Sri SuhartatiAstoto. Anatomi Kejahatan Korporasi diIndonesia...

Anatomi Kejahatan Korporasi di IndonesiaRelevansi Studi Kejahatan Korporasi

Sri Suhartati Astoto

Abstract

The corporation growth as one ofmufti national company networks can notbe avoided.Such as fialds ofbanks, export-import company, insurance, sailing and ect The refletionoftehnology development in differnt fieids, suchs as communication technology,informatics, create condusive condition for the development ofcorporation. According tothe criminal law and criminology the portion ofecconomic law cares iscomplicated as thedeviation in economic iaw as particular criminal action. The action in production andsen/ices, in intensive viewpoint can interfere with in governmentprogram in econorhy butin extensive view point itcan interfere with national economic system aspn'votal point of"pasalSUUD 1945". When the criminal action in economic lawis performedby Corporation,it's impact is complicated, as it's position can be responsible to the criminal law (thesuggestion for National Seminar on Criminal Corporation).

Pendahuluan

Perusahaan besar merupakan syaratutama bagi masyarakat Industri modem, lepasdari bentuk organisasi sosial atau kepercayaanatau paham poiitik yang dianut dinegara-negara tertentu. Dewasa inl problem utamatiap masyarakat modem bukanlah: "Apakah iamenginginkan perusahaan besar, melainkanapayang kita inginkan darinya, sertaorganisasimacam apa, dalam kaitan denganmasyarakat.

yang harus dllayaninya bag! upayamewujudkan cita-clta masyarakat sejahtera".'

Pada abad ke 20, para pakar ekonomisudah "menyaksikkan" adanya pertumbuhancepat badan-badan hukum multinasional.Perusahaan raksasa inl memprodukslsebaglan besarproduk barang dagangan danmemperkerjakan puluhan juta pekerja,mempengaruhi pilihan konsumen dan

^PeterF. Druker. 1972. Conceptof the Corporation. New York: Mentor Him 18.

171

mendomlnasi sektor penting ekonomi duniamelalui operasi mereka secara global.

Sumber permodalan yang luar blasabesarnya, dengan berbagai varlasi jenisperusahaan-perusahaan penting tersebut,memungkinkan mereka menggunakanmaupun merubah teknologi secara besar-besaran. Dengan cara seperti itu, mereka telahmemberikan konstrlbusi luar biasa kepadaperkembangan pemiagaan industri di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sertameluas hingga kepada riegara-negaraberkembang. Di Indonesia yang menujuIndustrialisasi dan sedang tahap memasukipelita V, tentunya berada dalam tarikankemajuan dunia usaha yang diikuti olehperanan korporasi yang sangat besar. Secarasimultan dengan meningkatkannya kekuatanproduksi besar perusahaan-perusahaantersebut telah timbul puia potensi yang samabesar yang membahayakan masyarakat yangcenderung menjadi kenyataan.

Suatu gambaran yang ditemukan dalamsuatu penelitian sekitar korporasi besar diAmerika Serikat menunjukkan adanyapelanggaran hukum secara besar-besaranyang mengakibatkan kerugiaan ekonomi yangcukup parah bagi konsumen dan terhadapnegara, disamping cideratubuhdan kematianberibu-ibu warga dan para pekerja sebagaiakibat penggunaan obat-obat yang tidak aman,produk-produk lain-yang dapat berakibatmerugikan pemakai, kondisi kerja tanpaperlindungan, pencemaran lingkungan,penyelewengan pajak, dan Iain-lain.

Banyaknya perbuatan-perbuatan illegalyang berakibat bumk yang sengaja dilakukanperusahaan terhadap konsumennya, parapekerjanya, persaingan merek dan bahkanterkadang mitra niaga bangsa-bangsa asingyang melibatkan ribuan dollar dan apabiladijumlahkan secara kolektif bermilyar-doiiarpertahun.^

Konstatasi dan kekuatiran akan keadaan

seperti digambarkan dan tercermin padauraian mengenai latar belakang pemikiranuntuk pehyelenggaraan Seminar NasionalKejahatan Korporasi sebagai berikut;

a. Pertumbuhan korporasi sebagai salahsatu jaringan perusahaan multinasionaltidak dapat dihindarkan, antara lain dibidang perbankan, perusahaan impor-ekspor, asuransi, pelayaran dansebagainya. Refleksi kemajuan teknologidiberbagai bidang misalny'a teknologikomunikasi, informatika, menciptakansuasana konduktif untuk perkembangankorporasi.

b. Dari sisi hukum pidana dan kriminologiporsj perhatian terhadap hukum ekonomisemakin besar, sebab penyimpangandalam hukum ekonomi yang merupakantindak pidana dilihat sebagaisesuatu yang.istimewa. Tindak tersebut baik dalam

produksi maupun jasa, dianggap dalamarti sempitdapat menggangu dalam program pemerintah dalam bidang ekonomidan dalam arti luas dapat mengganggusistem ekoriomi nasional yangbersendikanPasal 33 UUD1945. Apabila

, ^Marshall B. Ciinard andYeangerPererC. 1980. Coqioration Crime theFreePress.A. Division ofMacMllian Publishing Co. Inc. Him. IX.

