99
PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013 ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM PERDAGANGAN BARANG

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM

PERDAGANGAN BARANG

Page 2: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar belakang

1. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan

kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya

melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri

Perdagangan Tahun 2011).

2. Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional oleh

Kementerian Perdagangan terdapat 21.814 UTTP. Ditemukan UTTP yang tidak

bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149 UTTP di setiap

pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP yang di

gunakan walaupun tidak bertanda tera sah yang berlaku.

3. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk

mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera

mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan

hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen

melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

4. Data mengenai alat UTTP yang dipergunakan di pasar tradisional tersebut perlu

dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut diharapkan bisa dianalisis

penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional. Analisis

mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional

berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong terciptanya

perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional.

5. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan analisis ini adalah untuk (i)

mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;

(ii) menganalisis gap pelayanan tera/tera ulang UTTP dengan perkembangan

penggunaan alat UTTP di pasar tradisional; (iii) merumuskan usulan kebijakan

tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

6. Sebagian besar data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, seperti

menggunakan perhitungan proporsi, distribusi frekuensi, grafik, dan penyajian

dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang (crosstab). Pada beberapa

bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial, terutama untuk melihat

Page 3: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

ii

pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas UPT metrologi

daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-square, dan uji

beda dua rata-rata melalui ANOVA.

Pembahasan dan Kesimpulan

7. Secara umum pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagai bagian dari Metrologi

Legal di Indonesia mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah,

akibat: (i) kurangnya kepedulian pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dalam

mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang

kurang memadai, (ii) adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata

sebagai sumber retribusi PAD, (iii) penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau

rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM

metrologi daerah, (iv) peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika

dibandingkan dengan perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat,

serta (v) kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat

rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling

pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

8. Terdapat beberapa gap antara penggunaan UTTP, khususnya timbangan,

dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah, terutama pada bagian-bagian:

• Pemahaman dan dukungan dari pembuat kebijakan

• Keterbatasan Anggaran untuk operasional dan pengadaan standar

• Kondisi sarana memerlukan banyak perbaikan seperti peralatan uji lab kurang,

sehingga tidak seluruh jenis UTTP dapat ditera/tera ulang

• Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang

menjadi lebih luas

• Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal

hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang.

• Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Pelanggaran

besar dilaporkan kepada pihak kepolisian.

• Pemerintah daerah dan UPT tidak memiliki data Wajib Tera dan UTTP di wilayah

kerjanya. Perhitungan potensi dan perencanaan didasarkan pada data pelayanan

tahun sebelumnya.

• Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan.

Page 4: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

iii

9. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah

Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah

dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera/tera ulang.

Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut, karena

semata-mata hanya sebagai sumber PAD bukan tugas yang sifatnya mandatory

dalam rangka perlindungan konsumen.

10. Pengamatan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian

menunjukkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP masih lebih kecil

dibandingkan potensi jumlah pelayanan tera/tera ulang yang seharusnya

dilaksanakan setiap tahun Secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang

hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang

ada.

Rekomendasi kebijakan

11. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota bahwa pelayanan

tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen.

12. Perlu mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera

ulang UTTP khususnya timbangan antara lain : membentuk UPT dan UPTD-

UPTD yang dilengkapi jumlah dan kompetensi SDM (penera dan pegawai yang

berhak) yang memadai; ketersediaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan

standar, alat transportasi, dll), kegiatan pengawasan dan penyuluhan tera/tera

ulang. Sedangkan koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan pengelola pasar

adalah dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang

termasuk update data UTTP yang valid di pasar tradisional.

13. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP

agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di pasar tradisional

melalui:

1) Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang yang

lebih baik dan teratur sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan

dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain timbangan rusak sesudah

di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan diketahui kebutuhan jumlah hari

pelayanan tera ulang di setiap pasar.

2) Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota ;

Page 5: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

iv

3) Menambah dan memperbaiki kondisi sarana/prasara pelayanan relatif sudah

tua.

14. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang

merugikan konsumen.

15. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung kepada

pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan, pos ukur ulang,

bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur dan konsumen cerdas

termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.

Page 6: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga

laporan “Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) Dalam Perdagangan Barang” dapat diselesaikan. Analisis ini dilatarbelakangi

akan pemahaman mengenai pentingnya penguatan pasar dalam negeri. Sejalan

dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang

bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang

beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.

Namun dari hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar

tradisional oleh Kementerian Perdagangan menemukan bahwa sekitar 45,1% UTTP

yang digunakan di pasar tradisional tidak bertanda tera sah, yang menunjukkan tidak

adanya jaminan terhadap akurasi dan reliabilitas UTTP yang digunakan dalam

perdagangan barang di pasar tradisional. Padahal akurasi dan reliabilitas alat-alat

UTTP ini diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara

Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi

massa atau volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian

karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari massa atau volume yang

diminta/dibayarkannya. Analisis ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim penelitian yang terdiri dari Yudha Hadian Nur

sebagai koordinator dan peneliti terdiri dari Heny Sukesi, Bagus Wicaksena, Erizal

Mahatama dan Azis Muslimin. Penelitian ini dibantu oleh tenaga ahli Lomi Hija.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan baik ditinjau

dari aspek substansi, analisa, maupun data-data yang sifatnya pendukung, oleh

karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam

kesempatan ini tim peneliti menyampaikan terima kasih terhadap semua pihak yang

membantu terselesaikannya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga penelitian ini

dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan di bidang

standardisasi dan perlindungan konsumen.

Jakarta, September 2013 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Page 7: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

vi

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................i KATA PENGANTAR .................................................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 1.2. Tujuan Analisis ..................................................................................................................... 3 1.3. Keluaran Analisis ................................................................................................................. 4 1.4. Dampak Analisis .................................................................................................................. 4 1.5. Ruang Lingkup ..................................................................................................................... 4 1.6. Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 5 1.7. Organisasi ............................................................................................................................ 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................... 7 2.1. Kalibrasi Dan Peneraan ....................................................................................................... 8 2.2. Otoritas Metrologi ............................................................................................................... 10 2.3. SDM Metrologi ................................................................................................................... 11 2.4. Penelitian Terdahulu .......................................................................................................... 13

BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................................................. 17 3.1. Kerangka Pemikiran ........................................................................................................... 17 3.2. Data dan Sumber Data....................................................................................................... 20 3.3. Responden dan Sampling .................................................................................................. 20 3.4. Sampling ............................................................................................................................ 21 3.5. Metode Pengumpulan Data ................................................................................................ 22 3.6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data ...................................................................... 23

a. Tabulasi dan Metode Pengolahan Data ........................................................... 23

b. Analisis Data ..................................................................................................... 23

3.7. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ....................................................................................... 25

Page 8: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

vii

BAB IV. GAMBARAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP DI DAERAH ANALISIS ........ 27 4.1. Gambaran Responden Survey ........................................................................................... 27 4.2. Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah ............................................................. 36

a. Denpasar-Bali ................................................................................................... 36

b. Bandung-Jawa Barat ........................................................................................ 46

c. Ternate-Maluku Utara ....................................................................................... 51

BAB V. EVALUASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP .................................................. 56 BAB VI. GAP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN PERKEMBANGAN

PENGGUNAAN ALAT UTTP DI PASAR TRADISIONAL .................................................. 61 6.1. Gambaran Komponen Gap Pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP di Pasar Tradisional ...... 62 6.2. Pengelompokan Masalah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP ............................................ 76 6.3. Analisis Gap ....................................................................................................................... 79

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................................ 84 7.1. Kesimpulan ........................................................................................................................ 84 7.2. Rekomendasi ..................................................................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA

Page 9: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

viii

DAFTAR TABEL Tabel Halaman

3. 1. Key Person/Responden, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data ................................. 20 3. 2. Daftar Pasar Sampel ........................................................................................................... 22 3. 4. Metode Analisis dan Sumber Data ...................................................................................... 24 4. 1. Proporsi Sudah dan Belum Tera Ulang, Menurut Wilayah Survey ...................................... 31 4. 2. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Meja Beranger32 4. 3. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Pegas........... 32 4. 4. Tabulasi Silang Hasil Ukur Ulang vs Apakah Sudah Tera Ulang, Pada Timbangan Meja

Beranger dan Pegas Dengan Persentasi Menurut Kolom dan Baris. .................................. 33 4. 5. Rata-Rata Waktu Pemilikan Timbangan (Tahun) ............................................................... 36 4. 6. Jumlah Jenis UTTP Bali, Tahun 2012 ................................................................................ 38 4. 7. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Provinsi Bali ................................................................. 38 4. 8. Gambaran Sarana UPT Metrologi Legal Bali, Tahun 2013 ................................................. 40 4. 9. Komposisi Pegawai di Balai Kemetrologian Bandung ......................................................... 47 4. 10. Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung Terhadap Jenis UTTP ....................................... 48 4. 11. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang Maluku Utara tahun 2012 .............................................. 51 4. 12. Jenis UTTP Yang Mendapatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2012 .......................... 52 4. 13. Tabel Estimasi Jumlah UTTP di Prov. Maluku Utara ......................................................... 53 4. 14. Komposisi SDM Menurut Jabatan UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara, Tahun

2011-2013 .......................................................................................................................... 53 4. 15. Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Pendidikan,

Tahun 2011-2013 ............................................................................................................... 54 4. 16. Tabel Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Umur ...... 54 6. 1. Lembaga Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Daerah Survey ........................ 63 6. 2. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, Ternate Tahun 2013 ...... 68 6. 3. Gap SDM Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, dan Ternate ............................... 69 6. 4. Catatan Mengenai Sarana UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ............................................. 72 6. 5. Catatan Mengenai Anggaran UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ......................................... 74 6. 6. Jangkauan Pelayanan Tera Ulang Timbangan ................................................................... 75 6. 7. Analisis Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Dengan Perkembangan Penggunaan

Alat UTTP Di Pasar Tradisional .......................................................................................... 80

Page 10: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman

2. 1. Rantai Ketertelusuran ........................................................................................................... 9 2. 2. Tanda Peneraan ................................................................................................................. 11 3. 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................................................ 18 4. 1. Jenis Kelamin, Usia Pedagang dan Lama Berdagang ......................................................... 27 4. 2. Tempat Berdagang, Status Tempat Berdagang, dan Lokasi Berdagang ............................ 28 4. 3. Penggunaan Timbangan di Denpasar, Bandung, dan Ternate ........................................... 30 4. 4. Alasan Penggunaan Timbangan ........................................................................................ 32 5. 1. Pelayanan dan Pengawasan Tera Ulang UTTP ................................................................. 56 5. 2. Faktor Penyumbang Gap Pelayanan UTTP Timbangan Meja dan Pegas........................... 58 5. 3. Posisi Reparatur Timbangan Dalam Prosedur Tera Ulang ................................................. 60 6. 1. Faktor Pendorong Supply dan Demand Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pada

Timbangan ......................................................................................................................... 62 6. 2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali............................ 64 6. 3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ................ 65 6. 4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ............ 66 6. 5. Pohon Masalah Pelayanan UTTP ...................................................................................... 78

Page 11: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian

nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya

peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Untuk meningkatkan peranannya dalam

perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran

strategis, salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam

negeri.Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada

konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui

peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri Perdagangan

Tahun 2011).

Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar merupakan salah satu

faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual

beli barang bagi kebutuhan masyarakat.Keberadaan pasar juga menjadi salah satu

indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.Dalam

perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar

modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding

dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai

konsumen. Konsumen terutama di perkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di

pasar modern dibanding dengan pasar tradisional.

Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan

program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu

tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan

sehat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisionaldan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun

Anggaran 2013.

Page 12: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

2

Salah satu indikator pasar yang tertib tersebut adalah penggunaan alat UTTP

yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan

tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. Sedangkan tujuan

pembentukan Pasar Tertib Ukur tersebut adalah: (1) Meningkatkan citra pasar

tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam

membangun kepercayaan masyarakat; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen.

Untuk saat ini tujuan pembentukan pasar tertib ukur belum tercapai. Hal ini

dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat UTTP yang digunakan sejumlah pelaku

usaha terutama pedagang pasar tradisional sudah ditera. Hasil pengawasan UTTP

pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional terdapat 21.814 UTTP.Ditemukan

UTTP yang tidak bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149

UTTP di setiap pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP

yang di gunakan walaupuntidak bertanda tera sah yang berlaku

(http://citraindonesia.com/43313/). Padahal, kesalahan hasil pengukuran atau

penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat

UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu,

yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan.

Tahun 2012 telah terbentuk 4 Daerah Tertib Ukur (Kota Singkawang, Kota

Surakarta, Kota Balikpapan dan Kota Batam) serta 91 Pasar Tertib Ukur yang

tersebar di 57 kabupaten/kota. Untuk tahun 2013, direncanakan akan dibentuk tiga

DaerahTertib Ukur dan 30 Pasar Tertib Ukur1.

Untuk tercapainya pasar tertib ukur pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib

dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya,dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

1http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-

detail/berita/92)

Page 13: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

3

dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor

01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara

langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai

untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib

ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk

mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera

mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil

pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan

juga akan merugikan pelaku usaha.

Jenis alat UTTP yang paling banyak digunakan di pasar tradisional adalah

timbangan pegas dan timbangan meja beranger serta anak timbangan. Jenis alat

UTTP yang banyak digunakan di 66 pasar tradisional yang menggunakan timbangan

pegas sebanyak 9,5%, timbangan meja 15,15% dan anak timbangan sebesar 69,9

% (Sucofindo, 2011).

Data mengenai alat UTTP khususnya timbangan yang banyak dipergunakan di

pasar tradisional tersebut perlu dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut

diharapkan bisa dianalisis penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar

tradisional.Analisis mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di

pasar tradisional berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong

terciptanya perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional. Analisis tersebut

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penyebab belum optimalnya penggunaan

alat-alat UTTP apakah erat kaitannya dengan kapasitas pelayanan kemetrologian,

rendahnya kesadaran pedagang dan rendahnya kepedulian konsumen.

1.2. Tujuan Analisis Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis

dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional

Page 14: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

4

b. Menganalisis gap pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dengan

perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional.

c. Merumuskan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan

konsumen.

1.3. Keluaran Analisis Analisis yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai

beruikut :

a. Evaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTPdi pasar tradisional;

b. Analisis gap pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dengan

perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional;

c. Rumusan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

1.4. Dampak Analisis Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil

kebijakan dan lembaga terkait dalam membantu tercapainya perdagangan yang adil

bagi pedagang dan perlindungan konsumen melalui penerapan tera dan tera ulang

alat-alat UTTP.

1.5. Ruang Lingkup a. Jenis UTTP yang dianalisis adalah timbangan pegas dan timbangan meja

beranger serta anak timbangan. Alasan pemilihan alat tersebut adalah alat

timbangan yang paling banyak digunakan dalam perdagangan di pasar

tradisional.

b. Aspek yang dianalisis :

1) Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai metrologi

legal, tera dan tera ulang UTTP;

2) Kapasitas instansi yang membawahi Metrologi Legal di daerah dalam

melakukan pelayanan tera/tera ulang timbangan, penyuluhan, dan

pengawasannya;

3) Implementasi wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;

4) Kesadaran dan pemahaman pedagang pasar tradisional dalam tertib ukur.

Page 15: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

5

c. Daerah Analisis

Analisis ini dilakukan di tiga kota, yaitu di Bandung, Denpasar, dan Ternate.

Dipilihnya daerah penelitian tersebut dengan pertimbangan, antara lain

perkembangankegiatan usaha perdagangan di pasar tradisional dan jumlah UTTP

yang beredar relatif besar yaitu Bandung dan menengah yaitu Denpasar.

Sedangkan Ternate dipilih sebagai representasi daerah dengan jumlah penggunaan

alat UTTP relatif rendah.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan analisis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan,

keluaran, dampak dan ruang lingkup analisis yang dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tinjauan literatur yang

digunakan sebagai referensi dalam analisis ini.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam

analisis ini meliputi kerangka pemikiran, kebutuhan informasi,

responden dan sampling, metode pengumpulan data, metode analisis

data, sumber data, dan tahapan pelaksanaan analisis.

BAB IV Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang. Bab ini menguraikan hasil

temuan-temuan lapangan/survey di daerah analisis

BAB V Evaluasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP. Pada bab ini memuat

hasil temuan lapangan, analisis deskriptif dan kuantitatif dari

pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah analisis.

BAB VI Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Dengan Perkembangan Penggunaan Alat UTTP di Pasar Tradisional. Menjelaskan

mengenai perbedaan yang terjadi antara pelaksanaan pelayanan

kemetrologian dan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional dan

menganalisisnya dengan menggunakan alat analisis gap BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi. Memberikan kesimpulan dan saran

untuk usulan kebijakan terkait upaya peningkatan pelayanan tera/tera

ulang UTTP di pasar tradisional.

Page 16: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

6

1.7. Organisasi Analisis ini dilaksanakan oleh peneliti dan staf Pusat Kebijakan Perdagangan

Dalam Negeri yang terdiri dari peneliti pertama, peneliti non fungsional, dan

pembantu peneliti.

Page 17: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum masyarakat masih belum memahami arti metrologi walaupun

manfaatnya telah dirasakan secara luas. Menurut studi UNCTAD (2004) masih

banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan pengertian metrologi (ilmu

pengetahuan tentang ukur-mengukur) dengan meteorologi (ilmu mengenai cuaca

dan prakiraan cuaca).Walau begitu dalam transaksi perdagangan misalnya

masyarakat menggunakan pengukuran sebagai dasar penentuan kuantitas

transaksi.

Dalam studinya UNCTAD (2004) menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu

tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya,

instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam

aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan

menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi,

pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan,

persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen dan jaminan

terselenggaranya perdagangan yang terbuka.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal, definisi dari metrologi adalah ilmu pengetahuan

tentang ukur mengukur secara luas. Metrologi meliputi semua aspek pengukuran

praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran di bidang aplikasinya.

Manfaat Metrologi dalam kehidupan manusia seperti yang diungkapkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP,

Departemen Perdagangan dan Arah Cipta Guna (2007) dapat dijumpai dalam

berbagai bidang antara lain perdagangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan2.

Dalam bidang perdagangan, kegiatan metrologi sangat erat terkait didalamnya.

Dalam transaksi jual beli. Dalam bidang kesehatan misalnya penggunaan monitor

klinis, termometer, alat tekanan darah, electrocardiographs, alat untuk mengukur

irama denyut nadi. Alat-alat ukur kesehatan tersebut harus benar karena

2 Dikutip dari: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP,

Departemen Perdagangan dan Arah Cipta Guna. 2007. Kajian Sistem Metrologi Legal.

Page 18: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

8

akanberdampak pada hasil diagnosis yang dilakukan yang pada akhirnya akan

berdampak pada jiwa manusia. Peran Metrologi Legal dalam keselamatan publik

antar lain dalam bidang lalu lintas, yaitu ketepatan ukuran tekanan ban, sistem

kemudi, sistem pengereman, sistem elektrik, isyarat keadaan darurat, dan lain-

lain.Metrologi dapat berperan dengan menyediakan alat ukur yang dapat mengukur

tingkat polusi yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut di atas sehingga pengendalian

polusi dapat lebih efektif dilakukan.

2.1. Kalibrasi Dan Peneraan

Gambar 2.1.Rantai Ketertelusuran

Sumber: Puslitbang Dagri (2007)

Gambar 2.1. memperlihatkan bahwa alat ukur yang digunakan sebagai alat

bantu (misalnya alat bantu transaksi perdagangan) harus mengacu pada standar

tertentu yang lebih akurat. Puncak piramida adalah standard Internasional dimana

Standar Internasional

Standard Primer Nasional

Standard Sekunder

Standard Kerja

Alat Ukur

Standard Primer Negara Lain

Ketidakpastian Pengukuran semakin besar

Page 19: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

9

seluruh alat ukur yang ada di dunia ini seharusnya mengacu pada standar tertinggi

ini. Dari standar ini standar yang ada di setiap negara diturunkan. Standar Nasional

digunakan sebagai acuan alat ukur yang ada di suatu negara.

Untuk menjamin ketertelusuran suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan

bahan ukur yang digunakan harus dikalibrasi. Kalibrasi adalah proses

membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan hasil pengukuran alat

ukur standard/acuan. Proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan

dengan kinerja suatu alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan

perbandingan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat.

Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat, biasanya juga ada

label atau stiker yang disematkan pada alat yang sudah dikalibrasi.

Ada tiga alasan penting mengapa sebuah alat ukur perlu dikalibrasi:

a. Memastikan bahwa penunjukkan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran

lain.

b. Menentukan akurasi penunjukkan alat.

c. Mengetahui keandalan alat, yaitu bahwa alat tersebut dapat dipercayai.

