam

mejaga timbangan meja untuk tetap berfungsi baik setelah ditera ulang. Hambatan

yang paling banyak disampaikan/ditemukan adalah (1) timbangan meja menjadi

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tmb Crosstabulation

% within apakah timbangan sudah ditera ulang

24,5% 69,4% 6,1% 100,0%68,4% 26,3% 5,3% 100,0%36,8% 57,4% 5,9% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tp Crosstabulation

% within apakah timbangan sudah ditera ulang

3,0% 93,9% 3,0% 100,0%13,6% 72,7% 13,6% 100,0%

7,3% 85,5% 7,3% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tmb Crosstabulation

% within timbang ulang tmb

48,0% 87,2% 75,0% 72,1%52,0% 12,8% 25,0% 27,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tp Crosstabulation

% within timbang ulang tp

25,0% 66,0% 25,0% 60,0%75,0% 34,0% 75,0% 40,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

34

rusak setelah kembali dari tempat tera ulang, (2) ketidaktahuan/kemampuan

pedagang merawat timbangan mejanya, dan (3) ketiadaan pengawasan.

Timbangan meja menjadi rusak setelah tera ulang dapat disebabkan oleh:

Kesalahan penanganan ketika memindahkan timbangan. Pedagang biasanya meminta bantuan buruh untuk membawa timbangan mereka ke lokasi tera ulang.

Kebiasaan ini disebabkan oleh antrian pelayanan yang panjang dan lama, atau jarak

yang jauh, sehingga mereka memilih tetap mejaga dagangan dan menyerahkan

urusan tera ulang kepada buruh. Dalam mengangkut timbangan, seorang buruh

dapat membawa timbangan milik 4 hingga 6 pedagang sekaligus. Mereka

membawa dengan cara saling ditumpuk dalam keranjang. Dengan cara membawa

seperti ini, besar kemungkinan timbangan yang telah tepat, menjadi menyimpang

karena ada bagian timbangan meja yang bergeser, tidak terletakkan secara benar,

tertekuk, terganjal, atau tertukar kelengkapannya.

Ketika survey dilakukan, petugas UPT Metrologi pendamping dapat dengan

segera memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat salah penempatan atau

pergeseran ini. Namun untuk yag tertekuk atau berubah bentuk harus melalui

kegiatan reparasi.

Hasil ini menunjukkan UPT perlu mempertimbangkan untuk

merubah/memperbaiki alur pelaksanaan pelayanan tera ulang ketika

dilaksanakan di lokasi pasar, seperti: menetapkan tempat pelayanan yang lebih

lega/baik, memperbaiki tata cara antrian untuk memudahkan pemilik timbangan,

bersedia melakukan pemeriksaan ulang singkat ditempat pedagang untuk

memastikan tidak ada timbangan yang mejadi rusak dalam perjalanan

Kesalahan dalam reparasi. Alur pelayanan tera ulang menunjukkan UTTP yang gagal di tahapan pemeriksaan awal, akan masuk ke tahapan reparasi/perbaikan

sebelum dinilai kembali kelayakannya. Tindakan reparasi tidak dilakukan oleh

petugas UPT sendiri. UPT biasanya merujuk pedagang kepada rekanan pelaksana

reparasi timbangan (reparatur) yang ada diluar kelembgaan UPT. Dalam

pelaksanaan tera ulang di lokasi, perusahaan reparatur juga hadir bersama-sama

UPT di pasar.

Kualitas timbangan hasil perbaikan amat bergantung pada kualitas kerja

reparatur ini.Diskusi yang dilakukan menunjukkan kemungkinan reparatur

35

bekerja terburu-buru karena waktu pelayanan tera ulang di setiap pasar adalah

terbatas (antara 1 hingga 7 hari tergantung ukuran pasar), atau reparatur kurang

ahli dalam menangani reparasi yang diperlukan.

Hal ini menunjukkan UPT dan Pemerintah Daerah perlu menambah waktu

pelayanan agar pelaksanaan tera ulang dan reparasi tidak terburu-buru,

menyediakan perusahaan rekanan untuk reparasi yang lebih kompeten, dan

memastikan sertifikasi dan penilaian reparatur yang lebih ketat dan

berkelanjutan.

