Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal

ini tertulis dengan jelas pada Undang-undang nomor  17  tahun 2003 tentang keuangan

Negara.  Didalam pengertian ini kita bisa mengambil satu pengertian dasar mengenai APBN,

yaitu kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif mengenai arah kebijakan ekonomi

Indonesia. Di dalam kesepakatan itu terdapat besaran belanja, pendapatan dan pembiayaan

atas defisit belanja dan pendapatan.

Kebijakan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut dengan

kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat mempengaruhi perekonomian suatu Negara, sebab

ia merupakan komponen dari outout perekeonomian yaitu pengeluaran pemerintah. Dimana

output perekonomian merupakan penjumlahan dari fungsi konsumsi, investasi, pengeluaran

pemerintah dan net ekspor. Persamaan ini dipopulerkan oleh J.M. Keynes dan ia pun

memperkenalkan dengan perekonomian makro dan mikro. Analisa ekonomi makro inilah

yang akan kita gunakan untuk menganalisa APBN Tahun 2009.

Kebijakan Pokok APBN Tahun 2009

1. Pokok-Pokok Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah

1. Penerimaan Perpajakan Non-Migas tahun 2009 mengalami pertumbuhan nominal 20,4

persen, dan telah memperhitungkan potential loos dari amandemen UU PPh dan PPN yang

memberikan instentif kepada dunia usaha dan masyarakat berpendapatan menengah ke

bawah;

2. Penerimaan kepabeanan telah memperhitungkan penurunan harga internasional untuk

CPO dan berbagai perjanjian bilateral melalui free trade agreement, serta kecenderungan

penurunan tarif bea masuk pada umumnya.

3. Kebijakan Penerimaan Perpajakan juga mengakomodasikan Pajak Ditanggung Pemerintah

atas sektor sektor-sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan

ekonomi global dan pemulihan sektor riil (counter cyclical) sebesar Rp10 triliun;

4. Jenis penerimaan baru dalam PNBP yaitu Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal

Perbendaharaan (treasury single account) dan/atau atas penempatan uang negara sebesar

Rp 3 triliun

KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Intensifikasi perpajakan.

Ekstensifikasi perpajakan guna memperluas basispajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak (lawenforcement) terutama untuk menindaklanjuti

kebijakan sunset policy di tahun 2008

Melanjutkan kebijakan tarif hasil tembakau dengan menurunkan tarif advalorum dan

menaikkan tarif spesifik;

Implementasi INSW tahap III dan ASEAN Single Window (ASW)

Pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka mendorong investasi dan perdagangan

dalam

bentuk DTP bea masuk dan/atau PDRI

KEBIJAKAN PNBP

Peningkatan koordinasi dalam rangka optimalisasi produksi minyak dan gas yang

didukung dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Pengendalian cost recovery melalui:

pengendalian alokasi biaya,

evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan (negative list), serta

evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja

Sama (KKKS).

penyempurnaan ketentuan tentang cost recovery

Percepatan penyelesaian kewajiban Pertamina/KKKS

kepada pemerintah terkait kegiatan migas

Optimalisasi sumber PNBP, khususnya dari sektor

pertambangan.

Peningkatan kinerja dan pengembangan BUMN.

Peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP K/L serta

Peningkatan pengawasan pengelolaan PNBP K/L

Cost Recovery

•  Cost recovery sebesar US$11,05 miliar, naik dari besaran tahun 2008 sebesar US$10,473

miliar yang disebabkan oleh kenaikan lifting gas on stream Exxon dan Tangguh, serta swap

Conoco dan Chevron.

•  BPK ditugaskan untuk melakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalam cost recovery

sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan ketidakwajaran, BPK wajib melaporkan

estimasi besaran kerugian Negara yang timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka

bagi hasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN SMT I TA

2009 untuk dapat ditindaklanjuti.

• Pemerintah ditugaskan untuk menerbitkan PPtentang cost recovery, yang antara lain

memuat:

1. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai unsur cost recovery.

2. Standar atau norma universal yang diberlakukan terhadap kewajaran unsure biaya dalam

perhitungan beban pajak dan cost recovery.

3. Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada Exhibit Contract, namun juga disesuaikan

dengan standar pembebanan yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada butir (2).

4. Cost recovery senantiasa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia, sehingga acuan cost recovery dalam Exhibit Contract perlu ditinjau kembali.

5. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan efektif mulai 1 Januari 2009.

• BP MIGAS ditugaskan untuk memperkuat pengawasan dalam rangka mengoptimalkan

penerimaan negara dari sektor migas.

2. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Negara

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat difokuskan untuk  Mendukung pelaksanaan

tema pembangunan 2009: “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN

KEMISKINAN”.

Mendukung Prioritas RKP 2009, yaitu :  Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan

perdesaan. Kedua,  Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya

tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.

Ketiga, – Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi,

pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu :  Kenaikan pertumbuhan ekonomi

(6%), Pengurangan Kemiskinan (12% -14%), Pengurangan Pengangguran (7,0% – 8,0%)

ALOKASI ANGGARAN MENURUT PRIORITAS, 2009 (miliar rupiah)

ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2009

•   Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan

•   Peningkatan stimulus melalui pembangunan infrastruktur

•   Pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga

dan perlindungan kesejahteraan masyarakat

•   Perlindungan sosial a.l melalui :

– Pendidikan

– Kesehatan

– PNPM

•   Penyediaan dana penyelenggaraan Pemilu 2009

Pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah

• kebijakan

– Dana Bagi Hasil:

• dbh migas terdapat kenaikan porsi sebesar 0,5% untuk anggaran pendidikan dasar;

– penambahan komponen dbh cukai.

– dau: 26% dari pdn neto yang telah memperhitungkan antara lain subsidi bbm, subsidi

listrik dan subsidi pupuk sebagai faktor pengurang

– penerapan formula murni dau/nonholdharmless

– jika realisasi icp di atas 130% dari asumsinya, maka kelebihan anggaran dbh

diperhitungkan sebagai tambahan dau.

– terdapat penambahan dua bidang dak sebagai pengalihan anggaran dari dep.

Perdagangan dan kementerian pembangunan daerah tertinggal.

KESEPAKATAN PANJA BELANJA DAERAH

Besaran alokasi Transfer ke Daerah tahun 2009 disepakati sebesar Rp320,7 T, dengan

rincian:

1. Dana Perimbangan sebesar Rp297,0 T, yang meliputi:

• DBH sebesar Rp85,7 T;

• DAU sebesar Rp186,4 T;

• DAK sebesar Rp24,8 T.

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp23,7 T, terdiri dari:

• Dana Otonomi Khusus sebesar Rp8,9 T;

– Dana Otsus Papua dan Papua Barat Rp3,7 T;

– Dana Otsus Aceh Rp3,7 T;

– Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat Rp1,4 T

• Dana Penyesuaian sebesar Rp14,9 T.

3. Disepakati Pembagian Dana Otsus Papua dan Papua Barat Rp3,7 T masing-masing

dengan proporsi 70% untuk Papua dan 30% untuk Papua Barat

4. Disepakati Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat Rp1,4 T, masing-masing

sebesar Rp0,8 T untuk Papua dan Rp0,6 T untuk Papua Barat.

5. Disepakati terhadap kekurangan dana tambahan infrastruktur Prov. Papua TA 2008

sebesar Rp670,0 M dapat diusulkan untuk dialokasikan dalam APBN-P 2009.

6. Disepakati dalam APBN 2009 menampung Dana Penyesuaian sebesar Rp14,9 T, yang

terdiri dari:

• Dana tambahan DAU untuk Guru PNSD Rp7,5 T;

• Dana Tambahan DAU Rp7,0 T;

• Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Lainnya Rp96,7 M;

• Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Rp295,3 M.

Asumsi APBN Tahun 2009 yaitu :

1. Dilakukan penyesuaian sesuai kondisi mutakhir

2. Risiko Fiskal: harga minyak,lifting dan indikator macro

3. Indikasi keadaan darurat

Pendapatan Negara

1. Perpajakan: pertumbuhan moderat 20%

2. Pelaksanaan UU PPh dan UU PPN

3. Perbaikan cost-recovery dengan PP Standar Biaya Cost Recovery

Belanja Negara APBN 2009

1. Anggaran Pendidikan 20%

2. Belanja program Kemiskinan dan Infrastruktur Tetap

3. Subsidi non energi dialokasikan 10T untuk insentif melalui DTP sektor riil jika terjadi

perlambatan

Desifit danPembiayaan APBN 2009

1. Defisit 1% dari PDB

2. Pembiayaan SBN dikurangi signifikan

3. Perkiraan SILPA 2008 dipergunakan

4. Menyiapkan Pembiayaan Siaga

Keadan Darurat (pasal 23 UU APBN 2009 dan Penjelasan):

JIKA

• Kondisi Darurat (PDB, Asumsi Lainnya)

• Penebitan SBN menjadi mahal

• Risiko Sistemik Perbankan

LANGKAH2:

• Realokasi Belanja Pusat

• Penerbitan SBN (Lelang maupun Non-Lelang)

• Penarikan Dana Pembiayaan Siaga

PERSETUJAUN DPR

• Persetujuan Panitia Anggaran

• Dalam waktu 1X 24 Jam

https://fajrialshah.wordpress.com/2009/06/10/analisa-apbn-tahun-2009/

Analisis APBNKATA PENGANTAR

                       

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya 

sehingga kami dari Kelompok V dapat menyelesaikan makalah Perekonomian Indonesia ini dengan baik 

sebagai tugas untuk bahan diskusi dalam tatap muka perkuliahan.

Makalah Perkonomian   Indonesia ini   membahas   tentang Analisis   APBNyang 

pembahasannya secara lengkap diuraikan dan dijelaskan dalam makalah ini.

Kelompok V mengucapkan terima kasih kepada :

1.      Ibu Hj Nurlailah, SE, MM selaku dosen pembimbing Perekonomian Indonesia.

2.      Kelompok V yang telah berusaha dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas ini.

Makalah Perkonomian Indonesia ini  sangatlah  jauh dari  kesempurnaan dalam pengerjaannya. 

Untuk itu dimohon saran dan kritik yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah ini.

Surabaya, 20 Oktober 2010

    PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2  Rumusan Masalah ............................................................................................. 1

1.3  Tujuan ............................................................................................................... 2

BAB II ANALISIS APBN

2.1 Pengertian APBN ............................................................................................. 3

2.2 Tujuan dan fungsi APBN.................................................................................. 3

2.3 Sumber APBN................................................................................................... 4

2.4 Data APBN 2008-2009..................................................................................... 6

2.5 Jenis-jenis pembelanjaan negara......................................................................... 7

2.6 Defisit Anggaran................................................................................................9

2.7 Pembiayaan Anggaran................................................................................ ....... 9

2.8 Cara Penyusunan APBN............................................................................ ..... 10

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 12

3.2 Saran ............................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kemajuan yang terjadi di dunia dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi juga dapat 

dirasakan di Indonesia. Ini dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi negara. Dari tahun ke tahun 

kondisi ekonomi negara indonesia mengalami perubahan. Perekonomian tahun ini pasti berbeda dengan 

tahun   sebelumnya   apalagi   dengan  masa   orde   lama.   Untuk   itu,   perlu   dikaji   lebih   dalam   tentang 

perekonomian  dari   tahun  2009-2010   (masa  sekarang)  agar  dapat  mempersiapkan  sekaligus   sebagai 

pelajaran untuk tahun selanjutnya.

Perkembangan perekonomian  Indonesia  dari   tahun ke  tahun dapat  diamati dari  perbedaan 

APBN-nya. APBN negara berisi  data pemasukan dan pengeluaran negara tersebut.  Dengan kata lain, 

APBN merupakan cerminan dari perekonomian negara secara garis besar.

Dari  uraian diatas,  kami  memutuskan untuk  menganalisa  APBN  Indonesia   tahun 2009-2010 

untuk mengetahui perkembangan ekonominya.

1.2  Rumusan Masalah

Dari  latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Sebagai 

berikut :

1.      Apa pengertian dari APBN?

2.      Tujuan dan fungsi dari APBN?

3.      Sumber APBN?

4.      Data APBN 2009-2010?

5.      Jenis-jenis pembelanjaan Negara?

6.      Defisit anggaran?

7.      Pembiayaan Anggaran?

8.      Cara penyusunan APBN?

1.3  Tujuan

1.      Untuk mempelajari dan memahami tentang sumber dan fungsi dari APBN.

2.      Untuk mengetahui dan mempelajari penggunaan dari APBN.

3.      Untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis pembelanjaan negara.

4.      Untuk mengetahui data APBN 2009-2010

5.      Untuk mempelajari cara penyusunan APBN

BAB II

ANALISIS APBN

2.1  Pengertian APBN

Yang dimaksud dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah suatu daftar 

sistematis   atas   anggaran   pendapatan   dan   pengeluaran   negara   yang   disusun   bersama-sama   oleh 

pemerintah dan DPR untuk masa 1 tahun[1].

2.2  Tujuan dan fungsi APBN

Tujuan   penyusunan   APBN   adalah   sebagai   pedoman   sumber   pendapatan   dan   penggunaan 

keuangan negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk meningkatkan produksi, kesempatan 

kerja,   pelayanan  masyarakat  dalam   rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan   kemakmuran 

rakyat[2].

Selain dapat mengatur pembelanjaan negara, APBN juga berfungsi untuk:

a.       Membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

b.      Meningkatkan pendapatan nasional secara terarah dan terencana.

c.       Mentapkan batas tertinggi untuk setiap anggaran pengeluaran.

Fungsi utama yang dijalankan APBN berikut ini:

1.      Fungsi alokasi

Melalui  APBN,   kegiatan  ekonomi  pemerintah  diarahkan  untuk  menambah  atau  mengurangi   alokasi 

sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, berbagai macam barang kebutuhan umum (public goods) 

dan jasa pelayanan umum (public service) dapat terpenuhi.

2.      Fungsi distribusi

Penduduk indonesia tersebar di seluruh pelosok nusantara. Bahkan, sebagian besar penduduk indonesia 

tinggal   di   daerah   dan   pulau-pulau   terpencil.  Mereka   semua   berhak  memperoleh   pendapatan   dan 

fasilitas  yang sama dengan penduduk yang tinggal  di  kota besar.  Disnilah APBN menjalankan fungsi 

distribusi, meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan diseluruh wilayah nusantara.

3.      Fungsi stabilisasi

Fungsi   stabilisasi   meliputi   upaya   menciptakan   stabilitas   pertahanan   dan   keamanan,   peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan (moneter).

2.3  Sumber APBN

Dalam UU APBN 2009, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp985,7 triliun. Target 

tersebut direvisi  menjadi Rp848,6 triliun dalam dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp872,6 

triliun dalam RAPBN-P 2009. Dalam semester I 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 

Rp367,2   triliun   (37,3% dari   targetnya  dalam APBN 2009 atau  42,1% dari   targetnya  dalam RAPBN-P 

2009). Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I dalam tahun 2008 yang mencapai 47,5% dari 

pagunya dalam APBNP 2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 5,4%. Realisasi pendapatan negara 

dan hibah terdiri atas realisasi penerimaan dalam negeri Rp367,0 triliun (37,3% dari targetnya dalam 

APBN 2009 atau 42,1% dari targetnya dalam RAPBN-P 2009), dan realisasi hibah Rp0,2 triliun (21,7% dari 

targetnya dalam APBN 2009 atau 20,5% dari targetnya dalam RAPBN-P 2009).

Realisasi   penerimaan   dalam   negeri   tersebut   terdiri   atas   realisasi   penerimaan   perpajakan 

Rp288,5 triliun (39,8% dari targetnya dalam APBN 2009 atau 44,2% dari targetnya dalam RAPBN-P 2009) 

dan realisasi  PNBP Rp78,5 triliun (30,3% dari targetnya dalam APBN 2009 atau 35,8% dari targetnya 

dalam RAPBN-P 2009).