172 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000: 171 -184

Sri SuhartatiAstoto. Anatomi Kejahatan Korporasi dUndonesia...

tindak pidana dalam hukum ekonomitersebul dilakukan oleh korporasidampaknya akan semakin besar,mengingat posisinya mampu untukdipertanggung jawabkan dalam hukumpidana (usulan kegiatan untuk SeminarNasional Kejahatan Korporasi UNDIP,1989).

Clinard mengingatkan: 'Interstingly,homer, corporate an business crimes senerallyhavenotstimulated a sustainedinterst on thepart ofacademic criminologists mot ofwhomhave continued to concentrate onstrestcrimes,not orimes in the suites".^ Kecuali Sutherlanddengan penelitian dan karyanya White CollarCrime, yang sudah empatpuluh silam ikutsertamenggugah pertiatian para ahli untuk menelitilebih lanjut white collar crime dan corporatecrime. Seminar Nasionai Kejahatan Korporasiyang diprakarsai UNDIP bekeija sama denganpartisipan yang terdiri dari para pakar dalamdan luar negeri kalangan Perguruan TInggiserta instansi penegak hukum, merupakan"jawaban" alas tanda-tanda zaman yangdihadapi dimasamendatang. Reievansi seminar dan studi kejahatan korporasi dan jeniskejahatan lain yang serius sejalan denganharapan dan kontribusi DR.GAA.J Van denHeuvel."/ hope, coferences like this convincesthe autorities to reshift theirbudgetting towardsmore university research in criminilogy andcriminal policy, but they lack basicmaterialsdecribing the strong an the weak sides of theactual criminal justice system. I hope thissituations will be better in the near future'.*

Perkembangan Perhatian Masyarakatterhadap Kejahatan Korporasi

Beberapa tahun terakhir ini istilahkejahatan korporasi {corporate crime) mulaidiketahul dan dirasakan serta menarikperhatian masyarakat, lembaga-lembagaPemerintahan dan pakar yang merasa prihatinterutama mengenai relatif kecilnya riset ataskejahatan badan hukum sejak Sutherland ditahun 1949.

Suatu penelitian sejarah tentangkepiihatinan masyarakat terhadap kejahatanmenunjukan bahwa keprihatinan tersebuttelah mengkonsentrasikan beberapa periodspada kejahatan jalanan, kejahatan yangdiorganisir, obatterlarang, dan pemerkosaan.Keprihatinan sosial ini tentu mempengaruhibadan legislatif dan badan-badan penegakhukum serta berpengaruh terhadapkencenderungan penelitian dalam bidanghukum, sosiologi dan kriminologi. Paparansebuah hasil penelitian di Amerika Serikatmengenai text books dan laporan penelitianmemberikan gambaran sederhana sebagaiberikut:

Dari 28 text book yang membahasmasalah sosial dalam kaitannya dengankriminalilas yang diterbitkan antara 1964 -1978 jumlah keseluruhan hanya sebanyakkurang lebih dari 10haiaman yang membahaspentingnya perhatian dan kewaspadaanmasyarakat terhadap badan-badan hukumbesar dan hanya 11 haiaman dari tiap bukuyang menguraikan kejahatan korporasi. Makadapat dikatakan sejak Sutherland

^Ibld. Him X

*Dr. G.A.A.J. Van Den Heuvel. "New Trend In Criminology". Disajikan dalam Penataran Kriminologitentang Perkembangan Kuasa Kejahatan. Semarang: UNDIP. 25-26 Oktober 1988.

173

mempublikasikan White Collar Crime (1949),yang sebenamya harus berjudul "CorporateCrime" sampai dengan tahun 1972pembahasan kejahatan korporasi masihterhitung langka, demikian pengembanganselanjutnya dari penelitian Sutherland sangatterbatas.®

Namun beberapa tahun kemudian terjadipeningkatan perhatian dan keinglnan masyar^atuntuk "mengenal" kejahatan korporasi yangoleh para krimonolog dianggap wajar. Gejalain! telah mengkontrlbusikan pemikiran-pemikiran untuk meningkatnya perhatian danrasa prihatln atas terjadinya kejahatan-kejahatan korporasi. Hal In! tercemin dalamberbagai artikel tentang kejahatan danpelanggaran yang dilakukan oleh korporasiyang menyangkut bidang ekonomi, poiitik,lingkungan hidup dan Iain-Iain.

Gibsons & Clintock mengklasifikasikanadanya tipe kejahatan sebagai berikut:®

1) Profesional thief2) Profesional heavy criminal3) Semi profesional property criminal4) Property offender one time loser5) Automobile joyrider6) Naive cheque forger7) White collar crime8) Profesional fringe violator9) Embezzller

10) Personal offender11) Psychopatic assaulist12) Violent sex offender13) Non-violent sex offenderrape

14) Non-violent sex offender15) Narcotic addict heroin

Konsep white collar crime dikembangkanuntuk menunjukkan sekumpulan tindak pidanayang melibatkan tindakan pidana moneterdanekonomi dalam art! iuas yang pada masa-masa sebelum Shuterland tidak lazim terkaitdengan kriminalitas.

