ANALISIS YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG

ANALISIS YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG

MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)

DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD MUZAKKI

21601021041

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020




DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Oleh:

AHMAD MUZAKKI

21601021041

FAKULTAS HUKUM


MALANG

2019




DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

Ahmad Muzakki1

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email: [email protected]

ABSTRACT

Children are the most important part of society and a country. Therefore it is important for

all elements in society to make efforts to provide protection for children. This does not

necessarily make children a legal subject that is immune to criminal sanctions. Events about

the murder committed by a child to someone suspected of being a polemic can be forgiven by

the regulations, including Article 49 paragraph (2) concerning defense due to force.

From this background there are issues to be examined in the decision No. 1 / Pid. Sus-

Anak / 2020 / PN.KPn is a case of position on the event, the judge's consideration in making

the decision, and analysis of the decision.

The author in this study uses normative juridical using a conceptual approach to

legislation, as well as approaches to cases, gathering primary legal material from existing

literature and regulations, as well as secondary and tertiary legal materials from both

journals and previous research, then the legal material is reviewed and analyzed to answer

the legal issues being investigated.

The results of this study indicate that the application of Article 49 paragraph (2) made

into consideration by judges cannot be proven because a crime committed by a child is not an

act that can be forgiven in accordance with article 49 paragraph (2) with reference to the

conditions that have been written down.

Keywords: Child, Noodweer excees, evidance

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang




DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

Ahmad Muzakki

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email: [email protected]

ABSTRAK

Anak ialah bagian terpenting dalam masyarakat serta suatu Negara. Oleh sebab itu

penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan

perlindungan terhadap anak. Hal tersebut tidak lantas menjadikan anak sebagai subjek hukum

yang kebal akan sanksi pidana. Peristiwa tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak

kepada seseorang yang diduga begal menjadi polemik hal yang dapat dimaafkan oleh

peraturan termasuk pada Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan karena daya paksa.

Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang hendak diteliti pada putusan

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn adalah kasus posisi pada peristiwa tersebut, bahan

pertimbangan hakim dalam memutuskan, serta analisa pada putusan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan

pendekatan konseptual perundang-undangan, serta pendekatan pada kasus, pengumpulan

bahan hukum primer dari literatur dan peraturan yang ada, serta bahan hukum sekunder dan

tersier baik dari jurnal dan penelitian sebelumnya, selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji

dan dianalisa untuk menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) yang dijadikan bahan

pertimbangan oleh hakim tidak dapat dibuktikan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan

oleh anak bukan merupakan tindakan yang dapat dimaafkan sesuai dengan pasal 49 ayat (2)

dengan mengacu pada syarat-syarat yang telah di tuliskan.

Kata Kunci: Anak, Noodweer excees, pembuktian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang dalam menjalankan kekuasaanya harus berdasarkan

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesai 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Sebagai Negara hukum, maka untuk

menjalankan seuatu Negara harus berdasarkan hukum, keadaan ini yang menjadikan posisi

undang-undang mempunyai peranan penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara.

Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar yang termuat dalam Pasal 1

ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam bahasa latin

berbunyi: “Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” yang artinya tiada

kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.1

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau

sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat

dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan.

Pada suatu peraturan atau undang-undang yang tertulis, seperti UU pidana

memerlukan suatu penafsiran, ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas

unsur-unsurnya, akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik yang dapat

menimbulkan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan.2

Dalam penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia

menimbang antara hak terdakwa dan juga hak korban, justru ketika dalam suatu penafsiran

yang buruk akan menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Oleh karna itu para

penegak hukum haruslah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan suatu

1 Wirjono Prodjodikoro. 2014, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. h. 42.

2 P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,

Jakarta: Sinar Grafika. h. 36

peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya yang melalui cara penafsiran yang di

benarkan undang-undang.

Penelitian ini akan berfokus pada alasan pemaaf atas suatu tindakan pidana yang

disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pada dasarnya pernyataan noodweer exces tidak

ada dalam rumusan Pasal 49 KUHP, melainkan perkataan tersebut ada dalam Memorie van

Toelichting mengenai pembentukan Pasal 49 KUHP yaitu:

1. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum.

2. Bahaya yang berdampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri

atau milik orang lain.

3. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk meniadakan bahaya yang nyata

atas serangan, yang tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.3

Dapat diartikan bahwa makna “serangan” adalah perbuatan yang merugikan

kepentingan atas tubuh (nyawa), kehormatan dan atas harta benda atau kekayaan, baik milik

sendiri atau milik orang lain. Hukum atau peraturan dibuat bukan hanya untuk melindungi

masyarakat, tetapi juga untuk menjamin hak dan kewajibanya agar tetap teratur guna

tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa suatu noodweer itu tidak dapat

dihukum, yaitu:

1. Bahwa noodweer sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu

legitime defense.

2. “De wet staat hier eigen richting toe” bahwa dalam suatu noodweer itu undang-

undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.4

Dari beberapa pendapat para ahli hukum dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana

mendapatkan alasan pembenar apabila dapat dibuktikanya pembelaan atas serangan yang

3 Ibid, h. 470

4 P.A.F. Lamintang. Ibid. h. 471

menyebabkan keguncangan jiwa tersebut, namun apakah semua pembelaan dapat dibenarkan

oleh hukum walaupun perbuatan tersebut sudah dijelaskan di dalam Undang-undang adalah

perbuatan yang melawan hukum, seperti yang akan dibahas dalam tulisan ini pada kasus

pelajar membunuh orang yang berusaha mengambil kendaraan milik korban.

Hukum pidana itu berisi sesuatu yang harus dilakukan dan suatu yang dilarang, dan

akan berakibat suatu sanksi berupa hukuman, dapat diartikan bahwa hukum pidana adalah

suatu norma yang membolehkan atau melarang suatu tindakan, serta dalam keadaan seperti

apa hukuman dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.5 Tindak pidana dapat diartikan sebagai

suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur

tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan

pembenar bagi suatu tindakan. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan

hukum6, yakni:

Perdebatan dalam menafsirkan suatu aturan adalah hal yang biasa disebabkan karna

kemajemukan dalam mengartikan norma yuridis, hal ini perlu disadari karna memang realitas

yang ada mengenai keberagaman manusia dan sudut pandangnya. Pada abad ini bahasa

memegang peranan penting dalam suatu peraturan, karena hukum berwujud peraturan

perundang-undangan (jus scriptum). Kelebihan dari hukum tertulis adalah pada kepastian

hukum, karna hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.7 Akan tetapi

bahwa sistem hukum tertulis juga memiliki kekurangan antara lain:

1. Tidak bisa menjangkau seluruh polemik, terlebih polemik yang akan ada

2. Makna kata yang digunakan ganda (ambiguity)

3. Makna kata yang digunakan luas, atau tidak jelas

5 Ibid. h. 20

6 Arfan Kaimuddin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan

Perundnag-Undangan di Indonesia,Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

7 Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, 2019, Paradigma Sosiologi Hukum Progresif, Surabaya:

Nirmana Media Utama. h. 4.

4. Terdapat konflik dalam atau bahkan antar peraturan perundang-undangan yang ada.8

Dalam kasus ini sangat rancu dalam pengartian noodweer, serangan seperti apa yang

dapat di jadikan dasar pembenaran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seranganya,

dan syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaanya, serangan tersebut harus:

1. Bersifat wederrechtelijk atau bersifat melawan hukum

2. Menimbulkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung

3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan, atau harta benda milik sendiri atau orang

lain

Sedangkan pembelaanya harus:

1. Harus bersifat perlu (noodzakelijk).

2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat

dibenarkan.9

Perbuatan pidana ialah hal yang menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu

perbuatan dengan pidana, ada yang berbeda dalam noodweer excess pada Pasal 49 ayat (2),

tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana telah

diancamkan, berbeda dengan azaz pertanggung jawaban dalam hukum pidana bahwa tidak

dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, sedangkan dalam noodweer excess yang dalam

sifatnya tetaplah suatu perbuatan melawan hukum. Salah terka ataupun salah sangka tidak

dibenarkan dalam noodweer excess, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum.10

Suatu tindakan yang diancam pidana harus memenuhi unsur-unsur salah satunya

adalah tindakan tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penerapanya ada alasan

peringan, dan alasan pemaaf yang dilihat dari bagaimana melakukan suatu tindakan, kepada

siapa tindakan itu dilakukan, dan pada keadaan seperti apa tindakan tersbut dilakukan yang

bisa dijadikan alasan peringan dan alasan pemaaf, alasan tersebut tidak menghilangkan sifat

8 ibid. h. 5

9 P.A.F. Lamintang. Op.cit, h. 472

10

Ibid, h 473

tindakan tersebut sebagai tindak pidana, namun sebagai alasan dibebaskan dari hukuman atas

suatu tindakanya karena alasan tertentu yang disebutkan diatas.