Gambar 2.2.Tanda Peneraan

Sumber: http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/home/info-linkmetrologi/

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal,

atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda

tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera

Page 20: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

10

batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau

tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,takar, timbang dan

perlengkapannya yang telah ditera. Jika alat ukur tersebut memenuhi syarat tertentu

maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera

sah. Sebaliknya, jika alat ukur tersebut tidak memenuhi syarat tertentu maka

pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera batal.

Bentuk tanda tera dapat dilihat di Gambar 2.2.

2.2. Otoritas Metrologi Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar telah ditetapkan Otoritas

Metrologi yang diakui sebagai rujukan. Otoritas metrologi terbagi dalam tiga bidang:

bidang metrologi ilmiah dalam hal kebenaran ilmiah menjadi tanggung jawab Pusat

Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (Puslit KIM-LIPI); bidang metrologi legal dalam hal pengukuran yang

berkaitan dengan regulasi menjadi tanggung jawab Direktorat Metrologi Kementerian

Perdagangan, dan bidang akreditasi laboratorium dalam hal menentukan

kompetensi suatu laboratorium untuk melakukan pengukuran (baik pengujian

maupun kalibrasi) menjadi wewenang Komite Akreditas Nasional (KAN).

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan

bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Kemetrologian. Adapun

fungsinya meliputi3: a) penyiapan perumusan kebijakan; b) penyiapan perumusan

standar, norma, kriteria, dan prosedur; c) bimbingan dan pelaksanaan teknis; d)

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan tenaga, standar

ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama

kemetrologian; e) pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga Direktorat.

Dengan demikian secara garis besar, tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi

adalah mengelola standar ukuran dan satuan ukuran, melaksanakan tera dan tera

3www.djpdn.go.id.Tupoksi Direktorat Metrologi.

Page 21: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

11

ulang UTTP, melakukan pengawasan UTTP dan BDKT serta penyuluhan

kemetrologian.

Pada era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan dalam pelaksanaan dan

pengawasan metrologi legal berada di daerah (Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

Kota). Untuk memfasilitasi pelayanan kemetrologian legal di daerah dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sebagai unsur pelaksana tugas

teknis di bidang metrologi legal di daerah.

Pada era otonomi ini terdapat permasalahan umum pelayanan metrologi legal.

Pemerintah Daerah menganggap kegiatan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD,

sehingga penganggaran untuk dinas atau UPT yang membidangi metrologi legal

didasarkan pada besarnya penerimaan retribusi dari kegiatan tera ulang UTTP. Hal

ini mengakibatkan investasi dan pemeliharaan laboratorium atau peralatan menjadi

sangat terbatas, dan pada akhirnya akan menurunkan kapasitas institusi tersebut

untuk melakukan pengawasan penggunaan UTTP yang digunakan oleh pelaku

usaha di wilayahnya. Perlu ada perubahan paradigma dari pemerintah Propinsi/

Kabupaten/ Kota bahwa kegiatan Metrologi Legal harus ditekankan pada upaya

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sekaligus menumbuhkan

iklim berusaha yang sehat4.

2.3. SDM Metrologi Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima di bidang kemetrologian

perlu didukung pengembangan sumber daya manusia kemetrologian yang kompeten

dan memadai. Menurut Suparno (2001:27), Kompetensi adalah kecakapan yang

memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki ketrampilan dan kecakapan

yang disyaratkan. Dikaitkan dengan kemetrologian, SDM kemetrologian yang

kompeten adalah SDM yang memiliki kecakapan yang memadai untuk melakukan

suatu tugas atau memiliki ketrampilan dan kecakapan kemetrologian yang

disyaratkan. SDM kemetrologian yang memadai diartikan upaya untuk memenuhi

persyaratan kuantitas dan kualitas pelayanan kemetrologian.

4Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007

Page 22: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

12

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

48/M.DAG/PER/12/2010 tentang pengelolaan sumber daya kemetrologian jenis

SDM kemetrologian meliputi: Penera, Pegamat Tera, Pranata Laboratorium

Kemetrologian dan Penyidik Pegawai Negerei Sipil (PPNS) Metrologi Legal. penera

adalah pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda

tera batal yang berlaku ataumemberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah

atau tanda terabatal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas

UTTP. Pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP,BDKT, dan

SI. Pranata laboratorium kemetrologian bertugas melakukan pengelolaan standar

ukuran dan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaian dengan

peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat

nasional atau internasional.PPNS Metrologi Legal bertugas melakukan penyidikan

tindak pidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal5.

Kompetensi SDM dinilai memadai untuk melaksanakan tugas rutin

kemetrologian, tapi sulit untuk melakukan inovasi dalam rangka pengembangan

sistem Metrologi Legal. Hal ini disebabkan pola rekruitmen tenaga fungsional kurang

maksimal, karena direkruit dari pegawai dinas yang ada, sehingga pilihan kandidat

menjadi sangat terbatas. Untuk itu, pada masa mendatang pola rekruitmen tenaga

fungsional dilakukan dari kandidat umum dengan kualifikasi yang tinggi, sehingga

tenaga penera yang dihasilkan memiliki daya inovasi yang lebih baik

Pengembangan SDM metrologi selama ini dinilai kurang memadai, baik diukur

dari jumlah dan intensitasnya. Kurangnya pengembangan SDM disertai

berkurangnya jumlah SDM fungsional karena memasuki usia pensiun

mengakibatkan kinerja unit metrologi daerah relatif mengalami penurunan. Hal inilah

yang menjadi penyebab para pemangku kepentingan menilai pengembangan SDM

metrologi sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah

Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Permasalahan SDM dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang tentu

akan berdampak pada layanan yang sanggup diberikan. Sebagai informasi bahwa di

tahun 1998 kemampuan penera dalam menera atau tera ulang mencapai 19.000 5Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M.DAG/PER/12/2010 tentang

pengelolaan sumber daya kemetrologian.

Page 23: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

13

UTTP per penera per tahun sedangkan tahun 2006 turun menjadi 6.739 UTTP per

penera per tahun6.

2.4. Penelitian Terdahulu Di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan populasi masih cukup

besar. Pertumbuhan ini akan berdampak pada perdagangan dan pasar sebagai

fasilitas untuk mempertemukan pedagang dan konsumen.

Di daerah perkotaan, pertumbuhan akibat urbanisasi juga menambah

kontribusi bagi pertumbuhan penduduk. Pendapatan penduduk perkotaan relatif

didominasi oleh bertumbuhnya pendapatan penduduk golongan menengah atas.

Pertumbuhan golongan menengah atas ini telah memberikan insentif bagi para

pelaku usaha untuk mengembangkan pasar modern. Bagi golongan menengah atas

pasar modern lebih menarik karena alasan kualitas, keamanan, dan pelayanan yang

lebih baik (Mc Cullough et al, 2009).

Walaupun saat ini perkembangan pasar tradisional relatif lebih kecil

dibandingkan pasar modern namun hampir 80% rumah tangga Indonesia

memperoleh bahan kebutuhan pokoknya melalui transaksi perdagangan barang di

pasar tradisional (KPPU dikutip dari AC Nielsen, 2009). Kontribusi yang besar untuk

pemenuhan kebutuhan konsumen ini memberikan alasan bagi pemerintah untuk

tetap mendukung keberadaan pasar tradisional. Dukungan ini dapat dilihat dari

dikeluarkannya beberapa kebijakan di sektor perdagangan terutama yang terkait

dengan pasar tradisional, serta program-program yang ditujukan untuk

merealisasikan regulasi yang dibuat.

Salah satu kebijakan yang mendukung pasar tradisional yaitu kebijakan

Kementerian Perdagangan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Sarana Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 86/M-

DAG/PER/12/2012). Realisasi kebijkan ini adalah dibuatnya beberapa program

perkuatan sarana perdagangan seperti program Pasar Tertib Ukur, pasar

percontohan, dan program peningkatan sarana Metrologi Legal.

6Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007

Page 24: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

14

Pelaksanaan tertib ukur akan memberikan dampak positif bagi perkembangan

pasar tradisional. Sucofindo (2013) sedikitnya menyebutkan ada tiga manfaat yang

diperoleh dari pembentukan pasar tertib ukur antara lain: (1) Meningkatkan citra

pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan

pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola

pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan (3) Mendorong pemerintah

daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan

konsumen.

Untuk tercapainya pasar tertib ukur pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib

dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor

01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara

langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai

untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib

ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dari peraturan tersebut di atas secara tersirat terlihat bahwa peran metrologi

untuk mendukung peningkatan pelayanan di pasar tradisional adalah hal yang

penting. Pasar Tertib Ukur, serta peningkatan sarana Metrologi Legal sebagai

program kerja membuktikan hal tersebut. Pada sebuah pasar (khususnya pasar

tradisional) perlindungan tertib ukur arahnya bukan hanya ke konsumen namun juga

ke produsen. Untuk itu pelayanan pemerintah untuk mendukung terciptanya tertib

ukur harus terlaksana. Pemerintah yang memangku tugas kemetrologian baik pusat

maupun daerah tentu harus memiliki kapasitas yang cukup dan dapat mengikuti

perkembangan UTTP di pasar tradisional sebagai salah satu beban kerjanya.

Untuk mengetahui seberapa besar layanan yang harus dilakukan pemerintah

yang dalam hal ini kemetrologian, dalam melayani kemetrologian untuk pasar

tradisional, tentu harus didukung data perkembangan UTTP di daerah. Namun yang

Page 25: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

15

menjadi kendala hingga saat ini ternyata tidak ada data perkembangan UTTP di

pasar tradisional.

Namun demikian survey yang dilakukan oleh Sucofindo di tahun 2011 telah

menghasilkan perhitungan dugaan jumlah UTTP yang beredar di pasar tradisional.

Informasi survey Sucofindo menyatakan bahwa dari 11 jenis UTTP diperkirakan

sebanyak 7.737.904 UTTP terdapat di pasar tradisional. Dugaan jumlah UTTP

terbanyak dapat dijumpai pada pasar tradisional di wilayah Jawa Barat yakni

2.007.397 unit atau sekitar 26% dari dugaan nasional. Jenis UTTP yang paling

banyak beredar adalah anak timbangan dengan dugaan berjumlah 5.411.338 unit

atau sekitar 69,93% dari total UTTP. Jenis kedua yang banyak beredar yakni

timbangan meja beranger dengan hasil dugaan sebanyak 1.172.042 unit atau sekitar

15.15% dari total UTTP dan paling banyak beredar pada pasar tradisional di Jawa

(Sucofindo; 2013).

Dari 7.737.904 UTTP yang beredar di pasar tradisional, hasil sucofindo

menunjukkan 53% tanda tera dari UTTP ditemukan dalam kondisi bagus. Sementara

selebihnya dalam kondisi tidak tampak (38.67%), rusak (3.74%), bahkan ada

beberapa yang sudah putus (1.67%) dan sekitar 3% tidak ada keterangan.

Berdasarkan tanda tera akhir, hanya sekitar 40% UTTP yang bertanda tera sah

(bertanda setahun terakhir), sementara sisanya ditera lebih dari setahun yang lalu

(Sucofindo; 2013).

Penerbitan sejumlah regulasi di bidang kemetrologian secara tersirat

menunjukkan bahwa metrologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung

peningkatan pelayanan di pasar tradisional. Dengan demikian, pemerintah yang

memangku tugas kemetrologian baik pusat maupun daerah tentu harus memiliki

kapasitas yang cukup dan dapat mengikuti perkembangan UTTP di pasar

tradisional.

Namun, Secara umum pelayanan unit Metrologi Legal di Indonesia (khususnya

di luar Jawa) mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah, akibat:

a. Kurangnya kepedulian pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dalam

mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang

kurang memadai,

b. Adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata sebagai sumber

retribusi PAD,

Page 26: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

16

c. Penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau rotasi kerja lintas instansi, dan

keterbatasan pengembangan kompetensi SDM metrologi daerah,

d. Peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika dibandingkan dengan

perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat, serta

e. Kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat rendah,

padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling

pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

Banyaknya kelembagaan metrologi daerah yang berbentuk UPTD mendorong

unit metrologi daerah lebih fokus pada layanan tera dan tera ulang UTTP, dan

meminimalkan kegiatan pengawasan terhadap pelanggaran UUML. Pemerintah

daerah berkecenderungan melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan PAD

secara langsung daripada kegiatan yang hanya membebani keuangan daerah,

seperti: penyuluhan, bimtek, dan pengawasan kemetrologian.

Penurunan kegiatan pengawasan ini dipicu oleh berbagai faktor antara lain: (1)

interpretasi terhadap SK Menteri PAN Nomor 106 yang membatasi UPTD

melakukan kegiatan pengawasan, (2) interpretasi terhadap SK Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembinaan PPNS Daerah yang hanya

mengijinkan untuk menyidik pelanggaran Peraturan Daerah, bukan pelanggaran

undang-undang, (3) adanya eforia reformasi yang membuat masyarakat ’merasa’

lebih berdaya dan ’aparat menjadi ragu bertindak’, (4) pimpinan daerah dan kepala

dinas yang lebih menekankan sisi penerimaan PAD yang dapat dihasilkan oleh

kegiatan tera dan tera ulang UTTP, sehingga kurang memprioritaskan kegiatan

pengawasan, (5) keterbatasan personil, sarana dan anggaran untuk kegiatan

pengawasan kemetrologian, dan (6) tidak adanya tupoksi pengawasan dalam UPTD

Metrologi di banyak daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dinilai berdampak besar

terhadap kelembagaan unit metrologi daerah pada masa mendatang. Peraturan

pemerintah ini memberikan kemungkinan bagi pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

membentuk unit metrologinya, sehingga penataan kelembagaan metrologi daerah

sangat strategis dalam pengembangan sistem metrologi legal di Indonesia pada

masa mendatang (Kajian Sistem Metrologi Legal, 2007).

Page 27: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

17

BAB III METODOLOGI

3.1. Kerangka Pemikiran Kendati jumlah pasar modern dan retail modern semakin banyak, terutama di

kota-kota besar Indonesia, namun Pasar Tradisional masih merupakan tempat

berbelanja barang yang utama bagi masyarakat Indonesia. AC Nielsen, seperti

dikutip oleh KPPU pada tahun 2009 menunjukkan bahwa masih sekitar 80% rumah

tangga Indonesia terlibat dengan pasar tradisional untuk memperoleh barang dan

bahan kebutuhan pokoknya. Hal ini menunjukkan besarnya peran pasar tradisional

dalam transaksi perdagangan barang dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-

hari.

Jika kenyataan ini dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal yang mewajibkan kebenaran ukuran, takaran, timbangan

atau jumlah barang yang diperdagangkan untuk umum7 , dan Peraturan Menteri

Perdagangan R.I. Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,

Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 6 yang mewajibkan mengenai tera/tera ulang dari UTTP yang

digunakan untuk kepentingan umum8 , maka akan tampak bahwa masalah-masalah

yang berhubungan dengan pelayanan tera/tera ulang, penggunaan, dan

pengawasan alat UTTP di pasar tradisional, masih amat relevan untuk terus

diamati/dikaji dalam kerangka perdagangan barang dan perlindungan konsumen.

7Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun

juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya

8UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau f. melaksanakan peraturan perundang-undangan

Page 28: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

18

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

Pasar Tradisional

Perdagangan Barang

Pembeli/ Konsumen

Pedagang

Penggunaan UTTP

Tera, Tera Ulang, Pengawasan, Kebenaran

Akurasi dan Reliabilitas UTTP

Tujuan: Keadilan

Tujuan: Perlindungan

konsumen

UPTD Provinsi/ UPTD Kabupaten/Kota

• Pengetahuan • Kesadaran

• Pengetahuan • Kepedulian

Kapasitas: • Peralatan/ Sarana

Prasarana • Kecukupan UTTP

Pengganti • Jumlah dan kompetensi

SDM

Sanksi dan penegakan

aturan

• UU no. 2/81 tentang Metrologi Legal

• Peraturan perundangan lain

Permintaan terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

Pasokan terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

GAP Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan Meja dan Pegas

• Hambatan –hambatan

• Faktor pasokan

• Faktor permintaan

• Permendag no. 86/2012 tentang DAK Sarana Perdagangan; mengenai peningkatan sarana metrologi legal

Page 29: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

19

Sesuai dengan tujuan analisis yang ingin mengevaluasi dan menganalisis gap

pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP di pasar tradisional, maka analisis ini

diharapkan memperoleh gambaran-gambaran mengenai:

1. Jumlah UTTP, khususnya timbangan meja dan timbangan pegas, di pasar

tradisional. Informasi ini digunakan untuk menggambarkan jumlah dan

perkembangan timbangan yang digunakan oleh pedagang di pasar

tradisional.Informasi-informasi ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari

Dinas Perdagangan, UPTD metrologi legal, dan pengelola pasar setempat.

2. Kapasitas UPTD metrologi legal daerah untuk melaksanakan pelayanan

tera/tera ulang UTTP, pengawasan, dan penyuluhan di pasar tradisional.

Informasi ini diperoleh dari UPTD Metrologi Legal.

3. Gap/Selisih antara permintaan dan kapasitas pelayanan tera/tera Ulang UTTP di

pasar tradisional.

Gap pelayanan tera/tera ulang UTTP pada suatu wilayah ditentukan oleh

selisih antara Permintaan dan Pasokan terhadap pelayanan tera/tera ulang UTTP di

wilayah tersebut. Secara umum, Permintaan pelayanan tera/tera ulang ditentukan

oleh jumlah UTTP yang ada di wilayah tersebut, sedangkan jumlah pasokan

pelayanan tera/tera ulang ditentukan oleh kapasitas instansi UPTD Metrologi Legal

dan Dinas Perdagangan di daerah dalam menyediakan pelayanan tera/tera ulang

tersebut.

Disamping ketiga informasi tersebut, analisis juga diarahkan untuk

memperoleh informasi-informasi tambahan mengenai:

1. Hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam upaya pelayanan, pengawasan dan

penegakan aturan metrologi legal, khususnya berkenaan dengan kegiatan

tera/tera ulang UTTP timbangan di daerah.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan dan kapasitas

pasokan pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah.

3. Pendapat UPTD Metrologi Legal terhadap implementasi Peraturan Menteri

Perdagangan RI No. 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sarana Perdagangan di daerah sampel.

Apakah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan ini dinilai meningkatkan

Page 30: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

20

kapasitas daerah dalam melakukan pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan

metrologi legal (khususnya tera/tera ulang UTTP) di daerahnya.

3.2. Data dan Sumber Data Data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis ini kemudian diolah

menjadi petunjuk dalam melakukan: Menurunkan butir pertanyaan yang akan

muncul dalam instrumen analisis; Mengidentifikasikan sumber informasi yang perlu

didatangi; dan Menyusun strategi untuk memperoleh data/informasi tersebut. Hasil

penurunan butir kuesioner kemudian didokumentasikan dalam 3 buah kuesioner

yaitu: 1) Kuesioner UPTD Metrologi Legal, 2) Kuesioner Pengelola Pasar, dan 3)

Kuesioner Pedagang.

3.3. Responden dan Sampling Memperhatikan elaborasi kebutuhan informasi diatas, tampak bahwa sumber

informasi adalah UPTD Metrologi Legal di daerah Kajian, Pengelola Pasar

Tradisional yang diamati di daerah kajian, dan Pedagang Pasar Tradisional

pengguna timbangan yang ada di pasar yang diamati.

Tabel 3.1. Key Person/Responden, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data

Key Person/Responden

Instrumen Metode

• Unit pelayanan teknis daerah (UPTD) pelayanan metrologi legal Provinsi

• Kuesioner UPTD Metrologi Legal

• Wawancara

• FGD

• Instansi/Lembaga yang membawahi pengelolaan Pasar tradisional di Kabupaten/Kota

• Kuesioner Pengelola Pasar • Wawancara

• FGD

• Pedagang pasar • Kuesioner pedagang • Wawancara

• Uji ulang timbangan menggunakan anak timbangan standar 1 kg

Page 31: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

21

3.4. Sampling

a. Daerah Sampel Analisis ini dilakukan di tiga daerah, yaitu di Bandung, Denpasar, dan Ternate.

Dipilihnya daerah penelitian tersebut dengan pertimbangan, antara lain

perkembangan kegiatan usaha perdagangan di pasar tradisional dan jumlah UTTP

yang beredar relatif besar yaitu Bandung dan Denpasar. Sedangkan Ternate dipilih

sebagai representasi daerah dengan jumlah penggunaan alat UTTP relatif rendah.

b. Metode sampling

• Daerah sampel ditentukan secara purposive dengan memperhatikan ragam dan

jumlah UTTP di masing-masing daerah. Secara umum, daerah sampel dipilih

mewakili daerah dengan kapasitas perdagangan dan jumlah UTTP relatif tinggi

(Bandung), menengah (Denpasar), dan daerah dengan kapasitas perdagangan

dan jumlah UTTP relatif rendah (Ternate).

• Key Person Unit Pelayanan Teknis Daerah dan Pengelola Pasar dipilih secara

purposive.