White collar crime di Amerika Serikat dannegara-negara yang telah memakai istiiah inidibedakan dari kejahatan sosio-ekonomi yangiebih rendah derajatnya dari strukturpelanggaran, di mana terhadap jenis kejahatanini hukuman administratif dan perdata Iebihsering digunakan sebagai hukuman dari padapemindahan.

Ketika Shuterland mencetak ungkapanwhite collarcrime ia memberi batasan sebagaitindak pidana yang dilakukan oleh mereka darigolongan keiompok sosio-ekonomimenengah atau atas sehubungan denganjabatan mereka (1949), sedangkan Edelhertz(1970) mendifinasikan white collar crimesebagai tindakan illegal atau serangkaiantindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik dan dengan penyembunyianatau tipu muslihat, untuk memperoleh liangataupun harta benda dan untuk memperolehmanfaatperorangan dalam dunia usaha. Whitecollar crime terdirl atas dua tipe yaituOkupasionai dan badan hukum. KejahatanOkupasional dilakukan sebagian besar olehindividu-indivldu sehubungan dengan okupasimereka.

^Marshall BClinard andYeanger PeterC.Op. Cit. Him. 13.®Roger Hood and Sparks Richard. 1978. KeyIssues m Criminology World University Library. New

York. Him 132.

174 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000: 171 -184

SriSuhartatiAstoto. AnatomiKejahatan Korporasidilndonesia...

Kejahatan jabatan ini meliputipelanggaran hukum oleh para pengusaha,politisi, ketua serikat kerja, pengacara, dokter,ahli farmasi, karyawan yang mengelapkanuang perusahaan dan Iain-Iain. KejahatanKorporasi meliputi tindak-tindak seperti:Penghindaran pajak pendapatan, manipuiasi,dalam penjualan hasil prcduksi, kecurangandaiam reparasi peralatan mobil, dan televisiserta peralatan rumah tangga, penggelapan,cek kosong dan penggelapan dalampenjualan surat-surat berharga. Politisi danpegawai negeri juga meiakukan kejahatanjabatan, termasuk penyaiahgunaan langsungatas dana pemerintah dan berbagai. tindakpenyimpangan yang lain. (Kasus-kasuskorupsi).

Kejahatan korporasi diperlukan dengancara kolektif yang sukar dibandingkan denganperbuatan individu pribadi.'

Apabilasuatu korporasi melanggar hukumdalam tindakannya yang mengatasnamakanbadan hukum itu, merupakan kejahatankorporasi, namun apabila la memperolehkeuntungan pribadi dalam meiakukan kejahatanterhadap korporasi, seperti halnya dalampenggelapan dana-dana badan hukum itumerupakan kejahatan okupasi atau jabatan.Kejahatan akupasi bisa melibatkan lebih darisatu orang pejabat dari suatu badan hukum.

Kejahatan korporasi adalah perbuatanyang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhihukuman oleh negara, berdasarkan HukumTata Usaha Negara, Hukum Perdata danHukum Pidana.

Kejahatan korporasi daiam Undang-undang Pidana Indonesia berarti kejahatanyang dilakukan oleh suatubadan hukum, suatuperseroan, suatu perserikatan orang atauyayasan yang tidak menutup kemungkinanterhadap tindakan tersebut dikenakan sanksimenurut hukum administrasi negara gugatanPerdata.

Kejahatan Korporasidan Aspek-aspek Kondisi Sosial

Indonesia memiliki wawasan untukmewujudkan dan memelihara "ketahanannasional" yakni suatu kondisi yang dinamisyang ditandai oleh ketangguhan kehidupanbangsa sehingga senantiasa m^mpumempertahankan diri dari segala macambahaya yang ditimbulkan balk dari luarmaupun dalam negeri sendiri.

Bahaya bisa berbentuk perusahaankondisi alamiah (geografi, demografi, dankekayaan alam) dan perusahaan kondisi sosial{aspek-aspek kondisi ideologi, politik ekonomi,sosial, budaya dan keamanan masyarakat);yang disebabkan oleh gangguan alam danoleh gangguan manusia sertagangguan alamkarena manusia. Faktor manusia dalammembentuk dan membina kondisi soial

memegang peran penentu. Dalam konteksperkembangan ekonomi dan pembangunanyang pesat, maka telah diperhltungkan salahsatu gangguan yang dapat membahayakankehidupan masyarakat adalah dampaksampingan dari pembangunan'sendiri danantaranya adalah korporasl-korporasi yang

^Susan Shapiro. 1976. ABackground Paperon White CollarCrime. Yale Law School. Hlm.:14.

:175

dalam operasi niaga raksasanya sadar atauyang berdampak luas dan dapat mengancamkeselamatan bangsa. Pengalaman danpelajaran yang ditemukan oleh negara-negarayang telah melakukan penelitian ilmiahmengenai kejahatan korporasi peringatan halini.

