Bahasa sebagai Atribut Identitas NasionalOPINI | 13 September 2012 | 01:28 Dibaca: 794 Komentar: 0 Nihil Mempelajari Bahasa Indonesia memang susah-susah gampang. Sebagaimana beberapa bahasa daerah yang ada di di tanah air, Bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa berkaitan dengan segmentasi penggunaannya. Dalam kaidah Bahasa Sunda disebut undak-usuk basa atau penggunaan kata-kata yang berbeda untuk setiap peruntukan baik yang berkaitan dengan tempat, zaman dan kedudukan seseorang.Kalau diamati lebih lanjut maka pola penggunaan bahasa Indonesia ternyata bisa lebih sulit mencari kata-kata yang tepat dibanding dengan bahasa daerah ditambah dengan kesulitan dalam menentukan pola penulisan yang sering kali keliru terutama dalam penggunaan kata sambung dan imbuhan.Merespon fenomena seperti ini maka sebaiknya pendidikan Bahasa Indonesia bagi pelajar, pemuda dan mahasiswa khususnya dan secara umum bagi kita perlu didorong perbaikan meliputi setidaknya tiga hal, yakni :1. Penggunaan kata-kata yang tepat, yang dimaksudkan disini adalah melakukan pemberian pemahaman tentang tata cara penggunaan yang tepat dalam suasana dan kepada orang tertentu, klasifikasinya mesti diperjelas, seperti kapan harus menggunakan kata kamu, kau, anda, saudara, you, ente, elo.2. Penulisan kata-kata yang tepat, hal ini terutama untuk membiasakan dua hal, pertama, penggunaan imbuhan masih banyak yang kesulitan dalam hal ini seperti penggunaan awalan ke- untuk menunjukkan tempat apakah disambung atau tidak, dan yang kedua, bagaimanapenggunaan kata serapan yang berasal dari bahasa asing dan lebih khusus dari bahasa yang tidak menganut asas what you say is what you write seperti Bahasa Inggris.3. Pengingkatan pemahaman terhadap arti kata-kata serapan yang baru, banyak kata-kata yang masuk secara begitu saja menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Dengan posisi penempatan kata yang kurang cocok dengan arti sebenarnya dalam bahasa asal, tetapi dipahami oleh sesama lawan bicara dan komunitas tertentu maka diperlukan penelaahan yang lebih lanjut. Apakah kata serapan tersebut akan diterjehmahkan sesuai dengan arti asli pada daerah/ negara asalnya atau akan diberi arti yang baru sesuai dengan apa yang digunakan komunitas yang menggunakan pada maksud tertentu yang berbeda dengan asal arti di kamus bahasa asalnya.Kelihatannya memang perbaikan penggunaan bahasa tersebut simpel, namun dengan semakin berkembangnya teknologi informasi mendorong pihak-pihak yang berwenang dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah menjaga kemurnian Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia (Srijanti, 2009).Bahasa sebagai atribut identitas bangsaBahasa Indonesia merupakan salah satu atribut yang menjaga identitas bangsa Indonesia mesti dijaga, dipelihara serta dirawat bukan hanya oleh pihak berwenang tetapi juga oleh semua kita. Sebagaimana sifat atribut, maka Bahasa Indonesia memberikan suatu komponen yang lebih lengkap terhadap ke-Indonesia-an kita. Jika orisinalitas Bahasa Indonesia kurang terjaga maka suatu saat bangsa Indonesia mengalami suatu krisis identitas dikarenan lunturnya penggunaan atribut satu persatu yang menandakan lunturnya identitas kebangsaan kita.Untuk menjaga terpeliharanya identitas bangsa, maka untuk menjaga atribut yang berupa bahasa ini perlu dilakukan setidaknya beberapa hal berikut :1. Meyakinkan diri, keluarga dan masyarakat bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia harus memiliki seperangkat atribut yang mencirikan identitasnya sebagai sebuah bangsa.2. Memahamkan bahwa salah satu atribut tersebut adalah bahasa yang menjadi bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia yang harus terus dipelihara dan ditingkatkan kualitas penggunaannya.3. Mengajak dan menjadi teladan dalam menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap percakapan sesering mungkin dengan tetap membagi proporsi untuk bahasa asing dan bahasa daerah. Penggunaan bahasa ini selain dalam agenda resmi juga dalam pergaulan sehari-hari.4. Senantiasa memperbaiki kualitas penggunaan bahasa baik dalam lisan dan tulisan serta menambah pemahaman terhadap kata-kata yang digunakan, salah satu kelemahan kita adalah sering mengucapkan kata yang sebenarnya kita sendiri tidak paham arti dan maksud dari kata tersebut, selain itu juga terus dengan meningkatkan pemahaman terhadap kata-kata baru yang masuk dan diserap ke dalam Bahasa Indonesia.5. Membiasakan melakukan percakapan dan penulisan dengan pengucapan dan penulisan yang baku sehingga terbangun karakter yang baik dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.6. Yang paling penting lagi adalah mendidik anak-anak muda dan pelajar untuk mengasah keterampilannya dalam penggunaan bahasa baik secara lisan terlebih dalam memulai kebiasaan menumpahkan ide dalam suatu tulisan sehingga menulis sehingga menulis menjadi suatu kebiasaan bagi anak-anak Indoensia. Hal ini tentu salah satunya dengan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan bahasa khususnya di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Pemerintah harus mencari strategi dan memformulasi stimulus agar para pemuda dan mahasiswa menjadi gemar menulis.Dengan demikian, perbaikan-perbaikan yang menjadikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu atribut identitas nasional maka diharapkan masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia dengan nyaman dan terbiasa menggunakan Bahasa yang baik dan digunakan secara benar. Pembiasaan ini diharapkan secara otomastis dapat membangun masyarakat yang peka terhadap rasa bersalah dalam penggunaan bahasa yang bemuara terhadap inisiatif untuk melakukan koreksi sendiri dengan penuh kesadaran dalam rangka menjaga identitas bangsa yang saat ini sering kali tidak disadari khususnya oleh generasi muda seperti penggunaan kata-kata yang tidak baku, penulisan yang tidak tepat misalnya mencampur huruf dengan angka, menulis kata-kata secara gantian antara huruf kecil dan huruf kapital dan sebagainya.Menciptakan semangat menjaga identitas bangsa ini tentu saja tidak cukup dilakukan oleh pemerintah tetapi juga mesti dibangun kesadaran mulai dari kita dan keluarga. Keterbatasaan pemerintah sudah selayaknya dibantu dengan membangun kesadaran masyarakat yang dimulai dari mendidik diri dan keluarga terdekat yang pada dan akhirnya membangun kesadaran masyarakat.http://bahasa.kompasiana.com/2012/09/13/bahasa-sebagai-atribut-identitas-nasional-492964.html

Tunjukkan Identitas Nasional Kita dengan Bahasa IndonesiaOPINI | 13 September 2012 | 18:11 Dibaca: 421 Komentar: 2 2 aktual Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak ragam bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama, sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika yang tertulis di lambang Negara Indonesia. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang mana dapat menghubungkan yang satu dengan yang lain dalam bersosial. Dengan bahasa kita bisa menangkap maksud dari orang lain, dan saling berinteraksi.Menurut saya, semua masyarakat yang ada di Indonesia ini belum sepenuhnya berbahasa Indonesia. Mengapa bisa demikian ? Karena kita sudah terbiasa dari dulu dengan bahasa kita sendiri, bahasa daerah kita masing-masing, maka tidak jarang kita dapat menemui orang - orang yang masih terbata - bata dalam berbahasa Indonesia. Kita dapat menemukan beberapa daerah yang ada di Nusantara ini yang masih mempertahankan bahasa daerah, bahkan menggunakan bahasa daerah masing - masing dalam kehidupan sehari hari. Karena itulah indonseia tetap dikenal sebagai negara yang kaya akan bahasa.Banyak kalangan daerah pelosok pedalaman yang beranggapan bahwa berbahasa Indonesia bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak akan mendapatkan sanksi jika tidak berbahasa Indonesia. Namun ada suatu alasan yang paling utama yang membuat alangkah baiknya jika kita berbahasa Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia adalah Identitas Nasional Negara Kita sendiri.Bagaimana pendapat mengenai Bahasa Indonesia bagi kalangan masyarakat yang cenderung memakai bahasa daerahnya sendiri ? Kebetulan saya adalah seorang Mahasiswa dari Kalimantan Selatanyang memiliki banyak teman dari berbagai daerah, ada salah satu teman saya yang sering menggunakan bahasa daerahnya dalam bersosial, bahasa yang kedengarannya unik, yaitu Bahasa Manyan. Bahasa Manyan adalah salah satu bahasa daerah bagi suku dayak yang ada di Kalimantan. Bagi saya, Bahasa Indonesia itu penting, tetapi saya lebih sering menggunakan bahasa daerah, karena lebih nyaman dalam berkomunikasi sesama teman sedaerah. Tetapi untuk orang yang tidak saya kenal, saya menggunakan Bahasa Indonesia, ungkap Esva Brezinky (orang asli suku dayak).Bahasa Indonesia adalah Identitas Nasional, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia yang menggunakannya , semua tergantung kepada individu masing-masing, karena setiap individu berbeda dalam hal kenyamanannya berbicara. Bagi seorang pelajar, tentunya akan mempelajari tentang Bahasa Indonesia, yang mana merupakan salah satu upaya untuk menanamkan modal kepada diri untuk berbahasa Indonesia. Jadi, Bahasa Indonesia perlu kita tanamkan dalam diri kita, untuk tetap bisa menunjukkan Identitas Nasional Negara kita.http://bahasa.kompasiana.com/2012/09/13/tunjukkan-identitas-nasional-kita-dengan-bahasa-indonesia-492641.html