• Responden Pedagang, jika pengelola pasar memiliki data yang lengkap, maka

responden Pedagang akan dipilih secara proporsional acak. Dimana proporsi

pedagang diharapkan mewakili jumlah kategori barang daging, ikan, sayur, dan

bahan kering. Responden pedagang dalam masing-masing kategori kemudian

dipilih menggunakan angka acak. Namun jika pengelola pasar tidak ada, atau

tidak memiliki data pedagang, maka responden pedagang akan dipilih secara

purposive dengan tetap memperhatikan keterwakilan kategori barang tersebut.

c. Ukuran Sampel

Key Person Instansi: Diwakili oleh Direktur/ Kepala/ perwakilan yang ditunjuk

dari instansi yang bersangkutan.

Responden Pasar: Pada satu Kota akan dipiih 2 pasar tradisional. Jika di

daerah tersebut telah ada pasar dengan predikat Pasar Tertib, maka salah satu

pasar diupayakan merupakan perwakilan dari pasar tertib tersebut. Pasar yang

dipilih merupakan pasar yang tetap (memiliki pengelola pasar, bukan pasar

Page 32: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

22

berpindah, pasar “kaget”, atau pasar sementara).Daftar pasar terpilih pada masing-

masing wilayah survey dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Responden Pedagang: Jumlah pedagang pasar tradisional amat bervariasi

antara 50 hingga bisa lebih dari 3000 pedagang, dengan status pedagang yang

berbeda-beda (Kios, Los/Emper, dan Pedagang Kaki Lima-PKL). Untuk itu, mungkin

pasar perlu dibagi menurut ukuran jumlah pedagang menjadi pasar kecil (jumlah

pedagang kurang dari 200), pasar menengah (jumlah pedagang antara 200-600,

dan pasar besar (jumlah pedagang antara 600-1000), dan pasar Induk (jumlah

pedagang lebih dari 1000). Pada pasar Kecil dan Menengah, ukuran sampel

ditetapkan 10% dari populasi pedagang yang menjual ikan, daging, sayur, dan

bahan kering, yang ada di Kios, Los, dan PKL. Sedangkah pada pasar Besar dan

Induk, ukuran sampel ditetapkan 5% dari populasi.

Tabel 3.2. Daftar Pasar Sampel

Daerah Nama Pasar Kategori Pasar Jumlah sampel pedagang

Denpasar-Bali 1. Pasar Agung Pasar Tertib 11 2. Pasar Badung Pasar Biasa 37

Bandung-Jawa Barat 1. Pasar Kosambi Pasar Biasa 20 2. Pasar Anyar Pasar Biasa 22

Ternate-Maluku Utara 1. Pasar Kie Raha Pasar Tertib 18 2. Pasar Bastiong Pasar Tertib 35

3.5. Metode Pengumpulan Data Data terdiri dari data sekunder dan data primer. Sebagian data yang

menjelaskan dimensi Kapasitas UPT Metrologi dalam melakukan penyuluhan,

pengawasan, dan tera timbangan merupakan data sekunder yang diambil dari profil

kelembagaan UPTD metrologi di daerah.

Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey

(pengamatan atau wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dipersiapkan

terlebih dahulu) langsung kepada responden. Data primer yang dikumpulkan

meliputi (1) dari UPT Metrologi Legal Daerah: update terhadap data kapasitas UPT

Metrologi Legal daerah terutama dari sisi kapasitas SDM dan sarana, serta informasi

Page 33: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

23

mengenai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan

metrologi legal di wilayah kerjanya; (2) Dari Pedagang: profil identitas pedagang,dan

kondisi, status, dan pemenuhan standar timbangan milik pedagang; (3) Dari

Pengelola Pasar: profil pasar.

Untuk menjamin data yang dikumpulkan mudah ditabulasi, diolah dan

dianalisis, maka digunakan instrumen pengumpulan data berupa wawancara dengan

panduan Kuesioner dan pengamatan langsung terhadap penggunaan alat UTTP di

pasar tradisional. Data primer juga dikumpulkan melalui pelaksanaan FGD (focus

group discussion) di daerah kajian yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (1)

UPT Metrologi Legal Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyedia layanan, (2) Dinas

Perdagangan sebagai mitra penyedia pengawasan dan penyuluhan serta urusan

perdagangan secara umum, (3) Pengelola pasar, (4) Konsumen yang diwakili oleh

Yauasan Lembaga Konsumen setempat.

3.6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Tabulasi dan Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori

responden, daerah penelitian dan wilayah penelitian, dan selanjutnya dilakukan

tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan. Tabulasi dilakukan dengan

bantuan spreadsheet untuk memudahkan pengolahan data lebih lanjut

b. Analisis Data

Memperhatikan kebutuhan informasi yang ada, maka sebagian besar data

diolah secara deskriptif, seperti menggunakan perhitungan proporsi, distribusi

frekuensi, grafik, dan penyajian dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang

(crosstab). Pada beberapa bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial,

terutama untuk melihat pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas

UPT metrologi daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-

square, dan uji beda dua rata-rata melalui ANOVA.

Page 34: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

24

Tabel 3.3. Metode Analisis dan Sumber Data

Tujuan Analisis Sumber Informasi Sumber Keluaran Alat Bantu/Analisis

Mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP.di pasar tradisional

Pedagang • Data primer: Pengamatan, wawancara, Pengamatan tanda tera sah, hasil uji beban

• Jenis timbangan yang digunakan.

• Status tera timbangan saat pengamatan

• Proporsi timbangan sudah ditera namun tidak memenuhi standar

• Hambatan dalam melakukan tera ulang timbangan

• Statistik deskriptif (distribusi frekuensi, diagram batang, tabel, tabulasi silang)

• Statistik inferensial uji beda 2 rata-rata, uji Chi Square.

UPTD metrologi legal daerah

• Data primer Survey-wawancara: kuesioner bagi pengelola UPTD metrologi legal

• Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan di daerah.

• Data sekunder profil kelembagaan UPT Metrologi daerah pada Dir Metrologi dan Balai Metrologi

• Gambaran kapasitas SDM, anggaran, sarana prasarana pelayanan tera/tera ulang UTTP

• Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang UTTP

• Pendapat berhubungan dengan kelembagaan, harmonisasi peraturan, kapasitas UPT, koordinasi

• Hambatan dalam pelayanan tera/tera ulang

Menganalisis gap pelaksanaan metrologi legal dengan perkembangan penggunaan alat UTTP di pasar tradisional.

Hasil Evaluasi • Hasil pengolahan data

• Diskusi

• Gambaran pertumbuhan UTTP di daerah

• Gambaran arah pertumbuhan kapasitas UPTD dalam melaksanakan tera/tera ulang UTTP

• Perbandingan kapasitas dengan pertumbuhan UTTP

• Matriks Analisis gap antara populasi dan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah kajian

Page 35: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

25

Tujuan Analisis Sumber Informasi Sumber Keluaran Alat Bantu/Analisis

Merumuskan usulan kebijakan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

Analisis gap • Masukan dari survey-wawancara: kuesioner bagi pengelola UPT metrologi legal dan dinas yang membawahi urusan perdagangan di daerah.

• Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan di daerah.

• Hasil analisis gap

• Usulan solusi, kebijakan, yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap pelaksanaan tera/tera ulang UTTP

3.7. Tahapan Pelaksanaan Analisis Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran di

atas, maka langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Tahap persiapan mencakup rangkaian kegiatan: melakukan koordinasi tim

peneliti, melakukan pendalaman kajian literaratur sebagai landasan teoritis dan

akademis pelaksanaan penelitian, dan perumusan dan mempertegas tujuan

penelitian dengan berkonsultasi dengan Direktorat Metrologi serta inventarisasi

permasalahan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP.

b. Tahap penyusunan desain analisis dan penyusunan instrumen penelitian,

termasuk melakukan uji kuesioner dan uji kesesuaian instrumen dengan tujuan

penelitian serta melakukan pembahasan desain analisis.

c. Tahap pengumpulan data, baik data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan di 6 kota yang memiliki unit pelayanan metrologi

daerah di 6 propinsi yang dipilih berdasarkan potensi ekonomi, klasifikasi unit

metrologi daerah (besar, menengah dan kecil) yang dapat merepresentasikan

kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia (barat, tengah dan timur).

d. Tahap pengolahan data, yang mencakup kegiatan tabulasi dan pengolahan

data observasi dan survei lapangan, data dan informasi hasil diskusi kelompok,

serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi.

Page 36: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

26

e. Tahap analisis dan interpretasi data. Hasil pengolahan data dianalisis

dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif

serta melakukan interpretasi dan pembahasan hasil analisis data.

f. Tahap perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis

data dan interpretasinya ditarik kesimpulan serta penyusunan rekomendasi.

Page 37: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

27

BAB IV GAMBARAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP

4.1.Gambaran Responden Survey Secara umum, responden pedagang berimbang antara yang berjenis kelamin

laki-laki (45,5%) dan yang perempuan (54,5%). Sebagian besar pedagang di pasar

tradisional berusia diatas 35 tahun (86%). Dan lebih dari separuhnya sudah

berdagang lebih dari 10 tahun (66,3%).

Dari sisi jenis kelamin, meskipun secara umum, jumlah responden pedagang

laki-laki realtif sama dengan pedagang perempuan, namun pandangan kepada

masing-masing pasar menunjukkan bahwa di Denpasar pedagang didominasi oleh

perempuan, di Bandung relatif lebih banyak pedagang Laki-laki, sedangkan di

Ternate relatif seimbang jumlahnya.

Sumber: Data diolah

Gambar 4.1. Jenis Kelamin, Usia Pedagang, dan Lama Berdagang

Page 38: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

28

Barang dagangan responden adalah ikan (14,3%), daging ayam, sapi, dan

babi (17,9%), sayuran (25,7%) dan bahan kering lainnya seperti bumbu, ikan kering,

beras, kerupuk, dll sebesar (42,1%).

Tempat berjualan responden secara umum ada di kios dan los, status tempat

berjualan ini kebanyakan adalah sewa (72%) dan sisanya adalah milik.Semua

responden berada di dalam lingkungan pasar (100%).

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.2. Tempat Berdagang, Status Tempat Berdagang, dan Lokasi Berdagang

a. Penggunaan Timbangan

Secara umum, timbangan yang paling populer untuk digunakan di pasar

tradisional adalah Timbangan Meja Beranger dan Timbangan Pegas. Namun jika

dilihat data per daerah, maka akan tampak bahwa masing-masing daerah memiliki

karakteristik sendiri-sendiri. Pedagang di Denpasar dan Bandung tampak lebih

Page 39: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

29

menyukai timbangan meja beranger, sedangkan pedagang di Ternate tidak

menggunakan timbangan meja beranger dan lebih memilih timbangan pegas.

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.3. Penggunaan Timbangan di Denpasar, Bandung, dan Ternate

Alasan penggunaan timbangan dapat dilihat dalam gambar 4.6.Secara umum,

faktor yang mempengaruhi pemilihan timbangan adalah (1) kemudahan

pengoperasian dan (2) kesesuaian/ kecukupan kapasitas.

Jika dilihat masing-masing jenis timbangan, maka tampak bahwa:

Alasan pemilihan timbangan Meja beranger adalah (1) kemudahan pengoperasian,

(2) kecukupan kapasitas, (3) keawetan, (4) harga, (5) sudah lebih dulu dimiliki.

Alasan pemilihan timbangan Pegas adalah (1) kemudahan pengoperasian.

Alasan pemilihan timbangan Dacin adalah (1) kecukupan kapasitas.

Alasan pemilihan timbangan Bobot Ingsut adalah (1) kecukupan kapasitas, (2)

keawetan.

Alasan pemilihan timbangan Sentisimal adalah (1) kecukupan kapasitas, (2)

kemudahan pengoperasian.

Alasan pemilihan timbangan Elektronik adalah (1) kemudahan pengoperasian, (2)

ketelitian, dan (3) kecukupan kapasitas.

Secara umum tampak bahwa pedagang telah menyesuaikan kebutuhan

dengan jenis timbangannya.

Page 40: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

30

Sumber: Data Diolah

Gambar 4.4. Alasan Penggunaan Timbangan

b. Jangkauan Pelayanan Tera Ulang Di Dalam Pasar

Hasil survey menunjukkan, secara umum, baru sekitar 77,9% timbangan yang

digunakan di pasar tradisional sudah ditera ulang. Keterangan langsung pedagang

memang menunjukkan hanya 66,2% timbangan yang sudah di tera ulang, namun

mempertimbangkan alasan belum tera ulang karena timbangan masih baru (dari

34,7% dari pedagang yang belum tera ulang), maka proprosi timbangan yang sudah

di tera ulang bertambah menjadi 77,9%.

Page 41: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

31

Ada beberapa alasan pedagang mengapa timbangan mereka belum ditera

ulang, yaitu: (1) timbangan masih baru (dikonfirmasi dari tanda tera), sehingga

belum wajib di tera ulang (34,7%), (2) tidak ada petugas yang datang/pemberitahuan

(10,2%), (3) pada saat tera ulang berlangsung, pedagang sedang tidak berjualan

karena ada acara/upacara, dan lain-lain (10,2%), (4) tidak menjawab.

Tabel 4.1. Proporsi Sudah dan Belum Tera Ulang, Menurut Wilayah Survey

Sumber: Data Diolah

Hasil uji chi square menunjukkan tidak ada perbedaan dalam melakukan tera

ulang antara wilayah, jenis barang dagangan, lokasi berjualan, lama berjualan, dan

karakteristik personal pedagang lainnya. Artinya proporsi umum sudah tera ulang

sebesar 66,2% - 77,9% berlaku sama di semua tempat. Angka ini menunjukkan

jangkauan pelayanan tera ulang di pasar tradisional di kota kajian.

c. Uji Ulang Ketepatan Ukur Timbangan

Pengujian ketepatan ukur dilakukan dengan menguji keseimbangan timbangan

pada saat tanpa beban dan dengan menggunakan beban standar 1 kilogram. Hasil

uji ulang ketepatan dapat memberikan hasil (1) timbangan memberikan hasil

“kurang”, (2) “tepat”, (3) atau “lebih”. Timbangan yang memberikan hasil “kurang”

berarti menunjukkan sisi baki barang yang lebih berat, atau pembacaan hasil yang

lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini berarti berpotensi merugikan pembeli karena

berat barang yang diberikan kurang dari kesepakatan. Sedangkan jika hasilnya

“lebih”, maka sisi baki anak timbangan lebih berat, atau hasil pembacaan lebih

rendah dari seharusnya. Hal ini berarti merugikan penjual karena berat barang yang

diberikan melebihi kesepakatan.

Pengujian ketepatan ukur timbangan pada timbangan meja dan pegas

menunjukkan pentingnya kegiatan tera ulang. Dari hasil pemeriksaan ulang

76,6% 61,9% 60,4% 66,2%23,4% 38,1% 39,6% 33,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTable Total

Col %Denpasar

Col %Bandung

Col %Ternate

kode wilayah

Col %

TableTotal

Page 42: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

32

timbangan, tampak bahwa timbangan yang telah ditera ulang, memiliki proporsi hasil

tepat ukur yang lebih tinggi dibandingkan timbangan yang belum ditera

ulang.Demikian pula pada timbangan yang belum ditera ulang, memberikan proporsi

hasil yang menyimpang yang lebih tinggi dibandingkan timbangan yang sudah ditera

ulang. Pada timbangan meja beranger 87,2% timbangan yang tepat ukur adalah

timbangan yang sudah ditera ulang, sedangkan yang memberikan hasil kurang,

52,0% nya belum ditera ulang. Pada timbangan pegas, 66,0% timbangan yang

tepat ukur sudah ditera ulang, sedangkan 75,0% timbangan yang belum ditera ulang

memberikan hasil kurang/menyimpang.

Tabel 4.2. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Meja Beranger

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.3. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Pegas

Sumber: Data Diolah

Hasil ini jika diuji dengan uji Chi Square, ternyata memberikan hasil yang

signifikan pada tingkat kepercayaan 95% bagi timbangan meja beranger, dan pada

tingkat kepercayaan 90% pada timbangan pegas. Hasil ini menunjukkan kegiatan

tera ulang memiliki pengaruh yang nyata terhadap ketepatan ukur timbangan yang

digunakan pedagang di pasar tradisional.

Crosstab

% within timbang ulang tmb

48,0% 87,2% 75,0% 72,1%52,0% 12,8% 25,0% 27,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

Chi-Square Tests

11,633a 2 ,00311,579 2 ,003

8,174 1 ,004

68

Pearson Chi-SquareLikelihood RatioLinear-by-LinearAssociationN of Valid Cases

Value dfAsymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. Theminimum expected count is 1,12.

a.

Crosstab

% within timbang ulang tp

25,0% 66,0% 25,0% 60,0%75,0% 34,0% 75,0% 40,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

Chi-Square Tests

4,778a 2 ,0924,750 2 ,093

,000 1 1,000

55

Pearson Chi-SquareLikelihood RatioLinear-by-LinearAssociationN of Valid Cases

Value dfAsymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. Theminimum expected count is 1,60.

a.

Page 43: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

33

d. Kerusakan Sesudah Tera Ulang

Informasi dari tabel 3 dan 4 juga dapat menunjukkan proporsi timbangan yang

menjadi tidak tepat ukur setelah ditera ulang. Pada timbangan meja, ada 72,1%

timbangan yang sudah ditera ulang. Dari yang telah ditera ulang tersebut 30,6%

diantaranya ketika diperiksa ulang ternyata memberikan hasil ukur ulang yang tidak

tepat. Sedangkan dari timbangan yang belum ditera ulang, 57,4% diantaranya

ternyata memberikan hasil pengukuran yang tepat.

Pada timbangan pegas, dari 60% timbangan yang sudah ditera ulang, hanya

6,1% yang memberikan hasil tidak tepat. Sedangkan dari timbangan yang belum

ditera ulang, diketahui 85,5% diantaranya memberikan hasil pengukuran yang tepat.

Hal ini menunjukkan, proprosi timbangan meja yang menjadi rusak setelah

ditera adalah lebih banyak dibandingkan timbangan pegas.

Tabel 4.4.Tabulasi Silang Hasil Ukur Ulang vs Apakah Sudah Tera Ulang, Pada Timbangan Meja Beranger dan Timbangan Pegas, Dengan Persentasi Menurut

Kolom dan Baris. (a) Timbangan Meja Beranger

(b) Timbangan Pegas

Sumber: Data Diolah

Wawancara dengan pedagang menunjukkan beberapa hambatan dalam

mejaga timbangan meja untuk tetap berfungsi baik setelah ditera ulang. Hambatan

yang paling banyak disampaikan/ditemukan adalah (1) timbangan meja menjadi

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tmb Crosstabulation

% within apakah timbangan sudah ditera ulang

24,5% 69,4% 6,1% 100,0%68,4% 26,3% 5,3% 100,0%36,8% 57,4% 5,9% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tp Crosstabulation

% within apakah timbangan sudah ditera ulang

3,0% 93,9% 3,0% 100,0%13,6% 72,7% 13,6% 100,0%

7,3% 85,5% 7,3% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tmb Crosstabulation

% within timbang ulang tmb

48,0% 87,2% 75,0% 72,1%52,0% 12,8% 25,0% 27,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tmb

Total

apakah timbangan sudah ditera ulang * timbang ulang tp Crosstabulation

% within timbang ulang tp

25,0% 66,0% 25,0% 60,0%75,0% 34,0% 75,0% 40,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

yatidak

apakah timbangansudah ditera ulangTotal

kurang tepat lebihtimbang ulang tp

Total

Page 44: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

34

rusak setelah kembali dari tempat tera ulang, (2) ketidaktahuan/kemampuan

pedagang merawat timbangan mejanya, dan (3) ketiadaan pengawasan.

Timbangan meja menjadi rusak setelah tera ulang dapat disebabkan oleh:

Kesalahan penanganan ketika memindahkan timbangan. Pedagang biasanya

meminta bantuan “buruh” untuk membawa timbangan mereka ke lokasi tera ulang.

Kebiasaan ini disebabkan oleh antrian pelayanan yang panjang dan lama, atau jarak

yang jauh, sehingga mereka memilih tetap mejaga dagangan dan menyerahkan

urusan tera ulang kepada buruh. Dalam mengangkut timbangan, seorang buruh

dapat membawa timbangan milik 4 hingga 6 pedagang sekaligus. Mereka

membawa dengan cara saling ditumpuk dalam keranjang. Dengan cara membawa

seperti ini, besar kemungkinan timbangan yang telah tepat, menjadi menyimpang

karena ada bagian timbangan meja yang bergeser, tidak terletakkan secara benar,

tertekuk, terganjal, atau tertukar kelengkapannya.

Ketika survey dilakukan, petugas UPT Metrologi pendamping dapat dengan

segera memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat salah penempatan atau

pergeseran ini. Namun untuk yag tertekuk atau berubah bentuk harus melalui

kegiatan reparasi.