Salah satu contoh adalah illustrasi sebagaiberikut: Salah satu dari cara kasus-kasus yangdipublikasikan mengenai pencemaranlingkungan yang secara potensialmempengaruhi kehidupan banyak orang,melibatkan Hooker Chemical, yaituperusahaan Subsider Occidental PetroleumCorporation yang pada tahun 1980 telahmelibahkan 21.000 ton bahan kimia Canal-dekat air terjun Niagara New York, selamatahun 1942 s/d 1953. Karena tak adapemberitahuan dan peringatan dariperusahaan, maka disekitar itu dibanguntempat piemukiman rakyat. Dl tahun 1978penduduk'daerah itu mulai mengeluh karenaadanya bahan kimia yang timbu! dipermukaan.Dalam gugatan sebesar$ 635 milyarterhadapOcodental dan anak pemsahaannya Hooker;Negara bagian New York menuduh bahwabahan kimia limbahan yang dibuang di tempatitu mengandung bahan "yang didugamenyebabkan penyakit kanker, kerusakankelahiran atau bayi cacad. Perubahangenetika dankondisi merugikan yang akut dankronis terhadap tubuh manusia dan yangmerusak atau diduga merusak tanaman dankehidupan hewan.®'

Contoh lain yang cukup mengundangperhatian adalah: Laporan tahun 1972mengenai Occupational safety and Healthmenyebabkan bahwa sebanyak 100.000kematian dapat terjadi tiap tahun karenapenyakit-penyakit okupasi lingkunganpekerjaan. Para pekerja pabrik terbunuh ataucedera karena keracunan bahan kimia VinylChloride, Beryllium Silica, Lead, atau timahdan bahan kimia lain.

Badan-badan hukum besar yang memilikiperusahaan raksasa itu memiliki sumber dandana dengan mana dapat memonitor bahayaindustri dan mampu mencegahnya, namunmereka meremehkan kesehatan para pekerjaagar dapat menghemat uang.^

Itulah contoh dari sekian banyak kejadiannyata yang dialami negara-negara industri dimana korporasi raksasa baik dengan sengajaatau tidak terlibat dalam tindak pidana yangberakibat berat.

Beberapa laporan penelitian membuktikanbahwa kejahatan korporasi adalah gejaladalam lingkup aspek ekonomi khususnyaindustrlalisasi dan niaga raksasa yangmengiringinya. Maka sebuah lukisan abstraksionis telah menjadi sampul buku karyaClinard and Yeager corporate crime, yangdigambarkan dengan sosok tubuh denganpakaian resmi yang mewah duduk didepanmeja eksekutif. Sosok tubuh inl dengan kepalayang tidak ada mata, telinga, hidung danmulut.

Orang bisa menafsirkan bahwa dalamkepala ini ada aspirasi dan motivasi untukmengeruk keuntungan yang sebesar-besamya

^Wall Street Journal. 29Aprj| 1980. Him 12.®Merton Mintzand Cohen S Jerry. 1976. Public andPrivate andHow toMake Accountable. Bantam

New York: Power Inc. Him 335.

176 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL. 7.AGUSTUS 2000: 171 - 184

Sri SuhartatiAstoto. Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia...

melalui kegiatan usaha yang dilakukan olehbadan-badan hukum besar atau korporasidengan tindakan dan perilaku yang tidakmudah dimengerti oleh awan, yang dapatdikategorikan sebagai tindak pidana, yangakibat dan kerugian yang ditimbuikan bahkanjauh bisa melebihi kejahatan konvensional(seperti perampokan. pembunuhan, yangdilakukan oleh piibadi-pribadl).

Agak berbeda dengan gambar abstraktifdl Amerika Serikat dan Negara-negara Baratlain, sosok jasmani dengan kepala polos tanpamata dan laln-laln itu ditopang oleh busanayang berbeda-beda, bisa pakalan formalperlente, bisa juga pakalan blasa sepertikemeja, kaos oblong dan laln-laln.Abstrakslonis-karikatunis Ini melambangkanbahwa KorporsI inl seperti Yayasan.Perserikatan Orang, Perseroan dan badan-badan Hukum lain dapat terlibat dalamberbagai tindak pidana.

Adapun perbuatan mereka adalahcetusanaspirasi ataumotlvasi ataumungkin presl-presitertentu dari korporasi {bukan cetusan rasaatau piklran orang atau manusia Insani). Dlhadapkan dengan kondisl sosial yang mellputiberbagai aspek yaltu;

a. Ideologi-Politikb. EkonomI

c. Sosial-Budayad. PertahanandanKeamananMasyarakat

(bangsa)

KorelasI antara korporasi dan berbagaiaspek kondisl sosial tersebut dl- sampingmewamal gejala sosial umum yang rutin danwajar diantaranya juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi yang akandipaparkan dl bawah Inl.

