ANGGARAN ARTICLE OF DASAR ASSOCIATION PT · PDF fileAnggaran Dasar PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk / Article of Association of PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1 NAMA DAN TEMPAT

ANGGARANDASAR

ARTICLE OFASSOCIATION

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Jakarta, 19 Juni 2015 Jakarta, 19 June 2015

Anggaran Dasar PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk / Article of Association of PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Charoen PokphandIndonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukupdisingkat dengan Perseroan”), berkedudukan dan berkantorpusat di Jakarta Utara.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempatlain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesiasebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanyadan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 8-6-1973(delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sesuai denganSurat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 08-06-1973 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor:Y.A.5/197/21.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

Industri, peternakan, perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroandapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama adalah:

- industri makanan ternak, pembibitan dan budidayaayam ras serta -pengolahannya, industri pengolahanmakanan, pengawetan daging ayam dan sapi,termasuk unit-unit cold storage.

- menjual makanan ternak, makanan, daging ayam dansapi, bahan-bahan-bahan asal hewan di WilayahRepublik Indonesia, maupun ke luar negeri dengansejauh diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kegiatan penunjang adalah:

- mengimpor dan menjual bahan-bahan baku danbahan-bahan farmasi;

- memproduksi dan menjual karung atau kemasanplastik, peralatan industri dari plastik, alat-alatpeternakan, dan alat-alat rumah tangga dari plastiksesuai dengan perizinan yang dimiliki dan tidakbertentangan dengan peraturan di bidang penanamanmodal. melakukan perdagangan besar padaumumnya, termasuk ekspor impor, perdaganganintersular atau antar pulau atau antar daerah,

- melakukan kegiatan pengangkutan barang-barangpada umumnya, baik pengangkutan darat, perairan,

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named: PT CharoenPokphand Indonesia Tbk (hereinafter in these Articles ofAssociation shall be sufficiently abbreviated as the"Company"), having its domicile and office in Central Jakarta.

2. The Company may open branches or representatives in otherplaces, within or outside the territory of the Republic ofIndonesia, as determined by the Board of Directors.

DURATION OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article 2

The Company is established for an indefinite period, and shallobtain legal entity status as of 8-6-1973 (the eighth day of Juneone thousand nine hundred seventy three) pursuant to theDecision Letter of the Minister of Justice of the Republic ofIndonesia dated 08-06-1973 (the eighth day of June one thousandnine hundred seventy three) Number: Y.A.5/197/21.

PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purpose and objective of the Company is:

Industry, husbandry, trade.

2. To achieve the above mentioned purpose and objective, theCompany may implement the business activities as follows:

a. The main business activities are:

- industry of feed mill, nursery and cultivation ofbroiler chicken and its processing, industry of foodprocessing, preservation of chicken and beef,including cold storage units.

- sale of feed mill, food, chicken and beef meat,animal origin ingredients in the Territory of theRepublic of Indonesia or to overseas so long aspermitted based on the prevailing laws andregulations;

b. Supporting activities are:

- to import and sell raw materials and pharmaceuticalmaterials;

- to produce and sell sacks or plastic packaging,industrial equipment made of plastic, husbandryequipment and household equipment made ofplastic pursuant to the licenses owned and whichare not in conflict with the regulations in theinvestment sector, to conduct wholesale in general,including export import, interinsulair or inter islandor inter region trading;

- to conduct activities of transportation of goods ingeneral, either land, water, sea and air


laut dan udara.

- menjalankan usaha pergudangan dan pusat distribusi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah 40.000.000.000 (empatpuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominalRp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlahnilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000.000,00(empat ratus miliar Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuhsejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus sembilanpuluh delapan juta) saham atau dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp163.980.000.000,00 (seratus enampuluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) telahdisetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannyaserta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir aktaini.

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yangtelah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlahRp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilanratus delapan puluh juta Rupiah).

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uangatau dalam bentuk lain.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baikberupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajibmemenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajibdiumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPSmengenai penyetoran tersebut;

b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilaioleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(dahulu Badan ---Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut”OJK” ) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorumsebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1)Anggaran Dasar ini.

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modaldilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat diBursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkannilai pasar wajar; dan

e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan,agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modalsendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersihPerseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebutsudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir

transportation;

- to conduct storage and distribution centerbusinesses.

CAPITAL

Article 4

1. The authorized capital of the Company shall be40,000,000,000 (forty billion shares), each share has anominal value of Rp10.00 (ten Rupiah) for every share or witha total nominal value of Rp. 400,000,000,000.00 (fourhundred billion Rupiah).

2. From the above authorized capital, it has been issued andpaid up amounting to 16,398,000,000 (sixteen billion threehundred ninety eight million) shares or with total nominalvalue of Rp. 163,980,000,000.00 (one hundred sixty threebillion nine hundred eighty million Rupiah), fully paid by theshareholders which the details and nominal value of theshares mentioned at the end of the deed.

3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of everyissued share as above mentioned, or in its entirety amountingto Rp. 163,980,000,000,- (one hundred sixty three billion ninehundred eighty million Rupiah) [has been fully paid-up byeach shareholder].

4. The payment of shares may be conducted in the form ofmoney or in other forms.

The payment of shares in the form other than money, shall bein the form of tangible or intangible goods, must satisfy thefollowing provisions:

a) The goods which will become capital payment as statedmust be announced to public at the time of notice ofRUPS concerning such payment;

b) The goods which will become capital payment must bevalued by the Appraisal registered at the FinancialServices Authority (previously Capital Market andFinancial Institution Supervisory Board, hereinafter shallbe referred to as “OJK”) and shall not be secured inwhatsoever means;

c) Shall obtain the approval from RUPS with a quorum asregulated in Article 14 paragraph 2 point (1) of theseArticles of Association.

d) In the event that the goods which become capitalpayment are in the form of shares of the Companyregistered at the Stock Exchange, the price must bedetermined based on the fair market value; and

e) In the event that such payment is originated fromretained profit, share agio, net profit of the Companyand/or own capital element, then such retained profit,share agio, net profit of the Company and/or other owncapital element shall be contained in the last Annual


yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJKdengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujuiPenawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlahmaksimal saham yang- akan dikeluarkan kepadamasyarakat serta memberi kuasa kepada DewanKomisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yangtelah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkanPerseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan hargatertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuanDewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilainominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkanketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek BersifatEkuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapatditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untukmemperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukandengan ketentuan sebagai berikut:

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran EfekBersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, makahal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebutHMETD) kepada Pemegang Saham yang namanyaterdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan padatanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujuipengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yangsebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftardalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas namaPemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikanHMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalamhal pengeluaran saham:

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;

2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lainyang dapat dikonversi menjadi saham, yang telahdikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ataurestrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;dan/atau

4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang PasarModal yang memperbolehkan penambahan modaltanpa HMETD.

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalamjangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanNomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek TerlebihDahulu atau perubahannya/penggantinya.

Financial Report which has been examined by theAccountant registered at the OJK with fair opinion in allmaterial respects.

f) In the RUPS which decides to approve a Public Offering,it must be decided the maximum number of shareswhich shall be issued to the public, and it must grantpower of attorney to the Board of Commissioners tostate the realization of the number of shares issued insuch Public Offering.

5. Shares in portfolio shall be issued by the Company with theapproval from the RUPS, with certain requirements and priceas determined by the Board of Directors with the approvalfrom the Board of Commissioners and such price shall not beless than the nominal value, such issuance of shares shallcomply with the provisions in these Articles of Associationand the laws and regulations in the Capital Market sector, andthe regulations of the Stock Exchange where the shares ofthe Company are listed.

6. Every increase of capital through the issuance of EquitySecurities (Equity Securities are Shares, Securities which canbe exchanged with shares or Securities with rights to obtainshares from the Company as the issuer), shall be conductedwith the following provisions:

a) Every increase of capital through Equity Securitiesconducted with ordering, must be conducted by grantinga Pre-emptive Rights To Order Securities (hereinafterreferred to as HMETD) to the shareholders whosenames are registered in the Register of Shareholders ofthe Company on the date determined by the RUPS,approving the issuance of Equity Securities in theamount in comparison with the number of sharesregistered in the Register of Shareholders of theCompany in the name of the shareholders, each on suchdate.

b) The issuance of the Equity Securities without grantingHMETD to the shareholders may be conducted in theevent that the issuance of shares:

1) is addressed to the employees of the Company;

2) is addressed to the holders of bonds or otherSecurities which are convertible to shares, whichhave been issued with the approval from the RUPS;

3) is conducted in the framework of reorganizationand/or restructuring which have been approved bythe RUPS; and/or

4) is conducted in accordance with the regulations inthe Capital Market sector, allowing the increase ofcapital without HMETD.

c) The HMETD must be able to be transferred and tradedwithin the time period as determined in RegulationNumber IX.D.1 concerning Pre-emptive Rights to OrderSecurities or its amendment/replacement.


d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan olehPerseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harusdialokasikan kepada semua pemegang saham yangmemesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, denganketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yangdipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akandikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambiltersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlahHMETD yang dilaksanakan oleh masing-masingpemegang saham yang memesan tambahan Efek BersifatEkuitas.

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yangtidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimanadimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapatpembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajibdialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagaipembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untukpemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atauEfek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroanterdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efektersebut.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelahterjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkanmempunyai hak-hak yang sama dengan saham yangmempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan olehPerseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroanuntuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/ataupenggantinya.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan:

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapatdilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahananggaran dasar dalam rangka perubahan Modal Dasarharus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Indonesia dan/atau penggantinya.

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan modalditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari Modal Dasar, dapat dilakukansepanjang:

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untukmenambah Modal Dasar; telah memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi- ManusiaIndonesia dan/atau penggantinya;

b.2. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehinggamenjadi paling sedikit 25% (dua puluh limaperseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

d) The equity Securities to be issued by the Company andwhich are not subscribed by the holders of HMETD mustbe allocated to all shareholders ordering the additionalequity Securities, provided that if the number of EquitySecurities ordered exceeds the number of EquitySecurities to be issued, such Equity Securities which arenot subscribed must be allocated in comparison with thenumber of HMETD exercised by each shareholderordering the additional Equity Securities.

e) In the event there are still excess of Equity Securitieswhich are not subscribed by the shareholders as referredto in letter d of this article, in the event there is a stand-by buyer, such Equity Securities must be allocated tocertain Party acting as the stand-by buyer with the sameprice and terms.

f) The implementation of the issuance of shares in portfolioto holders of Securities convertible to shares orSecurities with rights to obtain shares, may beconducted by the Board of Directors based on the priorRUPS of the Company approving the issuance of suchSecurities.

g) The increase of paid-up capital shall be effective afterthe payment takes place and the issued shares shallhave the same rights with the shares with the sameclassification issued by the Company, without prejudiceto the obligation of the Company to arrange fornotification to the Minister of Law and Human Rights ofthe Republic of Indonesia and/or its successor.

7. The increase of the Authorized Capital of the Company:

a) The increase of the Authorized Capital of the Companyshall only be conducted based on a resolution of theRUPS. Amendments to the Articles of Association due tochange of Authorized Capital must be approved by theMinister of the Law and Human Rights of Indonesiaand/or its successor.

b) The increase of the Authorized Capital which causes theissued and paid-up capital be less than 25% (twenty five)percent of the Authorized Capital, may be conducted solong as:

b.1. it has obtained the approval from the RUPS toincrease the Authorized Capital; it has obtained theapproval from the Minister of Law and HumanRights of Indonesia and/or its successor;

b.2 the increase of issued and paid up capital so that itbecomes at least 25% (twenty five percent) of theauthorized capital must be conducted within aperiod of no later than 6 (six) months as of theapproval from the Minister of Law and Human


Indonesia dan/atau penggantinya.

b.3. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasartidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harusmengubah kembali anggaran dasarnya, sehinggaModal Dasar dan modal disetor memenuhi ketentuanPasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danperubahan/penggantinya (selanjutnya disebut”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelahjangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 AnggaranDasar ini tidak terpenuhi;

b.4. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk jugapersetujuan untuk mengubah anggaran dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.bAnggaran Dasar ini.

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahanModal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoranmodal yang mengakibatkan besarnya modal disetormenjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus)dari Modal Dasar dan mempunyai hak-hak yang samadengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untukmengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar inikepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaanpenambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut denganmemperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas namasebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang SahamPerseroan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukumsebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milikbeberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harusmenunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau oranglain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil inisaja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham danwakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari sahambersangkutan dan berhak untuk menjalankan danmempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yangtimbul atas saham-saham tersebut.

Rights of Indonesia and/or its successor;

b.3 in case the increase of paid up capital as referred toArticle 4 paragraph 7.b.3 of the articles ofassociation is not completely fulfilled, the Companymust re-amend its articles of association, so thatthe Authorized Capital and the paid-up capital fulfillthe provisions of Article 33 paragraph (1) andparagraph (2) of the Law Number 40 of 2007concerning Limited Liability Companies (hereinaftershall be referred to as “UUPT”), within the timeperiod of 2 (two) months as of the non fulfillment ofthe time period stated in Article 4 paragraph 7.b.3 ofthese Articles of Association;

b.4 such approval from the RUPS as referred to inArticle 4 paragraph 6.b.1 of these Articles ofAssociation shall also include an approval to amendthe articles of association as referred to in Article 4paragraph 6.b of these Articles of Association.

c) The amendments to the Articles of Association due toincrease of Authorized Capital shall become effectiveafter the payment of capital takes place, causing theamount of the paid-up authorized capital to become atleast 25% (twenty five percent) of the Authorized Capitaland has equal rights with other shares issued by theCompany, without prejudice to the obligation of theCompany to arrange for the approval of the amendmentsto the Articles of Association from the Minister of Lawand Human Rights of the Republic of Indonesia and/orits successor due to the implementation of such increaseof the authorized capital.

8. The Company may re-purchase the shares which have beenfully paid-up and such re-purchase of shares shall complywith the provisions in the prevailing laws and regulations,specifically the Capital Market regulations.

SHARES

Article 5

1. The shares of the Company shall be registered shares asregistered at the Register of Shareholders of the Company.

2. The Company only acknowledges one person or 1 (one) legalentity as the owner of 1 (one) share.

3. Every 1 (one) share shall grant 1 (one) voting right.

4. If 1 (one) share, due to whatsoever reasons becomes theproperty of several persons, those who have joint ownershipmust appoint in writing, one person amongst them or anotherperson as their representative, and only the name of thisrepresentative shall be recorded in the Register ofShareholders and this representative must be deemed as alawful shareholder of the shares and shall be entitled to carryout and to utilize all rights conferred by law upon such shares.


5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada anggaran dasarini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambildengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undanganyang berlaku.

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapatdijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam PenitipanKolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan sahamberupa surat saham atau surat kolektif saham kepadapemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam PenitipanKolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, makaPerseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasitertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanansebagai tanda bukti pencatatan dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan.

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efekberlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal danperaturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebutdicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yangmemberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yangdimiliki oleh seorang pemegang saham.

2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;

b. Nomor surat saham ;

c. Nilai nominal saham ;

d. Tanggal pengeluaran surat saham;

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harusdicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;

b. Nomor surat kolektif saham;

c. Nomor surat saham dan jumlah saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atauobligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yangdapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor

5. Every shareholder shall be governed by these articles ofassociation and by all resolutions legally adopted at theRUPS and by the prevailing laws and regulations.

6. All shares issued by the Company may be secured bycomplying with the provisions of the laws and regulationsconcerning security over shares, the laws and regulations inCapital Market sector and UUPT.

7. The evidence of Ownership of Shares shall be as follows:

a. In the event that the shares of the Company are notincluded in the Collective Custodian at the Depositoryand Settlement Institution, the Company must giveshares ownership evidence in the form of sharecertificate or collective share certificate to itsshareholders.

b. In the event that the shares of the Company are includedin the Collective Custodian of the Depository andSettlement Institution, the Company must issue acertificate or written confirmation to the Depository andSettlement Institution as the evidence of registration inthe Register of Shareholders of the Company.

8. For shares of the Company which are listed at the StockExchange, the laws and regulations in the Capital Marketsector and the laws and regulations of the Stock Exchangewhere such shares are listed shall also apply.

SHARE CERTIFICATES

Article 6

1. The Company may issue a collective share certificate whichshall give evidence of ownership of 2 (two) shares or morewhich are owned by one shareholder.

2. The certificate shall at least contain:

a. The name and address of the Shareholder;

b. The number of the share certificate;

c. The nominal value of share;

d. The date of issue of the share certificate.

3. The collective certificate shall at least contain:

a. The name and address of the shareholder;

b. The number of the collective share certificate;

c. The number of share certificates and the number ofshares;

d. The nominal value of the share;

e. The date of issue of the collective share certificate.

