Click here to load reader

Asas-asas Hukum Agraria

  • View
    319

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Asas-asas Hukum Agraria. Briyan Jodi A. (115010100111121) Novita Fri y andani R. (115010100111122) Dita Diyatmoko (115010100111123) M. Arie Herdianto (115010100111124) Harits Jamaludin (115010100111125) Viany Agatha (115010100111126). Pengertian Hukum Agraria. Istilah tanah (agraria) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Asas-asas Hukum Agraria

  • Asas-asas Hukum AgrariaBriyan Jodi A. (115010100111121)Novita Friyandani R. (115010100111122)Dita Diyatmoko (115010100111123)M. Arie Herdianto (115010100111124)Harits Jamaludin (115010100111125)Viany Agatha (115010100111126)

  • Pengertian Hukum AgrariaIstilah tanah (agraria) Agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Hukum agraria dalam arti sempit yaitu bagian dari hukum agrarian dalam arti luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanianHukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

  • Definisi Hukum Agraria

    Mr. Boedi HarsonoIalah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

    Drs. E. Utrecht SHHukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

    Bachsan Mustafa SHHukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan

    S.J. Fockema Andreae Merumuskan Agrarische Recht sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu

  • Ruang LingkupPancasila dan UUD 45 (Pasal 33 ayat 3)

    UU No. 5 Tahun 1960 :Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan BARA+K (bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang terkandung di dalamnya.Hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dengan BARA+K yang terkandung di dalamnya.Hubungan antara orang baik sendiri-sendiri dan badan hukum dengan BARA+K yang terkandung di dalamnya.

  • Sumber hukum Agraria1. Sumber Hukum Tertulis.a. UUD 1945 pasal 33 ayat (3).Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.b. Undang-undang Pokok Agraria.Undang-undangg ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-140, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.c. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria :1). Peraturan pelaksanaan UUPA2). Pertauran yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik.d. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.2. Sumber Hukum Tidak Tertulis.a. Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya :1). Yurisprudensi;2). Praktik agraria.b. Hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan.

  • Sejarah Hukum AgrariaDari segi berlakunya, Hukum Agraria diIndonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :1. Hukum agraria Kolonial yang berlaku sebelum Indonesia merdeka bahkan berlaku sebelum diundangkannya UUPA, yaitu tanggal 24 September 1960; dan2. Hukum Agraria nasional yang berlaku setelah diundangkannya UUPA.

  • Sejarah Hukum AgrariaPada masa sebelum 1870 VOCDaendels (1800-1811)TS. RafflesVan den Bosch

  • Sejarah Hukum Agraria Pada masa sesudah 1870 Agrarische Wet (AW)Terbentuknya AW merupakan upaya desakan dari para kalanganpengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilanUsahanya mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukanbidang usaha baru untuk menginvestasikannya.Tujuan AW :1. Memperhatikan perusahaan dengan modal besar2. Melindungi hak-hak rakyat kecilKetentuan AW diatur lebih lanjut dalam Agrarische Besluit (AB).

  • Sejarah Hukum AgrariaAgrarische Besluit (AB)AB terdiri dari tiga bab, yaitu ;1). Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;2). Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;3). Pasal 19-20 tentang peraturan campuran.Domein Verklaring (Pernyataan Domein) ,membuat peraturan bahwa yg berhak memberi tanah pada pihak lain adalah pemerintah.Yang membagi :1). Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera.2). Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

  • Sejarah Hukum AgrariaErfacht Ordonantiepemberian hak erfacht kepada para pengusahatersebut, menurut AW harus diataur dalamordonansi. Daerah Jawa dan MaduraLuar Jawa dan MaduraDaerah swapraja luar Jawa dan Madura

  • Sejarah Hukum Agraria grarische eigendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepadaOrang orang Indonesia/pribumi,nsuatu hak yang kuat atas sebidang tanah. Agrarischeeigendom ini, dalam praktik untuk membedakan hakeigendom sebgaimana yang dimaksud dalam BW.

    Tujuan adanya Agrarische eigendom sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepadaorang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat, yang pasti karena terdaftardan haknya dapat dibebani dengan hypotheek. Tetapi dalam praktiknya kesempatanuntuk menggantikan hak miliknya dengan menjadi Agrarische eigendom tidak banyakDipergunakan.

  • Sejarah Hukum AgrariaHukum Tanah Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).Terdapat dualisme hukum agraria antara hukum nasionaldan adat.Perihal peraturan hukum yang mengatur tentang hukum agrariadalam KUHPerdata adalah Buku II KUHPerdata selamamenyangkut tentang bumi, air dan ruang angkasa.

  • Sejarah Hukum AgrariaBuku II KUHPerdata selama menyangkut tentang bumi, air dan ruang angkasa.1) Tanah eigendom, yaitu suatu hak atas tanah ang pemiliknya mempunyai kekuatan mutlak atas tanah tersebut;2) Tanah hak opstal, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah eigendom, pihak lain yang dapat berbentuk rumah atau bangunan, tanaman dan seterusnya di samping hak opstal tersebut memberikan wewenang terhadap benda-benda tersebut kepada pemegang haknya juga diberikan wewenang-wewenang yaitu :a). Memindah-tangankan benda yang menjadi haknya kepada pihak lain;b). Dapat dijadikan jaminan utang;c). Dapat diwariskan.Dengan catatan hak opstal tersebut belum habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama.3) Tanah hak erfacht, yaitu hak untuk dapat diusahakan/mengolah tanah orang lain dan menarik atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut, keweangangan pemegang hak erfacht hampir sama dengan kewewnangan hak opstal.4) Tanah hak gebruis, yaitu tanah hak pakai atas tanah orang lain.

  • Sejarah Hukum AgrariaSesudah Tahun 1942.Pada periode sesudah tahun 1942, terjadi situasi yang cenderung pada :a. Periode kacau di bidang pemerintahan mengakibatkan kebijaksanaan pemanfaatana tanah dan penguasaan tanah tidak tertib;b. Tujuan utama, usaha menunjang kepentingan Jepang;c. Permulaan akupasi liar pada tanah-tanah perkebunan atau penebangan liar;d. Usaha pengembalian kembali perkebunan milik Belanda;e. Kerusakan fisik tanah karena politik bumihangus dan penggunaan tanah melampaui batas kemampuannya.Sedangakan mengenaihak atas tanah mengenal peristilahan yang lain ;a. Hak persekutuan atas tanah yaitu hak ulayatl;b. Hak perorangan atas tanah :1) Hak milik, hak yayasan;2) Hak wenang pilih, hak mendahulu;3) Hak menikmati hasil;4) Hak pakai;5) Hak imbal jabatan;6) Hak wenang beli.

  • Sejarah Hukum AgrariaKesimpulannya bahwa hukum tanah barat bertitik tolak dari pengutamaan kepentingan pribadi sehingga pangkal dan pusat pengaturan terletak pada eigendom-recht (hak eigendom) yaitu pemilikan perorangan yang penuh dan mutlak, disamping domein verklaring (pernyataan domein) atas pemilikan tanah oleh Negara. Hukum adat tanahnya memperimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Dalam tanah-tanah yang statusnya adalah sebagai domein Negara sebaiknya juga dipergunakan secara baik untuk dikelola dan demi kesejahteraan rakyat. Jadi asas domein veklaring tersebut bukanlah semata-mata Negara mengusai tetapi Negara hanya mengelola demi kesejahteraan rakyat.

  • Asas-asas Hukum AgrariaAzas-azas hukum agraria :

    Asas nasionalismeAsas dikuasai oleh NegaraAsas hukum adat yang disaneerAsas fungsi socialAsas kebangsaan atau (demokrasi)Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)Asas gotong royongAsas unifikasiAsas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel)

  • Hak atas Tanah hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

  • Hakhak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA, antara lain:Hak MilikHak Guna UsahaHak Guna BangunanHak PakaiHak SewaHak Membuka TanahHak Memungut Hasil HutanHak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.

  • TERIMA KASIHAtas perhatiannya ~(^_^)~sekian dari kelompok 2Bryan, putri, viany, dita, arie, harist

Search related