Realisasi penerimaan perpajakan dalam Semester I 2009 terdiri dari PPh sebesar Rp163,8 triliun 

(56,8%), PPN sebesar Rp81,0 triliun (28,1%), PBB dan BPHTB sebesar Rp6,9 triliun (2,4%), cukai sebesar 

Rp26,3 triliun (9,1%), Bea masuk dan bea keluar sebesar Rp9,0 triliun (3,1%), serta pajak lainnya sebesar 

Rp1,5 triliun (0,5%). Sementara itu, realisasi PNBP dalam semester I 2009 terdiri dari penerimaan SDA 

Rp47,6 triliun (60,6%), Laba BUMN Rp3,5 triliun (4,5%), PNBP lainnya Rp26,3 triliun (33,5%), dan BLU 

sebesar Rp1,1 triliun (1,4%).

2.4  Data APBN 2009-2011

2.5  Jenis-jenis Pembelanjaan Negara

Dalam UU APBN 2009,  belanja  negara  ditetapkan  sebesar  Rp1.037,1   triliun,  yang  kemudian 

disesuaikan menjadi Rp988,1 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp1.005,7 triliun 

dalam RAPBN-P  2009.  Sampai  dengan   semester   I   2009,   realisasi  belanja  negara  mencapai  Rp372,9 

triliun, yang berarti 36,0% dari pagunya dalam APBN 2009 atau 37,1% dari pagunya dalam RAPBN-P 

2009.  Apabila  dibandingkan  dengan   realisasinya  dalam semester   I   2008  yang  mencapai  36,7% dari 

pagunya  dalam APBN-P  2008,   realisasi   tersebut  berarti  2,55%  lebih  tinggi.  Realisasi  belanja  negara 

tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat Rp233,0 triliun (32,5% dari pagunya dalam APBN 

2009 atau 33,5% dari pagunya dalam RAPBN-P 2009) dan transfer ke daerah Rp139,8 triliun (43,6% dari 

targetnya dalam APBN 2009 atau 45,2% dari targetnya dalam RAPBN-P 2009).

Realisasi belanja pemerintah pusat didominasi antara lain oleh belanja pegawai Rp68,9 triliun 

(29,6%),  pembayaran bunga utang Rp50,0 triliun  (21,3%),  subsidi  Rp42,8 triliun  (14,7%) dan  lainnya 

34,5%.  Sementara   itu,   realisasi   transfer  ke  daerah sebagian  besar  berasal  dari  DAU Rp108,7   triliun 

(77,7%) dan DBH Rp18,4 triliun (13,1%).

Belanja daerah terdiri atas pembelanjaan berikut:

a.       Dana  perimbangan,   yaitu   dana   yang   bersumber   atau   penerimaan  APBN   yang  dialokasikan   kepada 

daerah   untuk  membiayai   kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelaksanaan   desentralisasi   yang   diatur 

dengan UU. No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dan aperimbangan ini terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi 

khusus (DAK).

b.      Dana   otonomi,   khusus   dan   penyesuaian   yaitu   tambahan   penerimaan   agi   provinsi   yang   memiliki 

kekhususan seperti yang ditetapkan dalam UU. No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi 

daerah  istimewa aceh sebagai  provinsi  nangroe aceh darussalam (NAD) dan UU. No 21 tahun 2001 

tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.

2.6  Defisit Anggaran

             Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp367,2 triliun, dan realisasi belanja 

negara mencapai Rp372,9 triliun, dalam semester I 2009 terdapat defisit anggaran Rp5,6 triliun (0,1 % 

terhadap PDB). Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam Semester I 2008 yang mencapai surplus 

sebesar Rp61,5 triliun (1,4 % terhadap PDB), kinerja APBN 2009 hingga semester I berarti lebih baik 

penyerapannya.