Ketidaktahuan cara perawatan timbangan. Kebersihan timbangan mempengaruhi ketepatan ukur timbangan. Jenis barang dagangan tertentu seperti daging, ikan, dan

sayur cenderung membuat timbangan menjadi cepat kotor. Pedagang perlu

melakukan perawatan berkala untuk memastikan timbangannya selalu dalam kondisi

tepat. Untuk bisa melakukan perawatan, pedagang perlu memahami cara kerja

komponen-komponen timbangan, kapasitas timbangan, dan tata cara menimbang

yang benar. Hal ini menunjukkan pengelola pasar perlu secara terus menerus

melakukan pengawasan dan pendidikan pedagang.

e. Umur Timbangan

Umur timbangan adalah lama pemilikan timbangan oleh pedagang yang diukur

dalam tahun.Kajian menduga, umur timbangan mempengaruhi ketepatan ukur.Jika

dibandingkan umur timbangan antara timbangan meja dan timbangan pegas,

tampak bahwa umur timbangan meja relatif lebih tua dibanding timbangan pegas.

Rata-rata umur timbangan meja adalah 10,84 tahun. Sedangkan rata-rata umur

timbangan pegas adalah 2,08 tahun.

Keterangan dari pedagang memang menunjukkan bahwa timbangan pegas

relatif lebih cepat rusak dibandingkan timbangan meja beranger. Keterangan dari

pedagang pasar di Denpasar, menunjukkan bahwa setelah 1-1,5 tahun, timbangan

pegas akan mulai rusak.

36

Tabel 4.5. Rata-Rata Waktu Pemilikan Timbangan (Tahun)

Jika diperhatikan hasil uji ketepatan ukur yang menunjukkan timbangan meja

memiliki proporsi penyimpangan yang lebih besar dibanding timbangan pegas, maka

gejala ini kemungkinan disebabkan karena umur timbangan. Usia Timbangan pegas

relatif lebih baru, sehingga tingkat kerusakannya relatif lebih rendah dibanding

timbangan meja.Hasil ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa timbangan meja

lebih buruk dibandingkan timbangan pegas, karena beberapa timbangan meja yang

berusia lebih dari 20 tahun tetap berfungsi baik dan tepat ukur.

4.2. Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah Berikut ini gambaran evaluasi pelaksanaan Metrologi Legal di daerah kajian:

Denpasar Bali, Bandung Jawa Barat, dan Ternate Maluku Utara.

a.Denpasar-Bali

Pengamatan dilakukan di 2 pasar: (1) pasar Agung (98 pengguna timbangan),

dan (2) Pasar Badung (300 pengguna timbangan), keduanya di kota

Denpasar.Pasar Agung adalah pasar Adat yang telah menjadi pasar tertib

ukur.Sedangkan Pasar Badung adalah pasar milik Pemerintah Daerah yang ada di

bawah pengelolaan PD Pasar Denpasar, dan belum menjadi pasar tertib

ukur.Sampel: 48 pedagang, 2 pengelola pasar, 1 UPT Metrologi legal.

Hasil umum adalah: Ada gap antara penggunaan UTTP, khususnya

timbangan, dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di Bali, terutama pada bagian-

bagian:

Pemahaman dan dukungan pembuat kebijakan

Keterbatasan anggaran untuk operasional dan pengadaan standar

Kondisi sarana gedung yang mulai rusak

Report

pemilikan tahun

2,08 39 1,9522,08 39 1,952

timbangan pegasadaTotal

Mean N Std. Deviation

Report

pemilikan tahun

10,84 56 8,14620,00 1 .11,00 57 8,164

timbangan ada

0Total

Mean N Std. Deviation

37

Sarana lab kurang, sehingga tidak seluruh UTTP dapat ditera/tera ulang

Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang menjadi lebih luas

Ketidakhati-hatian dan kekurang pengetahuan mengenai cara perawatan dan pemeliharaan timbangan oleh pedagang membuat timbangan yang telah ditera

ulang, menjadi tidak seimbang kembali dalam waktu cepat.

Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang. Sehingga

menurut p