0inShare Penggunaan Istilah Indonesia sebagai Identitas NasionalOPINI | 21 May 2012 | 19:28 Dibaca: 1477 Komentar: 0 Nihil Istilah Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1850. Nama Indonesia diperkenalkan oleh J.R. Logan, seorang redaktur majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia juga ia sebagai pegawai pemerintahan Inggris di Penang Malaysia. Dalam artikelnya kata Indonesia menurut J.R Logan sama dengan arti kata pulau-pulau atau Kepulauan Hindia dan penduduknya disebut bangsa Indonesia. Istilah Indonesia dari kata India bahasa latin untuk menyebutkan Hindia dan Nesos dari bahasa Yunani yang artinya kepulauan. Dengan demikian kata Indonesia diartinya sebagai Kepulauan Hindia. Melalui tulisan tulisan dari artikel majalah, tulisan ilmiah guru besar di universitas Belanda dan lain-lain , istilah Indonesia, Indonesisch, Indonesians, atau Indonesier semakin tersebar luas. Dimasa pergerakan nasional penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional semakin dikembangkan oleh kaum nasionalis. Setelah 20 Mei 1908 para tokoh pergerakan nasional menggunakan dalam kegiatannya , misalkan : Perhimpinan Indonesia , Indonesia Merdeka , Konggres Pemuda Indonesia , Partai nasional Indonesia dan sebagainya. Istilah Indonesia secara resmi digunakan sebagai identitas nasional sejak ditetapkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.Secara kronologis penggunaan istilah Indonesia sebagai Identitas nasional sebagai berikut :Tahun 1850 , J.R Logan , seorang pegawai pemerintahan Inggris di Penang Malaysia, mengarang buku The Etnology of the Indian Archipelago Embracing Equiries into Continental Relation of the Indo-Pacific Islander.Tahun 1884 , Aldol Bastian orang Jerman , menulis buku Indonesian oder die Inseln des Malayschen Archipels Indonesian , yang dimaksud a. Bastian dalam bukunya adalah Kepulauan MelayuTahun 1913, Ki Hajar Dewantara, mendirikan biro pers di Nederland dengan nama Indonesisch PersbureauTahun 1924 , Mahasiswa Indonesia di Nederland mengganti nama organisasi mereka dari Indonesisch Veereeniging menjadi Perhimpinan IndonesiaTahun 1927 Nazir Datuk Pamuncak , wakil Perhimpunan Indonesia dalam Konggres Anti penindasan Imperialisme dan kolonialisme di Brusel Belgia ( Tanggal 10-15 Februari 1927)berpidato dengan judul Indonesia de Vrijheidsstrijd. Didirikannya Partai nasional Indonesia bersama Ir Soekarno di BandungTahun 1928 , Konggres Pemuda kedua di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928Tahun 1930 , Fraksi Nasional dibawah pimpinan Moh. Husni Thamrin mengumunkan akan selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap sidangTahun 1938 , Konggres Bahasa di Surakarta yang melahirkan gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga atau fakultas untuk mempelajari bahasa IndonesiaTahun 1940, munculnya Mosi Wiwoho, Petisi Sutarjo, Mosi Thamrin di Volktraad.Mosi Thamrin mengusulkan agar kata-kata Nederlandsch Indie dan Inlander dihapuskan dari semua undang-undang , peraturan-peraturan dan diganti dengan Indonesisch, Indonesie, atau IndonesierTahun 1945 , Istilah Indonesia resmi mendapatkan arti politik kenegaraan baik nasional maupun internasional setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta

http://sejarah.kompasiana.com/2012/05/21/penggunaan-istilah-indonesia-sebagai-identitas-nasional-458919.html