2.7  Pembiayaan Anggaran

            Dalam UU APBN 2009, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp51,3 triliun, yang kemudian 

disesuaikan menjadi Rp139,5 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp133,0 triliun 

dalam RAPBN-P 2009. Realisasi pembiayaan hingga semester I 2009 mencapai Rp47,8 triliun (93,2% dari 

targetnya dalam APBN 2009 atau 36,0% dari  targetnya dalam RAPBN-P 2009).  Apabila dibandingkan 

dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun

2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 22,9%. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas 

realisasi pembiayaan dalam negeri Rp70,2 triliun (115,6% dari targetnya dalam APBN 2009 atau 48,5% 

dari targetnya dalam RAPBN-P 2009) dan realisasi pembiayaan luar negeri minus Rp22,4 triliun (237,2% 

dari   targetnya   dalam   APBN   2009   atau   190,3%   dari   targetnya   dalam   RAPBN-P   2009).   Realisasi 

pembiayaan dalam negeri sebagian besar berasal dari SBN (neto) sebesar Rp69,0 triliun. Sementara itu, 

realisasi pembiayaan luar negeri sebagian besar berasal dari  penarikan pinjaman luar negeri  sebesar 

Rp16,8 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang LN sebesar minus Rp35,0 triliun. Dengan realisasi 

pembiayaan anggaran yang mencapai Rp47,8 triliun, sedangkan defisit anggaran mencapai Rp5,6 triliun, 

dalam semester I 2009 kelebihan pembiayaan anggaran Rp42,2 triliun. Dalam semester I 2008, terjadi 

kelebihan pembiayaan tersebut mencapai Rp123,5 triliun.

2.8  Cara penyusunan APBN

Pertama-tama setiap departemen, lembaga atau badan dan semua yang dibiayai oleh keuangan 

Negara mengajukan usul  atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden,  usul  tersebut 

akan dibahas dalam kelompok kerja, setelah itu pemerintah mengajukan usulan (RAPBN) tersubut ke 

DPR untuk  disahkan,  setelah dibahas  dan disetujui  oleh DPR,  RAPBN diubah menjadi  APBN melalui 

undang-undang, bila DPR tidak menyetujui maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. 

Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan presiden[3].

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Dengan adanya APBN maka negara bisa lebih memperoleh kemudahan dalam mengatur sistem 

pemerintahan guna memeratakan kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan dari APBN itu sendiri.

APBN mempunyai fungsi utama yang dijalankan antara lain:

a.       Fungsi alokasi

Melalui  APBN,   kegiatan  ekonomi  pemerintah  diarahkan  untuk  menambah  atau  mengurangi   alokasi 

sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, berbagai macam barang kebutuhan umum (public goods) 

dan jasa pelayanan umum (public service) dapat terpenuhi.

b.      Fungsi distribusi

Penduduk indonesia tersebar di seluruh pelosok nusantara. Bahkan, sebagian besar penduduk indonesia 

tinggal   di   daerah   dan   pulau-pulau   terpencil.  Mereka   semua   berhak  memperoleh   pendapatan   dan 

fasilitas  yang sama dengan penduduk yang tinggal  di  kota besar.  Disnilah APBN menjalankan fungsi 

distribusi, meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan diseluruh wilayah nusantara.

c.       Fungsi stabilisasi

Fungsi   stabilisasi   meliputi   upaya   menciptakan   stabilitas   pertahanan   dan   keamanan,   peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan (moneter).

3.2  Saran

Dengan   adanya   APBN   yang   tersusun   secara   terperinci,   seharusnya   negara   indonesia   bisa 

mengatasi   berbagai   persoalan   yang   ada   dan   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   dan 

meminimalisasi berbagai dampak buruk dari semua masalah yang timbul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal H. Basri, S.E., M.A. Perkonomian Insonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta: 2002.

Drs. Dumairy, M.A. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta: 1996.

Endro Sardjono, Manusia dan Perilaku Ekonomi. Ganeca. Jakarta: 2007.

Tim Ekspresi. Metode Belajar Efektif Ekonomi. Penerbit CV. Media Karya Putra.Kartasura: 2007.

www.google.com

http://akholilashari.blogspot.co.id/2011/04/analisis-apbn.html