ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, bppp.· metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, bppp.· metrologi daerah, peralatan dan standar kerja...

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM

PERDAGANGAN BARANG

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar belakang

1. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan

kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya

melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri

Perdagangan Tahun 2011).

2. Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional oleh

Kementerian Perdagangan terdapat 21.814 UTTP. Ditemukan UTTP yang tidak

bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149 UTTP di setiap

pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP yang di

gunakan walaupun tidak bertanda tera sah yang berlaku.

3. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk

mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera

mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan

hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen

melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

4. Data mengenai alat UTTP yang dipergunakan di pasar tradisional tersebut perlu

dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut diharapkan bisa dianalisis

penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional. Analisis

mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional

berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong terciptanya

perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional.

5. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan analisis ini adalah untuk (i)

mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;

(ii) menganalisis gap pelayanan tera/tera ulang UTTP dengan perkembangan

penggunaan alat UTTP di pasar tradisional; (iii) merumuskan usulan kebijakan

tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

6. Sebagian besar data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, seperti

menggunakan perhitungan proporsi, distribusi frekuensi, grafik, dan penyajian

dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang (crosstab). Pada beberapa

bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial, terutama untuk melihat

ii

pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas UPT metrologi

daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-square, dan uji

beda dua rata-rata melalui ANOVA.

Pembahasan dan Kesimpulan

7. Secara umum pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagai bagian dari Metrologi

Legal di Indonesia mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah,

akibat: (i) kurangnya kepedulian pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dalam

mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang

kurang memadai, (ii) adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata

sebagai sumber retribusi PAD, (iii) penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau

rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM

metrologi daerah, (iv) peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika

dibandingkan dengan perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat,

serta (v) kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat

rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling

pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

8. Terdapat beberapa gap antara penggunaan UTTP, khususnya timbangan,

dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah, terutama pada bagian-bagian:

Pemahaman dan dukungan dari pembuat kebijakan

Keterbatasan Anggaran untuk operasional dan pengadaan standar

Kondisi sarana memerlukan banyak perbaikan seperti peralatan uji lab kurang,

sehingga tidak seluruh jenis UTTP dapat ditera/tera ulang

Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang

menjadi lebih luas

Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal

hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang.

Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Pelanggaran

besar dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pemerintah daerah dan UPT tidak memiliki data Wajib Tera dan UTTP di wilayah

kerjanya. Perhitungan potensi dan perencanaan didasarkan pada data pelayanan

tahun sebelumnya.

Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan.

iii

9. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah

Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah

dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera/tera ulang.

Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut, karena

semata-mata hanya sebagai sumber PAD bukan tugas yang sifatnya mandatory

dalam rangka perlindungan konsumen.

10. Pengamatan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian

menunjukkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP masih lebih kecil

dibandingkan potensi jumlah pelayanan tera/tera ulang yang seharusnya

dilaksanakan setiap tahun Secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang

hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang

ada.

Rekomendasi kebijakan

11. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota bahwa pelayanan

tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen.

12. Perlu mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera

ulang UTTP khususnya timbangan antara lain : membentuk UPT dan UPTD-

UPTD yang dilengkapi jumlah dan kompetensi SDM (penera dan pegawai yang

berhak) yang memadai; ketersediaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan

standar, alat transportasi, dll), kegiatan pengawasan dan penyuluhan tera/tera

ulang. Sedangkan koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan pengelola pasar

adalah dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang

termasuk update data UTTP yang valid di pasar tradisional.

13. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP

agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di pasar tradisional

melalui:

1) Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang yang

lebih baik dan teratur sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan

dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain timbangan rusak sesudah

di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan diketahui kebutuhan jumlah hari

pelayanan tera ulang di setiap pasar.

2) Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota ;

iv

3) Menambah dan memperbaiki kondisi sarana/prasara pelayanan relatif sudah

tua.

14. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang

merugikan konsumen.

15. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung kepada

pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan, pos ukur ulang,

bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur dan konsumen cerdas

termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga

laporan Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) Dalam Perdagangan Barang dapat diselesaikan. Analisis ini dilatarbelakangi

akan pemahaman mengenai pentingnya penguatan pasar dalam negeri. Sejalan

dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang

bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang

beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.

Namun dari hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar

tradisional oleh Kementerian Perdagangan menemukan bahwa sekitar 45,1% UTTP

yang digunakan di pasar tradisional tidak bertanda tera sah, yang menunjukkan tidak

adanya jaminan terhadap akurasi dan reliabilitas UTTP yang digunakan dalam

perdagangan barang di pasar tradisional. Padahal akurasi dan reliabilitas alat-alat

UTTP ini diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara

Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi

massa atau volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian

karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari massa atau volume yang

diminta/dibayarkannya. Analisis ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim penelitian yang terdiri dari Yudha Hadian Nur

sebagai koordinator dan peneliti terdiri dari Heny Sukesi, Bagus Wicaksena, Eriza