1. Kejahatan Korporasi di Bidang IdeologIPoiitik

Selama periode tahun 1950 - 1965,dalam massa pengisian kemerdekaan,Indonesia menghadapal berbagaigerakan-pembrontakan dari serikatorganlsasl, giolongan, aliran dan laln-laln,yang Ingin mewujudkan aspirasi merekadalam pemerintahan, seperti mendlrikannegarayang berslfat kedaerahan, negaraagama, negaraberdasarkan IdeologI, (01/Til, PRRI/PERMEST. G30 SPKI, dan lainsebagalnya). Dalam mewujudkan aspirasiyang bertentangan dengan cita-citapencapalan tujuan nasional, merekameiancarkan tindakan-tlndakan krimlnalltas

yang menlmbuikan korban jlwa dan hartabenda rakyat. Organlsasl atau golongan-golongan tersebut telah dapat ditumpas,namun dalam kelompok-kelompok yangleblh kecil aspirasl-asplrasi yang tIdaksejalan dengan tujuan negaraproklamasi17-8-1945 Itu, maslh dicetuskan dalamtindakan kejahatan dimasa perhbangunandewasa Inl, seperti kasusu-kasuspembajakan udara, pembantalan pospolisi, peledakan ditempat keramaian,peristiwa gerakan pengacau keamanandi Lampung dan lain sebagalnya yangdituntut antara lain berdasarkan UU. No

11 PnPs 1963 tentang PembrantasanKegiatan Subversl. (Perlstlwa-perlstlwapemberontakan/subversi sebelum tahun1963, banyak mewamal diundangkannyaUU.No.11 PnPs tahun 1963).

2. Kejahatan Korporasi di Bidang EkonomI

Di samping secara perorangan makadijumpai pula korporasi ang melakukan

177

tindak pidana yang dianggap merugikanperekonomian negara yangdapat dituntutberdasarkan Undang-undang NO. 7 Drt.1955 tentang Tindakan Pidana Ekonomidan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan denganekonomi dan keuangan sepertipenyelundupan, uang palsu, penyimpanganpajak dan lain-iain. Demikian pulaterhadap korporasi yang melakukanperbuatan-perbuatan yang sangatmerugikan keungan dan perekonomiannegara.serta menghambat pembangunannasional; yangdapat dituntut berdasarkanUU No. 13 tahun 1971 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3, Kejahata'n Korporasi di Bidang SosialBudaya.,

Tindak Pidana dan berbagaikejahatan yang menyangkut bidang sosialbudaya dan dapat dilakukan olehkorporasi antara lain dalam perbuatan

• tindakan yang merugikan hak cipta,pencurian barang-barang peninggalansejarah (purbakaia) dan delik-delik yangberakibat luas termasuk merusak

• generasi muda danpendidikan yaitu tindakpidana penyalahgunaan narkotika yang

• dituntut berdasarkan UU No.9 tahun 1976

tentang Narkotika. Delik ini juga berkait• erat dengan tindak pidana ekonomi dan• subversi. Disamping itu juga korporasi

juga dapat terlibat dalam kejahatan yangberhubungan balk dengan aspek ekonomimaupun budaya yang dapat dituntutberdasarkan UU No. 11 tahun 1980

tentang tindak pidana suapyang dianggapsebagai periiaku yang bertentangan

dengan kesusilaan dan moral Pancasilayang dapat membahayakan kehidupanmasyarakat dan bangsa.

4. Kejahatan Korporasi di Bidang Pertahanandan Keamanan Negara

Korporasi mungkin pula dapatberperan dalam kejahatan yang dapatmembahayakan aspek pertahanan dankeamanan negara. Namun tentunya sulituntuk mencari atau menangkap korporasiyang hams bertanggung jawab. Biasanyayang ditangkap individunya, seperti dalamkasus-kasus imigrasi yang dapat dituntutberdasarkan UU No.8 Drt. 1955 tentangTindak Pidana Imigrasi dan berbagaiketentuan yang berhubungan, sepertidalam kasus-kasus pemalsuan paspor,imigran gelap dan lain-iain. Di tahun 1970-an juga pernah dipublikasikan dalammedia masa mengenai kejahatan yangberhubungan dengan spionase yaitu yangmengenai pembocoran dokumengeografi kelautan kepada negara asingyang dituntut berdasarkan UU No.11 PnPs1963 tentang subversi dan ketentuanpemndangan yang berhubungan.

Ditinjau dari perkembangan dankecenderungan kondisi sosial, nampaknyaIndonesia yang teiah siap dengan segalakonsekuensinya untuk memasuki siap lepaslandas atau era industrialisasi pada Pelita VI,maka bahaya potensial yang mengancamkamtibmas dalam bentuk kejahatan korporasiadalah periiaku kriminai yang menyangkutekonomi makro dengan berbagai dampaknyaseperti yang tanda-tandanya dapat diketahuidan rasakan akhir-akhir ini yaitu;

178 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7.AGUSTUS 2000: 171 - 184

Sn SuhartatiAstoto. Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia.,.

a. Pencemaran lingkungan oleh limbahindustri dan berbagai alat basilteknologi canggih.

b. Ancaman keseiamatan dan kesehatantenaga kerja atau buruh pada industri-industri besar.

c. Hasil produksi obat dan makananyang tidak aman seperti kasus biskuit b.beracun yang berdampak pada issukeracunan makanan secara luasserta hasil-hasil industri dan ikian yangdibesar-besarkan yang dapatmemgikan konsumen.

d. Berbagai bentuk penipuan denganmenyalahgunakan fungsi komputer.