Hukum pidana material yaitu yang memuat ketentuan, rumusan dari tindak pidana,

peraturan mengenai syarat yang menentukan seseorang menjadi dapat dihukum. Sedangkan

hukum pidana formal atau formil yaitu memuat tentang aturan bagaimana cara Negara

dengan kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman,

yang bisa disebut hukum acara pidana.11

Pada kasus anak yang membunuh seseorang yang berusaha merampas harta

bendanya, pada putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn dijelaskan kronologi dan

kasus posisi yang mana anak sebagai korban sedang berjalan mengendarai motor menuju

rumah bersama teman korban, pada saat ditengah perjalanan diberhentikan oleh dua orang

pemuda, lalu meminta sejumlah uang pada anak, menurut keterangan pada putusan tersebut

korban menjelaskan bahwa sempat ada pengancaman akan di ambilnya motor dan meniduri

teman anak, maka anak berinisiatif untuk mengambil sebuah pisau dari bagasi motor dan

ditusukan pada pemuda yang menjadi korban12

.

Pada kasus ini hakim menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukan anak bukan

suatu noodweer exces, melainkan sebuah pembunuhan biasa, timbul permasalahan lantas

makna dari perkataan pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembelaan yang timbul

akibat dari serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum tidak dapat dijatuhi pidana.

Berkenaan dengan itu pada penelitian ini akan berfokus pada ancaman yang dimasukan

dalam kategori sebagai pembelaan atau noodweer pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, ambang

batas sebuah serangan atau ancaman belum tersampaikan maknanya secara baik, sehingga

menimbulkan kekaburan hukum didalamnya.

B. Rumusan Masalah

11 P.A.F. Lamintang. Op.cit, h. 11

12

Putusan pengadilan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus posisi dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.KPn?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.KPn?

3. Bagaimana analisis putusan hakim nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus posisi pada kasus anak yang membunuh begal pada putusan

no 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

2. Untuk mengetahui bahan pertimbangan hakim pada kasus anak yang membunuh

begal pada putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

3. Untuk mengetahui analisa dari putusan no: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan juga

menjawab persoalan yang ada pada peristiwa hukum tersebut, agar kelak dapat

mengantisipasi permasalahan terulang kembali dan juga menjadi jawaban atas persoalan.

1. Secara teoritis

a. Sebagai pengetahuan apakah dalam setiap peristiwa serupa bisa menggunakan

alasan pemaaf atau noodweer excess sebagai bahan pertimbangan.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi di lingkup Fakultas

Hukum dan juga sebagai bahan bacaan yang menjawab persoalan serupa.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat: sebagai pengetahuan masyarakat untuk mengetahui unsur-

unsur dalam pembelaan guna menjadi upaya prefentif pencegahan agar tidak

terulang kembali.

b. Bagi pemerintah: sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan yang

memperhatikan hak korban dan juga terdakwa.

c. Sebagai bahan refrensi penelitian yang selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya dibutuhkan keorisinalan dan ke estetika yang berbeda

dan juga pengembangan dari karya sebelumnya. Karya akademik terdahulu juga menjadi

bahan untuk karya yang selanjutnya, oleh karna itu bahan dari karya sebelumnya dapat

dijadikan referensi, akan tetapi dapat dibedakan dari makna dan hasil yang memuat

pengembangan dan juga penyempurnaan dari karya sebelumnya, yaitu:

Pertama, pada skripsi berjudul “MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG

HEBAT DALAM PASAL 49 AYAT (2) BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN” yang di susun oleh ARYA BAGUS WARDHANA, mahasiswa

Universitas Brawijaya Malang, dalam penulisanya memiliki kesamaan dalam dasar hukum

yang dibahas pada Pasal 49 KUHP ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa, yang juga

membahas tentanng unsur-unsur apakah yang harus ada agar dapat digunakan sebagai dasar

pembelaan terpaksa, namun ada perbedaan pada penulisan tersbut yakni pada kasus

penganiayaan, dan lebih mengarah pada makna dan syarat-syarat sesuatu dikatakan sebagai

keguncangan jiwa, tentu karya tersebut juga membantu sebagai bahan referensi dalam

penyusunan karya ini.