Hasil ini menunjukkan UPT perlu mempertimbangkan untuk

merubah/memperbaiki alur pelaksanaan pelayanan tera ulang ketika

dilaksanakan di lokasi pasar, seperti: menetapkan tempat pelayanan yang lebih

lega/baik, memperbaiki tata cara antrian untuk memudahkan pemilik timbangan,

bersedia melakukan pemeriksaan ulang singkat ditempat pedagang untuk

memastikan tidak ada timbangan yang mejadi rusak dalam perjalanan

Kesalahan dalam reparasi. Alur pelayanan tera ulang menunjukkan UTTP yang

gagal di tahapan pemeriksaan awal, akan masuk ke tahapan reparasi/perbaikan

sebelum dinilai kembali kelayakannya. Tindakan reparasi tidak dilakukan oleh

petugas UPT sendiri. UPT biasanya merujuk pedagang kepada rekanan pelaksana

reparasi timbangan (reparatur) yang ada diluar kelembgaan UPT. Dalam

pelaksanaan tera ulang di lokasi, perusahaan reparatur juga hadir bersama-sama

UPT di pasar.

Kualitas timbangan hasil perbaikan amat bergantung pada kualitas kerja

reparatur ini.Diskusi yang dilakukan menunjukkan kemungkinan reparatur

Page 45: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

35

bekerja terburu-buru karena waktu pelayanan tera ulang di setiap pasar adalah

terbatas (antara 1 hingga 7 hari tergantung ukuran pasar), atau reparatur kurang

ahli dalam menangani reparasi yang diperlukan.

Hal ini menunjukkan UPT dan Pemerintah Daerah perlu menambah waktu

pelayanan agar pelaksanaan tera ulang dan reparasi tidak terburu-buru,

menyediakan perusahaan rekanan untuk reparasi yang lebih kompeten, dan

memastikan sertifikasi dan penilaian reparatur yang lebih ketat dan

berkelanjutan.

Ketidaktahuan cara perawatan timbangan. Kebersihan timbangan mempengaruhi

ketepatan ukur timbangan. Jenis barang dagangan tertentu seperti daging, ikan, dan

sayur cenderung membuat timbangan menjadi cepat kotor. Pedagang perlu

melakukan perawatan berkala untuk memastikan timbangannya selalu dalam kondisi

tepat. Untuk bisa melakukan perawatan, pedagang perlu memahami cara kerja

komponen-komponen timbangan, kapasitas timbangan, dan tata cara menimbang

yang benar. Hal ini menunjukkan pengelola pasar perlu secara terus menerus

melakukan pengawasan dan pendidikan pedagang.

e. Umur Timbangan

Umur timbangan adalah lama pemilikan timbangan oleh pedagang yang diukur

dalam tahun.Kajian menduga, umur timbangan mempengaruhi ketepatan ukur.Jika

dibandingkan umur timbangan antara timbangan meja dan timbangan pegas,

tampak bahwa umur timbangan meja relatif lebih tua dibanding timbangan pegas.

Rata-rata umur timbangan meja adalah 10,84 tahun. Sedangkan rata-rata umur

timbangan pegas adalah 2,08 tahun.

Keterangan dari pedagang memang menunjukkan bahwa timbangan pegas

relatif lebih cepat rusak dibandingkan timbangan meja beranger. Keterangan dari

pedagang pasar di Denpasar, menunjukkan bahwa setelah 1-1,5 tahun, timbangan

pegas akan mulai rusak.

Page 46: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

36

Tabel 4.5. Rata-Rata Waktu Pemilikan Timbangan (Tahun)

Jika diperhatikan hasil uji ketepatan ukur yang menunjukkan timbangan meja

memiliki proporsi penyimpangan yang lebih besar dibanding timbangan pegas, maka

gejala ini kemungkinan disebabkan karena umur timbangan. Usia Timbangan pegas

relatif lebih baru, sehingga tingkat kerusakannya relatif lebih rendah dibanding

timbangan meja.Hasil ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa timbangan meja

lebih buruk dibandingkan timbangan pegas, karena beberapa timbangan meja yang

berusia lebih dari 20 tahun tetap berfungsi baik dan tepat ukur.

4.2. Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah Berikut ini gambaran evaluasi pelaksanaan Metrologi Legal di daerah kajian:

Denpasar Bali, Bandung Jawa Barat, dan Ternate Maluku Utara.

a.Denpasar-Bali

Pengamatan dilakukan di 2 pasar: (1) pasar Agung (98 pengguna timbangan),

dan (2) Pasar Badung (300 pengguna timbangan), keduanya di kota

Denpasar.Pasar Agung adalah pasar Adat yang telah menjadi pasar tertib

ukur.Sedangkan Pasar Badung adalah pasar milik Pemerintah Daerah yang ada di

bawah pengelolaan PD Pasar Denpasar, dan belum menjadi pasar tertib

ukur.Sampel: 48 pedagang, 2 pengelola pasar, 1 UPT Metrologi legal.

Hasil umum adalah: Ada gap antara penggunaan UTTP, khususnya

timbangan, dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di Bali, terutama pada bagian-

bagian:

Pemahaman dan dukungan pembuat kebijakan

Keterbatasan anggaran untuk operasional dan pengadaan standar

Kondisi sarana gedung yang mulai rusak

Report

pemilikan tahun

2,08 39 1,9522,08 39 1,952

timbangan pegasadaTotal

Mean N Std. Deviation

Report

pemilikan tahun

10,84 56 8,14620,00 1 .11,00 57 8,164

timbangan ada

0Total

Mean N Std. Deviation

Page 47: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

37

Sarana lab kurang, sehingga tidak seluruh UTTP dapat ditera/tera ulang

Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang

menjadi lebih luas

Ketidakhati-hatian dan kekurang pengetahuan mengenai cara perawatan dan

pemeliharaan timbangan oleh pedagang membuat timbangan yang telah ditera

ulang, menjadi tidak seimbang kembali dalam waktu cepat.

Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal

hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang. Sehingga

menurut peraturan, pengawasan harus diletakkan di UPT yang lain. Namun UPT ini

belum ada, dan kebutuhan SDM nya pun berbeda.

Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Pelanggaran besar

dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Sudah ada sharing anggaran dari beberapa Kabupaten sehingga menambah

jangkauan UPT dalam melakukan pelayanan tera ulang.

Pemerintah daerah dan UPT tidak memiliki data Wajib Tera dan UTTP di wilayah

kerjanya. Perhitungan potensi dan perencanaan didasarkan pada data pelayanan

tahun sebelumnya.

Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan.

Pertumbuhan SDM yang cenderung negatif dan tidak lengkap. UPT memerlukan

tenaga administrasi dan keuangan, dan tenaga PPNS agar dapat melakukan

penyidikan atas pelanggaran yang ditemukan.

1) Jumlah UTTP Timbangan Meja dan Pegas Data daerah sampel menunjukkan jumlah dan jenis UTTP sebagai berikut:

Page 48: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

38

Tabel 4.6. Jumlah Jenis UTTP Bali, 2012

Sumber Pelayanan 2012

Jangkauan Pelayanan

Estimasi 2012

Estimasi Grow (+/-)

Pasar/Desa 49.796 30% 165.987 5% Loko 427 100% 427 5% Pompa Ukur BBM1 3.812 100% 3.812 0% Meter Taksi2 1.800 90% 2.000 0% Tangki ukur mobil 110 100% 110 0% Meter Arus Kerja 18 100% 18 1% SPBE 7 100% 7 15% Total 55.969 172.360

Catatan: Ada moratorium pembangunan SPBU. Pada 2011 Ada moratorium Penambahan Pengusaha/Armada Taxi. Pada 2011 Sumber: UPT Metrologi Legal Provinsi Bali

2) Kapasitas SDM Pada tahun 2012, UPT Metrologi Legal Provinsi Bali memiliki jumlah SDM

sebanyak 28 orang.Dari jumlah tersebut, 22 orang adalah Penera, dan 6 orang

merupakan tenaga keuangan dan pembantu teknik.

Kepala UPT menilai jumlah dan kompetensi SDM yang ada saat ini dinilai

sudah mencukupi untuk melakukan pelayanan tera ulang seluruh jenis UTTP yang

ada di provinsi Bali pada saat ini, terutama untuk UTTP timbangan meja dan pegas.

Namun perkembangan UTTP di masa depan, seperti UTTP yang bersifat digital

perlu mendapatkan perhatian. Kekurangan jumlah SDM terjadi pada tenaga

keuangan dan pembantu teknik.

Tabel 4.7.Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Provinsi Bali

2011 2012 2013 Jumlah SDM keseluruhan 30 28 28 Jumlah Penera 22 20 20 Jumlah Pengawas - - - Jumlah Penyuluh - - - Komposisi SDM-diatas 45 th 60% 71,4% 71,4%

Page 49: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

39

Untuk menjawab tantangan perkembangan UTTP di masa depan, UPT

merasa perlu melakukan peningkatan kapasitas (upgrade) penera berkala agar

sesuai perkembangan UTTP, terutama untuk meningkatkan kompetensi di bidang

alat ukur/UTTP digital. Pendidikan keahlian penera diperoleh melalui Balai Diklat

Metrologi. Mengenai Balai ini, Kepala UPT menilai Kurikulum Balai Diklat dinilai

sudah sesuai, namun demikian Sertifikasi SDM belum rutin dilaksanakan.

Sistem tata kerja dinilai sudah jelas. Koordinasi dengan instansi terkait dalam

menangani kasus pelanggaran masih lemah.UPT Metrologi Legal Provinsi Bali,

karena berbentuk Unit Pelayanan Teknis, hanya memiliki tugas melaksanakan

pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang ada di lingkupprovinsi Bali, dan tidak

dapat melakukan tugas pengawasan. Padahal tugas kemetrologian, disamping

pelayanan, juga pengawasan dan penyuluhan. Untuk itu perlu dibantuk unit teknis

untuk melaksanakan pengawasan ini.

Dari 34 provinsi baru sekitar 7 yang memiliki unit pengawasan, Direktorat

Metrologi sudah mengharapkan agar unit pengawasan ini dapatsegera diwujudkan

di provinsi lainnya. Terdapat ketentuan terkait SDM jika ingin membentuk unit

pengawasan karena dibutuhkan minimal 1 orang pengamat UTTP, dengan

spesifikasi pendidikan S1 dan sudah bekerja di unit teknis. Untuk itu, tahun 2014

mendatang akan ada Diklat pengamat UTTP oleh Direktorat Metrologi untuk

mempercepat terciptanya unit pengawasan tersebut.

Masalah yang belum terpecahkan adalah pada saat penindakan.Yang memiliki

kewenangan memberikan sanksi adalah PPNS. Dengan demikian, harus ada penera

yang memiliki kwalifikasi PPNS, agar pelanggaran yang ditemukan dapat

ditingkatkan menjadi penyidikan.

3) Sarana Prasarana

Bangunan, Tanah, Peralatan Lab, dan Kendaraan Operasional Secara umum, UPT Metrologi Legal Provinsi Bali memiliki sarana fisik yang

kurang untuk melaksanakan semua tugas pelayanan metrologi legal terhadap UTTP

yang ada di Bali. Namun untuk pelayanan timbangan meja dan pegas saja,

kondisinya ini dinilai masih mencukupi, meskipun sarana berada dalam keadaan

yang tidak fit/prima.

Page 50: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

40

Dari sisi tanah dan bangunan, UPT memiliki:

1 gedung UPT dan lab massa, volume, panjang, dan arus di Denpasar

1 gedung instalasi ukur air dan taxi di Denpasar

1 gedung UPT di Singaraja

Bangunan dinilai sangat kurang dan perlu diperbaiki karena rusak.

Tabel 4.8. Gambaran Sarana UPT Metrologi Legal Bali, Tahun 2013

Jumlah 2013 Keterangan Sarana Tanah dan

Bangunan 1 gedung UPT dan lab massa, volume, panjang, dan arus di Denpasar 1 gedung instalasi ukur air dan taxi di Denpasar 1 gedung UPT di SIngaraja

Tanah dan bangunan dinilai sangat kurang dan perlu diperbaiki karena rusak. Untuk timbangan dinilai mencukupi

Peralatan laboratorium

Beberapa jenis UTTP tertentu tidak dapat diuji Penyangga TUM belum dibangun Akreditasi lab = B Belum ada master untuk beberapa UTTP (thermometer, alat ukur tekanan)

Peralatan lab/pendukung dinilai sangat kurang Neraca tera sudah rusak. Timbangan eletronik belum memadai Untuk pelayanan timbangan dinilai mencukupi

Kendaraan operasional

2 Truk roda 6 (sering rusak, sudah tua) 1 Elf (berfungsi) 1 Station wagon Strada (berfungsi)

Truk sering rusak sehingga menghambat operasional Jumlah dan kondisi dinilai sangat kurang

Anggaran Anggaran Total APBD

Rp 544.498.000 Anggaran dinilai sangat kurang Untuk timbangan dinilai sangat kurang Tidak semua titik sidang dapat dilayani

Anggaran APBN Rp 125.916.000 Pengawasan dan penyidikan kemetrologian (Rp 67, 323 jt) Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur (58,593 jt)

Anggaran hanya dapat digunakan untuk melaksanakan 32 hari pelayanan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2007 yang bisa mencapai 210 hari pelayanan

Data Data Wajib Tera dan UTTP

- Belum ada data UTTP dan wajib tera yang valid untuk masing-masing Kabupaten/Kota

Sumber: UPT Metrologi Legal Provinsi Bali

Page 51: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

41

Dari sisi peralatan laboratorium, secara umum peralatan lab/pendukung dinilai

sangat kurang, keterangan yang ada menunjukkan

Beberapa jenis UTTP tertentu tidak dapat diuji karena ketiadaan master dan alat uji

(untuk thermometer dan alat ukur tekanan). Neraca tera sudah rusak. Timbangan

eletronik yang dimiliki kapasitasnya dinilai belum memadai.

Penyangga TUM (Timbangan Ukur Mobil) belum dibangun

Hasil Akreditasi lab adalah B.

Kendati demikian, jika untuk pelayanan timbangan saja, maka peralatan

laboratorium yang ada dinilai telah mencukupi kebutuhan saat ini.

Dari sisi kendaraan operasional, UPT Metrologi Legal Bali memiliki

2 Truk roda 6 untuk mengangkut peralatan ke lokasi pelayanan. Kedua truk ini

kondisinya sudah tua dan sering rusak sehingga acap menghambat pelaksanaan

tugas pelayanan yang sudah dijadwalkan.

1 mobil Isuzu Elf yang masih berfungsi baik.

1 Station wagon Strada yang masih berfungsi baik.

Jumlah kendaraan operasional ini dinilai kurang untuk melaksanakan pelayanan

Metrologi Legal di Bali.

Anggaran Anggaran total yang berasal dari APBD pada tahun 2012 adalah sebesar Rp

544.498.000.Untuk melaksanakan pelayanan Metrologi Legal bagi Timbangan,

jumlah anggaran ini dinilai sangat kurang.Akibatnya tidak semua titik sidang dapat

dilayani.

UPT juga memperoleh anggaran dari APBN sebesar Rp 125.916.000.

Anggaran ini digunakan untuk membantu anggaran untuk pengawasan dan

penyidikan kemetrologian (Rp 67, 3 juta), dan Fasilitasi pembentukan pasar tertib

ukur (58,6 juta). Anggaran hanya dapat digunakan untuk melaksanakan 32 hari

pelayanan.Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2007 yang bisa mencapai 210

hari pelayanan.

Page 52: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

42

UPT bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah (seperti Kota

Denpasar, Kab.Badung, Gianyar, dan Tabanan) melakukan sharing dalam

pembiayaan pelayanan tera ulang di pasar-pasar tradisional masing-masing

Kab/Kota. Sharing ini sifatnya menambah jumlah pasar diluar pasar target UPT.

Jadi, jika anggaran UPT untuk sebuah kabupaten hanya bisa meliputi 4 pasar, maka

pemerintah daerah kemudian menambah jumlah pasar diluar pasar sasaran dengan

anggaran pemerintah daerah

Data UTTP dan Wajib Tera Belum ada data UTTP dan wajib tera yang valid untuk masing-masing

kabupaten/kota. Hal ini membuat proses perencanaan operasi dan perhitungan

potensi menjadi sulit dilakukan.

2)Pelayanan Tera Ulang Timbangan di Pasar Tradisional Bali

Waktu Pelayanan Provinsi Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 Kotamadya.Untuk meliputi pelayanan

di 9 wilayah tersebut, anggaran yang dimiliki UPT hanya dapat digunakan untuk

melakukan pelayanan sidang tera sebanyak 32 hari.Dengan pengaturan setiap

kabupatenakan didatangi bergiliran setiap bulannya, dengan waktu pelayanan per

kunjungan yaitu selama 4 hari. Jadi jika bulan Januari adalah jadwal bagi kabupaten-

1 selama 4 hari, bulan Februari adalah waktu untuk Kabupaten-2 selama 4 hari, dan

seterusnya.Dengan demikian, untuk 8 kabupaten yang ada, alokasi waktu pelayanan

per tahun adalah 8 x 4 = 32 hari. Kota Denpasar tidak dihitung, karena berada satu

lokasi dengan UPT.

Dengan jumlah pelayanan seperti itu, UPT hanya dapat dilayani sekitar 50

pasar per tahun, dengan jangkauan pelayanan sekitar 80% timbangan di masing-

masing pasar. Tera ulang dilaksanakan bergantian dari tahun ke tahun.Jika sebuah

kabupaten memiliki 16 pasar, maka ke-16 pasar tersebut tidak dapat selesai dilayani

dalam waktu 1 tahun. Jadi, sebuah pasar di Kabupaten tersebut, sesudah didatangi

pada tahun 2013, maka pasar tersebut baru akan didatangi lagi tahun 2017.

Tampak bahwa pelaksanaan tera ulang tidak dapat dilakukan setiap tahun sesuai

UU yang ada.

Page 53: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

43

Provinsi Bali memiliki 233 pasar tradisional.Jika 1 pasar membutuhkan waktu

pelayanan rata-rata 3 hari, maka Bali membutuhkan waktu pelayanan sekitar 699

hari.Jika jumlah hari pelayanan dalam setahun dapat maksimal (200 hari

pelayanan), maka dengan jumlah SDM penera yang ada pelayanan ini masih dapat

diselesaikan dalam tenggat waktu 1 tahun.Namun tentunya jumlah anggaran perlu

ditambah. Karena menaikkan pelayanan dari 32 hari menjadi 200 hari tentunya

menagkibatkan kebutuhan anggaran bertambah, setidaknya 5 kali dibanding

anggaran saat ini.

Dengan jumlah hari pelayanan yang terbatas, maka pedagang pemilik

timbangan yang ada diluar pasar tradisional dan PKL belum dapat dijangkau.

Penggunaan Timbangan Pedagang lebih menyukai timbangan meja beranger dibanding timbangan

pegas. Jumlah timbangan pegas rata-rata hanya 9,2% dari pedagang pasar yang

diamati. Pedagang rata-rata memiliki 1 timbangan meja beranger.Alasan pemilihan

timbangan meja karena (1) kemudahan penggunaan/kebiasaan, (2) lebih bisa

dipercaya, (3) keawetan.Sumber perolehan timbangan dari (1) beli di toko peralatan

(jl Gajah Mada dan Jl Kartini), (2) pemberian/warisan/lungsuran.

Ketika membeli timbangan, pedagang tidak memperhatikan apakah timbangan

sudah ditera oleh Direktorat Metrologi atau belum.Alasannya karena tidak tahu, bagi

pedagang yang penting timbangan ketika dicoba dalam keadaan imbang (center).

Timbangan meja relatif awet.Hasil sampel menunjukkan umur timbangan rata-

rata antara 5 hingga 10 tahun.Kondisi timbangan rata-rata kotor dan sudah usang.

Dari seluruh sampel, 75% timbangan sudah ditera ulang, 25% belum tera ulang.

Alasan belum tera ulang karena (1) timbangan masih baru, (2) saat sidang dilakukan

sedang tidak berjualan/ada upacara.

Ketika dilakukan pengukuran ulang, dari timbangan yang sudah melakukan

tera ulang, ternyata 22,2% diantaranya memberikan hasil pengukuran yang lebih

rendah dari seharusnya (berat benda yang diukur lebih ringan dari seharusnya-

berpotensi merugikan pembeli). Sedangkan dari yang belum tera ulang, ada 33,3%

timbangan yang memberikan hasil pengukuran yang lebih rendah dari

seharusnya.Melihat tingkat penyimpangan yang lebih besar pada timbangan yang

Page 54: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

44

belum ditera ulang, maka hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tera ulang penting

untuk menjaga kondisi timbangan dan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan Tera Ulang Pedagang mengeluhkan antrian saat tera berlangsung. Di pasar Agung, dimana

telah disediakan timbangan pengganti mungkin akan lebih baik, namun karena

timbangan penggantinya adalah timbangan elektronik yang tidak familiar pada

pedagang pasar tradisional maka mungkin tetap ada masalah disana.

Biaya tera dinilai tidak memberatkan, karena setahun sekali. Meskipun ada

pertanyaan mengenai biaya reparasi yang menurut pedagang kadang tidak jelas.

Dalam wawancara dengan pedagang, banyak keluhan dari pedagang (di pasar

belum tertib ukur, terutama dari pedagang ikan dan daging), bahwa proses tera ulang

malah merusak timbangan mereka. Apakah (1) reparatir tidak bekerja baik, (2) waktu

kurang sehingga penera dan reparatir bekerja terburu-buru, (3) karena antri

pedagang biasa mengupah buruh untuk membawa timbangan ke tempat tera ulang,

mungkin penanganan yg tidak tepat membuat timbangan rusak dalam pemindahan,

(4) perlu penyuluhan cara memelihara dan mempersiapkan timbangan secara baik,

atau (5) alasan pedagang untuk menutupi timbangannya yang rusak.

Pengawasan Tidak ada pengawasan dan penyuluhan, kecuali pada saat Kir/tera ulang dilakukan.

Kegiatan pengawasan dan wawancara biasanya dilakukan bersamaan dengan

pekan tera ulang. Jadi 2 hari sebelum pelayanan tera dilaksanakan di suatu pasar,

maka ada petugas dari Dinas Perdagangan, Pengeloal Pasar, dan UPT Metrologi

yang melakukan semacam sosialisasi kepada para pedagang bahwa tera ulang akan

dilakukan.

Pada rentang waktu 2011-2013, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan. Di

kota Denpasar, ada kegiatan pengawasan dan penyuluhan bersamaan dengan

pelaksanaan pengawasan barang beredar. Biasanya dilakukan setiap hari Rabu,

namun dilakukan secara acak. Pengawasan umum dilakukan oleh pengelola pasar.

terutama jika ada keluhan dari pembeli.

Page 55: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

45

Belum ada tempat mengadu bagi pembeli dan penjual, sehubungan dengan UTTP

khususnya timbangan.

Tidak ada sanksi atas pelanggaran.

Menurut keterangan PD Pasar, tidak ada keluhan yang masuk ke BPSK

berhubungan dengan timbangan di pasar tradisional. Kemungkinan karena nilai

transaksi yang rendah, konsumen cenderung memaafkan pedagang dengan

menganggap sebagai ketidak tahuan pedagang, atau permasalahan dapat

diselesaikan pada tingkat pengelola pasar.

Penyuluhan Pada rentang waktu 2011-2013, tidak ada kegiatan penyuluhan yang

dilakukan.Penyuluhan dilakukan pada saat tera ulang berlangsung di pasar. Menurut

keterangan Pengelola pasar Agung dan Badung, jika ada pedagang yang

melakukan kecurangan timbangan, maka pertama akan dilakukan pembinaan. Jika

berulang, maka izin sewa pedagang akan dihentikan.

Sistem dan Kelembagaan Tupoksi lembaga sudah jelas, namun masih harus ada perbaikan. Karena bentuk

lembaga menjadi UPT yang fokus pada pelayanan tera/tera ulang, maka perlu ada

unit kerja di bidang pengawasan.

SOP untuk melaksanakan tugas sudah sangat jelas.

Koordinasi antara unit pada tingkatan pemerintahan yang berbeda masih rendah,

khususnya dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Pentingnya Metrologi Legal belum dipahami secara baik oleh pengambil kebijakan di

daerah, sehingga hanya dianggap sebagai pelengkap.

Peraturan perundang-undangan: perda yang diberlakukan oleh Pemda hendaknya

tidak berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lain.

Tidak ada alokasi dana DAK peningkatan kemetrologian di Bali.

Page 56: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

46

Kerjasama Pelayanan Tera Ulang Pemerintah Kabupaten/Kota

Karena pelayanan kemetrologian bersifat mandatori, maka beberapa

kabupaten dan Kota di Provinsi Bali sudah membentuk UPT Metrologi Legal

Kabupaten.Misalnya di Kabupaten Badung, serta di Kota Denpasar.

Unit kerja Seksi Metrologi Legal untuk kota Denpasar sudah dibentuk sejak tahun

2008. Namun hingga saat ini belum memiliki SDM Metrologi Legal yang cukup dan

sesuai spesifikasi. Seksi Metrologi belum memiliki anggaran. Anggaran baru dalam

tahap pengajuan.

Sementara di Kabupaten Badung sudah memiliki rencana pendirian UPTD Metrologi

Legal di Kabupaten Badung.Lahan dan anggaran sudah disediakan, namun SDM

belum ada.

Pembangunan UPT di tingkat Kabupaten/Kota ini jelas akan membantu UPT

Provinsi dalam melaksanakan tugas pelayanan metrologi legal di Bali. Namun

beberapa kekhawatiran tetap muncul karena pendirian unit pelayanan teknis ini

kadang lebih diarahkan sebagai sarana untuk meningkatkan PAD, daripada untuk

melaksanakan tugas perlindungan konsumen dan pedagang. Pertanyaan

berikutnya adalah, seperti apa peran UPT Provinsi di masa depan, jika setiap

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali telah memiliki UPT Metrologi Legal masing-masing.

Apakah UPT Provinsi akan bertindak sebagai koordinator, penjaga mutu, pendidikan

SDM penera, lembaga sertifikasi bagi perusahaan rekanan reparatur, atau

mengalihkan fungsinya menjadi pengawasan dan penyuluhan Metrologi Legal.

b. Bandung-Jawa Barat

Survey yang dilakukan oleh Sucofindo di tahun 2011 menunjukkan jumlah

UTTP yang beredar di pasar tradisional diperkirakan sebanyak 7.737.904 dimana

sekitar 26% berada di Jawa Barat (Sucofindo, 2011). Untuk melayani perkembangan

UTTP sebanyak itu Balai Kemetrologian Bandung dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh 5 balai kemetrologian di daerah. Balai-balai tersebut memiliki wilayah

kerja sebagai berikut:

1) Balai Bandung dengan wilayah Cimahi, Bandung, Bandung Barat, Kabupaten

Bandung dan Sumedang

Page 57: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

47

2) Balai Tasik dengan wilayah Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Banjar dan

Garut

3) Balai Cirebon dengan wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu,

Kuningan, dan Majalengka

4) Balai Karawang dengan wilayah Kabupaten Karawang, Purwakarta, Bekasi,

Kabupaten Bekasi, dan Subang

5) Balai Bogor dengan wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Depok,

Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi

Jumlah sumberdaya yang dimiliki oleh Balai Kemetrologian Bandung adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.9.Komposisi Pegawai di Balai Kemetrologian Bandung

Kriteria 2012 2013 Jumlah SDM 38 38 Jumlah Penera 21 18 Tenaga Pelaksana 15 16 Jumlah Pengawas - - Jumlah Penyuluh - - Lainnya (Administrasi & Struktural) 2 4 Komposisi di atas 45 Tahun > 70% > 70%

Sumber: Data Primer, (diolah)

Dengan komposisi SDM seperti itu jumlah pelayanan yang dapat diberikan

oleh Balai Kemetrologian Bandung baru sekitar 30% dari perkiraan jumlah UTTP

yang beredar. Terdapat ketimpangan antara pengawas dan penera. Untuk

pengawasan, Dinas Perindag masih menggunakan tenaga UPTD yang pada

dasarnya juga melakukan pembinaan dan peneraan. Dalam hal ini, SDM memang

menjadi persoalan.

Terkait dengan permasalahan SDM, Direktorat Metrologi menjelaskan bahwa

ada informasi yang tidak diterima oleh Pemerintah Daerah bahwa saat ini, Direktorat

Metrologi telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

untuk tetap menyiapkan formasi tenaga penera sebanyak 2000 orang yang dapat

dimanfaatkan oleh Pemda. Jika Pemda dapat memanfaatkan kesempatan tersebut,

Page 58: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

48

maka manajemen SDM antara pelayanan kemetrologian dengan pengawasan akan

lebih mudah dilakukan.

Saat ini, kecenderungan penggunaan timbangan elektronik semakin besar

karena pedagang dapat menggunakan sistem kredit yang ditawarkan produsen.

Pedagang juga sudah mendapatkan edukasi bahwa timbangan elektronik lebih

akurat dan mudah. Selain itu, timbangan elektronik juga akan lebih transparan

sehingga diperkirakan ke depannya timbangan elektronik akan menjadi alternatif

preferensi pedagang.

Berikut jenis UTTP yang telah mendapatkan pelayanan oleh Balai

Kemetrologian berdasarkan jadwal tera/tera ulang setiap tahunnya:

Tabel 4.10.Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung Terhadap Jenis UTTP

Jenis UTTP 2012 2013 Tera Sah Tera Ulang Tera Sah Tera Ulang

Meja 0 1313 2 583 Pegas 43 352 3 278 Dacin 5 885 0 183 Elektronik 623 2118 286 1816 BBI 18 904 8 481 Sentisimal 16 1882 16 1100

Sumber: Dit Metrologi berdasarkan laporan bulanan UPTD (2012 – 2013), diolah

Pelayanan kemetrologian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sidang

tera/tera ulang ke pasar (lokasi pemilik dan pengguna UTTP), pelayanan tera/tera

ulang di Balai Kemetrologian Bandung, serta kunjungan ke lokasi tertentu di mana

alat UTTP tidak dapat dipindahkan (seperti SPBU).

Jumlah hari yang diperlukan untuk sidang tera adalah sebanyak 151 hari

selama setahun untuk masa peneraan di wilayah pembinaan dengan anggaran

sekitar Rp 1,5 miliar dengan 4 (empat) orang penera. Peneraan tidak dilakukan

door-to-door tetapi dikumpulkan di suatu tempat, seperti di pos pasar atau kantor

kecamatan. Pada tahun 2012 dilakukan sidang tera pada 14 pasar, tahun 2013

ditargetkan sebanyak 24 pasar dan tahun 2014 diharapkan mencapai 37 pasar.

Page 59: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

49

Hasil diskusi dengan pemangku kepentingan kemetrologian Jawa Barat

didapatkan informasi permasalahan dalam penerapan regulasi kemetrologian.

Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. SDM: fungsi pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal. Pembinaan

dan pelayanan peneraan dilakukan oleh Balai (UPTD) sedangkan fungsi

pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindag Propinsi melalui PPNS-PK. Namun

demikian, pelaksanaan pengawasan menjadi sulit dilakukan karena kapasitas

SDM yang terbatas.

b. Anggaran: keterbatasan anggaran akan berdampak pada jumlah pelayanan

tera/tera ulang, termasuk pada alat UTTP di pasar.

c. Pedagang/pemilik alat UTTP: tidak ditemukan kesengajaan dari pedagang untuk

membuat UTTP-nya menjadi tidak akurat karena hal itu lebih banyak

disebabkan pedagang lalai melakukan tera ulang serta dipengaruhi pula

keterlambatan dinas untuk melakukan operasi tera ulang.

d. Minimnya informasi yang diterima oleh pedagang tentang kewajiban tera/tera

ulang dan biaya tera. Pedagang mengeluhkan biaya tera yang relatif besar dan

tidak transparan. Padahal, biaya tera untuk timbangan tradisional hanya sebesar

Rp 3.000,-. Jika terdapat biaya lain, dapat diduga pedagang menggunakan jasa

reparatir dalam melakukan peneraan.

Dalam dinamikanya, terdapat usulan yang dapat dipertimbangkan dalam

peraturan dimana tera/tera ulang bagi pedagang/UKM dapat disubsidi silang oleh

tera/tera ulang perusahaan besar. Sehingga, pelayanan tera/tera ulang bagi UKM

tidak akan dikenakan retribusi.

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari diskusi dengan pemangku

kepentingan kemetrologian Jawa Barat adalah:

a. UTTP terus tumbuh namun sampai saat ini kemampuan instansi kemetrologian

dalam memberikan pelayanan baru mencapai 20-30% dari jumlah UTTP yang

ada.

b. Selain pertumbuhan jumlah alat UTTP, perubahan preferensi pedagang dalam

penggunaan UTTP juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengingat

pelaksanaan tera/tera ulang setiap jenis alat UTTP memerlukan keahlian yang

berbeda

Page 60: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

50

c. Pengawasan belum dapat diimplementasikan mengingat perubahan fungsi dan

tugas satuan kerja di daerah yang berkaitan dengan kemetrologian. Balai

Metrologi bertugas sebagai institusi yang memberikan pembinaan dan

pelayanan kemetrologian sedangkan fungsi pengawasan dilakukan oleh Dinas

Perindag Propinsi. Namun kapasitas SDM di bidang kemetrologian pada Dinas

Perindag belum memadai

d. Lemahnya pengawasan berdampak pada lemahnya pemberian sanksi

e. Minimnya anggaran yang dapat dialokasikan dalam kegiatan kemetrologian.

f. Peran BPSK sebagai perwakilan konsumen cukup penting sebagai lembaga

pendukung program pemerintah dalam program edukasi konsumen, khususnya

dalam hal kemetrologian

g. Sosialisasi tentang kemetrologian sudah melibatkan organisasi keagamaan

yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen

bahwa metrologi adalah bagian dari norma agama (religious teaching). Metode

ini sudah dilaksanakan di Palembang dan pada tahun ini akan dilaksanakan di

Mataram.

h. Pemda dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan

kemetrologian, seperti bantuan pembangunan pos ukur di setiap pasar

percontohan.

Sedangkan rekomendasi yang didapatkan dari diskusi dengan pemangku

kepentingan kemetrologian Jawa Barat adalah: a. Pemda dihimbau segera memanfaatkan DAK dan sharing retribusi untuk

pelayanan kemetrologian di daerah dengan mengajukan rencana kerja sesuai

mekanisme daerah.

b. Terkait dengan permasalahan SDM, Pemda dapat memanfaatkan ketersediaan

formasi untuk penera yang telah diprogramkan oleh Badan Kepegawaian

Negara.

c. BPSK dapat berperan untuk mengakomodasi kepentingan konsumen

d. Penyesuaian peraturan sudah dilakukan, antara lain dengan melakukan

amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Proses revisi sudah dalam tahap prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Perlu ada sosialisasi dari tingkat pimpinan sebagai penggerak political will.

Page 61: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

51

f. Edukasi konsumen terkait kemetrologian juga dapat dilakukan melalui pendirian

pos ukur ulang di setiap pasar percontohan.

4.2.3. Ternate-Maluku Utara

Pelayanan dibidang Metrologi Legalk hususnya pelayanan tera/tera ulang dan

pengawasan kemetrologian di wilayah Maluku Utara dilaksanakan secara rutin oleh

UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara. Wilayah Provinsi Maluku Utara yang

tersebar diantara pulau-pulau dengan sebagian besar wilayahnya dipisahkan oleh

laut, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang membutuhkan

sumber daya manusia dan biaya operasional yang sangat besar. Kegiatan

pelayanan tera/tera ulang yang telah dilaksanakan selama ini telah menjangkau ke 9

(sembilan) Kabupaten/Kota namun berhubung berbagai keterbatasan kegiatan

tera/tera ulang hanya dilaksanakan di ibu kota Kabupaten, belum sampai

menjangkau seluruh wilayah kerja. Untuk tahun 2012 melalui anggaran APBN dan

anggaran APBD, UPTD Balai Metrologi Propinsi Maluku Utara telah melaksanakan

kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian. Berdasarkan

data laporan pelayanan tera/tera ulang UTTP dari bulan Januari sampai bulan

Desember tahun 2012 per kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.11. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2012

No Nama Kabupaten/Kota Jumlah 1 Kab. Halmahera Barat (Jailolo) 71 2 Kab Halmahera Tengah (Weda) 89 3 Kab. Halmahera Selatan (Labuha) 191 4 Kab. Halmahera Timur (Mata) 107 5 Kab. Halmahera Utara (Tobelo) 216 6 Kab. Pulau Morotai (Morotai) 62 7 Kab. Kepulauan Sula (Sanana) 182 8 Kab Ternate (Ternate) 439 9 Kab Tidore Kepulauan 55 Total 1.412

Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah UTTP yang mendapatkan pelayanan

tera/tera ulang terbanyak berada di Kota Ternate yakni sebesar 439 UTTP. Hal

Page 62: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

52

tersebut selain lokasinya merupakan tempat UPTD Balai Metrologi berada yaitu di

Ternate dimana saat ini masih dalam proses perpindahan ke Sofifi, Ibukota Prov.

Maluku Utara juga dikarenakan kota Ternate merupakan pusat bisnis dan

perdagangan di Prov. Maluku Utara. Berbeda dengan Kabupaten Morotai dan Tidore

yang masing-masing mendapatkan pelayanan tera/tera ulang sebanya 62 dan 55

UTTP menjadikan kedua wilayah tersebut mendapatkan pelayan tera/tera ulang

terkecil karena disebabkan wilayahnya terletak jauh dari UPTD Balai Metrologi untuk

Kabupaten Morotai dan dikarenakan aktivitas ekonomi tidak seramai kota dan

kabupaten lainnya pada Kota Tidore.

Tabel 4.12. Jenis UTTP Yang Mendapatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2012

No Jenis UTTP Jumlah 1 Anak Timbangan (set) 122 2 Aspalt Mixing Plant 1 3 Badan Ukur 12 4 Batching Plant 1 5 Bejana Ukur 3 6 Dacin Logam 14 7 Depth Stick 2 8 Flow Meter 11 9 Meteran 29 10 Pompa Ukur BBM 46 11 Roll Meter 1 12 Stop Watch 16 13 Takaran Basah 45 14 Takaran Kering 84 15 Tangki Urkur Mobil 20 16 Timbangan B. Ingsut 4 17 Timbangan Elektronik 22 18 Timbangan Meja 8 19 Timbangan Pegas 853 20 Timbangan Sentisimal 111 21 Tutsida 2 22 Tutsit 2 23 Ukuran Tinggi 3 Total 1412

Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Page 63: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

53

Berdasarkan laporan tahunan UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara

pada tahun 2012, dapat diketahui bahwa jumlah UTTP yang telah dilayani oleh

UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1412 UTTP atau

hanya sekitar 41% dari jumlah estimasi keseluruhan UTTP di seluruh pasar yang

berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4.13. Tabel Estimasi Jumlah UTTP di Prov. Maluku Utara

Jumlah Pasar Estimasi UTTP 2012 Pelayanan UTTP 2012 Jangkauan Pelayanan

73 3438 1412 41% Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Minimnya jumlah pelayanan UTTP yang telah dilakukan oleh UPTD Balai

Metrologi di Provinsi Maluku Utara, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya

jumlah SDM Penera dimiliki oleh UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara

seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14. Kompisisi SDM Menurut Jabatan UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2013

SDM Menurut Jabatan 2011 2012 2013 Pranata Laboratorium - - - Penera Terampil - - - Penera Ahli 3 3 3 Pengawas - - - PPNS Metrologi 1 1 1 Penyuluh - - - Penguji - - - Pembantu Teknik 3 3 3 Administrasi 7 7 6 Jumlah SDM Keseluruhan 14 14 13

Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Berdasarkan hasil survey lapangan, dari tahun 2011 sampai dengan 2013

hanya terdapat 3 (tiga) orang penera ahli di UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku

Page 64: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

54

Utara. Jumlah ini tidak cukup memadai terutama jika dibandingkan dengan luas dan

sebaran wilayah Maluku Utara yang terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Disamping

itu SDM penera yang dimiliki oleh Prov. Maluku Utara hanya berada di Kota Ternate

sementara kabupaten dan kota lain yang berada di Prov. Maluku Utara sama sekali

tidak memiliki SDM Penera.

Tabel 4.15.Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku UtaraMenurut Pendidikan, Tahun 2011-2013

SDM Menurut Pendidikan 2011 2012 2013 SMA 5 5 5 Diploma 1 1 - S1 8 8 7 S2/S3 - - 1 Pendidikan Kedinasan - - - Jumlah SDM Keseluruhan 14 14 13

Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Berdasarkan tingkat pendidikan dari SDM UPTD balai metrologi terlihat bahwa

SDM yang dimiliki oleh Balai cukup memadai, karena mayoritas SDM yang berada di

balai memiliki tingkat pendidikan setara dengan S1 dan S2. Selain itu, mayoritas rata

– rata usia SDM juga berada pada rentang usia produktif, yakni 25 – 35 tahun,

namun tetap perlu dilakukan peningkatan kemampuan para penera secara berkala,

disamping penambahan SDM Pengawas dan SDM PPNS Metrologi.

Tabel 4.16.Tabel Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Umur

SDM Menurut Umur 2011 2012 2013 ≤ 25 tahun 2 2 2 25 – 35 tahun 7 7 6 35 – 45 tahun 1 1 2 45 – 55 tahun 4 4 3 ≥ 55 tahun - - - Jumlah SDM Keseluruhan 14 14 13

Sumber: UPTD. Balai Metrologi Maluku Utara, 2012

Page 65: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

55

Wilayah Maluku Utara yang mempunyai keunikan tersendiri dengan lokasi

yang berjauhan dan sebagian besar terpisah oleh laut menyebabkan kegiatan

tera/tera ulang membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Terbatasnya

anggaran APBN dan APBD dalam pembiayaan kegiatan pelayanan kemetrologian

(pelayanan, pengawasan dan penyuluhan) dan terbatasnya sarana dan prasarana

baik peralatan standar uji maupun peralatan yang mendukung mobilitas (sampai

saat ini tidak memiliki mobil operasional metrologi) menyebabkan pelayanan

metrologi di Maluku Utara kurang optimal

Keterbatasan anggaran dan SDM perlu ditanggapi dengan adanya

pemahaman yang baik antara Disperindag Prov. Maluku Utara sebagai yang

membawahi UPTD Balai Metrologi dan Disperindag Kabupaten/Kota dalam hal

pembagian tugas dan wewenang antara diantara mereka dalam memberikan

pelayanan kemetrologian. Juga jangan melupakan Dinas Pasar sebagai pembina

para pedagang di pasar-pasar tradisional untuk diikutsertakan dalam hal

pengawasan dan penyuluhan pelaksaan tera dan tera ulang UTTP. Saat ini

keinginan pendirian UPTD Balai Metrologi Disperindag Kota Ternate sedang

bergulir, namun disarankan sebaiknya pihak Disperindag Kota Ternate lebih

memperkuat pelayanan kemetrologian dari segi pengawasan dan

mengesampingkan keinginan pendirian UPTD karena mengingat pendirian UPTD

baru memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM penera yang mencukupi. Saat

ini di Disperindag Kota Ternate tidak memiliki SDM penera.

Kurangnya kesadaran para wajib tera/pemilik/pengguna UTTP dalam

menera/menera ulangkan UTTP dan masih rendahnya pengetahuan tentang masa

berlaku tanda tera merupakan hambatan lain yang ditemui di lapangan terutama

para pedagang eceran di pasar tradisional, sehingga dirasa penting sosialisasi

mengenai pentingnya penggunaan alat UTTP yg telah ditera/tera ulang.

Page 66: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

56

BAB V EVALUASI PELAYANAN TERA / TERA ULANG UTTP

Metrologi Legal memiliki 3 fungsi umum yang perlu dilaksanakan yaitu (1)

pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP, (2) Pengawasan UTTP dan penegakan hukum,

serta (3) Penyuluhan dan pembinaan (UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal). Kejadian yang ditemui didaerah survey menunjukkan bahwa fungsi yang

telah berjalan barulah fungsi pelayanan saja, sedangkan fungsi

pengawasan/penegakan hukum dan penyuluhan/pembinaan relatif belum berjalan

secara baik.

Sumber: UU No 2 Tahun 1981, Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010

Gambar 5.1. Pelayanan dan Pengawasan Tera / Tera UlangUTTP

UPTD/SeksiPengawasan Metrologi Legal-

Pembeli

Pedagang

Transaksi perdagangan

Timbangan

Tanda tera sah

UPTD Metrologi Legal-Pelayanan

Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pengawasan UTTP

Reparatir UTTP

Peyuluhan Pedagang

Relatif Belum Berjalan

Relatif Sudah Berjalan

Page 67: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

57

Belum berjalannya fungsi pengawasan dan penyuluhan terlihat dari masih

rendahnya jumlah kegiatan pengawasan, jumlah pengawas dan PPNS metrologi

legal di daerah, tidak adanya kegiatan pengawasan Metrologi Legal terhadap

timbangan secara benar, dan rendahnya penindakan terhadap pelanggaran

metrologi legal, khususnya pada timbangan, yang ada di pasar tradisional.

Pada saat ini fungsi pelayanan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Metrologi Legal yang ada di Provinsi. Beberapa Kabupaten/Kota

tampak sudah membentuk UPTD metrologi Legal, tapi karena belum ada alokasi

anggaran dan formasi SDM yang sesuai, maka UPTD-UPTD metrologi legal

kabupaten/kota ini belum beroperasi memberikan pelayanan tera/tera ulang di

wilayah kerjanya. Pelaksanaan pelayanan masih dilakukan bekerjasama dengan

UPTD Provinsi.

Dari fungsi pelayanan yang relatif sudah dijalankan ini, pengamatan terhadap

pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian menunjukkan bahwa secara

umum, masih ada jeda (gap) yang negatif antara kebutuhan pelayanan tera/tera

ulang, dengan kapasitas pelayanan tera/tera ulang. Secara umum, kapasitas

pelayanan tera/tera ulang hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi

populasi timbangan yang ada. Dari sisi perlindungan konsumen, nilai ini tergolong

sangat rendah.

Hasil survey dan FGD mengidentifikasikan beberapa hal yang dianggap

sebagai masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Metrologi Legal di

daerah (Gambar 5.2), yaitu Pemahaman dan dukungan pembuat kebijakan,

Anggaran terbatas, Kondisi sarana gedung rusak, Sarana lab dan standar yang

kurang, Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern, Pengetahuan perawatan

dan pemeliharaan, Ketidakhati-hatian dalam pemindahan, Tidak ada pengawasan,

Tidak ada sanksi pelanggaran, sharing anggaran dari kabupaten, Data Wajib Tera

dan UTTP per kabupaten tidak ada, Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan

penindakan rendah, bentuk kelembagaan, pertumbuhan jumlah penera, dan

pertumbuhan jumlah layanan diberikan.

Page 68: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

58

Gambar 5.2. Faktor Penyumbang Gap Pelayanan UTTP (Timbangan Meja dan Pegas)

Gejala utama yang tampak di daerah kajian adalah menurunnya jumlah

pelayanan tera ulang yang disediakan oleh UPT Metrologi Legal di daerah. Dari sisi

penyedia layanan (UPTD Metrologi Legal), tampak bahwa jumlah waktu pelayanan

yang dapat disediakan telah turun hampir sebesar 82% dalam 5 tahun terakhir.

Gejala tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya prioritas urusan tera dan tera

ulang bagi pedagang dan pemerintah daerah. Dari pedagang, hal ini tampak dari

sikap pedagang terhadap kegiatan tera ulang, dan keberadaan tanda tera sah pada

timbangannya. Sedangkan sikap pemerintah daerah tampak dalam alokasi

anggaran, SDM, dan kelembagaan untuk penegakan urusan Metrologi Legal

khususnya kegiatan tera ulang timbangan yang ada di wilayah kerja mereka.Hasil ini

menunjukkan bahwa sebagai sebuah sistem, perlindungan konsumen melalui

jaminan ukuran dan takaran dalam perdagangan barang yang dilaksanakan melalui

kegiatan tera dan tera ulang UTTP, tampak tetap belum berjalan secara baik.

Jika tera ulang tahunan adalah kewajiban pemilik timbangan yang

menggunakan timbangannya untuk melakukan transaksi perdagangan dengan

GAP

Page 69: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

59

masyarakat, maka idealnya arus permintaan tera ulang adalah dari pedagang

kepada UPT, bukan dalam arah yang sebaliknya, dimana tera ulang hanya

dilakukan oleh pedagang yang pasarnya didatangi oleh penera UPT. Hal ini

disebabkan karena pedagang tidak tahu kewajiban tersebut, tidak ada fungsi

pengawasan dan penindakan sehingga pedagang tidak merasa itu bukan kegiatan

yang penting, dan waktu pelayanan dari UPT yang terlalu pendek sehingga lepas

dari masa pelayanan, pedagang tidak dapat lagi melakukan tera ulang.

Ketiadaan fungsi pengawasan dan penindakan, membuat kewajiban tera ulang

tidak menjadi prioritas pemilik timbangan. Tidak seperti STNK (Surat Tanda Nomor

Kendaraan), misalnya, yang sangat diperhatikan oleh pengendara kendaraan

bermotor, keberadaan Tanda Sah hasil tera/tera ulang bukanlah hal yang

dipentingkan oleh pedagang karena tanpa tanda itu pun, mereka masih bisa

menggunakan timbangannya untuk berdagang.

Saat ini, pelaksana fungsi pengawasan ada pada Seksi Pengawasan dan

Perlindungan Konsumen yang ada dibawah Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Namun seksi ini lebih memfokuskan diri pada pengawasan terhadap barang, bukan

kepada alat UTTP yang digunakan. Seksi juga belum memiliki Pengawas Metrologi

Legal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal yang memiliki

wewenang untuk melakukan pengawasan UTTP dan penyidikan (berkoordinasi

dengan penyidik Polri) jika ditemukan pelanggaran. Saat ini, jika Seksi

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen akan melakukan pengawasan, maka

mereka akan meminta tenaga Penera dari UPT Provinsi untuk bertindak sebagai

Pengawas dalam kegiatan pengawasan barang yang akan dilakukan.

Bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tera ulang UTTP adalah

keberadaan perusahaan reparatur UTTP yang kompeten dan profesional. Dalam

pelayanan tera ulang timbangan, misalnya jika sebuah timbangan dinyatakan tidak

standar, maka timbangan tersebut pada hakikatnya adalah tidak boleh dipergunakan

dan dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kemudian dapat memperbaiki atau

mengganti timbangan dengan yang masih standar. Jika ingin diperbaiki, maka

Pemilik harus membawa timbangan tersebut ke perusahaan reparatur timbangan

untuk diperbaiki sebelum dapat menera ulang kembali timbangannya. Namun dalam

pelaksanaanya, untuk mempermudah pelayanan, ketika tera ulang dilaksanakan,

UPTD biasanya sudah menyediakan perusahaan reparatur yang dirujuk oleh UPTD

Page 70: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

60

untuk memperbaiki timbangan yang dinyatakan tidak standar (lihat gambar

5.3).Dengan demikian keberadaan perusahaan reparatur yang kompeten amat

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tera ulang yang berhasil.Hasil

pengamatan menunjukkan beberapa keluhan pedagang berkenaan dengan kinerja

reparatur dalam memperbaiki timbangan.

Gambar 5.3. Peran Reparatur Dalam Prosedur Tera Ulang

Mulai Pendaftaran administrasi

Tera-1

Lulus?

Tera-2

Bisa reparasi?

Stempel tanda Sah

Stempel tanda Batal

Pembayaran biaya tera dan reparasi

Selesai

Reparasi (Oleh Perusahaan Reparatir ditunjuk)

ya

tidak

ya

tidak

Lulus?

ya

tidak

Page 71: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

61

BAB VI GAP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN PERKEMBANGAN

PENGGUNAAN ALAT UTTP DI PASAR TRADISIONAL

Seperti telah disampaikan di bab 4 dan 5, hasil survey dan FGD

mengidentifikasikan beberapa hal yang dianggap sebagai masalah dalam

pelaksanaan tera/tera ulang di daerah (Gambar 5.2), yaitu: pemahaman dan

dukungan pembuat kebijakan; keterbatasan anggaran; kondisi sarana prasarana

yang rusak atau tidak lengkap; sarana laboratorium dan standar yang sudah

tua/kurang; pertumbuhan pedagang tradisional dan modern yang lebih tinggi dari

pertumbuhan peralatan yang dimiliki; pengetahuan dan kesadaran pedagang

mengenai metrologi legal dan cara-cara perawatan dan pemeliharaan timbangan;

ketidakadaan pengawasan UTTP; tidak ada sanksi terhadap pelanggaran yang

dilakukan; adanya sharing anggaran dari Kabupaten/Kota; belum lengkapnya Data

Wajib Tera (WT) dan UTTP per kabupaten; rendahnya koordinasi dalam pendataan,

pengawasan dan penindakan Metrologi Legal; bentuk kelembagaan yang kurang

mendukung wewenang yang diperlukan; jumlah SDM penera dan SDM pendukung;

serta keberadaan reparatur timbangan yang handal dan profesional.

Jika permasalahan-permasalahan diatas dikelompokkan, maka sebagian

masalah tersebut termasuk sebagai pendorong penyediaan pelayanan pelayanan

tera/tera ulang UTTP, dan sebagian merupakan pembentuk permintaan terhadap

pelayanan metrologi legal. Permasalahan seperti: Jumlah dan kapasitas SDM;

Jumlah Sarana Prasarana pendukung; Anggaran; Kelembagaan; Sistem/Tata kerja/

SOP; Peraturan perundangan; dan keberadaan SDM pendukung adalah hal-hal

yang dapat digolongkan sebagai pembentuk supply dari pelayanan tera/tera ulang

UTTP. Sedangkan hal-hal seperti: pertumbuhan dan Jumlah UTTP timbangan meja

dan pegas; keberadaan fungsi Pengawasan dan Penegakan peraturan; serta

kesadaran pedagang dan pembeli, sebagai hal yang mendorong permintaan

terhadap pelayanan metrologi legal. Sedangkan perhatian dan prioritas pemerintah

terhadap urusan metrologi legal merupakan faktor yang mempengaruhi kedua sisi

permintaan dan penawaran dalam pelayanan tera/tera ulang. Perubahan dan kondisi

Page 72: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

62

dari masing-masing faktor tersebut mempengaruhi besarnya gap pelayanan

metrologi legal yang mungkin terjadi.

Gambar 6.1. Faktor Pendorong Supply dan Demand Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pada Timbangan

6.1. Gambaran Komponen Gap Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTPDi Pasar Tradisional

a. Kelembagaan Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP

Pelaksanaan Metrologi Legal setidaknya harus meliputi 3 fungsi utama yaitu:

(1) Pelayanan tera/tera ulang, (2) Pengawasan UTTP, dan (3) Penyuluhan

masyarakat. Secara umum, bentuk kelembagaan yang ada di wilayah survey pada

saat ini hanya menjawab fungsi pelayanan tera dan tera ulang, namun tidak

menjawab kebutuhan pengawasan dan penyuluhan.

Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Timbangan

• Jumlah UTTP timbangan meja dan pegas (+)

• Pelaksanaan fungsi pengawasan UTTP(+)

• Penegakan peraturan (+)

• Kesadaran dan pengetahuan pedagang (+)

• Kemajuan perdagangan daerah (-)

• Jumlah dan kapasitas SDM penera (+)

• Jumlah Sarana Prasarana pendukung (+)

• Anggaran (+) • Kewenangan Kelembagaan

(+) • Perusahaan reparatur (+) • SDM pendukung (+) • Sistem/Tata kerja/ SOP (0) • Peraturan perundangan (0) • Nilai transaksi UTTP (-) • Prioritas pemerintah daerah

(-) • Kemajuan perdagangan

daerah (-)

Page 73: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

63

Pelaksana pelayanan metrologi legal kebanyakan berada di bawah Unit

Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang berada di bawah Dinas yang membidangi

Perdagangan pada pemerintah Provinsi.

Tabel 6.1. Lembaga Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Daerah Survey

Daerah Bentuk Dibawah Koordinasi Bali (UPTD) Unit Pelaksana Teknis

Metrologi Denpasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Bandung (UPTD) Balai Kemetrologian Bandung, Cirebon, Bogor, Karawang, Tasikmalaya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Ternate Bidang Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara

Sumber: Data Diolah

Sebagai UPTD, pelaksanaMetrologi Legal yang ada saat ini hanya bertugas

sebagai pelaksafungsi Pelayanan Metrologi Legal (melakukan tera dan tera ulang),

sedangkan fungsi Pengawasan dan Penyuluhan tidak berada dibawah kewenangan

UPTD. Dari sisi pelayanan tera dan tera ulang, hal ini dinilai sudah mencukupi.

Di daerah kajian, fungsi pengawasan dan penyuluhan biasanya dilaksanakan

oleh aparatur dari Dinas Perindustrian Perdagangan, melalui seksi Perlindungan

Konsumen disamping karena ketiadaan unit yang melaksanakan pengawasan,

Fungsi pengawasan tidak optimal dijalankan karena satuan kerja pelaksana

pengawasan UTTP di daerah kajian tidak memiliki tenaga pengawas dan penyelidik

(PPNS) yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ini.

Di Bali, pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan dilakukan bersamaan

dengan pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini, tim pengawas mendatangi pasar-pasar yang

ada di dalam wilayah kerjanya secara bergiliran untuk mengawasi bahan makanan

dari penggunaan zat berbahaya bagi kesehatan konsumen, barang dalam kemasan

tertutup, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, petugas penera dari UPT

Metrologi legal biasanya disertakan untuk membantu memberi masukan

berhubungan dengan penggunaan timbangan dan alat UTTP lainnya.

Page 74: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

64

Sumber: UPT Metrologi Legal Prov Bali

Gambar 6.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Kegiatan pengawasan seperti ini tidak dapat rutin dlaksanakan pada setiap

pasar yang ada karena keterbatasan jumlah SDM yang ada, dan ketika ditemukan

pelanggaran, maka tidak dapat dilakukan penyidikan karena daerah belum memiliki

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang berwenang melakukan penyidikan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat

Sub bagian penyusunan program

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Keuangan

Bidang Perindustrian Bidang pengkajian dan pengembangan

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Seksi Industri Kecil dan Menengah

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan

Data

Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana

Perdagangan

Seksi Impor

Seksi Industri Besar Seksi Pengkajian Data

Seksi Pengadaan dan Penyaluran

Seksi Ekspor

Seksi Standarisasi dan Pengendalian

Industri

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengawasan dan Perlindungan

Konsumen

Seksi Kerjasama dan Promosi Ekspor

UPT

Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UPT Metrologi UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi mutu

barang

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Page 75: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

65

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Prov Jawa Barat

Gambar 6.3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bagian Tata Usaha

Sub bagian Keuangan

Sub bagian Kepegawaian

Sub bagian Umum

Sub Dinas Industri Logam, Kimia dan

Aneka

Sub Dinas Bina Program

Sub DinasPerdagangan

Dalam Negeri

Sub DinasPerdagangan

LuarNegeri

Seksi Logam dan Mesin

Seksi Data dan Informasi

Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Kons

Seksi Ekspor Hasil Industri

Seksi Kimia Seksi Penyusunan Program

Seksi Pengadaan dan Penyaluran

Seksi Ekspor Hasil Non-Industri

Seksi AgroIndustri Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pendaftaran Perusahaan

Seksi Impor

UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Promosi dan Kerja Sama Luar

Neger

Balai Kemetrologian Tasikmalaya

Seksi Sarana dan Promosi Dagan

Seksi Aneka Industri

Sub DinasIndustri Kecil Menengah

Seksi Kimia dan Agro

Seksi Sandang dan Kulit

Seksi Logam, Mesin dan Elektronika

Seksi Kerajinan

Balai Kemetrologian Cirebon

Balai Kemetrologian Bandung

Balai Kemetrologian Karawang

Balai Kemetrologian Bogor

Page 76: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

66

Sumber: UPTD Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara

Gambar 6.4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara

Hasil diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan menunjukkan pentingnya

keberadaan unit kerja pengawasan UTTP di daerah yang mampu melakukan

pengawasan secara benar dan meningkatkan hasil pengawasan menjadi

penyidikan. Satuan kerja yang diusulkan adalah UPT Pengawasan UTTP yang

masih berada dibawah Dinas Perdagangan Provinsi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekertaris Dinas

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program Sub Bagian Kepegawaian &

Umum

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Kemetrologian Bidang Industri

Seksi Perdagangan dan Penyaluran

Seksi Fasilitas Ekspor Hasil Industri dan Non

Industri

Seksi Metrologi Seksi IKM

Seksi Sarana Perdagangan

Seksi Fasilitasi Impor dan Kerjasama Luar Negeri

Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Agro

Balai Pengembangan dan Promosi

Page 77: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

67

1) Kelembagaan Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTPPadaPemerintah Kabupaten/Kota

Pada saat ini beberapa Kabupaten/Kota sudah memiliki satuan kerja

pemerintah daerah yang menangani masalah Metrologi Legal juga, namun

pelaksanaan tugasnya masih terbatas pada fungsi Pengawasan dan Penyuluhan,

belum pada fungsi Pelayanan. Kelembagaan Metrologi Legal di tingkat

Kabupaten/Kota sesungguhnya dapat menjadi jawaban bagi kekurangan kapasitas

UPT metrologi legal Provinsi dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan dan

penyuluhan metrologi legal.

Kotamadya Denpasar di Bali, misalnya, telah memiliki Seksi Metrologi dan

Standarisasi, serta Seksi Perlindungan Konsumen, yang ada dibawah Bidang

Kerjasama dan Perlindungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Denpasar. Pada saat ini, satuan kerja tersebut sudah mulai melaksanakan fungsi

Pengawasan secara terbatas dan Penyuluhan, namun belum bisa melakukan fungsi

Pelayanan Metrologi Legal. Dalam melaksanakan pelayanan, seksi metrologi masih

menumpukan diri pada UPT Metrologi Legal provinsi Bali dengan jalan melakukan

bagi/sharing anggaran bagi pelaksanaan tera ulang di pasar tradisional yang ada di

kotamadya Denpasar. Kota Denpasar belum memiliki SDM penera untuk dapat

melakukan fungsi pelayanan sendiri.

Pemerintahan Kabupaten Badung di Bali, melalui Bidang Pembinaan dan

Perlindungan, juga telah memiliki Seksi Perlindungan Konsumen, Seksi Metrologi,

dan Seksi Perselisihan Konsumen. Hanya saja pada saat ini, unit kerja ini belum

berfungsi karena belum memiliki alokasi formasi SDM.

Kelembagaan Metrologi Legal di tingkat Kabupaten/Kota sesungguhnya dapat

menjadi jawaban bagi kekurangan kapasitas UPT Metrologi Legal Provinsi dalam

melaksanakan pelayanan, pengawasan dan penyuluhan Metrologi Legal, sepanjang

koordinasi, pembagian tugas kewenangan, dan alokasi anggaran dapat didefinisikan

secara jelas diantara pemerintahan Provinsi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota.

a. Jumlah dan Kapasitas SDM Metrologi Legal

Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum, jumlah dan kapasitas SDM

Metrologi Legal relatif mencukupi untuk melaksanakan pelayanan Metrologi Legal

bagi timbangan meja dan pegas. Namun hasil survey menunjukkan bahwa jumlah

Page 78: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

68

dan kapasitas ini harus ditingkatkan seiring waktu terutama untuk menghadapi

pertumbuhan penggunaan alat ukur dan timbangan elektronik/digital.

Tabel 6.2. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, Ternate Tahun 2013

Denpasar Bandung Ternate Jumlah Grow Jumlah Grow Jumlah Grow

Jumlah SDM keseluruhan 28 -3,4% 38 0% 13 Jumlah Penera 20 -4,6% 18 -7,4% 3 0% Jumlah Pengawas - - - - - Jumlah Penyuluh - - - - - - PPNS Metrologi - - - - 1 0% Komposisi SDM-diatas 45 th 71,4% 9,1% 70% 0%

Sumber: Data Diolah

Pada tahun 2013, UPT Metrologi Legal Provinsi Bali memiliki jumlah SDM

sebanyak 28 orang.Dari jumlah tersebut, 22 orang adalah Penera, dan 6 orang

merupakan tenaga keuangan dan pembantu teknik. Wilayah Jawa Barat memiliki

total SDM metrologi sebanyak 38 orang, dengan 18 penera, 16 tenaga pelaksana,

dan 6 tenaga administrasi. Wilayah Ternate memiliki jumlah SDM metrologi total

sebanyak 13 dengan komposisi: penera 3 orang, PPNS metrologi 1 orang, tenaga

pembantu teknis 3 orang, dan tenaga administrasi 6 orang.

Dari data yang diberikan, tampak bahwa komposisi SDM metrologi legal

cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama dari sisi tenaga penera.Baik di

Denpasar dan Bandung, tenaga penera mengalami tingkat pertumbuhan yang

negatif.

Page 79: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

69

Tabel 6.3. Gap SDM Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, dan Ternate

Denpasar Bandung Ternate Dugaan populasi UTTP timbangan 165.987 unit 1.172.042 unit 3.438 unit Jumlah pelayanan maksimal yang mungkin dilakukan tahun 2012

52.500 unit – 78.750 unit

425.250-567.000 unit

4.200-6.300 unit

Jumlah Pelayanan 2012 49.796 unit 37.270 unit 1.412 unit Jangkauan pelayanan maksimal 31,6% - 47,4% 36,3% - 48,4% 100% Gap pelayanan maksimal 52,6% - 68,4% 51,6% - 63,7% 0% Jangkauan pelayanan 2012 29,9% 3,2% 41,1% Gap pelayanan 2012 70,1% 96,8% 58,9% Kebutuhan SDM 40 – 60 orang 224-297 orang 0 orang Jumlah SDM penera saat ini 20 orang

(di Denpasar dan Singaraja) Growth= - 4,6%

108 orang (di Bandung, Tasik, Cirebon, Karawang, dan Bogor) Growth= - 7,4%

3 orang (di Ternate) Growth= 0,0%

Gap SDM penera 20 – 40 orang 116-189 orang 0 orang Gap SDM penunjang 12 – 22 orang 68 orang 0 orang Kategori SDM saat ini* C C A Kategori SDM 5 tahun kedepan D

(memperhatikan pertumbuhan negatif)

D (memperhatikan pertumbuhan negatif)

A

Keterangan: *Kategori A=4=100% saat ini hingga 5 tahun ke depan B=3=Hingga 100% timbangan dapat dilayani saat ini C=2=Hingga 75% timbangan dapat dilayani saat ini D=1=Hingga 50% timbangan dapat dilayani saat ini E=0=Hingga 25% timbangan dapat dilayani saat ini

1) Bali Jumlah pelayanan maksimal wilayah Bali dihitung dari jumlah penera dikalikan

dengan jumlah pelayanan tera ulang timbangan yang dapat dilakukan dalam 1 hari,

dikalikan dengan jumlah hari pelayanan. Dalam wawancara diketahui bahwa

pelaksanaan tera ulang timbangan dilakukan dengan mengirim tim tera ulang ke

pasar tempat pedagang berada. Dalam suatu kunjungan, satu tim beranggotakan 6

orang, terdiri dari 4 orang Penera dan 2 orang petugas administrasi/ keuangan,

biasanya dapat menangani antara 50 hingga 90 tera ulang timbangan per hari

pelayanan. Rata-ratanya adalah sebesar sekitar 75 timbangan per hari pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka UPT Bali, dengan jumlah SDM yang dimilikinya

hanya dapat membentuk 4 tim tera, sehingga jumlah timbangan yang dapat dilayani

Page 80: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

70

maksimal adalah 4 tim x 75 timbangan x 210 hari pelayanan per tahun, atau sama

dengan 78.750 unit timbangan per tahun. Jumlah ini dapat berkurang jika tim harus

dipecah untuk melayani juga tera ulang UTTP lain di wilayah Bali. Dengan

demikian, pelayanan timbangan yang dapat diberikan mungkin berkisar antara

52.500 – 78.750 timbangan per tahunnnya.

Jika diperhatikan, jumlah ini masih lebih kecil dari dugaan jumlah UTTP

timbangan yang ada di Bali.Wawancara dan data UPT Bali menunjukkan bahwa

diduga Bali memiliki jumlah UTTP timbangan sebanyak 165.987 unit pada tahun

2012. Dengan demikian jangkauan pelayanan UPT Bali hanya berkisar antara

31,6%-47,4%. Yang berarti menyisakan gap pelayanan sebesar 52,6%-68,4%.

Jika gap ini ingin ditutup, maka dari sisi SDM, setidaknya Bali harus memiliki

10 hingga 15 tim tera yang dapat bergerak bersamaan. Dengan demikian

kebutuhan jumlah tenaga Penera adalah antara 40 hingga 60 orang.Jika saat ini

UPT sudah memiliki SDM penera sebanyak 20 orang, maka jumlah penera masih

perlu ditambah sebanyak antara 20-40 orang lagi. Jumlah ini dapat ditutupi dengan

menggunakan tenaga SDM yang ada di UPT Kabupaten/Kota yang akan dibentuk di

masa depan.

SDM administrasi yang dibutuhkan idealnya berjumlah antara 20 hingga 30

orang. Jika saat ini UPT Bali baru meiliki 8 tenaga administrasi/keuangan, maka

dimasa depan jumlah ini perlu ditambah sebanyak 12-22 orang lagi. Sama dengan

penera, jumlah ini dapat diisi juga dengan SDM yang berasal dari UPT

Kabupaten/Kota.

2) Bandung Jumlah timbangan yang dihadapi oleh UPT Metrologi Legal Jawa Barat lebih

banyak lagi.Menurut catatan dari Sucofindo tahun 2011, diduga jumlah UTTP

timbangan di Jawa Barat adalah sebesar 1.172.042 unit. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan tera ulang di Jawa Barat diduga sebesar

36,3% - 48,4%. Jumlah ini tidak berbeda terlalu jauh dengan hasil di provinsi Bali.

Kebutuhan Jawa Barat, jika dilihat dari jumlah UTTP timbangannya adalah

sebanyak 224-297 orang penera (1.172.042 unit timbangan, dibagi 210 hari

pelayanan, dibagi 75 timbangan per hari pelayanan oleh satu tim, dikalikan 3-4

penera per tim). Sedangkan kebutuhan tenaga pendukung diperkirakan berjumlah

Page 81: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

71

68 orang (asumsi dihitung dari kebutuhan pembentukan 74 tim tera, dikurangi jumlah

tenaga pendukung yang ada saat ini).

3) Ternate Wilayah Ternate memiliki kondisi geografis yang khas dibanding 2 wilayah

survey lainnya.Wilayah pelayanan UPT tersebar dalam 9 kabupaten pulau yang

beberapa diantaranya dipisahkan oleh lautan. Kondisi ini membuat pelayanan tera

ulang menjadi relatif lebih sulit untuk dilakukan. Pada saat ini, pelayanan tera ulang

hanya dilaksanakan di ibukota provinsi, yaitu di kota Ternate, mengingat aktivitas

perdagangan lebih banyak di kota ini. Mempertimbangkan kondisi geografis ini,

faktor pengali jumlah pelayanan untuk wilayah Ternate telah disesuaikan, dari 50-75

unit per tim per hari di wilayah Bali dan Jawa Barat, menjadi 10-20 unit per tim per

hari. Dengan demikian, dugaan pelayanan maksimal yang dapat diberikan oleh

jumlah SDM yang ada berkisar antara 4.200-6.300 unit timbangan per tahun.

Jika dihitung, maka SDM yang ada sesungguhnya cukup untuk melayani

seluruh kebutuhan pelayanan tera/tera ulang timbangan yang ada di wilayah

ini.Secara teoritis, coverage pelayanan Ternate adalah 100%. Namun berbagai

kendala, terutama transportasi, membuat jangkauan sesungguhnya hanya pada

tingkat 41,1%.

Untuk pelayanan tera/tera ulang timbangan, hasil wawancara di seluruh

daerah menunjukkan kompetensi SDM yang ada masih sesuai dengan kebutuhan

yang ada.Kurikulum pendidikan penera yang dilaksanakan oleh Balai Diklat

Metrologi dinilai masih sesuai dengan pelayanan yang perlu dilakukan.

c.Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana secara umum berbeda-beda diantara wilayah

survey.Bali tampak memiliki kekurangan dalam kualitas peralatan laboratorium dan

pendukung. Kondisinya yang sudah lama, kapasitasnya kurang, dan ada yang

belum tersedia, membuat kegiatan tera/tera ulang timbangan di masa depan

menjadi tidak mengikuti perkembangan UTTP-nya.

Page 82: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

72

Table 6.4.Catatan Mengenai Sarana UPT Bali, Bandung, dan Ternate.

Wilayah Bidang Tanah dan Bangunan Peralatan laboratorium Kendaraan operasional Bali Sarana • 1 gedung UPT dan lab

massa, volume, panjang, dan arus di Denpasar

• 1 gedung instalasi ukur air dan taxi di Denpasar

• 1 gedung UPT di SIngaraja

• Laboratorium Kimia, lab. Mikrobiologi, Lab. Massa dan Timbangan, Lab. Ukur Arus.

• Timbangan Ukur Mobil (TUM) (belum dibangun)

• Akreditasi lab = B

• 2 Truk roda 6 (sering rusak, sudah tua)

• 1 Elf (berfungsi) • 1 Station wagon Strada

(berfungsi)

Kondisi • Tanah dan bangunan dinilai sangat kurang dan perlu diperbaiki karena rusak.

• Untuk timbangan dinilai mencukupi

• Peralatan lab/pendukung dinilai sangat kurang sehingga Beberapa jenis UTTP tertentu tidak dapat diuji

• Belum ada master untuk UTTP thermometer, dan alat ukur tekanan

• Penyangga TUM belum dibangun

• Neraca tera sudah rusak. Timbangan eletronik belum memadai

• Untuk pelayanan timbangan dinilai mencukupi

• Truk sering rusak sehingga menghambat operasional

• Jumlah dan kondisi dinilai sangat kurang

Kategori* • C, saat ini • D, 5 tahun lagi

• B (timbangan), saat ini • D, 5 tahun lagi

• D, saat ini • E, 5 tahun lagi

Bandung Sarana • UPT Bandung memiliki tanah keseluruhan 5000m2, bangunan kantor 1400m2, lab 70m2, bangunan pendukung lainnya 95m2

• Perlatan Lab dibeli tahun 2003-2006.

• UPT memiliki 5 mobil dan 1 sepeda motor

Kondisi • Bangunan dan tanah yang ada dalam kondisi baik dan dinilai mencukupi

• Peralatan dinilai mencukupi • Jumlah kendaraan ini dinilia mencukupi untuk melayani wilayah kerja

Kategori* • A saat ini • A, 5 tahun lagi

• B, saat ini • B, 5 tahun lagi

• C, saat ini • D, 5 tahun lagi

Ternate Sarana • Tanah bangunan termasuk gedung kantor seluas 650 m2

• Gedung dan Lab bergabung dalam satu bangunan

• Lab memiliki peralatan standard ukur massa, panjang, volume dan suhu

• Tidak memiliki kendaraan operasional

Kondisi • Dinilai mencukupi untuk melaksanakan pelayanan metrologi

• Kondisi bangunan relatif kurang terawat mengingat ada rencana pemerintah

• Lab dinilai kurang luas untuk menampung aktivitas pelayanan

• Kondisi alat standard kurang mutakhir untuk mengimbangi jenis-jenis UTTP baru

• Padahal keberadaan kendaraan operasional sangat ddibutuhkan dalam menjakau daerah pelayanan

Page 83: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

73

Wilayah Bidang Tanah dan Bangunan Peralatan laboratorium Kendaraan operasional daerah Maluku Utara untuk memindahkan semua kantor pelayanan ke Sofifi dari Ternate

• Namun bagi pelayanan timbangan dinilai masih mencukupi

Kategori* • C saat ini • A 5 tahun lagi (karena

pindah ke gedung baru)

• B saat ini • C 5 tahun lagi

• E saat ini • E 5 tahun lagi

Keterangan: * Kategori A=4=Jumlah dan kondisi sarana mendukung penuh pelayanan tera/tera ulang timbangan hingga 5 tahun mendatang B=3=Jumlah dan kondisi sarana mendukung penuh pel. tera/tera ulang timbangan saat ini C=2=Jumlah dan kondisi sarana mendukung hingga 75% jenis timbangan saat ini D=1=Jumlah dan kondisi sarana mendukung hingga 50% jenis timbangan saat ini E=0=Jumlah dan kondisi sarana mendukung hingga 25% jenis timbangan saat ini

4) Anggaran

Anggaran menentukan jumlah pelayanan yang dapat disediakan oleh

UPT.Anggaran UPT dapat bersumber dari APBN dan APBD. Secara rata-rata,

anggaran yang ada hanya dapat mendukung sekitar 30% jangkauan UPT saat ini.

Dimasa depan, UPT metrologi Provinsi perlu bekerja sama dengan UPT metrologi

Kabupaten/Kota untuk berbagi pelayanan sehingga mengoptimalkan anggaran yang

ada. Dalam hal ini, peran koordinasi Gubernur terhadap Kabupaten, dalam

pelayanan publik perlindungan konsumen melalui tera ulang timbangan, perlu

ditingkatkan.Hambatannya adalah, pada saat ini, masalah tera/tera ulang belum

menjadi prioritas bagi kepala daerah.

Kementerian Perdagangan, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

86/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013, sesungguhnya telah mencoba

mengangkat masalah perdagangan ini. Namun dana ini di tahun 2012 ditujukan

untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal UPT saat ini lebih banyak berada di

bawah Pemerintah Provinsi.Menurut beberapa keterangan, di tahun 2014, DAK

Bidang Sarana Perdagangan ini dapat juga dialokasikan untuk Provinsi.Untuk itu

dalam jangka pendek mungkin Kementerian Perdagangan perlu memperkenankan

agar di tahun 2014, DAK Bidang Sarana Perdagangan ini dapat juga dialokasikan

untuk Provinsi, sambil menunggu kesiapan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

pelayanan metrologi legal di daerahnya.

Page 84: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

74

Tabel 6.5.Catatan Mengenai Anggaran UPT Bali, Bandung, dan Ternate.

Wilayah Jumlah Anggaran Keterangan Kategori anggaran* Bali • Anggaran APBD Rp

544.498.000 • Anggaran APBN Rp

125.916.000

• Anggaran dinilai sangat kurang • Untuk pelayanan timbangan dinilai

sangat kurang • Tidak semua titik sidang dapat dilayani • Anggaran hanya dapat digunakan

untuk melaksanakan 32 hari pelayanan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2007 yang bisa mencapai 210 hari pelayanan

• Anggaran APBN digunakan untuk: Pengawasan dan penyidikan kemetrologian (Rp 67, 323 jt), dan Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur (58,593 jt)

• D, saat ini

Bandung • Jumlah anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,5 Milyar

• Anggaran mencukupi untuk pelayanan selama 151 hari pelayanan untuk beragam UTTP.

• Proporsi alokasi anggaran untuk pelayanan tera/tera ulang timbangan diduga lebih kecil dibandingkan untuk UTTP meter SPBU dan taksi.

• C, saat ini

Ternate • Anggaran untuk melakukan pelayanan kemetrologian pada tahun 2013 ditiadakan dialokasi untuk kegatan Pilkada Ulang Propinsi

• Kebutuhan anggaran relatif berbeda karena wilayah/geografis yang berbentuk kepulauan.

• E, saat ini

Keterangan: A=4=Mencukupi untuk pelayanan timbangan dan seluruh UTTP lainnya B=3=Mencukupi untuk pelayanan 100% timbangan C=2=Mencukupi untuk pelayanan 75% timbangan D=1=Mencukupi untuk pelayanan 50% timbangan E=0=Mencukupi untuk pelayanan 25% timbangan

e. Jangkauan Pelayanan Tera/Tera Ulang Timbangan

Pengamatan menunjukkan bahwa UPTD di daerah kajian memiliki perbedaan

fokus perhatian terhadap timbangan meja dan Pegas yang mempengaruhi jumlah

pelayanan Metrologi Legal terhadap timbangan ini UPTD Bandung misalnya, tampak

tidak lagi memfokuskan diri pada pelayanan metrologi legal bagi timbangan meja

dan pegas. Dalam pandangan UPTD Bandung, populasi timbangan meja dan pegas

di wilayah kerja mereka sudah semakin kecil dan mulai ditinggalkan. Pedagang,

menurut keterangan yang diberikan, sudah mulai beralih ke timbangan elektronik.

Karena itu, jika dilihat dari data pelayanan, pelayanan kepada timbangan meja dan

Page 85: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

75

pegas di Bandung relatif sangat rendah dibandingkan jumlah anggaran yang dimiliki.

UPTD Bandung tampak lebih memprioritaskan pelayanan kepada UTTP yang lebih

besar nilai resiko dan transaksinya kepada masyarakat, seperti timbangan industri di

pabrik, meter, dan SPBU. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan perdagangan di

kota Bandung dimana pertumbuhan pasar dan retail modern relatif cepat dibanding

keberadaan pasar tradisional.

Tabel 6.1. Jangkauan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP

Wilayah Tingkat Kemajuan Perdagangan

Karakteristik Prioritas UPTD Terhadap Timbangan

Jangkauan pelayanan

Bandung Maju • Pasar modern dan tradisional relatif berimbang dalam melayani masyarakat.

• Jumlah dan pertumbuhan pasar dan retail modern lebih cepat dibandingkan pasar tradisional

• Konsumen terbiasa menggunakan ukuran dan takaran dalam satuan metrik.

• Jumlah UTTP besar • Nilai transaksi dan resiko UTTP

selain timbangan relatif lebih besar.

Rendah 3,2%

Bali Cukup Maju • Pasar tradisional masih dominan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat.

• Konsumen terbiasa menggunakan ukuran dan takaran dalam satuan metrik.

• Jumlah UTTP sedang

Relatif Tinggi 29,9%

Ternate Belum Maju • Pasar tradisional masih dominan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat.

• Konsumen terbiasa menggunakan ukuran dan takaran dalam satuan budaya/kebiasaan (bukan metrik).

• Jumlah UTTP kecil

Rendah 41,1%

Bali merupakan contoh wilayah dengan kemajuan perdagangan yang

menengah, dimana pasar tradisional masih menjadi pusat perolehan bahan pokok,

dan jumlah pasar/retail modern belum tumbuh sepesat di Jakarta dan Bandung.

Page 86: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

76

Dalam lingkungan yang seperti itu, tampak bahwa timbangan meja dan pegas masih

menjadi fokus bagi UPTD.

Di sini, perdagangan barang seperti sayur dan ikan terkadang belum

menggunakan satuan harga berdasarkan berat. Dalam banyak transaksi

perdagangan masih menentukan harga berdasarkan satuan atau kumpulan yang

ditentukan melalui kebiasaan. Baik pedagang maupun pembeli tidak merasa perlu

untuk mengetahui beratnya secara tepat. Dalam wilayah dengan kebutuhan

ketepatan ukuran yang rendah seperti ini, prioritas UPTD terhadap pelayanan

Metrologi Legal bagi timbangan meja dan pegas juga menjadi rendah.

Hal ini menunjukkan masalah UTTP di wilayah yang perdagangannya relatif

maju, seperti Bandung, akan berbeda dengan wilayah yang perdagangannya relatif

belum maju seperti Bali. Dan perbedaan tuntutan konsumen juga mempengaruhi

prioritas pelaksanaan pelayanan metrologi legal terhadap UTTP timbangan meja

dan pegas.