4. Every share certificate and/or collective share certificateand/or convertible bond and/or warrant and/or other securitieswhich can be converted into shares must be printed and


urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuattandatangan dari Presiden Direktur bersama-sama denganseorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RapatDewan Komisaris dan tandatangan-tandatangan tersebut dapatdicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektifsaham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efeklainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, denganmengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat sahamtersebut dapat dilakukan jika:

1) pihak yang mengajukan permohonan tertulispenggantian saham adalah pemilik surat sahamtersebut; dan

2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusaktersebut setelah memberikan penggantian surat sahamyang nomornya sama dengan nomor surat saham yangasli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat sahamtersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian sahamadalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dariKepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat sahamtersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian sahammemberikan jaminan yang dipandang cukup oleh DireksiPerseroan; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilangtelah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroandicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas)hari kalender sebelum pengeluaran pengganti suratsaham.

3. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham ituditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal inijuga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif sahamatau Efek Bersifat Ekuitas.

given Number and must state date of issuance and containthe signatures of the President Director together with amember of the Board of Commissioners appointed by theMeeting of the Board of Commissioners, such signatures canbe directly printed on the share certificate and/or collectiveshare certificate and/or convertible bond and/or warrantand/or other securities which can be converted into shares,with due observance to the prevailing laws and regulations inthe Capital Market sector.

REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE

Article 7

1. If a share certificate and collective share certificate aredamaged:

a. In the event that the share certificate is damaged, thereplacement of such share certificate may be conductedif:

1) the party submitting the written request for thereplacement of share certificate is the owner ofsuch share certificate; and

2) the Company has received the damaged sharecertificate.

b. The Company must destroy the original damaged sharecertificate after issuing the replacement share certificatewith the same number with the original share certificate.

2. In the event a share certificate is lost, the replacement ofsuch share certificate can be performed, provided that:

a. The party submitting the written request for thereplacement of share certificate is the owner of suchshare certificate;

b. The Company has obtained reporting document from thePolice Department of the Republic of Indonesia on theloss of such share certificate;

c. The party requesting the replacement of share certificategives a collateral deemed sufficient by the Board ofDirectors; and

d. The plan to issue a replacement of lost share certificatehas been announced in the Stock Exchange where theshares of the Company are listed within the period of nolater 14 (fourteen) days prior to the issuance of thereplacement share certificate.

3. All expenses incurred for the issuance of a replacement sharecertificate shall be borne by the Shareholder concerned.

4. The provisions as referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of thisArticle shall also be applicable to the issuance of replacementcollective share certificate or the Equity Securities.


PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnyamemuat hal-hal sebagai berikut:

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam bukuDaftar Pemegang Saham Perseroan atas nama LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentinganpemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian.

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atauPerusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek padaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atasnama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksuduntuk kepentingan pemegang rekening pada BankKustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

c. apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada BankKustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ReksaDana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidaktermasuk dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akanmencatatkan saham tersebut dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodianuntuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari ReksaDana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasikepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiansebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau BankKustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atassebagai tanda bukti pencatatan dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam PenitipanKolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Danaberbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku DaftarPemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihakyang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;Permohonan mutasi disampaikan oleh LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodiankepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yangditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, BankKustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkankonfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda buktipencatatan dalam rekening Efek;

g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis danklasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalahsepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang

COLLECTIVE CUSTODIAN

Article 8

1. The provision concerning Collective Custodian shall at leastcontain the following:

a. Shares in the Collective Custodian at the Depository andSettlement Institution must be recorded in the Register ofShareholders of the Company under the name of theDepository and Settlement Institution;

b. Shares in the Collective Custodian at the CustodianBank or the Securities Company which are recorded inthe Securities account at the Depository and SettlementInstitution shall be recorded under the name of suchCustodian Bank or Securities Company for the interest ofthe account holder at such Custodian Bank or SecuritiesCompany;

c. If the shares in the Collective Custody at the CustodianBank constitute a part of the Mutual Fund SecuritiesPortfolio in the form of Collective Investment Contractand not included in the Collective Custodian at theDepository and Settlement Institution, the Company shallthen record such shares in the Register of Shareholdersunder the name of the Custodian Bank for the interest ofthe owner of the Participation Unit of such Mutual Fundin the form of Collective Investment Contract;

d. The Company shall issue a certificate or confirmation tothe Depository and Settlement Institution as referred toin point a above or the Custodian Bank as referred to inpoint c of this paragraph as an evidence of recording inthe Register of Shareholders of the Company;

e. The Company shall be obliged to transfer the shares inthe Collective Custodian registered under the name ofthe Depository and Settlement Institution or theCustodian Bank for the Mutual Fund in the form ofCollective Investment Contract in the Register ofShareholders of the Company to become under thename of the Party designated by such Settlement andDepository or the Custodian Bank; The transferapplication shall be submitted by the Depository andSettlement Institution or the Custodian Bank to theCompany or the Securities Administration Bureauappointed by the Company;

f. The Depository and Settlement Institution, the CustodianBank or the Securities Company, shall be obliged toissue a confirmation to the account holder as anevidence of the recording in the Securities account;

g. In the Collective Custodian, each share with the sametype and classification issued by the Company shall bedeemed as equal and exchangeable to one another;


lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalamPenitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang ataumusnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksuddapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukupbahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegangsaham dan surat saham tersebut benar-benar hilang ataumusnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalamPenitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilanatau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalamPenitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkansuara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yangdimilikinya pada rekening tersebut.

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajibmanyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah sahamPerseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegangrekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efektersebut kepada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepadaPerseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumPanggilan RUPS;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suaradalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalamPenitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakanbagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk KontrakInvestasi Kolektif dan tidak termasuk dalam PenitipanKolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiandengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajibmenyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepadaPerseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumpanggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atauhak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepadaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas sahamdalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonusatau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepadaPerusahaan Efek untuk kepentingan masing-masingpemegang rekening pada Bank Kustodian dan PerusahaanEfek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atauhak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepadaBank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif padaBank Kustodian yang merupakan bagian dari PortofolioEfek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dantidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian; dan

h. The Company shall be obliged to refuse the recording ofshare into the Collective Custodian if the relevant sharecertificate is lost or destroyed, unless the relevant Partyrequesting for such transfer can provide sufficientevidence and/or guarantee that such Party is truly theshareholder and that such share certificate is truly lost ordestroyed;

i. The Company shall be obliged to refuse recording ofshare into the Collective Custodian if such share isencumbered, seized pursuant to a court decree or for thepurpose of investigation of a criminal case;

j. The Securities account holder whose Securities areregistered in the Collective Custodian shall be entitled toattend and/or to cast votes in the RUPS in proportion tothe number of shares it owns in such account;

k. The Custodian Bank and the Securities Company shallobliged to submit a list of Securities accounts and thenumber of the shares of the Company owned by each ofsuch account holders at the said Custodian Bank andSecurities Company to the Depository and SettlementInstitution, to be subsequently delivered to the Companyno later than 1 (one) business day prior to the Summonof the RUPS;

l. The Investment Manager shall be entitled to attend andcast votes in a RUPS with respect to the Shares of theCompany held in the Collective Custodian at theCustodian Bank which constitute a part of Mutual FundSecurities Portfolio in the form of collective investmentcontract and is not held in the Collective Custodian at theDepository and Settlement Institution, provided that suchCustodian Bank shall provide the name of suchInvestment Manager no later than 1 (one) business dayprior to the summon of the RUPS;

m. The Company shall be obliged to deliver dividends,bonus shares or other rights relating to the ownership ofthe Shares to the Depository and Settlement Institutionover shares in the Collective Custodian at the Depositoryand Settlement Institution, and the Depository andSettlement Institution shall subsequently deliver thedividends, share bonus or other rights to the CustodianBank and to the Securities Company for the interest ofeach of the account holders at such Custodian Bank andor the Securities Company;

n. The Company shall be obliged to deliver dividends,bonus shares or other rights relating to the shareownership to the Custodian Bank over the shares in theCollective Custodian at the Custodian Bank whichconstitutes a part of the Mutual Fund Securities Portfolioin the form of Collective Investment Contract and is notincluded in the Collective Custodian at the Depositoryand Settlement Institution; and


o. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk padaperaturan perundangan di bidang Pasar Modal danketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuanBursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di manasaham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan danmemelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atauLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lainyang ditunjuk oleh pemegang rekening pada LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian;

b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimilikipara Pemegang Saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yangmempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerimajaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadaitersebut atau tanggal pendaftaran --jaminan fidusiatersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selainuang;

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikansaham anggota Direksi dan Dewan Komisaris besertakeluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lainserta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untukmenyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham danDaftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harusmemberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamatdengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Sahamadalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang -Sahamyang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

o. The provisions concerning Collective Custodian shallcomply with the laws and regulations in the CapitalMarket sector and the regulations of the Stock Exchangein the territory of the Republic of Indonesia where theshares of the Company are listed.

2. The provisions concerning Collective Custodian shall complywith the laws and regulations in the Capital Market sector andthe regulations of the Stock Exchange in the territory of theRepublic of Indonesia where the shares of the Company arelisted.

REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER

Article 9

1. The Board of Directors shall maintain and keep a Register ofShareholders and a Special Register at the domicile of theCompany.

2. In the Register of Shareholders, the followings shall berecorded:

a. The name and address of the Shareholders and/or theDepository and Settlement Institution or another partyappointed by the account holder at the Depository andSettlement Institution;

b. The amount, number and date of the obtaining of theshares owned by the Shareholders;

c. Amount paid for each share;

d. Name and address of the person or legal entity havingpledge rights over shares or as the fiduciary securityreceiver of shares and the date of obtaining of suchpledge rights or the date of registration of such fiduciarysecurity;

e. The information concerning payment of shares in formsother than cash;

f. Other information which is deemed necessary by theBoard of Directors;

3. In the Special Register shall be recorded particulars of theownership of shares by members of the Board of Directorsand the Board of Commissioners and their families in theCompany and/or in any other companies, and the date theshares were acquired. The Board of Directors shall be obligedto keep and maintain the Register of Shareholders and theSpecial Register in orderly manner.

4. Shareholders whose names are recorded in the Register ofShareholders or Special Register of the Company must notifyevery change of residence/address by letter accompanied bythe receipt to the Board of Directors. So long as such noticehas not been given, all letters, summons and notices to theShareholder shall be valid when addressed to the address ofthe Shareholder as lastly recorded in the Register ofShareholders.


5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan DaftarKhusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atauwakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar PemegangSaham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktujam kerja Perseroan.

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untukmelakukan semua hak yang diberikan kepada seorangPemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalamAnggaran Dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu)saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebihdari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Denganmemperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 AnggaranDasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang sahamyang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang SahamPerseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atassaham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenangkepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatansaham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar PemegangSaham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan,pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia,yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak ataukepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukansesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal danAnggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atassaham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yangditandatangani oleh atau atas nama Pihak yangmemindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yangmenerima pemindahan hak atas saham yangbersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas sahamharus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujuioleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalamPenitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan darirekening Efek satu ke rekening Efek yang lain padaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, BankKustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahanhak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukandan/atau yang dapat diterima oleh Direksi denganketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhiperaturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan

5. The Board of Directors shall make available the Register ofShareholders and the Special Register at the offices of theCompany. Every Shareholder or its lawful representative mayrequest that the Register of Shareholders and the SpecialRegister be shown to him/her at business hours of theCompany.

6. A valid Shareholder of the Company shall be entitled toexercise all rights granted to a Shareholder based on theprevailing laws and regulations with due observance to theprovisions in these Articles of Association.

7. The registration of name of more than 1 (one) person for 1(one) share or transfer of right of 1 (one) share to more than 1(one) person shall not be permitted. With due observance tothe provision in Article 5 paragraph 4 of these Articles ofAssociation, the Company shall be entitled to treat theshareholder whose name is registered in the Register ofShareholders of the Company as the only lawful shareholderof such share(s).

8. The Board of Directors of the Company may appoint andauthorize the Security Administration Bureau to implementthe recording of shares in the Register of Shareholders andthe Special Register. Every registration or recording in theRegister of Shareholders, including the recording concerninga sale, transfer, security, pledge or fiduciary security, relatingto the shares of the Company or rights or interests upon theshares must be conducted pursuant to these Articles ofAssociation and the laws and regulations in the CapitalMarket Sector.

TRANSFER OF SHARES

Article 10

1. a. Except as otherwise determined in the laws andregulations, specifically the regulations in the CapitalMarket sector and these Articles of Association of theCompany, the Transfer of shares must be proven by adocument signed by or on behalf of the Party transferringthe shares and by or on behalf of the Party receiving therelevant transfer of shares. The document of transfer ofshares shall be in the form as determined or approvedby the Board of Directors.

b. Transfer of right over shares included in the CollectiveCustodian shall be conducted by way of book transferfrom one Securities account to another Securitiesaccount at the Depository and Settlement Institution,Custodian Bank and Securities Company. The documentof transfer of right over shares shall be in the form of asdetermined and/or accepted by the Board of Directors,provided that the document of transfer of right overshares listed at the Stock Exchange must satisfy theregulations applicable at the Stock Exchange wheresuch shares are listed, without prejudice to the laws and


tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yangberlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di manasaham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan denganketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidaksesuai dengan-peraturan perundang-undangan yang berlakuatau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jikadisyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. Direksi ataskebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan denganmemberikan alasan untuk itu, dapat menolak untukmendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam DaftarPemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar initidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hakatas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuanpenolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknyaselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelahtanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksidengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yangberlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham,pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Sahamdianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingganama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam DaftarPemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikanketentuan perudang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karenakematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lainyang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubahberdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-buktihaknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapatdisyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secaratertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari sahamtersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksidapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpamengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yangdiperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebutdicatatkan.

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajibtidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktupaling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaanpenyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau DewanKomisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

regulations applicable where the shares of the Companyare listed.

2. Transfer of right over shares which are in conflict with theprovisions in these Articles of Association or which isinconsistent with the prevailing laws and regulations orwithout approval from the authority if required, shall not applyto the Company.

3. The Board of Directors at its own discretion and by providingreasons thereof, may refuse to register the transfer of sharesin the Register of Shareholders if the provisions of theseArticles of Association are not fulfilled.

4. If the Board of Directors refuses to register the transfer ofshares, the Board of Directors shall deliver notice of rejectionto the transferor no later than 30 (thirty) calendar days afterthe request of registration is received by the Board ofDirectors with due observance to the prevailing laws andregulations in the Capital Market sector and the regulation ofthe Stock Exchange where the shares of the Company arelisted.

5. In the event there is a change of ownership of a share, theoriginal owner which was registered in the Register ofShareholders shall remain to be deemed as the owner ofsuch share until the name of the new owner has beenregistered in the Register of Shareholders, such matter shallbe with due observance to the prevailing laws and regulationsin the Capital Market sector and the regulation of the StockExchange where the shares of the Company are listed.

6. Every person entitled to a share due to death of aShareholder or due to any other reason causing the shareownership to be transferred by law, by presenting theevidence of right which may be required by the Board ofDirectors, may submit a written request to be registered asthe Shareholder of such share. Such registration may only beconducted if the Board of Directors can well accept theevidence of right, without prejudice to the provisions of theseArticles of Association.

7. The forms and procedures of a transfer of shares traded inthe Capital Market shall fulfill the laws and regulations in theCapital Market sector and the regulations of the StockExchange where such shares are listed.

8. The shareholder requesting the holding of RUPS as stated inArticle 11 paragraph 9 point (1) must not transfer itsshareholding within a period of minimum 6 (six) months as ofthe RUPS if the request of holding of RUPS is fulfilled by theBoard of Directors or the Board of Commissioners, ordetermined by the court.


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaituRUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegasditentukan lain.

5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambilkeputusan.

6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamTahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan DewanKomisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang sahamdengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, danpermintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21ayat 3 Anggaran Dasar ini.

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif;

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b danc ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yangdiajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berartimemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisarisatas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selamatahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalamlaporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dantindakan pidana lainnya.

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:

(1). 1 (satu melakukan pemberitahuan akan diselenggarakanRUPS) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suaradapat memintaagar diselenggarakan RUPS.

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 11

1. RUPS shall consist of Annual RUPS and other RUPS.

2. The Annual RUPS must be held within a period of no laterthan 6 (six) months as of the end of the financial year.

3. The other RUPS may be held at any time based on thenecessity for the interest of the Company.

4. The term RUPS in these Articles of Association shall meanboth, namely Annual RUPS and Extraordinary RUPS, unlessexpressly stated otherwise.

5. RUPS in other agenda shall not be entitled to adopt anyresolution.

6. The Board of Directors shall hold an Annual General Meetingof Shareholders and other RUPS or upon request of theBoard of Commissioners of the Company or upon request ofthe shareholders, with due observance to the provision ofparagraph 9 of this article, and the request of RUPS by theBoard of Commissioners shall be submitted to the Board ofDirectors with registered mail, accompanied by its reasons.

7. In the Annual RUPS, the Board of Directors shall convey:

a. Annual Report as referred to in Article 21 paragraph 3 ofthese Articles of Association.

b. The proposal of utilization of Profit of the Company if theCompany has positive profit balance;

c. The proposal of Appointment of Public Accountantregistered at OJK.

Other than the agenda as referred to in letters a, b and c ofthis paragraph, at the Annual RUPS, it may be resolved othermatters submitted properly at the meeting pursuant to theprovisions of the Articles of Association.

8. The approval of the annual report by the Annual RUPS, shallmean granting full release and discharge to the Board ofDirectors and the Board of Commissioners for themanagement and supervision implemented during the pastfinancial year, so long as such actions are reflected in theannual report except for embezzlement, fraud and othercriminal actions.

9. The request of holding of RUPS by the Shareholder:

(1). 1 (one) or more shareholder submits notice that a RUPSshall be held, together representing 1/10 (one tenth) ormore of the entire shares with voting rights, may requestthe holding of RUPS.

(2). The request of holding of RUPS as referred to in point(1) of this paragraph shall be submitted to the Board ofDirectors with registered mail accompanied by itsreasons.


(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkankeputusan RUPS;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yangharus diputuskan dalam RUPS; dan

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepadapemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padabutir (1) ayat ini diterima Direksi.

(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPSsebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini , pemegangsaham dapat mengajukan kembali permintaanpenyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPSkepada pemegang saham dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.

(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini,Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS daripemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir(1) ayat ini ; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayatini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraanRUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksuddalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.

(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayatini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatatpada Bursa Efek paling kurang melalui:

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional;

ii. situs web Bursa Efek; dan

(3). The request of holding of RUPS as referred to in point(1) of this paragraph must:

a. be conducted with good faith;

b. consider the interest of the Company;

c. constitute a request requiring resolution of RUPS;

d. be accompanied by reasons and materials relatingto the matters which must be resolved at the RUPS;and

e. not be in conflict with the laws and regulations andthe articles of association of the Company.

(4). The Board of Directors must conduct announcement ofRUPS to the shareholders within a period of no laterthan 15 (fifteen) days as of the date of request of holdingof RUPS as referred to in point (1) of this paragraph isreceived by the Board of Directors.

(5). In the event that the Board of Directors does not conductannouncement of RUPS as referred to in point (4) of thisarticle, the shareholder may re-submit the request ofholding of RUPS to the Board of Commissioners.

(6). The Board of Commissioners must conductannouncement of RUPS to the shareholders within aperiod of no later than 15 (fifteen) days as of the date ofrequest of holding of RUPS as referred to in point (5) ofthis paragraph is received by the Board ofCommissioners.

(7). In the event that the Board of Directors and the Board ofCommissioners do not conduct announcement of RUPSwithin the period as referred to in point (4) of thisparagraph and point (6) of this paragraph, the Board ofDirectors or the Board of Commissioners mustannounce:

a. that there is a request of holding of RUPS from theshareholder as referred to in point (1) of thisparagraph; and

b. the reason of not holding the RUPS.

8) The announcement as referred to in point (7) of thisparagraph shall be conducted within a period of no laterthan 15 (fifteen) days as of the receipt of the request ofholding of RUPS from the shareholders as referred to inpoint (4) of this paragraph and point (6) of thisparagraph.

9) The announcement as referred to in point (7) of thisparagraph shall be for Public Company which shares arelisted at the Stock Exchange, shall be conducted at leastthrough:

i. 1 (one) daily newspaper in Indonesian languagewith national circulation;

ii. website of the Stock Exchange; and


iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia danbahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yangdigunakan paling kurang bahasa Inggris.

(10). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayatini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidaktercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional; dan

ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia danbahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yangdigunakan paling kurang bahasa Inggris.

(11). Pengumuman yang menggunakan bahasa asingsebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf iii dan butir(10) huruf ii ayat ini wajib memuat informasi yang samadengan informasi dalam pengumuman yang menggunakanBahasa Indonesia.

(12). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yangdiumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkandengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud padabutir (11) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuanadalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(13). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9)huruf i dan butir (10) huruf i ayat ini beserta salinan suratpermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikankepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahpengumuman.

(14). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukanpengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir(6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksuddalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaandiselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izindiselenggarakannya RUPS.

(15). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapanpengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (14) ayat ini wajib:

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akandiselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasanrisalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakansesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakanRUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, buktipemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumumanringkasan risalah RUPS atas RUPS yang

iii. website of the Company, in Indonesian languageand foreign language, with the provisions that theforeign language used shall be at least Englishlanguage.

(10).Announcement as referred to in point (7) of thisparagraph shall be for Public Company which shares arenot listed at the Stock Exchange shall be conducted atleast through:

i 1 (one) daily newspaper in Indonesian languagewith national circulation;

ii website of the Company, in Indonesian languageand foreign language, provided that the foreignlanguage used shall be at least English language.

(11).Announcement using foreign language as referred to inpoint (9) number iii and point (10) number ii of thisparagraph must contain the same information with theinformation in the announcement using Indonesianlanguage.

(12). In the event that there is a different interpretation of theinformation announced in foreign language with theinformation announced in Indonesian language asreferred to in point (11) of this paragraph, the informationthat shall be used as reference shall be the informationin Indonesian language.

(13).The evidence of the announcement as referred to inpoint (9) number i and point (10) number I of thisparagraph and a copy of the letter of request of theholding of the RUPS as referred to in point (2) of thisparagraph must be submitted to the OJK no later than 2(two) business days after the announcement.

(14). In the event that the Board of Commissioners does notgive announcement of RUPS as referred to in point (6) ofthis paragraph, the shareholders as referred to in point(1) of this paragraph may submit the request of theholding of RUPS to the chairman of the district courtwhich legal territory covers the domicile of the Companyto determine the granting of license to hold RUPS.

(15).The shareholder which has obtained the court decree tohold RUPS as referred to in point (14) of this paragraphmust:

a. conduct announcement, notice of the holding of theRUPS, announcement of the summary of theminutes of the RUPS or the RUPS to be heldpursuant to the Regulations of the OJK in theCapital Market sector.

b. conduct notification of the holding of the RUPS, andsubmit evidence of announcement, evidence ofnotice, minutes of RUPS, and evidence ofannouncement of summary of minutes of RUPS of


diselenggarakan kepada OJK sesuai denganPeraturan di bidang pasar modal.

c. melampirkan dokumen yang memuat namapemegang saham serta jumlah kepemilikansahamnya pada Perseroan yang telah memperolehpenetapan pengadilan untuk menyelenggarakanRUPS dan penetapan pengadilan dalampemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf bkepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPStersebut.

(16). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1)ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM DAN HAK PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktupenyelenggaraan RUPS.

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 wajib dilakukan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempatkegiatan usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana sahamPerseroan dicatatkan.

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikanpemberitahuan mata acara rapat kepada OJK palinglambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumumanRUPS.

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1)ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapatsebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroanwajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksudkepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

(4). Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untukpemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegangsaham yang telah memperoleh penetapan pengadilanuntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud

the RUPS held to the OJK pursuant to theRegulations in the Capital Market sector.

c. enclose the document containing the name of theshareholder and the amount of its shareholding tothe Company, which has obtained the court decreeto hold the RUPS and the court decree in thenotification as referred to in letter b to the OJKrelating to such RUPS which are to be held.

(16).The shareholder as referred to in point (1) of thisparagraph must not transfer its shares ownership asprovided in Article 10 paragraph 8.

PLACE, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, NOTICE, TIME OFHOLDING OF THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS AND THE RIGHTS OF SHAREHOLDER

Article 12

1. The RUPS must be conducted in the territory of the Republicof Indonesia.

2. The Company must determine the place and time of theholding of the RUPS.

3. The place of the holding of the RUPS as referred to inparagraph 2 must be conducted at:

a. the domicile of the Company;

b. the place where the Company carries out its mainbusiness activities;

c. the province capital of the domicile or the place of themain business activities of the Company; or

d. the province of the domicile of the Stock Exchangewhere the shares of the Company are listed.

4. The notification of the RUPS to the Financial ServicesAuthority:

(1) The Company must first submit notification of theagenda of the meeting to the OJK no later than 5 (five)business days prior to the announcement of the RUPS,without calculating the date of the announcement of theRUPS.

(2) The agenda of the meeting as referred to in point (1) ofthis paragraph must be disclosed clearly and in details.

(3) In the event there is a change of agenda of the meetingas referred to in point (2) of this paragraph, the Companymust submit the change of agenda as stated above tothe OJK no later than the notice of the RUPS.

(4) The provision of paragraph 4 of this article shall applymutatis mutandis to the notification of the holding of theRUPS by the shareholder which has obtained the courtdecree to hold the RUPS as referred to in Article 11paragraph 9 point (14).


dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

5. Pengumuman RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepadapemegang saham paling lambat 14 (empat belas) harisebelum pemanggilan RUPS, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggalpemanggilan.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini paling kurang memuat:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalamRUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhakmengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal11.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayatini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroanmenyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan daripemegang saham.

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagiperusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursaefek, paling kurang melalui:

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia danbahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yangdigunakan paling kurang bahasa Inggris.

(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagiperusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat padaBursa Efek paling kurang melalui:

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional;

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia danbahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yangdigunakan paling kurang bahasa Inggris.

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asingsebagaimana dimaksud pada butir (4).c dan butir (5).b ayatini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasidalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa

5. The announcement of the RUPS:

(1) The Company must conduct announcement of the RUPSto the shareholders no later than 14 (fourteen) days priorto the notice of the RUPS, without calculating the date ofthe announcement and the date of the notice.

(2) The announcement of the RUPS as referred to in point(1) of this paragraph shall at least contain:

a. provision on the shareholders who are entitled toattend the RUPS;

b. provision on the shareholders who are entitled topropose the agenda of the meeting;

c. date of the holding of the RUPS; and

d. date of notice of the RUPS.

(3) In the event that the RUPS is held upon request of ashareholder as referred to in Article 11.9, other thancontaining such matters as stated in point (2) of thisparagraph, the announcement of the RUPS as referredto in point (1) of this paragraph, must contain informationthat the Company holds the RUPS upon request of theshareholders.

(4) The announcement of the RUPS to the shareholders asreferred to in point (1) of this paragraph, for publiccompany which shares are listed at the stock exchangeshall be at least conducted through:

a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian languagewith national circulation;

b. the website of the Stock Exchange; and

c. the website of the Company, in Indonesianlanguage and foreign language, provided that theforeign language used shall be at least Englishlanguage.

(5) The announcement of the RUPS to the shareholders asreferred to in point (1) of this paragraph, for PublicCompany which shares are not listed at the StockExchange shall be at least through:


b. the website of the Public Company, in Indonesianlanguage and foreign language, provided that theforeign language used shall be at least Englishlanguage.

(6) The announcement of RUPS using foreign language asreferred to in point (4)c and point (5) b of this paragraphmust contain the same information with the informationin the announcement of the RUPS using Indonesianlanguage.


Indonesia.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yangdiumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkandengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud padabutir (6) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuanadalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud padabutir (4).a dan butir (5).a ayat ini wajib disampaikan kepadaOJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumumanRUPS.

(9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaanpemegang saham, penyampaian bukti pengumumanRUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini jugadisertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraanRUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2).

(10) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskanhal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan denganmengikuti peraturan Pasar Modal.

(11) Ketentuan ayat 5 pasal ini mutatis mutandis berlaku untukpengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegangsaham yang telah memperoleh penetapan pengadilanuntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat 9 (15).

6. Usulan Mata Acara Rapat:

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapatsecara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) harisebelum pemanggilan RUPS.

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acararapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara.

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud padabutir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acararapat; dan

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakanmata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapatdari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata

(7) In the event that there is a different interpretation ofinformation announced in foreign language with theinformation announced in Indonesian language asreferred to in point (6) of this paragraph, the informationthat shall be used as a reference shall be the informationin Indonesian language.

(8) Evidence of announcement of the RUPS as referred to inpint (4) a and point (5) a of this paragraph must besubmitted to the OJK no later than 2 (two) business daysafter the announcement of the RUPS.

(9) In the event that the RUPS is held upon request of theshareholder, the submission of the evidence ofannouncement of the RUPS as referred to in point (8) ofthis paragraph shall also be accompanied by a copy ofthe letter of request of the holding of the RUPS asreferred to in Article 11.9 (2).

(10) The announcement and notice of the RUPS to resolvesuch matters with conflict of interest, shall be conductedby complying with the regulations of the Capital Market.

(11) The provision of paragraph 5 of this article shall applymutatis mutandis for the announcement of the holding ofthe RUPS by the shareholder which has obtained a courtdecree to hold the RUPS as referred to in Article 11paragraph 9 (15).

6. The proposal of agenda of the Meeting:

(1) The shareholder may propose the agenda of the meetingin writing to the Board of Directors no later than 7(seven) days prior to the notice of the RUPS.

(2) The shareholder which may propose the agenda of themeeting as referred to in point (1) of this paragraph shallbe 1 (one) shareholder or more, representing 1/20 (onetwentieth) or more of the amount of all shares with votingrights.

(3) The proposal of the agenda of the meeting as referred toin point (1) of this paragraph:

a. must be conducted with good faith;

b. must consider the interest of the Company;

c. shall contain the reason and proposal material ofthe agenda of the meeting; and

d. shall not be in conflict with the laws and regulations.

(4) The proposal of the agenda of the meeting as referred toin point (1) of this paragraph shall be the agendarequiring the resolutions of the RUPS.

(5) The Company must state the proposal of the agenda ofthe meeting from the shareholders as referred to in point(1) of this paragraph until point (4) of this paragraph in


acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepadapemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) harisebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)ayat ini paling kurang memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalamRUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiapmata acara tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acararapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggaldilakukannya pemanggilan RUPS sampai denganRUPS diselenggarakan.

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagiperusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursaefek paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional;



(4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagiperusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat padabursa efek paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional;


(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asingsebagaimana dimaksud pada butir (3) c dan butir (4) b ayatini wajib memuat informasi yang sama dengan informasidalam pemanggilan RUPS yang menggunakan BahasaIndonesia.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi padapemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi padapemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana

the agenda of the meeting as contained in the notice.

7. The notice of the RUPS:

(1) The Company must give notice to the shareholders nolater than 21 (twenty one) days prior to the RUPS,without calculating the date of notice and the date of theRUPS.

(2) The notice of the RUPS as referred to in point (1) of thisparagraph shall at least contain the information of:

a. date of the holding the RUPS;

b. time of the holding of the RUPS;

c. place of the holding of the RUPS;

d. the provision concerning the shareholders entitledto attend the RUPS;

e. the agenda of the meeting including explanation ofeach of such agenda; and

f. information stating that the materials relating to theagenda of the meeting are available for theshareholders as of the date of the notice of theRUPS until the holding of the RUPS.

(3) The notice of the RUPS to the shareholders as referredto in point (1) of this paragraph, for the public companywhich shares are listed at the Stock Exchange shall beat least conducted through:



c. the website of the Company in Indonesian languageand foreign language, provided that the foreignlanguage used shall be at least English language.

(4) The notice of the RUPS to the shareholders as referredto in point (1) of this paragraph, for the Public Companywhich is not listed at the Stock Exchange shall be atleast conducted through:

a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian language inIndonesian language with national circulation; and


(5) The notice of RUPS using foreign language as referredto in point (3) c and point (4) b of this paragraph mustcontain the same information with the information in thenotice of RUPS using Indonesian language.

(6) In the event there is different interpretation of theinformation in the notice in foreign language with theinformation in Indonesian language as referred to in


dimaksud pada butir (5) ayat ini, informasi yang digunakansebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud padabutir (3) huruf a dan butir (4) huruf a ayat ini wajibdisampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah pemanggilan RUPS.

(8) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yangberbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikutiperaturan Pasar Modal.

(9) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasarini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau DewanKomisaris menurut cara yang ditentukan dalam AnggaranDasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

(10) Ketentuan ayat 7 pasal ini mutatis mutandis berlaku untukpemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegangsaham yang telah memperoleh penetapan pengadilanuntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat 9 butir (15).

8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadilangsungkan.

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkanRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangiperaturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluhsatu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilanRUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPSkedua.

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroanditetapkan oleh OJK;

(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPSkedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorumkehadiran.

10. Bahan Mata Acara Rapat:

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapatbagi pemegang saham.

point (5) of this paragraph, the information used as areference shall be the information in Indonesianlanguage.

(7) The evidence of notice of RUPS as referred to in point(3) letter a and point (4) letter a of this paragraph mustbe submitted to the OJK no later than 2 (two) businessdays after the notice of RUPS.

(8) The notice of RUPS to resolve matters with conflict ofinterest shall be conducted by complying with theregulations of the Capital Market.

(9) Without prejudice to other provisions in these Articles ofAssociation, notice must be given by the Board ofDirectors or the Board of Commissioners pursuant to themanners as determined in these Articles of Association,with due observance to the regulations of the CapitalMarket.

(10) The provision of paragraph 7 shall apply mutatismutandis for the notice of the holding of RUPS by ashareholder which has obtained a court decree to hold aRUPS as referred to in Article 11 paragraph 9 point (15).

8. The notice of the second RUPS shall be given with thefollowing provisions:

(1) The notice of the second RUPS shall be given within aperiod of no later than 7 (seven) days before the secondRUPS is held.

(2) In the notice of the second RUPS, it must be stated thatthe first RUPS has been held and did not reach theattendance quorum. This provision applies withoutprejudice to the regulations of the Capital Market and theother laws and regulations and the regulations of theStock Exchange where the shares of the Company arelisted.

(3) The second RUPS shall be held within a period of at theearliest of 10 (ten) days and the latest of 21 (twenty one)days after the first RUPS is held.

(4) The provision of the media of notice and the revisions ofthe notice of RUPS shall apply mutatis mutandis for thenotice of the second RUPS.

9. The notice of the third RUPS shall be given with the followingprovisions:

(1) The notice of the third RUPS shall be upon request ofthe Company, as determined by the OJK;

(2) In the notice of the third RUPS, it shall be stated that thesecond RUPS has been held and did not reach theattendance quorum.

10. The materials of the Agenda of the Meeting:

(1) The Company must provide the materials of the agendaof the meeting to the shareholders;


(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannyapemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraanRUPS.

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lainmengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapatlebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud padabutir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapatdimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimanadimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinandokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir(4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantorPerseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegangsaham.

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud padabutir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situsweb Perseroan.

(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatananggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftarriwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saatpemanggilan sampai dengan penyelenggaraanRUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksudpada huruf a namun paling lambat pada saatpenyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalamperaturan perundang-undangan.

11. Ralat Pemanggilan:

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jikaterdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPSyang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat7.(2) pasal ini.

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atasperubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/ataupenambahan mata acara RUPS, Perseroan wajibmelakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata carapemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.

(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPSsebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlakuapabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahanatas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau

(2) The materials of the agenda of the meeting as referredto in point (1) of this paragraph must be available as ofthe date of the notice of RUPS until the holding of RUPS.

(3) In the event that the other laws and regulations state theobligation of the availability of the materials of theagenda of the meeting earlier than the provision asreferred to in point (2) of this paragraph, the provision ofthe materials of the agenda of the meeting as statedabove shall follow the provisions of such other laws andregulations.

(4) The materials of the agenda of the meeting available asreferred to in point (2) of this paragraph may be in theform of physical copy of document and/or electronic copyof document.

(5) The physical copy of document as referred to in point (4)of this paragraph shall be given for free at the offices ofthe Company if requested in writing by the shareholder.

(6) The electronic copy of document as referred to in point(4) of this paragraph may be accessed or downloadedthrough the website of the Company.

(7) In the event that the agenda of the meeting isconcerning appointment of members of the Board ofDirectors and/or members of the Board ofCommissioners, the curriculum vitae of the candidatemember of the Board of Directors and/or the Board ofCommissioners to be appointed must be available:

a. in the website of the Company at least as of thedate of notice until the holding of the RUPS; or

b. on another time, other than the time as referred toin letter a but no later than the holding of the RUPS,so long as it is regulated in the laws andregulations.

11. The revisions of the notice:

(1) The Company must conduct revisions of the notice of theRUPS if there is any change of information in the noticeof the RUPS, which has been conducted as referred to inparagraph 7.(2) of this article.

(2) In the event that the revision of the notice of RUPS asreferred to in point (1) of this paragraph containsinformation concerning a change of date of the holdingof the RUPS and/or an addition to the agenda of theRUPS, the Company must give another notice of theRUPS with the manners of giving notice as regulated inparagraph 9 of this article.

(3) The provisions of obligation to give another notice ofRUPS as referred to in point (2) of this paragraph shallnot apply if the revision of the notice of RUPSconcerning the change of the date of the holding of the


penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karenakesalahan Perseroan.

(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahanPerseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat inidisampaikan kepada OJK pada hari yang sama saatdilakukan ralat pemanggilan.

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(3), ayat7.(4), dan ayat 7.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlakuuntuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaianbukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada butir (1) ayat ini .

12. Hak Pemegang Saham:

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang sahamlain atau pihak ketiga dengan surat kuasa denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepadapemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalahpemegang saham yang namanya tercatat dalam daftarpemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelumpemanggilan RUPS.

(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimanadimaksud dalam ayat 11.(1) pasal ini, pemegang sahamyang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang sahamyang namanya tercatat dalam daftar pemegang sahamPerseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilanRUPS.

13. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhakmemperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mataacara rapat sepanjang -tidak bertentangan dengan kepentinganPerseroan.

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundangpihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dariOtoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat jugamengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS,dengan ketentuan semua Pemegang Saham telahdiberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Sahammemberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secaratertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusanyang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yangsama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalamRUPS.

RUPS and/or an addition of the agenda of the RUPS isnot due to the fault of the Company.

(4) The evidence of the revision of the notice which is notthe fault of the Company as referred to in point (3) of thisparagraph shall be submitted to the OJK on the sameday of the revision of the notice.

(5) The provision of the media and submission of theevidence of notice of the RUPS as referred to inparagraph 7(3), paragraph 7(4) and paragraph 7(7) ofthis article, shall apply mutatis mutandis to the media ofthe revision of notice of the RUPS and the submission ofthe revision of the notice of the RUPS as referred to inpoint (1) of this paragraph.

12. The rights of the Shareholder:

(1) The shareholder, either on its own or represented basedon a power of attorney shall be entitled to attend theRUPS.

(2) The Shareholder may be represented by anotherShareholder or a third party with a power of attorney withdue observance to the prevailing law and regulations.

(3) In the RUPS every share shall give the rights to itsholder to cast 1 (one) vote.

(4) The Shareholder who is entitled to attend the RUPSshall be a shareholder whose name is listed in theregister of shareholders of the Company 1 (one)business day prior to the notice of the RUPS.

(5) In the event that there is a revision of notice as referredto in paragraph 11 (1) of this article, the shareholderswho are entitled to attend the RUPS are theshareholders whose names are listed in the register ofshareholders of the Company 1 (one) business day priorto the revision of the notice of the RUPS.

13. At the time of the holding of the RUPS, the shareholders areentitled to obtain information concerning the agenda of themeeting and the materials related to the agenda of themeeting so long as it is not in conflict with the interest of theCompany.

14. At the implementation of the RUPS, the Company may inviteanother party related to the agenda of the RUPS.

15. So long as the Company has not obtained an effectivestatement from the Financial Services Authority, theShareholders may also adopt valid resolutions without holdinga RUPS, provided that all Shareholders have been notified inwriting and all Shareholders have given their approvalsconcerning the proposals submitted in writing and havesigned such approval. Resolutions adopted in such mannershall have the same validity as resolutions lawfully adopted inthe RUPS.


PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yangditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadiratau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggotaDireksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimanadimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini ,RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalamRUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehDewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyaibenturan kepentingan dengan mata acara yang akandiputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggotaDewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyaibenturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satuanggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk olehDireksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturankepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalamRUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidakmempunyai benturan kepentingan.

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturankepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorangpemegang saham bukan pengendali yang dipilih olehmayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalamRUPS.

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadirmembuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPStersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harusdiberikan kepada pemegang saham yang hadir.

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS

CHAIRMAN AND PROCEDURES OF THE GENERAL MEETINGOF SHAREHOLDERS

Article 13

1. The Chairman of the RUPS:

(1) The RUPS shall be chaired by the member of the Boardof Commissioners appointed by the Board ofCommissioners.

(2) In the event that all members of the Board ofCommissioners are not present or incapacitated, theRUPS shall be chaired by one of the members of theBoard of Directors appointed by the Board of Directors.

(3) In the event that all members of the Board ofCommissioners or the members of the Board ofDirectors are not present or incapacitated as referred toin point (1) and point (2) of this paragraph, the RUPSshall be chaired by the shareholder attending the RUPSappointed by and among the participants of the RUPS.

(4) In the event that the member of the Board ofCommissioners appointed by the Board ofCommissioners to chair the RUPS has a conflict ofinterest with the agenda to be resolved in the RUPS, theRUPS shall be chaired by another member of the Boardof Commissioners who has no conflict of interest,appointed by the Board of Commissioners.

(5) In the event that all members of the Board ofCommissioners have conflict of interest, the RUPS shallbe chaired by one of the members of the Board ofDirectors appointed by the Board of Directors.

(6) In the event that one of the members of the Board ofDirectors appointed by the Board of Directors to chair theRUPS has a conflict of interest with the agenda to beresolved in the RUPS, the RUPS shall be chaired by amember of the Board of Directors who has no conflict ofinterest.

(7) In the event that all members of the Board of Directorshave conflict of interest, the RUPS shall be chaired by anon-controlling shareholder appointed by the majority ofthe other shareholders attending the RUPS.

(8) The chairman of the RUPS shall be entitled to requestthose present to prove their authorities to attend the saidRUPS.

2. The procedures of the RUPS:

(1) At the implementation of the RUPS, the procedures ofthe RUPS must be provided to the attendingshareholders.

(2) The main points of the procedures of the RUPS asreferred to in point (1) of this paragraph must be read


dimulai.

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajibmemberikan penjelasan kepada pemegang saham palingkurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mataacara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untukmengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSANDALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS:

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalamAnggaran Dasar ini.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidaktercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suarasebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukandengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dankuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini,kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPSuntuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS(termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas danperubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukanpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukandengan mengikuti ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebihdari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada hurufa tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan denganketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satuper tiga) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili.

before the RUPS begins.

(3) At the opening of the RUPS, the chairman of the RUPSmust give explanation to the shareholders at leastconcerning:

a. the brief general conditions of the Company;

b. the agenda of the meeting;

c. the mechanism of adopting resolution relating to theagenda of the meeting; and

d. the procedures of exercising the rights of theshareholder to raise questions and/or opinions.

RESOLUTION, ATTENDANCE QUORUM, RESOLUTIONQUORUM AT THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS AND THE MINUTES OF GENERALMEETING OF SHAREHOLDERS

Article 14

1. Resolution of the RUPS:

(1) The resolution of the RUPS may be adopted based onthe amicable discussion to reach consensus, and withdue observance to the provisions of these Articles ofAssociation.

(2) In the event that the resolutions based on the amicablediscussion to reach consensus as referred to in point (1)is not reached, the resolution shall be adopted by way ofvoting.

(3) The adopting of the resolution by way of voting asreferred to in point (2) must be conducted with dueobservance to the provisions of the attendance quorumand resolution quorum of the RUPS.

2. The Attendance Quorum and the Resolution Quorum of theRUPS:

(1) So long as it is not regulated otherwise in these Articlesof Association, the attendance quorum and theresolution quorum in the RUPS for the agenda of mattersto be resolved in the RUPS (including the issuance ofEquity Securities and amendments to the Articles ofAssociation which do not require the approval of theMinister of Law and Human Rights of the Republic ofIndonesia and/or his successor) shall be conducted byfollowing the following provisions:

a. The RUPS may be conducted if in the RUPS morethan ½ (one half) of the total number of shares withvoting rights is present or represented.

b. In the event that the quorum as referred to in lettera is not reached, the second RUPS may be heldprovided that the second RUPS shall be valid andentitled to adopt resolutions if in the RUPS at least1/3 (one third) of the total number of shares withvoting rights is present or represented.


c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hurufa dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham denganhak suara yang hadir dalam RUPS.

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidaktercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilkeputusan jika dihadiri oleh pemegang saham darisaham dengan hak suara yang sah dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkanoleh OJK atas permohonan Perseroan.

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untukmata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yangmemerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroandalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinyaPerseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hurufa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suarayang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada hurufa tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan denganketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruhsaham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketigasah dan berhak mengambil keputusan jika dihadirioleh pemegang saham dari saham dengan hak suarayang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorumkeputusan yang ditetapkan oleh OJK ataspermohonan Perseroan.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untukmata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yangmerupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah

c. The resolutions of the RUPS as referred to in lettera and letter b shall be valid if approved by morethan ½ (one half) of the total number of shares withvoting rights attending the RUPS.

d. In the event that the attendance quorum at thesecond RUPS as referred to in letter b of thisparagraph is not reached, the third RUPS may beheld provided that the third RUPS shall be valid andentitled to adopt resolutions if attended byshareholders of shares with valid voting rights in theattendance quorum and the resolution quorumdetermined by the OJK upon request of theCompany.

(2) The attendance quorum and the resolution quorum ofthe RUPS for the agenda of amendment to the articles ofassociation of the Company which require the approvalfrom the Minister of Law and Human Rights, except foramendments to the articles of association of theCompany in the framework to extend the duration of theCompany, shall be conducted with the followingprovisions:

a. The RUPS may be held if the RUPS is attended bythe shareholders representing at least 2/3 (twothird) of the total number of shares with valid votingrights.

b. The resolution of RUPS as referred to in letter a,shall be valid if approved by more than 2/3 (twothird) of the total number of shares with valid votingrights attending the RUPS.

c. In the event that the quorum as referred to in lettera is not reached, the second RUPS may be heldprovided that the second RUPS shall be valid andentitled to adopt resolutions if the RUPS is attendedby the shareholders representing at least 3/5 (threefifth) of the total number of the shares with validvoting rights.

d. The resolutions of the second RUPS shall be valid ifapproved by more than ½ (one half) of the totalnumber of shares with valid voting rights attendingthe RUPS.

e. In the event that the attendance quorum at thesecond RUPS as referred to in letter c is notreached, the third RUPS may be held provided thatthe third RUPS shall be valid and entitled to adoptresolution if attended by shareholders of the shareswith valid voting rights in the attendance quorumand resolution quorum as determined by the OJKupon request of the Company.

(3) The attendance quorum and the resolution quorum ofthe RUPS for the agenda of transferring the assets of theCompany constituting more than 50% (fifty percent) of


kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ataulebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yangmerupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ataulebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,pengajuan permohonan agar Perseroan inyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, danpembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4(tiga per empat) bagian --dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hurufa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari --seluruh saham dengan hak suarayang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada hurufa tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan denganketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruhsaham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketigasah dan berhak mengambil keputusan jika dihadirioleh pemegang saham dari saham dengan hak suarayang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorumkeputusan yang ditetapkan oleh OJK ataspermohonan Perseroan.

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untukmata acara transaksi yang mempunyai benturankepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri olehPemegang Saham Independen yang mewakili lebihdari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang dimiliki olehPemegang Saham Independen.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hurufa adalah sah jika disetujui oleh Pemegang SahamIndependen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang SahamIndependen.

the total net asset of the Company in 1 (one) transactionor more, either related to each other or not, securing forloan, assets of the Company constituting more than 50%(fifty percent) of the total net assets of the Company in 1(one) transaction or more either related to each other ornot, merger, consolidation, acquisition, spin off,application for the Company to be declared bankrupt,extension of the duration of the Company and thedissolution of the Company, shall be conducted with thefollowing provisions:

a. The RUPS may be held if such RUPS is attendedby the shareholders representing at least ¾ (threefourth) of the total number of shares with validvoting rights.

b. The resolution of the RUPS as referred to in letter ais valid if approved by more than ¾ (three fourth) ofthe total number of shares with voting rightsattending the RUPS.

c. In the event that the quorum as referred to in lettera is not achieved, the second RUPS may be heldprovided that the second RUPS shall be valid andentitled to adopt resolutions if the RUPS is attendedby the shareholders representing at least 2/3 (twothird) of the total number of shares with valid votingrights.

d. The resolution of the second RUPS shall be valid ifapproved by more than ¾ (three fourth) of the totalnumber of shares with voting rights attending theRUPS.

e. In the event that the attendance quorum in thesecond RUPS as referred to in letter c is notreached, the third RUPS may be held provided thatthe third RUPS shall be valid and entitled to adoptresolution if attended by the shareholders of theshares with valid voting rights in the attendancequorum and the resolution quorum as determinedby the OJK upon request of the Company.

(4) The attendance quorum and the resolution quorum ofthe RUPS for the agenda of transaction with conflict ofinterest, shall follow the following provisions:

a. The RUPS may be held if the RUPS is attended bythe Independent Shareholders representing morethan ½ (one half) of the total number of shares withvalid voting rights owned by the IndependentShareholders.

b. The resolutions of the RUPS as referred to in lettera shall be valid if approved by the IndependentShareholders representing more than ½ (one half)of the total number of shares with valid voting rightsowned by the Independent Shareholders.


c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada hurufa tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan denganketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh PemegangSaham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satuper dua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah yang dimiliki oleh PemegangSaham Independen.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui olehlebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah sahamyang dimiliki oleh Pemegang Saham Independenyang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS keduasebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai,RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuanRUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusanjika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen darisaham dengan hak suara yang sah, dalam kuorumkehadiran yang ditetapkan oleh OJK ataspermohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui olehPemegang Saham Independen yang mewakili lebihdari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki olehPemegang Saham Independen yang hadir.

g. Pemegang saham yang mempunyai benturankepentingan dianggap telah memberikan keputusanyang sama dengan keputusan yang disetujui olehPemegang Saham Independen yang tidak mempunyaibenturan kepentingan.

(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sahyang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikansuara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengansuara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkansuara.

(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan olehpemegang saham berlaku untuk seluruh saham yangdimilikinya dan pemegang saham tidak berhakmemberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuksebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suarayang berbeda.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat inidikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagaiKustodian yang mewakili nasabah-nasabahnyapemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan ReksaDana yang dikelolanya.

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggotaDewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang

c. In the event that the quorum as referred to in lettera is not reached, the second RUPS may be heldprovided that the second RUPS shall be valid andentitled to adopt resolution if the RUPS is attendedby the Independent Shareholders representingmore than ½ (one half) of the total number ofshares with valid voting rights owned by theIndependent Shareholders.

d. The resolutions of the second RUPS shall be valid ifapproved by more than ½ (one half) of the totalnumber of shares owned by the IndependentShareholders attending the RUPS.

e. In the event that the attendance quorum at thesecond RUPS as referred to in letter c is notreached, the third RUPS may be held provided thatthe third RUPS shall be valid and entitled to adoptresolutions if attended by the IndependentShareholders of the shares with valid voting rights,in the attendance quorum as determined by theOJK upon request of the Company.

f. The resolutions of the third RUPS shall be valid ifapproved by the Independent Shareholdersrepresenting more than 50% (fifty percent) of theshares owned by the Independent Shareholderspresent.

g. The shareholders with conflict of interest shall bedeemed to have adopted the same resolution withthe resolution approved by the IndependentShareholders with no conflict of interest.

(5) The shareholders of the shares with valid voting rightspresent at the RUPS but do not cast votes (abstain) shallbe deemed to have cast the same votes with the majorityof the shareholders casting votes.

(6) In the voting, the vote cast by a shareholder shall applyfor all shares it owns and the shareholder shall not beentitled to grant a power of attorney to more than oneproxy for a part of the total number of shares it owns withdifferent vote.

(7) The provision as referred to in point (6) of this paragraphis exempted for:

a. The Custodian Bank or Securities Company as theCustodian representing the customers of theshareholders of the Company.

b. The Investment Manager representing the interestof the Mutual Fund managed by it.

(8) In the voting, members of the Board of Directors,members of the Board of Commissioners and employees


bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dariPemegang Saham.

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabilaPimpinan Rapat menentukan lain.

3. Risalah RUPS:

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani olehpimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayatini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuatdalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat olehnotaris.

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayatini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur,risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambatpada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalambutir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktupelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yanghadir pada saat RUPS;

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadirpada saat RUPS dan persentasenya dari jumlahseluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepadapemegang saham untuk mengajukan pertanyaandan/atau memberikan pendapat terkait mata acararapat;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukanpertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkaitmata acara rapat, jika pemegang saham diberikesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suarasetuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikansuara) untuk setiap mata acara rapat, jika

of the relevant Company shall be prohibited to act asproxy of the Shareholder.

(9) The voting shall be conducted verbally, except ifotherwise determined by the Chairman of the Meeting.

3. Minutes of RUPS:

(1) The Company must make minutes of RUPS.

(2) The minutes of RUPS must be made and signed by thechairman of meeting and at least 1 (one) shareholderappointed from and by the participants of the RUPS.

(3) The signature as referred to in point (2) of this paragraphshall not be required if such minutes of RUPS is made inthe form of deed of minutes of RUPS made by a notary.

(4) The minutes of the RUPS as referred to in point (1) ofthis paragraph must be submitted to the OJK no laterthan 30 (thirty) days after the RUPS is held.

(5) In the event that the time for the submission of theminutes of RUPS as referred to in point (4) of thisparagraph falls on holiday, such minutes of RUPS mustbe submitted no later than the following business day.

4. The summary of the Minutes of RUPS:

(1) The Company must make a summary of the minutes ofRUPS.

(2) The summary of minutes of RUPS as referred to in point(1) of this paragraph must at least contain the followinginformation:

a. the date of RUPS, the venue of the RUPS, the timeof the RUPS and the agenda of the RUPS;

b. the members of the Board of Directors andmembers of the Board of Commissioners attendingthe RUPS;

c. the number of shares with valid voting right presentat the RUPS and its percentage of the total numberof shares with valid voting rights;

d. whether or not there is opportunity given to theshareholders to raise questions and/or to giveopinions relating to the agenda of the meeting;

e. the number of shareholders raising questionsand/or giving opinions relating to the agenda of themeeting, if the shareholders are given opportunities;

f. the mechanism of voting of the resolutions of theRUPS;

g. the result of the voting consisting of the affirmativevotes, non-affirmative votes and abstain for everyagenda of the meeting, if the resolutions are


pengambilan keputusan dilakukan denganpemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepadapemegang saham yang berhak, jika terdapatkeputusan RUPS terkait dengan pembagian dividentunai.

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud padabutir (2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnyatercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepadamasyarakat paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesiaberperedaran nasional;



(4) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud padabutir (2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnyatidak tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepadamasyarakat paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesiaberperedaran nasional;


(5) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asingsebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c dan butir (4)huruf b ayat ini wajib memuat informasi yang sama denganinformasi dalam ringkasan risalah RUPS yangmenggunakan Bahasa Indonesia.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi padaringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing denganinformasi pada ringkasan risalah RUPS dalam BahasaIndonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini,informasi yang digunakan sebagai acuan adalah BahasaIndonesia.

(7) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (3) dan butir (4) ayat ini wajibdiumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) harikerja setelah RUPS diselenggarakan.

(8) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (3) huruf a dan butir (4) huruf a ayatini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah diumumkan.

adopted by way of voting;

h. the resolutions of the RUPS; and

i. the implementation of dividends payment in cash tothe entitled shareholder, if there is any resolutionsof the RUPS relating to the distribution of thedividends in cash.

(3) The summary of the minutes of RUPS as referred to inpoint (2) of this paragraph, for the Public Company whichshares are listed at the Stock Exchange must beannounced to the public at least through:



c. the website of the Company, in Indonesianlanguage and foreign language, provided that theforeign language used shall be at least Englishlanguage.

(4) The summary of the minutes of RUPS as referred to inpoint (2) of this paragraph, for the Public Company whichshares are listed at the Stock Exchange, must beannounced to the public at least through:

a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian languagewith national circulation; and


(5) The summary of the minutes of RUPS using foreignlanguage as referred to in point (3) letter c and point (4)letter b of this paragraph must contain the sameinformation with the information in the summary of theminutes of RUPS using the Indonesian language.

(6) In the event that there is a different interpretation ofinformation in the summary of minutes of RUPS inforeign language with the information in the summary ofminutes of RUPS in Indonesian language as referred toin point (5) of this paragraph, the information which shallbe used as a reference shall be the one in Indonesianlanguage.

(7) The announcement of the summary of minutes of RUPSas referred to in point (3) and point (4) of this paragraphmust be announced to the public no later than 2 (two)business days after the RUPS is held.

(8) The evidence of announcement of the summary ofminutes of RUPS as referred to in point (3) letter a andpoint (4) letter a of this paragraph must be submitted tothe OJK no later than 2 (two) business days after beingannounced.


(9) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (4), butir(7) dan butir (8) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk:

a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS danringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; daripenyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yangtelah memperoleh penetapan pengadilan untukmenyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11.9.(15).

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Presiden Direktur;

- sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur:sedikitnya 1 (satu) orang Direktur atau lebih; denganmemperhatikan peraturan yang berlaku dibidang PasarModal.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orangperseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkatdan selama menjabat :

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selamamenjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan keuangan negara dan/atauyang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggotaDireksi dan/atau anggota Dewan Komisarispernah tidak diterima oleh RUPS atau pernahtidak memberikan pertanggungjawaban sebagai

(9) The provisions of paragraph 3 (4), paragraph 3 (5) point(3), point (4), point (7) and point (8) of this paragraphshall apply mutatis mutandis for:

a. the submission to the OJK of the minutes of RUPSand the summary of the minutes of RUPS which isannounced; and

b. the announcement of the summary of minutes ofRUPS; of the holding of the RUPS by theshareholder which has obtained a court decree tohold the RUPS as referred to in Article 11.9 (15).

THE BOARD OF DIRECTORS

Article 15

1. The Company shall be managed and led by the Board ofDirectors.

2. The Board of Directors shall consist of at least 3 (three)people, consisting of:

- 1 (one) President Director;

- at least 1 (one) Vice President Director: at least 1 (one)Director or more, with due observance to the prevailingregulations in the Capital Market sector.

3. Those who may be appointed as members of the Board ofDirectors are individuals fulfilling the requirements, upon theirappointment and during their terms of office:

a. having good character, moral and integrity;

b. capable to do legal actions;

c. within 5 (five) years prior to the appointment and duringterm of office:

1. have never been declared bankrupt;

2. have never been members of the Board of Directorsand/or members of the Board of Commissionersdeclared guilty in causing a company to be declaredbankrupt;

3. have never been punished due to committingcriminal actions causing loss toward the state’sfinance and/or relating to the financial sector; and

4. have never been members of the Board of Directorsand/or members of the Board of Commissioners,who, during their terms of office:

i. have missed to hold annual RUPS;

ii. their accountability as members of the Boardof Directors and/or members of the Board ofCommissioners have been rejected by theRUPS, or they have failed to give their


anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftarandari OJK tidak memenuhi kewajibanmenyampaikan laporan tahunan dan/ataulaporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yangdibutuhkan Perseroan.

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalamayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuatdalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajibditeliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimanadimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukanpenggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantiananggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikanrekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yangmenjalankan fungsi nominasi.

10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitungsejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnyadan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) padaakhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud denganketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengantidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikananggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masajabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuananggaran dasar ini.

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapatdiangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksisewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

accountability as members of the Board ofDirectors and/or members of the Board ofCommissioners; and

iii. have caused the company which has obtainedlicense, approval or registration from the OJKnot to fulfill its obligation to submit annualreport and/or financial report to the OJK.

d. have commitment to comply with the laws andregulations; and

e. have knowledge and/or expertise in the field required bythe Company.

4. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph3, the Board of Directors must comply with the provisions ofthe other laws and regulations.

5. The satisfaction of the requirements as members of the Boardof Directors must be contained in a statement letter anddelivered to the issuer or the Company.

6. The statement letter concerning the requirements to becomemembers of the Board of Directors as referred to in paragraph5 of this article must be examined and documented by theissuer or the Company.

7. The legal cause of the non fulfillment of the requirements asreferred to in paragraphs 3 and 4 of this article, shall observethe prevailing laws and regulations.

8. The Company must hold the RUPS to conduct thereplacement of the members of the Board of Directors who donot fulfill the requirements as referred to in paragraph 3 of thisarticle.

9. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement ofmembers of the Board of Directors to the RUPS must observethe recommendation from the Board of Commissioners or thecommittee implementing the nomination function.

10. Members of the Board of Directors shall be appointed for aperiod as of the date determined by the RUPS appointingthem and shall end at the closing of the 5th (fifth) AnnualRUPS at the end of 1 (one) period of term of office, providedthat 1 (one) period of term of office of a member of the Boardof Directors is 5 (five) years, with due observance with thelaws and regulations in the Capital Market sector, but withoutprejudice to the rights of such RUPS to dismiss the saidmember of the Board of Directors at any time prior to the endof his/her term of office, with due observance to theprovisions of these articles of association.

11. The members of the Board of Directors after the end of theirterm of office may be re-appointed pursuant to the resolutionsof the RUPS.

12. a. The RUPS may dismiss the members of the Board ofDirectors at any time by stating the reasons thereof.


b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksiyang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi yang antara lain melakukantindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasanlainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidakdiperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnyaRUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atautanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya sebelum masa jabatannya berakhir denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnyatersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran diri anggotaDireksi yang bersangkutan dalam jangka waktu palinglambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelahditerimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepadamasyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonanpengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalamhuruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksiyang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikantugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan AnggaranDasar ini dan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan dirisebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakanpertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejakpengangkatan yang bersangkutan hingga tanggaldisetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yangmengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunanmembebaskannya.

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuksementara waktu oleh Dewan Komisaris denganmenyebutkan alasannya.

b. The reasons of dismissal of members of the Board ofDirectors as referred to in this Article may be conductedare if the relevant member of the Board of Directors is nolonger fulfilling the requirements as a member of theBoard of Directors, which amongst other things, havecommitted an action which causes loss to the Companyor due to other reasons considered correct by the RUPS.

c. The resolution of the dismissal of such member of theBoard of Directors shall be adopted after the relevantmember is given opportunity to defend him/herself in theRUPS.

d. The giving of opportunity to defend him/herself is notnecessary if the relevant member has no objectiontoward such dismissal.

e. The dismissal of the members of the Board of Directorsshall be effective as of the closing of the RUPS asreferred to in point a of this paragraph of another date asdetermined in the resolutions of the RUPS.

13. a. A member of the Board of Directors shall be entitled toresign from his/her office prior to the expiry of his/herterm of office by providing written notification concerninghis/her intention to the Company.

b. The Company must hold the RUPS to resolve theresignation of the relevant member of the Board ofDirectors within a period of no later than 90 (ninety)calendar days after the receipt of the resignation letter.

c. The company must implement disclosure of informationto the public and submit it to the OJK no later than 2(two) business days after the receipt of the resignationletter of the member of the Board of Directors as referredto in letter a of this paragraph and the result of theholding of the RUPS as referred to in letter b of thisparagraph.

d. Before the effectiveness of the resignation, the relevantmember of the Board of Directors remains to be obligedto implement his/her duties and responsibilities pursuantto these Articles of Association and the prevailing lawsand regulations.

e. Toward the resigned member of the Board of Directorsas stated above, his/her responsibility as member of theBoard of Directors as of his/her appointment until thedate of approval of his/her resignation, may still berequested.

f. The release and discharge of the resigned member ofthe Board of Directors shall be given after the releaseand discharge by the Annual RUPS.

14. a. A member of the Board of Directors may at any time bedismissed temporarily by the Board of Commissioners bystating the reasons thereof.


b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padabutir a diberitahukan secara tertulis kepada anggotaDireksi yang bersangkutan.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikanuntuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf aayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPSuntuk mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut.

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harusdiselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90(sembilan puluh) hari kalender setelah tanggalpemberhentian sementara.

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPStidak dapat mengambil keputusan, pemberhentiansementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat inimenjadi batal.

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat inianggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri.

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementarasebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidakberwenang:

i. menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan; dan

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luarpengadilan.

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud padahuruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentiansementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan ataumembatalkan pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau

ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksudpada huruf d.

i. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukanketerbukaan informasi kepada masyarakat danmenyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

a. keputusan pemberhentian sementara; dan

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam ayat (14) butir c pasal ini atau informasimengenai batalnya pemberhentian sementara olehDewan Komisaris karena tidak terselenggaranyaRUPS sampai dengan lampaunya jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasalini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinyaperistiwa tersebut.

b. The temporary dismissal as referred to in letter a shall benotified in writing to the relevant member of the Board ofDirectors.

c. In the event that there is a member of the Board ofDirectors who is temporarily dismissed as referred to inletter a of this paragraph, the Board of Commissionersmust hold a RUPS to revoke or to confirm the resolutionof such temporary dismissal.

d. The RUPS as stated in letter c of this paragraph must beheld within a period of no later than 90 (ninety) calendardays after the date of the temporary dismissal.

e. With the lapse of the period of the holding of the RUPSas referred to in letter d of this paragraph or when theRUPS cannot adopt any resolution, the temporarydismissal as referred to in letter a of this paragraph shallbe null and void.

f. In the RUPS as referred to in letter c of this paragraph,the relevant member of the Board of Directors shall begiven opportunity to defend him/herself.

g. The member of the Board of Directors who is temporarilydismissed as referred to in letter a of this paragraph shallnot be authorized:

i. to conduct the management of the Company for theinterest of the Company, pursuant to the purposeand objective of the Company; and

ii. to represent the Company inside or outside thecourt.

h. The limitation of authority as referred to in letter g of thisparagraph shall be valid as of the resolution of thetemporary dismissal by the Board of Commissioners,until:

i. there is resolution of RUPS confirming or cancellingsuch temporary dismissal as referred to in letter c;or

ii. the lapse of the period as referred to in letter d.

i. The issuer of the Public Company must implementdisclosure of information to the public and submit to theFinancial Services Authority, concerning:

a. the resolution of the temporary dismissal; and

b. the result of the holding of the RUPS as referred toin paragraph (14) letter c of this article orinformation concerning the cancellation of suchtemporary dismissal by the Board ofCommissioners due to the absence of the RUPSuntil the lapse of period as referred to in paragraph(14) point c of this article, no later than 2 (two)business days as of the occurrence of such event.


j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, maka anggota Direksi yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya.

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementaratersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksiyang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidakmenggunakan haknya untuk membela dirinya dalamRUPS, dengan demikian anggota Direksi yangdiberhentikan sementara tersebut menerima keputusanRUPS.

15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seoranganggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seoranganggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya;atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untukmengisi suatu lowongan; atau

- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikananggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yangmengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuksisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikantersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksibaru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yangmasih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan laindalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir,apabila anggota Direksi tersebut:

a. Meninggal dunia;

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusanpengadilan; atau

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undanganyang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidangpasar modal.

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggotaDireksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut olehRUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karenasebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksikurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) harikalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untukmengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan

j. In the event that the RUPS confirms the temporarydismissal resolution, the relevant member of the Boardof Directors shall be permanently dismissed.

k. If the member of the Board of Directors who istemporarily dismissed, is not present at the RUPS, thensuch member of the Board of Directors who istemporarily dismissed shall be deemed not to exercisehis/her rights to defend him/herself in the RUPS,therefore such member of the Board of Directors who istemporarily dismissed accepts the resolution of theRUPS.

15. The RUPS may:

- appoint another person to fill the position of a member ofthe Board of Directors who is dismissed from his/heroffice; or

- appoint another person to fill the position of a member ofthe Board of Directors who resigns from his/her office; or

- appoint a person as a member of the Board of Directorsto fill in a vacancy; or

- add the number of the new members of the Board ofDirectors.

The term of office of a person appointed to replace a memberof the Board of Directors who is dismissed or a member of theBoard of Directors who resigns or to fill in a vacancy shall bethe remaining term of office of such Director who isdismissed/replaced and the term of office of the addition ofnew member of the Board of Directors shall be for theremaining of the term of office of the Director who is stillholding the office during that period, except if otherwisedetermined in the RUPS.

16. The term of office of a member of the Board of Directors shallautomatically end, if such member of the Board of Directors:

a. passes away;

b. is placed under curatele based on a court decision; or

c. does no longer fulfill the requirements of the prevailinglaws and regulations, with due observance to theregulations in the capital market sector.

17. Salary, honorarium and other allowances (if any) for themembers of the Board of Directors shall be determined by theRUPS and such authority by the RUPS may be delegated tothe Board of Commissioners.

18. If a position of a member of the Board of Directors is vacantdue to whatsoever reasons, causing the number of themembers of the Board of Directors to become less than 3(three) persons as referred to in paragraph 2 of this Article, nolater than 90 (ninety) calendar days as of such vacancy, aRUPS must be held to fill such vacancy, with due observanceto the prevailing laws and regulations in the Capital Market


perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masapenggantinya belum diangkat atau belum memangkujabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk olehRapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direkturdan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang samasebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksilowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11Anggaran Dasar ini.

20. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atauPerusahaan Publik lain;

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite diEmiten atau Perusahaan Publik dimana yangbersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atauanggota Dewan Komisaris.

21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabilajabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangandengan peraturan perundang-undangan.

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadibaik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatanPerseroan selain penghasilan yang sah.

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggarandasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modaldan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yangberlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalamanggaran dasar.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ataspengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnyasebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dananggaran dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik,penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dantanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi

sector.

19. If the position of the President Director is vacant, and duringthe period the replacement has not been appointed or has notfilled the position, then one of the Directors appointed by theMeeting of the Board of Directors shall carry out theobligations of the President Director and shall have the sameauthority and responsibility as the President Director. In theevent that the positions of all members of the Board ofDirectors are vacant, then the provision in Article 19paragraph 11 of these Articles of Association shall prevail.

20. A member of the Board of Directors may have double positionas:

a. a member of the Board of Directors of a maximum of 1(one) Issuer or other Public Company;

b. a member of the Board of Commissioners of a maximumof 3 (three) Issuers or other Public Companies; and/or

c. a member of committee of a maximum of 5 (five)committees in the Issuer or Public Company where therelevant member also fills the position as a member ofthe Board of Directors or a member of the Board ofCommissioners.

21. A member of the Board of Directors shall be prohibited tohave double position if such double position is prohibitedand/or in conflict with the laws and regulations.

22. Every member of the Board of Directors shall be prohibited totake personal benefit either directly or indirectly from theactivities of the Company, other than his/her valid income.

23. The provisions concerning the Board of Directors which havenot been regulated in these articles of association shall referto the Regulation of OJK in the Capital Market sector and theother prevailing provisions and laws and regulations.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 16

1. The Board of Directors shall be obliged to carry out and beresponsible for the management of the Company for theinterest of the Company pursuant to the purpose andobjective of the Company as determined in the articles ofassociation.

2. In carrying out its duties and responsibilities for themanagement as referred to in paragraph 1, the Board ofDirectors must hold annual RUPS and other RUPS asregulated in the laws and regulations and the articles ofassociation.

3. Every member of the Board of Directors must carry out itsduties and responsibilities as referred to in paragraph 1 withgood faith, full of responsibility and carefully.

4. In the framework to support the effectiveness of theimplementation of the duties and responsibilities as referred


dapat membentuk komite dengan memperhatikan ketentuanpasal 15 ayat 20 huruf (c).

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4,Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiapakhir tahun buku.

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi danDewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingkurang memuat:

1. landasan hukum;

2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;

3. nilai-nilai;

4. waktu kerja;

5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalamrapat dan risalah rapat; dan

6. pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkandalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publikinformasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telahmemiliki pedoman.

d. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dananggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,sertapendukung organ yang dimiliki emiten atau Perseroan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku.

e. Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat inipaling kurang memuat:

1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris,karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yangdimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajibdilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,dan kehati-hatian; dan

2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, DewanKomisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukungorgan yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publikapabila terdapat benturan kepentingan dengan Emitenatau Perusahaan Publik.

f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diataswajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.

to in paragraph 1, the Board of Directors may establish acommittee, with due observance to the provision of Article 15paragraph 20 letter c.

5. In the event a committee is established as referred to inparagraph 4, the Board of Directors must conduct evaluationtoward the performance of the committee every end offinancial year.

6. The Board of Directors together with the Board ofCommissioners must prepare:

a. A guidance binding every member of the Board ofDirectors and the Board of Commissioners, pursuant tothe prevailing provisions of laws and regulations.

b. The guidance as referred to in paragraph (1) shall atleast contain:

1. legal ground;

2. description of duties, responsibilities andauthorities;

3. values;

4. working hours;

5. meeting policies, including attendance policies inthe meeting and minutes of meeting; and

6. reporting and responsibility.

c. The Issuer or Public Company must disclose in theannual report of the Issuer of Public Company, theinformation that the Board of Directors and/or the Boardof Commissioners has a guidance.

d. The ethic code prevails to all members of the Board ofDirectors and members of the Board of Commissioners,employees/officers and organ support of the issuer orthe Company, pursuant to the prevailing provisions oflaws and regulations.

e. The ethic code as referred to in letter c of this paragraphshall at least contain:

1. the principle of implementation of the duties of theBoard of Directors, the Board of Commissioners,employees/officers and/or the organ support of theIssuer or the Public Company must be conductedwith good faith, full of responsibilities and carefully;and

2. the provision concerning the professional behaviorof the Board of Directors, the Board ofCommissioners, employees/officers and/or organsupport of the Issuer or the Public Company whenthere is a conflict of interest with the Issuer or thePublic Company.

f. The guidance and ethic code as referred to above mustbe completely contained in the website of the Company.


7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkanoleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalammenjalankan tugasnya.

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasalini, apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuhtanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsungmaupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yangmengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut.

9. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secaralangsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentangsegala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroandengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan sertamenjalankan segala tindakan, baik yang mengenaikepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasansebagaimana ditentukan dalam ayat 8 pasal ini.

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atauPerusahaan Publik apabila:

a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atauPerusahaan Publik dengan anggota Direksi yangbersangkutan; dan

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emitenatau Perusahaan Publik.

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(10) pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau PerusahaanPublik adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksimempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atauPerusahaan Publik; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruhanggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyaibenturan kepentingan dengan Emiten atau PerusahaanPublik.

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulisdari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar

7. Every member of the Board of Directors shall be fullyresponsible jointly and severally for the loss of the issuer orthe Company caused by the fault or negligence of themember of the Board of Directors in carrying out his/herduties.

8. Members of the Board of Directors shall not be responsiblefor the loss of the Company as referred to in paragraph 7 ofthis Article, if he/she can prove that:

a. such loss is not due to his/her fault or negligence;

b. he/she has carried out the management with good faith,full of responsibilities and carefully, for the interest of andpursuant to the purpose and objective of the issuer orthe Company;

c. he/she does not have any conflict of interest eitherdirectly or indirectly with the management action causingloss; and

d. he/she has taken action to prevent the occurrence or thecontinuation of such loss.

9. The Board of Directors shall be authorized to represent theissuer or the Company lawfully and directly, either inside oroutside the court, concerning all things and in all events, tobind the Company with another party and another party withthe Company and to carry out all actions, either concerningthe management or ownership, with limitation as determinedin paragraph 8 of this article.

10. A member of the Board of Directors shall not be authorized torepresent the Issuer or Public Company if:

a. there is a case in the court between the Issuer or thePublic Company with the relevant member of the Boardof Directors; and

b. the relevant member of the Board of Directors has aconflict of interest with the Issuer or the Public Company.

11. In the event that there is such situation as referred to inparagraph (10) of this article, the one authorized to representthe Issuer or the Public Company shall be:

a. another member of the Board of Directors not havingconflict of interest with the Issuer or the Public Company;

b. the Board of Commissioners in the event that allmembers of the Board of Directors have conflict ofinterest with the Issuer or the Public Company; or

c. another party appointed by the RUPS in the event allmembers of the Board of Directors or the Board ofCommissioners have conflict of interest with the Issueror the Public Company.

12. The Board of Directors shall first obtain a written approvalfrom the Board of Commissioners with due observance to theprevailing laws and regulations and the articles of association


Perseroan, untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta padaperusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hakatau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besarharta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lainmaupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebutadalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yangterjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapatpersetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini.

14. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material,Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentusebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukanpersetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syaratsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

15. 2 (dua) orang anggota Direksi, dalam hal ini Presiden Direkturbersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atauWakil Presiden Direktur bersama dengan salah seoranganggota Direksi lainnya atau 2 (dua) orang Direktur berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan.

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan,maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroanbertentangan dengan kepentingan pribadi salah seoranganggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggotaDireksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingandan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi,maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh DewanKomisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPSmengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroandalam menjalankan tugas tersebut di atas.

18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan,maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

of the Company to:

a. borrow or lend money on behalf of the Company (notincluding withdrawing money of the Company at theBank);

b. establish a new business or participate in anothercompany, either domestic or overseas;

13. Legal action to (a) transfer or release the right or (b) placingas security of loan, all or substantial part of the assets of theCompany, namely with a value of more than 50% (fiftypercent) of the total net assets of the Company in 1 (one)transaction or more, either related to each other or not, andtransaction as above mentioned is a transaction of transfer ofnet assets of the Company occurred within a period of 1(one) financial year, must obtain the approval of the RUPSwith the terms and conditions as referred to in Article 14paragraph 2 number (3) of these Articles of Association.

14. Legal action to conduct Material Transaction, AffiliateTransaction and Certain Conflict of Interest Transaction asreferred to in the laws and regulations in the Capital Marketsector, and for the transaction requiring the approval from theRUPS of the Company shall follow the requirements asregulated in the laws and regulations in the Capital Marketsector.

15. The President Director and one of the Directors or 2 (two)Directors shall be entitled and authorized to act for and onbehalf of the Board of Directors and to represent theCompany.

16. The allocation of duties and authorities of every member ofthe Board of Directors shall be determined by the RUPS, inthe event that the RUPS does not determine it, the allocationof duties and authorities of every member of the Board ofDirectors shall be determined based on the resolution of themeeting of the Board of Directors.

17. If there is a conflict of the interest of the Company and thepersonal interest of one of the members of the Board ofDirectors, the Company shall be represented by anothermember of the Board of Directors with no conflict of interestand in the event that the Company has conflict of interest withall members of the Board of Directors, then in this matter theCompany shall be represented by the Board ofCommissioners or a person appointed by the Board ofCommissioners. In the event that there is no member of theBoard of Commissioners, the RUPS shall appoint one ormore persons to represent the Company in carrying theabove mentioned duties.

18. The allocation of duties and authorities of every member ofthe Board of Directors shall be determined by the RUPS, inthe event that the RUPS does not determine it, the allocationof duties and authorities of every member of the Board ofDirectors shall be determined based on the resolution of the


19. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belumdiatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJKdi bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturanperundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamanadianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksiatau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atauatas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham ataulebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkanoleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkalapaling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapatdilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggotaDireksi.

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama DewanKomisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4(empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporantahunan Perseroan.

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksuddalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelumberakhirnya tahun buku.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksudpada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta palinglambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwalyang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahanrapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelumrapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yangberhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajibdisampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yangdisampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5(lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilanterlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksiberhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

meeting of the Board of Directors.

19. The provisions concerning duties and authorities of the Boardof Directors which are not regulated in these articles ofassociation shall refer to the Regulation of OJK in the CapitalMarket sector and the other prevailing provisions and lawsand regulations.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 17

1. a. The Meeting of the Board of Directors may be held atany time if deemed necessary by one or more memberof the Board of Directors upon written request from theBoard of Commissioners or upon written request of 1(one) shareholder or more, together representing 1/10(one tenth) of the total number of shares issued by theCompany with valid voting rights.

b. The Board of Directors must hold a meeting of the Boardof Directors periodically, at least 1 (one) time everymonth.

2. The Meeting of the Board of Directors as referred to inparagraph 1 may be held, valid and entitled to adopt bindingresolutions, if attended by a majority of all members of theBoard of Directors.

3. The Board of Directors must hold a meeting of the Board ofDirectors with the Board of Commissioners periodically atleast 1 (one) time within 4 (four) months.

4. The attendance of the members of the Board of Directors atthe meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3must be disclosed in the annual report of the Company.

5. The Board of Directors must schedule a meeting as referredto in paragraph 2 and paragraph 3 for the following year priorto the end of the relevant financial year.

6. At the meeting as scheduled as referred to in paragraph 5,the materials of the meeting shall be delivered to theparticipants no later than 5 (five) days prior to the holding ofthe meeting.

7. In the event that there is a meeting which is held outside theschedule which has been prepared as referred to inparagraph 5, the materials of the meeting shall be deliveredto the participants of the meeting no later than prior to theholding of the meeting.

8. The notice of the Meeting of the Board of Directors shall begiven by a member of the Board of Directors entitled torepresent the Board of Directors. The notice for the meetingof the Board of Directors must be delivered in any manner inthe written form which shall be delivered to every member ofthe Board of Directors no later than 5 (five) calendar daysprior to the holding of the Meeting, without calculating thedate of the Notice and the date of the Meeting. If all membersof the Board of Directors are present or represented, suchprior notice shall not be required and the Meeting of the


9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat,tanggal, waktu dan tempat Rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atauditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah RepublikIndonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam halPresiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untukmenghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikankepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salahseorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggotaDireksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksihanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkansurat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiapanggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan caraapapun baik secara langsung maupun secara tidaklangsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam manaPerseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakansifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidakberhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontraktersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat,pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suaraterbanyak.

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruhanggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruhanggota Direksi.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dandisampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggotaDewan Komisaris.

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Board of Directors shall be entitled to adopt valid and bindingresolutions.

9. Such notice must contain the agenda of the Meeting, date,time and venue of the Meeting.

10. The Meeting of the Board of Directors shall be held at thedomicile of the Company or at the domicile of the StockExchange where the shares of the Company are listed,provided that it is within the territory of the Republic ofIndonesia.

11. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by thePresident Director. In the event that the President Director isnot present or incapacitated to attend the Meeting of theBoard of Directors, which no evidence to third parties shall berequired thereof, the Meeting of the Board of Directors shallbe chaired by a member of the Board of Directors appointedby and among the members of the Board of Directors presentat such Meeting.

12. A member of the Board of Directors may be represented atthe Meeting of the Board of Directors only by another memberof the Board of Directors by virtue of a power of attorney.

13. a. Every member of the Board of Directors attending themeeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and anadditional 1 (one) vote for every other member of theBoard of Directors it represents.

b. Every member of the Board of Directors who personallywith any manner either directly or indirectly has aninterest in a transaction, contract or proposed contract,where the Company is one of the parties, must state thenature of such interest in a Meeting of the Board ofDirectors and shall not be entitled to join the votingconcerning such matters relating to such transaction orcontract, except if otherwise determined by the Meetingof the Board of Directors.

14. The adopting of a resolution of the Meeting of the Board ofDirectors as referred to in paragraph 1 shall be conductedbased on amicable discussion to reach consensus.

15. Where the consensus is not reached, the adopting of aresolution shall be conducted based on the majority votes.

16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 mustbe contained in minutes of meeting, signed by all members ofthe Board of Directors present, and delivered to all membersof the Board of Directors.

17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 mustbe contained in minutes of meeting, signed by members ofthe Board of Directors and members of the Board ofCommissioners present, and delivered to all members of theBoard of Directors and members of the Board ofCommissioners.

18. In the event there is a member of the Board of Directors


Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimanadimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajibmenyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiriyang dilekatkan pada risalah rapat.

19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 danayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenaikeputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yangbersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untukpihak ketiga.

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sahdan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, denganketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukansecara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semuaanggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuantersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikianmempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksisaling melihat dan/ atau mendengar secara langsung sertaberpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwaberita acara dalam Rapat yang menggunakan teleponkonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuatsecara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota RapatDireksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani.Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengansah dalam Rapat Direksi.

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalamanggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidangPasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundanganlainnya yang berlaku.

D E W A N K O M I S A R I S

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) oranganggota, yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris,sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris dansedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih,dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yangberlaku termasuk di bidang Pasar Modal.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggotaDewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah KomisarisIndependen.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) oranganggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajibpaling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh

and/or a member of the Board of Commissioners who doesnot sign the result of the meeting as referred to in paragraph16 and paragraph 17, the relevant member must state his/herreason thereof in writing, in a separate letter which shall beattached to the minutes of meeting.

19. The minutes of meeting of the Board of Directors as referredto in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented bythe Company.

20. The minutes of meeting of the Board of Directors shallconstitute valid evidence concerning the resolutions adoptedin the relevant Meeting of the Board of Directors, either for themembers of the Board of Directors or for third parties.

21. The Board of Directors may also adopt valid and bindingresolutions without holding a meeting of the Board ofDirectors, provided that all members of the Board of Directorshave been notified in writing concerning the relevantproposals and all members of the Board of Directors havegiven approval concerning the proposal submitted in writingand have signed the said approval. The resolution adopted insuch manner shall have the same validity with the resolutionlawfully adopted at the Meeting of the Board of Directors.

22. The Meeting of the Board of Directors may also be heldthrough teleconference media, video conference, or otherelectronic media facilities, enabling all participants of theMeeting of the Board of Directors to directly see and/or heareach other and participate in the Meeting of the Board ofDirectors, provided that the minutes of the Meeting usingtelephone conference or similar communication devices shallbe made in writing and circulated among all members of theBoard of Directors participating at the meeting, to be signed.The resolution adopted in such manner shall have the samevalidity with the resolution lawfully adopted at the Meeting ofthe Board of Directors.

23. Provisions concerning Meeting of the Board of Directorswhich have not regulated in these articles of association shallrefer to the Regulation of OJK in the Capital Market sectorand other prevailing laws and regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS

Article 18

1. The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three)members, consisting of 1 (one) President Commissioner, atleast 1 (one) Vice President Commissioner and at least 1(one) member of the Board of Commissioners or more, withdue observance to the prevailing laws and regulationsincluding in the Capital Market sector.

2. In the event that the Board of Commissioners consists of 3(three) members of the Board of Commissioners, 1 (one)among them shall be an Independent Commissioner.

3. In the event that the Board of Commissioners consists ofmore than 3 (three) members of the Board of Commissioners,the number of the Independent Commissioners must be at


anggota Dewan Komisaris.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisarisatau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalahorang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saatdiangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selamamenjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan keuangan negara dan/atauyang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggotaDireksi dan/atau anggota Dewan Komisarispernah tidak diterima oleh RUPS atau pernahtidak memberikan pertanggungjawaban sebagaianggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftarandari OJK tidak memenuhi kewajibanmenyampaikan laporan tahunan dan/ataulaporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yangdibutuhkan Perseroan.

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalamayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturanperundang-undangan lainnya.

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuandalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratansebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam

least 30% (thirty percent) of the total number of members ofthe Board of Commissioners.

4. Every member of the Board of Commissioners may not actseverally, but shall be based on the resolution of the Board ofCommissioners or based on the appointment from the Boardof Commissioners.

5. Those who may be appointed as a member of the Board ofCommissioners shall be individuals who fulfill the followingrequirements upon their appointments and during their termsof office:

a. having good character, moral and integrity;

b. capable of conducting legal action;

c. within 5 (five) years prior to the appointment and duringthe term of office:

1. have never been declared bankrupt;

2. have never been members of the Board of Directorsand/or members of the Board of Commissionersdeclared guilty in causing a company to be declaredbankrupt;

3. have never been punished due to committingcriminal actions causing loss toward the state’sfinance and/or relating to the financial sector; and

4. have never been members of the Board of Directorsand/or members of the Board of Commissioners,who, during their terms of office:

i. have missed to hold annual RUPS;

ii. their accountability as members of the Boardof Directors and/or members of the Board ofCommissioners have been rejected by theRUPS, or they have failed to give theiraccountability as members of the Board ofDirectors and/or members of the Board ofCommissioners; and

iii. have caused the company which has obtainedlicense, approval or registration from the OJKnot to fulfill its obligation to submit annualreport and/or financial report to the OJK.

d. have commitment to comply with the laws and regulations;and

e. have knowledge and/or expertise in the field required by theCompany.

6. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph5, members of the Board of Commissioners must follow theother laws and regulations.

7. For Independent Commissioner, other than fulfilling theprovisions in paragraph 5 and paragraph 6, must also fulfillthe requirements as the Independent Commissioner as


peraturan Pasar Modal dan wajib memenuhi persyaratansebagai berikut :

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyaiwewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatanEmiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembalisebagai Komisaris Independen Emiten atau PerusahaanPublik pada periode berikutnya;

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidaklangsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atauPerusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggotaDireksi, atau pemegang saham utama Emiten atauPerusahaan Publik tersebut; dan

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupuntidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usahaEmiten atau Perusahaan Publik tersebut.

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewab Komisariswajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepadaPerseroan.

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajibditeliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimanadimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk padaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukanpenggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masajabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam ayat 5.

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantiananggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikanrekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yangmenjalankan fungsi nominasi.

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktuterhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yangmengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunanke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksuddengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggotaDewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namundemikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untukmemberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, denganmemperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.

determined in the regulations of the Capital Market and mustfulfill the following requirements:

a. is not a person working or having authorities andresponsibilities to plan, lead, control or supervise theactivities of the relevant Issuer or Public Company withina period of the last 6 (six) months, except for the re-appointment as the Independent Commissioner of theIssuer or Public Company for the following period;

b. does not have shares, either directly or indirectly in therelevant Issuer or Public Company;

c. does not have Affiliate relationship with the Issuer ofPublic Company, members of the Board ofCommissioners, members of the Board of Directors,main shareholders of the relevant Issuer of PublicCompany; and

d. does not have any business relationship either directly orindirectly relating to the business activities of the relevantIssuer or Public Company.

8. The fulfillment of the requirements as members of the Boardof Commissioners must be contained in a statement letterand delivered to the Company.

9. A statement letter as referred to in paragraph 8 must beexamined and documented by the Company.

10. The requirements as referred to in paragraph 5 andparagraph 6 must be fulfilled by the members of the Board ofCommissioners during their terms of office.

11. The legal consequence of the non fulfillment of therequirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6shall comply with the prevailing laws and regulations.

12. The Company must hold the RUPS to conduct replacement ofmembers of the Board of Commissioners who in their termsof office are no longer fulfilling the requirements as referred toin paragraph 5.

13. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement ofmembers of the Board of Commissioners to the RUPS mustbe submitted with due observance to the recommendationfrom the Board of Commissioners or the committee carryingout nomination function.

14. The members of the Board of Commissioners shall beappointed for a period as of the date determined by the RUPSappointing them and shall end at the closing of the 5th (fifth)Annual RUPS at the end of 1 (one) period of such term ofoffice, provided that 1 (one) period of term of office of amember of the Board of Commissioners shall be 5 (five)years, with due observance to the laws and regulations in theCapital Market sector, but without prejudice to the rights ofthe RUPS to dismiss such member of the Board ofCommissioners at any time prior to the expiry of his/her termof office, with due observance to the provisions of these


15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhirdapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

16. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan padasetiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir olehRUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapattersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.

17. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diridari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan danPerseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskanpermohonan pengunduran diri anggota anggota DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam halPerseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka denganlampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggotaDewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuanRUPS.

18. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota DewanKomisaris yang bersangkutan tetap berkewajibanmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai denganAnggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota DewanKomisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPSTahunan membebaskannya.

19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan dirisehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisarismasing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, makapengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan olehRUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru,sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggotaDewan Komisaris.

20. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisarissebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini makapemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harusmenyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepadaanggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untukmembela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebutmenghadiri Rapat yang bersangkutan.

21. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhirdengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuanberdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisariskarena ketentuan dari suatu undang-undang atauperaturan perundangan yang berlaku; atau

c. meninggal dunia; atau

articles of association.

15. After the expiry of their terms of office, members of the Boardof Commissioners may be re-appointed pursuant to theresolution of the RUPS.

16. A member of the Board of Commissioners may be dismissedat any time although his/her term of office has not ended, bythe RUPS. Such dismissal shall be effective as of the closingof such Meeting except if otherwise determined by the RUPS.

17. A member of the Board of Commissioners shall be entitled toresign from his/her office by notifying in writing concerninghis/her intention to the Company and the Company must holda RUPS to resolve the resignation application of the membersof the Board of Commissioners within a period of no later than60 (sixty) days as of the receipt of the resignation letter. In theevent that the Company does not hold any RUPS within theperiod as referred to in this paragraph, then with the lapse ofsuch period, the resignation of the member of the Board ofCommissioners shall become valid without requiring approvalfrom the RUPS.

18. Prior to the effectiveness of the resignation, the relevantmember of the Board of Commissioners is still obliged tocomplete his/her duties and responsibilities pursuant to theArticles of Association and the prevailing laws andregulations. The release and discharge of the resignedmember of the Board of Commissioners shall be granted afterthe release and discharge from the Annual RUPS.

19. In the event that the member of the Board of Commissionersresigns so that it causes the number of the members of theBoard of Commissioners to become each less than 3 (three)persons, such resignation shall be valid after determined bythe RUPS and the appointment of the new member of theBoard of Commissioners, so that the minimum requirement ofthe total number of members of the Board of Commissionersis fulfilled.

20. In the event that the RUPS dismisses the member of theBoard of Commissioners as referred to in paragraph 4 of thisarticle, then the dismissal of such member of the Board ofCommissioners must state the reasons thereof and thedismissed member of the Board of Commissioners shall begiven an opportunity to defend him/herself if such member ofthe Board of Commissioners attends the relevant Meeting.

21. The term of office of a member of the Board ofCommissioners shall automatically end if such member of theBoard of Commissioners:

a. is declared bankrupt or is placed under the curatelebased on a court decision; or

b. is prohibited to hold a position as a member of the Boardof Commissioners due to a provision of the prevailinglaws or regulations; or

c. passes away; or


d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.

22. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota DewanKomisaris ditetapkan oleh RUPS.

23. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowongsehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisariskurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut,untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PasarModal.

24. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selamapenggantinya belum diangkat atau belum memangkujabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisarisyang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankankewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang sertatanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

25. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atauPerusahaan Publik lain; dan

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua)Emiten atau Perusahaan Publik lain.

26. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatansebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yangbersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggotaDewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atauPerusahaan Publik lain.

27. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggotakomite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atauPerusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabatsebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

28. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimanadimaksud pada ayat (27) hanya dapat dilakukan sepanjangtidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganlainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan danbertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberinasihat kepada Direksi.

d. is dismissed by a Resolution of the RUPS.

22. The salary or honorarium and other allowances of the Boardof Commissioners shall be determined by the RUPS.

23. If a position of a member of the Board of Commissioners isvacant so that it causes the total number of the members ofthe Board of Commissioners to become less than 3 (three)persons as referred to in paragraph 1 of this article, a RUPSmust be held within a period of no later than 2 (two) monthsafter such vacancy, to fill such vacancy with due observanceto the prevailing laws and regulations in the Capital Marketsector.

24. If the position of the President Commissioner is vacant and solong as his/her replacement has not been appointed or filledhis/her position, then one of the members of the Board ofCommissioners appointed by the Board of Commissionersshall carry out the obligations of the President Commissionerand shall have the same authorities and responsibilities asthe President Commissioner.

25. A member of the Board of Commissioners may have doubleposition as:

a. member of the Board of Directors in a maximum of 2(two) other Issuers or Public Companies; and

b. member of the Board of Commissioners in a maximumof 2 (two) other Issuers and Public Companies.

26. In the event that a member of the Board of Commissionersdoes not have double position as a member of the Board ofDirectors, the relevant member of the Board ofCommissioners may have double position as a member of theBoard of Commissioners in a maximum of 4 (four) otherIssuers or Public Companies.

27. A member of the Board of Commissioners may have doubleposition as a member of committee in a maximum 5 (five)committees in the Issuer or Public Company, whereas therelevant member also has a position as a member of theBoard of Directors or member of the Board ofCommissioners.

28. Double position as a member of committee as referred to inparagraph (27) shall only occur so long as it is not in conflictwith the other laws and regulations.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OFCOMMISSIONERS

Article 19

1. The Board of Commissioners shall have duties to conductsupervision and shall be responsible for the supervisiontoward the policies of the management, the general operationof the management, either concerning the Company orbusiness of the Company, and shall provide advice to theBoard of Directors.


2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajibmenyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuaidengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dantanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganitikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dantanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapatmembentuk komite lainnya.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerjakomite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhirtahun buku.

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusunpedoman dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 16ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuhsecara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yangdisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota DewanKomisaris dalam menjalankan tugasnya.

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkanatas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuhtanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsungmaupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yangmengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut.

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantorPerseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atautempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai olehPerseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkankeadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahuisegala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepadaDireksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggotaDireksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala halyang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

2. In certain condition, the Board of Commissioners must holdthe annual RUPS and other RUPS according to its authoritiesas regulated in the laws and regulations and the articles ofassociation.

3. Members of the Board of Commissioners must implement theduties and responsibilities as referred to in paragraph (1) withgood faith, full of responsibilities and carefully.

4. In the framework to support the effectiveness of theimplementation of the duties and responsibilities as referredto in paragraph (1), the Board of Commissioners mustestablish an Audit Committee and may establish othercommittees.

5. The Board of Commissioners must conduct evaluation towardthe performance of the committee assisting theimplementation of its duties and responsibilities as referred toin paragraph (4) every end of financial year.

6. The Board of Commissioners together with the Board ofDirectors must prepare guidance and ethic code as regulatedin Article 16 paragraph (6) of the Articles of Association of theCompany.

7. Every member of the Board of Commissioners shall be fullyresponsible jointly and severally for the loss of the Companycaused by the fault or negligence of the members of theBoard of Commissioners in carrying out their duties.

8. A member of the Board of Commissioners shall not beresponsible for the loss of the Company as referred to inparagraph 7 of this Article, if he/she can prove that:

a. such loss is not caused by his/her fault or negligence;

b. he/she has conducted the management with good faith,full of responsibilities and carefully, for the interest of andpursuant to the purpose and objective of the Company;

c. he/she does not have any conflict of interest eitherdirectly or indirectly with the actions of managementcausing the loss; and

d. he/she has taken actions to prevent the incurrence or thecontinuation of such loss.

9. The Board of Commissioners at any time within businesshours of the Company shall be entitled to enter into thebuildings and premises or other places used or controlled bythe Company and shall be entitled to examine all books,letters and other evidentiary instruments, to examine andmatch the condition of the cash and others, and shall beentitled to know about all actions carried out by the Board ofDirectors.

10. The Board of Commissioners shall be entitled to requestexplanation to the Board of Directors concerning all mattersstated and every member of the Board of Directors must giveexplanation concerning all matters questioned by the Board of


11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atauapabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyaiseorangpun anggota Direksi maka untuk sementara DewanKomisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam haldemikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikankekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantaraanggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada PresidenKomisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam AnggaranDasar ini berlaku pula baginya.

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatukeputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikanuntuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi darijabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya,dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar inidan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalamanggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidangPasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundanganlainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktubilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggotaDewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksiatau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebihbersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagianatau lebih dari jumlah seluruh saham yang telahditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggotaDewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksisecara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)bulan.

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalamlaporan tahunan Perseroan.

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimanadimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya

Commissioners.

11. If all members of the Board of Directors are temporarilysuspended or if due to whatsoever reasons the Companydoes not have any member of the Board of Directors, thentemporarily the Board of Commissioners shall be obliged tomanage the Company. In such event, the Board ofCommissioners shall be entitled to grant temporary power toone or more among the members of the Board ofCommissioners at the account of the Board ofCommissioners.

12. In the event that there is only one member of the Board ofCommissioners, all duties and authorities given to thePresident Director or members of the Board ofCommissioners in these Articles of Association shall alsoapply to him/her.

13. At any time, the Board of Commissioners, based on aresolution of the Meeting of the Board of Commissioners maytemporarily suspend one or more members of the Board ofDirectors from his/her position (their positions) by stating thereasons thereof, with due observance to the provisions ofthese articles of association and/or the prevailing laws and/orregulations.

14. Provisions concerning the Board of Commissioners which arenot regulated in these articles of association shall refer to theRegulation of the OJK in the Capital Market sector and otherprevailing laws and regulations.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 20

1. a. The Meeting of the Board of Commissioners may beheld at any time if deemed necessary by one or moremembers of the Board of Commissioners or upon writtenrequest from the Board of Directors or upon request of 1(one) Shareholder or more, together having 1/10 (onetenth) or more of the total number of shares issued bythe Company with valid voting rights.

b. The Board of Commissioners must hold a meeting atleast 1 (one) time within 2 (two) months.

2. The Meeting of the Board of Commissioners as referred to inparagraph 1 may be held, valid and shall be entitled to adoptbinding resolutions if attended by a majority of all members ofthe Board of Commissioners.

3. The Board of Commissioners must hold the meeting togetherwith the Board of Directors periodically, at least 1 (one) timewithin 4 (four) months.

4. The attendance of members of the Board of Commissionersat the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3must be disclosed in the annual report of the Company.

5. The Board of Commissioners must scheduled the meeting asreferred to in paragraph 1b and paragraph 3 for the following


sebelum berakhirnya tahun buku.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksudpada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta palinglambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwalyang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahanrapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelumrapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh PresidenKomisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karenasebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisarisyang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenangmelakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengansarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harusdikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebutdiadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaanyang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendersebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebutditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggotaDewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilanterlebih dahulu tidak disyaratkan.

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat Rapat.

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempatkedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroandicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah RepublikIndonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris,apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untukmenghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggotaDewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota DewanKomisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalamRapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yanglain berdasarkan surat kuasa.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiapanggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

year prior to the end of the financial year.

6. At the meeting scheduled as referred to in paragraph 5, thematerials of the meeting shall be delivered to the participantno later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting.

7. In the event that there is a meeting held outside the schedulewhich has been prepared as referred to in paragraph 5, thematerials of the meeting shall be delivered to the participantof the meeting no later than prior to the holding of themeeting.

8. The notice of the Meeting of the Board of Commissionersshall be given by the President Commissioner. In the eventthat the President Commissioner is incapacitated due towhatsoever reasons, in which no evidence to third partiesshall be required, then 1 (one) member of the Board ofCommissioners appointed by the President Commissionershall be entitled and authorized to give the notice of Meetingof the Board of Commissioners.

9. Notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall besent in whatsoever manner in writing, which notice must besent to the members of the Board of Commissioners no laterthan 5 (five) calendar days prior to such Meeting is held, orwithin a shorter period in urgent condition, namely no laterthan 1 (one) calendar day prior to the Meeting withoutcalculating the date of notice and the date of the Meeting,such urgent condition shall be determined by the PresidentCommissioner. If all members of the Board of Commissionersare present at the Meeting, such prior notice shall not berequired.

10. The said notice of Meeting must state agenda, date, time andvenue of the Meeting.

11. The Meeting of the Board of Commissioners shall be held atthe domicile of the Company or at the place of the businessactivities or the domicile of the Stock Exchange where theshares of the Company are listed, or in other places providedthat such place is within the territory of the Republic ofIndonesia.

12. The Meeting of the Board of Commissioners shall be chairedby the President Commissioner, if the PresidentCommissioner is not present or incapacitated to attend theMeeting, in which no evidence to third parties is required, theMeeting shall be chaired by one of the members of the Boardof Commissioners elected by and among members of theBoard of Commissioners present at such Meeting.

13. One member of the Board of Commissioners may only berepresented at the Meeting of the Board of Commissioners byanother member of the Board of Commissioners by virtue of apower of attorney.

14. a. Every member of the Board of Commissioners shall beentitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) votefor every other member of the Board of Commissionershe/she represents.


b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadidengan cara apapun baik secara langsung maupun secaratidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatutransaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalammana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harusmenyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat DewanKomisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilansuara mengenai hal-hal yang berhubungan dengantransaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat DewanKomisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengansurat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkanpemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan denganlisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa adakeberatan dari yang hadir.

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusanmusyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusandiambil dengan pemungutan suara berdasarkan suaraterbanyak.

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruhanggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepadaseluruh anggota Dewan Komisaris.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggotaDewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dandisampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dananggota Direksi.

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimanadimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajibmenyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiriyang dilekatkan pada risalah rapat.

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusanyang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yangbersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisarismaupun untuk pihak ketiga.

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusanyang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat DewanKomisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota DewanKomisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usulyang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisarismemberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secaratertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusanyang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

b. Every member of the Board of Commissioners whopersonally with whatsoever manner directly or indirectlyhas an interest in a transaction, contract or proposedcontract, whereas the Company is one of the parties,must state the nature of such interest in a Meeting of theBoard of Commissioners and shall not be entitled toparticipate in the voting concerning matters relating tosuch transaction or contract, except if the Meeting of theBoard of Commissioners determines otherwise.

c. Voting concerning individuals shall be conducted withclosed and unsigned ballot paper, whilst votingconcerning other matters shall be conducted verballyexcept if the Chairman of the Meeting determinesotherwise without any objection from those present.

15. The voting at the Meeting of the Board of Commissionersmust be conducted based on the amicable discussion toreach consensus. In the event that the amicable discussion toreach consensus cannot be reached, the resolution shall beadopted by voting based on majority votes.

16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 mustbe contained in minutes of meeting, signed by all members ofthe Board of Commissioners present, and shall be deliveredto all members of the Board of Commissioners.

17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 mustbe contained in minutes of meeting signed by all members ofthe Board of Commissioners and members of the Board ofDirectors present, and shall be delivered to all members ofthe Board of Commissioners and members of the Board ofDirectors.

18. In the event that there is a member of the Board of Directorsand/or a member of the Board of Commissioners who doesnot sign the result of the meeting as referred to in paragraph16 and paragraph 17, the relevant member must state thereasons thereof in writing in a separate letter attached to theminutes of meeting.

19. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 andparagraph 17 must be documented by the Company.

20. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 andparagraph 17 constitutes valid evidence concerning theresolutions adopted at the relevant Meeting of the Board ofCommissioners, either for the members of the Board ofCommissioners or for third parties.

21. The Board of Commissioners may also adopt valid andbinding resolutions without holding a Meeting of the Board ofCommissioners, provided that all members of the Board ofCommissioners have been notified in writing concerning therelevant proposals and all members of the Board ofCommissioners shall give approval concerning the proposalsubmitted in writing and shall sign such approval. Resolutionsadopted in such manner shall have the same validity with


sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatDewan Komisaris.

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat DewanKomisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsungserta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, denganketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakantelepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akandibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggotaDewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untukditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikianmempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diaturdalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturanperundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerjatahunan.

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepadaDewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporankeuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan DewanKomisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan olehRUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdisampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januarisampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Padaakhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku danmenyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa olehpara pemegang saham terhitung sejak tanggal PemanggilanRUPS Tahunan.

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun bukuPerseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksidan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atauDewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunantersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam halanggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak

resolutions lawfully adopted at the Meeting of the Board ofCommissioners.

22. The Meeting of the Board of Commissioners may also be heldthrough teleconference media, video conference, or otherelectronic media facilities, enabling all participants of theMeeting of the Board of Commissioners to directly see and/orhear each other and participate in the Meeting of the Board ofCommissioners, provided that the minutes of the Meetingusing telephone conference or similar communication devicesshall be made in writing and circulated among all members ofthe Board of Commissioners participating at the meeting, tobe signed. The resolution adopted in such manner shall havethe same validity with the resolution lawfully adopted at theMeeting of the Board of Commissioners.

23. Provisions concerning Meeting of the Board ofCommissioners which have not regulated in these articles ofassociation shall refer to the Regulation of OJK in the CapitalMarket sector and other prevailing laws and regulations.

WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT

Article 21

1. The Board of Directors must make and implement annualwork plan.

2. The Board of Directors must deliver the annual work plan tothe Board of Commissioners to obtain approval.

3. The approval of the annual report, including the ratification ofthe annual financial report and the report on duties ofsupervision of the Board of Commissioners, and resolutionconcerning appropriation of profit shall be determined by theRUPS.

4. The work plan as referred to in paragraph (1) must bedelivered prior to the commencement of the following financialyear.

5. The financial year of the Company shall run from 1 (one)January until 31 (thirty one) December. At the end ofDecember every year, the books of the Company shall beclosed.

6. The Board of Directors shall prepare annual report with dueobservance to the prevailing laws and regulations and shallmake it available at the offices of the Company to beexamined by the shareholders as of the date of the Notice ofthe Annual RUPS.

7. Within no later than 4 (four) months after the financial year ofthe Company is closed, the Board of Directors shall preparethe annual report pursuant to the prevailing laws andregulations.

8. The annual report shall be signed by all members of theBoard of Directors and the Board of Commissioners, in theevent that there is a member of the Board of Directors and/orthe Board of Commissioners who does not sign such annualreport, there must be a written reasons thereof, in the event


menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yangbersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusatPerseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilanRUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegangsaham.

10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroankepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untukdiperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publiktersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.

11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporankeuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan DewanKomisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan olehRUPS.

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan LaporanLaba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia danberperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diaturdalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang KewajibanPenyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sepertitercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telahdisahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yangpositif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukanoleh RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuankeuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambildalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukanwaktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatusaham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa sahamitu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham denganmemperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerjayang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalammana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu danlain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan BursaEfek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain,maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yangdiwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagisebagai dividen.

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagiandividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayarandividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling

that the member of the Board of Directors and/or the memberof the Board of Commissioners does not sign and does notgive any reason thereof, such member shall be deemed ashaving approved the content of the annual report.

9. Such Annual Report must be available at the head office ofthe Company no later than the date of the delivery of notice ofthe Annual RUPS to be examined by the shareholders.

10. The Board of Directors must deliver the financial report of theCompany to the Public Accountant appointed by the RUPS tobe examined. The report of the result of examination of suchPublic Accountant shall be delivered in writing to the AnnualRUPS.

11. The approval of the annual report, including the ratification ofthe annual financial report and the report on duties ofsupervision of the Board of Commissioners, and theresolution of appropriation of profit shall be determined by theRUPS.

12. The Company must announce the Balance Sheet and theProfit/Loss Statement in a daily newspaper in Indonesianlanguage and with national circulation pursuant to theprocedures as regulated in the Regulation Number X.K.2concerning the Obligation of Submission of Periodic FinancialReport.

APPROPRIATION OF PROFIT AND DISTRIBUTION OFDIVIDENDS

Article 22

1. The net profit of the Company in one financial year ascontained in the balance sheet and profit and loss statementapproved by the Annual RUPS, and which constitutes thepositive profit balance shall be distributed according to itsappropriation determined by such RUPS.

2. Dividends shall only be paid according to the financialcapability of the Company based on the resolutions adoptedin the RUPS, in such resolution it shall also be determined thetime and method of payment of the dividends. The dividendfor a share must be paid to a person in whose name suchshare is registered in the Register of Shareholders with dueobservance to Article 9 of these articles of association, onbusiness day to be determined by or by the authority of theRUPS in which such resolution for distribution of Dividend isadopted, one and another without prejudice to the provisionsof the regulations of the Stock Exchange where such sharesare listed.

3. In the event that the Annual RUPS does not determine otherappropriation, the net profit after being deducted by thereserve as obliged by the Law and Articles of Association,shall be distributed as dividends.

4. In the event that there is a resolution of the RUPS relating tothe distribution of dividend in cash, the Company mustimplement the distribution of dividend in cash to the entitled


lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasanrisalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkankerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, makakerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi danselanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggaptidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalamperhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengantidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tatacara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalamcadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkandalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akanmenjadi hak Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efekberlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di manasaham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersihsetiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPSdengan mengindahkan -peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabilaPerseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampaicadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) darijumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakanuntuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadanganlain.

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluhpersen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPSdapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untukkeperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangansebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihandana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yangdianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisarisdan dengan memperhatikan peraturan perundangan yangberlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadanganharus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan

shareholders no later than 30 (thirty) days after theannouncement of the summary of minutes of RUPS resolvingthe distribution of dividend in cash.

5. If the profit and loss statement in one financial year shows aloss that cannot be covered by the reserve fund, the loss shallremain to be recorded in the profit and loss statement and inthe following financial years the Company shall not beconsidered as having made profit as long as the lossrecorded has not yet been fully covered, without prejudice tothe prevailing laws and regulations.

6. Dividends left unclaimed after 5 (five) years as of the date ofits determination for previous payment of dividends, shall beincluded in the special reserve, the RUPS shall regulate theprocedures to take the dividends which have been included insuch special reserve. Dividends which have been included inthe special reserve as stated above and left unclaimed withina period of 10 (ten) years shall be the property of theCompany.

7. Toward the shares listed at the Stock Exchange, theregulations of the Stock Exchange where the shares of theCompany are listed shall apply.

ALLOCATION OF RESERVE FUND

Article 23

1. The Company must allocate certain amount of the net profitevery financial year for reserve, determined by the RUPS withdue observance to the prevailing laws and regulations.

2. The obligation to allocate for such reserve fund shall apply ifthe Company has a positive profit balance.

3. The allocation of net profit for the reserve fund shall becarried out until the reserve fund achieves at least 20%(twenty percent) of the total issued and paid up capital.

4. The reserve fund which has not reached the amount asreferred to in paragraph 3 of this article may only be used tocover the loss which cannot be covered by other reserves.

5. If the amount of reserve fund has exceeded the amount of20% (twenty percent) of the total issued and paid up capital,the RUPS may decide that the excess amount be used for theneeds of the Company.

6. The Board of Directors must manage the fund excess asreferred to in paragraph 5 of this article, so that such fund cangain profit, in a manner it deems fit with the approval from theBoard of Commissioners and with due observance to theprevailing laws and regulations. Every profit received from theReserve Fund must be included in the profit/loss of theCompany.

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 24

1. The amendments to the Articles of Association shall be


Undang Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturanPasar Modal.

2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS denganketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggarandasar ini.

3. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkutpengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukanPerseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangkawaktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar,pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/ataupengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroanterbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dariMenteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-halyang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukankepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalamUndang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukansecara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dandiumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DANPEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahanditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlakukhususnya peraturan perundang-undangan dibidang PasarModal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADANHUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalamPasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi danberakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlakukhususnya peraturan perundang-undangan dibidang PasarModal.

conducted with due observance to the Law concerningLimited Liability Company and/or regulations of the CapitalMarket.

2. The amendments of the Articles of Association shall beresolved by the RUPS with the terms as stated in Article 14paragraph 2 of these articles of association.

3. The amendments to the Articles of Association relating to thename of the Company and/or the domicile of the Company;purpose and objective and business activities; duration of theCompany; the amount of the authorized capital, reduction ofissued and paid up capital and/or the change of status of theCompany from a closed Company to become open Companyor vice versa, must obtain the approval from the Minister asreferred to in the prevailing law and regulations.

4. The amendments to the Articles of Association other thanthose relating to the matters as stated in paragraph 3 of thisarticle shall merely be notified to the Minister with dueobservance to the provisions of the Law concerning LimitedLiability Company.

5. The resolution concerning the reduction of capital must benotified in writing to all creditors of the Company andannounced by the Board of Directors in 1 (one) dailynewspaper in Indonesian language published or widelycirculated at the domicile of the Company.

MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND SPIN OFF

Article 25

1. The merger, consolidation, acquisition and spin off shall bedetermined by the RUPS with due observance to theprovisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3) ofthese articles of association.

2. Further provisions concerning merger, consolidation,acquisition and spin off shall be as referred to in the prevailinglaws and regulations, specifically the laws and regulations inthe Capital Market sector.

DISSOLUTION, LIQUIDATION AND THE EXPIRY OF LEGALENTITY STATUS

Article 26

1. The dissolution of the Company shall only be conductedbased on the resolutions of the RUPS with due observance tothe provisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3)of these articles of association.

2. Further provisions concerning dissolution, liquidation and theexpiry of the legal entity status shall be as referred to in theprevailing laws and regulations, specifically the laws andregulations in the Capital Market sector.


TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang sahamdianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimanadicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikanperaturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang PasarModal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-sahamPerseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacupada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnyayang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukupdiatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akanmemutuskannya.

RESIDENCE

Article 27

For such matters concerning the Company, the shareholders shallbe deemed to reside at the addresses as recorded in the Registerof Shareholders with due observance to the prevailing laws andregulations and the provisions in the Capital Market sector and theprovisions of the Stock Exchange where the shares of theCompany are listed.

CLOSING PROVISION

Article 28

Such provisions which have not been regulated in these Articles ofAssociation shall refer to the Regulation of the OJK and the otherprevailing laws and regulations and all matters which are not orhave not sufficiently regulated in these Articles of Association,shall be determined by the RUPS.

Documents

ANGGARAN ARTICLE OF DASAR ASSOCIATION PT · PDF fileAnggaran Dasar PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk / Article of Association of PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1 NAMA DAN TEMPAT