Kedua, skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARNA DAYA

PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN

HUKUM PIDANA INDONESIA” yang disusun oleh ADITYA ABDI PANGESTU

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisanya

memiliki kesamaan topik yakni pembunuhan dengan daya paksa, akan tetapi karya tersebut

juga membahas tentang komparisi antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam,

dalam karyanya disebutkan dasar-dasar hukum islam sebagai alasan pembenar dari tindak

pidana tersebut, sekaligus hal itu juga menjadi perbedaan dengan karya tulis ini yang secara

eksplisit membahas dari unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP dan fakta hukum pada sebuah

peristiwa hukum.

Ketiga, skrpsi berjudul “PENERAPAN ALASAN PEMBENAR TERHADAP

TERSANGKA PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi

Pada Polres Metro Kota Bekasi )” disuse oleh FITRI ALMUNAWAROH yang menempuh

gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampug, persamaan pada

karya ini adalah pada pembahasan alasan pembenar pada kasus pembunuhan terhadap tindak

pidana pencurian yang mengambil studi kasus di Polda Metro Bekasi, karya tersebut

menjelaskan tentang alasan-alasan alasan pembenar pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 ayat (1)

KUHP, menjadi Pasal yang menjadikan terdakwa di maafkan atas tindakanya perlu prasyarat

agar perbuatanya dapat dijadikan alasan pembenar, poin bahasan yang berbeda dengan karya

ini adalah pada penerapan alasan pembenar pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan

secara menyeluruh, sedangkan pada skripsi ini lebih mengarah pada fakta hukum atas suatu

peristiwa dan juga analisa keputusan yang diambil oleh hakim dalam persidangan peristiwa

hukum siswa yang membunuh pemuda yang dianggap begal di Malang.

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.

No. PROFIL JUDUL

1. ARYA BAGUS WARDHANA

MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN

JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL

SKRIPSI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

49 AYAT (2) BERKAITAN DENGAN

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

ISU HUKUM

1. Apa yang dimaksud kegoncangan jiwa yang hebat dalam

penganiayaan?

2. Unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pembelaan

terpaksa?

HASIL PENELITIAN

1. Dilihat dari Gramatikal Kegoncangan jiwa yang hebat yang

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki tiga suku kata

yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Untuk memaknai lebih

rinci maka akan digunakan penafsiran secara gramatikal. Metode

penafsiran gramatikal yang digunakan dengan cara melihat arti dari

tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar

bahasa indonesia. Makna yang bisa didapat dari ketiga suku kata

yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat” menurut penafsiran

gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan

batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian

menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan

gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang

dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat

terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

2. Umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab

2. Pembelan terpaksa yang melampaui batas; dan

3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad

baik

PERSAMAAN Menganalisis serta mengkaji unsur-unsur dalam suatu

pembelaan terpaksa atau noodweer excess

PERBEDAAN Objek kajian pada peristiwa yang berbeda

KONTRIBUSI Berguna sebagai dasar pertimbangan atau petunjuk

mengenai unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa dan

alasan pembenar pada Pasal 49 ayat (1), (2) KUHP

2. PROFIL JUDUL

ADITYA ABDI PANGESTU

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

KARNA DAYA PAKSA

PEMBELAAN DIRI (STUDI

KOMPARASI HUKUM PIDANA

ISLAM DAN HUKUM PIDANA

INDONESIA

ISU HUKUM

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena

daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana islam dan hukum

pidana Indonesia

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi terhadap

tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri

menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.

HASIL PENELITIAN

1. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan diri,

hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia membolehkannya

dengan catatan bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan

dan tidak ada cara lain selain melakukannya. Selain itu, dalam kedua

hukum tersebut juga diberlakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi

agar pembelaan yang dilakukan termasuk pada alasan penghapus

pidana. Maka dari itu, baik hukum pidana Islam maupun hukum

pidana Indonesia membolehkan atau dapat membebaskan seseorang

yang melakukan tindakan pembunugan karena daya paksa

pembelaan diri apabila terpenuhinya ketentuan yang disebutkan di

atas tadi.