Meskipun tampak bahwa prioritas tidak mempengaruhi jangkauan pelayanan,

namun tampak prioritas UPTD dalam pelayanan metrologi legal terhadap timbangan

relatif tinggi di daerah yang pasar tradisionalnya masih mendominasi sebagai tempat

belanja barang kebutuhan pokok masyarakatnya. Jika diperhatikan, tampak bahwa

jumlah UTTP di suatu wilayah lebih tepat sebagai prediktor dari tingkat prioritas ini.

Tampak bahwa semakin banyak UTTP yang beredar di suatu wilayah, maka

semakin kecil prioritas UPTD untuk melayani UTTP timbangan karena menghasilkan

nilai transaksi yang relatif kecil.

6.2. Pengelompokan Masalah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pelaksanaan diskusi kelompok terbatas mengidentifikasikan beberapa

masalah yang menjadi kendala bagi pemenuhan pelayanan Metrologi Legal di

daerah.

Masalah pokok yang paling sering disebutkan adalah masalah anggaran yang

tidak mencukupi (kotak ditengah berwarna merah). Berdasarkan masalah pokok

tersebut, semua masalah yang teridentifikasi kemudian dikelompokkan sebagai

Sebab dan Akibat dari masalah pokok tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka

Page 87: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

77

saat ini dapat diidentifikasikan wilayah permasalahan yang perlu mendapatkan

perhatian terutama dalam penyusunan kebijakan.

Tampak bahwa hal-hal mendesak yang harus segera diselesaikan adalah

permasalahan yang ada di bagian Sebab, seperti:

Pembentukan Koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk berbagi

dalam melaksanakan fungsi Metrologi Legal (pelayanan, pengawasan, dan

penyuluhan) sedemikian rupa sehingga jangkauan pelayanan dapat mendekati

100% per tahun.

Pembentukan UPT Pengawasan di Provinsi atau Kabupaten/kota untuk

melaksanakan fungsi pengawasan dan penyidikan dengan lebih baik.

Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara Direktorat Metrologi dengan

pemerintah daerah untuk memenuhi formasi SDM penera, pengawas, dan PPNS

metrologi legal di daerah.

Mendorong dan memastikan Dana Alokasi Khusus Pengembangan Sarana

Perdagangan dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Metrologi Legal di

daerah. Karena pelaksanaan pelayanan metrologi legal masih berada di bawah

pemerintahan Provinsi, maka jika dimungkinkan pada tahun 2014-2015, penggunaan

DAK Pengembangan Sarana Perdagangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah

provinsi melalui pemerintahan Kabupaten/Kota dengan koordinasi yang baik dengan

pemerintah provinsi.

Melakukan seleksi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi perusahaan Reparatur

UTTP secara berkala dan ketat, untuk memastikan reparatur bekerja secara baik dan

profesional.

Memperbaiki metode pelaksanaan tera ulang di tempat, khususnya untuk mencegah

antrian yang terlalu lama dan panjang.

Mempersuasi Kepala Daerah secara berkala untuk memperhatikan/ meletakkan

prioritas yang cukup pada masalah-masalah dan keutamaan Metrologi Legal di

daerah, khususnya bagi perlindungan konsumen.

Page 88: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

78

Gambar 6.2. Pohon Masalah Pelayanan UTTP

Jumlah SDM penera menurun

Jumlah pelayanan tera ulang menurun

Jumlah pengawas tera kurang

Belum seluruh pasar dapat dilayani dalam waktu 1 tahun

Koordinasi Dirmet dengan Pemda dalam penyediaan SDM

UPT tdk dpt menggunakan DAK sarana perdagangan

Jumlah anggaran tidak mencukupi keb.pelayanan

UPT terlambat melaksanakan tera ulang

Partisipasi Pedagang melakukan tera ulang

Transparansi biaya tera (reparasi)

Pengetahuan pedagang

Tidak ada UPT untuk pengawasan UTTP

Koordinasi dalam pelayanan & pengawasan UTTP

Belum ada PPNS utk penyidikan

Standar yang dimiliki sudah lama dan kurang mutakhir

Belum memilikiStandar utk UTTP digital

Kinerja reparatur rendah

Tempat pelaksanaan tera ulang di pasar seadanya

SEBAB

AKIBAT

Kondisi geografis daerah kepulauan

Prioritas Metrologi Legal di daerah

Page 89: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

79

5.3. Analisis Gap Analisis gap dari pelaksanaan Metrologi Legal di pasar tradisional dapat diikuti

dalam tabel 6.7 berikut ini.

Pengamatan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian

menunjukkan bahwa secara umum, masih ada jeda (gap) yang negatif antara

kebutuhan pelayanan tera/tera ulang, dengan kapasitas pelayanan tera/tera ulang.

Gap negatif, atau kekurangan pasokan pelayanan ini, menunjukkan kapasitas untuk

melakukan pelayanan relatif masih lebih kecil dari kebutuhan pelayanan yang

seharusnya dilakukan. Secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang hanya

dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang ada. Dari

sisi perlindungan konsumen, nilai ini tergolong rendah.

Page 90: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

80

Tabel 6.2. Analisis Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dengan Perkembangan Penggunaan Alat UTTP Di Pasar Tradisional

Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan (2 tahun kedepan)

Gap Deskripsi Gap Faktor Penyebab Tindakan Yang Dapat dilakukan

Waktu pelayanan 36 hari per provinsi per tahun

Waktu pelayanan 210 hari per Provinsi per tahun

Ya • Kekurangan anggaran operasi untuk melakukan pelayanan di daerah

• Dianggap bukan urusan prioritas • Karena terbatas waktu

pelaksanaannya maka pada saat pelayanan, terjadi antrian yang panjang

• Pelayanan metrologi legal bukan dipandang sebagai urusan prioritas

• Ukuran prioritas anggaran dihubungkan dengan sumbangan terhadap PAD

• Waktu pelayanan terlalu singkat sehingga pelayanan terburu-buru

• Timbangan terlalu rusak • Pedagang tidak mengetahui cara

memelihara timbangan

• Memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan dan sharing anggaran antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar dapat berbagi anggaran dan sumberdaya bagi pelaksanaan pelayanan Metrologi Legal yang lebih banyak dan merata bagi perlindungan konsumen.

• Mendorong Kabupaten/Kota yang memiliki perdagangan dan jumlah UTTP yang tinggi untuk memanfaatkan dana DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk secara terencana membuat UPTD/Unit pelayanan Metrologi Legal dengan tujuan perlindungan konsumen ( bukan hanya PAD)

• Kementerian Perdagangan dalam jangka pendek memperkenankan UPTD provinsi untuk memanfaatkan dana DAK Bidang Sarana Perdagangan sambil mempersiapkan UPTD atau unit pelayanan Metrologi Legal Kabupaten/Kota

• UPTD Provinsi perlu mempersiapkan strategi untuk membangun kemampuan Kabupaten/Kota yang telah memiliki unit pelayanan Metrologi Legal agar secara bertahap dapat bermitra melaksanakan fungsi pelayanan Metrologi Legal timbangan

Jangkauan pelayanan 24,7% per tahun

Jangkauan pelayanan 100% per tahun

Ya • Jumlah anggaran tidak mencukupi biaya operasi untuk menjangkau pelayanan 100% .

• Permintaan terhadap tera ulang masih rendah karena dianggap bukan urusan prioritas

• Jumlah SDM penera dan administrasi pendukung baru 50% dari kebutuhan yang ada.

• Jumlah anggaran operasi kurang • UPTD Provinsi sebagai

pelaksana pelayanan metrologi legal tidak dapat mengakses dana DAK Bidang Sarana Perdagangan, karena dana diperuntukkan bagi kabupaten/kota

• Tidak ada koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Metrologi Legal antara provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja UPTD

Page 91: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

81

Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan (2 tahun kedepan)

Gap Deskripsi Gap Faktor Penyebab Tindakan Yang Dapat dilakukan

di daerahnya • Mendorong kerjasama antara UPTD

Provinsi, dinas perdagangan Kabupaten/Kota, dan pengelola pasar untuk merevitalisasi cara pelaksanaan pelayanan Metrologi Legal agar jumlah akses dan jangkauan pelayanan menjadi lebih banyak dan luas

• Mendorong daerah untuk secara berkala menyusun basis data, dan melakukan pemetaan serta inventarisasi data Wajib Tera dan UTTP di wilayah kerjanya masing-masing untuk membantu proses perencanaan dan perhitungan potensi

Jangkauan pengawasan 5% per tahun

Jangkauan pengawasan 45% per tahun

Ya • Belum semua daerah memiliki tenaga pengawas.

• Tenaga pengawas masih diambil dari tenaga penera.

• Pengawasan lebih kepada pengawasan barang beredar (gabungan), bukan untuk Metrologi Legal.

• Tidak ada kelembagaan untuk mewadahi tupoksi pengawasan dan penegakan hukum

• Fungsi Metrologi Legal yang dilaksanakan baru fungsi pelayanan

• Tidak semua kepala daerah memahami bahwa Metrologi Legal memiliki fungsi pengawasan/ penegakan hukum, dan penyuluhan

• Tidak ada permintaan SDM Pengawas dan PPNS Metrologi Legal dari daerah kepada Direktorat Metrologi Legal

• Secara berkelanjutan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain di daerah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya masalah perlindungan konsumen, terutama melalui Metrologi Legal, dan mempersuasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meletakkan prioritas yang cukup terhadap Metrologi Legal.

• Memfasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah bagi pengawasan dan penyuluhan Metrologi Legal pada tingkat provinsi, di provinsi yang dinilai sudah membutuhkan

Jangkauan penegakan hukum 0%

Jangkauan penegakan hukum 10%

Ya • Belum semua daerah memiliki PPNS metrologi legal

• Kasus timbangan biasanya dimaafkan oleh konsumen/ hilang begitu saja

• Penyidikan hanya dilakukan pada kasus dengan nilai resiko transaksi

Page 92: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

82

Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan (2 tahun kedepan)

Gap Deskripsi Gap Faktor Penyebab Tindakan Yang Dapat dilakukan

tinggi • Metrologi legal belum dipandang sebagai masalah perlindungan konsumen

• Meningkatkan kompetensi tenaga Pengawas dan PPNS metrologi legal yang telah ada melalui pelatihan penyegaran dan/atau pelatihan ulang

• Memetakan kebutuhan tenaga Pengawas dan PPNS Metrologi Legal dari masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPTD metrologi legal

• Mengalokasikan pengawas dan PPNS yang sudah dimiliki untuk memenuhi formasi kebutuhan pengawas dan PPNS Mentrologi Legal

Jangkauan penyuluhan 24,7% per tahun

Jangkauan penyuluhan 100% per tahun

Ya • Tidak ada program penyuluhan. • Penyuluhan dilakukan hanya pada

saat pelaksanaan tera ulang di pasar tradisional yang menjadi tempat pelaksanaan tera ulang

Belum memiliki kelembagaan pengawasan Metrologi Legal

Sudah memiliki kelembagaan pengawasan Metrologi Legal pada tingkat provinsi

Ya • Idealnya pelaksana pengawasan terpisah dari pelaksana pelayanan.

• Pengawasan dan penegakan hukum memerlukan spesidikasi SDM yang berbeda dari pelayanan

Prioritas tera ulang masih rendah

Urusan tera ulang memiliki prioritas yang cukup

Ya • Pedagang tidak menganggap tera ulang sebagai urusan penting

• Pemerintah daerah menempatkan urusan tera/ tera ulang bukan sebagai urusan perlindungan konsumen

• Tidak ada pengawasan dan penegakan hukum membuat tera ulang dan tanda tera sah bukan urusan penting

• Pemerintah daerah menempatkan urusan tera/ tera ulang bukan sebagai urusan perlindungan konsumen, tetapi hanya sebagai penghasil PAD

• Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan pengelola pasar untuk secara bertahap dan konsisten melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Metrologi Legal timbangan di pasar tradisional

Kondisi sarana prasarana kurang (D)

Kondisi sarana prasarana cukup (C)

Ya • Kendaraan operasional sering rusak sehingga menghambat pelayanan

• Kondisi geografis kepulauan mempersulit pelayanan tera ulang

• Anggaran • Melalui Direktorat Metrologi memetakan kebutuhan sarana prasarana bagi pelayanan Metrologi Legal bagi timbangan, dengan pendekatan klaster

• Kementerian Perdagangan dalam jangka pendek memperkenankan UPTD Provinsi untuk memanfaatkan dana DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk melakukan penambahan dan perbaikan sarana bagi

Page 93: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

83

Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan (2 tahun kedepan)

Gap Deskripsi Gap Faktor Penyebab Tindakan Yang Dapat dilakukan

pelayanan metrologi legal

Komplain hasil tera ulang (timbangan rusak sesudah tera)

Tida ada komplain

Ya • Banyak komplain dari pedagang bahwa timbangan menjadi rusak sesudah kegiatan tera ulang

• Waktu pelayanan terlalu singkat sehingga pelayanan terburu-buru

• Reparatur tidak handal/ kompeten

• Mendorong kerjasama antara UPTD provinsi, dinas perdagangan kabupaten/kota, dan pengelola pasar untuk memperbanyak jumlah akses dan jangkauan pelayanan Metrologi Legal bagi pedagang

• Membentuk standar operasi dan prosedur pelayanan tera ulang yang lebih baik dan teratur

• Direktorat Metrologi atau UPTD Provinsi yang maju dapat melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga reparatur di daerah agar kompeten sehingga dapat beroperasi dengan baik dan profesional

• Melakukan sertifikasi perusahaan reparasi timbangan untuk memastikan perusahaan layak dijadikan rekanan

Biaya tera dan reparatsi dianggap tidak transparan

Transparansi biaya tera

Ya • Pedagang merasa tidak tahu dasar pengenaan tarif tera atau reparasi yang harus mereka bayarkan

• Biaya reparasi tidak dirinci menurut kegiatan

• Membentuk standar perhitungan dan bentuk slip penagihan biaya reparasi timbangan yang transparan menjelaskan biaya yang dibebankan kepada pedagang

Page 94: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

84

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan a. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah

Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan

jumlah dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana

tera/tera ulang. Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan

kegiatan tersebut, karena semata-mata hanya sebagai sumber PAD melalui

retribusi bukan tugas yang sifatnya mandatory dalam rangka perlindungan

konsumen.

b. Selain pelayanan tera/tera ulang UTTP, kegiatan pengawasan dan

penyuluhan relatif tidak dilaksanakan karena belum semua kabupaten/kota

yang sudah memiliki unit/seksi pelayanan dan pengawasan memperoleh

alokasi SDM yang sesuai dengan persyaratan (requirement) dan kompetensi

di bidang pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang UTTP.

c. UPTD pelaksana dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera/tera

ulang UTTP di daerah tidak memiliki data UTTP yang lengkap dan valid.

d. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di daerah, secara umum kapasitas

pelayanan tera/tera ulang hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari

estimasi populasi timbangan yang ada di pasar tradisional. Hal ini

disebabkan antara lain:

1) Jumlah hari pelayanan dalam 5 tahun terakhir rata-rata turun hampir

sebesar 82%/tahun. Saat ini pelayanan Metrologi Legal di kabupaten

hanya dapat dilayani 1 kali setiap 3 tahun per pasar, seharusnya wajib

tera ulang dilakukan setiap tahun. Kondisi ini disebabkan keterbatasan

anggaran;

2) Jumlah petugas penera turun sebesar 5% dalam 2 tahun terakhir;

3) kondisi sarana pelayanan tidak memadai dan relatif sudah tua seperti

peralatan standar, gedung laboratorium, alat transportasi,dll.

e. Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan.

Page 95: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

85

Tindakan pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak

kepolisian.

5.2. Rekomendasi a. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa

pelayanan tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya

perlindungan konsumen.

b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan

Kabupaten/Kota dalam kegiatan pelayanan tera/tera ulang timbangan dan

mendorong terbentuknya UPT dan UPTD-UPTD termasuk unit pengawasan

dan penyuluhan. Selanjutnya, UPT/UPTD perlu kerjasama dengan

pengelola pasar dalam upaya meningkatkan akses pelayanan tera/tera

ulang, memperbanyak pos-pos pelayanan dan update data UPTD.

c. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang

UTTP agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di

pasar tradisional melalui:

1) Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang

timbangan di pasar tradisional sehingga jangkauan pelayanan dapat

lebih banyak dan dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain

timbangan rusak sesudah di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan

diketahui kebutuhan jumlah hari pelayanan tera ulang di setiap pasar.

2) Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-

masing Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

3) Menambah dan memperbaiki kondisi sarana/prasarana pelayanan relatif

sudah tua.

d. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran

yang merugikan konsumen.

e. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung

kepada pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan,

pos ukur ulang, bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur

dan konsumen cerdas termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.

Page 96: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

86

DAFTAR PUSTAKA

Citra Indonesia.com. (2012, Mei 4). Dirjen SPK: UTTP Wajib Tera Ulang. Citra Indonesia.com. Diunduh dari :http://citraindonesia.com/43313/

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, 2013. Statistik Metrologi. Bandung

International Organization For Standardization. (2004). International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM). Geneva: Switzerland

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sarana Perdagangan

_________. (2011). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Jakarta

_________. (2011). Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP

_________. (2010). Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

_________. (2010). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M.DAG/PER/12/2010 tentang pengelolaan sumber daya kemetrologian jenis SDM kemetrologian

_________. (2009). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal. Jakarta

Legal Metrology and International Trade, Buletin No. 74, June, 2004, International Trade Centre, UNCTAD/WTO, Geneva, Switzerland

Nurmalasari, Devi. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Dan Preferensi Masyarakat Dalam Berbelanja di Pasar Tradisional.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Manajemen.Institut Pertanian Bogor. Bogor

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP, Departemen Perdagangan, dan Arah Cipta Guna.(2007). Kajian Sistem Metrologi Legal.Jakarta

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Page 97: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

87

_________. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

_________. (2004). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya

_________. (1985). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

_________. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Soliha, Euis. (2008). Analisis Industri Ritel Di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).No. 2.Vol. 15.Hal 128.

Sucofindo.(2011). Kegiatan Evaluasi dan Efektifitas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Rangka Pencegahan Praktek-Praktek Penyimpangan Perdagangan yang Merugikan Masyarakat. Jakarta

http://ditjenspk.kemendag.go.id/index.php/public/home/info-linkmetrologi.

Page 98: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

1

MEMO KEBIJAKAN UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI PASAR TRADISIONAL

Isu Kebijakan

1. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011).

2. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

3. Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional terdapat 21.814 UTTP, ditemukan UTTP yang tidak bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%). Sebagai alat untuk mengukur volume yang diperdagangkan, maka akurasi dan reliabilitas alat-alat UTTP diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.

Evaluasi Pelayanan Ter/Tera Ulang UTTP

4. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera/tera ulang. Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut, karena semata-mata hanya sebagai sumber PAD melalui retribusi bukan tugas yang sifatnya mandatory dalam rangka perlindungan konsumen.

5. Selain pelayanan tera/tera ulang UTTP, kegiatan pengawasan dan penyuluhan relatif tidak dilaksanakan karena belum semua kabupaten/kota yang sudah memiliki unit/seksi pelayanan dan pengawasan memperoleh alokasi SDM yang sesuai dengan persyaratan (requirement) dan kompetensi di bidang pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang UTTP.

6. UPTD pelaksana dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah tidak memiliki data UTTP yang lengkap dan valid.

Page 99: ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT... · metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai

2

7. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di daerah, secara umum kapasitas pelayanan tera/tera ulang hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang ada di pasar tradisional. Hal ini disebabkan antara lain: a. Jumlah hari pelayanan dalam 5 tahun terakhir rata-rata turun hampir sebesar

82%/tahun. Saat ini pelayanan metrologi legal di kabupaten hanya dapat dilayani 1 kali setiap 3 tahun per pasar, seharusnya wajib tera ulang dilakukan setiap tahun. Kondisi ini disebabkan keterbatasan anggaran;

b. Jumlah petugas penera turun sebesar 5% dalam 2 tahun terakhir;

c. kondisi sarana pelayanan tidak memadai dan relatif sudah tua seperti peralatan standar, gedung laboratorium, alat transportasi,dll.

8. Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Tindakan pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Rekomendasi

9. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota bahwa pelayanan tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen.

10. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pelayanan tera/tera ulang timbangan dan mendorong terbentuknya UPT dan UPTD-UPTD termasuk unit pengawasan dan penyuluhan. Selanjutnya, UPT/UPTD perlu kerjasama dengan pengelola pasar dalam upaya meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang, memperbanyak pos-pos pelayanan dan update data UTTP

11. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di pasar tradisional melalui:

a. Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang timbangan di

pasar tradisional sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain timbangan rusak sesudah di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan diketahui kebutuhan jumlah hari pelayanan tera ulang di setiap pasar.

b. Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota ;

c. Menambah dan memperbaiki kondisi sarana pelayanan relatif sudah tua.

12. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.

13. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung kepada pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan, pos ukur ulang, bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur dan konsumen cerdas termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.