Masih Jelaskah Identitas Nasional Indonesia?OPINI | 05 November 2011 | 11:08 Dibaca: 698 Komentar: 5 Nihil Beragamnya suku bangsa serta bahasa di Indonesia, merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya, terlebih di era globalisasi seperti saat ini. Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau zaman yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi sehingga interaksi manusia menjadi sempit, serta seolah-olah dunia tanpa ruang. Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Anak anak sebagai generasi penerus nantinya kini mulai tak mengenal identitas bangsanya sendiri. Mereka lebih hafal syair-syair lagu barat ataupun lagu-lagu dewasa yang cenderung merusak moral dan mental, dibandingkan dengan lirik lirik lagu kebangsaan yang syarat akan makna. Jika ditanya mengenai modern dance, kebanyakan dari mereka tahu bahkan hafal di luar kepala. Namun, ketika ditanya mengenai tarian tradisional, sangat jarang yang tahu gerakannya. Jangankan gerakannya, nama tariannya saja sangat sedikit sekali yang tahu. Tidak hanya itu, sifat individualisme, tidak saling peduli, yang timbul akibat rasa egoisme diri perlahan mulai terlihat di kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia yang terkenal ramah tamah di mata dunia. Bahkan, dampak negatif globalisasi juga secara sadar melumpuhkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia dengan datangnya budaya-budaya baru yang lagi-lagi tidak sesuai dengan jati diri Indonesia sesungguhnya. Masyarakat Indonesia saat ini justru lebih merasa bangga jika dapat menguasai bahasa asing, dibandingkan dengan mempelajari bahasa persatuan dan bahasa dearahnya sendiri. Terbukti, banyak lembaga-lembaga kursus bahasa asing bermunculan dan peserta didiknya tak pernah sepi. Sedangkan Bahasa Indonesia sendiri tak satupun terlihat tempat-tempat nonformal yang khusus mengajarkan Bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia kini lebih menyepelekan bahasa sendiri. Padahal, dalam ujian nasional yang menentukan kelulusan, kerap kali nilai yang jatuh terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Belum lagi hal-hal lain yang semakin menenggelamkan jati diri bangsa. Banyak wanita Indonesia yang mengubah warna rambutnya menjadi rambut ala dunia barat yang berwarna-warni. Padahal, rambut yang paling indah pigmen warnanya adalah rambut hitam ala Indonesia. Tak berhenti sampai disitu, globalisasi juga menyuguhkan mode-mode fashion yang sangat jauh dari budaya ketimuran. Jika dahulu kita mudah menjumpai pakaian kebaya yang dikenakan wanita sebagai pakaian harian, kini hal itu mulai bergeser perlahan. Pakaian kebaya saat ini lebih di identikkan dengan peringatan Hari Kartini dan pakaian ala nenek-nenek yang rata-rata lahir di era kemerdekaan. Hal inilah yang seharusnya kita hapuskan dari pemikiran kita. Jika India saja bisa membusungkan dada dengan Kain Saree-nya, Jepang menengadahkan kepala dengan Kimono-nya, kenapa tidak untuk Indonesia dengan Kebaya, batik atau kain songketnya?http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/05/masih-jelaskah-identitas-nasional-indonesia-407625.htmlAgenda Memantapkan Identitas Nasional Melalui PendidikanOPINI | 17 August 2012 | 05:52 Dibaca: 373 Komentar: 0 Nihil Identitas Nasional pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri yang khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain (Wibisono Koento. 2005). Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas atau negara sendiri. Kata nasional dalam identitas nasional adalah merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diberi atribut nasional.Globalisasi telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas (borderless world). Globalisasi yang disertai dengan revolusi di bidang teknologi dan di bidang informasi dan komunikasi (ICT) membawa pengaruh pada lunturnya identitas nasional di kalangan generasi muda. Berbagai kemudahan memperoleh informasi akibat akselerasi di bidang ICT telah membuat generasi muda Indonesia yang merupakan tonggak pembangunan bangsa teracuni dengan berbagai dampak negatif globalisasi.Penetrasi budaya antar bangsa begitu kuat sehingga tidak bisa dibedakan mana budaya yang berdampak positif dan mana budaya yang berdampak negatif dan cenderung destruktif. Ironis jika budaya yang saling mempengaruhi itu tidak bisa di filter oleh kalangan generasi muda dan cenderung untuk dijadikan panduan dalam berperilaku. Hal ini terjadi karena tidak kuatnya sistem filter yang dimiliki generasi muda pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Lunturnya budaya kegotong royongan, nilai-nilai toleransi, lebih membanggakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri, pergaulan bebas remaja, munculnya beberapa peristiwa kekerasan di negeri ini menjadi indikator menurunnya kesadaran akan identitas nasional.Pasca reformasi tahun 1998 banyak muncul tuntutan untuk memperbaiki bangsa ini dari berbagai macam penyimpangan di berbagai dimensi kehidupan yang mengalami krisis identitas dan jati diri. Perilaku-perilaku elit yang korup, manipulasi demokrasi dengan manipulasi hak-hak warganegara yang menambah daftar keterpurukan bangsa ini harus segera diakhiri. Namun, reformasi belum bisa menjawab dan mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Perilaku korup bangsa ini belum bisa dihentikan meskipun demokrasi berjalan beberapa langkah lebih maju daripada semasa era orde baru. Akrobat-akrobat politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik belum bisa memberikan pendidikan politik yang sehat bagi warga bangsa. Peristiwa kekerasan dan terorisme semakin menjauhkan kesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab yang mengagungkan nilai-nilai kemanusian.Sementara bangsa ini sibuk dengan permasalahan kompleks yang sedang dihadapi seperti yang disebutkan diatas, Nasionalisme kita terusik karena beberapa kekayaan bangsa kita yang sudah menjadi brand image diambil dan diklaim oleh negara lain. Kekayaan bangsa yang diambil negara lain misalnya: Reog Ponorogo, batik, alat musik Angklung, Pulau Sipadan dan ligitan, beberapa daerah diperbatasan yang disengketakan dan masih banyak lagi.Dorongan untuk segera diadakan perbaikan dinegeri ini semakin kuat. Masyarakat menuntut untuk segera diadakan restorasi di segala bidang untuk mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Perlu adanya upaya untuk memutus mata rantai penyebab keterpurukan bangsa ini. Mengangkat kembali identitas nasional adalah agenda mendesak bangsa ini untuk memulihkan kembali eksistensinya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang santun serta disegani dalam pergaulan internasional.Salah satu upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan identitas nasional adalah melalui bidang pendidikan. Socrates menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan manusia kearah kearifan (wisdom), pengetahuan (knowledge), dan etika (conduct). (Zaim. 2007). Ada dua fenomena mengapa pendidikan adalah yang pertama dan utama.Pertama, ketika Uni Sovyet meluncurkan pesawat luar angkasanya yang pertama Sputnic pada 4 Oktober 1957, Amerika Serikat meradang. Amerika adalah negara besar dengan kemampuan teknologi yang paling maju merasa didahului oleh Uni Sovyet. Presiden AS ketika itu memerintahkan untuk membentuk special unit. Tim ini tidak berkeinginan untuk menandingi Uni Sovyet, tetapi tugasnya adalah meninjau kembali kurikulum pendidikan AS mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Dengan bekerja keras dalam waktu yang singkat tim tersebut berhasil mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan AS dari semua jenjang pendidikan sudah tidak layak lagi dan harus direvisi.Amerikapun mulai melakukan pembaharuan pendidikan dalam segala segi dan dimensinya. Mulai dari kurikulum, mata pelajaran, tenaga pengajar, sarana pendidikan sampai pada sistem evaluasi pendidikan. Usaha mereka dengan sangat cepat membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Pada tanggal 14 Juli 1969 mereka berhasil meletakkan manusia pertama di permukaan bulan. Hanya dalam kurun waktu 12 tahun mereka berhasil mengungguli teknologi Uni Sovyet. Waktu yang relatif singkat, kurang dari masa pendidikan seorang anak dari tingkat dasar sampai jenjang perguruan tinggi. (C. Winfield dan Scoot dalam Zaim. 2007).Kedua, kejadian yang hampir serupa ketika Jepang telah kalah dalam perang dunia II dengan dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang praktis lumpuh dalam segala sendi kehidupan. Bahkan Kaisar Jepang waktu itu menyatakan bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali tanah dan air. Namun sang Kaisar langsung memanggil pucuk pimpinan dan bertanya: berapa orang guru yang masih hidup?. Sebuah pertanyaan sederhana tapi mengandung makna bahwa pendidikan adalah awal segalanya.Dua fenomena diatas merupakan gambaran nyata dari urgensi pendidikan yang telah dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh AS dan Jepang. Langkah yang mereka ambil telah membuktikan kepada dunia bahwa kemajuan pendidikan berarti kemajuan sebuah bangsa. Dan bangsa manapun di dunia ini yang mengabaikan pendidikan maka tunggulah kehancuran dari bangsanya.Di Indonesia, jauh sebelum Bung Karno menggagas konsep kemerdekaan Indonesia, elemen bangsa yang berbasis pendidikan seperti R.A. Kartini, HOS Cokroaminoto, Dr. Soetomo, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, sudah memikirkan bangsa ini lewat pendidikan. Tidak lama berselang giliran KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi sosial dan kependidikan dengan nama Muhammadiyah. Lewat satu Dekade berikutnya KH. Hasyim Asyari ikut mencerdaskan bangsa dengan NUnya. Semua bermuara pada pendidikan. Hasilnya, semua orang terdidik mulai memikirkan bangsa dan berusaha lepas dari penjajahan.Dari uraian di atas nampak adanya keterkaitan antara pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa. Warna pendidikan adalah warna suatu bangsa. Identitas nasional yang dikembangkan melalui pendidikan diharapkan akan memberi harapan positif bagi kemajuan bangsa ini untuk mempertahankan karakteristiknya sebagai sebuah bangsa yang beradab, bangsa yang santun, bangsa yang toleran, bangsa yang menghargai perbedaan dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.Pemantapan identitas nasional melalui dunia pendidikan hendaknya tidak dilakukan setengah hati dan parsial. Transformasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memacu tumbuhnya identitas dan jatiri bangsa perlu sinergi dari pihak-pihak yang berkompeten di dunia pendidikan terutama guru yang bersentuhan langsung dengan siswa, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tugas ini tidak hanya menjadi tugas guru mata pelajaran tertentu saja misalnya Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga semua guru mata pelajaran dengan pendekatan sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampuh.Melalui dunia pendidikan dapat ditanamkan desain identitas nasional kepada generasi muda yang merupakan miniatur masyarakat masa depan. Dalam jangka pendek peyimpangan-penyimpangan perilaku generasi muda dapat ditekan sedemikian rupa dan dalam jangka panjang generasi muda saat ini yang merupakan miniatur masyarakat masa depan bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang santun, toleran, jauh dari tindak kekerasan. Generasi sekarang tidak akan. malu untuk memakai budaya sendiri yang lebih memiliki filosofi daripada budaya bangsa lain. Jika hal ini dilakukan maka cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani akan terwujud. Salam kemerdekaan. Selamat berjuang !http://edukasi.kompasiana.com/2012/08/17/agenda-memantapkan-identitas-nasional-melalui-pendidikan/Demokrasi Kosmopolitan dan Identitas NasionalREP | 02 November 2011 | 04:37 Dibaca: 368 Komentar: 0 Nihil Ketika demokrasi diputuskan sebagai sistem politik sebuah negara, maka demokrasi tersebut akan menjadi terbatas kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan identitas nasional. Karena metoda dalam sistem demokrasi memiliki pengaruh yang kecil dalam memecahkan masalah-masalah identitas nasional, maka masalah identitas nasional lebih sering dipecahkan secara tidak demokratis.Hal ini mengantarkan kita pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai: apakah gagasan tentang demokrasi kosmopolitan dapat memberikan jawaban alternatif tentang pendekatan transnasional untuk memecahkan masalah identitas nasional? Atau, dapatkah institusi demokrasi kosmopolitan mampu memberikan pendekatan alternatif guna menjawab permasalahan identitas nasional?Pada kebanyakan Negara di Asia, masalah identitas nasional tidak pernah menjadi isu sentral apalagi subyek azali bagi ide demokrasi kosmopolitan. Hal ini ditandai oleh tidak adanya kemauan negara dalam melakukan rekonseptualisasi demokrasi dalam abad globalisasi. Demokrasi kosmopolitan lebih merespon pada alasan-alasan yang membuat erosi identitas nasional dan menempatkannya kembali dengan jargon pruralitas dari identitas politik pada tingkatan yang berbeda.Hal ini justru mengakibatkan terjadinya penguatan lembaga demokratik transnasional yang lebih responsif dan memberi ruang lebih luas untuk internasionalisasi pengambilan keputusan di tingkat publik. Itu semua ditetapkan tidak hanya untuk memecahkan masalah identitas nasional sebagai cara menghindari atau mengesampingkannya dengan membuat batas-batas wilayah mana yang lebih penting ditangani negara.Sementara itu, gagasan demokrasi kosmopolitan bukanlah obat mujarab universal yang dapat memecahkan masalah identitas nasional dalam semua bentuk manifestasinya. Masalah identitas nasional harus dipahami sebagai gejala populasi nasional yang tidak teridentifikasi oleh negara dan pemerintahannya. Masalah yang tidak teridentifikasi itu kemudian akan menciptakan identitas politiknya sendiri melalui rekonstruksi identitas budaya dan etnisitas. Gejala ini akan semakin mendorong keterpisahan negara dengan entitas politik karena ketakpahaman negara akan identitas kultural dan sejarah. Oleh karena itu, pertanyaan identitas lalu berkaitan dengan masalah kontrol teritori dan sumberdaya yang menggambarkan batas-batas nasionalitas negara.Demokrasi sendiri ditemukan dan kemudian menjadi sistem politik yang berbasis komunitas. Konsekuensinya adalah, demokrasi hanya bisa berjalan dalam negara moderen dan mengikat keseluruhan teritori. Dengan kata lain, akuntabilitas demokrasi dan legitimitasnya akan selalu bersinggungan dengan identitas lokal. Sementara itu, globalisasi telah memasuki wilayah basis demokrasi dan otonomi negara dan telah melahirkan tidak saja komunitas politik yang beragam tetapi juga banyaknya interaksi sosial yang saling tumpang-tindih.Jadi, gagasan untuk mendekatkan langsung konstituen menuju masyarakat demokrasi akan tetap melahirkan dilema yang problematik. Artinya, keanggotaan politik dalam demokrasi akan terus berubah dan tidak stabil. Kesulitan utama dalam menangani masalah globalisasi adalah bagimana melakukan rekonsiliasi antara prinsip-prinsip hukum dengan kekuatan politik dan ekonomi yang nyata-nyata terus meningkatkan jelajahnya pada wilayah transnasional dan ke skala global. Hal ini mengantar kita pada pertanyaan apakah prinsip-prinsip hukum mampu mengakomodasi kepentingan manusia?http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/02/demokrasi-kosmopolitan-dan-identitas-nasional-408918.html

Wawasan Nusantara = Wawasan Kebangsaan bukan Wawasan Kebanggaan atau Wawasan KenistaanOPINI | 04 March 2010 | 17:18 Dibaca: 399 Komentar: 0 Nihil Dulu jaman Orde Baru ada Wawasan Nusantara, yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur dari budi pekerti bangsa ini, belajar mengenal sejarah bangsa, mengenal prinsip-prinsip yang utama dari para Pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa ini, dari mulai SD diterapkan didikan budi pekerti, bagaimana menghargai Bapak/Ibu Guru yang mendidik muridnya bersopan santun dengan tatanan adat budaya yang sesuai dengan Bangsa ini, alangkah bangganya seorang Bapak/Ibu Guru jika melihat anak didiknya berhasil menjadi orang besar di negerinya.Namun, bila kita lihat parahnya sikap dan perilaku para Pembesar yang mengatas namakan rakyat, yang melaksanakan rapat paripurna, seperti segerombolan orang dipasar yang sedang dikumpulkan kepala pasar, saling ejek, saling tarik, saling dorong dan saling cemooh, nyaris seperti orang yang tidak pernah mengenal pendidikan budi pekerti, apakah seperti ini demokratis yang dimaksudkan, setiap kelompok merasa mewakili semua rakyat, dan setiap celoteh dan cemoohan dari setiap wakil rakyat ini merupakan berita demokrasi, bukankah ini merupakan Wawasan Kebanggaan Kelompok/perorangan, yang menyuarakan Kami/Saya telah berbuat untuk bangsa ini, atau mungkin juga bisa disebut Wawasan Kenistaan, karena seolah tidak ada aturan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan rapat, karena walaupun ada salah satu atau salah dua dari mereka mencuplik peraturan kelihatannya banyak yang tidak menguasai peraturan itu.Maka Pantaslah jika para Mahasiswa dan anggota HMI di Makasar jadi beringas, seolah tidak ada aturan dalam mengungkapkan kekesalannya kepada Polisi, padahal institusinya jelas, Kantornya jelas, kok yang dirusak fasilitas umum, kenapa bukan Kantor Poldanya yang dirusak, kalau memang ada oknum polisi yang menyerang Kantor Sekretariat HMI, kan tanggung jawab ada di Polisinya bukan memblokade jalan umum, yang sangat merugikan masyarakat baik dari segi waktu maupun materi, tapi mungkin contoh dari atasnya begitu ya merekapun akan seperti itu.Kalau kita renungkan, mungkinkah pelajaran budi pekerti itu harus diajarkan kembali, agar rakyat bisa sopan santun, karena kita bisa disebut lagi bangsa yang ramah tamah, sopan santun yang mempunyai Wawasan Kebangsaan untuk menuju kesejahteraan sesuai dengan Pancasila, jangan malu mengadopsi istilah Orde Baru karena mereka selama tiga puluh dua tahun sudah berbuat, walaupun dianggap tidak demokratis, namun bila Orde Reformasi yang selama satu dasa warsa ini hanya berbuat keributan dan pengrusakan seolah tidak ada aturan, kayaknya perlu juga adanya penekanan Wawasan Nusantara menuju Wawasan kebangsaan bukan Wawasan kebanggaan yang menuju Wawasan Kenistaanhttp://politik.kompasiana.com/2010/03/04/wawasan-nusantara-wawasan-kebangsaan-bukan-wawasan-kebanggaan-atau-wawasan-kenistaan-86077.htmlWAWASAN NUSANTARAolehRenny Masmada

rennymasmadaDeklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnyaWawasan Nusantara.Batas laut teritorial yang sebelumnya diatur di dalamTerritoriale Zee Maritiem Kringen Ordinatie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan kolonial Belanda, mengalami perubahan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas.Walau Deklarasi Djuanda ditolak pada Konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, namun momentum ini cukup memberikan semangat maritim yang pernah ada sejak zaman Indonesia purba dulu.Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia.Sedang Konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS No. IV tahun 1973. Tahun 1978 pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke tujuh di Geneva, konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia Internasional.Dan, pada 10 Desember 1982, dengan perjuangan diplomatik yang tak kenal lelah, konsep Wawasan Nusantara dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa,United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tanggal 31 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS.Apalagi kemudian pada tanggal 26 September 1998, B.J. Habibie mengumumkan deklarasi yang populer dikenal dengan Deklarasi Bunaken, menyatakan bahwa sudah waktunya visi pembangunan dan persatuan Indonesia berorientasi ke laut.Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia mulai kembali memiliki kepercayaan diri memiliki 3,9 juta km luas lautan yang terbentang di antara 17.500 lebih pulau yang tercatat sebagai pulau terbanyak di dunia.Yang menarik, adalah bahwa Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara.Sedang Wawasan Nusantara sebenarnya adalah implementasi dari Politik Nusantara yang diterapkan olehGajah Mada, Mahapatih Amangkubumi Majapahit lebih dari 600 tahun lalu.Salam Nusantara..!http://sosbud.kompasiana.com/2012/05/18/wawasan-nusantara-458194.html

..

Hak Asasi Manusia dalam Ketahanan Nasional IndonesiaOPINI | 04 November 2009 | 09:20 Dibaca: 4993 Komentar: 0 Nihil Makin kaburnya batas-batas negara (borderless) dan semakin menyatunya dunia, menjadikan saling ketergantungan antarnegara. Keadaan inilah yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi menjadikan masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian sehingga membuat masa depan sulit diprediksi. Tren utama globalisasi dan aspek srtategis lainnya yang berlangsung pada awal abad 21 masih berkisar pada demokrasi, individualisme, HAM, lingkungan hidup, revolusi bidang informasi, liberalisasi perdagangan dan pergeseran perimbangan kekuatan dunia. Di satu sisi, lingkungan strategis tersebut membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai peluang. Sedangkan di sisi lain, ada pula dampak negatifnya, sehingga menjadikannya sebuah tantangan bagi pemerintah. Tiap negara, termasuk Indonesia, harus memiliki ketahanan dalam menghadapi setiap perubahan. Karena suatu bangsa yang memiliki tingkat ketahanan nasional yang tinggi makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.Berkembangnya zaman menyebabkan masalah mengenai Hak Asasi Manusia semakin kompleks. Karena itulah sangat penting untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai Hak Asasi Manusia demi meningkatkan wawasan nusantara kita.Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menghasilkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.Kebebasan BerpendapatDalam konteks suatu negara, rakyat menduduki posisi penting. Posisi ini setidak-tidaknya didasarkan pada asumsi bahwa tanpa rakyat suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara damai dan dinamis. Jika suatu negara ingin menjamin kelangsungan hidupnya secara damai dan dinamis, negara tersebut harus membuat rakyatnya betah tinggal di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, rakyat diberikan ruang publik yang memadai agar mampu mengekspresikan dirinya.Dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 diterangkan mengenai kebebasan dalam mengemukakan pikiran, yaitu:Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Bebas menyampaikan pendapat di muka umum juga merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu:Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Pada rezim Soeharto, ruang publik rakyat untuk turut serta mempengaruhi kebijakan politik sangat dibatasi. Rakyat menginginkan ruang politik yang lebih luas lagi bagi dirinya karena mereka sadar bahwa dirinya merupakan sumber eksistensi negaranya. Namun, itu tidak mereka dapatkan pada saat Soeharto memerintah. Kebebasan rakyat dalam berpendapat sangat dikekang. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan isi UUD 1945 Bab XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia.Sejak reformasi bergulir, yaitu tahun 1998, perilaku politik berubah total tatkala Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, 21 Mei 1998. pers nasional seolah-olah bangkit dari keterpurukannya dan pintu kebebasan pers pun seakan terbuka lebar. Ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999. Kreatifitas yang pada rezim Orde Baru begitu dikekang, kini bisa dengan bebas mewarnai dunia pers Indonesia. Selain itu, sistem sosial politik berubah. Rakyat yang sebelumnya sangat terbelenggu, menjadi bebas bahkan terkesan liar. Ibarat kuda lepas dari kandangnya. Tingkat partisipasi rakyat mencapai titik kulminasi tertinggi pada era ini. Orang-orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum dengan mengatasnamakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang pada era ini merupakan sistem komunikasi terbuka sehingga sesuai harapan ideal masyarakat. Setelah ini, justru ibarat kuda lepas dari kandang. Media massa harus diberikan ruang bebas yang cukup agar bisa mengalokasikan kepentingan masyarakat dan pemerintah secara baik. Namun apakah sesuai dengan sistem komunikasi yang dianut Indonesia, yaitu sistem komunikasi bebas bertanggung jawab dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia? Jawabannya jelas tidak.Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, karena negara kita merupakan negara yang demokratis dan karena itu merupakan hak setiap manusia yang telah diatur dalam UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Namun pada praktiknya tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikan. Harus disesuaikan dengan batasan-batasan yang telah diberikan negara Indonesia baik menurut Pancasila, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Semuanya harus sinkron.Pada nyatanya, kini proses penegakan HAM di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai kendala. Namun, proses demokratisasi yang terjadi setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru telah memberi harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan. Beberapa kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman Hak Asasi Manusia tidak sebatas karena hak itu dimiliki oleh semua manusia, namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua manusia. Kita dapat mencermati bahwa dalam lingkungan sosial kita terdapat beberapa hambatan yang bersifat structural. Walau demikian hambatan tersebut sepatutnya tidak membuat semangat kita untuk menegakkan hak asasi manusia menjadi surut.Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia tersebut, mari kita upayakan sedikit demi sedikit untuk dikurangi (eliminasi), demi terwujudnya hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dalam sebaik-baiknya.Daftar PustakaBukuAsshiddiqie, Jimly. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.Magnis, Franz dan Suseno. 1987. Etika Politik: Prinsip-prinsip dan Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Masdiana, Erlangga, Dwi Agus Susilo, dan Suratman. 2008. Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.Nurudin. 2007. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto. 2005. HAM di Indonesia: Menuju Democratic Governance.Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 6 No. 3 Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Gajah Mada.InternetFaiz, Pan Mohamad. 2007. Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia www.panmohamadfaiz.com diakses pada tanggal 7 Juni 2009.Kiranawati. 2008. Pengertian-pengertian Hak Asasi Manusia. www.gurupkn.wordpress.com diakses pada tanggal 7 Juni 2009.Metia, Iva. 2007. Pengertian dan Macam-macam HAM www.kewarganegaraan.wordpress.com diakses pada tanggal 7 Juni 2009.http://politik.kompasiana.com/2009/11/04/hak-asasi-manusia-dalam-ketahanan-nasional-indonesia-21565.html

Ketahanan Nasional atau Ketahanan Kekuasaan?REP | 04 October 2011 | 14:55 Dibaca: 163 Komentar: 2 Nihil Berbicara mengenai pertahanan langsung terlintas dibenak penulis adalah kekuatan militer yang siap tempur dimedan perang. agak lebay memang pikiran saya ini, mungkin pikiran ini juga pernah menggerogoti kita.Ketahanan Nasional tidak hanya identik dengan kekuatan militersaja ternyata, namun pertahanan diri untuk tetap bertahan hidup. Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari mempertahankan diri untuk hidup. Ketahanan pangan disetioap daerah berbeda beda, di Papua, menggunakan sagu sebagai makanan pokok, jawa, banyaknnya beras mejadikan bahan makanan pokok. Indonesia memang kaya akan budaya dan beraneka macam pula wujud memeprtahankan hidup.Ketahanan Nasional tidak hanya identik dengan ketahanan pangan dan militers saja, namun Mempertahankan ideologi sangat lah dibutuhkan. Ideologi yang berlandaskan semangat Pancasila hendaknnya juga diperjuangkan demi terciptannya kekeuatan, ruh yang seberannya, yang akan mampu memperkuat jati diri setiap warga negara.Ketahan ideolgi merupakan hal yang terpenting di dalam era globalisasi seperti ini.Namun apa yang terjadi sekarang dengan Ketahanan Nasional?Dieroa Demokrasi seperti ini, orang berlomba lomba menuju titik kepuasan , setelah kaya, kekuasaan bagian yang terpenting dari gaya hidup. meskipun berbeda latar belakang dan tidak mempunayi jiwa dan kemampuan memimpin. Lihat lah apa yang terjadi di negri ini. Seorang ekonom misalnnya berambisi menjadi seorang pimpinan partai politik, dosen berkeinginan berambusi menajdi walikota bahkan presiden. yang menjadi pertanyaan, apakah teroi dikampus bisa dimplimentasikan di lapangan dengan mudah?Semoga kebangkitan Pancasila ini dijadikan Semangat ketahanan nasional yang sesungguhnnya dan nantinnya bisa berguna bagi masyarakat.Salam IndonesiaTisna Surya APIKAL LEMHANNAS RI IIIhttp://regional.kompasiana.com/2011/10/04/ketahanan-nasional-atau-ketahanan-kekuasaan-400563.htmlPertahanan Nasional Pasca Amandemen UUD 1945OPINI | 04 July 2012 | 13:14 Dibaca: 3622 Komentar: 0 Nihil PENDAHULUAN Pertahanan Nasional merupakan hal yang penting bagi bangsa dan negara karena menyangkut eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, masalah pertahanan nasional dimasukkan ke dalam UUD 1945 baik dalam UUD 1945 yang pertama (18 Agustus 1945) maupun setelah diamandemen yang dircantumkan dalam pasal 30 UUD itu. Menyadari akan pentingnya masalah eksistensi bangsa dan negara yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, maka ketika melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan upaya memperjelas dan mempertegas sistem pertahanan dan keamanan, peran dan tugas TNI dan Polri, serta rakyat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal itu dapat terlihat pada ayat-ayat UUD 1945 hasil amandemen. UUD 1945 yang pertama (asli) hanya terdapat dua ayat, maka pada UUD 1945 hasil amandemen terdiri dari lima ayat.SUBSTANSI PERUBAHANBab tentang pertahanan negara yang tercantum dalam bab XII UUD 1945 pertama (asli) diubah judulnya menjadi bab tentang pertahanan dan keamanan negara. Bab ini semula terdiri satu pasal yaitu pasal 30 dan dua ayat. Setelah perubahan, menjadi satu pasal (tetap pasal 30) dengan lima ayat. Perubahan atau penambahan ayat itu adalah yang menyangkut usaha pertahanan dan keamanan (ayat 2) yang rumusannya sebagai berikut :Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.Dimasukkannya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) kedalam UUD 1945 dimaksudkan untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem tersebut, dengan keberadaan rakyat, TNI dan Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem Hankamrata melibatkan seluruh rakyat warga, wilayah dan sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah dan berkelanjutan.Perubahan ayat pada pasal 30 yang kedua adalah tentang TNI dan Polri yang tercantum dalam ayat (3) dan (4) dengan rumusan sebagai berikut: (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Ayat tersebut lebih menegaskan pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan. Di bidang pertahanan ditegaskan meliputi tiga aspek yaitu masalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. Selain itu masuk kategori keamanan. Pembagian tugas yang jelas tersebut diharapkan dapat focus pada bidangnya dan dapat meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri. Perubahan lainnya menyangkut pengaturan hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dalam ini dirumuskan pada pasal 30 ayat (5) sebagai berikut :(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan pada ayat ini merupakan dasar hukum untuk membentuk undang-undang untuk pengaturan lebih lanjut. TURUNAN/JABARANUUD 1945 merupakan sumber hukum. Sistem kehidupan nasional beserta pembinaannya harus didasarkan pada UUD 1945. Demikian juga dalam konteks pertahanan nasional. Kemudian diperlukan juga pedoman tata hukum yang relatif tetap atau pedoman yang relatif tersusun bagi tindakan-tindakan yaitu yang dikenal sebagai asas-asas. Bagi pertahanan nasional asas-asas itu adalah Wawasan Nusantara dan asas-asas Ketahanan Nasional. Hal berarti bahwa semua aturan dan tindakan dalam masalah pertahanan nasional harus berpedoman dan bertujuan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Stratifikasi selanjutnya, dalam upaya pertahanan juga memperhatikan teori-teori tentang pertahanan yang menggabungkan pendekatan secara rasional dengan pengalaman empirik. Misalnya pengalaman perang gerilya, pengalaman sewaktu Trikora dimana upaya diplomasi ditunjang dengan mempertunjukkan kekuatan militer dan tekad rakyat. Dalam sistem kehidupan nasional Bangsa Indonesia, teori tertinggi yang menyangkut upaya pertahanan dan mengandung secara langsung nilai-nilai hidup dan kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah teori tentang Wawasan Nusantara dan teori Ketahanan Nasional. Kemudian, diperlukan suatu doktrin yang berarti pemikiran atas cara terbaik yang ada mengenai pertahanan nasional untuk membimbing dalam menghadapi suatu masalah pertahanan. Doktrin tersebut harus diyakini kebenarannya dan pelaksanaannya didasarkan pada penalaran yang memadai dari suatu kondisi yang berlaku pada suatu ketika. Kalau teori merupakan pengetahuan positif, maka doktrin merupakan pengetahuan normatif, dalam arti mengatur tata laku. Oleh karena itu, teori Wawasan Nusantara dan teori Ketahanan Nasional perlu didestilasikan menjadi doktrin Wawasan Nusantara yang berkedudukan sebagai doktrin dasar nasional. Sedangkan teori Ketahanan Nasional juga perlu didestilasikan kedalam doktrin Ketahanan Nasional yang berkedudukan sebagai doktrin perjuangan nasional. Selanjutnya doktrin-doktrin tersebut dijabarkan kedalam doktrin-doktrin pelaksanaan. Selanjutnya diperlukan kebijakan sebagai pedoman umum dalam bidang pertahanan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam suatu waktu tertentu. Berdasarkan kebijakan untuk mencapai tujuan perlu dibuat alternatif-alternatif kemudian dipilih satu alternatif yang disebut strategi. Strategi ini merupakan upaya pengerahan menyeluruh sumber daya untuk mengendalikan situasi dan ruang guna mencapai tujuan yang telah digariskan untuk kurun waktu sebagaimana telah ditentukan dalam kebijakan. IMPLEMENTASI STRATIFIKASI 1. Dalam Perundang-UndanganSetelah UUD 1945 diamandemen, lebih jelas dan tegas posisi, peran dan tugas alat pertahanan dan alat keamanan dalam hal ini antara TNI dan Polri. Hal itu juga dipertegas dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, menentukan peran TNI dan Polri serta perlu adanya kerjasama dan saling membantu antara TNI dan Polri di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertahanan negara dan keamanan. Amanat dari ketetapan ini adalah pemisahan kelembagaan TNI dan Polri, telah terwadahi di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, amanat yang berkaitan dengan kerjasama dan saling membantu antara TNI dan Polri belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum ada peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu perlu segera disusun UU tentang kerjasama dan saling membantu antara TNI dan Polri (UU Perbantuan). Kemudian juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara, serta tentang peran, susunan dan kedudukan, lembaga kepolisian, tugas bantuan, serta keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara, dan tentang peran dan tugas TNI dan Polri sebagai alat negara. Ketetapan ini juga mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang terkait antara lain tentang penyelenggaraan wajib militer, peradilan militer serta yang berkaitan dengan tugas bantuan antara TNI dan Polri.Amanat tentang peran TNI telah dipenuhi dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sedangkan penataan peran Polri telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Namun, belum ada UU mengenai penyelenggaraan wajib militer dan tugas bantuan antara TNI dan Polri. Oleh karena itu, masih perlu dibuat UU tentang wajib militer dan UU tentang tugas bantuan antara TNI dan Polri. Tentang UU tugas bantuan dipandang lebih banyak diperlukan karena kenyataan di lapangan memerlukannya. Sedang tentang peradilan militer, saat ini dalam proses di DPR dan nampaknya sudah ada titik temu antara DPR dengan Pemerintah (Departemen Pertahanan).2. Di bidang asas-asas dan teoriImplementasi upaya pertahanan perlu memperhatikan dan mengacu pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Artinya semua wilayah NKRI mendapat perhatian yang sama dalam segi pertahanan, dan diupayakan memiliki daya lenting yang kuat dalam menghadapi ancaman. Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan, apakah dalam bidang pertahanan sudah mengimplementasikan secara nyata Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional? Misalnya, apakah daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar sudah mendapat perhatian yang signifikan? Untuk menjaga, menangkal, dan mengatasi masalah yang timbul dalam bidang pertahanan, perlu adanya dislokasi pasukan tempur secara seimbang diseluruh wilayah Indonesia. Adanya Komando Wilayah Pertahanan yang saat ini diperankan oleh Kodam cukup relevan tetapi masih perlu pasukan tempur. Kodam sendiri perlu direstrukturisasi dan refungsimalisasi sesuai dengan reformasi, dan perlu dipikirkan namanya yang lebih tepat mengingat perannya pada masa lalu yang menimbulkan antipati dari sebagian besar masyarakat. Tentang persebaran markas pasukan tempur, paling sedikit ada 3 manfaatnya. Pertama, akan menjadi daya tangkal terhadap ancaman di daerah. Kedua, lebih cepat dan efisien dalam mengatasi permasalahan pertahanan di daerah. Ketiga, memperkuat rasa kebangsaan, disamping dapat menumbuhkan ekonomi di daerah mengingat adanya kebutuhan hidup sehari-hari dari prajurit.3. Di bidang doktrinDoktrin dalam konteks pertahanan, tatanan stratifikasinya adalah dari doktrin dasar nasional, doktrin perjuangan nasional, dan selanjutnya doktrin pelaksanaan yang bisa dijabarkan dalam doktrin strategik, doktrin operasi/taktik, dan doktrin tempur. Doktrin strategik merupakan keyakinan-keyakinan tentang tujuan Pertahanan Negara, sifat-sifat upaya pertahanan, hubungan antara kekuatan pertahanan dengan sarana kekuatan yang lain. Hal itu dapat dilihat seperti pernyataan-pernyataan didalam doktrin seperti: upaya pertahanan pada hakekatnya merupakan kebijakan politik yang dijalankan dengan menggunakan sarana lain; perang merupakan kegiatan yang dilakukan karena terjadi kegagalan dalam politik/diplomasi; tujuan perang adalah untuk menundukkan tekad bermusuhan dari pihak musuh; tujuan dari pada perang adalah keadaan damai yang lebih baik, dan sebagainya.Dalam upaya pertahanan sangat diperlukan, adanya doktrin, karena akan bermanfaat membimbing dan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan. Doktrin pertahanan dan atau doktrin TNI harus didasarkan pada doktrin dasar dan doktrin perjuangan. Seiring adanya reformasi dan amandemen UUD 1945; maka telah dilakukan perubahan dari doktrin Catur Dharma Eka Karma (Cadek), menjadi doktrin TriDek (Tri Dharma Eka Karma). Kalau dicermati, doktrin Catur Dharma Ekakarna (Cadek) lebih dari 50 persen berisi masalah politik. Oleh karena itu, dengan mengacu pada produk-produk perundang-undangan yang baru dimana TNI tidak berperan lagi dalam politik praktis dan hanya sebagai alat pertahanan negara, maka dilakukan perubahan doktrin. Doktrin tersebut masih perlu djabarkan lagi pada tataran yang lebih rendah. 4. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan pertahanan harus berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara dari otoritas politik tertinggi dalam hal ini Presiden. Atas dasar kebijakan umum tersebut Departemen Pertahanan menjabarkannya untuk penyelenggaraan pertahanan.Upaya penyelenggaraan pertahanan juga memerlukan strategi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Demikian juga diperlukan perencanaan kekuatan strategik (strategic force planning). Merencana adalah mengambil keputusan kini, menyangkut masa depan. Jadi, yang diputuskan adalah hal yang menyangkut masa depan, tetapi keputusannya diambil kini. Dalam kaitan ini diperlukan pemahaman akan pemikiran strategik. Berpikir strategik adalah berpikir dalam perspektif dan acuan kerangka waktu (jangka panjang), namun yang lebih penting adalah berpikir dalam konteks dan dengan mengacu pada antisipasi terhadap perubahan. Untuk itu perlu dimasukkan didalamnya perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan variabel-variabel lingkungan berikut potensi perubahannya. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bagaimana lingkungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Tentu juga perlu diperhatikan perkiraan ancaman yang mungkin dihadapi dan lain-lain. Selanjutnya juga perlu disusun postur pertahanan untuk melaksanakan strategi tersebut. PENUTUPGelombang reformasi memperoleh tempat resmi dalam kehidupan bernegara setelah Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi adalah untuk menyempurnakan UUD 1945 dan hal itu telah dilaksanakan dan berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam konteks pertahanan dan keamanan telah dilakukan perubahan atas pasal 30 UUD tersebut. Perubahan pasal 30 tersebut telah memperjelas dan menegaskan sistem pertahanan, tataran peranan dan tugas TNI dan Polri serta syarat-syarat keikutsertaan rakyat dalam sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Selain itu, amandemen dengan perundang-undangan yang dihasilkan telah memastikan bahwa alat negara khususnya TNI tidak lagi ikut serta dalam kegiatan politik praktis, dan mengharuskan untuk mendukung proses demokratisasi. (Disampaikan pada Seminar Sehari Upaya menjaga keutuhan NKRI dengan memperkuat TNI dan Polri, pada tanggal 31 Maret 2007 di Jakarta) http://hankam.kompasiana.com/2012/07/04/pertahanan-nasional-pasca-amandemen-uud-1945-469115.htmlInformasi Geospasial Daya Dukung Ketahanan NasionalOPINI | 22 July 2012 | 16:47 Dibaca: 112 Komentar: 1 Nihil Telah disahkannya UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merupakan sebuah solusi yang tepat untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Permasalahahan yang berhubungan dengan kondisi keruangan , serta potensi sumberdaya alam yang dimiliki merupakan salah satu hal yang diemban dalam undang-undang ini sebagai salah suatu hal yang terjadi dalam konteks spasial.Informasi geospasial yang dimaksud yaitu informasi keruangan yang mencangkup posisi dan sebaran suatu objek yang berada di darat, laut, udara, serta ruang yang ada di dalam bumi, dengan demikian informasi geospasial mencangkup semua fenomena geosfer yang ada di bumi ini. Pentingnya pemahaman mengenai informasi geospasial yang dimilki bangsa ini merupakan salah satu kunci untuk mendukung ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia baik melalui pendekatan spasial (spatial Approach), pendekatan ekologi (ecological approach), maupun pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach) , sehingga timbulnya kondisi mengenali potensi sumber daya yang dimilki bangsa ini. Selama ini, karena kurangnya informasi geospasial yang dimilki bangsa ini banyak sumber daya alam yang lepas begitu saja yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman informasi geospasial yang ada,sebagai salah satu contoh lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini atas kurangnya menghargai informasi geospasial yang ada,permasalahan itu bukanlah permasalahan yang terjadi di dalam ringkup yang kecil melainkan sudah merupakan permasalahan antar bangsa akibat kelalaian dalam pemahamaman informasi geospasial yang akan berdampak pada situasi ketegangan nasional maupun internasional sehingga perlu dilakukan pemutakhiran informasi geospasial mengingat hal tersebut merupakan salah satu hal yang penting dalam daya dukung ketahanan nasional yang akan berdampak besar bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah dalam aspek masyarakat yang ada dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.Dengan didukungnya perkembangan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografi) yang berkembang cukup pesat saat ini , memungkinkah dilakukannya pengumpulan informasi geospasial yang lebih spesifik dan terperinci akan potensi yang ada di dalam geosfer sebagai basis data tematik, seperti foto udara dan citra satelit yang memilki kemampuan melihat fenomena geosfer dengan kesalahan yang relatif sangat kecil ( 6 cm ), sehingga pengumpulan informasi geospasial yang dilakukan akan berjalan dengan baik dengan didukungnya teknologi SIG yang ada. Hal ini akan mempermudah seorang geograf dalam melakukan analisis kajian baik secara verbal, manual-kualitatif , serta deskriptif-kognitif terhadap pengumpulan informasi geospasial yang telah dilakukan.Tidak hanya sebagai pengumpulan informasi geospasial saja, teknologi SIG juga dikembangkan dan digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah Indonesia yang berada di batas-batas terluar yang sulit dijangkau oleh pemerintah kita, sehingga tetap terjaga stabilitas keamanan negara kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Terciptanya keamanan wilayah perbatasan merupakan salah satu langkah awal untuk menciptakan stabilitas kemanan regional di dalam kawasan ASEAN, sehingga pentingnya teknologi SIG diperlukan oleh semua negara yang ada sebagai penentu kebijakan strategi dalam menjaga keamanan nasional serta regional yang berkembang saat ini. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas informasi geospasial yang ada,baik secara konseptual maupun aplikatif dalam pemahaman dan pendalaman materi geografi baik lingkup dasar maupun menengah yang didasari dengan pemikiran sistem secara utuh, menyeluruh, saling timbal balik antara fenomena geosfer yang ada (geografi fisik dan geografi manusia).Pengumpulan data-data mengenai informasi geospasial yang ada merupakan suatu cara untuk mengembangkan potensi suatu wilayah yang dimilki karena dengan semakin banyaknya data geospasial yang dimiliki pada suatu daerah , akan mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan dan menerapkan sebuah kebijakan dalam perencanaan (planning), dan pengelolaan (management) sumberdaya alam yang telah dipetakan sehingga sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dengan begitu tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memutuskan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan informasi geospasial dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, informasi geospasial tidak hanya berisi mengenai sumberdaya alam yang ada, melainkan juga berisi informasi-informasi sumberdaya lainnya yang dimilki oleh suatu daerah sehingga diharapkan dengan adanya informasi geospasial yang ada dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat yang ada di suatu wilayah tersebut sesuai potensi yang dimiliki dan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang ada.