2. Khusus dalam hukum pidana Islam hanya membolehkan tindakan

daya paksa membela diri yang mengakibatkan kematian si

penyerang atau korban lain pada tindakan tersebut disyaratkan harus

ada bukti dan saksi atas tindakannya meskipun pada akhirnya nati

akan tetap terkena hukuman baik itu hanya diyat ataupun ta’zīr.

Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tindakan membela diri

yang mengakibatkan kematian si penyerang atau korban lain dapat

dimasukkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang noodweer exces

sehinggamenurut ketentuan Pasal tersebut, tindakan yang melampaui

batas walaupun tidak dibenarkan akaan tetapi dimaafkan..

PERSAMAAN Menganalisis tentang persamaan unsur dan konsekuensi

dari pembelaan terpaksa

PERBEDAAN Memakai komparisi hukum pidana islam sebagai

pembanding hukum pidana Indonesia.

KONTRIBUSI Berguna sebagai referensi untuk memutuskan unsur apa

saja yang harus dipenuhi sebelum bisa dikatakan sebagai

pembelaan karena daya paksa.

3. PROFIL JUDUL

FITRI ALMUNAWAROH

SKRIPSI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPPUNG

PENERAPAN ALASAN PEMBENAR

TERHADAP TERSANGKA

PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN (Studi Pada

Polres Metro Kota Bekasi )

ISU HUKUM

1. Bagaimanakah penerapan alasan pembenar terhadap tersangka

pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar

terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan?

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Alasan Pembenar terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku

Pencurian dengan Kekerasan dapat dilihat dari proses penanganan

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota

bekasi telah melakukan berbagai macam tahapan untuk menerapkan

alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian

dengan kekerasan. Terpenuhinya unsur-unsur alasan penghapusan

pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48. Adanya pembelaan terpksa dan

pembelaan darurat dari tersangka menyebabkan tidak dipidananya

tersangka

2. Sejauh ini tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan penerapan alasan

pembenarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) pada Buku ke-Satu BAB III mengenai Hal-hal yang

Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana. Adapun

Pasal yang digunakan yaitu Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Cukupnya sumber daya

manusia di Kepolisian Metro Kota Bekasi.Penegakan hukum oleh

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,

terasa, terlihat dan diaktualisasikan.Maka diketahui bahwa faktor

yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar oleh kepolisian

adalah secara kuantitas penyidik Polres Metro Kota Bekasi yang

menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka

pembunuh

PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis alasan pembenar pada tindak

pidana pembunuhan.

PERBEDAAN Objek kajiannya pada penerapan yang dilakukan di polres

metro bekasi.

KONTRIBUSI Memberikan informasi dan data pada alasan pembenar

pembelaan karna daya paksa di wilayah hukum lain.

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada dan telah

dijelaskan diatas, yakni:

Tabel 2. Masalah yang diteliti penulis

PROFIL JUDUL

AHMAD MUZAKKI

SKRIPSI


ANALISIS YURIDIS KASUS TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA

PEMBELAAN TERPAKSA YANG

MELAMPAUI BATAS (NOODWEER

EXCES) DALAM PUTUSAN NOMOR:

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

ISU HUKUM

1. Bagaimana kronologi kasus posisi dalam putusan nomor:

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn?

2. Untuk mengetahui konsep unsur-unsur Pasal 49 KUHP dan yang

menjadi bahan pertimbangan hakim pada kasus anak yang

membunuh begal pada putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn?

3. Bagaimana analisis putusan hakim nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.KPn?

NILAI KEBARUAN

1. Menemukan bahan pertimbangan baru guna dapat atau tidaknya

dikatakan sebagai pembelaan karena daya paksa atau noodweer

excess pada fakta hukum yang berbeda

2. Analisis unsur pembelaan karena daya paksa atau noodweer excess

dalam peristiwa hukum siswa yang membunuh seorang yang diduga

begal dimalang.

3. Memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya suatu tindakan di

katakan sebagai pembelaan karna daya paksa ditinjau dari peristiwa

yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah penelitian dibutuhkan langkah-langkah dari penulisan skripsi

ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normative,

pengkajian terhadap peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis

normatif13

, yang mana dalam menyusun sebuah skripsi menganalisa dan mengkaji

peristiwa hukum yang berlangsung pada tanggal 08 semptember 2019 tentang siswa

yang membunuh pemuda di Malang, yang mana dalam peristiwa tersebut pelaku yang

masih berusia dibawah umur atau belum cakap hukum melakukan pembelaan untuk

melindungi harta bendanya yang akan diambil oleh orang lain dengan cara

menusukan sebilah pisau ke dada korban, peristiwa yang dianggap sebagai

pembunuhan tersebut dibenturkan dengan peraturan yang berlaku yakni termuat pada

Pasal 49 KUHP tentang perbuatan pembelaan terpaksa. Dalam Pasal 49 KUHP

disebutkan bahwa perbuatan pembelaan terpaksa yang mengancam nyawa, harta

benda dan kehormatan milik sendiri atau orang lain dapat dijadikan alasan pemaaf

untuk menghilangkan dari tuntutan hukum yang ditujukan.

2. Pendekatan Masalah

Karakteristik dalam sebuah penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan

pengkajian hukum yakni pada bahan hukum, bahan hukum menjadi sumber data

dikarenakan dalam penelitian hukum normatif hal yang dikaji adalah aturan-aturan

13 Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. h. 97

yang bersifat normatif, bukan fakta sosial. Pendekatan yuridis normatif dengan bahan

hukum yang ada juga dengan metode intepretasi secara gramatikal.14

Dalam penelitian normatif dapat pula melakukan pendekatan pada peristiwa-

peristiwa atau kasus hukum yang terdahulu, dan juga dengan metode membandingkan

dengan peristiwa ynag sudah ada sebelumnya. Maka penelitian hukum normatif

memegang peran penting dalam menjelaskan hukum positif, yang dapat menjawab

secara aktual peristiwa hukum dilihat dari sistematika dan penjelasan hukum positif.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif mengunakan sumber bahan sekunder yang

didapatkan dari data-data kepustakaan yang bisa berupa literature, dokumen, berkas

hukum, jurnal dan buku-buku yang mengkaji permasalahan yang relevan dengan yang

akan di bahas dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum perimer, yaitu

bahan hukum yang berupa aturan-aturan yang bersifat normatif berupa:

1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): pada Pasal 48 tentang

overmacht, Pasal 49 tentang perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 351

tentang penganiayaan.

2.) UU Sistem Peradilan Pidana Anak no 11 tahun 2011

3.) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

4.) UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

5.) Pasal 184 ayat (1) KUHAP

6.) International Convenant on Civil and Political Right Pasal 15.

7.) Undang-Undang No 12 Tahun 2005.

8.) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

9.) Putusan NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

14 Bahder Johan Nasution. Ibid. h 86

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan yang dipublikasikan meliputi

buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum atau yang memberikan penjelasan pada

bahan hukum primer.

1.) Buku teks: buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini

agar dapat menunjang dalam pencarian jawaban atas masalah yang dibahas

pada skripsi ini.

2.) Jurnal: keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkanya suatu data menjadi

keharusan dalam penulisan sebuah penelitian, maka dibutuhkan jurnal yang

dapat menunjang skripsi ini.

3.) Internet: untuk menunjang informasi yang diperlukan aksi yang telah terjadi

seperti yang telah dijabarkan diatas, penulis juga membutuhkan informasi

yang terdapat dalam jejaring internet dalam proses penulisan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam peneltian hukum normatif

menggunakan pengumpulan data dari studi dokumen (documentary research) dan juga data

pustaka (library research). Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan

hukum, dan tulisan yang erat kaitanya denga permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah teknik analisa isi (content analisyst)

yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data

asli dengan melihat konteksnya. Analisa ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk

pemrosesan bahan hukum (data ilmiah). Dalam penelitian ini ada bertujuan untuk

mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengindentfikasi, dan

menkompilasi bahan-bahan yang terkait dengan perbandingan pembagian warisan menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mencoba mengurutkan dan mengkolerasikan

dengan alur pemikiran sehingan mendapatkan benang merah pada pembahasan dan

menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini, ada empat bab yang akan

menjabarkan topik bahasan untuk diangkat sebagai permasalahan dengan kesinambungan

ataupun sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab

tersebut ialah satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini disusun bertujuan untuk

mempermudah bagi pembaca dalam memahami substansi atau isi proposal karena

penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya

dengan sistematika penulisan antara lain:

BAB I Pendahuluan terdiri atas beberapa bagian, antara lain: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini akan membahas tinjauan pustaka tentang tindak pidana, unsur-usur

tindak pidana, pembunuhan, anak dan hak-hak anak, pertanggungjawaban

pidana, pengertian dari pembelaan terpaksa (noodweer) serta pembelaan

terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess), kriteria pembelaan

terpaksa (noodweer excess), unsur-unsur pembelaan terpaksa (noodweer

excess), dan macam-macam pembelaan terpaksa (noodweer).

BAB III Pembahasan, yang memuat penjelasan hasil penelitian dengan menganalisa.

Kasus posisi pada putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pada putusan nomor:

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Analisa putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

BAB IV Bab keempat ialah bab penutupan yang akan memuat tentang kesimpulan dan

saran-saran dari pembahasan skripsi ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang berkaitan dengan tinjauan pustaka alasan penghapus pidana

karena pembelaan terpaksa (noodweer) dan alasan pemaaf karena melakukan pembelaan

yang melampaui batas (noodweerexces) dalam pidana pada Pasal 49 KUHP, dengan

adanya Pasal ini sebuah tindakan pidana dapat di hapus pidanaya bahkan dimaafkan

tindakanya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kasus posisi yang ada pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan merupakan anak yang pada saat

melakukan tindak pidana belum genap berusia 18 tahun, dan melakukan

tindak pidana karena merasa emosi dan tidak ada jalan lain selain membunuh

korban

2. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Semptember 2019 di ladang tebu Desa

Sarangan, Kepanjen Kabupaten Malang, atau yang masih berada pada wilayah

hukum Pengadilan Negeri Kepanjen terjadi sebuah pembunuhan yang

dilakukan oleh ZA kepada korban Misnan, oleh hakim ZA dijatuhi hukuman

pidana pembinaan di LKSA Darul Aitam karena terbukti dan secara sah

melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang

mengakibatkan kematian pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.

Dasar pertimbangan Pasal 49 ayat (2) tidak disetujui oleh hakim.

3. Berdasarkan penjelasan dari berbagai pendapat yang dijadikan dasar dalam

penelitian ini, tidak terdapat bukti bahwa pelaku pembunuhan dapat

dibenarkan tindakanya, mengingat bahwa posisi ZA sebagai korban, apa yang

dilakukan oleh ZA tidak dapat memenuhi seluruh syarat sebelum dapat disebut

sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

B. Saran

Penulis mencoba memberikan saran kepada pemerintah yang pada dasarnya sebagai

penegak hukum dan pembuat undang-undang agar selalu memperhatikan penafsiran aturan

dengan fakta hukum dilapangan, menjadi sebuah pengahargaan apabila aturan yang ada

ditafsirkan secara baik, benar dan tepat. Hal ini juga menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak

yang bersangkutan, dan juga agar hak atas kepastian hukum terjamin. Dalam penelitian ini

penulis juga mencoba memberikan saran kepada seluruh praktisi hukum untuk lebih aktif

dalam menjawab polemic yang sedang terjadi dan dapat menjawab kekaburan yang ada.

Kepada masyarakat penulis mencoba memberikan penjelasan hukum yang aktual agar

kesadaran akan hukum pada masyarakat juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Susani Tri Wahyuningsih, 2019, Paradigma Baru Sosiologi

Hukum Progresif, Surabaya, Nirmana Media Utama.

Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta, Rajawali

Pers.

_____, (2) 2005, Hukum pidana, Jakarta, Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar

Maju.

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum

Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,

R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia.

Subrata, Kubang. 2014. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Surabaya: Permata

Press.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persfektif Pembaharuan, UMM

Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung,

Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU Sistem Peradilan Pidana Anak no 11 tahun 2011

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 184 ayat (1) KUHAP

International Convenant on Civil and Political Right Pasal 15.

Putusan

Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak

dalam Peraturan Perundnag-Undangan di Indonesia,Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

Documents

ANALISIS YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG