-
ASPEK HUKUMILMU KEDOKTERAN FORENSIKDr.Soeroto Hs, SpF(K), SH,
PKK, DK.
Bagian Ilmu Kedokteran ForensikFK Unair RSU Dr.Soetomo
Surabaya*
-
PENDAHULUANIlmu Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang
Ilmu Kedokteran yang memberikan bantuan kepada penyidik untuk
mendapatkan salah satu alat bukti baik untuk perkara pidana maupun
perkara perdata.Alat bukti tersebut berupa pemeriksaan terhadap
korban maupun benda yang hasilnya dituangkan dalam sebuah Visum et
Repertum, atau yang dalam Kitab Undang-undang Hkum Acara Pidana
(KUHAP) disebut sebagai Keterangan Ahli*
-
VISUM ET REPERTUMMenurut Staatsblad tahun 1937 nomor 350 :Visa
Reperta (Visum et Repertum) adalah laporan tertulis untuk Yustisi
yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang
dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan
yang sebaik-baiknya*Defenisi :
-
Dalam KUHAP tidak ada defenisi yang jelas mengenai Visum et
Repertum.Pada pasal 187 KUHAP disebutkan : Surat sebagaimana
tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu :c. Surat keterangan
dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi
dari padanya.*
-
Siapa yang berhak memintaVisum et Repertum ?PENYIDIK, antara
lain :Penyidik POLRI (pasal 133 ayat (1) KUHAPPolisi Militer / POM
(Keputusan PANGAB No. Kep/04/P/II/1984, dan Instruksi KAPOLRI
No.Pol. Ins./E/20/IX/75 butir 10*
-
Siapa yang berhak membuatVisum et Repertum ?Pada prinsipnya
setiap dokter mampu membuat Visum et Repertum sesuai dengan
pendidikan yang diperoleh pada waktu melakukan kepaniteraan di
bagian Ilmu kedokteran Forensik Fakultas kedokteran.*
-
Beberapa peraturan yg harus diperhatikan :Menurut Standar
Pelayanan Medis yang disusun oleh IDI dan diterbitkan oleh Dek-Kes
RI tahun 1993.Daerah yg tidak ada dokter SpF --> maka
pemeriksaan oleh dokter umum (minimal di RS kelas D).Daerah yg
punya dokter SpF --> maka pemeriksaan oleh dokter spesialis
ForensikUndang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :
(Pasal 70). *
-
Pemeriksaan penunjangdi bidang Ilmu Kedokteran Forensik
Pemeriksaan Toksikologi Pemeriksaan Histopatologi.Pemeriksaan
Antropologi Pemeriksaan/ teknik superimposisi Pemeriksaan
Laboratorium Forensik Khusus *
-
SANKSI HUKUMSanksi hukum untuk bedah mayat, diatur dalam pasal
82 UU No. 23 tahun 1992 :Ayat (1) : Barangsiapa yang tanpa keahlian
dan kewenangannya dengan sengaja melakukan bedah mayat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak
Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).*
-
Pasal 133 ayat (1) KUHAPDalam hal penyidikan untuk kepentingan
peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati
yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia
berwewenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli
kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya*
-
TATA CARA PERMINTAANVISUM ET REPERTUMPasal 133 ayat (2) KUHAP
:Permintaan Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau
pemeriksaan bedah mayat*
-
TATA CARA PERMINTAANVISUM ET REPERTUMSurat Permintaan Visum et
Repertum (SPVR) harus dibuat dengan menggunakan format sesuai
dengan jenis kasus yang sedang ditangani.SPVR harus ditanda tangani
oleh penyidik yang syarat kepangkatan dan pengangkatannya diatur
dalam BAB II pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun
1983.*
-
TATA CARA PERMINTAANVISUM ET REPERTUMKorban yang meninggal dunia
harus diantar oleh seorang anggota POLRI dengan membawa SPVR.Korban
yang meninggal dunia harus diberi label sesuai dengan peraturan
yang tercantum didalam pasal 133 ayat (3) KUHAP .Sebaiknya penyidik
yang meminta Visum et Repertum mengikuti jalannya pemeriksaan bedah
jenazah.*
-
KEWAJIBAN PENYIDIKTERHADAP KELUARGA KORBANPasal 134 KUHAP
*(1)Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk kepentingan
pembuktian, bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik
wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
(2)Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan
sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya
pembedahan tersebut. (3)Apabila dalam waktu dua hari tidak ada
tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahukan tidak
diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) Undang- undang ini.
-
SANKSI HUKUM BAGI YANGMENGHALANG-HALANGI PEMERIKSAAN MAYATPasal
222 KUHP :Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
-
SANKSI BAGI DOKTER YANG MENOLAK PERMINTAAN PENYIDIKPasal 216
KUHP :Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau
permintaan keras, yang dilakukan menurut peraturan Undang-undang
oleh Pegawai Negeri yang diwajibkan mengawasi atau oleh pegawai
negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan mengusut atau memeriksa
tindak pidana. Demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan suatu pekerjaan yang
diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri itu untuk menjalankan
suatu peraturan undang-undang, dipidana dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah*
-
SANKSI BAGI DOKTER YANG MENOLAK PERMINTAAN PENYIDIKPasal 216
KUHP :Yang disamakan dengan pegawai negeri yang tersebut dalam
bagian pertama ayat diatas ini ialah semua orang yang menurut
peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan
menjalankan suatu jabatan umum apapun juga.Kalau pada waktu
melakukan kejahatan itu belum lagi dua tahun sesudah pemidanaan
yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan yang sama itu juga, maka
pidana itu dapat ditambah sepertiganya.*
-
DAPATKAH VISUM ET REPERTUM DICABUT ? Instruksi KAPOLRI No.Pol. :
INS/C/20/IX/75.Pada dasarnya penarikan/pencabuatan kembali Visum et
Repertum tidak dapat dibenarkan.
Bila terpaksa Visum et Repertum yang sudah diminta harus
diadakan pencabutan/penarikan kembali, maka hal tersebut hanya
dapat diberikan oleh Komandan-Komandan Kesatuan paling rendah
tingkat KOMRES dan untuk kota besar hanya oleh DANTABES.*
-
*