Pentingnya mengenai pemahaman yang mendalam mengenai informasi geospasial merupakan salah satu bentuk pemahaman geografi regional Indonesia , hal ini juga harus didukung juga dengan keprofesionalan geografi dalam melakukan penyusunan basis data mengenai potensi sumberdaya wilayah dan neraca sumberdaya alam daerah dalam melakukan penyusunan perencanaan tata ruang wilayah berbasis karakteristik biofisik bentang lahan wilayah Indonesia yang berwawasan lingkungan. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi seorang geograf dalam memahami geografi regional Indonesia . Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan (archipelago) menjadikan tantangan yang besar bagi seorang geograf untuk mengenalkan potensi-potensi wilayah Indonesia kepada bangsa lain berdasarkan karakteristik bentanglahan yang dimilki dan dinyatakan dengan konsep dan pendekatan geografi yang ada dengan objek kajiannya berupa wilayah (regional) . Mengenali batas-batas pulauterluar Indonesia merupakan terbesar di dunia yaang sudah dikenal bangsa-bangsa lain di seluruh belahan dunia me salah satu tugas utama geograf Indonesia yang harus tetap dipegang teguh sebagai modal dalam memahami wilayah terluar Indonesia , Wilayah terluar Indonesia merupakan salah satu yang harus dikenalkan kepada bangsa lain dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah terluar Indonesia. Hal ini juga harus didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut baik di sektor pariwisata, maupun sektor pertambangan dengan begitu akan terciptanya peningkatan perekonomian kawasan perbatasan yang stabil dan terjaga akibat dilakukannya penguatan ekonomi di wilayah perbatasan .Penyebaran informasi geospasial seharusnya mulai dilakukan sejak dini sebagai suatu cara dalam meningkatkan nasionalisme bangsa ini, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dirasakan perlu dilakukan pembelajaran mengenai informasi geospasial Indonesia kepada generasi penerus bangsa ini , dengan begitu diharapkan timbulnya rasa nasionalisme dikalangan generasi muda Indonesia dalam mengahadapi tantangan globalisasi yang telah masuk di negeri ini yang menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme yang dimiliki generasi muda Indonesia. Semua ini tidak hanya dilkukan seorang geograf saja, melainkan seluruh unsur stakeholder yang terlibat harus berperan dalam penyebarluasan dan transfer informasi geospasial yang dimilki bangsa ini kepada generasi penerus yang kelak akan memimpin negara ini.http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/22/informasi-geospasial-daya-dukung-ketahanan-nasional-473221.htmlSistem Ketahanan Negara KepulauanOPINI | 20 September 2010 | 18:53 Dibaca: 3208 Komentar: 14 1 Bermanfaat PENGANTARKrisis multi dimensi Indonesia memerlukan banyak solusi pemikiran dan tenaga dari segala disiplin bidang ilmu. Perlu penyelesaian yang juga mecakup multi generasi dan multi sekmen profesi yang saling mendukung satu sama lain, mulai pemerintah, teknokrat, pengusaha, hingga mahasiswa dan masyarakat. Salah satunya adalah krisis pertahanan nasional mengenai keamanan wilayah kepulauan Indonesia. Bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 17.000 pulau, merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan. Namun keadaan ini juga memunculkan potensi krisis di Indonesia jika sistemnya tidak secara baik dikelola. Lemahnya Alutsista (alat utama sistem persenjataan) militer, wawasan nusantara yang hanya sedikit dipahamai oleh sebagian warga Negara karena , dan ketidak konsekuensian dan minimnya perhatian pemerintah dalam hal kebijakan dan anggaran ketahanan nasional. Menyebabkan berbagai masalah pelik muncul diseputar batas-batas penguasaan wilayah Negara. Sehingga perlu sebuah kajian ulang akan sistem dan kebijakan yang di gunakan pemerintah dalam hal menangani kondisi ini.GEOPILITIK INDONESIADalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah;1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia.2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya.6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 17.000 pulau. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan. Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh negara.Ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia. Yaitu kondisi fisis, serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya.A. Kondisi Fisis Indonesia: 1. Letak geografis; 2. Posisi Silang; 3. Iklim; 4. Sumber-Sumber Daya Alam; 5. Faktor-Faktor Sosial Politik Lokasi Fisikal Indonesia; Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fisikal, negara Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia pun berada di antara dua samudera yang menjadi jalur perhubungan berbagai bangsa, yaitu Samudera Pasifik dan Hindia.Lokasi fisikal Indonesia, menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah Bufferzone, atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek di bawah ini:1. Politik; Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi Asia Selatan; 2. Ekonomi; Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia; 3. Ideologi; Indonesia berada di antara ideologi kapitalisme di Selatan dan komunis di sebelah utara; 4. Sistem Pertahanan; Indonesia berada di ntara sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara. Selain menjadi daerah Bufferzone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain:1. Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional; 2. Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional; 3. Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.MASALAH-MASALAH WILAYAH TERITORIALMasalah-masalah teritorial, umumnya menyangkut beberapa hal berikut:1. Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif; 2. Faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa; 3. Pembinaan teritorial yang dititikberatkan pada penyusunan potensi Hankam.Blok AmbalatBermula dari lepasnya Timor Timur, 1999, kemudian kekalahan diplomasi politik kita di Mahkamah Internasional dalam mempertahankan Sipadan-Ligitan, 2002, sehingga kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Lepasnya kedua wilayah dengan mudah dan dalam waktu relatif singkat membuat masyarakat kita trauma kemungkinan trauma Sipadan-Ligitan terulang untuk kasus Blok Ambalat. Konstruksi bangunan teritorial kita dilihat dari kepentingan nasional dirasakan begitu rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Sengketa dua blok wilayah Malaysia-Indonesia kembali memanas. Masing-masing mengklaim sebagai wilayah sah mereka. Malaysia memberi nama ND6 dan ND7 dan Indonesia menamakan Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur.kajian politik yang ditulis MA Yusoff (2004), bahwa dalam konteks historis, sebenarnya Sipadan-Ligitan diakui masuk dalam wilayah Indonesia, tetapi dari aspek teknologi yang digunakan dan penguasaan konsep-konsep diplomasi politik modern dalam persidangan di Mahkamah Internasional, tim negosiator dari Malaysia jauh lebih unggul karena Indonesia hanya mengandalkan aspek historis. Ada kemungkinan referensi ini menjadi inspirasi kuat bagi Pemerintah Malaysia untuk menggiring kasus Ambalat ini menjadi lebih kompleks di tingkat Mahkamah Internasional, sebagaimana ia memenangkan Sipadan-Ligitan dengan mudah.Dalam sengketa ini kekuatan militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para ahli strategi di Malaysia sebagai referensi pemerintah Malaysia dalam menentukan sikap terhadap sengketa di wilayah ambalat. Bahwa TNI tidak berada dalam keadaan optimal akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun lalu, hanya sebagian peralatan tempur yang dimiliki TNI AU dapat digunakan karena ketiadaan suku cadang untuk mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukhoi yang dimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuan radar, tanpa dibantu oleh kelengkapan persenjataan yang lebih canggih lainnya. Pertanyaannya, bagaimana persiapan Pemerintah RI untuk mengelola kasus ini. Karena kasus ini, bukan hanya terkait dengan persoalan klaim sumber minyak, tetapi jauh dari itu juga menyangkut pelecehan harkat dan martabat,harga diri, dan nasionalisme kebangsaan Indonesia serta wilayah kedaulatan negara yang haram untuk dinegosiasikan.Reklamasi Pantai oleh SingapuraSentosa Island, di singapura sudah bukan rahasia umum merupakan hasil teknologi reklamasi pantai yang bahan baku pasirnya didapat dari Negara kita, tepatnya di daerah kepulauan riau. Hal ini merupakan kasus pencaplokan wilayah dengan cara tersembunyi. Minimnya pengetahuan masyarakat, dan rendahnya tingkat kesejahteraan wilayah setempat, atau berbagai hal termasuk keserakahan pemerintah juga permainan pemodal, menjadikan hal ini legal. Dan merekapun tak kuasa untuk menerima iming-iming limpahan materi sebagai kompensasi hal tersebut. Pasir pantai wilayah NKRI kita dikeruk secara berkala dan dipindahkan ke wilayah Singapura, hingga akhirnya menambahkan sebuah pulau dalam Negara tersebut.Gerakan SeparatisGerakan Aceh Merdeka, Lepasnya wilayah Timor Leste, hingga Organisasi Papua Merdeka. Secara sadar bahwa ada sekian warga negara yang tidak bangga ataupun merasa tidak diperhatikan dan sejahtera sebagai bagian dari NKRI. Sehingga timbul keinginan untuk lepas untuk membangunt Negara sendiri atau menggabungkan diri dengan Negara lain. Bukan hal rahasia lagi, dalam kasus seperti inipun tidak lepas dari intervensi Negara tetangga yang berbatasan. Batas wilayah yang sangat berdekatan dengan Negara tetangga dimanfaatkan untuk mengambil hati masyarakat sekitar hingga mereka merasa nyaman dan kebutuhan kesejahteraanpun lebih dipenuhi oleh Negara tetangga tersebut, tanpa masyarakat tahu adanya tendensi dari sikap baik itu. Kurangnya perhatian pemerintah menjadi factor utama permasalahan ini. System pengelolaan hasil sumber daya alam yang salah oleh pemerintah pusat, dan hanya menyisakan beberapa persen untuk alokasi di wilayah pemilik SDA tersebut, menjadikan kekecewaan dan memunculkan keinginan untuk berpisah. Sehingga ketika diadakan referendum, mayoritas penduduk tempat tersebut akan lebih memilih untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.SOLUSI PERMASALAHAN PERTAHANAN NEGARA KEPULAUANWawasan NusantaraDiperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk menyiasati keadaan/kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana penghubung pulau, bukan pemisah. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari tanah dan air, sehingga lazim disebut sebagai tanah air. Untuk mewujudkan integrasi tanah air serta mencapai tujuan Wawasan Nusantara, maka dipakailah empat asas, yaitu:1. Satu kesatuan wilayah;a. Satu wadah Bangsa Indonesia yang bersatu;b. Satu kesatuan tumpah darah dengan bersatunya dan dipersatukan segala anugerah dan hakekatnya.2. Satu kesatuan negara;a. Satu UUD dan politik pelaksanaannya;b. Satu ideologi dan identitas nasional.3. Satu kesatuan budaya;a. Satu perwujudan budaya nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;b. Satu tertib sosial dan tertib hukum.4. Satu kesatuan ekonomi;a. Satu tertib ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;b. Seluruh potensi yang ada atau yang dapat diadakan, diselenggarakan secara total untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem pertahanan keamanan, yang meliputi subyek, obyek dan metode.Jadi, Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di duniaTambahan Anggaran Pertahanan NasionalTidak bisa dipungkiri Alat utama system persenjatan yang menunjang akan menjadikan daya pertahanan militer Indonesia akan makin kuat. Untuk mengatasi persoalan alat utama sistim persenjataan (alutsista) tersebut harus dilakukan revitalisasi dan kemandirian dengan membuat sendiri. Pemerintah selayaknya mencoba formulasikan pembiayaan dan plafon yang dibutuhkan oleh TNI agar tidak merasa terkendala dalam memenuhi alutsista. Mengacu dari daya serap Departemen pertahanan Indonesia dan pengadaan keuangan maka, format yang paling tepat untuk pengadaan alutsista adalah dengan format multiyears atau alokasi dana secara kontinyu setiap tahun.Peraturan dan Kebijakan Pemerintah1. Perlu segera dibuat peraturan kewilayahan yang jelas dan bersifat menyeluruh baik wilayah darat, udara maupun laut, termasuk peraturan mengenai penetapan batas wilayah. Selain itu, diperlukan langkah untuk inventarisasi dan memberikan nama resmi terhadap pulau-pulau yang berada dalam wilayah Indonesia. Untuk kemudian dikodifikasi dan dipublikasikan secara resmi yang beguna sebagai pedoman bagi pakar sosial ekonomi, statistic, petugas sensus, perencana, pembuat petaserta masyarakat nasional dan internasional.2. Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan keadaan pulau-pulau terluar yang menjadi titik pangkal batas wilayah, pengelolaan, dan pengawasan di wilayah tersebut serta memperhatikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.3. Penyelesaian masalah perbatasan dilakukan dengan metode Border Diplomacy. Border Diplomacy bisa diartikan sebagai pelaksananaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah Negara darat-laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi Internasional. Border Diplomacy mempunyai tiga elemen utama, yaitu;1. Dengan persetujuan (by agreement)2. Berdasarkan hukum Internasional3. Mencapai equitable result, atau persamaan hasil yang adil Laporkan Tanggapi Siapa yang menilai tulisan ini? KOMENTAR BERDASARKAN : 20 September 2010 19:34:59Mengapa ARBI tidak dapat menewaskan Gerakan Separatis di Timor Timur, GAM, Maluku dan juga Papua Merdeka sedangkan mereka diagung-agungkan sebagai pasukan teramai, terkuat dan terlatih.Laporkan Komentar