0. Penyimpangan-penyimpangan dibidang perbankan, surat-suratberiiarga, dan jenis-jenis penyimpanganlain dibidang niaga modem.

f. Periiaku "membohongi", membodohirakyat dengan menyalahgunakan"yayasan" ala YKAM (YayasanKesejahteraan Adil Makmur) danpenyimpangan dengan nama Yayasantermasuk dengan dalih pendidikanyang temyata dikomersialkan.

g. Penipuan tenaga keijaKesemuanya diiakukan oleh korporasi

dalam arti luas seperti yang dinyatakan dalambeberapa UU Pidana Indonesia yaitu badanhukum, perseroan, perserikatan orang danyayasan.

Kompotensi Peradilandan Pertanggungjawaban Pidana

a. UU No. 7 Drt. 1955, tentang pengusutan.penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi (LN No. 7tahun 1955). Pasal 39ayat (2) merumuskan: Jika tersangka

adalah suatu badan hukum, suatuperseroari, suatu perserikatan orang atauyayasan, maka yang kuasa iaiahpengadilan ditempat dimana badanhukum, perseoan, perserikatan, yayasan,itu berkedudukan atau mempunyaikantornya.UU No. 11 PnPs 1963 TentangPemberantasan Kegiatan Subversi(Tertanggal 16 Oktober 1963) Pasal 17merurnuskan sebagai berikut:

(1) Jika suatu tindak pidana subversidiiakukan olehatauatas namasuatubadan hukum, perseroan, perserikatanorang, yayasan, atau organisasiiainnya, maka tindakan peradilandiiakukan, balk terhadap badanhukum, perseroan, perserikatan,yayasan atau organisasi Iainnya itu,baik terhadap mereka yang memberiperintah untuk melakukan tindakpidana tersebut atau yang bertindaksebagai pemimpin dalam perbuatanitu, maupun kedua-keduanya.

(2) Suatu Tindak Pidana Subversidiiakukan juga oleh atau atas namasuatubadan, perseroan, perserikatanorang, yayasan atau organisasiIainnya, jika tindakan Itu diiakukanoleh orang-orangnya baik hubunganlain, bertindak dalam lingkunganbadan hukum perseroan,perserikatan orang, yayasan atauorganisasi Iainnya itu, tanpamengingat apakah orang-orangtersebut masing-masing tersendirimelakukan tindak pidana itu ataupada mereka bersama ada unsur-unsur tindak pidana tersebut.

179

(3) Jika tindakan peradilan dilakukanterhadap suatu badan hukum.perseroan, perserikatan orang,yayasan atau organisasi lainnya itupada waktu penuntutan diwakili olehseorang pengurus atau, jika adalebih darl seorang pengurus olehsalahseorangdari mereka itu. Waki!dapatdiwakili oleh orang lain. Hakimdapat memerintahkan supayaseorang pengurus menghadapsendiridiPengadilan, dan dapat pulamemerintahkan supaya pengurusitu dibawa ke muka Hakim.

(4) Jika tindakan peradilan, terhadapsatu badan hukum, perseroan,perserikatan orang, yayasan, atau.organisasi lainnya, maka segalapanggilan untuk menghadap dansegala penyerahan surat-suratpenggilan itu ditujukan kepadapengurus atau di tempat tinggalkepada pengurus itu atau ditempatpengurus itu bersidang atau berkantcr.

Aspirasi, Motivasi dan Presi KejahatanKorporasi"

Aspirasi-aspirasi yang berorientasi padakepentingan kelompok, golongan, agama,aliran dan paham politik yang tiak sejalandengan Pancasila dan DUD 1945, tercetus

dalam bertagai gerakan dan kegiatan yangdiantaranya juga berupa tindak pidana yangmerugikan dan membawa korban baikbadani, keselamatan maupun harta bendawarga masyarakat. Walaupun tindakan atauaksinya masih relatif kecil, namun dampaknyacukup terasa.

1. Motivasi ekonomi pada sementarakorporasi untuk mengeruk keuntungandan kekayaan besar-besaran denganmenimbulkan kerugian besar kepadawarga masyarakat dan warga negaramelalui perbuatan-perbuatan kejahatanterselubung dengan modus operandi yanghalus, memanfaatkan tehnoiogi canggih,merusak mental pejabat merupakankerawanan yang cukup menonjol selamasatu dasa warsa terakhir dan diperkirakanakan berlangsung terus memasuki abadke21.Dalam ha! ini korporasi besarharusmawas diri dan aparatur yangberhubungan harus waspada. Korbanyang dapat timbul baik menyakutkerusakan sumber daya alam maupunsumber daya manusia. Kemungkinankerugian akibat kejahatan korporasi bisadisebabkan oleh korporasi didaiam negeribisa pula sebagai akibat tindakan yangdilakukan oleh badan hukum negara laindalam lintas niaga transnasional.

' a. Aspirasi, harapan, dan tujuan untuk keberhasilan pada nfiasa yang akan datangb. Motivasi, dorongan yang t'mbul padadiri seseorang sadaratau tidaksadar untuk melakukan tindakan

atauperbuatantertentu.0. Presi, dari kata Pres yang berarti tekanan yang memaksa untuk melakukan tindakan atau perbuatan

tertentu.

LihatKamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud. 1988. Baiai Pustaka.

180 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7.AGUSTUS 2000: 171 -184

Sri SuhariatiAstoto. Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia...

Beberapa faktor dan konsekwensidalam kompetisi dunia niaga besar telahmendapatkan beberapa korporasi ataubadan hukum dalam posisi yang sulit.Kesulitan-kesulitan yang dialami korporasibesar dapat menjadi presi yang berat,sehingga korporasi melakukan caraniagayang tidak terpuji termasuk diantaranyabentuk illegalitas dan kriminalitas.Beberapa kasus yang cukup menonjo!adalah kemacetan dalam kredit Bimas.KPR, BTN dan real Estate.

2. Motivasi untuk mendapatkan keuntunganyang sebesar-besarnya; merupakan"dorongan" kuat, sehingga sementarakorporasi dalam memutuskan strategidalam operas! niaganya langsung atautidak langsung dapat terlibat dalamkejahatan korporasi.

Dari sudutpandangdan teori ekonomimasalah penentuan keputusan dalamsuatu korporasi dapat merupakanmasukan bagi peneiitian korporasitermasuk di Indonesia. Uraian di bawah

ini mudah-mudahan bermanfaat.

Dua pandangan umum mengenaiperilaku organisasional telah disesualkanuntuk menjelaskan kejahatan duniausaha. Model tujuan rasional dan organikmenitik beratkan pada hubungan antaraperusahaan-perusahaan dan lingkunganekonomi serta "poiitik" mereka. Dalamkonteks perilaku ekonomi, model tujuanrasional menegaskan tujuan memperolehkeuntungan. Pentingnya maksimisasi

memperoleh keuntungan dalampengambilan putusan dalam dunia usahatelah ditetapkan dalam teori ekonomi.Tekanan pada keuntungan telahdigunakan sebagai faktor tunggal yangpaling memaksa, atau mengharuskandibelakang adanya oleh penyimpanganindustri besar, apakah itu mengenaipenentuan atau penetapkan ataupemasangan harga-harga, menghancurkanpersaingan atau produk yang keliru.'̂Betapapun, khususnya bagi badan-badanhukum raksasa, yang dapat dikatakanmendominasi kehidupan ekonominegara-negara maju peranan pertimbangankeuntungan dalam perilaku melawanhukum harus dikualifisir ke dalam dua

aspek yang bertalian.Pertama, berdasarkan alasan-alasan

bahwa perusahaan-perusahaan mungkindimiliki dan dikembangkan berdasarkantujuan ganda dan bukan sekedarkeuntungan yang tinggi semata-mata.Kemungkinan tujuan-tujuan lain ini dapatjuga menjadi penting periha! adanya genus korporasi.

Kedua, perusahaan mungkin jugabukan mencari keuntungan yangmaksimal dan menahan resiko usaha di

mana strategis memerlukannya, narhunseballknya mencari peringkat kepuasandalam tingkat dan pertumbuhankeuntungan yang secara bergiliran akanmemungklnkan korporasi mencapaitujuan-tujuan lain.

"C.H.Mc. Caghy. 1976.Devient Behaviour,Crime, Conflict, and Interest Groups. New York: MacMillan. Him. 218.

181

Betapapun, cita-cita untukmeningkatkan atau mempertahankankeuntungan yang paling akhir merupakanfaktor kritis pada penyimpangan korporasidalam art! luas.mulai dari penoiakan untukmemasang peiiengkapan-periengkapanpengontrol dan pengendali pencemaranatau polusi sehingga keputusan-keputusan yang direncanakan denganbalk untuk membuat produk jelek yangmudah aus atau rusak dan harus cepat diganti.^2

Dalam konteks yang lebih kontemporerbeberapa penulis telah menyelidiki bagalmana industrl-industri tertentu, misalnyaIndustri-lndustri obat dan kimla, digolongkanmelalui dorongan saingan dan keuntunganyang kuat dan besar yang dikaitkan denganpermlntaan akan perkembanganberkesinambungan mengenai produk baru/^Berdasarkan kondisi in! tekanan untuk

memalsukan data test, memasarkan produkbaru sebelum khasiat sepenuhnya diketahui,atau melibatkan din atau berkecimbung dalamtehnik-tehnik penjualan yang tidak etis, dapatmembawa akibat malapetaka terhadapmanusia dan lingkungannya.

Pertimbangan keuntungan tidak hanyaakan menjurus kepada produk yang tidakaman namunjugabisa dipakal untuk membeladan dengan diam-diam mepertahankankondisi kerja yang tidak aman. Contoh palingakhir ini diberikan kepada beberapa Industriuntuk memerangi adanya pembatasan-pembatasan mengenai tingkat maksimumpartikel atau debu kasar yang berterbangan diudara dapat ruang keija." Penyelidikan atauindustri yang dilakukan pertama tidakm'emandang kearah pengaruh bahayapotensial asbes atau diri para pekerja dansebaiiknya hanya memfokuskan pada carapenentuan blaya bagi industri yang terkenapembatasan-pembatasan tadi.

Sieber (1979) dalam penelitiannya telahmenemukan bahwa struktur badan hukum

transnasional suatu negara memberikanfasilitas untuk melanggar hukum yang seringberbentuk tindakan penghindaran Undang-undang Nasional yang "mengawasi"kemungkinan manipulasi oleh badan hukumlebih kecll atau ringan di negara-negaratertentu dan gerakan berupa operas! antaranegara untuk menghindarl undang-undangyang mengatur masalah standar protekslpemburuan dan lingkungan. Kesulitan-kesuiitan dalam mengadakan penyelidlkan-

^^Ferd J Cook. 1966.TheCorrupted Land, the Social Morality ofModemAmerican.New York; MacMillan. Him. 45.

"Richard BametandRonald Muller. 1974. Multinational Corporation. New York: Simon andSchuster.LihatJohn E. Conclin. 1977. Illegal butnotcriminal, BusinessCrime inAmerica. Prentice Hall: EaglewoodCliffs.

"Swartz. "Joel Silent Killers at Work". In M.D. Erman and R.J. Lundmann. 1876. Corporate andGovermental Dewance Problems of Organization In Contemporary Sociaty.Oxford University Press.Hlm116-120.

182 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000: 171 - 184

SriSuhariafiAstofo. Anatomi Kejahatan Korporasi diIndonesia...

penyelidikan menganai ligalitas transnasionaldiluarnegeri oleh negara-negara yang terkenadan masalah-masalah pertanggung jawabanbadan hukum induk bagi perbuatan dantindakan cabang-cabang di luar negeri, jugacenderung mendorong perbuatan-perbuatankejahatan oleh badan-badan hukumtransnasional di mana saja.

Suatu korporasi tentunya tidak dapatdihukum penjara, ia hanya dapat hukumdenda, dengan demikian sanksi pidanapenjara yang diterapkan sebagai pengawasterhadap tiap pelaku tindak pidana tidakterdapat dalam korporasi semata-mata tanpaperilaku perseorangan dalam badan hukumitu yang dapat dipertanggung jawabkan secaraindividual." Dengan kata lain tindak pidana -tindak pidana sebagai penganiayaan,pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsudan iain-iain yang meiekat pada pribadi sipelaku tidak bisa dipertanggungjawabkanterhadap korporasi.

Simpulan

1. Kejahatan korporasi di Indonesia sudahiama ada namun beium pemah diadakanpeneiitian yang represintatif serta belumterdapat tuiisan-tulisan mengenaikejahatan korporasi yang seharusnya bisaberpengaruh yang mendorong parapenegak hukum untuk menganai kasus-kasus kejahatan korporasi secara iebihterarah.

2. Saiah satu upaya yang nampaknya masihbisa diiakukan untuk menangguiangi

kekurangan dan keiemahan Indonesiadalam studi dan peneiitian kriminaiogi.dihadapkan dengan masaiah kriminaiitastermasuk semakin terasa bahayanyakejahatan korporasi yang harusditangguiangi secara proposionai, adaiahmeningkatkan pengembangan apa yangdisebut sebagai "The GovermentCriminology". •

Daftar Pustaka

Barnet; Richard and Ronald Mullen 1974.Multinational Corporation. New York:Simon and Schuster.

Ciinard, marshallB and Yeanger Peter0.1980.Corporatin Crime The Free Press.A.Divinision of Mac Millan PblubishingCo. Inc.

Conciin, Jhon.E. Wl.liiegal but not criminal, Business Crime in America.Prentice Hall: Eagiewcod Cliffs.

Cook, Ferd J. 1966. The Corrupted Land,The Social Morality of ModernAmerica. New York; Mac Millan.

Druker, Peter. F. 1972. Oponcepf of theCorporator New York: Mentor.

Hood, Roger and Sparks Richard. 1978. KeyIssues in Criminaiogy World University Library. Hew Yori..

Mc. Caghy, C.H. 1976. Devient Behaviour,Crime, Conflict, and InterestGroups, Mac Millan. New York.

"Marshall BCiinard and Yeanger Peter C. Op. CitHlm.16.

183

Mintz,.Merton and Jerry S, Cohen. 1976.Public and Private and How tomake Accountable, Bantam NewYork: Power Inc.

^989.Usulan kegiatan untuk SeminarNasional Kejahatan Korporasi.Semarang; UNDIP.

Shapiro. Susan. 1976. ABackground Paperon White Collar Crime. Yale LawSchool.

Sleber. Ulrich. 1979.Cr/m/na/ abuse ofeconomi Power by TransnasionalEnterprises; In Klause Tiedemant,

Multinationale unternehmen undStrafecht. Cologne Carl Heymanns.

Swartz. "Joel Silent Killers at Work". In M.D.Erman and R.J. Lundmann. 1976.Corporate and GovermannmentalDeviance Problems of Organzationin Contemporary Society, OxfordUniversity Press.

Van Den Heuvel, DR.G.A.A.J. "New Trends InCriminology". Disajikan pada penatarankriminalogi tentang perkembanganKuasa Kejahatan. Semarang: UNDIP25-26 Oktober 1988.

^ ^

184 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000: 171 -184