0

BalasAminkarim 20 September 2010 19:45:28Jarang kompasinar, yang menulis tentang tahnas dan wasnus.visi dan misi RI harus di wujudkan dengan tahnas yang kuat berwawasan nusantara.lanjutkan Laporkan Komentar

0

BalasThamrin Dahlan 20 September 2010 19:53:14@bang karim: nampaknya memang cara pemerintah menangani konflik tidak dengan konfilk, akan sipil yang jadi korban dan kena dampak nanti. saya lebih sepakat jawabannya adalah diplomasi, tp tetap dgn konsistensi pihak oleh pemerintah. kedua adalah pemerataan kesejahteraan. ketiga transparansi alokasi kekayaan daerah, untuk daerah itu sendiri(otonomi). terimakasih responnya bang,Laporkan Komentar

0

BalasAditya Wiralaksana Putra 20 September 2010 19:59:52Api yang kecil kalau dibiarin akan menjadi besar, itulah umpamanyaLaporkan Komentar

0

BalasAminkarim 20 September 2010 20:31:29mungkin menghindari adanya luka jika dibalas dengan tindakan frontal pula, karena mereka jg punya hati. jika membekas maka akan sulit untuk merangkul kembali, bahkan propaganda separatisme smakin menyebar.Laporkan Komentar

0

BalasAditya Wiralaksana Putra 20 September 2010 20:47:47Bung Adit..paparan opini anda sangat lengkap,dan berisi.Anda hebat bung.Komen dr Aminkarim yg provokatif tak perlu ditanggapi krn tidak bermutu.TNI sekarang sdg berusaha bangkit dr keterpurukan tuduhan melanggar HAM.Timor leste pecah dr NKRI krn masalah politik yg sampe di Washington.Negara jiran Malaysia sdg lucu2nya abis dapat nemu rasa PD.Jadinya kePDan.Biasalah kalo udah kelamaan idup susah tiba2 bnyk duit jd norak tingkahnya.Keep writing Bung Adit..Laporkan Komentar

0

BalasSigit Sasongko 20 September 2010 20:50:54thanks bang sigit, saya kuliah di Teknik Sistem Perkapalan -ITS.rupanya anda seorang nahkoda.salam kenal.Laporkan Komentar

0

BalasAditya Wiralaksana Putra 20 September 2010 21:48:50sumbang sih sektor swasta yang tidak dikenal dan berjuang tanpa pamrih masih ada di NKRI, hankam model telekomunikasi adalah mindset yang akan menjadi perekat pembangkit dan penjaga kesatuan NKRI.baca lapak revolusinyaLaporkan Komentar

0

BalasSuharsono Suharsono 21 September 2010 09:36:57Trimakasih Bung Aditsalam kenal juga..tetaplah menekuni bidang yg anda pelajari dgn sungguh2.Pilihan di teknik perkapalan sdh betul.Dlm kurun waktu 10 tahun kedepan,NKRI akan jauh lbh maju dan menjadi leader di Asia tenggara.PercLaporkan Komentar

0

BalasSigit Sasongko 21 September 2010 09:44:07Konsep negara kepulauan memang memerlukan alutsista laut yg optimum.Kapal2 fregat dan korvet mesti bnyk.Kapal selam dulu punya 12,skrg tinggal 1.Harus ditambah lagi seperti dulu..utk menjaga Air Superiority memerlukan skuadron udara yg handal.Dgn kerjasama dng Korsel pembuatan pesawat tempur,terdengar melegakan.Semoga sesuai harapaninsya AllahLaporkan Komentar

0

BalasSigit Sasongko Komentar BerikutnyaTulis Tanggapan AndaTop of Form

Bottom of FormREGISTRASI | MASUK Top of Form

Bottom of FormFEATURED ARTICLE

Trauma Banjir 2007, Akan Adakah Banjir Besar Christie Damayanti

TRENDING ARTICLESHalal tapi (Tak) Halal? M. Rasyid NurHati-hati dengan Orang Introvert! Fery PryatnaBanjir, Ujian Terberat Jokowi Jhonny SitorusMenpora dari Kumis Kembali ke Kumis Yao MulRame-Rame Tinggalkan Identitas Partai Islam Sutomo Paguci INFO & PENGUMUMAN KONTAK KOMPASIANAINDEX Get Urbanized X: Glowing Dinner at Curhat Soal PMS, Dapet Hadiah Total Pemenang Ngeblog bersama Indosat Super TERAKTUALINSPIRATIFSemangati Orang Gagal dan Lihatlah Keajaiban Orasi Hati Korban Perkosaan yang Kau Pikir Lucu Akulah Pendengki itu Foto Bagus Itu Tak Harus Dengan Kamera DSLR Yang Tak Terkatakan untuk Suamiku BERMANFAATMENARIKSubscribe and Follow Kompasiana:

http://hankam.kompasiana.com/2010/09/20/sistem-ketahanan-negara-kepulauan-263546.htmlKetahanan Nasional Bergantung Pada Hubungan Sipil-MiliterOPINI | 08 November 2009 | 10:40 Dibaca: 1671 Komentar: 0 1 Aktual Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju pada sebuah nuansa demokrasi seutuhnya. Hal ini dikarenakan demokrasi Indonesia masih sangat muda dan baru saja melewati masa otoritarianisme sehingga menuntut penataan ulang hubungan sipil-militer melalui legislasi. Wacana mengenai hubungan sipil-militer ini cenderung mempertentangkan institusi militer dengan demokrasi. Tak jarang muncul pemahaman yang menyatakan bahwa militer adalah antidemokrasi. Penilaian ini berdasarkan struktur TNI yang memang dibangun atas disiplin atasanbawahan, mekanisme geraknya menggunakan rantai komando yang ketat, strateginya menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan fungsinya identik dengan monopoli penggunaan kekerasan (monopoly of violence)Kembali pada tujuan utama untuk menata ulang hubungan sipil-militer, sebelumnya diperlukan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan sipil dan militer dalam pengertian hubungan sipil-militer. Perkataan sipil merupakan satu pengertian yang menyangkut dengan masyarakat, atau warga negara pada umumnya. Sedangkan militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. Secara kongkrit perkataan sipil di Indonesia adalah seluruh masyarakat, sedangkan perkataan militer berarti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena sipil berarti masyarakat, maka sebenarnya militer pun bagian dari masyarakat. Hubungan sipil dan militer merupakan satu hal yang sangat penting bagi satu bangsa. Ini dikarenakan memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan nasional bangsa tersebut. Ketahanan nasional sendiri adalah perihal tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Atau lebih jelasnya lagi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional memiliki pengertian perihal tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara.Pemilihan presiden bagi negara kita semakin dekat. Wacana yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini menyangkut peranan serta kedudukan seseorang dalam pencalonannya sebagai presiden yang berasal institusi militer. Campur tangan institusi kemiliteran dalam ranah politik ini diawali sejak awal Orde Baru. Pada masa inilah terjadi perluasan makna urusan internal tentara, selain dalam arti klasik; masalah teknis pertahanan dan kebijakan personalia militer juga tercakup di dalamnya klaim militer atas posisi politik dan pemerintahan serta ekonomi. Ini ada kaitannya dengan doktrin dwifungsi ABRI yang memberikan landasan doktrinal bagi tentara untuk terlibat dalam urusan-urusan nonkemiliteran.Karakteristik kepemimpinan pada umumnya harus mempunyai kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain untuk berjuang bersama, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Setiap pemimpin Indonesia harus memiliki dan mencerminkan kepemimpinan Pancasila. Di bawah ini merupakan beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki orang-orang dari kalangan militer, yaitu:1. Otoriter lewat komando dan asas efisiensi.2. Memiliki stamina fisik dan mental yang tinggi/kuat berkat latihan-latihan rutin setiap hari dengan daya reaksi cepat, hati-hati, cermat dan teliti.3. Memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi.4. Selalu bersikap terbuka terhadap perubahan, kemajuan, ide-ide baru, inovasi dan modernisasi. Jika memperhatikan lebih teliti sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang dari kalangan militer, memang ada baiknya jika jabatan kepemimpinan negara Indonesia dipegang oleh militer. Warga sipil masih belum dapat membedakan antara militer dan militerisme. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak melarang militer untuk menjabat sebagai presiden. Wujud sikap militer adalah disiplin yang tinggi, taat kepada atasan (terutama bangsa dan negara), loyalitas, komitmen, dan dedikasi. Namun, jika dia atau seorang sipil sekalipun menerapkan perilaku ala komando, otoriter, dan represif, itulah sikap militeristik yang harus dibuang dan dihindarkan. Dari penjelasan militer dan militerisme di atas menunjukkan perbedaan yang jauh bahwa yang terpenting bukanlah pemimpin dari kalangan militer melainkan wujud sikap militer yang harus dimiliki para calon presiden kita.Keterlibatan militer dalam ranah politik akan sangat mengganggu ketahanan nasional bangsa kita. Mengapa demikian? Militer yang harusnya bertugas sebagai pertahanan pertama sebuah negara dari segala ancaman yang datangnya dari luar. Namun dikesampingkan karena terlalu sibuk dengan urusannya di dunia politik. Asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti ditentukan dalam ketentuan UU itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam UU tersebut. Di satu sisi, ini merupakan bentuk demokrasi militer yang merupakan bagian dari masyarakat sipil juga. Membuktikan kedinamisan militer sebagai sebuah lembaga yang menjunjung tinggi proses yang berusaha dilakukan sama halnya dengan masyarakat sipil yang senantiasa melakukan perubahan. Di sisi lain, ini dapat menghambat terbentuknya tatanan